BAB II TINJAUAN PUSTAKA. 1. Pengertian dan Tujuan Pengendalian Intern. perusahaan dapat dicapai dan penyelewengan dapat dihindari

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teoritis. 1. Pengertian dan Tujuan Pengendalian Intern. Pengendalian intern dalam suatu perusahaan dilakukan agar tujuan perusahaan

dapat

dicapai

dan

penyelewengan

dapat

dihindari.

Dalam

pengendalian aktivitas perusahaan yang telah dilakukan oleh suatu unit usaha dalam hal yang menghasilkan sesuatu dapat dibandingkan dengan apa yang telah dihasilkan. Dengan adanya suatu perencanaan kita dapat mengetahui apakah pengkoordinasian kegiatan-kegiatan telah dapat menghasilkan sesuatu yang baik dan memuaskan sesuai dengan waktu pekerjaan yang telah ditetapkan dapat dicapai. Dengan demikian kegiatan dalam perusahaan harus diarahkan untuk menjamin adanya koordinasi dan kontinuitas kegiatan dari perusahaan. Jadi secara umum pengendalian berarti mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu menerapkan tindakan-tindakan korektif, sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana. Pengendalian intern menekankan tujuan yang hendak dicapai oleh perusahaan dan bukan pada unsur-unsur yang membentuk sistem tersebut. Dengan demikian, pengertian pengendalian intern tersebut diatas berlaku baik dalam perusahaan yang mengolah informasi secara manual, dengan mesin pembukuan mapun dengan komputer. Kemudian menurut Baridwan (2001:13) pengertian pengendalian intern dalam arti yang luas adalah:

6 Universitas Sumatera Utara

“Pengendalian intern itu meliputi struktur organisasi dan semua cara-cara serta alat-alat yang dikoordinasikan yang digunakan didalam perusahaan dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta milik perusahaan, memajukan efisiensi di dalam operasi, dan membantu menjaga dipatuhinya kebijaksanaan manajemen yang telah ditetapkan lebih dahulu”. Menurut Mulyadi (2002:165) pengertian pengendalian intern adalah: “Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuranukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijaksanaan manajemen” Menurut Warren Reeve Fess (2005:226) “Pengendalian atau kontrol merupakan seluruh kegiatan untuk mengarahkan operasi mereka, melindungi aktiva dan mencegah penyalahgunaan sistem dalam perusahaan”. Menurut Harahap, (2000:117) pengendalian intern adalah sebagai berikut: ”Pengendalian intern mencakup struktur organisasi dan seluruh metode serta prosedur yang terkoordinir yang ditetapkan oleh perusahaan untuk mengamankan hartanya, mencek ketelitian dan kepercayaan terhadap data akuntansi, mendorong kegiatan agar efisiensi dan mengajukan untuk mentaati kebijakan perusahaan“. Berdasarkan definisi diatas pengendalian intern merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan agar apa yang direncanakan dapat dicapai dengan baik, dan pengendalian intern yang dilakukan dapat menekan terjadinya penyimpangan yang dapat merugikan perusahaan. Menurut Warren Reeve Fess (2005: 227), pengendalian internal memberikan jaminan yang wajar bahwa: a. Aktiva dilindungi dan digunakan untuk pencapaian tujuan usaha b. Informasi bisnis akurat c. Karyawan mematuhi peraturan dan ketentuan Menurut Mulyadi (2002:165) tujuan pengendalian intern adalah:

Universitas Sumatera Utara

a. Menjaga kekayaan organisasi, b. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi c. Mendorong efisiensi d. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Berikut ini uraian dari tujuan pengendalian intern di atas adalah: a. Menjaga kekayaan organisasi Harta milik perusahaan ada kemungkinan di salah gunakan atau dirusak kecuali jika dilindungi dengan baik. Pengamanan harta milik perusahaan meliputi pengawasan secara fisik maupun secara akuntansi. Pengamanan secara fisik dapat dilakukan dengan cara: 1). Penunjang tanggungjawab yang jelas kepada seseorang atau pengawasan fisik milik perusahaan 2). Harta perusahaan disimpan dengan cara yang cukup memadai 3). Penerimaan dan pengeluaran persediaan harus berdasarkan otorisasi dari pihak berwenang. Pengawasan secara akuntansi adalah pengaman harta kekayaan yang memadai, dimana hanya transaksi yang satu dapat memasuki sistem dan prosedur ini dirancang sedemikian rupa mampu menyaring setiap transaksi yang terjadi. b. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi Didalam menjalankan tugasnya manajer perlu memahami informasi yang cermat, tepat dan dapat dipercaya. Pengawasan intern di pandang untuk memberikan jaminan proses pengolahan data akuntansi untuk menghasilkan intern akuntansi yang diteliti handal. Data akuntansi mencerminkan perubahan


kekayaan

perusahaan,

maka

ketelitian

dan

data

akuntansi

yang

menginformasikan pertanggung jawaban penggunaan harta perusahaan. c. Mendorong efisiensi Pengawasan intern dalam perusahaan ditujukan untuk mencegah duplikasi usaha yang tidak perlu atau setidak-tidaknya dapat mencerminkan terjadinya pemborosan sumber daya yang tidak efisien d. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen Untuk mencapai tujuan, manajer mengadakan prosedur atau aturan pelaksanaan. System pengawasan intern dimaksudkan untuk meyakinkan manajer bahwa semua prosedur yang telah di gariskan dengan mudah dapat diprediksi dan diidentifikasi serta manajer dapat dengan mudah melaksanakan tindakan pengesahan dan perbaikan dengan cepat dan tepat apabila terjadi penyimpangan. Sedangkan menurut Baridwan (2001:13) pengendalian intern yang baik akan berguna untuk: 1. 2. 3. 4.

Menjaga keamanan harta milik suatu organisasi Memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi. Memajukan efisiensi dalam operasi Membantu menjaga kebijaksanaan manajemen.

