BAB II LANDASAN TEORI
A. Teori Motivasi Menurut Gibson (dalam Suharto dan Budi Cahyono),(2005) teori motivasi terdiri dari, pertama content theories atau teori kepuasan yang memusatkan perhatian pada faktor-faktor dalam diri orang yang menguatkan, mengarahkan, mendukung dan menghentikan perilaku. Kedua adalah process theory atau teori proses yaitu menguraikan dan menganalisis bagaimana perilaku itu dikuatkan, diarahkan, didukung, dan dihentikan. Kedua kategoritersebut mempunyai pengaruh penting bagi para manajer untuk memotivasi karyawan. Menurut Robert L. Malthis dan John H. Jackson (2006:114), motivasi adalah keinginan dalam diri seseorang yang menyebabkan orang tersebut bertindak. Orang biasanya bertindak karena satu alasan : untuk mencapai tujuan. Jadi, motivasi adalah sebuah dorongan yang diatur oleh tujuan dan jarang muncul dalam kekosongan. B. Pemerintahan Daerah 1. Pengertian Pemerintah Daerah Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah (Waluyo, 2011). Menurut Undang-undang yang berlaku nomor 32 tahun 2004 Pasal 1 ayat 2, yang dimaksud pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
9
10
oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas - luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undangundang Dasar Negara Repubik Indonesia Tahun1945 dalam penjeasannya di Undang-undang nomor 32 tahun 2004, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan,keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah. Agar mampu menjalankan perannya tersebut, daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.
11
2. Sumber-sumber Penerimaan Daerah Sumber-sumber penerimaan Daerah terdiri atas Pendapatan Daerah dan Pembiayaan (pasal 5 Undang-undang Nomor 33 tahun 2004). Sedangkan Pendapatan Daerah itu sendiri bersumber dari : 1. Pendapatan Asli Daerah 2. Dana perimbangan 3. Lain-lain pendapatan Masih menurut Undang-undang ini,pasal 6 disebutkan bahwa sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah terdiri dari: 1. Hasil pajak daerah. 2. Hasil retribusi daerah. 3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pendapatan Asli Daerah yang sah 3. Asas - asas Pemungutan Pajak Daerah Di dalam melakukan pemungutan pajak baik yang dikelola oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah selalu berpedoman pada asas-asas pemungutan pajak (Mardiasmo, 2009) yaitu :
12
a. Asas kebangsaan Bahwa pajak pendapatan dipungut terhadap orang–orang bertempat tinggal di Indonesia. b. Asas tempat tinggal Pajak pendapatan dipungut bagi orang-orang yang bertempat tinggal di Indonesia di tentukan menurut keadaan. c. Asas sumber penghasilan Jika
sumber
memperhatikan
penghasilan subyek
berada tempat
di
Indonesia
tinggal.
dengan
Disamping
tidak
asas-asas
berpedoman kepada hal tersebut diatas, ada asas-asas pemungutan pajak yang dilandasi oleh falsafah hukum. Ada beberapa teori pajak yang dilancarkan dari jaman kejaman yaitu: 1. Asas sumber penghasilan Negara mempunyai fungsi melindungi rakyat dengan segala kepentingannnya seperti keselamatan jiwa dan harta. Untuk kepentingan tugas-tugas negara itu seperti halnya dengan perusahaan asuransi, maka rakyat harus membayar premi yang berupa pajak. 2. Teori kepentingan Teori ini memperhatikan memungut pembagian beban penduduk seluruhnyasupaya adil. Akan tetap karena teori ini mambenarkan adanya hak pemerintah untuk memungut pajak dari rakyat dapat pula digolongkan dalam teori yang memperkuat beban pajak didasarkan atas kepentingan masing-masing orang dalam tugas pemerintah
13
termasuk dalam perlindungan jiwa orang-orang berserta harta bendanya. 3. Teori bakti Menurut teori ini seseorang tidak dapat berdiri artinya tanpa adanyapersekutuan dimana persekutuan ini menjelma menjadi negara. Bahkan tiap - tiap individu menyadari tugas sosial sebagai tanda bukti kebaktian kepada negara dalam bentuk iuran atau pajak. 4. Teori gaya pikul Pemungutan pajak didasarkan
pada gaya pikul individu dalam
masyarakat yaitu dalam tekanan pajak tidak harus sama bersarnya untuk tiap orang, jadi beban pajak harus sesuai dengan pemikul beban. Ukuran kemampuan pikul antara lain penghasilan, kekayaan, dan pengeluaran belanja seseorang. C. Pendapatan Asli Daerah 1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan perundang undangan, meliputi pajak daerah, retribusi daerah, termasuk hasil dari pelayanan Badan Layanan Umum (BLU) daerah, hasil kerja sama dengan pihak ketiga, lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
14
Berdasarkan Pasal 6 Undang - Undang No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari : a. Hasil Pajak Daerah b. Hasil Retribusi Daerah c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pendapatan Asli Daerah yang sah meliputi : 1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan. 2. Jasa Giro. 3. Pendapatan Bunga. 4. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. 5. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau jasa oleh daerah. 2. Peranan Pendapatan Asli Daerah Berdasarkan undang-undang No.29 tahun 2008 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang antara lain memeberi kewenangan yang lebih besar melalui : a. Perluasan jenis dan cakupan pajak daerah dan retribusi daerah.
