BAB II LANDASAN KONSEP DAN TEORI ANALISIS
1.1 Telaah Hasil Penelitian Sebelumnya Ada pun penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini adalah pertama, penelitian
dilakukan oleh Andryano Febrian Bambar (2015) dalam skripsi
Program Studi S1 Destinasi Pariwisata berjudul “Perencanaan Fasilitas Pariwisata di Kampung Wae Rebo, Desa Satarlenda, Kabupaten Manggarai Tengah, Nusa Tenggara Timur”. Dari hasil penelitian menunjukkan pola kunjungan wisatawan dan perencanaan fasilitas pariwisata di Wae Rebo Desa Satar Lenda Kabupaten Manggarai Tengah, Provinsi NTT. Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian ini yaitu pada lokus penelitian, di Provinsi Nusa Tenggara Timur namun berbeda kabupaten. Perbedaan utama adalah fokus penelitian yaitu tentang kampung tradisional dan perencanaan sedangkan peneliti yang lakukan adalah berfokus kepada Peran dan Implementasi Strategi Pengembangan Pariwisata oleh Disbudpar Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi NTT. Kedua, penelitian skripsi D4 Pariwisata yang dilakukan oleh Agus Wikanatha yang berjudul “Peran Disparda Provinsi Bali dalam Recovery Pariwisata Pasca bom Bali” (2010) dengan hasil penelitian berupa kendalakendala yang dihadapi oleh Dinas Pariwisata Provinsi Bali dan langkah-langkah strategis yang diambil bersama pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota seBali, aparat keamanan, Bali Tourism Board (BTB), PHRI Provinsi Bali, Lembaga Adat dan Agama serta masyarakat.
1
Persamaan penelitian adalah kesamaan lokus kepada Dinas Pariwisata dan perbedaannya adalah pada substansi permasalahan, jika penelitian Agus Wikanatha adalah cenderung melihat upaya keluar dari krisis, sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus kepada peran dan implementasi strategi pengembangan Disbudpar Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ketiga penelitian oleh Yeremias Otmard Dewa dalam skripsi D4 Pariwisata Fakultas Pariwisata (2011) berjudul,”Pariwisata Kampung Tradisional Wogo di Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur (Kajian Sosial Budaya Terhadap Pengembangan Daya Tarik Wisata)”. Hasil penelitian Dewa menunjukkan belum optimalnya peran stakeholdersterutama Pemerintah Provinsi NTT dan Pemerintah Kabupaten Ngada dalam mengelola sumber daya pariwisata di wilayahnya, sehingga hampir semua sumber daya yang memiliki potensi pariwisata seperti kampung tradisional Wogo belum terkelola secara baik padahal wisatawan yang datang menunjukkan pujian dan masyarakat lokal sangat mendukung pengembangan kepariwisataan. Ada pun persamaan penelitian Dewa dengan penelitian yang akan dilakukan adalah kesamaan lokus yaitu Provinsi NTT namun berbeda kabupaten. Perbedaan mendasar lain adalah jika penelitian Dewa dilakukan pada kampung tradisional dengan fokus kepada sumber daya pariwisata dan pandangan wisatawan/masyarakat terhadap pengembangan pariwisata maka penelitian ini berfokus kepada peran dan implementasi strategi pengembangan pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2
2.2 Tinjauan Teori dan Konsep 2.2.1 Pariwisata Pariwisata hendaknya memperlihatkan anatomi dari gejala-gejala yang terdiri dari 3 unsur yaitu (Wahab dalam Yoeti, 1992) : a. Man artinya orang yang melakukan perjalanan wisata b. Space artinya daerah atau ruang lingkup tempat melakukan perjalanan c. Time artinya waktu yang digunakan selama dalam perjalanan dan tinggal di daerah tujuan wisata Berdasarkan 3 unsur diatas maka dapat disimpulkan bahwa pariwisata adalah suatu aktifitas yang dilakukan secara sadar dan mendapat pelayanan secara bergantian diantara orang-orang dalam suatu negara itu sendiri atau diluar negeri meliputi pendiaman orang-orang dari daerah lain (daerah tertentu, suatu negara atau benua) untuk sementara waktu dalam mencari kepuasan yang beranekaragam dan berbeda dengan apa saja yang dialami dimana ia memperoleh pekerjaan tetap (Yoeti, 1992). Tinjauan tentang konsep pariwisata relevan digunakan dalam penelitian ini sebagai pembatas dan penciri bahwa penelitian ini bukan masuk ke dalam ranah ilmu pemerintahan atau ilmu politik melainkan melihat fenomena peran dan implementasi strategi pengembangan yang dilaksanakan oleh Disbudpar Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi NTT dari perspektif ilmu pariwisata. 