Sedangkan menurut Handoko (2002:366): Tujuan pengendalian sebelum dan selama kegiatan dilaksanakan adalah agar manajer dapat mengatasi dan memperbaiki adanya penyimpangan sebelum kegiatan diselesaikan. Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan utama pengendalian adalah mengusahakan agar hasil pelaksanaan kerja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan juga untuk mengetahui kesulitan-kesulitan dan hambatanhambatan dalam pelaksanaan rencana. Untuk dapat merialisasikan tujuan utama


tersebut maka pengendalian pada taraf pertama bertujuan agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan yang dihadapi agar diambil tindakan-tindakan untuk memperbaikinya, baik pada saat itu maupun pada masa yang akan datang. Menurut tujuannya, sistem pengendalian intern tersebut dapat dibagi menjadi dua macam yaitu; pengendalian intern akuntansi (internal accounting control) dan pengendalian intern administratif (internak administrative control). Pengendalian akuntansi, yang merupakan bagian dari sistem pengendalian dan pengendalian intern, yang meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk menjaga kekayaan organisasi dan mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Sedangkan menurut Baridwan (2001:29) berdasarkan tujuan pengendalian intern di atas maka pengendalian intern, dalam arti luas termasuk pengawasan yang dapat dibedakan sebagai: a. Pengendalian akuntansi (accounting control) b. Pengendalian administrastif (administrative control) Menurut Baridwan (2001:19) prosedur pengendalian akuntansi dalam Electronic data processing dapat dipisahkan dalam dua kelompok pengawasan yaitu a. Pengendalian umum (general controls) dan b. Pengendalian aplikasi (application controls)


Untuk memenuhi tujuan-tujuan diatas, terdapat beberapa eleman yang merupakan ciri pokok dari suatu sistem pengendalian intern. Menurut Baridwan (2001:14) elemen-elemen diatas adalah sebagai berikut: a. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tepat. b. Suatu sistem wewenang dan prosedur pembukuan yang baik, yang berguna untuk melakukan pengendalian akuntansi yang cukup terhadap harta milik, utang-utang, pendapatan-pendapatan, dan biaya-biaya. c. Suatu tingkat kecakapan pegawai yang sesuai dengan tanggung jawabnya. Keempat elemen diatas merupakan ciri-ciri pokok dari sistem pengendalian intern. Disamping ciri-ciri pokok tersebut ada cara-cara pengendalian lain yang fungsinya merupakan tambahan dari ciri-ciri pokok diatas. Pelaksanaan pengendalian yang efektif merupakan salah satu refleksi dari efektivitas manajerial seorang pemimpin. Oleh karena itu tidaklah mengherankan bahwa setiap orang yang menduduki jabatan manajerial, mulai dari manajer paling rendah hingga pada manajer puncak, selalu menginginkan supaya bagiannya tersedia suatu sistem informasi yang andal agar pelaksanaan berbagai kegiatan yang menjadi tanggung jawab benar-benar terlaksana sesuai dengan hal-hal yang telah ditetapkan dalam rencana.

2. Unsur-unsur Pengendalian Intern. Pengendalian intern mempunyai unsur, yang saling berkaitan satu sama lain. Unsur-unsur yang termasuk dalam sistem pengendalian intern menurut Baridwan (2001:15) meliputi:


a. Rencana organisasi b. Semua metode dan ketentuan-ketentuan yang terkoordinir untuk melindungi harta milik perusahaan (sistem otorisasi dan sistem akuntansi). c. Personalia. d. Kebiasaan-kebiasaan (praktek-praktek) yang sehat. Mengenai unsur-unsur struktur pengendalian intern ini, penulis akan mengemukakan pendapat dari Mulyadi (2002:175) yaitu : 1. 2. 3. 4. 5.

Lingkungan Pengendalian Penaksiran resiko Informasi dan komunikasi Aktivitas pengendalian Pemantauan

Berikut ini uraian dari kelima unsur-unsur pengendalian intern dalam perusahaan diatas: 1. Lingkungan Pengendalian Lingkungan pengendalian intern merupakan alat untuk menciptakan suasana

pengendalian

mempengaruhi

dalam

kesadaran

suatu

personel

organisasi organisasi

dan

harus

tentang

mampu

pengendalian.

Lingkungan pengendalian mencerminkan sikap dan tindakan manajemen. Lingkungan pengendalian adalah menetapkan corak suatu organisasi, mempengaruhi

kesadaran

pengendalian

orang-orangnya.

Lingkungan

pengendalian merupakan dasar untuk semua unsur pengendalian intern, menyediakan disiplin dan struktur. Lingkungan pengendalian mencakup berikut ini: a. Integritas dan nilai etika. b. Komitmen terhadap kompetensi. c. Partisipasi dewan komisaris atau komita audit d. Filsofi dan gaya operasi manajemen.


e. Struktur organisasi f. Pemberian wewenang dan tanggung jawab g. Kebijakan dan praktek sumber daya manusia. 2. Penaksiran Resiko Penaksiran resiko untuk tujuan pelaporan keuangan adalah identifikasi, analisis, dan pengelolaan, resiko entitas yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan, sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. Penaksiran resiko bagi manajemen juga harus mempertimbangkan masalah biaya dan manfaat yang akan dicapai. Resiko dapat timbul atau berubah karena keadaan berikut ini: a. Perubahan dalam lingkungan operasi b. Pesonel baru. c. Sistem informasi yang baru atau diperbaiki. d. Pertumbuhan yang pesat e. Teknologi baru. f. Lini produk, produk atau aktivitas baru. g. Restrukturisasi korporasi h. Operasi luar negeri i.

Penerbitan standart akutansi baru

3. Informasi dan Komunikasi Sistem akuntansi yang mengandung prosedur-prosedur yang mesti ditaati oleh personel perusahaan harus mampu memberikan informasi yang akurat kepada pihak yang membutuhkannya terutama bagi manajemen dan