15
b. Pemberian fleksibilitas bagi daerah untuk memungut jenis pajak daerah dan retribusi daerah. Besarnya penerimaan daerah dari sektor pendapatan asli daerah (PAD) akan
sangat
membantu
pemerintah
dalam
melaksanakan
kegiatan
pembangunan di daerah juga dapat mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusatsesuai dengan harapan yang diinginkan dalam melaksanakan otonomi daerah. D. Pajak Daerah 1. Pengertian Pajak Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang berasal dari pengahasilan masyarakat, dalam proses pemungutan perlu diatur dengan Undang-undang agar dapat memberikan kepastiaan hukum sesuai dengan kehidupan dalam negeri demokrasi Pancasila. Oleh karena itu masalah pajak juga menjadi masalah seluruh rakyat dalam negara tersebut, dengan demikian setiap sebagai anggota masyarakat suatu negara harus mengerti apa dan bagaimana sebenarnya definisi pajak. Apabila membahas tentang pengertian, banyak para ahli memberikan batasan tentang pajak. Menurut R. Santoso Brotodihardjo, Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipakasakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat di tunjuk, dan yang digunakan untuk membiayai
16
pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah. Sedangkan menurut Mardiasmo, Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapatkan jasa timbal (kontarprestasi) yang langsung dapat ditujukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dari definisi tersebut,dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsurunsur : 1. Iuran dari rakyat kepada negara, yang berhak memungut pajak hanyalah negara, iuran tersebut berupa uang (bukan barang). 2. Berdasarkan Undang-undang, pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-undang serta aturan dan pelaksanaanya. 3. Dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara secara langsung dapat ditunjuk, dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjuk adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. 4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. 2. Fungsi Pajak Ada 2 (dua) fungsi pajak menurut Mardiasmo : 1. Fungsi Budgetair (penerimaan) :
17
Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. 2. Fungsi Regulerend (mengatur) : Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksankan kebijaksanan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.
3. Pajak Daerah Pajak Daerah merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundangan-udangan yang berlaku. Berdasarkan Undang - undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Reribusi Daerah, yang dimaksud dengan pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang tertuang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undangundang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas (PT), perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, oerganisasi sosial politik, atau
18
organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif danbentuk usaha tetap. 4. Jenis- jenis Pajak Daerah Di Indonesia jenis pajak daerah yang ditentukan oleh pemerintah daerah propinsi disebut juga pajak daerah propinsi dan di pemerintah daerah tingkat kota / kabupaten disebut pajak daerah kota / kabupaten. Undnag - undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah. jenis-jenis pajak daerah dalam Peratran Daerah tentang Pajak Daerah meliputi: 1. Pajak Hotel. 2. Pajak Restoran. 3. Pajak Hiburan. 4. Pajak Reklame. 5. Pajak Penerangan Jalan. 6. Pajak Parkir. 7. Pajak Air Tanah. 8. Pajak Sarang Burung Wallet. 9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. 10. Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan. 11. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C.
