BAB II LANDASAN TEORI KONSEP KEBIJAKAN DAN PEMBIAYAAN BERMASALAH
A. Kebijakan 1. Pengertian Kebijakan adalah aturan atau seperangkat aturan yang luas yang menentukan dan mengarahkan tindakan-tindakan dalam organisasi. 1 Dalam hal ini yang dimaksud dalam kebijakan tersebut, pihak bank sudah memiliki peraturan yang khusus dalam memberikan produk yang dimilikinya, serta mempunyai cara dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Misalnya BMT Citra Keuangan Syariah memberikan pembiayaan,
dalam rangka
mendorong
pertumbuhan ekonomi
masyarakat agar bisa berjalan dengan lancar, adapun terjadi kemacetan pihak BMT Citra Keuangan Syaraiah sendiri sudah mempunyai kebijakan dalam mengatasinya. 2. Kebijakan dalam Pembiayaan Bidang kegiatan pembiayaan yang perlu dirumuskan dalam bentuk kebijakan dasar (basic policies) umumnya meliputi hal-hal berikut:2 a. Segmentasi pembiayaan
1
Islahuzzaman, Istilah – Istilah Akuntansi & Auditing, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012),
2
Zainul Arifin, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah, (Jakarta: Alvabet, 2003), hlm.
hlm. 209 211-214
20
21
Kebijakan tentang segmentasi pembiayaan merupakan salah satu bentuk implementasi dari pelaksanaan misi dan usaha pencapaian visi bank. Segmentasi pembiayaan dapat ditetapkan dalam bentuk pilihan sektor usaha nasabah (line of business) atau tipe nasabah (size of business). Bank harus menetapkan sektor industri dan atau tipe nasabah yang menjadi sasaran bagi pemasaran produk pembiayaannya. Melalui berbagai pertimbangan, bank dapat memutuskan untuk hanya melayani beberapa sektor industri tertentu saja dan tipe usaha kecil dan menegah saja, sedangkan usaha besar tidak. Dengan pertimbangannya sendiri bank lain juga dapat memutuskan untuk melayani semua sektor usaha dan semua jenis nasabah, baik usaha besar, usaha menegah, usaha kecil maupun perorangan. Kebijakan mengenai pilihan segmentasi pembiayaan berkaitan pula dengan jenis pembiayaan yang disediakan, daerah atau wilayah pelayanan, sistem penyampaian (delivery system), dan distribusi pembiayaan. b. Jenis pembiayaan yang disediakan bagi nasabah Jenis pembiayaan yang disediakan oleh bank biasanya berkaitan erat dengan sektor usaha dan tipe nasabah yang ingin dilayani. Jenis nasabah tertentu cukup dilayani melalui beberapa jenis pembiayaan untuk memperoleh barang atau modal kerja saja, tetapi nasabah lain memerlukan jenis pembiayaan lain yang lebih terkait dengan kombinasi jasa informasi dan pelayanan bisnis perusahaan
22
seperti
trust
and
corporate
services.
