BAB II LANDASAN TEORI
A. Struktur Pengendalian Internal 1.
Pengertian Struktur Pengendalian Internal Kebutuhan terhadap struktur pengendalian intern sangat dirasakan pada saat menjadi pimpinan, karena keterbatasannya tidak sanggup lagi secara langsung mengendalikan segala kegiatan yang terjadi di perusahaan. Untuk memperjelas pengertian struktur pengendalian intern berikut ini akan dikutip rumusan struktur pengendalian intern menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2010:221) Pengendalian intern adalah suatu proses, yg dipengaruhi oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel lainnya dalam entitas, yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai guna mencapai tujuan-tujuan 1) Keandalan pelaporan keuangan, 2) Menjaga kekayaan dan catatan organisasi, 3) Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, 4) Efektivitas dan efisiensi operasi. Lain halnya dengan Wiliam F Messier, Steven M. Glover dan Douglas F. Parawit (2006:250) memandang struktur pengendalian intern perusahaan sebagai : Suatu proses yang dijalankan oleh Dewan Komisaris, manajemen dan personal entitas lainnya yang didesain untuk memberikan kayakinan yang memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini : 1) keandalan pelaporan keuangan, 2) efektifitas dan efisiensi operasi, dan 3) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.
5
6
Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut maka secara umum pengendalian intern memiliki beberapa konsep dasar sebagai berikut : a.
Pengendalian intern merupakan suatu proses Pengendalian intern adalah suatu proses untuk mencapai tujuan tertentu, bukan tujuan itu sendiri, pengendalian intern juga merupakan rangkaian tindakan yang bersifat pervasive dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan, bukan hanya sebagai tambahan dari infrastruktur entitas
b.
Dijalankan oleh seseorang Pengendalian intern bukan hanya terdiri dari pedoman kebijakan dan formulir, namun dijalankan oleh orang dari setiap jenjang organisasi mencangkup Dewan Komisaris, manajemen, dan personel lain.
c.
Mampu memberikan keyakinan yang memadai Pengendalian Intern diharapkan mempu membarikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan yang mutlak bagi manajemen dan Dewan Komisaris entitas keterbatasan yang melekat dalam semua sistem pengendalian intern dan pertimbangan manfaat perngorbanan dalam pencapaian tujuan pengendalian menyebabkan pengendalian intern tidak dapat memberikan keyakinan mutlak.
d.
Ditujukan untuk mencapai tujuan yang terkait Pengendalian intern ditujukan untuk mencapi tujuan yang saling berkaitan baik terhadap keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum serta efektifitas dan efisiensi operasi perusahaan.
7
Lingkungan pengendalian suatu organisasi merupakan dampak kolektif dari berbagai faktor dalam menetapkan, meningkatkan, memperbaiki, efektifitas kebijakan dan perosedur tertentu. Faktor yang digunakan dalam menetapkan, memperbaiki efektifitas kebijakan dan prosedur tertentu mencangkup : a.
Filosofi dan gaya operasional perusahaan
b.
Struktur organisasi
c.
Fungsi dewan komisaris dan anggota-anggotanya
d.
Metode-metode membebankan otoritas dan tanggung jawab
e.
Metode-metode pengendalian manajemen
f.
Fungsi audit intern
g.
Kebijakan dan praktik kepegawaian
h.
Pengaruh dari luar yang berkaitan dengan perusahaan.
Filosofi dan gaya operasional manajemen, pengendalian efektif dalam suatu organisasi dimulai dan diakhiri dengan filosofi menejemen, jika menejemen percaya jika pengendalian itu penting, maka mereka akan melihat apakah kebijakan dan prosedur-prosedur pengendalian yang efektif telah diterapkan. Struktur pengendalian organisasi didefinisikan sebagai pola otoritas dan tanggung jawab yang terdapat dalam perusahaan. a.
Fungsi Dewan Komisaris dan keanggotaannya, Dewan Komisaris perusahaan merupakan penghubung antara pemegang saham yang
8
merupakan
pemilik
perusahaan
dan
menejemen
yang
mengoperasikan perusahaan. b.
Metode untuk membebankan otoritas dan tanggung jawab merupakan cerminan filosofi dan gaya operasional menejmen.
c.
Metode pengendalian manajemen yang digunakan
untuk
menyampaikan instruksi dan tujuan-tujuan operasional kepada para bawahannya untuk mengevaluasi hasil-hasilnya d.
Fungsi audit intern, fungsi audit intern adalah umum dalam suatu organisasi besar untuk memonitor dan mengevaluasi pengendalian secara terus menerus
e.
Kebijakan dan praktek-praktek kepegawaian dimana karyawan harus kompeten dan memiliki kemampuan dan pelatihan yang mendukung tugas-tugas mereka sebagai sistem social dengan tujuan khusus yang ada dalam konteks organisasi perusahaan.
f.
Sistem penendalian intern tersebut terdiri dari beberapa kebijakan dan prosedur spesifik yang wajar bahwa sasaran dan tujuan penting bagi perusahaan untuk dipenuhi. Pengendalian intern mempunyai beberapa pengertian yang dapat dibedakan dalam arti luas dan sempit.. Dalam arti sempit, pengendalian intern disamakan dengan
internal check yang merupakan prosedur mekanik untuk memeriksa ketelitian dari data administrasi seperti mengecek penjumlahan baik
9
penjumlahan mendatar (cross footing) maupun penjumlahan menurun (footing) Dalam arti luas pengendalian intern sama dengan menejmen kontrol yaitu sistem yang meliputi cara-cara yang digunakan oleh pimpinan prusahaan untuk mengawasi perusahaan mencangkup struktur organisasi formulir dan prosedur, pembukuan dan pelaporan. Pengendalian intern merupakan alat bagi menejemen untuk menjalankan operasi perusahaan serta pengawasan yang meliputi seluruh bagian yang ada dalam perusahaan serta pengawasan yang meliputi seluruh bagian yang ada dalam perusahaan dan seluruh jenjang manajemen. Sesuai dengan uraian di atas maka diketahui bahwa pengendilain intern mencakup setiap tingkatan manajemen dan kegiatan perusahaan mualai dari perencanaan sampai kepada pelaksanaannya. Dengan adanya pengendalian intern, perusahaan diharapkan dapat melaksanakan kegiatannya secara efisien dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan penggunaan sumber dana yang efektif.