dapat menjalin komunikasi antar bagian yang ada sehingga di dapat pelaksanaan yang seragam. Sistem informasi yang relevan dengan tujuan pelaporan keungan, yang mencakup sistem akuntansi, terdiri dari metode dan catatan yang dibangun untuk mencatat, mengolah, meringkas dan melaporkan transaksi entitas (termasuk peristiwa dan keadaan) dan untuk menyelenggarakan akuntabilitas terhadap aktiva, utang, ekuitas yang bersangkutan. Kualitas informasi yang dihasilkan oleh sistem berdampak kemampuan manajemen untuk mengambil keputusan seharusnya dalam mengelola dan mengendalikan aktivitas entitas dan untuk menyusun laporan keuangan yang andal. Sedangkan komunikasi mencakup pemberian pemahaman atas peran dan tanggung jawab individual berkenaan dengan pengendalian intern atas pelaporan keuangan. Komunikasi meliputi luasnya pemahaman personel tentang bagaimana aktivitas mereka dalam sistem informasi pelaporan keuangan berkaitan dengan pekerjaan orang lain dan cara pelaporan penyimpangan kepada tingkat yang seharusnya dalam etnis. 4. Aktivitas Pengendalian Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk memberikan keyakinan bahwa petunjuk yang dibuat oleh manajemen dilaksanakan sehingga resiko dalam mencapai tujuan dapat diminimalkan. Aktivitas pengendalian adalah kebijaksanaan dan prosedur yang membantu meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan telah dilaksanakan untuk menghadapi resiko dalam mencapai tujuan entitas. Aktivitas pengendalian memiliki berbagai tujuan dan diterapkan diberbagai tingkat organisasi dan


fungsi. Umumnya aktivitas penge4ndalian yang mungkin relevan dengan audit dapat di golongkan sebagai kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan berikut ini: a. Review terhadap kinerja b. Pengolahan informasi c. Pengendalian fisik d. Pemisahan tugas 5. Pemantauan Pemantauan adalah proses penilaian kualitas kinerja struktur pengendalian intern yang diterapkan untuk mencapai tujuan dan ditinjau sewaktu-waktu apabila kelayakannya tidak sesuai lagi dengan situasi yang ada. Sistem pemantauan yang efektif dan efesien yang akan menghindari timbulnya piutang tak tertagih Struktur pengendalian intern yang efektif memiliki tujuan terlaksananya efisiensi, efektivitas dan pengawasan intern perusahaan atas aset yang dimiliki serta sarana pendukung lainnya. Menurut Warren Reeve Fess (2005:229) unsur – unsur pengendalian internal (element of internal control) untuk mencapai tujuan adalah sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. 5.

Lingkungan pengendalian Penilaian resiko Prosedur pengendalian Pemantauan (monitoring) Informasi dan komunikasi Ada 4 ciri-ciri sistem pengendalian intern yang baik menurut Mulyadi

(2002:164) adalah:


a. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tepat. b. Sistem pemberian wewenang serta prosedur pencatatan yang layak/tercapai pengawasan akuntansi yang cukup atas aktiva, hutang, hasil dan biaya. c. Praktek yang sehat harus diikuti dalam melaksanakan tugas dan fungsi dari setiap bagian organisasi. d. Pegawai yang kualitasnya seimbang dengan tanggung jawabnya Adapun uraian dari defenisi diatas adalah sebagai berikut: a. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tepat. Bagan atau struktur organisasi harus dimiliki oleh setiap perusahaan sesuai dengan kebutuhan perusahaan struktur organisasi yang baik adalah yang sederhana dan fleksibel, dalam arti dapat memisahkan perusahaan. Bila ada perkembangan atau perluasan perusahaan tidak mengganggu secara berarti struktur yang telah ada, adanya pemisahan yang tegas antara fungsi operasi, fungsi penyimpanan dan fungsi pencatatan (termasuk pemeriksaan intern). Pemisahan ini menciptakan informasi yang wajar, mencegah terjadinya manipulasi pencatatan yang dilakukan oleh bagian operasi. Namun ini tidak berarti bahwa masing-masing bagian dilarang mengadakan kerjasama yang baik untuk kelancaran operasi perusahaan. b. Sistem pemberian wewenang serta prosedur pencatatan yang layak/tercapai pengawasan akuntansi yang cukup atas aktiva, hutang, hasil dan biaya. Penetapan tanggung jawab harus dibarengi oleh pelimpahan wewenang yang seimbang agar tanggung jawab dapat dipenuhi sewajarnya dalam pelaksanaannya harus dimiliki media untuk mengawasi pencatatan dari kegiatan dan transaksi diciptakan melaui perencanaan daftar-daftar dan formulir yang sesuai, perencanaan arus pembukuan serta prosedur persetujuan yang logis.


c. Praktek yang sehat harus diikuti dalam melaksanakan tugas dan fungsi dari setiap bagian organisasi. Praktek yang sehat

adalah setiap pegawai dalam perusahaan

melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Praktek yang sehat diikuti dalam pelaksanaan tugas dan fungsi setiap bagian dalam organisasi akan besar sekali pengaruhnya atas efisiensi sistem pengawasan intern dan efisiensi usaha. Ada beberapa cara-cara yang umumnya ditempuh oleh perusahaan dalam menciptakan praktek yang sehat, diantaranya sebagai berikut: 1) Penggunaan formulir bernomor urut tercetak yang pemakaian yang harus dipertanggung jawabkan oleh yang berwenang. 2) Pemeriksaan mendadak dilaksanakan tanpa pemberitahuan lebih dahulu kepada pihak yang akan diperiksa, dengan jadwal yang tidak teratur. 3) Peraturan jabatan diadakan secara rutin agar dapat menjaga independensi pejabat dalam melaksanakan tugasnya sehingga persekongkolan diantara mereka dapat dihindari dan sebagainya. d. Pegawai yang kualitasnya seimbang dengan tanggung jawabnya Sistem pengawasan intern yang bersifat secara wajar tidak saja tergantung pada rencana organisasi yang efektif, sistem pemberian wewenang dan prosedur pencatatan yang memadai dan praktek yang sehat, tetapi juga tergantung pada kemampuan, pengalaman serta kejujuran pegawai untuk melaksanakan prosedur yang telah ditentukan secara efisien dan ekonomis. Pimpinan harus mengadakan analisis terhadap posisi dan syarat yang dituntut, oleh posisi tersebut, menyusun program latihan pegawai dan menetapkan


sistem penilaian prestasi karyawan. Sistem pengawasan yang dilakukan oleh manajemen yang terutama adalah dengan memotivasi dan memberi semangat kepada para anggota organisasi untuk melaksanakan kegiatan organisasi dalam mencapai tujuan organisasi. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa suatu struktur pengendalian intern memiliki tujuan utama, yaitu : 1. Melindungi aset perusahaan. 2. Memastikan ketepatan dan keandalan data serta informasi akuntansi. 3. Meningkatkan efisiensi di semua operasi perusahaan. 4. Mendorong ditaatinya kepatuhan atas kebijakan-kebijakan serta prosedurprosedur yang ditetapkan manajemen. Lingkungan pengendalian