Faktor-faktor
yang
mempengaruhi keputusan bank, apakah akan menyediakan semua jenis
layanan
perbakan
(universal
bank)
ataukah
hanya
menekankan atau memberikan perhatian yang besar pada penyediaan jenis layanan tertentu, bukan hanya tergantung pada kesempatan meraih potensi pasar yang mereka hadapi, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor internal, seperti permodalan, kemampuan teknologi dan sebagainya. Kebijakan ini juga berisi daftar jenis-jenis pembiayaan yang harus dihindari, dan negative list ini harus dievaluasi secara periodik bersama-sama reviews atas kebijakan segmentasi pembiayaan. Contoh dari jenis-jenis pembiayaan yang harus dihindari itu antara lain pembiayaan yang tidak sesuai dengan syariah dan/atau untuk tujuan-tujuan yang dilarang oleh syariah, bersifat spekulatif (maisir) dan mengandung ketidakpastian yang tinggi (gharar), pembiayaan yang diberikan tanpa informasi keuangan yang memadai, pembiayaan yang memerlukan keahlian khusus yang tidak dimiliki oleh bank dan pembiayaan kepada pengusaha yang bermasalah3. c. Wilayah pelayanan Pertimbangan wilayah pelayanan berkaitan dengan perencanaan jaringan kerja, pembukaan kantor-kantor cabang dan besar
3
Ibid., hlm. 212
23
kecilnya kantor-kantor cabang tersebut. Sentra–sentra ekonomi harus
ditelaah
terlebih
dulu,
seperti
pertanian,
industri,
perdagangan, dan sebagainya. Hal ini berkaitan dengan kebijakan disentralisasi manajemen dan pendelegasian wewenang. d. Sistem penyampaian (delivery system) produk dan jasa bank Kebijakan ini berkaitan dengan pola perluasan jangkauan pemasaran dan penyampaian produk dan jasa bank. Sebagian bank mengutamakan penggunaan jaringan organik yang dimilikinya sendiri seperti kantor cabang, kantor kas, dan sebagainya. Sebagian bank lain memilih melakukan outsourcing dengan menggunakan agen-agen sebagai remarketer. e. Distribusi pembiayaan Dalam menerapkan distribusi aktiva prokduktif perlu disusun kebijakan alokasi dana, baik menurut sektor ekonomi, sektor industri maupun daerah atau wilayah pemasaran. Misalnya, sekian persen untuk pembiayaan sektor industri manufaktur, sekian persen untuk perdagangan, sekian persen untuk real estate, sekian persen untuk investasi dan penyertaan, termasuk besarnya pembiayaan maksimum (legal lending limit) yang dapat diberikan kepada setiap nasabah, baik individu maupun kelompok, yang dalam hukum perbankan indonesia dikenal dengan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)4. Dalam memutuskan besarnya pembiayaan
4
Ibid., hlm. 213
24
kepada nasabah besar dan nasabah terkait, diperlukan adanya kebijakan khusus yang bertujuan untuk melindungi kepentingan dan kepercayaan masyarakat serta memelihara tingkat kesehatan bank. Kebijakan ini diperlukan untuk menghindari terjadinya konsentrasi pembiayaan pada sektor ekonomi tertentu, kelompok nasabah tertentu atau wilayah pemasaran tertentu saja. Dengan kata lain, kebijakan tersebut ditetapkan dalam rangka memperluas penyebaran resiko (spreading risk). Adapun yang disebut dengan nasabah terkait adalah:
Pemegang saham yang memiliki 10% atau lebih dari modal yang disetor bank
Anggota dewan komisaris bank
Anggota direksi bank
Pejabat bank lainnya
Pihak-pihak yang mempunyai hubungan keluarga dengan pihak-pihak tersebut, sampai dengan derajat kedua dalam garis lurus maupun garis kesamping termasuk mertua, menantu, ipar, atau perusahaan-perusahaan yang di dalamnya terdapat kepentingan dari pihak-pihak seperti tersebut, di atas yaitu yang memiliki saham, baik secara individual maupun bersamasama sebesar 25% atau lebih dari modal disetor perusahaan dan perusahaan dalam kelompok yang sama dengan bank,
25
yaitu perusahaan yang sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh bank yang bersangkutan. f. Programmes Programmes adalah sederetan kegiatan yang dipaparkan untuk melaksanakan policies. Program itu merupakan rencana kegiatan (action plan) yang dinamis yang biasanya dilaksanakan secara bertahap, dan terikat dengan ruang (place) dan waktu (time). Program itu harus merupakan suatu kesatuan yang terkait erat dan tidak dapat dipisahkan dengan tujuan yang telah ditentukan dalam organisasi (closely integrated)5. Program itu yang harus diselesaikan menurut schedules, yaitu urutan-urutan kegiatan menurut waktu tertentu (action step). Dalam keadaan terpaksa schedules dapat berubah, tetapi program dan tujuan tidak berubah. g. Budget Budget adalah suatu taksiran atau perkiraan volume portofolio pembiayaan yang ingin dicapai selama kurun satu periode anggaran, termasuk biaya yang harus dikeluarkan dan pendapatan yang diharapkan diperoleh di masa yang akan datang. Perkiraan tersebut disusun secara terinci, yang meliputi besaran-besaran yang dianggarkan terhadap setiap jenis pembiayaan, setiap segmen, setiap wilayah pemasaran dan sebagainya. Dengan demikian,
5
Ibid., hlm. 214
26
budget dinyatakan dalam waktu, uang, material, dan unit-unit yang melaksanakan pekerjaan guna memperoleh hasil yang diharapkan.
