BAB II LANDASAN TEORI TEORI PEMBIAYAAN MURABAHAH DAN PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH A. PENGERTIAN PEMBIAYAAN Dalam kamus perbankan konsep yang dimaksud biaya adalah pengeluaran atau pengorbanan yang tidak terhindarkan untuk mendapatkan barang atau jasa dengan tujuan memperoleh maslahat pengiriman, pengepakan, atau penjualan, dimaksudkan untuk memperoleh penghasilan dalam laporan laba rugi, komponen biaya merupakan mengurang dari pendapatan. Pengertian dari biaya berbeda dengan beban. Semua biaya adalah beban tetapi tidak semua beban adalah biaya.1 Pengertian pembiayaan menurut undang-undang perbankan nomor 10 tahun 1998 ayat 12 berbunyi: “Penyediaan uang atau tagihan yang dapat
dipersamakan
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu yang tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”.2
1 2
Bank Indonesia, Kamus Perbankan, 1999, hlm. 30 Undang Undang Perbankan No.10 Tahun 1998, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm.
30
21
22
Secara teknis bank memberikan pendanaan atau pembiayaan untuk mendukung
investasi
atau
berjalannya
suatu
usaha
yang
telah
direncanakan antara kedua belah pihak dengan kesepakatan bagi hasil yang didalamnya . Sebagaimana dalam Al-Qur’an surat Al-Maidah ayat 1 :
Artinya “ hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu ...” (QS. Al-Maidah:1)3
Ayat Di atas menjelaskan tentang akad atau perjanjian yaitu mencakup janji prasetia kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya (antara pihak bank dengan nasabah) Menurut PP No. 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan simpan pinjam di Koperasi, pengertian pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan dengan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antar koperasi dengan pihak lain yang
3
Al-Jumanatul Ali, Al-Quran dan Terjemahannya, (Bandung : CV Penerbit JART,2004), hlm. 106
23
mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan disertai pembayaran sejumlah imbalan.4
B. PEMBIAYAAN MURABAHAH Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatukan harga perolehan dan keuntungan (Margin) yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli (bank dan nasabah).5 Sedangkan pembiayaan Murabahah adalah suatu perjanjian dimana bank atau lembaga keuangan membiayai barang yang diperlukan nasabah dengan sistem pembayaran ditangguhkan. Rukun dan Prosedur pembiayaan Murabahah 1.
Rukun Murabahah Rukun jual beli menurut hanafi adalah ijab dan qobul yang menunjukan adanya pertukaran atau kegiatan saling memberi yang menempati kedudukan ijab dan qobul itu. Rukun ini dengan ungkapan lain merupakan pekerjaan yang menunjukan keridhaan dengan adanya pertukaran dua harta milik, baik berupa perkataan maupun perbuatan.6 Rukun dan syarat dalam akad pembiayaan Murabahah meliputi: a.
Rukun Murabahah 1) Pihak yang berakad
4
Muhammad Ridwan, Baitut Maal Wa Tamwil (BMT), (Yogyakarta: UII Press, 2004),
5
Adiwarman Karim, Analisis Fiqih dan Keuangan, (Jakarta: III T Indonesia 2003),
hlm. 164 hlm. 161 6
Wiroso, Jual Beli Murabahah, (Yogyakatra: UII Press, 2005), hlm. 16
24
2) Pembeli (Musytari) 3) Objek jual beli (Mabi) 4) Harga (Tsaman) 5) Ijab qobul.7 b.