2.
Tujuan Pengendalian Intern a.
Untuk menjaga dan mengamankan harta lembaga pembiayaan dan berkas-berkas yang ada dari pencurian maupun penggunaan yang dilakukan secara tidak benar.
10
b.
Untuk mendorong terciptanya data akuntansi yang teliti dan realible sebagai dasar untuk mengembalikan keputusan maupaun sabagai sarana untuk menyusun laporan keuangan.
c.
Untuk mendorong tercipatnya operasi atau kegiatan usaha yang efisien dalam pemakaian segala bentuk sumber dana dan sumber daya yang ada.
d.
Untuk mendorong dipatuhinya kebijakan menajemen yang telah ditetapkan dalam mencapai tujuan dari perusahaan.
3.
Aplikasi Pengendalian Intern Aplikasi pengendalian inten terhadap pemberian kredit dalam lembaga pembiayaan dapat diuraikan sebagai berikut : a.
Division of Dutis Suatu pemisahan tugas dalam kegiatan lembaga pembiayaan dengan maksud untuk mendapatkan internal check secara otomatis melalui prosedur kerja yang ada dan telah dibagi dalam fungsi-fungsi operasional, fungsi penerimaan dan pembagian wewenang.
b.
Dual control Suatu bentuk prosedur kerja yang menciptakan pengecekan ulang terhadap pekerjaan yang telah dilakukan.
c.
Join custody Yaitu sistem atau prosedur dalam penyimpanan surat-surat dan dokumen-dokumen atas barang berharga baik milik lembaga pembiayaan maupun nasabah yang disimpan oleh pihak bank.
11
d.
Mandatory vacation Suatu bentuk pengawasan dengan cara pemberian hak dan kewajiban untuk melaksanakan cuti dalam jangka waktu tertentu kepada setiap pegawai dengan maksud untuk memiliki jasmani dan mental dari kejenuhan, hal ini memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk menilai dan mengadakan tindakan koreksi kesalahan yang tidak disadari oleh pengawas tersebut.
e.
Number control Suatu bentuk pengawasan dalam penomoran atas formulir-formulir dan kertas kerja yang dipakai untuk melakukan kegiatan transaksitransaksinya sehari-hari. Pemberian nomor secara otomatis untuk mempermudah pengendalian arus itu sendiri dan pengawasan atas formulir kerja terutama atas surat-surat
berharga yang dapat
diperjualbelikan. f.
Rotation of duty assignment Yaitu suatu bentuk mekanisme pengawasan
melalui
rotasi
pengawasan secara sistematis dengan berbagai tujuan antara lain : 1).
untuk menghilangkan kejenuhan
2).
untuk menghilangkan sifat apatis
3).
untuk menimbulkan self motivation
4).
untuk
mengembangkan
ketrampilan
pengalaman pada jenis-jenis tugas yang lain
pengetahuan
dan
12
5).
untuk menghilangkan kemungkinan terjadinya collutuion dan self dealing
6). g.
untuk mempermudah tindakan korektif
Idependence balancing Yaitu bentuk pengawasan melalui persamaan akuntansi secara otomatis akan menghasilkan keseimbangan antara saldo suatu rekening dengan lawan rekening lainnya, mengingat proses akuntansi yang benar tentu akan menghasilkan saldo-saldo yang seimbang.
h.
Limitation outside activities of bank personal Kegiatan para personalia yang bekerja diperbankan sebaiknya dapat dibatasi dari kegiatan-kegiatan ekstern yang dapat menyulitkan posisinya sehingga dapat menimbulkan “ SELF DEALING ”. jadi sebaiknya setiap personal bank tidak mempunyai kegiatan bisnis yang mempunyai profile move.
4.
Elemen Pengendalian Intern Perusahaan Menurut Krimiaji struktur pengendalian intern perusahaan terdiri dari 3 (tiga) elemen yaitu lingkungan pengendalian, sistem akuntansi, dan prosedur-prosedur pengendalian (2002:219) Berikut ini diuraikan tiga elemen tersebut : a.
Linkungan Pengendalian Menggambarkan efek kolektif dari berbagai faktor pada penetapan, peningkatan, atau penurunan efektivitas prosedur dan kebijakan khusus. Faktor-faktor tersebut berupa
13
1). Komitmen terhadap integritas dan nilai etika 2). Filosofi dan gaya operasional manajamen 3). Struktur organisasi 4). Komite audit dewan direktur 5). Metode penetapan wewenang dan tanggung jawab 6). Praktik dan kebijakan sumber daya manusia 7). Berbagai pengaruh eksternal lainya yang mempengaruhi kegiatan dan praktik organisasi b.
Sistim Akuntansi Sistem akuntansi suatu organisasi terdiri dari metode dan catatancatatan
yang
dibuat
untuk
mengidentifikasi,
merangkai
,
menganalisis, menggolongkan, mencatat dan melaporkan transasksi transaksi perusahaan dan untuk memelihara akuntabilitas aktiva dan kewajiban yang terkait, system akuntasi yang efektif memberikan dasar yang memadai untuk penetapan metode dan catatan yang akan berfungsi sebagai berikut : 1)
Mengidentifikasi dan mencatat seluruh transaksi yang sah
2)
Menguraikan secara tepet waktu transaksi bisnis secara rinci sehingga memungkinkan klasifikasi transaksi secara tepat untuk laporan keuangan.