B. Konsep Pembiayaan 1. Pengertian Pembiayaan secara luas, berarti financing atau pembiayaan, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dalam arti sempit, yang dimaksud pembiayaan yaitu suatu pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah kepada nasabah. Pembiayaan merupakan pendanaan, baik aktif maupun pasif, yang dilakukan lembaga pembiayaan kepada nasabah. Sedangkan bisnis merupakan aktivitas jasa, perdagangan dan industri guna memaksimalkan nilai keuntungan. 6
2. Tujuan pembiayaan Pembiayaan merupakan sumber pendapatan bagi bank syariah. Tujuan pembiayaan yang dilaksanakan perbankan syariah terkait dengan stake holder, yaitu :7 a. Pemilik bank
6 7
183
Muhammad, Manajemen Bank Syariah, ( Yogyakarta: AMP YKPN, 2002), hlm. 260 Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah, (Yogyakarta : EKONISIA, 2004), hlm.
27
Dari sumber pendapatan di atas, para pemilik mengharapkan akan memperoleh penghasilan atas dana yang ditanamkan pada bank tersebut. b. Pegawai Para pegawai mengharapkan dapat memperoleh kesejahteraan dari bank yang dikelolanya. c. Masyarakat 1) Pemilik modal Sebagai pemilik, mereka mengharapkan dari dana yang diinvestasikan akan memperoleh bagi hasil. 2) Debitur yang bersangkutan Para debitur, dengan tersedianya dana, mereka terbantu guna menjalankan usahanya (sektor produktif) atau terbantu untuk pengadaan
barang
yang
diinginkannya
(pembiayaan
konsumtif). 3) Konsumen Yang dimaksud konsumen di sini adalah masyarakat pada umumnya. Mereka dapat memperoleh barang-barang yang dibutuhkannya. d. Pemerintah Akibat
penyediaan barang, pemerintah terbantu dalam
pembiayaan pembangunan negara. Di samping itu, akan diperoleh
28
pajak (berupa pajak penghasilan atas keuntungan yang diperoleh bank dan juga perusahaan-perusahaan). e. Bank Bagi
bank
yang
bersangkutan,
hasil
dari
penyaluran
pembiayaan diharapkan dapat meneruskan dan mengembangkan usahanya agar tetap survival dan meluaskan jaringan usahanya, sehingga semakin banyak masyarakat yang dilayani.
3. Fungsi pembiayaan Sesuai dengan tujuan pembiayaan sebagaimana di atas, menurut
Muchdarsyah
Sinungan,
sebagaimana
dikutip
oleh
Muhammad, pembiayaan secara umum memiliki fungsi untuk :8 a. Meningkatkan daya guna uang Para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Uang tersebut dalam presentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank guna suatu usaha peningkatan
produktivitas.
Dengan
demikian
dana
yang
mengendap di bank (yang diperoleh dari para penyimpan uang) tidaklah idle (diam) dan disalurkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat, baik kemanfaatan bagi para pengusaha maupun kemanfaatan bagi masyarakat. b. Meningkatkan daya guna barang
8
Muhammad, Ibid., hlm. 184.