19
E. Pajak Reklame 1. Pengertian Pajak Reklame Pada masa ini banyak masyrakat yang masih bingung membedakan antara pajak dan iklan. Menurut Peraturan Daerah Kota Tangerang nomor 7 tahun 2010 Pajak Reklame adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan reklame. Sedangkan reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk
dan
corak
ragamnya
dirancang
untuk
tujuan
komersial
memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau bada, yang dapat di lihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan atau dinikmati oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah. 2. Objek,subjek,wajib Pajak Reklame. Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Daerah Kota Tangerang pasal 28 nomor 7 tahn 2010, Objek Pajak Reklame adalah Semua penyelengaraan reklame yang dipasang di wilayah daerah. Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud meliputi : 1. Reklame Papan atau Billboard atau Videotron atau Megatron dan sejenisnya. 2. Reklame Kain. 3. Reklame Berjalan, Termasuk pada Kendaraan. 4. Reklame Udara.
20
5. Reklame Apung. 6. Reklame Film atau Slide. 7. Reklame Insidentil adalah reklame yang diselenggarakan dalam kurun waktu kurang dari satu tahun dan bersifat sementara, terdiri dari: a. Reklame Baliho. b. Reklame Spanduk c. Reklame Umbul-umbul. d. Reklame Poster. e. Reklame Melekat (stiker). f. Reklame Balon Udara. g. Reklame Selebaran/Pamflet. Sedangkan yang tidak termasuk Objek Pajak Reklame adalah: 1. Penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, wartaharian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya. 2. Label atau merk produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk-produk lainnya yang sejenis. 3. Nama pengenal usaha atau profesi yang di pasangmelekat pada bangunan tempat usaha atau profesi yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut. 4. Reklame yang didelenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
21
5. Reklame Kain berupa spanduk atau umbul-umbul yang diselenggarakan oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah yang bekerjasama dengan pihak sponsor. Menurut Pasal 29 Subjek Pajak Reklame adalah Orang Pribadi atau Badan yang menyelenggarakan danatau memasang dan menggunakan reklame. Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame. jika Reklame diselenggarakan oleh orang pribadi atau badan, maka Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut dan bila Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame. 3. Dasar Pengenaan, Tarif, Besaran, dan Masa Pajak Reklame Tarif pajak reklame itu sendiri menurut UU no. 65 tahun 2001 tentang pajak daerah dan retribusi daerah paling tinggi sebesar 25 %. Berdasarkan atas PeraturanDaerah Kota Tangerang Pasal 31 Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pajak Reklame,
tarif
pajaknya
ditetapkan
sebesar 25
% (dua
puluh lima
persen). Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame dihitung berdasarkan pemasangan, lama pemasangan, nilai strategis, lokasi dan jenis Reklame. Dan jika sewa diselenggarakn oleh pihak ketiiga maka nilai sewa Reklame ditetapkan berdasarkan nilai sewa kontrak Reklame. Sewa yang dilakukan oleh pribadi nilai sewa ditetapkan dan dihitung dengan memperhatikan faktor jumlah jenis bahan yang digunakan, ukuran media reklame (Nilai Jual Objek Pajak Reklame), lokasi penempatan (nilai
22
strategis pemasangan Reklame), waktu dan jangka waktu penyelenggaraan. Masa Pajak adalah Jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan. F. Pajak Restoran 1. Pengertian Pajak Restoran Berdasarkan peraturan daerah Kota Tangerang No7 tahun 2010 tahun 2010 tentang pajak daerah dapat diketahui definisi pajak restoran adalah : Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut
bayaran
yang
mencakup
jug
arumah
makan,
kafetaria,
kantin,warung,bar dan sejenisnya termasuk jasa bboga/katering. Sedangkan pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. 2. Objek Pajak Restoran Berdasarkan peraturan pemerintah daerah Kota Tangerang No.7 tahun 2010 tentang pajak daerah dapat diketahui objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang disediakan oleh restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan atau minuman yang dikonsumsi oleh pembli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun tempat lain. Yang Tidak termasuk pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oelh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp.5.000.000,-(Lima juta rupiah) per bulan.