merupakan alat untuk menciptakan suasana

pengendalian dalam suatu organisasi dimana salah satu unsurnya meliputi struktur organisasi dan pemisahan fungsi dan wewenang serta tanggung jawab yang ada. Sistem Akuntansi merupakan bagian dari struktur pengendalaian intern perusahaan, sebab tanpa informasi yang dihasilkan oleh sistem akuntansi, manajemen tidak akan mempunyai kemampuan untuk merencanakan dan mengarahkan operasi kegiatan perusahaan tersebut. Sistem akuntansi yang efektif harus dapat memberikan jaminan yang memadai dan memenuhi tujuan dari struktur pengendalian intern. Jika perusahaan memiliki karyawan yang kompeten dan jujur, unsur pengendalian yang lain dapat dikurangi sampai batas yang minimum, dan perusahaan tetap mampu menghasilkan pertanggungjawaban keuangan yang diandalkan. Karyawan yang jujur dan ahli dalam bidang yang menjadi tanggung


jawabnya akan dapat melaksanakan pekerjaannya dengan efisien dan efektif, meskipun hanya sedikit unsur sistem pengendalian intern yang lain, namun jika dilaksanakan oleh karyawan yang tidak kompeten, maka pengendalian intern tidak akan terlaksana dengan baik.

3. Pengertian Pendapatan. Pendapatan sering juga dirumuskan berdasarkan pengaruhnya terhadap modal pemegang saham. Perkiraan pendapatan mempunyai saldo kredit dan ditutup pada akhir periode akuntansi ke laba yang ditahan melalui perkiraan ikhtisar/pendapatan

dan

beban/iktisar

rugi

laba

(revenue

and

ekpense

account/income summary). Oleh karena itu, pendapatan menaikkan modal pemegang saham. Tetapi banyak pengimbang (beban) berkaitan langsung dengan pendapatan sebelum kita dapatkan perubahan bersih dalam modal pemegang saham. Juga ada beberapa alasan meningkatnya modal pemegang saham bukan karena pendapatan. Definisi ini juga memiliki kelemahan karena menghubungkan pendapatan pada sistem tata buku berpasangan dan bukan pada sifat dasarnya. Pendapatan berhubungan dengan pertambahan dalam sumber pendapatan suatu satuan usaha yang berasal dari penjualan barang-barang atau jasa. Bagi perusahaan industri dan perusahaan dagang pendapatan diperoleh dari penjualan barang dagangannya. Dan bagi perusahaan jasa pendapatan diperoleh dari penjualan jasanya (fees) yang berupa ongkos atau jasa yang diberikan. Istilah pendapatan ini ada yang mengatakan penghasilan, dalam istilah asing sering disebut Revenue. Pada umumnya para akuntan berkeyakinan bahwa pendapatan


adalah hasil dari kegiatan produktif dan oleh karena itu diperoleh atau direalisasikan secara kontinyu. Menurut Soemarsono, (2005:231) Pendapatan adalah peningkatan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi tertentu dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva. Pendapatan merupakan jumlah yang dibebankan kepada langganan atas penjualan barang atau penyerahan jasa yang dilakukan. Masalah pendapatan berkaitan dengan penentuan pendapatan harus dimaukkan dan dilaporkan dalam suatu periode. Ikatan Akuntan Indonesia (2007 : 23.2) memberikan definisi pendapatan dalam peryataan Standar Akuntansi Keuangan No. 23 memberikan definisi pendapatan adalah “Arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal”. Standar Akuntansi Indonesia (SAK. 23. No.2) mendefenisikan istilah ”penghasilan” sebagai berikut : Penghasilan berasal dari penjualan barang dan penyerahan jasa dan diukur oleh beban yang ditanggung langganan, klien, atau penyewa atas barang dan jasa yang diserahkan kepada mereka. Penghasilan meliputi juga keuntungan dari penjualan atau pertukaran kekayaan atau aktiva (selain persediaan barang dagangan), bunga dan deviden yang diperoleh atas investasi, dan kekayaan-kekayaan lain dan hak pemilik, kecuali kenaikan hak pemilik yang berasal dari kontribusi modal dan penyesuaian modal. Dalam peryataan Standar Akuntansi Kuangan No. 23. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menerjemahkan kata income adalah sebagai penghasilan dan revenue sebagai pendapatan. Penghasilan (income) meliputi baik pendapatan (revenue) maupun keuntungan (gain) (IAI, 2007:23.1) dan istilah yang digunakan dalam hal ini adalah revenue (pendapatan) bukan income (penghasilan).


Pengertian lain dari pendapatan oleh Harnanto (2004:388) adalah : “Pendapatan aliran masuk sumber-sumber atau kenaikan aktiva atau penurunan kewajiban dari suatu entitas (atau kombinasi dari keduanya) dari penyerahan barang, penyediaan jasa, atau aktivitas lain yang merupakan operasi berkelanjutan atau usaha pokok dari entitas terkait”. Berikut ini akan diuraikan pendapat para ahli tentang pendapatan diantaranya menurut ahli berikut ini. Ada 2 pandangan tentang pendapatan menurut Harahap (2000:39) adalah sebagai berikut: 1. Secara luas, pendapatan diangap termasuk seluruh hasil dari perusahaan dan kegiatan investasi termasuk pendapatan pendapatan adalah perubahan net asset yang timbul dari kegiatan produksi dan laba rugi berasal dari penjualan aktiva dan investasi yang menjelaskan defenisi pendapatan sebagai berikut: Pendapatan berasal dari penjualan barang dan pemberian jasa dan diukur dengan jumlah yang dibebankan kepada langganan, klein atau barang dan jasa yang disiapkan untuk mereka, juga termasuk laba dari penjualan atau penukaran asset (kecuali surat berharga), hak deviden dari investasi dan kenaikan lainnya pada equity pemilik keculia berasal dari modal donasi dan penyesuaian modal. 2. Secara sempit, pendapatan hanya berasal dari kegiatan produksi tidak termasuk laba rugi dari kegiatan produksi tidak termasuk laba rugi yang berasal dari penjualan aktiva tetap. Dari definisi dapat disimpulkan bahwa secara umum pendapatan dapat disimpulkan dengan adanya suatu aktivitas perusahaan atau pun peristiwaperistiwa yang ada kaitannya dengan aktivitas usaha yang mengakibatkan peningkatan dalam suatu priode. Aktivitas perusahaan tersebut adalah penyerahan barang / jasa dan laba, jika tidak semua kegiatan perusahaan yang mengakibatkan peningkatan harga merupakan pendapatan. Pendapatan diukur dengan jumlah uang yang dapat diterima oleh harga barang atau jasa yang disetujui oleh penjual dan pembeli. Jumlah yang diterima tersebut dapat digunakan sebagai dasar pengukuran pendapatan dari transaksi


