9
BAB II LANDASAN TEORI A. Landasan Teori 1. Teori Perilaku Terencana Teori perilaku terencana merupakan salah satu teori sikap yang banyak diaplikasikan dalam berbagai perilaku.Menurut Arniati (2009) juga menyatakan bahwa teori perilaku terencana merupakan salah satu model piskologi sosial yang sering digunakan untuk meramalkan perilaku.Teori perilaku terencana merupakan prediksi perilaku yang baik karena diseimbangkan oleh niat untuk melaksankan perilaku. 2.
Theory Goal Setting Menurut A.Locke menyatakan bahwa perilaku seseorang sangat
ditentukan oleh tujuan yang dikehendaki dan keinginan-keinginan Pemahaman seseorang terhadap tujuan yang kita dikehendaki sangat penting pada Goal Setting Theory,adapun tujuan yang dikhendaki disimbolkan dalam beberapa atribut antara lain adalah Goal Specificty yaitu ukuran kuantitatif. Sedangkan Goal Difficulty adalah tingkat kesulitan pencapaian tujuan.Akan tetapi pada prinsipnya tujuan dari pada setiap manusia berbeda,karena manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda pula dan pada saat-saat tertentu menuntut suatu kepuasan pada kebutuhan adalah yang menjadi tujuan dari kebutuhan tersebut. Dan prinsip umum yang
10
berlaku bagi kebutuhan bagi manusia adalah setelah kebutuhan satu terpenuhi atau terpuaskan maka setelah beberapa waktu kemudian akan muncul kembali dan mnuntut kepuasan yang lain begitu seterusnya.Sama halnya dengan teori pengharapan,jika teori sudah diharapkan maka yang sudah diharapkan bisa dipuaskan seperti teori A.locke. 3.
Theory of Planned Behavior. Dalam Theory of Planned Behavior (TPB) dijelaskan bahwa
perilaku ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya alat untuk berperilaku.Sedangkan munculnya niat untuk berperilaku ditentukan oleh tiga fakor yaitu (Mustika sari, 2007) : a. Behavioral Belief merupakan keyakinan individual hasil suatu perilaku. b. Normative Beliefs merupakan keyakinan tentang harapan normative orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut. c. Control Beliefs merupakan keyakinan tentang keberadaan akan ditampilkan dan mendukung atau menghambat perilaku tersebut.
11
4. Social Learning Theory (TeoriPembelajaranSosial). Teori pembelajaran social mengatakan bahwa seorang dapat belajar
lewat
pengamatan
(Jatmiko,2006).
Menurut
dan
pengalaman
Bandura
(1997)
langsung
dalamJatmiko
(2006),proses dalam pembelajaran social meliputi : a. Proses perhatian (attentional) b. Proses penahanan (retention) c. Proses penguatan (reinforcement) d. Proses reproduksimotorik. Berikut penjelasan dari empat proses dalam teori pembelajaran sosialproses perhatian yaitu orang yang hanya belajar dari seseorang atau model,jika mereka telah mengenal dan menaruh perhatian pada orang atau model tersebut. Proses penahanan adalah mengingat tindakan suatu model tidak lagi
tersedia mengingat proses penguatan adalah proses yang
manandai individu-individu sediakan rancangan postif
atau
ganjaran supaya berperilaku sesuai model. Proses reproduksi motorik adalah proses mengubah pengamatan menjadi perbuatan. Berikut
ini
yang
termasuk
teori-teori
diatas
dalam
judul penelitian tersebut adalah untuk penjelasan mengenai Pemeriksaan
Pajak
perpajakan.”Sebelum
dalam individu
memenuhi
melakukan
sesuatu,
kewajiban individu
12
tersebut akan memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilaku tersebut. Kemudian yang bersangkutan akan memutuskan bahwa akan melakukan atau melakukanya ”Maka Pemeriksaan Pajak terrkait dengan Behavior Beliefs yang akan diperiksa dan memiliki pentingnya dalammembayar pajak untuk mengetahui
kejujuran
dalam
keuangan
dan
tidak
adanya
Pajak
dalam
penggelapan uang (Behavior Beliefs). Untuk
Penjelasan
mengenai
Transparansi
memenuhi kepatuhan wajib perpajaakan.Sebelum keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan presepsinya tentang seberapa kuat. Maka transparansi pajak terkait dengan Control Beliefs, jika sudah terbuka dalam pembayaran pajak maka individu tidak akan ragu lagi untuk melakukan pembayaran perpajakan tersebut tanpa adanya penggelapan uang (Control Beliefs). Untuk penjelasan mengenai Kesadaran pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.Sebelum
individu
melakukan
sesuatu,
individu tersebut akan memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilaku tersebut. Kemudian yang bersangkutan akan memtuskan bahwa akan melakukan atau tidak melakukanya maka Kesadaran Pajak terkait dengan Behavioral Beliefs, yakni akan memiliki keyakinan pentingnya membayar pajak untuk membantu menyelenggarakan Negara (Behaviorak Beliefs).