29
1) Produsen
dengan
bantuan
pembiayaan
bank
dapat
memproduksi bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga kegunaan/utility dari bahan tersebut meningkat, misalnya peningkatan utility kelapa menjadi kopra, dan selanjutnya menjadi minyak kelapa/goreng, peningkatan utility dari padi menjadi beras, benang menjadi tekstil dan sebagainya. 2) Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaannya kurang, ke tempat lain yang lebih bermanfaat.9 c. Meningkatkan peredaran uang Pembiayaan yang disalurkan melalui rekening-rekening koran perusahaan menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya, seperti cek, bilyet giro, wesel, promes dan sebagainya. Melalui pembiayaan, peredaran uang kartal maupun giral akan lebih berkembang. d. Menimbulkan kegairahan berusaha Pengusaha akan selalu berhubungan dengan bank untuk memperoleh bantuan permodalan guna peningkatan usahanya. Bantuan pembiayaan yang diterima pengusaha dari bank inilah kemudian yang digunakan untuk memperbesar volume usaha dan produktivitasnya. Bila permintaan semakin besar, maka secara berantai kemudian menimbulkan kegairahan yang meluas di
9
Ibid., hlm. 185
30
kalangan masyarakat sedemikian rupa untuk meningkatkan produktivitas. e. Stabilitas ekonomi Dalam ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah stabilitasi pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha antara lain :10 1). Pengendalian inflasi 2). Peningkatan eksport 3). Rehabilitasi prasarana 4). Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat Untuk menekan arus inflasi, dan terlebih lagi untuk usaha pengembangan ekonomi, maka pembiayaan bank memegang peranan penting. f. Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional Para usahawan yang memperoleh pembiayaan tentu saja berusaha untuk meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha berarti peningkatan profit. Dengan earnings (pendapatan) yang terus meningkat, berarti pajak perusahaan pun akan terus bertambah. Apabila rata-rata pengusaha mengalami peningkatan pendapatan, maka
pendapatan
negara
melaui
pajak
akan
bertambah,
penghasilan devisa akan bertambah dan penggunaan devisa untuk urusan konsumsi berkurang, sehingga langsung atau tidak, melalui pembiayaan, pendapatan nasional bertambah.
10
Ibid., hlm. 186
31
g. Sebagai alat penghubung ekonomi internasional Bank sebagai lembaga kredit / pembiayaan tidak saja bergerak di dalam negeri, tapi juga di luar negeri. Amerika Serikat yang telah sedemikian maju organisasi dan sistem perbankannya telah melebarkan sayap perbankannya ke seluruh pelosok dunia, demikian pula beberapa negara maju lainnya. Negara-negara kaya atau yang kuat ekonominya, demi persahabatan antar negara banyak memberikan bantuan kepada negara-negara yang sedang berkembang. Bantuan tersebut tercermin dalam bentuk bantuan pembiayaan dengan syarat-syarat yang ringan, yaitu bagi hasil yang relatif
murah dan jangka waktu penggunaannya yang
panjang.
4. Prosedur pembiayaan Prosedur pembiayaan adalah suatu gambaran sifat atau metode untuk melaksanakan kegiatan pembiayaan. Perbedaannya dengan program adalah program menyatakan apa yang harus dikerjakan, sedangkan prosedur berbicara tentang bagaimana melaksanakannya. 11 Persetujuan
pembiayaan
kepada
setiap
nasabah
harus
dilakukan melaui proses penilaian yang obyektif terhadap berbagai aspek yang berhubungan dengan obyek pembiayaan, sehingga memberikan keyakinan kepada semua pihak yang terkait, bahwa 11
Zainul Arifin, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah, (Jakarta : Pustaka Alvabet , 2002), hlm. 218
32
nasabah dapat memenuhi segala kewajibannya sesuai dengan persyaratan dan jangka waktu yang disepakati. Apabila terjadi suatu hal yang kemudian menyebabkan ketidakmampuan nasabah untuk memenuhi kewajibannya, maka bank benar-benar telah menguasai jaminan sebagai jalan keluarnya. Untuk mengatasi agar tidak terjadi kemacetan dalam pelunasan pembiayaan, maka bank mengadakan analisis pembiayaan dengan prinsip 5C, yaitu :12 a. Character Artinya sifat atau karakter nasabah pengambil pinjaman. b. Capacity Artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil. c. Capital Artinya besarnya modal yang diperlukan peminjam. d. Colleteral Artinya jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada bank. e. Conditioning Artinya keadaan usaha atau nasabah prospek atau tidak.