3)
Mengukur nilai transaksi secara tepat sehingga memungkinkan pencatatan sebesar nilai moneternya dalam laporan keuangan.
14
4)
Menentukan periode waktu terjadinya transaksi sehingga memungkinkan pencatatan transkasi dalam periode akuntansi yang tepat.
5)
Menyajikan secara tepat trnasaksi dan pengungkapan lain yang terkait dengan laporan keuangan
c.
Prosedur-prosedur Pengendalian Prosedur pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur yang ditambahkan dalam lingkungan pengendalian dan sistem akuntansi yang telah ditetapkan oleh menejemen untuk memberikan jaminan yang memadai bahwa tujuan tertentu akan dicapai. Cakupan prosedur pengendalian sebagai berikut. 1).
Otoritas yang tepat terhadap trnsksid dan aktivitass
2).
Pemisahan tudas yang mengurangi peluang bagi seseorang untuk melakukan kesalahan dalam tugas rutinnya, yaitu dengan menempatkan orang yeng berbeda pada fungsi otorisasi transaksi, pencatatan transaksi, dan penjagaan aktiva.
3).
Peraancangan dan penggunaan dokumen dan catatan untuk membantu menajmin pencatatan transaksi secara tepat.
4).
Penjagaan yang memadai terhadap akses dan penggunaan aktiva dan catatan
5).
Pengacekan independen terhadap kinerja dan penilaian yang tepat terhadap nilai yang tercatat.
15
Komponen pengendalian intern menurut COSO ( The Committee of Sponsoring Organizaation) ada lima, yaitu : d. Lingkungan pengendalian Lingkungan pengendalian merupakan sarana dan prasarana yang ada dalam organisasi atau perusahaan untuk menjalankan sistem pengendalian intern yang baik, tanpa ini sistem pengendalian intern yang sangat bagus sekalipun tidak dapat dijalankan dengan baik. Beberapa komponen yang mempengaruhi lingkungan pengendalian intern adalah : 1) Kommitmen manajemen terhadap integritas dan nilai-nilai etika. 2) Filosofi yang dianut oleh manajemen dan gaya operasional yang dipakai. 3) Struktur organisasi 4) Komite Audit untuk Dewan Direksi 5) Metode pembagian tugas dan tanggung jawab 6) Kebijakan dan praktik yang menyangkut sumber daya manusia. 7) Pengaruh dari luar e. Kegiatan Pengendalian Kegiatan pengawasan merupakan berbagai proses dan upaya yang diakukan oleh menajemen untuk menegakan pengawasan atau pengendalian operasi perusahaan . ada lima hal yang dapat diterapkkan oleh perusahaan 1) Pemberian otorisasi atas transaksi dan kegiatan
16
2) Pemberian tugas dan tanggung jawab 3) Perancangan dan penggunaan dokumen serta catatan yang baik 4) Perlindungan yang cukup terhadap kekayaan dan catatan perusahaan 5) Pemeriksaan independen terhadap kinerja perusahaan. f. Penilaian Risiko Setiap perusahaan memiliki risiko yang melekat pada keraktreristik bisnisnya. Menejemen harus dapat mengidentifikasi berbagai risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Dengan memahami risiko, manajemen dapat mengambil tindakan pencegahan, sehingga kerugian yang besar dapat dihindari.. Ada tiga kelompok risiko yang dihadapi perusahaan : 1) Risiko strategis, yaitu mengerjakan sesuatu dengan cara yang salah, hal ini akan menyebabkan perusahaan tidak dapat mencapai tujuannya dengan baik. 2) Risiko Finansial, yaitu risiko menghadapi kerugian keuangan 3) Risiko Informasi, yaitu menghasilkan informasi yang tidak relevan, atau informasi yang keliru, atau bahkan sistem informasinya yang tidak dapat dipercaya. Akurasi informasi sangat pentig, maka harus dijaga jangan sampai ada informasi keliru
17
g. Informasi dan Akuntasi Perancang sistem informasi perusahaan dan manajemen puncak harus mengetahui hal-hal sebagai berikut: 1) Bagaimana transaksi dimulai 2) Bagaimana data dicatat ke dalam formulir yang siap di input ke sistem komputer atau langasung konversi ke sistem komputer 3) Bagaimana file data dibaca, diorganisir, dan diperbaharui isinya. 4) Bagaimana data diperoses agar menjadi informasi dan informasi diproses lagi menjadi informasi lebih berguna bagi pengambil keputusan. 5) Bagaimana inforamsi yang baik dilaporkan 6) Bagaimana transaksi berakhir h. Pemantauan Pemantauan adalah kegiatan untuk mengikuti jalannya sistem informasi akuntansi, sahingga apabila ada sesuatu berjalan tidak seperti yang diharapkan, dapat diambil tindakan segera. Sedikit saja penyimpangan dibiarkan, akan menjadi besar, dan penyimpangan besar akan menyebabkan sistem terganggu atau tidak berfungsi. Pemantauan perusahaan dapat dilaksanakan dengan salah satu proses berikut : 1) Supervisi yang efektif, yaitu manjemen yang lebih atas mengawasi manajemen dan karyawan dibawahnya.
18
2) Akuntansi Pertanggungjawaban, yaitu perusahaan menerapkan suatu sistem akuntansi yang dapat digunakan untuk menilai kinerja masing-masing manajer masing-masing departemen, dan masing-masing proses yang dijalankan oleh perusahaan Audit Internal, yaitu pengauditan yang dilakukan oleh auditor di dalam perusahaan. Auditor intern bertanggung jawab untuk menilai sistem yang dijalankan perusahaan dan memberikan laporan kepada menajemen usulan perbaikan. Manajamen akan segera meminta perancang sistem untuk memperbaiki sistem tersebut 5.