23
3. Subjek Pajak Restoran Subjek pajak restoran adalah orang pribadi yang membeli makanan dan atau minuman dari restoran. Wjib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran. 4. Dasar Pengenaan Pajak Restoran Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya dibayar kepada restoran. Besaran pokok pajak restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dengan dasar pengenaan pajak. Pengusaha restoran menambahkan pajak restoran atas pembayaran pelayanaan di restoran dengan menggunakn tarif pajak yang telah ditentukan. Pajak restoran yang terutang di pungut di daerah. 5. Tarif Pajak Restoran Berdasarkan peraturan daerah Kota Tangerang No.7 tahun 2010 tentang pajak daerah dapat diketahui tarif pajak restoran yang ditetapkan sebagai berikut : a. Restoran yang nili penjualannya diatas Rp.5.000.000,- sampai dengan Rp.15.000.000,- perbulan sebesar 5%. b. Restoran yang penjualannya lebih dari Rp.15.000.000,- perbulan sebesar 10%.
24
G. Pajak Hiburan 1. Pengertian Pajak Hiburan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang No.8 tahun 2010 tentang pajak daerah dapat diketahui definisi dari pajak hiburan adalah : Pajak Hiburan adalah Pajak atas Penyelenggaraan Hiburan, Sedangkan Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan, dan/atau keramaian dengan nama atau bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas berolah raga. dan Pengusaha Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan usaha Hiburan untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya. 2. Objek Pajak Hiburan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang No.8 tahun 2010 tentang pajak daerah dijelaskan bahwa objek pajak hiburan adalah penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaranyang meliputi : a. tontonan film. b. kesenian. c. pagelaran Musik dan Tari. d. Karaoke. e. Permainan keterampilan/ketangkasan. f. Permainan Billyard. g. Mandi Uap.
25
h. Pertandingan Olah Raga; 3. Subjek Pajak Hiburan 1. Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menonton dan atau menikmati hiburan. 2. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan. 4. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Hiburan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang No.8 tahun 2010 pasal 5 tentang pajak daerah ditetapkan Dasar pengenaan pajak berdasarkan Harga Tanda Masuk (HTM). Sedangkan pada pasal 6 disebutkan tarif pajak hiburan terdiri dari : a. tontonan film : Film Impor ditetapkan sebesar 15%, Film Lokal ditetapkan sebesar 10%. b. kesenian ditetapkan sebesar 5%. c. Pagelaran Musik dan Tari ditetapkan sebesar 20%. d. Karaoke ditetapkan sebesar 30%. e. Permainan keterampilan/ketangkasan ditetapkan sebesar 15%. f. Permainan Billyard ditetapkan permeja sebesar Rp.50.000. g. Mandi Uap ditetapkan sebesar 25%. h. Pertandingan Olah Raga ditetapkan sebesar 10%.
26
Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak dengan tarif pajak sebagaimana dimaksud diatas perdasarkan jenis hiburan, Wilayah pemungut pajak hiburan adalah di Wilayah Daerah tempat hiburan berlokasi. H. Retribusi Daerah 1. Pengertian Retribusi Berdasarkan Undang - undang No. 34 tahun 2000 dijelaskan bahwa Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. dan Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 2. Subjek dan Objek Retribusi Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu. Sedangkan Objek Retribusi berdasarkan Undang - undang No. 34 tahun 2000 pasal 18 Objek Retribusi Terdiri dari : 1. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Dengan kriteria sebagai berikut :
27
1.
Retribusi Jasa Umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa Usaha atau Retribusi Perizinan Tertentu.
2.
jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
3.
Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar Retribusi, di samping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.
4.
jasa tersebut layak untuk dikenakan Retribusi.
5.
Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya.
6.
Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang potensial, dan
7.
pemungutan Retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan/atau kualitas pelayanan yang lebih baik.
2. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta, dengan kriteria sebagai berikut : 1. Retribusi Jasa Usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa Umum atau Retribusi Perizinan Tertentu; dan 2. jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai
28
atau terdapatnya harta yang di miliki/dikuasai Daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Daerah. 3. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan, dengan kriteria sebagai berikut : 1. perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkankepada Daerah dalam rangka asas desentralisasi. 2. perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum; dan 3. biaya yang menjadi beban Daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari Retribusi perizinan. 3. Retribusi Derah Kota Tangerang Dalam peraturan daerah Kota Tangerang tentang retribusi daerah diatur dalam beberapa peraturan daerah, yaitu : A. Perda Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha yang mengatur tentang: 1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
29
2. Retribusi Terminal. 3. Retribusi Tempat Khusus Parkir. 4. Retribusi Rumah Potong Hewan. 5. Retribus Tempati Rekreasi dan Olahraga. b. Perda Nomor 16 Tahun 2011 tetang jasa umum, yang mengatur tentang:
1. Retribusi Pelayanan Kesehatan; 2. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat; 3. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; 4. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; 5. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; 6. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus; 7. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
c. Perda Nomor 17 Tahun 2011 mengatur mengenai :
1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; 2. Retribusi Izin Gangguan; 3. Retribusi Izin Trayek.
I. Penelitian Terdahulu Penelitian ini dimaksudkan untuk menggali informasi tentang penelitian Pajak Reklame, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Retribusi daerah yang sudah diteliti oleh peneliti lain. Dengan penelusuran penelitian terdahulu maka akan dapat dipastikan ruang yang didapat oleh penelitian ini. Guna
30
mendukung Penelitian ini penulis menyajikan hasil penelitian sebelumnya yang membahas variable tersebut. Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu Nama dan Tahun
Hasil Penelitian
Variable Penelitian
Penelitian Chika Apriliani (2013)
Pengaruh Penerimaan Pajak Pada
Penelitian
yang
telah
Hotel, Pajak Restoran, Pajak dilakukan dengan menggunakan Reklame,
dan Pajak Hotel Uji t didapat bahwa pajak Hotel
Terhadap
Pendapatan
Asli memiliki nilai t hitung sebesar
Daerah Kota Tangerang
2.530 dengan nilai signifikan 0,015 atau kurang dari 0,05 sehingga
Pajak
Hotel
memberikkan Pengaruh positif dan
signifikan
terhadap
Pendapatan Asli Daerah Kota Tangerang,
Pajak
Restoran
memiliki nilai signifikan sebesar 0,000 yang berada di bawah 0,05 sehinggaPajak
Reklame
memberikan pengaruh positif dan
signifikan
terhadap
Pendapatan Asli Daerah Kota
31
Tangerang, Pajak Hotel pun memberikan
pengaruh
yang
Positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tangerang
dengan
nilai
sig
0,005, Sedangkan Pajak Hotel tidak
memberikan
yang
signifikan
pengaruh
dan
positif
terhadap dengan nilai sig 0,393, namu secara bersama - sama memberikan pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tangerang. Enni Kusniawati (2010)
Analisis
Pajak
Reklame Pada
tahun
Terhadap Pendapatan Asli DKI mengalami Jakarta pada tahun 2004 - 2008
penurunan
2004
-
peningkatan
2008 dan
yang
rata-rata
berkisar
105,38%
sedangkan
pada
tahun
2007-2008
mengalami
penurunan
yang
disebabkan
kawasan
tanpa
penyelenggaraan reklame (white area) dan pengurangan daerah pemasangan,
kontribusi
32
penerimaan pajak reklame dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) rata-rata 2,66% dari rencana 2,49% ini berarti melebihi
kontribusi
yang
direncanakan dan dan dapat dikatakan cukup optimal Helvitanti (2009)
Kontribusi Penerimaan Pajak
Pajak Reklame dan Penerangan
Reklame dan Penerangan Jalan
Jaalan untuk tahun pengamatan
pada Pendapatan Asli Daerah
tahun 2004 - 2008 melebihi
Pemerintah Kabupaten Rokan
target dengan rata - rata dengan
Hilir - Riau.
rata - rata 198,47% melalui pajak
juga
melebihi
target
dengan rata - rata 107,83%, sehingga pajak reklame dan Penerangan
Jalan
dapat
memberikan kontribusi rata rata
sebesar
0,11%terhadap
PAD Kabupaten Rokan Hilir Riau. Irianti (2011)
Kusuma
Dewi Pengaruh Penerimaan Pajak
penelitian
ini
mengambil
Reklame dan Pajak Hiburan
sample dari tahun 2005 sampai
Terhadap
2009.