12
261
Muhamad, Manajemen Bank Syari’ah. (Yogyakarta : (UPP) AMP YKPN, 2002), hlm.
33
5. Jenis-jenis pembiayaan Pembiayaan dibedakan menjadi beberapa jenis antara lain : 13 a. Pembiayaan dilihat dari tujuan penggunaan Dilihat dari tujuan penggunaannya, pembiayaan dibagi menjadi 3 yaitu : 1) Pembiayaan investasi Merupakan pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada debitur untuk pengadaan barang-barang modal (aktiva tetap) yang mempunyai nilai ekonomis lebih dari satu tahun. 2) Pembiayaan modal kerja Merupakan pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yang biasanya habis dalam satu siklus usaha. 3) Pembiayaan konsumtif Merupakan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah untuk membeli barang dan jasa untuk keperluan pribadi dan tidak untuk digunakan keperluan usaha. b. Pembiayaan dilihat dari jangka waktunya Sesuai dengan jangka waktunya, pembiayaan dibagi menjadi 3, yaitu pembiayaan jangka pendek, menengah, dan panjang.
13
Ismail. Manajemen Perbankan : Dari Teori Menuju Aplikasi. (Jakarta : Kencana, 2010), hlm. 100-108
34
1) Pembiayaan jangka pendek Merupakan pembiayaan yang diberikan dengan jangka waktu maksimal satu tahun. 2) Pembiayaan jangka menengah Merupakan pembiayaan yang diberikan dengan jangka waktu antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun. 3) Pembiayaan jangka panjang Merupakan pembiayaan yang jangka waktunya lebih dari 3 tahun. Pembiayaan jangka panjang ini pada umumnya adalah pembiayaan investasi, misalnya untuk pembelian gedung, pembangunan proyek, pengadaan mesin dan peralatan, dan lain-lain yang nominalnya besar. c. Pembiayaan dilihat dari cara penarikannya 1) Pembiayaan sekaligus Pembiayaan yang dicairkan sekaligus plafon pembiayaan yang disetujui, pembiayaan tersebut bisa dicairkan secara tunai maupun nontunai, yaitu melalui pemindahbukuan. 2) Pembiayaan bertahap Pembiayaan yang pencairannya tidak sekaligus, akan tetapi dilakukan secara bertahap 2,3,4 kali pencairan dalam masa pembiayaan. Pencairannya disesuaikan dengan dana yang dibutuhkan oleh debitur, misalnya investasi pembangunan.