2.2.2 Teori Struktural Fungsional Teori Struktural fungsional dipandang relevan dalam penelitian ini untuk dapat melihat bagaimana struktur di Disbudpar Kab. Sumba Tengah, Provinsi NTT dapat berfungsi melaksanakan peran dan mengimplementasikan strategi
3
pengembangan pariwisata diwilayahnya. Menurut Sanderson (1993) strategi fungsionalisme
struktural
adalah
gagasan
tentang
kebutuhan-kebutuhan
masyarakat. Penganut teori ini mengadopsi sistem kerja biologis sebagai sistem sosial kehidupan individu dalam suatu masyarakat. Pemikiran fungsionalisme struktural sebagai suatu sistem seperti disampaikan Parson, menetapkan empat persyaratan fungsional yaitu : (1) setiap sistem harus menyesuaikan diri dengan lingkungannya, (2) setiap sistem harus memiliki suatu alat untuk memobilisasi sumber daya untuk mencapai tujuan, (3) setiap sistem harus mempertahankan koordinasi internal kesatuannya dan (4) setiap sistem harus mempertahankan dirinya sedapat mungkin dalam keadaan yang seimbang (equilibirium). Sebagai satu kesatuan secara struktural Disbudpar Kabupaten Sumba Tengah, dibawah hirarki Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Tengah. Pemda Kabupaten Sumba Tengah berada dibawah Provinsi NTT.Sehingga teori struktural fungsional tepat digunakan untuk dapat memahami peran Disbudpar Kabupaten Sumba Tengah dalam melaksanakan fungsinya dan bagaimana implementasi strategi pengembangan yang telah dilakukan dalam suatu organisasi pemerintahan yaitu Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Kabupaten Sumba, Provinsi Nusa Tenggara Timur. 2.2.3 Pembangunan Pembangunan adalah perubahan yang terencana oleh suatu badan atau organisasi sosial. Sebagai sebuah proses pembangunan meliputi banyak aspek seperti kajian akademis, penganggaran, kapasitas, kapabilitas, politik, sosial, budaya dan hukum. Tujuan pembangunan adalah untuk mencapai suatu target yang sebelumnya tidak atau belum tercapai. Sehingga jika pembangunan terwujud
4
diharapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan esensi dan sasaran pembangunan tersebut terutama masyarakat menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dalam penelitian ini konsep pembangunan difokuskan kepada sektor pariwisata di Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi NTT. Bagaimana Disbudpar Kabupaten
Sumba
Tengah,
Provinsi
NTT
mewujudkan
pembangunan
kepariwisataan akan dapat dilihat dengan aplikasi dari konsep pembangunan tersebut. 2.2.4 Peran Setiap manusia atau masyarakat memiliki status atau kedudukan dan peranan dalam menjalani kehidupan bermasyarakat dilingkungannya sendiri. Status merupakan posisi dalam sistem sosial, sedangkan peranan adalah pola perilaku yang terkait pada status tertentu. Peran adalah aspek dinamis dari status (kedudukan). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka individu tersebut menjalankan suatu peran. Peran lebih menunjukkan kepada fungsi penyesuaian diri, dan sebagai sebuah proses menentukan apa yang diperbuat seseorang bagi masyarakat serta di atur oleh norma-norma yang berlaku (Soekanto 1993). Terkait dengan teori struktural fungsional yang digunakan dalam penelitian ini, jelas peran sangat memberikan gambaran dan pemahaman tentang bagaimana Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur melaksanakan kinerjanya mulai dari pimpinan sampai kepada tingkat staf sesuai dengan Tupoksi masing-masing.