pertukaran barang atau jasa lainnya yang tidak diselesaikan dengan uang kas. Dengan dasar pemikiran ini maka besarnya pendapatan adalah sama dengan harga tunai dalam transaksi penjualan barang atau jasa. Pendapatan pada suatu perusahaan tergantung dari jenis perusahaan itu sendiri. Pada perusahaan dagang pendapatan itu biasanya disebut sebagai penjualan, sedangkan pada perusahaan jasa disebut dengan pendapatan. Secara umum perusahaan jasa diartikan sebagai organisasi yang menjual atau menyediakan jasa, bukan barang berwujud. Perusahaan jasa adalah organisasi yang didirikan untuk memberikan pelayanan dimana keputusan yang diambil manajemen ditujukan untuk menyediakan pelayanan sebaik mungkin dengan sumber daya yang tersedia dan sukses diukur terutama berdasarkan jumlah dan mutu pelayanan yang diberikan. Hal ini berarti jasa cenderung sebagai pelayanan. Pada perusahaan jasa yang dijual adalah pelayanan bagi yang membutuhkan dan diukur dengan mutu yang diberikan. Selain itu sumber-sumber pendapatan diklasifikasikan dalam dua bagian yaitu: a. Operating revenue (pendapatan operasi perusahaan) yaitu pendapatan yang diterima perusahaan yang berhubungan langsung dengan operasi pokok perusahaan sebagai hasil dari penjualan barang atau jasa yang diberikan. b. Non operating revenue (pendapatan diluar operasi perusahaan) yaitu pendapatan diterima perusahaan yang tidak berhubungan langsung dengan usaha / operasi pokok diperusahaan. Biasanya jumlah pendapatan non


operasi relatif kecil karena usaha ini jarang dilakukan contohnya pendapatan dari deviden, bunga dan sewa. Dari berbagai defenisi pendapatan yang disebutkan diatas, maka dapat diinterpretasikan bahwa pendapatan merupakan suatu : 1. Arus masuk aktiva bersih sebagai hasil dari penjualan barang maupun jasa. 2. Arus keluar barang dan jasa dari perusahaan kepada pelanggan. Garis besar konsep pendapatan dapat ditinjau dari dua segi yaitu : 1. Menurut ekonomi 2. Menurut Akuntansi Pendapatan yang lebih tradisional adalah bahwa pendapatan merupakan arus masuk aktiva atau aktiva bersih ke dalam perusahaan sebagai hasil penjualan barang dan jasa. Akan tetapi, rumusan ini mengacaukan pengukuran dan penetapan waktu pengakuan pendapatan dengan proses pendapatan. Pada umumnya, aktiva bertambah atau kewajiban dilikuidasi pada waktu penjualan ataupun penyerahan barang atau jasa, dan jumlah pendapatan secara tradisional ditentukan pengukuran aktiva yang diterima dalam unit moneter. Pendapatan merupakan hasil dari kegiatan operasi perusahaan baik dari penjualan barang dan jasa sebagai kegiatan usaha utama maupun penjualan barang atau jasa dari kegiatan lainnya sebagai kegiatan di luar usaha pokok. Pendapatan yang diperoleh perusahaan dari kegiatan utama dapat dijadikan tolak ukur mengenai keberhasilan manajemen perusahaan dalam melakukan operasi usahanya. Suatu pendapatan yang besar dari kegiatan utama menggambarkan keoptimalan pihak manajemen dalam menjalankan usaha perusahaan cukup baik, tetapi lebih baik lagi bila pendapatan yang besar diikuti dengan pengeluaran biaya


yang dikeluarkan karena pengefisienan yang dilakukan perusahaan dalam memperoleh pendapatan. Pendapatan merupakan variabel yang sangat penting karena dengan pendapatan, manajemen perusahaan akan dapat menilai berhasil atau tidaknya kegiatan yang telah dilaksanakan. Dari tingkat pendapatan yang diperoleh, kemudian dari hasil evaluasi yang didapat manajemen dapat membuat rencana kerja untuk tahun yang akan datang.

4. Pengendalian Intern Pendapatan. Struktur pengendalian intern yang efektif memiliki tujuan terlaksananya efisiensi, efektivitas dan pengawasan intern perusahaan atas aset yang dimiliki serta sarana pendukung lainnya. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa suatu struktur pengawasan

intern memiliki tujuan utama, yaitu: melindungi aset

perusahaan, memastikan ketepatan dan keandalan data serta informasi akuntansi, meningkatkan efisiensi di semua operasi perusahaan, dan mendorong ditaatinya kepatuhan atas kebijakan-kebijakan serta prosedur-prosedur yang ditetapkan manajemen. Lingkungan pengendalian

merupakan alat untuk menciptakan

suasana pengendalian dalam suatu organisasi dimana salah satu unsurnya meliputi struktur organisasi dan pemisahan fungsi dan wewenang yang ada. Pengendalian intern yang dimaksud disini adalah cara-cara yang dilakukan agar tujuan tercapai secara baik. Efisiensi dan efektif yaitu agar pelaksanaan sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Jadi tujuan pengawasan yaitu untuk mencapai ketertiban disegala bidang antara lain untuk mencegah terjadinya kebocoran maupun pemborosan keuangan yang merugikan.