35
3) Pembiayaan rekening koran Pembiayaan yang penyediaan dananya dilakukan melalui pemindahbukuan. Bank akan memindahkan pembiayaan tersebut
ke dalam rekening giro
nasabah,
sedangkan
penarikannya dilakukan dengan menggunakan sarana cek, bilyet giro atau surat pemindahbukuan lainnya. d. Pembiayaan dilihat dari sektor usaha 1) Sektor industri Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang bergerak dalam bidang sektor industri, yaitu sektor usaha yang mengubah bentuk dari bahan baku menjadi barang jadi atau mengubah suatu barang menjadi barang lain yang memiliki faedah lebih tinggi. Misal, : industri elektronik, pertambangan, tekstil. 2) Sektor perdagangan Pembiayaan yang diberikan kepada pengusaha yang bergerak dalam bidang perdagangan, baik perdagangan kecil, menegah, dan perdagangan besar. Pembiayaan ini dimaksudkan untuk memperluas usaha nasabah dalam usaha perdagangan. Misalnya : supermarket, distributor, eksportir, importir, rumah makan, dan lain-lain. 3) Sektor pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan
36
Pembiayaan yang diberikan dalam rangka meningkatkan hasil di sektor pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan. Pembiayaan tersebut
biasanya diberikan dalam bentuk
pembiayaan modal kerja maupun investasi kepada pengusaha tambak, petani, dan nelayan. 4) Sektor jasa Sektor jasa yang dapat diberikan pembiayaan oleh bank antara lain : Jasa pendidikan Dalam kurun waktu beberapa tahun ini, jasa pendidikan merupakan jasa yang menarik bagi bank, karena jenis usaha tersebut mudah diestimasikan pendapatannya. Jasa rumah sakit Bank dapat memberikan pembiayaan kepada rumah sakit apabila jaminan yang diberikan tidak memiliki banyak resiko, sehingga apabila terjadi masalah pembiayaan, maka bank dapat menjual jaminan tersebut sebagai sumber pelunasan utang. Jasa angkutan Pembiayaan yang diberikan untuk sektor angkutan, misalnya pembiayaan kepada pengusaha taksi, bus, angkutan darat, laut, dan udara, termasuk pembiayaan yang
37
di dalamnya adalah pembiayaan yang diberikan untuk biro perjalanan, pergudangan, dan komunikasi. Jasa lainnya Pembiayaan yang diberikan kepada jasa lainnya, misalnya pembiayaan untuk profesi, pengacara, dokter, insinyur, kantor, dan akuntan. 5) Sektor perumahan Bank memberikan pembiayaan kepada debitur yang bergerak di bidang pembangunan rumah. e. Pembiayaan dilihat dari segi jaminan 1) Pembiayaan dengan jaminan (secured loan)
Jaminan perorangan Merupakan jenis pembiayaan yang di dukung dengan jaminan seorang (personal securities) atau badan sebagai pihak ketiga yang bertindak sebagai penaggung jawab apabila terjadi wanprestasi dari pihak debitur.
Jaminan benda berwujud Merupakan jaminan kebendaan yang terdiri dari barang bergerak maupun barang tidak bergerak. Misal : kendaraan motor, mesin. Jaminan yang bersifat barang tidak bergerak antara lain, tanah dan gedung yang berdiri di atas tanah tersebut.
38
Jaminan benda tak berwujud Beberapa jenis jaminan yang dapat diterima adalah jaminan benda tidak berwujud. Misal : promes, obligasi, saham, dan surat berharga lainnya.
2) Pembiayaan tanpa jaminan (unsecured loan) Pembiayaan yang diberikan kepada debitur tanpa didukung adanya jaminan. Pembiayaan tersebut diberikan atas dasar kepercayaan yang diberikan oleh bank kepada debitur. f. Pembiayaan dilihat dari jumlahnya Jenis pembiayaan ini terdiri dari pembiayaan UMKM (usaha mikro kecil dan menegah), pembiayaan UKM (usaha kecil dan menegah), dan pembiayaan korporasi. 1) Pembiayaan UMKM Merupakan pembiayaan yang diberikan kepada pengusaha dengan skala usaha sangat kecil. Misalnya pembiayaan yang diberikan bank kepada pengusaha tempe, dan perancangan. 2) Pembiayaan UKM Merupakan pembiayaan yang diberikan kepada pengusaha dengan batasan antara Rp. 50.000.000,- dan tidak melebihi Rp. 350.000.000,-. UKM sudah memiliki modal yang cukup, serta administrasi yang lebih baik dibanding dengan UMKM, sehingga
bank
juga
dapat
memenuhi
permohonan
pembiayaannya. Pembiayaan UKM antara lain pembiayaan
39
untuk koperasi, pengusaha kecil (perdagangan, toko, dan grosir). 3) Pembiayaan korporasi Merupakan pembiayaan yang diberikan kepada debitur dengan jumlah besar dan diperuntukkan kepada debitur besar (korporasi). Pada umumnya, bank lebih mudah melakukan analisis terhadap debitur korporasi karena data keuangannya lebih
lengkap,
administrasinya
baik,
dan
struktur
permodalannya kuat.