Unsur pokok pengendalian intern Menurut Krismiaji (2002:224) AICPA mengidentifikasi 7 (tujuh) unsur pokok atau faktor penting pengendalian intern dalam lingkungan penendalian sebagai berikut : a.
Komitmen kepada integritas dan nilai etika, Manajemen perlu menciptakan kultur organisasi yang menekankan pada integritas dan nilai etika, menetapkan integritas sebagai prinsip dasar perusahaan, menyusun kebijakan tentang perilaku jujur dan tidak jujur, dan memberikan penghargaan serta sanksi.
b.
Filosofi dan gaya operasi manajemen, merupakan komponen utama dalam lingkungan pengawasan, jika perusahaan kurang memeperhatikan pengendalian intern dan perilaku etik (ethical behavior) maka karyawan tidak dapat diharapkan dapat mencapai tujuan pengawasan secara efektif
19
c.
Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas. Struktur organisasi merupakan kerangka pembagian tanggung jawab fungsional
kapada unit-unit organisasi yang
dibentuk untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok perusahaan. d.
Komite Audit, merupakan komite yang bertangungjawab untuk mengawasi
struktur
pengawasan
intern
perusahaan,
proses
pelaporan keuangan, ketaatan terhadap hukum, peraturan dan standar yang berlaku. Komite ini dibentuk bertujuan untuk melakukan kaji ulang independen terhadap tindakan manajer untuk kepentingan pemegang saham. e.
Metode penetapan wewenang dan dan tanggung jawab, wewenang dan tanggung jawab diatur dan ditetapkan dalam deskripsi jabatan, pelatihan karyawan, rencana kegiatan, jadwal dan anggaran. Penetapan wewenang dan tanggung jawab di akomodir dalam buku pedoman yang berisi pedoman prosedur dan kebijakan.
f.
Praktik dan kebijakan tentang Sumber Daya Mansia, kebijakan dan praktik yang terkait dengan pengangkatan, pelatihan, penilaian, penggajian, dan prom,osi berpengaruh penting terhadap kemampuan organisasi meminimumkan risiko pengawasan intern.
g.
Pengaruh Eksternal, Pengaruh eksternal memepengaruhi ran lingkungan pengawasan dan meningkatkan kesadaran manajemen akan dikeluarkan
oleh pasar modal, badan penyusun standar
20
akuntansi, dan Bapepam, serta peraturan perbankan dan lembaga keuangan lainnya.
6.
Klasifikasi Pengendalian Inten Konsep pengendalian intern, pengendalian adminstrasi, pengendalian akuntansi, dan pengendalian manjemen memiliki cakupan yang sangat luas, dan dimaksudkan untuk menguraikanseluruh system pengendalian. Prosedur pengendalian khusu yang digunakan dalam sistim ini diklasifikasikan sebagai berikut : a.
Menurut tujuannya, pengendalian preventiv dan pengendalian detektif
b.
Menurut waktu pelaksanaannya, pengendalian umpan balik dan pengendalian dini
c.
Menurut objek yang dikendalikan ; pengawasan umum dan aplikasi
d.
Menurut tempat implementasi; pengawasan input, proses, dan output
7.
Aktifitas Pengendalian Merupakan kebijakan dan aturan yang memberikan jaminan cukup bahwa tujuan
pengendalian
manajemen
dicapai.
Aktivitas
dikelompokan menjadi lima sebagai berikut : a.
Otorisasi yang tepat terhadap aktivitas dan transaksi
pengendalian
21
Manajemen tidak memiliki cukup waktu atau sumber daya untuk selalu
melakukan
pengawasan
terhadap
seluruh
kegiatan
operasional oleh karyawan, oleh karena itu manajemen perlu menetapkan kebijakan umum yang harus ditaati oleh para karyawan berdasarkan
deskripsi
tugas,
memberdayakan
mereka
atau
memberikan otorisasi untuk melaksanakan kegiatan, dan membuat keputusan.
Otorisasi
umumnya
didokumentasikan
dengan
menandatangani, memberi paraf, atau mencantumkan kode otorisasi pada dokumen atau catatan yang mewakili transaksi. b.
Pemisahan tugas, pengendalian intern yang baik tidak memberikan karyawan tugas dan tanggungjawab yang terlalu banyak. Karyawan tidak boleh berada dalam posisi untuk melaksanakan dan menyembunyikan kecurangan dan kesalahan, untuk itu perlu adanya pemisahan tugas, pemidahan tugas tugas yang efekti mensyaratakan pemisahan atas fungsi-fungsi sebagai berikut: 1)
Otorisasi, yaitu persetujuan terhadap transaksi yang akan dilaksanakan dan keputusan yang akan dibuat
2)
Pencatatan, mencangkup pembuatan dokumen sumber, pemeliharaan jurnal dan buku besar, pembuatan rekonsiliasi, dan pembuatan laporan kinerja.
3)
Penyimpanan, dapat dilakukan secara lagsung misalnya dalam
penanganan
kas
atau
pemeliharaan
gudang
penyimpanan persediaan barang, dapat juga secara tidak
22
langsung misalnya dalam hal menerima cek dari pelanggan melalui pos. Tujuan pemisahan dari tiga fungsi di atas adalah 1)
Memisahkan fungsi otoritas dan pencatatan bertujuan untuk mencegah seorang karyawan dari pencatatan yang tidak benar guna menutupi dilakukannya transaksi yang tidak diotorisasi secara tepat.
2)
Pemisahan fungsi otorisasi dengan fungsi penyimpanan, bertujuan untuk mencegah otrorisasi transaksi fiktif sebagai salah satu upaya untuk menyembunyikan pencurian aktiva.
3)
Pemisahan fungsi penyimpanan dengan fungsi pencataan bertujuan untuk mencegah karyawan melakukan pencatatan yang tidak benar untuk menyembunyikan pencurian aktiva yang dipercayakan kepadanya.
c.
