BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Struktur Pengendalian Intern 1. Pengertian Struktur Pengendalian Intern Pada umumnya setiap perusahaan dalam menjalankan fungsi-fungsi yang terdapat dalam perusahaan memerlukan pengawasan dan pengendalian dalam melaksanakan semua kegiatan perusahaan tersebut. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan kegiatan dari perusahaan tersebut bisa mencapai tujuan yang diinginkan perusahaan, dan bisa terhindar dari kecurangan/penyelewengan yang dilakukan pihak-pihak tertentu. Dengan adanya struktur pengendalian intern yang dapat menjaga kekayaan perusahaan maupun kekayaan investor dan kreditur yang ditanamkan dalam perusahaan. Adapun pengertian struktur pengendalian intern menurut para ahli adalah: Pengendalian intern menurut Anthony and Govindarajan (2002:3) yaitu : “Suatu proses dimana manajemen memastikan
bahwa orang-orang yang
mereka awasi mengimplementasikan strategi yang dimaksudkan”. Pengendalian intern menurut Mulyadi (2001:163) yaitu :“Struktur pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran–ukuran yang dikoordinasi untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan manajemen”. Berdasarkan defenisi tersebut bahwa struktur pengendalian intern merupakan alat yang dapat digunakan untuk membantu pihak manajemen untuk mencegah terjadinya kecurangan atau penyelewengan dan mendorong
Universitas Sumatera Utara
dipatuhinya kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh pihak manajemen sebelumnya.
2. Tujuan Pengendalian Intern Dari pengertian struktur pengendalian intern yang telah dijelaskan sebelumnya, maka terdapat beberapa tujuan pengendalian intern yang dikemukakan oleh beberapa ahli yaitu : Menurut Anthony (2002:7) tujuan pengendalian intern adalah sebagai berikut: 1. Melakukan supervisi audit intern sebagai pengendalian untuk menjamin validitas informasi, menetapkan pengamanan yang memadai terhadap pencurian dan kecurangan serta menjaga keamanan harta milik perusahaan. 2. Memeriksa ketelitian dan keandalan data akuntansi. 3. Meningkatkan efisiensi data operasi. 4. Membantu menjaga agar tidak timbul penyimpangan dari kebijakan manajemen yang telah diterapkan terlebih dahulu. 5. Menganalisis laporan kinerja. Mulyadi (2002:163) menyatakan tujuan pengendalian intern adalah: 1. 2. 3. 4.
Menjaga kekayaan organisasi. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Mendorong efisiensi. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Keempat tujuan tersebut dapat digolongkan menjadi dua macam yaitu
pengendalian intern akuntansi (internal accounting control) dan pengendalian intern administratif (internal administrative control). Pengendalian intern akuntansi, yang merupakan bagian dari sistem pengendalian intern, meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk menjaga kekayaan organisasi dan mengecek ketelitian dan
Universitas Sumatera Utara
keandalan data akuntansi. Pengendalian intern administratif, meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan manajemen. Maka dapat diuraikan tujuan pengendalian intern untuk menjaga kekayaan perusahaan, untuk mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi yaitu dengan cara menggunakan kekayaan perusahaan hanya melalui sistem otorisasi yang telah ditetapkan. Kemudian dipertanggungjawabkan kekayaan perusahaan yang dicatat, dibandingkan dengan kekayaan yang sesungguhnya ada
secara
periodik
dan
merekonsiliasi
catatan
akuntansi
yang
diselenggarakan. Selain itu melakukan pengecekan terhadap keandalan data akuntansi dengan cara melakukan otorisasi pejabat berwenang terhadap transaksi yang ada.
3. Unsur-Unsur Pengendalian Intern Standar Auditing Seksi 319 Pertimbangan atas Pengendalian Intern dalam Audit Laporan Keuangan Lampiran A paragraph 84 menjelaskan lima komponen pengendalian intern yang kaitannya dengan audit atas laporan keuangan: a) b) c) d) e)
Lingkungan pengendalian Penaksiran risiko Aktivitas pengendalian Pemantauan atau monitoring Informasi dan komunikasi
Ad. a) Lingkungan Pengendalian
Universitas Sumatera Utara
Lingkungan pengendalian mempengaruhi
kesadaran
menetapkan corak suatu organisasi.
pengendalian
orang-orangnya.