C. Pembiayaan Bermasalah 1. Pengertian Perkembangan pemberian pembiayaan (kredit) yang paling tidak menggembirakan bagi pihak bank adalah apabila pembiayaan yang di berikannya ternyata menjadi pembiayaan bermasalah. 14 Hal ini terutama disebabkan oleh kegagalan pihak debitur memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran (cicilan) pokok pembiayaan beserta bagi hasil yang telah disepakati kedua belah pihak dalam perjanjian pembiayaan. Implikasi bagi pihak bank sebagai akibat dari timbulnya pembiayaan bermasalah tersebut dapat berupa hilangnya kesempatan untuk memperoleh pendapatan (income) dari pembiayaan
14
81-82
Lukman Dendawijaya, Manajemen Perbankan, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2005), hlm.
40
yang diberikannya, sehingga menggurangi perolehan laba dan berpengaruh buruk bagi rentabilitas bank.
2. Penggolongan pembiayaan Penyaluran dana berupa pembiayaan yang diberikan kepada nasabah selalu diikuti dengan resiko yang mungkin timbul. Resiko atas pembiayaan adalah tidak tertagihnya pembiayaan yang telah disalurkannya, baik pokok pinjaman yang diberikan, maupun hasilnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Meskipun, analisis pembiayaan telah dilakukan dengan tepat, akan tetapi resiko pembiayaan tetap ada. Oleh karena itu, bank harus meminimalisir resiko yang diakibatkan oleh pembiayaan tersebut. Pembiayaan dibagi menjadi dua golongan, yaitu pembiayaan performing dan non-performing. Pembiayaan performing, disebut juga pembiayaan yang tidak bermasalah, dibedakan menjadi dua kategori, yaitu : 15 a. Pembiayaan dengan kualitas lancar Pembiayaan lancar merupakan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah tidak terjadi tunggakan, baik tunggakan pokok maupun bagi hasil. Debitur dapat melakukan pembayaran angsuran tepat waktu sesuai dengan perjanjian pembiayaan.
15
Ismail, Op.cit., hlm. 121-122
41
b. Pembiayaan dengan kualitas dalam perhatian khusus Pembiayaan dalam perhatian khusus merupakan pembiayaan yang masih digolongkan lancar, akan tetapi mulai terdapat tunggakan. Ditinjau dari segi kemampuan membayar, yang tergolong pembiayaan dalam perhatian khusus adalah apabila terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bagi hasil sampai dengan 90 hari. Pembiayaan non-performing merupakan pembiayaan yang sudah dikategorikan pembiayaan bermasalah, karena sudah terdapat
tunggakan.
Pembiayaan
non-performing
ini,
dikelompokan menjadi tiga, yaitu : a. Pembiayaan kurang lancar Pembiayaan kurang lancar merupakan pembiayaan yang telah mengalami tunggakan. Yang tergolong pembiayaan kurang lancar apabila : 1) Pengembalian pokok pinjaman dan bagi hasilnya telah mengalami penundaan pembayarannya melampaui 90 hari sampai kurang dari 180 hari. 2) Pada kondisi ini hubungan debitur dengan bank memburuk. 3) Informasi keuangan debitur tidak dapat diyakini oleh bank. b. Pembiayaan diragukan Pembiayaan
diragukan
merupakan
pembiayaan
mengalami penundaan pembayaran pokok dan atau bagi hasil.
yang
42
Yang tergolong pembiayaan diragukan apabila : 1) Penundaan pembayaran pokok dan atau bagi hasil antara 180 hingga 270 hari. 2) Pada kondisi ini hubungan debitur dengan bank semakin memburuk. 3) Informasi keuangan sudah tidak dapat dipercaya. c. Pembiayaan macet Pembiayaan macet merupakan pembiayaan yang menunggak melampaui 270 hari atau lebih. Bank akan mengalami kerugian atas pembiayaan macet tersebut.