13
Untuk penjelasan mengenai Sanksi pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan ketika akan melakukan sesuatu individual akan memiliki keyakinan tentang harapan normative dari orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut. Hal ini berkaitan dengan Sanksi pajak dimana adanya pelayanan yang baik dari petugas pajak,system perpajakan yang efisien dan efektif,serta adanya penyuluhan-penyuluhan pajak yang memberikan motivasi kepada wajib pajak agar taat pajak, akan membuat wajib pajak memiliki keyakinan atau memilih perilaku taat pajak. Sanksi Pajak yang terkait dengan Control Beliefs, yakni jika sanksi pajak itu sangat penting bagi para wajib pajak untukmenaaat peraturan perpajakan jika tidak akan terkena sanksi pajak (Control Beliefs). Untuk penjelasan mengenai Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Jika seseorang dapat belajar lewat pengamatan langsung,maka Kepatuhan-kepatuhan Wajb Pajak badan terkait dengan Pembelajaran social,yakni Jika wajib pajak patuh dengan Kewajibannya maka akan tepat waktu membayar pajak tersebut (PembelajaranSosial). B. Pajak. Pajak adalah iuran yang dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan atas undang-undang serta aturan pelaksanaan. Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana dari sektor swasta (wajib pajak
14
yang membayar pajak) ke sektor negara dan diperuntukan bagi keperluan pembiyaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan. Menurut Rochmat Soemitro dan Mardiasmo adalah Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Menurut S.I. Djajadiningrat dan Siti Resmi Pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemeriktah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pajak yaitu suatu kewajiban yang dikenakan pada rakyat yang dikenakan kewajiban perpajakan.Pajak tersebut dipungut berdasarkan undangundang perpajakan yang dapat dipaksakan untuk mengoptimalisasi penerimaan pajak Negara.Menurut Mr. Dr. N J Feldmann (1949)Pajak merupakan prestasi yang dipaksakan secara sepihak oleh dan terhutang kepada Penguasa, tanpa adanya kontra-prestasi, semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran umum.
15
C. Pemeriksaan Pajak. Definisi Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya
untuk
menguji
kepatuhan
pemenuhan
kewajiban
perpajakan dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan. Tujuan Pemeriksaan pajak : Sebagaimana dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Keuangan No.199/KMK.03/2007
adalah
untuk
menguji
kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan dan pembinaan kepada Wajib Pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan Perundang-undangan Perpajakan. Pemeriksaan Pajak akan berjalan lancar apabila didukung oleh faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemeriksaan pajak, Faktor-faktor tersebut adalah : 1. Teknologi informasi (Information Technology). Kemajuan teknologi informasi telah luas dimanfaatkan oleh Wajib Pajak. Seiring dengan perkembangan tersebut maka pemeriksa harus juga memanfaatkan perangkat teknologi informasi
dengan
Technique (CAAT).