Suatu perusahaan dalam menjalankan kegiatan perusahaan haruslah memiliki prinsip tertentu agar pelaksanaan pengawasan terhadap operasi perusahaan khususnya pada penerimaan kas dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Pengendalian intern dilakukan dengan usaha pengawasan yang berkesinambungan dan kemudian menganalisa laporan dan catatan karena adanya alasan dibentuknya pengawasan intren oleh perusahaan adalah agar rencanarencana yang telah ditetapkan sebelumnya dapat dicapai secara maksimal dengan memperkecil kesalahan-kesalahan yang mungkin timbul yang menghambat pencapaian tujuan perusahaan. Anggaran pendapatan merupakan salah satu alat pengendalian intern pendapatan, sebab anggaran pendapatan dapat dijadikan sebagai pedoman kerja, koordinasi dan sebagai alat pengawasan agar agap yang diinginkan dapat dicapai dengan tepat. Menurut Mulyadi (2002:268) dinyatakan bahwa struktur pengendalian intern pendapatan terdiri dari: a. Organisasi. b. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. c. Praktek yang sehat. Organisasi. Perencanaan organisasi didasarkan pada unsur pokok pengendalian berikut ini: 1. Dalam orgaisasi harus dipisahkan tiga fungsi pokok: fungsi operasi, fungsi penyimpanan dan fungsi akuntansi. 2. Tidak ada satupun transaksi yang dilaksanakan dari awal sampai akhir hanya oleh satu orang atau satu bagian saja. Hal ini dimaksudkan agar tidak selalu


terjadi pengecekan intern (internal check) dalam pelaksanan suatu transaksi, sehingga kekayaan suatu perusahaan terjamin keamananya dan data akuntansi terjamin ketelitiannya dan keandalannya. Dalam merancang organisasi yang berkaitan dengan siklus pendapatan dua unsur pokok pengendalian tersebut dijelaskan sebagai berikut: 1. Fungsi penjualan harus terpisah dari fungsi pemberi otorisasi. Pemisahan kedua fungsi ini dimaksudkan untuk menciptakan pengecekan intern terhadap transaksi

penjualan

kredit.

Dalam

transaksi

penjualan

mempunyai

kecendrungan untuk menjual barang sebanyak-banyaknya, yang sering kali mengabaikan kemungkinan dapat tidak tertagihnya piutang yang timbul dari transaksi tersebut. Oleh karena itu diperlukan pengecekan intern terhadap status kredit pembeli sebelum transaksi penjualan kredit dilakukan. 2. Fungsi pencatatan piutang harus terpisah dari fungsi penjualan dan fungsi pemberi otorisasi kredit.

Salah satu unsur pokok pengendalian intern

mengharuskan pemisahan fungsi operasi, fungsi penyimpanan dan fungsi akuntansi. Dalam sistem penjualan kredit fungsi akuntansi yang melaksanakan pencatatan piutang harus dipisahkan dari fungsi operasi yang melaksanakan transaksi penjualan dan fungsi pemberi otorisasi kredit yang mengecek kemampuan pembeli dalam melunasi kewajibannya. Dalam struktur organsasi fungsi pemberi otorisasi kredit berada dibawah departemen keuangan adalah pemegang fungsi penyimpanan (custodianshipfunction). 3. Fungsi pencatatan piutang harus terpisah dari fungsi penerimaan kas. Seperti telah di sebutkan di atas, berdasarkan unsur pengendalian intern yang baik, fungsi akuntansi yang harus dipisahkan dari kedua fungsi pokok lainnya yaitu


fungsi operasi dan fungsi penyimpanan. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kekayaan perusahaan dan menjamin ketelitian dan keandalan data akuntansi. Dengan kata lain, suatu sistem mengabungkan fungsi akuntansi dengan kedua fungsi yang lain yaitu fungsi operasi dan fungsi penyimpanan dan membuka peluang bagi karyawan untuk melakukan penyimpangan. Dalam struktur organisasi, fungsi pencatatan berada di tangan bagian piutang dan fungsi penyimpanan kas yang berasal dari pelunasan piutang berada di tangan bagian kas. 4. Fungsi penjualan harus terpisah dari fungsi penerimaan kas. Dalam sistem penjualan tunai, fungsi penerimaan kas hanya dapat menerima kas dari pembelian atas dasar faktur penjualan tunai yang diterima dari fungsi penjualan. Dalam sistem penjualan tunai, fungsi pengiriman hanya menyerahkan barang kepada pembeli atas dasar faktur penjualan yang dilampiri dengan pita register kas yang dibuat oleh fungsi penerimaan kas. Dengan demikian penerimaan kas yang dibuat oleh fungsi penerimaan kas diketahui oleh fungsi yang lain yaitu fungsi penjualan dan fungsi pengiriman barang. Transaksi penghapusan piutang harus dilaksanakan oleh fungsi pemberi otorisasi kredit, fungsi pencatatan piutang dan fungsi akuntansi lain. Tidak ada transaksi penghapusan piutang yang dilaksanakan secara lengkap oleh satu fungsi.

Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Dalam organisasi, setiap transaksi keuangan terjadi melalui sistem otorisasi tertentu. Tidak ada satupun transaksi yang tidak diotorisasi oleh pihak


yang berwenang untuk melakukan hal tersebut. Otorisasi terjadninya dilakukan dengan memberikan tanda tangan oleh yang memiliki wewenang untuk itu pada dokumen sumber atau dokumen pendukung. Setiap transaksi yang terjadi dicatat dalam catatan akuntansi melalui prosedur pencatatan tertentu, maka kekayaan perusahaan akan terjamin keamananya dan data akuntansi yang dicatat terjamin ketelitian dan keandalannya. Dalam siklus pendapatan unsur sistem otorisasi yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut: a). Penerimaan order dari pembeli di otorisasi oleh fungsi penjualan dengan menggunakan formulir surat order penerimaan. Persetujuan dimulainya kegiatan penjualan diwujudkan dalam bentuk tanda tangan otorisasi dari fungsi penjualan pada formulir surat order pengiriman. Dengan demikian fungsi penjualan ini bertanggungjawab atas perintah pengiriman yang ditujukan kepada fungsi pengiriman barang dalam pemenuhan order yang diterima dari pembeli. b). Persetujuan pemberian kredit diberikan dari fungsi pemberi otorisasi kredit dengan membubuhkan tanda tangan pada kredit copy (yang merupakan tembusan surat order pengiriman). Guna mengurangi resiko tidak tertagihnya piutang, transaksi penjualan kredit harus mendapatkan otorisasi dari bagian kredit sebelum dikirimkan kepada pembeli. c). Pengiriman barang kepada pelanggan diotorisasi oleh fungsi pengiriman barang dengan cara menandatangani dan membubuhkan cap “sudah dikirim”, pada copy surat order pengiriman sehingga bagian penagihan dapat segera melakukan pengiriman faktur penjualan sebagai dokumen penagihan piutang.