Lingkungan
pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian intern yang lain, menyediakan disiplin dan struktur. Lingkungan pengendalian mencakup faktor-faktor berikut ini: a. Integritas dan nilai etika Efektivitas pengendalian tidak dapat meningkat melampaui integritas dan nilai etika orang yang menciptakan, mengurus, dan memantaunya. Integritas dan nilai etika merupakan unsur pokok lingkungan pengendalian, yang mempengaruhi pendesainan, pengurusan, dan pemantauan komponen yang lain. Integritas dan perilaku etika merupakan produk dari standar etika dan perilaku entitas, bagaimana hal itu dikomunikasikan, dan ditegakkan dalam praktik. standar tersebut mencakup tindakan manajemen untuk menghilangkan atau mengurangi dorongan dan godaan yang mungkin menyebabkan personel melakukan tindakan tidak jujur, melanggar hukum, atau melanggar etika. Standar tersebut juga mencakup komunikasi nilai-nilai dan standar perilaku entitas kepada personel melalui pernyataan kebijakan dan kode etik serta dengan contoh nyata. b. Komitmen terhadap kompetensi Kompetensi adalah pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas yang dibebankan kepada individu. Komitmen terhadap kompetensi mencakup pertimbangan manajemen atas tingkat
Universitas Sumatera Utara
kompetensi untuk pekerjaan tertentu dan bagaimana tingkat tersebut diterjemahkan ke dalam persyaratan keterampilan dan pengetahuan. c. Partisipasi dewan komisaris dan komite audit Kesadaran pengendalian entitas sangat dipengaruhi oleh dewan komisaris dan komite audit. Atribut yang berkaitan dengan dewan komisaris atau komite audit ini mencakup independensi dewan komisaris atau komite audit dari manajemen, pengalaman dan tingginya pengetahuan anggotanya, luasnya keterlibatan dan kegiatan pengawasan, memadainya tindakan, tingkat sulitnya pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh dewan atau komite tersebut kepada manajemen, dan interaksi dewan atau komite tersebut dengan auditor intern dan ekstern. d. Filosofi dan gaya operasi manajemen Filosofi dan gaya operasi manajemen menjangkau tentang karakteristik yang luas. Karakteristik ini dapat meliputi antara lain: pendekatan manajemen dalam mengambil dan memantau risiko usaha; sikap dan tindakan manajemen terhadap pelaporan keuangan dan upaya manajemen untuk mencapai anggaran, laba serta tujuan bidang keuangan dan sasaran operasi lainnya. Karakteristik ini berpengaruh sangat besar terhadap lingkungan pengendalian terutama bila manajemen didominansi oleh satu atau beberapa orang individu, tanpa mempertimbangkan faktorfaktor lingkungan pengendalian lainnya.
Universitas Sumatera Utara
e. Struktur organisasi Struktur organisasi suatu entitas memberikan rerangka kerja menyeluruh bagi perencanaan, pengarahan, dan pengendalian operasi. Suatu struktur organisasi meliputi pertimbangan bentuk dan unit-unit organisasi entitas, termasuk organisasi pengolahan data serta hubungan fungsi manajemen yang berkaitan dengan pelaporan. Selain itu, struktur organisasi harus menetapkan wewenang dan tanggung jawab dalam entitas dengan cara yang semestinya. f. Pembagian wewenang dan tanggungjawab Metode ini mempengaruhi pemahaman terhadap hubungan pelaporan dan tanggung jawab yang ditetapkan dalam entitas. Metode penetapan wewenang dan tanggung jawab meliputi pertimbangan atas: 1. Kebijakan entitas mengenai masalah seperti praktik usaha yang dapat diterima, konflik kepentingan dan aturan perilaku. 2. Penetapan tanggung jawab dan delegasi wewenang untuk menangani masalah seperti maksud dan tujuan organisasi, fungsi operasi dan persyaratan instansi yang berwenang. 3. Uraian tugas pegawai yang menegaskan tugas-tugas spesifik, hubungan pelaporan dan kendala. 4. Dokumentasi sistem komputer yang menunjukan prosedur untuk persetujuan transaksi dan pengesahan perubahan sistem.