Syarat dalam Murabahah 1) Pihak yang berakad a)
Sebagai keabsahan suatu perjanjian (akad) para pihak harus cakap hukum
b)
Sukarela dan tidak dibawah tekanan (terpaksa/ dipaksa)
2) Objek yang di perjualbelikan a)
Barang yang diperjual belikan tidak termasuk barang yang dilarang (haram), dan bermanfaat serta tidak menyembunyikan adanya cacat barang
b)
Merupakan hak milik penuh pihak yang berakad
c)
Sesuai spesifikasinya antara yang diserahkan penjual dan yang diterima pembeli
d)
Penyerahan dari penjual ke pembeli dapat dilakukan
3) Sighat a)
Harus jelas secara spesifik (siapa) para pihak berakad
b)
Antara ijab qobul harus selaras dan transparan baik dalam spesifikasi barang (penjelasan fisik barang)
7
Muhammad, Model-Model Akad Pembiayaan Di Bank Syari’ah, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm 58
25
maupun harga yang disepakati (memberitahu biaya modal kepada pembeli) c)
Tidak
mengandung
klausul
yang
bersifat
menggantungkan keabsahan transaksi pada kejadian yang akan datang 4) Ijab Qobul a)
Harus jelas secara spesifik (siapa) para pihak yang berakad
b)
Antara ijab qobul harus selaras dan transparan baik dalam spesifikasi barang (memberi tahu biaya modal kepada pembeli)
c)
Tidak
mengandung
klausul
yang
bersifat
menggantungkan keabsahan transaksi pada kejadian yang akan datang GAMBAR 2.1 Skema Pembiayaan Murabahah
…………1.Negosiasi dan persyaratan………. 2. akad jual beli BANK
NASABAH 6. bayar (secara angsur) 5.terima barang 3. Beli barang
Keterangan:
SUPLIER PENJUAL
4.Kirim
26
1) Koperasi bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli Koperasi dari produsen ditambah keuntungan. Kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran 2) Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlaku akad. Dalam perbankan, Murabahah lazimnya dilakukan dengan cara pembayaran cicilan 3) Dalam transaksi ini, bila sudah ada barang diserahkan segera kepada nasabah, sedangkan pembayaran
dilakukan secara
tangguh. 8
C. PEMBIAYAAN BERMASALAH Pembiayaan bermasalah adalah membayar cicilan sejumlah uang tertentu dari harga yang disepakati dengan waktu yang melampaui batas pembayaran atau angsuran yang telah ditentukan. Pembiayaan bermasalah timbul secara mendadak tetapi datang secara perlahan–lahan dengan memberikan tanda-tanda penyimpangan lebih dulu terhadap bank, kecuali terjadi suatu kecelakaan yang menimpa nasabah atau bidang usahanya.9
8
M. Sulkhan Dan Ely Siswanto, Manajemen Bank Konvensional Dan Syari’ah, ( UIN Malang: Press, 2008), hlm. 135 9
Moh. Tjoekam, Perkreditan Bisnis Inti Bank Komersial Konsep, Teknik, dan Kasus, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama , 1999), hlm. 264
27
Timbulnya pembiayaan bermasalah Pembiayaan bermasalah dapat disebabkan oleh satu atau beberapa faktor yang harus dikenali secara dini oleh pejabat pembiayaan karena adanya unsur kelemahan baik dari sisi debitur, sisi bank maupun ekstern debitur dan bank, yaitu:10 1.
Sisi Nasabah a.
Faktor keuangan 1)
Hutang meningkat sangat tajam
2)
Hutang meningkat tidak seimbang dengan peningkatan asset
3)
Pendapatan bersih menurun
4)
Penurunan
penjualan,
biaya
umum,
administrasi
meningkat 5)
Perubahan kebijakan dan syarat-syarat penjualan secara pembiayaan
6)
Rata-rata umur piutang bertambah lama sehingga perputaran piutang semakin lambat
7)
Piutang tak tertagih meningkat
8)
Perputaran persediaan semakin meningkat
9)
Keterlambatan memperoleh neraca nasabah secara teratur
10)
10
hlm. 223
Tagihan yang terkonsentrasi pada pihak tertentu.
Zaenal Arifin, Dasar-dasar Manajemen Bank Syari’ah, (Jakarta: Pustaka Alvabet),
28
b.
Faktor Operasional 1)
Hubungan nasabah dengan mitra usahanya makin turun
2)
Terhambatnya pasokan bahan baku/bahan penolong
3)
Kehilangan satu atau lebih pelanggan utama
4)
Pembinaan sumber daya manusianya kurang baik
5)
Tertundanya penggantian mesin dan peralatan yang sudah ketinggalan
2.
6)
Sistem operasional tidak efisien
7)
Distribusi pemasaran yang terganggu
8)
Operasional perusahaan pencemari lingkungan.