Pendapatan
Asli
Dimana
penerimaan
33
Daerah Kota Bekasi.
Pajak terbesar terjadi pada tahun 2009, Hal inin terjadi karena perturan
daerah
baru
yang
memperbesar
tarif
presentasenya.
Hasil
Uji
R
menunjukan bahwa 91,2 % pendapatan asli daerah bisa dijelaskan oleh pajak reklame dan hiburan. Hasil uji simultan dengan F tes dan parsial dengan T
test
reklame
menunjukan dan
pajak
pajak
berpengaruh
hiburan terhadap
pendapatan asli daerah Kota Bekasi. Yoan Herawati (2011)
Analisis Perkembangan Pajak Pada Penelitian yang mengambil Daerah dan Retribusi Daerah pada pada Kabupaten Tasikmalaya.
tahun
2005
-
2011
memberikan kesimpulan pada level
of
significance
variabel
PDRB
secara
signifikan
5%,
berpengaruh terhadap
variabel terikat yaitu Pendapatan
34
Asli Daerah. Hasil Uji t dari PDRB
terhadap
Daerah
yaitu
t
Retribusi hitung
=
221.7122, pada a = 5% dan diperoleh t tabel = 2.01505, hasil tersebut menunjukkan bahwa t hitung (199.7849) > t tabel (2.01505), hal ini menunjukkan bahwa
PDRB
berpengaruh
signifikan dan positif terhadap Retribusi Daerah.
J. Kerangka Pemikiran
Pajak pada dasarnya merupakan ekspresi tanggung jawab warga negara dalam pembangunan dan juga merupakan imbalan dari warga negara terhadap manfaat yang merupakan perolehan dari produk yang dihasilkan oleh negara. Pajak dan Retribusi yang mempunyai peranan yang penting bahkan diharapkan dapat menempati kedudukannya sumber penerimaan yang potensial. Pajak daerah yang pengelolaan dan penerimaannya diserahkan kepada pemerintah daerah Kabupaten atau Kota sehingga pemerintah daerah yang bersangkutan dapat memanfaatkan hasil penerimaan pajak tersebut untuk membiayai pembangunan daerahnya masing-masing. Oleh karena itu
35
pemerintah daerah senantiasa berusaha menggali faktor-faktor yang dapat meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi di daerahnya. Dalam penelitian ini kontribusi pemerintah daerah dalam mensejahtrakan masyarakat daerahnya yaitu dengan mengutamakan kepentingan masyrakat dalam menikmati hasil dari pajak yang telah dibayarkan. 1. Pengaruh Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Reklame
merupakan salah satu alat
fasilitas
yang amat
berhubungan dengan perusahaan, reklame dapat berguna sebagai periklanan kepada masyarakat luas baik melalui media iklan elektronik dan non elektronik untuk memasarkan semua produk - produknya agar di kenal dan diminati. Terlebih lagi saat ini banyak usaha periklanan yang berkembang, para pengusaha periklanan banyak menawarkan berbagai jenis media iklan yang ditawarkan untuk dapat melayani para pengguna jasa periklanan. Sehingga di beberapa tempat yang telah disediakan oleh pemerintah daerah masing - masing banyak iklan yang terpasang, baik berupa spanduk, banner, baliho dan lain - lain. Karena banyaknya pengusaha dan penggunan reklame sehingga pemerintah mengenakan pajak atas reklame kepada pengusaha dan pengguna reklame sehingga pajak tersebut dapat memberikan kontribusi cukup besar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut penelitiaan Dini Nurmayasari (2010) hasil hipotesisnya sebagai berikut :
36
HI : PDRB mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penerimaan Pajak Reklame dan Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang. 2. Pengaruh Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Restoran merupakan suatu tempat usaha yang memberikan keuntungan yang amat menjanjikan bagi para pengusaha, apalagi Indonesia amat terkenal dengan kuliner dan ragam makanan khas dari tiap daerah sehingga ini memungkin bagi para pengusaha untuk memperkenalkan makanan khas di daerah masing - masing dengan membuka restoran, hal ini didukung dengan sifat konsumtif masyarakat indonesia dan kesibukan yang dimiliki setiap orang sehingga lebih memilih pergi ke restoran dari pada memasak sendiri alhasil banyak restoran - restoran yang berkembang di indonesia baik restoran dengan menu masakan daerah maupun western. Dalam hal ini kota tangerang merupakan kota yang sedang berkembang dengan pesat sehingga pertumbuhan penduduk dan pengusaha - pengusaha yang mencoba memenuhi keinginan para konsumen semakin semakin meningkat. Oleh karena itu dari usaha restoran ini pemerintah dapat menerima pendapatan yang cukup besar bagi Pendapatan Asli Daerah yang berguna bagi perkembangan tiap daerah. Berdasarkan tarif pajak yang dikenakan Pajak Restoran memiliki tarif yang proporsional, yang mana suatu nilai presentanse yang dikenakan terhadap pengusaha restoran yang ada di masing - masing daerah. sehingga kenaikan dan penurunannya selalu sebanding atau proporsional.