Universitas Sumatera Utara
g. Kebijakan dan praktik sumber daya manusia Praktik dan kebijakan karyawan berkaitan dengan pemekerjaan, orientasi, pelatihan, evaluasi, bimbingan, promosi, dan pemberian kompensasi, dan tindakan perbaikan. Sebagai contoh, standar pemekerjaan individu yang paling memenuhi syarat dengan tekanan pada latar belakang pendidikan, pengalaman bekerja sebelumnya, prestasi sebelumnya, bukti tentang integritas dan perilaku etis menunjukan komitmen entitas terhadap orang yang kompeten dan dapat dipercaya. Kebijakan pelatihan yang mengkomunikasikan peran dan tanggung jawab masa depan serta mencakup praktik-praktik seperti sekolah latihan dan seminar menunjukan tingkat kinerja dan perilaku yang diharapkan. Promosi yang dipacu oleh penilaian kinerja berkala menunjukan komiitmen entitas terhadap kenaikan personel yang cakap ke tingkat tanggung jawab yang lebih tinggi. Ad. b) Penaksiran Resiko Penaksiran resiko entitas untuk tujuan pelaporan keuangan merupakan pengidentifikasian, analisis, dan pengelolaan resiko yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan yang disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Sebagai contoh, penaksiran resiko dapat ditujukan ke bagaimana entitas mempertimbangkan kemungkinan transaksi yang tidak dicatat atau mengidentifikasi dan menganalisis estimasi signifikan yang dicatat dalam laporan keuangan. Resiko yang relevan dengan pelaporan keuangan yang andal juga berkaitan dengan peristiwa atau transaksi khusus. Resiko yang relevan dengan
Universitas Sumatera Utara
pelaporan keuangan mencakup peristiwa dan keadaan intern dan ekstern yang mungkin terjadi dan secara negatif berdampak terhadap kemampuan entitas untuk mencatat, mengolah, meringkas, dan melaporkan data keuangan konsisten dengan asersi manajemen dalam laporan keuangan. Sekali resiko diidentifikasi, manajemen mempertimbangkan signifikan atau tidaknya, kemungkinan terjadinya, dan bagaimana hal itu dikelola. Manajemen dapat membuat rencana, program, atau tindakan yang ditujukan ke resiko tertentu atau dapat memutuskan untuk menerima suatu resiko karena pertimbangan biaya atau yang lain. Resiko dapat timbul atau berubah karena keadaan seperti berikut ini: 1. Perubahan dalam lingkungan operasi. Perubahan dalam lingkungan peraturan dan operasi dapat mengakibatkan perubahan dalam tekanan persaingan dan resiko yang berbeda dapat mengakibatkan perubahan dalam tekanan persaingan dan resiko yang berbeda secara signifikan. 2. Personel baru. Personel baru mungkin memiliki fokus yang berbeda atas pemahaman terhadap pengendalian intern. 3. Sistem informasi baru atau yang diperbaiki. Perubahan signifikan dan cepat dalam sistem informasi dapat mengubah resiko berkaitan dengan pengendalian intern. 4. Pertumbuhan yang pesat. Perluasan operasi yang signifikan dan cepat dapat memberikan tekanan terhadap pengendalian dan meningkatkan resiko kegagalan dalam pengendalian.
Universitas Sumatera Utara
5. Teknologi baru. Pemasangan teknologi baru ke dalam operasi atau sistem informasi dapat mengubah resiko yang berhubungan dengan pengendalian intern. 6. Lini produk, produk, atau aktivitas baru. Dengan masuk ke bidang bisnis atau transaksi yang di dalamnya entitas belum memiliki pengalaman dapat mendatangkan resiko baru yang berkaitan dengan pengendalian intern. 7. Restrukturisasi
korporat.
Restrukturisasi
dapat
disertai
dengan
pengurangan staf dan perubahan dalam supervise dan pemisahan tugas yang dapat mengubah resiko yang berkaitan dengan pengendalian intern. 8. Operasi luar negeri. Perluasan atau pemerolehan operasi luar negeri membawa resiko baru atau seringkali resiko yang unik yang dapat berdampak terhadap pengendalian intern, seperti, resiko tambahan atau resiko yang berubah dari transaksi mata uang asing. 9. Penerbitan standar akuntansi baru. Pemakaian prinsip akuntansi baru, atau perubahan prinsip akuntansi dapat berdampak terhadap resiko dalam penyusunan laporan keuangan.