sebutan
Computer
Assisted
Audit
16
2. Jumlah sumber daya manusia (The number of human resources). Jumlah sumber daya manusia harus sebanding dengan beban kerja pemeriksaan. Jika jumlah tidak dapat memadai karena pengadaan sumber daya manusia melalui kualifikasi dan prosedur recruitment terbatas, maka untuk mengatasi jumlah pemeriksa yang terbatas adalah dengan meningkatkan kualitas pemeriksa dan melengkapinya dengan teknologi informasi di dalam pelaksanaan pemeriksaangan sebutan Computer Assisted Audit Technique (CAAT). 3. Kualitas sumber daya (The quality of human resources). Kualitas sumber daya manusia sangat dipengaruhi oleh pengalaman, latar belakang, dan pendidikan. Dan kualitas pemeriksa akan mempengaruhi pelaksanaan pemeriksaan. Solusi agar kesenjangan kualitas pemeriksa teratasi adalah dengan
melalui
pendidikan
dan
pelatihan
secara
berkesinambungan dan sistem mutasi yang terencana serta penerapan reward and punishment. Pemeriksaan juga tidak akan berjalan dengan baik apabila terdapat kendala-kendala yang di hadapi dalam pemeriksaan. Kendala-kendala tersebut antara lain:ajak merupakan kegiatan menghimpun dan mengolah data atau keterangan secara profesional
17
berdasarkan standar pemeriksaan dan berpegang teguh pada undang-undang perpajakan. 1. Pisikologis Persepsi wajib pajak tentang pemeriksaan pajak dan persepsi pemeriksa pajak mengenai kepatuhan wajib pajak. Persepsi yang terbentuk pada wajib pajak maupun pemeriksa pajak sangat tergantung pada penguasaan informasi. Apabila timbul ketimpagan
informasi,
maka
timbul
masalah
psikologis antara kedua belah pihak. Wajib pajak timbul penolakan, pemeriksa pajak timbul kecurigaan. 2. Komunikasi. Terdiri dari komitmen wajib pajak untuk membantu kelancaran pemeriksaan pajak dan frekuensi pembahasan sementara temuan hasil pemeriksaan. Komitmen wajib pakal timbul apabila wajib pajak memahami tujuan pemeriksaan dan apa yang menjadi hak dan kewajibannya, serta hak dan kewajiban
pemeriksa.
Selain
itu
temuan
sementara
pemeriksaan pajak hendaknya disampaikan lebih dini untuk memberikan kesempatan bagi wajib pajak menjelaskan dan memberikan buku, catatan atau dokumen tambahan yang mendukung penjelasan-penjelasannya. Apabila komunikasi tidak kondusif maka hal ini dapat menghambat jalannya pemeriksaan pajak.
18
3. Teknis Terdiri dari ukuran perusahaan, pemenfaatan teknologi informasi, kepemilikan modal, cakupn transaksi. Semakin kompleks
variable
teknis
akan
berdampak
terhadap
pelaksanaan pemeriksaan pajak. Tahapan Pemeriksaan Pajaknya adalah sebagai berikut : 1. Persiapan Pemeriksaan Suatu pemeriksaan pajak yang baik harus memiliki perencanaan atau persiapan yang baik. Persiapan dibutuhkan agar proses pemeriksaan pajak berjalan terarah sesuai dengan yang diharapkan sehingga mendapatkan hasil yang optimal. Persiapan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemeriksa sebelum melaksanakan tindakan pemeriksaan dan meliputi kegiatan sebagai berikut : 1. Mempelajari berkas wajib pajak /berkas data 2. Menganalisis SPT dan laporan keuangan wajib pajak 3. Mengidentifikasi masalah 4. Melakukan pengenalan lokasi wajib pajak 5. Menentukan ruang lingkup pemeriksaan 6. Menyusun program pemeriksaan 7. Menentukan buku-buku dan dokumen yang akan dipinjam 8. Menyediakan sarana pemeriksaan
19
Tujuan persiapan pemeriksaan adalah agar pemeriksa dapat memperoleh gambaran umum mengenai wajib pajak yang akan diperiksa, sehingga program pemeriksaan yang disusun sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai. 2. Pelaksanaan Pemeriksaan Pelaksanaan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan pemeriksa dan meliputi : a. Memeriksa di tempat Wajib Pajak. b. Melakukan penilaian atas Sistem Pengendalian Intern. c. Memutakhirkan
ruang
lingkup
dan
program