d). Penetapan harga jual, syarat penjualan, syarat pengangkutan barang dan potongan penjualan berada di tangan Direktur Pemasaran dengan menerbitkan surat keputusan mengenai hal tersebut dengan demikian pengisian formulir kedalam surat order pengiriman dan faktur penjualan harus didasarkan pada informasi harga jual, syarat penjualan dan potongan penjualan yang ditetapkan oleh Direktur Pemasaran. e). Terjadinya piutang diotorisasi oleh fungsi penagihan dengan membubuhkan tanda tangan pada faktur penjualan (sebagai bukti telah diserahkan barang kepada perusahaan angkutan umum). Dengan membubuhkan tanda tangan otorisasi oleh bagian penagihan pada penjualan berarti bahwa: − Bagian pembelian telah memeriksa kelengkapan bukti pendukung copy surat order pengiriman yang ditandatangani oleh bagian pengiriman dan copy surat muat ditandatangani oleh perusahaan angkutan. − Bagian penagihan telah mencantumkan harga satuan barang yang dijual berdasarkan harga satuan yang tercantum dalam surat keputusan Direktur Pemasaran. − Bagian penagihan telah mendasarkan pencantuman informasi kuantitas barnag yang dikirim di dalam faktur penjualan berdasarkan kuantitas barnag yang tercantum dalam copy suart pengiriman barang dan surat muat (bill of lading). f). Pengiriman order dari pembeli dalam sistem penjualan tunai diotorisasi oleh fungsi penjualan dengan menggunakan formulir faktur penjualan tunai. Dengan faktur penjualan tunai yang telah diotorisasi oleh fungsi penjualan ini,


fungsi penerimaan kas dapat melakukan penerimaan kas dari pembeli dan fungsi penerimaan barang menyerahkan barang kepada pembeli. g). Penerimaan kas di otorisasi oleh fungsi penerimaan kas dengan cara membubuhkan “cap lunas”, pada faktur penjualan tunai dan menempel pita register kas pada faktur tersebut. Ini merupakan bukti telah diterimanya kas sebesar yang tercantum dalam dokumen tersebut oleh perusahaan. h). Penyerahan barang diotorisasi oleh fungsi pengiriman barnag dengan cara membubuhkan cap “sudah diterima” pada faktur penjualan tunai. Dalam system penjualan tunai penyerahan barnag kepada pembeli dilakukan dengan fungsi pengiriman setelah fungsi pengiriman menerima faktur penjualan tunai dibubuhi cap “lunas” dan dilampiri pita register kas dari fungsi penerimaan kas dari pembeli. Penyerahan barang kepada pembeli dibuktikan dengan membubuhkan cap “sudah diserahkan” pada faktur penjualan oleh fungsi pengiriman. i). Return penjualan diotorisasi oleh fungsi penjualan dengan membubuhkan tanda tangan otorisasi pada memo kredit. Dengan demikian jika terjadi pembatalan transaksi tersebut oleh pembeli, fungsi penerimaan barang dapat melaksanakan penerimaan barang yang dikembalikan oleh pembeli dalam transaksi return penjualan. j). Penghapusan piutang diotorisasi oleh Direktur Keuangan dengan dikeluarkan surat keputusan keuangan mengenai penghapusan piutang. Otorisasi diwujudkan dalam bentuk surat keputusan yang ditandatangani oleh DIrektur Keuangan atau Direktur Utama dan dilampirkan sebagai dokumen pendukung


bukti memorial yang merupakan dokumen sumber untuk pencatatan penghapusan piutang. Adapun prosedur pencatatan siklus pendapatan dalam perusahaan adalah sebagai berikut: 1. Pencatatan kedalam catatan akuntansi harus didasarkan atas dokumen sumber yang dilampiri dokumen pendukung yang lengkap. Dalam siklus pendapatan, pencatatan mutasi pendapatan harus didasarkan pada dokumen sumber dan pendukung seperti: − Pencatatan terjadinya penjualan kredit didasarkan atas faktur penjualan yang didukung oleh surat order pengiriman dan suart muat (bill of lading). − Pencatatan terjadinya penjualan tunai didasarkan atas faktur penjualan tunai yang didukung dengan pita register kas. − Pencatatan berkurangnya piutang karena return penjualan didasarkan atas memo kredit yang didukung dengan laporan penerimaan barang. − Pencatatan berkurangnya piutang karena pengahapusan piutang didasarkan atas bukti memorial yang didukung dengan surat keputusan Direktur Keuangan tentang penghapusan piutang. 2. Pencatatan edalam catatan akuntansi harus dilakukan oleh karyawan yang diberi wewenang untuk itu. Dengan cara ini maka tanggungjawab atas pengubahan catatam akuntansi dibebankan pada karyawan tertentu, sehingga tidak ada satupun perubahan data yang dicantumkan dakan catatan akuntansi yang tidak dipertanggungjawabkan.


Pratek yang sehat. 1. Penggunaan formulir bernomor urut cetak. Di dalam organisasi, setiap transaksi keuangan hanya akan terjadi jika telah mendapat otorisasi dari yang berwenang dibuktikan dengan bentuk tanda tangan pada formulir. Dengan demikian untuk mengawasi semua transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan dapat dilakukan dengan mengawasi penggunaan formulir yang dipakai sebagai media untuk otorisasi terjadinya suatu transaksi. Salah satu cara pengawasan formulir adalah dengan merancang formulir yang bernomor urut cetak untuk menciptakan praktek yang sehat, formulir penting yang digunakan perusahaan harus bernomor urut tercetak dan penggunaan nomor urut tersebut dipertanggungjawbakan oleh yang memiliki wewenang untuk menggunakan formulir tersebut. Oleh karena itu dalam siklus pendapatan formulir pokok berikut ini harus bernomor urut tercetak dan penggunaanya dipertanggungjawabkan oleh fungsi yang bersangkutan: − Surat order pengiriman − Faktur penjualan − Faktur penjualan tunai − Memo kredit − Bukti memorial 2. Jumlah kas yang diterima dari penjualan tunai yang disetor seluruhnya ke bank segera. Pengendalian intern yang baik mengharuskan setiap penerimaan kas harus disetor seluruhnya ke bank, agar jumlah penerimaan kas yang tercantum