Ad. c) Aktivitas Pengendalian Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu meyakinkan bahwa tindakan yangh diperlukan telah dilaksanakan
Universitas Sumatera Utara
untuk menghadapi resiko dalam pencapaian tujuan entitas. Aktivitas pengendalian memiliki berbagai tujuan dan diterapkan di berbagai tingkat organisasi dan fungsi. Umumnya, aktivitas pengendalian yang mungkin relevan dengan audit dapat digolongkan sebagai kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan berikut ini: 1. Review kinerja. Aktivitas pengendalian ini mencakup review atas kinerja sesungguhnya dibandingkan dengan anggran, prakiraan, atau kinerja periode sebelumnya; menghubungkan satu rangkaian data yang berbeda operasi atau keuangan satu sama lain, bersama dengan analisis atas hubungan dan tindakan penyelidikan dan perbaikan; dan review atas kinerja fungsional atau aktivitas, seperti review oleh manajer kredit, konsumen sebuah bank atas laporan cabang, wilayah, tipe pinjaman, tentang persetujuan dan pengumpulan pinjaman. 2. Pengolahan informasi. Berbagai pengendalaian dilaksanakan untuk mengecek ketepatan, kelengkapan, dan otorisasi transaksi. Dua pengelompokan (application
luas
control).
aktivitas
pengendalian
Pengendalian
umum
sistem
informasi
biasanya
mencakup
pengendalian atas operasi pusat data, pemerolehan dan pemeliharaan perangkat
lunak
pemeliharaan
sistem,
sistem
keamanan
aplikasi.
akses,
Pengendalian
pengembangan ini
berlaku
dan untuk
mainframe, minicomputer, dan lingkungan pemakaian akhir (end-user). Pengendalian aplikasi berlaku untuk pengolahan aplikasi secara
Universitas Sumatera Utara
individual. Pengendalian ini membantu menetapkan bahwa transaksi, adalah sah, diotorisasi semestinya, dan diolah secara lengkap dan akurat. 3. Pengendalian fisik. Aktivitas ini mencakup keamanan fisik aktiva, termasuk penjagaan memadai seperti fasilitas yang terlindungi, dari akses terhadap aktiva dan catatan; otorisasi untuk akses ke program komputer dan data files; dan perhitungan secara periodik dan pembandingan dengan jumlah yang tercantum pada catatan pengendali. Luasnya pengendalian fisik yang ditujukan untuk mencegah pencurian terhadap aktiva adalah relevan dengan keandalan penyusunan laporan keuangan, dan oleh karena itu relevan dengan audit, adalah tergantung dari keadaan seperti jika aktiva rentan terhadap perlakuan tidak semestinya. Sebagai contoh, pengendalian ini biasanya tidak relevan bila keraguan sediaan akan terdeteksi berdasarkan inspeksi fisik secara periodik dan dicatat dalam laporan keuangan. Namun, jika untuk tujuan pelaporan keuangan manajemen hanya semata-mata mempercayai perpetual inventory records, pengendalian keamanan fisik akan relevan dengan audit. 4. Pemisahan tugas. Pembebanan tanggung jawab ke orang yang berbeda untuk
memberikan
otorisasi
transaksi,
pencatatan
transaksi,
menyelanggarakan penyimpanan aktiva ditujuakan untuk mengurangi kesempatan bagi seseorang dalam posisi baik untuk berbuat kecurangan dan sekaligus menyembunyikan kekeliruan dan ketidakberesan dalam menjalankan tugasnya dalam keadaan normal.