pemeriksaan. d. Melakukan pemeriksaan atas buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen. e. Melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga. f. Memberitahukan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak. g. Melakukan sidang penutup (Closing Conference). Tujuan pelaksanaan pemeriksaannya adalah sebagai berikut : Untuk mengetahui lemah/kuatnya Sistem Pengendalian Intern (SPI) sebagai dasar untuk menentuka luasnya cakupan pemeriksaan dan dalamnya pengujian-pengujian yang akan atau harus dilakukan. 3. Laporan Pemeriksaan Pajak Laporan Pemeriksaan Pajak adalah laporan yang dibuat oleh pemeriksa pada akhir Laporan Pemeriksaan pelaksanaan
20
merupakan ikhtisar dan penuangan semua hasil pelaksanaan tugas pemeriksaan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Laporan Pemeriksaan Pajak juga merupakan sarana bagi pihak – pihak lain untuk mengetahui berbagai hal tentang pemeriksaan tersebut, baik berkenaan dengan pencarian informasi – informasi tertentu, maupun dalam rangka pengujian kepatuhan prosedur dan mutu pemeriksaan yang telah dilakukan. Oleh karena itu Laporan Pemeriksaan Pajak harus informatif. Setelah dilakukannya tahapan-tahapan pemeriksaan maka harus dibuat laporan hasil akhir pemeriksaan yang berisi laporan
mengenai
proses
pemeriksaan
yang
perlu
dipertanggungjawabkan oleh pemeriksa pajak. Laporan hasil pemeriksaan merupakan dasar untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP), yang sifatnya terikat hukum yang memiliki pengaruh terhadap wajib pajak maupun pemeriksa pajak. Dalam penerbitan SKP harus mengikuti persyaratan legal formalnya, berbagai data dan informasi, perhitungan, teknik dan metode yang digunakan dalam pemeriksaan, proses pengambilan kesimpulan, hingga pengikhtisaran dalam suatu Laporan Pemeriksaan Pajak dilakukan dengan teliti,
akurat,
logis,
dan
mengacu
pada
peraturan
perundangan perpajakan yang berlaku. Hal-hal yang perlu
21
diperhatikan
dalam
penyusunan
LPP
supaya
dapat
dimanfaatkan oleh pemeriksa berikutnya antara lain, gambaran kegiatan usaha wajib pajak, gambaran sistem akuntansi, daftar buku dan dokumen yang dipinjam,produksi data, dan usulan pemeriksa yang berisi apabila dikemudian hari ditemukan data baru dan atau data lain yang belum terungkap dalam pemeriksaan ini maka diusulkan untuk diterbitkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan pemeriksaan disusun dengan sistematika sebagai berikut : 1. Umum Memuat keterangan-keterangan mengenai, identitas wajib pajak, pemenuhan kewajiban perpajakan, gambaran kegiatan wajib pajak, penugasan dan alasan pemeriksaan, data dan informasi yang tersedia dan daftar lampiran. 2. Pelaksanaan pemeriksaan. Memuat penjelasan secara lengkap mengenai, pos-pos yang diperiksa, penilaian pemeriksa atas pos-pos yang diperiksa, dan temuan-temuan pemeriksa. 3. Hasil pemeriksaan. Merupakan ikhtisar yang menggambarkan perbandingan antara laporan wajib pajak (SPT) dengan hasil pemeriksaan
22
dan perhitungan mengenai besarnya pajak-pajak yang terutang. 4. Kesimpulan dan usul pemeriksaan. Memuat hasil pemeriksaan dalam bentuk, perbandingan antara pajak-pajak yang terhutang berdasarkan laporan wajib pajak dengan hasil pemeriksaan, data atau informasi yang diproduksi, dan usul-usul pemeriksa.
D. Transparansi Pajak Transparansi merupakan keadaan dimana setiap orang dapat mengetahui proses pembuatan dan pengambilan keputusan di pemerintahan umum. Transparansi Pajak adalah Menurut UU No.28 Tahun 2000tentang penyelnggaraan pemerintah yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan Nepotisme yang bersih dan, azasketerbukan
(transparansi)dalampenyelenggaraan
pemerintah
daerah azas untuk membukadiri terhadap hak masyarakat untuk memeperoleh informasi yang benar,jujur dan diskriminatif tentang penyelenggaraan
pemerintahan
daerah
dengan
tetap
memperhatikanperlindunganhak asasi. Menurut Nico Andrianto (2007;20) Transparansi pajak adalah “Keterbukaan secara sungguhsungguh, menyeluruh, dan memberi tempat bagi partisipasi aktif dari Seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya pajak”.