Perancangan dan penggunaan dokumen dan catatan yang memadai, ini akan menjamin akurasi dan kelengkapan catatan seluruh data relevan tentang transaksi, oleh karena itu dokumen harus dirancang sesederhana mungkin, agar pencatatan lebih efisien meminimalkan kesalahan pencatatan, dan memudahkan verifikasi.
d.
Perlindungan yang memadai terhadap akses dan penggunaan aktiva dan catatan. Informasi merupakan aktiva perusahaan yang sangat pengting, untuk itu perusahaan harus kelakukan perlindungan yang memadai terhadap informasi.
23
e.
Pengecekan independen terhadap kinerja, pengecekan internal untuk menjamin transaksi diproses secara akurat merupakan elemen pengendalian intern yang penting. Agar lebih efektif dalam pengecekan, maka pengecekan harus dilakukan oleh orang yang tidak terkait dengan kegiatan perusahaan (independen). Pengecekan independen yang bisa dilakukan adalah sebagaiberikut :
8.
1)
Rekonsiliasi antar dua catatan
2)
Membandingkan catatan dengan jumlah fisik
3)
Akuntasi berpasangan
4)
Jumlah data kelompok (Batch Total)
Keterbatasan struktur pengendalian intern Struktur pengendalian intern setiap entitas memiliki keterbatasan bawaan, oleh karena itu struktur pengendalian intern hanya memberikan keyakinan yang memadai, bukan mutlak. Menurut : Lawrence B Sawyer dkk (2005:238) Sebaik-baiknya
design
dan
operasi
pengendalian
intern,
pengandalian intern hanya memberikan keyakinan memadai bagi managemen dan Dewan Komisaris berkaitan dengan usaha / mencapai tujuan pengandalian intern organisasi, hal tersebut disebabkan karena pengaruh dari keterbatasan bawaan yang melekat dalam pengendalian intern yaitu 1.
Pertimbangan manusia dalam pengambilan keputusan perusahaan salah
24
2.
Panengendalian intern dapat rusak karena kegagalan yang sifatnya manusiawi seperti kekeliruan sederahan
3.
Adanya kolusi antara personal sehinga pengandalian tidak efektif
4.
Managemen yang mengabaikan pengendalian intern.
5.
Biaya pengendalian intern tidak boleh melebihi manfaat yang diharapkan dari pengendalian tersebut. Sedangkan menrurut Wiliam F Messier, Steven M. Glover dan
Douglas F. Parawit (2006:250) adalah sebagai berikut ; Efektifitas
sistem
pengendalian
interenal
berhadapan
dengan
keterbatasan-keterbatasan alamiah, termasuk diabaikannya pengendalian internal oleh manajemen, kesalahan personal, dan kolusi. Pengabaian dan kolusi manajemen merupakan alasan mengapa kecurngan terjadi dibanyak perusahaan
B. Tinjauan Umum Perkreditan 1.
Pengertian Kredit Kata kredit berasal dari bahasa Yunani “ Credere “ yang berarti kepercayaan. Dalam arti yang lebih luas kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pemberian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayaran akan dilakukan pada suatu jangka waktu yang disepakati. Undang-undang RI No. 7 tahun 1992 tentang perbankan menyatakan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang
25
dapat dipersamakan
dengan itu berdasarkan persetujuan atau
kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak pinjam-meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan sejumlah bunga imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Pengertian
kredit
menurut
peraturan.
Bank
Indonesia
Nomor
7/2/PBI/2005 tentang penilaian kualitas aktiva bank umum. (Selanjtnya di sebut PBI 7/2005, pasal 1 angka 5, adalah : Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, termasuk ; 1) Cerukan (overdraft), yaitu saldo negatif pada rekening giro nasabah yang tidak dapat di bayar lunas pada akhir hari, 2) Pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang, 3) Pengambilalihan atau pembelian kredit dari pihak lain. Dari pengertian kredit diatas dapat disimpulkan bahwa kredit diberikan berdasarkan kepercayaan, dimana pihak pertama memberikan dana kepada pihak kedua, dan pihak kedua harus mengembalikan dana yang dipinjam tersebut berikut bunga yang ditentukan oleh pihak yang meminjamkan. Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa hal terpenting dari pemberian kredit adalah adanya kepercayaan. Ini berarti bahwa suatu lembaga pembiayaan akan memberikan kredit baru jika betul-betul yakin bahwa debitur akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
26
Pengertian Kredit mikro berdasarkan pemerintah dan Bank Indonesia. Pada tanggal 10 Januari 1995 pemerintah Republik Indonesia telah menadatangani Loan Agreement dengan Asian Development Bank (ADB)
untuk
membiayai
proyek
kredit
mikro
dalam
rangka
mengembangkan usaha mikro dan Bank Indonesia ditetapkan sebagai pelaksana dan penanggung jawab proyek tersebut berdasarkan undangundang no. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Menurut keputusan Menteri keuangan No. 40/KMK.06/2003 tanggal 23 Januari 2003 tentang pendanaan kredit usaha mikro dan kecil yang dimaksud adalah usaha produktif milik keluarga dan perorangan yang memiliki hasil penjualan paling banyak Rp. 100.000.000,- per tahun. Kredit mikro adalah fasilitas kredit yang diberikan kepada pengusaha mikro baik perorangan maupun kelompok pegawai dengan dan lembaga untuk membiayai kebutuhan keuangan yang bersifat produktif dan non produktif (konsumtif) yang pemberiannya secara langsung oleh bank atau lembaga Chaneling.
2.
Unsur Unsur Kredit Menurut Kamsir dalam Buku Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, unsur-unsur dalam pemberian fasilitas kredit meliputi :
27
a.
Kepercayaan Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan akan benar-benar diterima kembali di masa tertentu di masa yang akan datang, kepercayaan ini diberikan oleh bank, di mana sebelumnya sudah dilakukan penelitian tentang nasabah baik secara interen maupun extern..
b.