Universitas Sumatera Utara
Ad. d) Pemantauan atau Monitoring Pemantauan adalah proses penetapan kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu. Pemantauan mencakup penentuan desain dan operasi pengendalian tepat waktu dan tindakan perbaikan yang dilakukan. Proses ini dilaksanakan melalui aktivitas pemantauan secara terus menerus, evaluasi secara terpisah, atau suatu kombinasi di antara keduanya. Pemantauan secara terus menerus terhadap aktivitas dibangun ke dalam aktivitas normal entitas yang terjadi secara berulang dan meliputi aktivitas pengelolaan dan supervise yang regular. Manajer penjualan, pembelian, dan produksi pada tingkat divisi dan korporat berhubungan dengan operasi dan dapat mengajukan pertanyaan atas laporan yang menyimpang secara signifikan dari pengetahuan mereka tentang operasi. Dalam banyak entitas, auditor intern atau personel yang melaksanakan fungsi semacam itu, membantu untuk melakukan pemantauan atas aktivitas entitas melalui evaluasi secara terpisah. Mereka secara teratur memberikan informasi tentang berfungsinya pengendalian intern, memfokuskan sebagian besar perhatian mereka pada evaluasi terhadap desain dan operasi pengendalian intern. mereka mengkomunikasikan informasi tentang kekuatan dan kelemahan dan rekomendasi untuk memperbaiki pengendalian intern. Aktivitas pemantauan dapat
mencakup penggunaan informasi dari
komunikasi dari pihak luar. Customers secara tersirat menguatkan data penaguhan dengan pembayaran faktur mereka atau pengajuan keluhan tentang pembebanan yang diterimanya. Di samping itu, badan pengatur
Universitas Sumatera Utara
kemungkinan berkomunikasi dengan entitas berkaitan dengan masalahmasalah yang berdampak terhadap berfungsinya pengendalian intern, seperti, komunikasi tentang pemeriksaan oleh badan pengatur perbankan. Demikian pula, manajemen dapat mempertimbangkan komunikasi yang berkaitan dengan pengendalian intern dari auditor
ekstern dalam
pelaksanaan aktivitas pemantauan. Ad. e) Informasi dan Komunikasi Sistem informasi yang relevan dengan tujuan pelaporan keuangan, yang mencakup sistem akuntansi, terdiri dari metode dan catatan yang dibangun untuk mencatat, mengolah, meringkas, dan melaporkan transaksi entitas (termasuk peristiwa dan keadaan) dan untuk menyelenggarakan akuntabilitas terhadap aktiva, utang, ekuitas yang bersangkutan. Kualitas informasi yang dihasilkan oleh sistem berdampak kemampuan manajemen untuk
mengambil
keputusan
semestinya
dalam
mengelola
dan
mengendalikan aktivitas entitas dan untuk menyusun laporan keuangan yang andal. Sistem informasi mencakup metode dan catatan yang digunakan untuk: a. Mengidentifikasi dan mencatat semua transaksi yang sah. b. Menjelaskan pada saat yang tepat transaksi secara cukup rinci untuk memungkinkan penggolongan semestinya transaksi untuk pelaporan keuangan.
Universitas Sumatera Utara
c. Mengukur nilai transaksi dengan cara sedemikian rupa sehingga memungkinkan pencatatan nilai moneter semestinya dalam laporan keuangan. d. Menentukan periode waktu terjadinya transaksi untuk memungkinkan pencatatan transaksi dalam periode akuntansi semestinya. e. Menyajikan transaksi semestinya dan pengungkapan yang berkaitan dalam laporan keuangan. Komunikasi mencakup pemberian pemahaman atas peran dan tanggung jawab individual berkenaan dengan pengendalian intern atas pelaporan keuangan. Komunikasi meliputi luasnya pemahaman personel tentang bagaimana aktivitas mereka dalam sistem informasi pelaporan keuangan berkaitan dengan pekerjaan orang lain dan cara pelaporan penyimpangan kepada tingkat yang semestinya dalam entitas. Pembukaan penyimpangan
saluran
komunikasi
dilaporkan
dan
membantu
memastikan
ditindaklanjuti.
Komunikasi
bahwa dapat
mengambil berbagai bentuk seperti panduan kebijakan, akuntansi, dan panduan pelaporan keuangan, serta memorandum. Komunikasi juga dapat dilakukan secara lisan dan melalui tindakan manajemen. Menurut Mulyadi (2001:164) unsur-unsur pokok pengendalian intern adalah: (1) Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas. (2) Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan, dan biaya. (3) Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi. (4) Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawab.
Universitas Sumatera Utara
Unsur pokok sistem pengendalian intern tersebut disajikan pada gambar 2.1 berikut ini.
Gambar 2.1 Unsur Pokok Sistem Pengendalian Intern Sumber : Mulyadi (2001:165)
Ad. (1) Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas Struktur organisasi merupakan rerangka (framework) pembagian tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan. Pembagian tanggung jawab fungsional dalam organisasi didasarkan pada prinsip-prinsip berikut ini: (a) Harus dipisahkan fungsi-fungsi operasi dan penyimpanan dari fungsi akuntansi.