23
Karakteristik Transparansi Menurut Mardiasmo (20010;19) karakteristik Transparansi yang harus dipenuhi meliputi sebagai berikut : 1. Informativeness (informatif) Pemberian arus informasi, berita, penjelasan mekanisme, prosedur, data, fakta kepada stakeholders yang membutuhkan informasi secara jelas dan akurat 2. Openess (keterbukaan). Keterbukaan Informasi Publik memberi hak kepada setiap orang untuk memperoleh informasi dengan mengakses data yang ada di badan publik, dan menegaskan bahwa setiap informasi publik itu harus bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik, selain dari informasi yang dikecualikan yang diatur oleh Undang-Undang 3. Disclosure (pengungkapan) Pengungkapan kepada masyarakat atau publik (stakeholders) atas aktivitas dan kinerja finansial
E. Kesadaran Wajib Pajak Kesadaran merupakan unsur dalam diri manusia dalam memahami realitas dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi realiatas tersebut. Kesadaran yang dimiliki oleh manusia meliputi kesadaran dalam diri,kesadaran akan sesama, masa lalu dan
24
kemungkinan masa depan.Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan.Pajak disadari digunakan untuk pembangunan negara guna meningkatkan kesejahteraan warga negara. Faktor Kesadaran Wajib Pajak(Soemarso & Agus, 2006Hal 131 ) adalah sebagai berikut : 1. Persepsi Wajib Pajak 2. Pengetahuan Perpajakan 3. Karakteristik Wajib Pajak 4. Penyuluhan Perpajakan Dari faktor – faktor diatas bila diuraikan, Kesadaran Wajib Pajak akan meningkat bilamana dalam masyarakat muncul persepsi positif
terhadap
pajak.Dengan
meningkatnya
pengetahuan
perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran Wajib Pajak untuk membayar pajak. Karakteristik wajib pajak yang dicerminkan oleh kondisi budaya, social, dan ekonomi akan dominan membentuk perilaku wajib pajak yang tergambar dalam tingkat kesadara mereka dalam membayar pajak. Dengan penyuluhan perpajakan yang dialakukan secara intensif dan kontinyu akan dapat meningkatkan pemahaman Wajib Pajak
25
tentang
kewajiban
membayar
pajak
sebagai
wujud
kegotongroyongan nasional dalam menghimpun dana untuk kepentingan
pembiayaan
pemerintahan
dan
pembangunan
nasional.Jadi dapatdisimpulkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak adalah suatu sikapmenyadari, mengetahui dan mengerti perihal kewajiban wajib pajak dan menyadarifungsi pajak sebagai sumber pembiayaan Negara dalam guna mensejahterakan masyarakat.
F. Sanksi Pajak. Pengertian sanksi menurut kamus besar bahasa Indonesia (Mardiasmo,2008) hal 131 adalah tanggungan (tindakan-tindakan, hukuman, dsb) untuk memaksa seseorang untuk menepati perjanjian atau menaati apa-apa yang sudah dikemukakan.Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaat atau dipatuhi.Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ancaman terhadap suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana.Sanksi Administrasi
26
Untuk lebih jelasnya mengenai pengertian sanksi administrasi berikut akan diuraikan pengertian sanksi menurut beberapa pendapat para ahli perpajakan Sanksi Pidana Pengertian sanksi pidana menurut Mardiasmo (2009;57) dijelaskan sebagai berikut: “Sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan. Merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi”. Menurut ketentuan dalam undang-undang perpajakan ada tiga macam sanksi pidana yaitu: denda pidana, kurungan, dan penjara. Adapun penjelasan macam sanksi pidana sebagai berikut : 1. Denda pidana Berbeda dengan sanksi berupa denda administrasi yang hanya diancam atau dikenakan kepada Wajib Pajak yang melanggar ketentuan peraturan perpajakan, sanksi denda pidana selain dikenakan kepada Wajib Pajak ada juga yang diancamkan kepada pejabat pajak atau kepada pihak ketiga yang melanggar norma. Denda pidana dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun bersifat kejahatan.
27
2. Pidana kurungan. Pidana kurungan hanya diancamkan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Dapat ditujukan kepada Wajib Pajak,
dan
pihak
ketiga.
Karena
pidana
kurungan
diancamkan dengan denda pidana, maka masalahnya hanya ketentuan mengenai denda pidana sekian itu diganti dengan pidana kurungan selama-lamanya sekian. 3. Pidana penjara. Pidana penjara seperti halnya pidana kurungan, merupakan hukuman
perampasan
kemerdekaan.