Sisi eksternal Yang dapat diidentifikasi sebagai penyebab pembiayaan bermasalah: a.
Perubahan kebijakan pemerintah disektor riil
b.
Peraturan yang bersifat membatasi dan berdampak besar atas situasi keuangan dan operasional serta manajemen nasabah
c.
Kenaikan harta faktor-faktor harga produksi tinggi
d.
Perubahan teknologi yang sangat kuat dalam industri yang diterjuni oleh nasabah
e.
Meningkatkan suku bungan pinjaman
f.
Resesi, devaluasi, inflasi, deflasi, dan kebijakan moneter lainnya
g.
Peningkatan persaingan dalam bidang usahanya
29
3.
h.
Bencana alam
i.
Munculnya protes dari masyarakat sekitar lokasi usaha
Sisi bank Yang dapat diidentifikasi sebagai penyebab pembiayaan bermasalah: a.
Buruknya perencanaan finansial atas aktifa tetap / modal kerja
b.
Adanya perubahan waktu dalam permintaan pembiayaan musiman
c.
Menerbitkan cek kosong
d.
Gagal memenuhi syarat-syarat dalam perjanjian pembiayaan
e.
Adanya over pembiayaan atau underfinansing
f.
Manipulasi data
g.
Over taksasi agunan atau penilaian agunan terlalu tinggi,
h.
Pembiayaan topengan, tampilan atau fiktif
i.
Kelemahan analisa oleh pejabat pembiayaan sejak awal proses pemberian pembiayaan
j.
Kelemahan dalam pembinaan dan monitoring pembiayaan.
D. PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH Banyak cara yang dapat dilakukan oleh bank untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah ini, tergantung pada berat ringannya permaslahan yang di hadapi, serta sebab-sebab
terjadinya
kemacetan.
Apabila
30
pembiayaan itu masih dapat diharapkan akan berjalan baik kembali, maka bank dapat memberikan keringanan-keringanan, misalnya menunda jadwal angsuran (Rescheduling). Untuk keperluan penghapusan itu bank atau koperasi jasa keuangan Syari’ah diharuskan untuk membentuk cadangan penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) sebagai berikut:11 Tabel 2.1 Kategori Pembiayaan dan cadangan yang wajib dibentuk Kategori Pembiayaan
Cadangan yang wajib dibentuk
Lancar
0 % dari bagi debet pembiayaan
Perhatian khusus
5 % dari bagi debet pembiayaan
Kurang lancar
10% dari bagi debet pembiayaan
Diragukan
15 % dari bagi debet pembiayaan
Macet
100 % dari bagi debet pembiayaan Upaya untuk membantu nasabah yang mengalami pembiayaan
bermasalah, antara lain melalui : a.
Rescheduling (penjadwalan kembali) Yaitu penjadwalan kembali jangka waktu pembayaran serta memperkecil jumlah pembayaran atau akad dan Margin baru. Kebijakan ini berkaitan dengan jangka waktu pembiayaan sehingga keringanan yang dapat di berikan adalah: a)
11
Memperpanjang jangka waktu pembayaran
M. Sulkhan Dan Ely Siswanto, Ibid, hlm. 86
31
b)
Memperpanjang jarak waktu angsuran, misalnya semula angsuran ditetapkan setiap 12 bulan, kemudian menjadi 24 bulan
c)
Penurunan jumlah untuk setiap angsuran yang mngakibatkan perpanjangan jangka waktu pembayaran
b.
Reconditioning (persyaratan ulang) Yaitu perubuhan sebagian atau seluruh perubahan pembiayaan, antara lain penjadwalan pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada BTM serta memperkcil Margin kuntungan atau bagi hasil usaha yang sudah di tetapkan oleh kedua belah pihak.
c.
Restructuring (penataan kembali) Yaitu perubahan persyaratan tidak terbatas pada Rescheduling dan Reconditioning, antara lain meliputi: a)
Penambahan dana fasilitas pembiayaan BTM
b)
Konversi akad pembiayaan
c)
Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syari’ah berjangka waktu menengah
d)
Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara perusahaan nasabah.