Universitas Sumatera Utara
(b) Suatu fungsi tidak boleh diberi tanggung jawab penuh untuk melaksanakan semua tahap suatu transaksi. Tujuan dari pemisahan fungsi ini adalah untuk membangun dan menciptakan internal check atau mekanisme saling uji antar fungsi yang saling dipisahkan. Ad. (2) Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan, dan biaya Dalam organisasi, setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi dari pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut. Oleh karena itu, dalam organisasi harus dibuat sistem yang mengatur pembagian wewenang untuk otorisasi atas terlaksananya setiap transaksi. Ad. (3) Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi Pembagian tanggung jawab fungsional dan sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang telah ditetapkan tidak akan terlaksana dengan baik jika tidak diciptakan cara-cara untuk menjamin praktik yang sehat dalam pelaksanaannya. Adapun cara-cara yang umumnya ditempuh oleh perusahaan dalam menciptakan praktik yang sehat adalah: (a) Penggunaan formulir bernomor urut tercetak yang pemakaiannya harus dipertanggungjawabkan oleh yang berwenang. (b) Pemeriksaan mendadak (surprised audit).
Universitas Sumatera Utara
(c) Setiap transaksi tidak boleh dilaksanakan dari awal sampai akhir oleh satu orang atau satu unit organisasi, tanpa ada campur tangan dari orang atau unit organisasi lain. (d) Perputaran jabatan (job rotation), (e) Keharusan pengambilan cuti bagi karyawan yang berhak. (f) Secara periodik diadakan pencocokan fisik kekayaan dengan catatannya. (g) Pembentukan unit organisasi yang bertugas untuk mengecek efektivitas unsur-unsur sistem pengendalian intern yang lain. Ad. (4) Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawab Unsur mutu karyawan merupakan unsur sistem pengendalian intern yang paling penting. Jika perusahaan memiliki karyawan yang kompeten dan jujur, unsur pengendalian yang lain dapat dikurangi sampai batas yang minimum, dan perusahaan tetap mampu menghasilkan pertanggungjawaban keuangan yang dapat diandalkan. Struktur pengendalian intern akan berjalan baik tergantung dari manusia yang melaksanakannya. Jadi jika perusahaan memiliki karyawan yang cakap dan jujur, unsur pengendalian intern yang lain dapat dikurangi sampai batas minimum dan perusahaan tetap mampu menghasilkan pertanggungjawaban keuangan yang dapat diandalkan.
4. Keterbatasan Pengendalian Intern Pengendalian intern setiap entitas memiliki keterbatasan bawaan. Beberapa keterbatasan bawaan yang melekat dalam setiap pengendalian intern antara lain:
Universitas Sumatera Utara
a. Kesalahan dalam pertimbangan. Manajemen dan personel lain dapat salah dalam mempertimbangkan keputusan bisnis yang diambil atau dalam melaksanakan tugas rutin karena tidak memadainya informasi, keterbatasan waktu, dan tekanan lainnya. b. Gangguan. Gangguan dalam pengendalian yang telah ditetapkan dapat terjadi karena personel secara keliru memahami perintah atau membuat kesalahan karena kelalaian, tidak adanya perhatian atau kelelahan. Perubahan yang bersifat sementara atau permanen dalam personel atau dalam sistem dan prosedur dapat pula mengakibatkan gangguan. c. Kolusi. Tindakan yang dilakukan bersama-sama oleh beberapa individu untuk tujuan kejahatan disebut dengan kolusi. Kolusi dapat mengakibatkan tidak berjalannya pengendalian intern yang dibangun untuk melindungi kekayaan entitas dan tidak terungkapnya ketidakberesan atau tidak terdeteksinya kecurangan oleh pengendalian intern yang telah dirancang. d. Pengabaian oleh manajemen. Manajemen dapat mengabaikan kebijakan atau prosedur yang telah ditetapkan untuk tujuan yang tidak sah seperti keuntungan pribadi manajer, penyajian kondisi keuangan yang berlebihan, atau kepatuhan semu, Contohnya di sini manajemen melaporkan laba yang lebih tinggi dari jumlah yang sebenarnya untuk mendapatkan bonus yang lebih tinggi bagi dirinya, atau untuk menutupi ketidakpatuhannya terhadap peraturan yang berlaku. e. Biaya lawan manfaat. Biaya yang diperlukan untuk mengoperasikan pengendalian intern tidak boleh melebihi manfaat yang diharapkan dari
Universitas Sumatera Utara
pengendalian
intern tersebut. Manajemen harus memperkirakan dan
mempertimbangkan secara kuantitatif dan kualitatif dalam mengevaluasi biaya dan manfaat suatu pengendalian intern. Oleh karena itu, walaupun pengendalian untuk suatu hal diperlukan namun, kadang-kadang tidak diterapkan oleh perusahaan karena biaya penyelenggaraan atau pengorbanan tidak sepadan dengan manfaatnya.