37
Menurut penelitiaan Fikri Zuhri (2011) hasil hipotesisnya sebagai berikut : H2 : Terdapat pengaruh Pajak Restoran yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang. 3. Pengaruh Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Usaha dibidang hiburan merupakan usaha yang amat potensial dikelola oleh pengusaha, dengan adanya objek - objek hiburan, maka tiap objek hiburan dikenakan tarif pajak hotel yang dapat menambah Pendapatan Asli Daerah masing -masing daerah. Adanya objek hiburan dalam suatu daerah dapat menarik wisatawan untuk dapat menikmati setiap hiburan yang ada di masing - masing daerah, dengan adanya objek hiburan juga amat mendukung karena dengan adanya objek hiburan dapat menjadi salah satu alternatif melepas penat setiap masyarakat setelah menjalani rutinitas sehari - hari yang menjemukan, sehingga pasti objek - objek hiburan amat diminati bukan hanya wisatawan tapi juga masyrakat daerah setempat. Semakin banyak subjek pajak menggunakan objek - objek hiburan, maka semakin banyak pula wajib pajak menrima pendapatan dan usahanya dan semakin besar juga pajak yang diterima oleh suatu daerah yang dapat menunjang PAD-nya. Dengan meningkatnya PAD maka pemerintan dapat mengembangkan dan mensejahtrakan masyrakat disuatu daerah. Menurut penelitian Irianti Kusuma Dewi (2011) hasil hipotesisnya sebagai berikut:
38
H3 : Terdapat pengaruh yang signifikan penerimaan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bekasi. 4. Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dalam rangka meningkatkan keuangan daerah agar dapat melaksanakan otonomi daerah, maka pemerintah daerah saat ini dituntut untuk
dapat
menetapkan
sumber
pendapatan
potensial
dan
mendayagunakan dana yang berhasil dihimpun dengan melakukan alokasi belanja berdasarkan pilihan prioritas yang tepat, terutama dari retribusi daerah.
Sehingga dengan mengoptimalkan aspek tersebut dapat
meningkatkan pendapatan asli daerah. untuk mengoptimalkan hal tersebut maka pemerintah harus mengetahui bagaimana cara meningkatkan fungsi serta peran retribusi daerah melalui program pengembangan sehingga dapat menemukan suatu solusi yang menguntungkan dan diinginkan oleh aparat dan masyarakat dalam rangka peningkatan retribusi daerah. Dengan pendapatan
asli
peningkatan daerah
dan
secara
optimal
mampu
dapat
mengurangi
meningkatkan ketergantungan
pembangunan pembiayaan daerah dari sumber - sumber penerimaan pusat. Karena retribusi daerah merupakan komponen yang paling penting dalam menentukan pendapatan asli daerah. Menurut penelitian Yoan Herawati (2011) hasil hipotesisny asebagai berikut : H4 : Terdapat pengaruh yang signifikan penerimaan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah kabupaten tasikmalaya.
39
Dari Kerangka Pemikiran yang telah di jabarkan adapun kerangka berfikir dari penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :
Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran Penelitian
Variable Independent (x)
Variable Dependent (Y)
Pajak Reklame Pajak Restoran Pendapatan Asli Daerah
Pajak Hiburan Retribusi Daerah