dalam rekening Koran bank yang diterima perusahaan secara periodik dapat terus bertambah 3. Perhitungan saldo kas yang dilakukan secara periodik dan secara mendadak oleh fungsi penerimaan intern. Perhitungan kas yang dilakukan secara periodik oleh fungsi penerimaan kas memakai kas yang ada dua tangan untuk kepentingannya sendiri, begitu pula perhitungan kas secara mendadak oleh fungsi penerimaan intern akan mengurangi kesempatan bagi fungsi penerimaan kas untuk penyelewengan kas perusahaan. 4. Secara periodik fungsi pencatatan piutang mengirim pernyataan piutang (account receivable statement) kepada setiap debitur untuk menguji ketelitian catatan piutang yang diselenggarakan oleh bagian tersebut. Pratek yang sehat dapat diciptakan dengan cara pengecekan secara teori ketelitian catatan akuntansi yang diselenggarakan oleh pihak luar. Untuk mengecek ketelitian catatan piutang perusahaan, secara periodik fungsi catatan diharukan untuk membuat pernyataan piutang dan mengirimkan kepada debitur yang bersangkutan. Dengan cara ini data yang dicatat dalam kartu piutang dicek ketelitiannya oleh debitur yang bersangkutan. Sehingga pengiriman secara periodik pernyataa piutabf ubu akan menjamin ketelitian data akuntansi yang dicatat oleh perusahaan. 5. Secara periodik diadakan rekonsiliasi kartu piutang dengan rekening control piutang di dalam buku besar. Dalam perencanaan piutang yang ada dalam siklus pendapatan, dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar pencatatan piutang adalah


faktur penjualan, bukti kas masuk, memo kredit dan bukti memorial. Data dari dokumen ini dicatat melalui dua jalur yaitu: − Dicatat ke dalam jurnal dan kemudian diringkas ke dalam rekening control piutang pada buku besar. − Di catat dalam kartu piutang sebagai rincian rekening control piutang yang tercantum dalam buku besar. Dengan demikian untuk mengecek ketelitian data akuntansi yang dicatat dalam rekening control piutang dalam buku besar, pratek yang sehat mengharuskan pencatatan secara periodik diadakan rekonsiliasi antara buku besar pembantu piutang dengan rekening control piutang di dalam buku besar. Selain itu untuk membuktikan apakah unsur pengendalian intern dalam siklus pendapatan efektif atau tidak, akuntans melakukan pengujian kepatuhan sebagai berikut: − Pengujian untuk membuktikan adanya kepatuhan terhadap pengendalian intern. − Pengujian untuk membuktikan tingkat kepatuhan

terhadap pengendalian

intern.

B. Tinjauan Penelitian Terdahulu. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang pernah dilakukan pada pada perusahaaan perusahaan Koperasi Karyawan BUMN Pertamina UMPS I Medan, metode analisis yang digunakan dalam penelitian terdahulua adalah metode deskriptif dengan cara studi kasus suatu metode penelitian dengan jalan menggambarkan secara teoritis dengan tujuan pemecahan masalah dengan menganalisis, mengklasifikasi dan menginterprestasikannya dan kemudian menarik suatu kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian maka


diperoleh hasil bahwa pengendalian intern pendapatan dapat membantu perusahaan untuk mencapai rencana yang dibuat, tetapi pengendalian yang dilakukan oleh perusahaan masih kurang optimal sehingga rencana pendapatan belum dapat direalisasikan dengan baik.

C. Kerangka Konseptual Pengendalian

merupakan suatu bentuk kegiatan yang harus dilakukan

oleh manajemen perusahaan yang berguna agar kegiatan sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Dengan adanya pengendalian yang baik dalam perusahaan dan telah ditetapkan secara efektif dan efisien dengan faktor sumber daya manausia yang telah dipersiapkan. Berdasarkan fungsi dan proses pengendalian yang ada, pihak perusahaan dapat mengetahui gejala-gejala penyimpangan yang terjadi, sehingga dapat dilakukan tindakan pencegahan dan perbaikan sebelum hal tersebut menimbulkan kerugian yang membahayakan perusahaan. Pengendalian intern dilakukan untuk memberikan kepastian bahwa perencanaan telah dijalankan sesuai dengan yang dikehendaki, karena banyak usaha yang gagal disebabkan lemahnya pengendalian. Dalam menganalisis sistem pengendalian intern pendapatan perlu memperhatikan sistem yang telah dipakai karyawan yang mengoperasikannya. Analisa terhadap sistem pengendalian intern pendapatan memang perlu dilakukan guna mengetahui apakah sistem pengendalian yang diterapkan oleh perusahaan telah dijalankan dengan baik atau apakah terdapat penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh karyawan dan apakah sistem yang diterapkan oleh


perusahaan selama ini dapat dipertahankan atau perlu dilakukan perubahan agar penyimpangan dapat dihindari. Namun ada kalanya suatu sistem yang diterapkan oleh perusahaan sudah cukup baik tapi tidak dapat dijalankan. Hal ini bisa saja disebabkan karyawan yang mengoperasikan sistem tersebut tidak mampu mengoperasikan, karena itu hal-hal semacam ini juga harus diperhatikan dalam menganaliasa sistem. Dengan penerapan sistem pengendalian intern terhadap pendapatan di perusahaan diharapkan pihak manajemen dapat mengatisipasi sedini mungkin penyimpangan yang terjadi pada pendapatan perusahaan. Pengendalian intern pendapatan juga akan meminimalisasi penyimpangan yang tidak menguntungkan bagi perusahaan, Yang dapat dilihat pada gambar kerangka konseptual dibawah ini: Gambar 1 Kerangka Koseptual Pengendalian Intern Pendapatan

T

Unsur-unsur Pengendalian Intern

U J

1. 2. 3. 4. 5.

Lingkungan pengendalian Penafsiran risiko Informasi & komunikasi Aktivitas pengendalian Pemantauan

Penjualan Tunai & Penjualan Kredit

U A N

Pendapatan


BAB II TINJAUAN PUSTAKA. 1. Pengertian dan Tujuan Pengendalian Intern. perusahaan dapat dicapai dan penyelewengan dapat dihindari

Recommend Documents