B. Struktur Pengendalian Intern atas Siklus Penjualan dan Penerimaan Kas 1. Struktur Pengendalian Intern Penjualan Tunai Dalam merancang organisasi yang berkaitan dengan sistem penjualan tunai, unsur pokok pengendalian intern dijabarkan (Mulyadi, 2001 : 470) adalah sebagai berikut: Organisasi 1. Fungsi penjualan harus terpisah dari fungsi kas. 2. Fungsi penerimaan kas terpisah dari fungsi akuntansi. 3. Transaksi penjualan tunai dilaksanakan oleh fungsi penjualan, fungsi kas, fungsi pengiriman, dan fungsi akuntansi. Sistem Otorisasi dan Prosedur Pencatatan 4. Penerimaan order dari pembeli diotorisasi oleh fungsi penjualan dengan menggunakan formulir faktur penjualan tunai. 5. Penerimaan kas diotorisasi oleh fungsi penerimaan kas dengan cara membubuhkan cap “lunas” pada faktur penjualan tunai dan penempelan pita register kas pada faktur tersebut. 6. Penjualan dengan kartu kredit bank didahului dengan permintaan otorisasi dari bank penerbit kartu kredit. 7. Penyerahan barang diotorisasi oleh fungsi pengiriman dengan cara membubuhkan cap “sudah diserahkan” pada faktur penjualan tunai. 8. Pencatatan ke dalam buku jurnal diotortisasi oleh fungsi akuntansi dengan cara memberikan tanda pada faktur penjualan tunai. Praktik yang Sehat 9. Faktur penjualan tunai bernomor urut tercetak dan pemakaiannya dipertanggungjawabkan oleh fungsi penjualan.
Universitas Sumatera Utara
10. Jumlah kas yang diterima dari penjualan tunai disetor seluruhnya ke bank pada hari yang sama atau hari kerja berikutnya. 11. Penghitungan saldo kas yang ada di tangan fungsi kas secar periodik dan secara mendadak oleh fungsi pemeriksa intern.
2. Struktur Pengendalian Intern Penjualan Kredit Unsur pengendalian intern yang ada dalam sistem penjualan kredit menurut Mulyadi (2001:221) adalah sebagai berikut: Organisasi 1. Fungsi penjualan harus terpisah dari fungsi kredit. 2. Fungsi akuntansi harus terpisah dari fungsi penjualan dan fungsi kredit. 3. Fungsi akuntansi harus terpisah dari fungsi kas. 4. Transaksi penjualan kredit harus dilaksanakan oleh fungsi penjualan, fungsi kredit, fungsi pengiriman, fungsi penagihan, dan fungsi akuntansi. Tidak ada transaksi yang dilaksanakan secara lengkap hanya oleh satu fungsi tersebut. Sistem Otorisasi dan Prosedur Pencatatan 5. Penerimaan order dari pembeli diotorisasi oleh fungsi penjualan dengan menggunakan formulir serta order pengiriman. 6. Persetujuan pemberian kredit diberikan oleh fungsi kredit dengan membubuhkan tanda tangan pada credit copy. 7. Pengiriman barang kepada pelanggan diotorisasi oleh fungsi pengiriman dengan cara menandatangani dan membubuhkan cap ”sudah dikirim” pada copy surat order pengiriman. 8. Penetapan harga jual, syarat penjualan, syarat pengangkutan barang dan potongan penjualan berada di tangan Direktur Pemasaran dengan penerbitan surat keputusan mengenai hal tersebut. 9. Terjadinya piutang diotorisasi oleh fungsi penagihan dengan membubuhkan tanda tangan pada faktur penjualan. 10. Pencatatan ke dalam kartu piutang dan ke dalam jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, dan jurnal umum diotorisasi oleh fungsi akuntansi dengan cara membubuhkan tanda tangan pada dokumen sumber (faktur penjualan, bukti kas masuk dan memo kredit). 11. Pencatatan terjadinya piutang didasarkan pada faktur penjualan yang didukung dengan surat order pengiriman dan surat muat. Praktik yang Sehat 12. Surat order pengiriman bernomor urut tercetak dan pemakaiannya dipertanggungjawabkan oleh fungsi penjualan. 13. Faktur penjualan bernomor urut tercetak dan pemakaiannya dipertanggungjawabkan oleh fungsi penjualan.