Kesepakatan Disamping unsur kepercayaan di dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara kreditur dengan debitur. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.
c.
Jangka waktu Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencangkup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang.
d.
Risiko Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya/macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit semakin besar risikonya, demikian pula sebaliknya.
e.
Balas jasa
28
Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank. Sedangkan bagi bank syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.
3.
Prinsip – Prinsip Kredit Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan maka pihak lembaga keuangan sebagai kreditur harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Biasanya kriteria penilaian yang umum dan harus dilakukan oleh pihak kreditur untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar layak diberikan, dilakukan dengan prinsip-prinsip berikut : a.
Charater Suatu keyakinan bahwa sifat atau watak dari orang yang akan diberikan kredit benar-benar harus dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang nasabah yang bersangkutan baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun pribadi.
b.
Capacity Untuk melihat kemampuan nasabah dalam mengelola bisnis atau menciptakan sumber dana dan kemampuan dalam memahami tentang ketentuan pemerintah.
29
c.
Capital Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif dilihat dari laporan keuangan (Neraca dan laporan laba rugi) dengan melakukan
pengukuran
seperti
dari
segi
likuiditas
dan
solvabilitasnya, rentabilitas, dan ukuran lainnya. Capital yang harus dilihat daru sumber mana saja modal yang ada sekarang ini. d.
Collateral Dalam mencari data untuk meyakinkan nilai kredit, collateral merupakan hal yang diperhitungkan paling akhir, artinya bilamana masih ada suatu kesangsian dalam peartimbangan-pertimbangan yang lain maka calon debitur masih diberi kesempatan bila dapat memberikan jaminan. Secara umum jaminan kredit terbagi menjadi dua. Pertama adalah jaminan fisik yaitu jaminan berbentuk barang, seperti tanah, surat-surat berharga dan sebagainya. Kedua adalah jaminan non fisik yaitu jaminan keyakinan tentang prospek dan kekuatan
keuangan
serta
karakter
yang
dapat
dipertanggungjawabkan. e.
Condition Secara umum kondisi ekonomi dan kondisi pada sektor usaha calon penerima kredit perlu mendapat penelitian. Hal ini untuk memperkecil resiko yang mungkin timbul oleh kondisi ekonomi, selain itu kondisi perdagangan dan kondisi persaingan juga perlu
30
diperhatikan sehingga kredit yang akan diberikan benar-benar bermanfaat bagi perkembangan usahannya. f.
Constraints Yaitu keterbatasan-keterbatasan yang dapat timbul dari pemberian pembiayaan atau hambatan-hambatan untuk melaksanakan usaha secara maksimal. Hal inilah yang perlu diperhatikan kreditur untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dalam pembiayaan yang diberikan kepada usaha tersebut.
4.
Tujuan Kredit a.
Untuk mencari keuntungan bagi lembaga pembiayaan atau kreditur, berupa pembarian bunga, imbalan, biaya administrasi, provisi dan biaya-biaya lainnya yang diberikan kepada nasabah debitur.
b.
Kredit dilihat dari sudut tujuannya terbagi atas : 1.)
Kredit konsumtif, yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk memperlancar jalannya proses konsumsi.
2.)
Kradit Produktif , yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk memperlancar jalannya proses produksi.
3.)
Kredit perdagangan, yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk membeli barang-barang untuk dijual kembali.
c.
Untuk membantu pemerintah. Bahwa, dengan banyaknya kredit yang disalurkan oleh bank dan lembaga pembiayaan, hal ini berarti
31
dapat meningkatkan pembangunan disegala sektor khusunya disektor ekonomi.
5.
Jenis – Jenis Kredit Jenis-jenis kredit yang diberikan oleh lembaga pembiayaan atau lembaga keuangan kepada masyarakat dapat dilihat dari beberapa segi antara lain : a.
Kredit dilihat dari sudut tujuannya terbagi atas : 1.)
Kredit konsumtif, yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk memperlancar jalannya proses konsumsi.
2.)
Kredit produktif, yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk memperlancar jalannya proses produksi.
3.)
Kredit perdagangan, yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk membeli barang-barang untuk dijual kembali
b.
Kredit dilihat dari sudut jangka waktunya 1.)
Kredit jangka pendek, yaitu kredit yang berjangka waktu maksimum 1 tahun termasuk kredit untuk tanaman musiman yang berjangka waktu lebih dari satu tahun. Kredit jangka pendek
dapat
berbantuk
rekening
Koran,
penjualan
pembelian, kredit wesel, dan kredit eksploitasi. 2.)
Kredit jangka menengah, yaitu krerdit yang berjangka waktu 1 samapai 3 tahun, kecuali kredit untuk tanaman musiman. Kredit ini antara lain, kredit modal kerja permanen (KMKP)
32
3.)
Kredit jangka panjang, yaitu kredit yang berjangka waktu lebih dari 3 tahun. Kredit jangka panjang pada umumnya adalah kredit invesatasi yang bertujuan menambah modal perusahaan dalam rangka untuk melakukan rehabilitasi, ekspansi, dan pendirian proyek baru.
c.
Kredit dilihat dari sudut penggunaannya. 1.)
Kredit Eksploitasi, yaitu kredit berjangka waktu pendek yang diberikan oleh suatu bank atau lembaga pembiayaan kepada perusahaan untuk membiayai modal kerja perusahaan sehingga dapat berjalan lancar.
2.)
Kredit Investasi, adalah kredit berjangka menengah atau jangka
panjang
yang
diberikan
oleh
suatu
lembaga
pembiayaan kepada perusahaan untuk melakukan isvestasi atau penanaman modal. d.
e.
Kredit dilihat dari sudut agunan 1.)
Kredit dengan agunan
2.)