3. Penanganan pembiayaan bermasalah Resiko yang terjadi dari peminjaman adalah peminjam yang tertunda atau ketidakmampuan peminjam untuk membayar kewajiban yang telah dibebankan untuk mengantisipasi hal tersebut, maka bank harus mampu menganalisis penyebab permasalahannya. 16 a. Analisa sebab kemacetan Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang tidak bisa membayar, harus dianalisis mengapa nasabah tersebut tidak bisa memenuhi kewajibannya kepada bank. Hal ini disebabkan karena aspek internal di antaranya peminjam kurang cakap dalam usaha tersebut, manajemen tidak baik atau kurang rapih, laporan
16
Muhamad, Op.cit., hlm. 267
43
keuangan tidak lengkap, penggunaan dana yang tidak sesuai dengan perencanaan, perencanaan yang kurang matang, dana yang diberikan tidak cukup untuk menjalankan usaha tersebut. Sedangkan aspek eksternal di antaranya aspek pasar kurang mendukung, kemampuan daya beli masyarakat kurang, kebijakan pemerintah, pengaruh lain dari luar usaha, dan kenakalan peminjam. b. Menggali potensi peminjam Nasabah yang mengalami kemacetan dalam memenuhi kewajiban harus dimotivasi untuk memulai kembali atau membenahi dan mengantisipasi penyebab kemacetan usaha itu perlu digali potensi yang ada pada peminjam agar dana yang telah digunakan lebih efektif digunakan. Hal yang perlu diperhatikan : adakah peminjam memiliki kecakapan lain; adakah peminjam memiliki usaha lainnya, adakah penghasilan lain peminjam. c. Melakukan perbaikan akad (remidial) Suatu proyek, yang dibiayai dengan perjanjian murabahah dan mengalami kerugian dimana penerima peminjam tidak dapat menbayar kembali pinjaman tersebut, dapat diselamatkan dengan cara menyediakan tambahan dana berdasarkan musyarakah, dimana bank menjadi mitra yang aktif. d. Memberikan
pinjaman
ulang,
mungkin
dalam
bentuk
pembiayaan al-qardul hasan, murabahah atau mudharabah.
:
44
e. Penundaan pembayaran f. Rescheduling Memperpanjang jangka waktu pembiayaan serta memperkecil jumlah angsuran. Dalam hal ini, debitur diberikan keringanan dalam
masalah
jangka
waktu
pembiayaan,
misalnya
memperpanjang jangka waktu pembiayaan dari 6 bulan menjadi 1 tahun, atau 1 tahun menjadi 2 tahun dan seterusnya, sehingga debitur
mempunyai
waktu
yang
lebih
lama
untuk
mengembalikannya. g. Reconditioning Memperkecil margin keuntungan atau bagi hasil usaha. Nasabah tetap menpunyai kewajiban membayar pokok pinjamannya sampai lunas. h. Dilakukan pengalihan atau pembiayaan ulang dalam bentuk pembiayaan al-qordul hasan. i.
Bila kemacetan tersebut akibat kelalaian, pelanggaran atau kecurangan nasabah, maka bank dapat meminta agar nasabah menyelesaikan segera termasuk menyerahkan barang yang dijaminkan kepada bank.17 Jaminan yang dijaminkan nasabah kepada bank dapat
dilakukan penyitaan. Masalah penyitaan atau eksekusi jaminan di bank sangat tergantung pada kebijakan manajemen. Ini merupakan
17
Ibid., hlm. 268
45
penyelesaian terakhir yang dilakukan bank terhadap pembiayaan yang mengalami kemacetan, artinya melalui berbagai usaha seperti keringanan-keringanan tersebut. Masih juga tidak dapat diselesaikan atau bank beranggapan bahwa jalan tersebut tidak akan menghasilkan sesuatu yang diharapkan.