Universitas Sumatera Utara
14. Secara periodik fungsi akuntansi mengirim pernyataan piutang (account receivable statement) kepada setiap debitur untuk menguji catatan piutang yang diselenggarakan oleh fungsi tersebut. 15. Secara periodik diadakan rekonsiliasi kartu piutang dengan rekening kontrol piutang dalam buku besar.
3. Struktur Pengendalian Intern Penerimaan Kas Unsur pengendalian intern yang seharusnya ada dalam sistem penerimaan kas dari piutang menurut Mulyadi (2001:490) adalah sebagai berikut: Organisasi 1) Fungsi akuntansi harus terpisah dari fungsi penagihan dan fungsi penerimaan kas. 2) Fungsi penerimaan kas harus terpisah dari fungsi akuntansi. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan 3) Debitur diminta untuk melakukan pembayaran dalam bentuk cek atas nama perusahaan atau dengan cara pemindahbukuan (giro bilyet). 4) Fungsi penagihan melakukan penagihan hanya atas dasar daftar piutang yang harus ditagih yang dibuat oleh fungsi akuntansi. 5) Pengkreditan rekening pembantu piutang oleh fungsi akuntansi harus didasarkan atas surat pemberitahuan yang berasal dari debitur. Praktik yang sehat 6) Hasil penghitungan kas harus direkam dalam berita acara penghitungan kas dan disetor penuh ke bank dengan segera. 7) Para penagih dan kasir harus diasuransikan (fidelity bond insurance). 8) Kas dalam perjalanan (baik yang ada ditangan bagai kasa maupun ditangan penagih perusahaan harus diasuransikan (cash in safe dan cash in transit insurance).
Universitas Sumatera Utara
C. Tinjauan Penelitian Terdahulu No 1.
Nama Judul Penelitian Peneliti Harianto Evaluasi Atas BG Sistem (2005) Pengendalian Intern Penjualan dan Penerimaan Kas studi kasus pada O2 Pool and Café Malang,
Variabel
Hasil Penelitian
Sistem pengendalian intern penjualan dan penerimaan kas.
Sistem penjualan dan penerimaan kas di perusahaan tersebut sudah dapat dikatakan baik ditinjau dari prosedur dan pengendalian internnya. Namun terdapat kelemahan pada penggunaan dokumen pendukung.
2.
Nugrohe Evaluasi Sistem ni, Pengendalian (2005) Inten Penjualan dan penerimaan Kas pada PT. Albasia Bhumiphala Persada Tulungagung.
Sistem akuntansi penjualan dan penerimaan kas serta pengendalian intern
Pengendalian intern dalam sistem penjualan dan penerimaan kas sudah berjalan dengan baik
3.
Yasir M (2006)
Sistem pengendalian dan prosedur penjualan dan penerimaan kas
Sistem pengendalian terhadap prosedur penjualan dan penerimaan kas di Perum Jasa Tirta Malang telah diterapkan dengan baik ditunjukkan dengan adanya lingkungan pengendalian yang diciptakan seperti sistem akuntansi sebagai sarana infomasi dalam mengambil keputusan dan penerapan praktik yang sehat di dalam melaksanakan tugas pada setiap fungsi organisasi, yang terlihat dari adanya perlakuan bentuk tanggungjawab di setiap departemen atau fungsi yang terkait pada pelaksanaan prosedur penjualan dan penerimaan kas.
Evaluasi Sistem pengendalian Penjualan dan Penerimaan Kas pada Perum Jasa Tirta Malang
Sumber : data sekunder diolah, 2010 Tabel 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu
Universitas Sumatera Utara
D. Kerangka Konseptual
Evaluasi Struktur Pengendalian Intern atas Siklus Penjualan dan Penerimaan Kas pada PT Jasa Harapan Barat
Sistem Penjualan dan Penerimaan Kas dalam Praktik dan Standar Operasional yang Berlaku dalam Perusahaan
Sistem Penjualan dan Penerimaan Kas Menurut Teori
Pencapaian Struktur Pengendalian Intern pada PT Jasa Harapan Barat Metode Deskriptif Analisis dengan Membandingkan Teori Mengenai SPI dengan Praktik SPI pada Perusahaan
Hasil Penelitian
Gambar 2.2 Kerangka Konseptual
Universitas Sumatera Utara