Kredit tanpa agunan
Kredit dilihat dari sektor usaha 1.)
Kredit peternakan
2.)
Kredit pertanian
3.)
Kredit pertambangan
4.)
Kredit industri
5.)
Kredit perumahan
33
6.)
6.
Dan kredit-kredit sektor lainnya
Kegunaan Kegunaan atau fungsi kredit secara luas antara lain : a.
Untuk meningkatkan daya guna uang.
b.
Untuk meningkatkan peredaran uang dan lalulintas uang.
c.
Untuk meningkatkan daya guna barang.
d.
Untuk meningkatkan peredaran barang
e.
Sebagai alat stabilitas ekonomi
f.
Kredit dapat mengaktifkan atau meningkatkan aktifitas-aktifitas atau kegunaan potensi-potensi yang ada
g.
Kredit
sebagai
jembatan
untuk
meningkatkan
pemerataan
pendapatan nasional h. 7.
Kredit sebagai alat hubungan ekonomi internasional
Kolektibilitas Kredit Kolektibilitas kredit adalah keadaan pembayaran pokok atau angsuran pokok dan bunga kredit oleh debitur serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dan yang ditanamkan dalam surat-surat berharga. Kolektibilitas dapat dibedakan menjadi dua bagian (Y. Sri Susilo dkk, Bank dan Lembaga lain) Aktiva Produktif adalah semua aktiva dalam rupiah dan valuta asing yang dimiliki bank dengan maksud untuk memperoleh penghasilan sesuai
34
dengan fungsinya sehingga kredit merupakan salah satu bentuk dari aktiva produktif. Kualitas
aktiva
kolektibilitasnya
produktif yang
pada
adalah
bank
prinsipnya
dinilai didasarkan
berdasarkan continuitas
pembayaran kembali pokok dan bunga serta kemampuan peminjam yang ditinjau dari keadaan usahanya. Berdasarkan pertimbangan kuantitas dan judgment diatas sesuai surat keputusan Bank Indonesia No. 31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1999 tentang kualitas aktiva produktif, maka kualitas kredit digolongkan menjadi lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet menurut kriteria : 1.
Prospek Usaha.
2.
Kondisi keuangan
3.
Kemampuan membayar.
Kredit di mana pembayaran kembali dalam bahaya, terutama apabila sumber-sumber pembayaran kembali yang diharapkan diperkirakan tidak cukup untuk membayar kembali kredit, sehingga belum mencapai/memenuhi target yang diinginkan oleh bank (Veithzal Rivai, dan Andria Permata, 2006:4) Sedangkan menurut pedoman pelaksanaan kredit
Comercial &
Retail Banking dimana debitur sudah tidak sanggup membayar sebagian atau keseluruhan kewajiban kepada pihak Bank atau lembaga pembiayaan sesuai yang di tetapkan atau dijanjikan. Kredit yang digolongkan bermasasalah adalah kredit yang kolektibilitasnya kurang
35
lancar, diragukan dan macet sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Dalam memperoleh keuntungan pinjaman bank / lembaga pembiayaan mempunyai metode pengendalian intern dengan cara control yang terus menerus kepada tiap nasabah dan pemantauan yang seksama pada masing-masing nasabah tersebut. Agar pengendalian berjalan lancar dengan tujuan untuk mencegah timbulnya kredit bermasalah. Untuk mencegah timbulnya kerugian yang lebih besar pada pihak bank / lembaga pembiayaan, berikut ini beberapa indikasi awal dari suatu kredit bermasalah yang dapat diketahui dengan menganalisa kondisi keuangan debitur antara lain ; a.
Perputaran Piutang dagang yang semakin besar (receivable turnover) Menunjukan jumlah hari piutang dagang tertagih, yang bila semakin panjang jumlah hari piutang dagang tertagih, yang bila semakin
panjang
jumlah
hari
perputaran
piutang
berarti
menunjukan semakin lamanya waktu yang dibutuhkan untuk memperolah pembayaran atas penjualan yang dilakukan secara kredit. Piutang Dagang Perputaran = ---------------------- X 360 Penjualan Kredit b.
Memburuk posisi kas debitur
36
Terjadi dalam bentuk penurunan yang tajam dari volume rupiah atau persentase terhadap total aktiva diikuti dengan; Peningkatan tajam
pada
persediaan.
Menunjukan
indikasi
terjadinya
penumpukan persediaan dan keengganan debitur melepas stock barang Rata-rata persediaan Perputaran Persediaan = --------------------------- X 360 Harga pokok penjualan c.
Perubahan pada posisi trading asset Menunjukan implikasi dan arti tersendiri misalnya perubahan dari persediaan ke piutang menunjukan bahwa terjadi perbaikan pada likuiditas perubahan karena laba atau rugi.
d.
Dept to Equity Ratio Rato ini mengukur perbandingan antara dana yang diperoleh dari hasil pinjaman dengan dana yang diperoleh dari pemilik perusahaan.
Total hutang DER = ---------------------- X 1kali Modal Sendiri e.
Current Ration yang rendah Ratio ini menunjukan tingkat kemampuan perusahaan untuk membayar hutang jangka pendek saat jatuh tempo
37
Aktiva lancar Current Ratio = ----------------- x 1 kali Hutang lancar
C. Prosedur Pembarian Kredit Prosedur pembarian kredit dan penilaian kredit oleh dunia perbankan maupun lembaga pembiayaan secara umum tidak jauh berbeda, yang menjadi perbedaan mungkin hanya terletak pada bagaimana tujuan lembaga pemebiayaan atau bank tersebut serta persyaratan yang ditetapkannya dengan pertimbangan masing-masing. Prosedur pemberian kredit dibedakan antara pinjaman perseorangan dan badan hukum, yang secara umum dapat dijelasakan sebagai berikut : 1.
Pengajuan berka-berkas Pengajuan proposal kredit hendaklah yang bersisi antara lain : a.