Pidana
penjara
diancamkan terhadap kejahatan. Ancaman pidana penjara tidak ada yang ditujukan kepada pihak ketiga, adanya kepada pejabat dan kepada Wajib Pajak. G. Kepatuhan Wajib Pajak Badan. Definisi kepatuhan perpajakan menurut James yang dikutip oleh Gunadi (2005;5) menyatakan bahwa : Kepatuhan pajak (tax compliance) berarti bahwa wajib pajak mempunyaikesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama (obtrusive investigasi) peringatan, ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. Kepatuhan Wajib Pajak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam membayar PPh Pasal 25 dan melaporkan SPT Masa sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.Menurut kepatuhan perpajakan adalah Kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan
28
kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku
dalam
suatu
negara.Dari
pengertian
diatas
dapat
disimpulkan bahwa wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang
sadar
pajak,
paham
atas
hak
dan
kewajiban
perpajakannya,dan diharapkan peduli pajak yaitu melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar.
Kepatuhan Wajib Pajak Menyampaikan SPT Tahunan PPh Tepat Waktu Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010: 138) Wajib Pajak telah menjalankan kewajibannya dalam menyampaikan SPT Tahunan tepat waktu jika: “Misalnya
ketentuan
batas
waktu
penyampaian
Surat
Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan tanggal 31 Maret. Apabila Wajib Pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan sebelum tanggal 31 Maret maka Wajib Pajak telah memenuhi kewajibannya.” Jadi sesuai dengan ketetapan perundangan perpajakan yang berlaku bahwa Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dalam kurung waktu yang ditetapkan yaitu sebelum tanggal 31 Maret maka wajib pajak tersebut dikategorikan sebagai Wajib
29
Pajak yang patuh.Menyampaikan SPT Tahunan PPh Terlambat/ Lewat Waktu (Permohonan Perpanjangan Penyampaian SPT) Terdapat
banyak
menyampaikan
kasus
kembali
SPT
dimana
Wajib
pada
waktunya
Pajak
tidak
dikarenakan
ketidaklengkapan persyaratan berupa laporan keuangan dari WP Badan tersebut.Indikator Kepatuhan Wajib Pajak Kemudian merujuk pada kriteria wajib pajak patuh menurut Menurut Chaizi Nasucha, kepatuhan wajib pajak diidentifikasi dari: a. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri b. Kepatuhan untuk melaporkan kembali surat pemberitahuan c. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang. d. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan H. Penelitian Terdahulu Pada bagian ini akan ditampilkan ringkasan penelitian terdahulu yang ditunjukkan melalui :
30
Tabel 2.1 Tabel Penelitian terdahulu Tahun
Nama Peneliti
Judul
2008
Zaskia Muhamad
2008
Ade Saepudin
2008
Marisa Heryanto
2010
Ismaya Noviani
Analisis Pemeriksaana pajak,dan penambahan jumlah wajib pajak terdaftar penerimaan pajak di lingkungan DJP Jakarta Selatan Pengaruh Pemahaman akuntansi dan ketentuan perpajakan serta Transparansi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Pengaruh Kesadaran perpajakan terhadap Pemeriksaan pajak di Kantor Pelayanan pajak Prtama Surabaya Tinjauan atas Penerapan sanksi pajak pengahsilan wajib pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung.
Hasil Penelitian Pemeriksaan pajak,kepatuhan wajib pajak dan penambahan jumlah wajib pajak badan terdaftar baik dan berpengaruh positif secara signifikan terhadap penerimaan pajak terhadap wajib pajak badan.
Pemahaman akuntansi,pemahaman ketentuan perpajakan,dan transparansi dalam pajak dan kepatuhan wajib pajak badan sudah baik dan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan
Kesadaran Pajak,dalam pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak secara pengujian terhadap kesadaran pajak berpengaruh srimultan atau tidak baik terhadap kepatuhan wajub pajak badan
Dalam sanksi pajak ini berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, baik yang melanggar terhadapperaturan perpajakan.
31
I. Kerangka Penelitian. Gambar 2.2 Kerangka Penelitian.
Pemeriksaan Pajak (X1)
Transparansi Pajak (X2)
Kesadaran Pajak (X3)
Sanski Pajak (X4)
Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y)