Latar belakang perusahaan
b.
Maksud dan tujuan
c.
Besarnya kredit dan jangka waktu
d.
Cara pengembalian kredit
e.
Jaminan kredit
Selanjutnya proposal ini dilampiri dengan berkas-berkas yang telah dipersyaratkan seperti a.
Akte Notaries
b.
Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
c.
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
38
d.
Neraca dan laporan laba rugi tiga tahun terakhir
e.
Bukti diri dari pemimpin perusahaan
f.
Foto copy sertifikat jaminan Penilaian yang dapat kita lakukan untuk sementara adalah dari
neraca dan laporan laba rugi yang ada dengan mengggunkan rasio-rasio sebagai berikut : g. Current Ratio h. Inventory Turn Over i. Sales to Receivable Ratio j. Profit Margin Ratio k. Return on net wort l. Working capital 2. Penyelidikan berkas pinjaman Tujuanya adalah untuk mengetahui apakah berkas pinjaman yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan benar. Jika menurut pihak lembaga pembiayaan belum lengkap atau cukup maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya dan apabila sampai batas waktu tertentu nasabah tidak sanggup melengkapi kekurangnnya, maka sebaiknya permohonana kredit dibatalkan saja.
3. wawancara I Merupakan penyelidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam
39
4. On The Spot Marupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai obyek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian hasilnya dicocokan dengan hasil wawancara I. 5. Wawancara II Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan pada saat setelah dilakukan on the spot di lapangan 6. Keputusan Kredit 7. Keputusan kredit dalam hal ini adalah menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak, jika diterima maka dipersiapkan administrasinya biasanya mencakup : -
Jumlah uang yang diterima
-
Jangka waktu
-
Dan biaya-biaya yang harus dibayar.
8. Penandatangan akad kredit /perjanjian lainnya. Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit, maka sebelum kredit dicairkan maka terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad kredit. 9. Realisasi kredit Diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan, 10. Penyaluran / penarikan Adalah pencairan atau atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit yaitu sekligus atau bertahap.
40
D. Risiko Kredit Risiko kredit atau dalam bahasa asing Credit Risk adalah merupakan suatu risiko kerugian yang disebabkan oleh ketidakmampuan (gagal bayar) dari debitur atas kewajiban pembayaran utangnya baik pokok maupun bunganya ataupun keduanya.
E. Lembaga Keuangan 2.
Pengertian Lembaga Keuangan Non Bank Lembaga Keuangan Non Bank adalah semua badan usaha yang melakukan kegiatan dibidang keuangan, yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana terutama dengan jalan mengeluarkan kertas berharga, dan menyalurkan dalam masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan.
3.
Fungsi Lembaga Keuangan Non Bank Lembaga Keuangan merupakan bagian dari sistem keuangan dalam perekonomian moderen yang melayani masyarakat pemakai jasa keuangan. Sistem keuangan pada dasarnya merupakan suatu jaringan pasar keuangan (financial market), institusi, sektor usaha, rumah tangga dan lembaga pemerintah yang merupakan peserta dan juga sekaligus memiliki wewenang dalam mengatur operasi sistem keuangan tersebut. Pada dasarnya fungsi pokok sistem keuangan adalah mengalihkan dana (loanable fund) dari penabung atau unit surplus kepada peminjam atau unit defisit.
41
4.
Sumber Dana dan Pananaman Dana Sebagai lembaga pembiayaan non bank, maka untuk sumber dana tidak dapat menghimpun dari pihak ketiga berupa tabungan atau deposito, sumber dananya berasal dari setoran modal pemegang saham, menerbitkan saham, atau berasal dari lembaga donor, baik dalam maupun luara negeri, lembaga donor dalam negeri adalah bank umum baik swasta maupun bank pemerintah.
F. Usaha mikro Dari wikipedia, usaha mikro diartikan sebagai model usaha yang paling kecil, biasanya dilakukan di rumah (definisi ini juga digunakan oleh Bank Dunia). Jika dikaitkan dengan jumlah pekerja, usaha mikro menurut definisi Amerika dan Eropa sama yaitu jumlah dibawah 10 pekerja. Usaha mikro termasuk di dalam katagori usaha kecil. Dari Wikipedia, usaha kecil didefinisikan sebagai usaha dengan jumlah pekerja kecil. Definisi kecil bervariasi menurut negara dan industri, namun biasanya dibawah 100 pekerja untuk Amerika Serikat dan dibawah 50 pekerja untuk Eropa. Usaha kecil biasanya dimiliki secara pribadi, atau kongsi (persekutuan), atau sole proprietorship (secara hukum tidak dipisahkan dengan pemiliknya. Terdapat metode lain untuk mengklasifikasikan usaha kecil, seperti berdasarkan penjualan tahunan, nilai asset dan keuntungan (Neraca) Contoh-contoh usaha kecil adalah toko kecil, salon, pedagang, ahli hukum, akuntan, restoran, penginapan, fotografer, industri skala kecil, usaha kecil lainnya independen.
42
G. Pengusaha Mikro Adalah pengusaha perorangan / badan usaha / badan hukum yang memiliki kriteria diantaranya : 1.
Maksimum kekayaan bersih sebesar Rp. 200.000.000,- tidak termasuk tanah.
2.
Rata-rata penjualan bersih pertahun tidak melebihi dari Rp. 600 juta.
3.
Usaha dimiliki oleh keluarga atau perorangan
4.
Mempergunakan teknologi sederhana.
5.
Lapangan usahanya mudah di masuki dan ditinggalkan
Segmen pasar kredit mikro berada pada segmen masyarakat lemah dan dipandang dari aset bisnisnya sangat menguntungkan karena bisnis mikro mempunyai segmen pasar yang jelas dan memiliki nilai prioritas pada tingkatan penduduk di Indonesia.