5
2.2.5 Impelementasi Impelementasi adalah suatu proses menjadikan suatu konsep yang tertuang dalam perencanaan untuk mencapai tujuan yang dimaksud suatu organisasi. Ketika konsep dan perencanaan masih sebatas pemikiran, kesepakatan maupun tertuang dalam peraturan maka implementasi adalah tindakan kongkret untuk merealisasikannya. Dalam penelitian ini konsep implementasi memiliki peran penting karena membantu penelitia melihat perencanaan yang dimiliki oleh Disbudpar Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi NTT dan bagaimana dilaksanakan sebagai suatu program. Sehingga akan terlihat jelas peran dan keaktifan dari instansi Disbudpar melakukan Tupoksinya. 2.2.6 Strategi Awal istilah strategi berasal dari bahasa Yunani strategos yang berarti jendral yang dalam arti sempit berarti seni kepemimpinan seorang jendral tempur (Matlof dalam Purwanto, 2012). Strategi adalah rencana yang disatukan, menyeluruh dan terpadu mengaitkan keunggulan strategi perusahaan dengan tantangan lingkungan serta dirancang untuk memastikan tujuan utama perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh suatu perusahaan (Lawrence R. Jauch dan W.F. Glueck dalam Purwanto, 2012). Mendukung konsep di atas, strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai (Stephanie K. Marrus, dalam Sukristono (1995), Husein, U, 2005). Secara khusus,strategi merupakan tindakan yang bersifat
6
incremental (senantiasa meningkat) dan terus-menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan. Dengan demikian, strategi hampir selalu dimulai dari apa yang dapat terjadi dan bukan dimulai dari apa yang terjadi. Terjadinya kecepatan inovasi pasar yang baru dan perubahan pola konsumen memerlukan kompetensi inti (core competencies). Perusahaan perlu mencari kompetensi inti di dalam bisnis yang dilakukan(Hamel dan Prahalad, 1995). Strategi dalam penelitian adalah cara atau upaya mewujudkan program kerja berkaitan dengan kemampuan, kelemahan, misi, tujuan, sasaran,
arah
kebijakan dan anggaran pendanaan di SKPD Disbudpar Kabupaten Sumba Tengah. Secara umum segala kegiatan mengacu kepada visi dan misi yang telah ditetapkan dan strategi sangat menentukan keberhasilan suatu misi untuk mencapai tujuan yang dimaksud dalam hal ini mencakup Bidang kebudayaan, Bidang Kesenian, Bidang Pemasaran dan Penyuluhan Pariwisata dan Bidang Pengembangan Produk Wisata di Kantor Disbudpar Kabupaten Sumba Tengah. 2.2.7 Pengembangan Pariwisata Menurut Sammeng (2001), Pengembangan adalah suatu bentuk evolusi dengan konotasi positif atau sekurang-kurangnya bermakna “ tidak jalan ditempat“. Pengembangan dikaitkan dengan dua hal yakni proses dan tingkat perkembangan sesuatu. Menurut Pearce dalam Sammeng (2001), lima konteks dan konotasi istilah pengembangan yaitu : 1. Pertumbuhan Ekonomi 2. Modernisasi 3. Pemerataan keadilan
7
4. Transformasi sosio ekonomi 5. Pengorganisasian kembali tata ruang Pengembangan kepariwisataan di Indonesia mencakup multi dimensi yaitu ekonomi, sosial budaya, politik, dan pelestarian lingkungan. Pengembangan wisata merupakan upaya memupuk rasa cinta tanah air dan bangsa, serta menanamkan jiwa, semangat dan nilai-nilai luhur bangsa dalam rangka lebih memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional dengan lebih meningkatkan kemudahan dalam memperoleh pelayanan kepariwisataan menurut Pendit (2006). Secara lebih khusus, aspek-aspek yang perlu diketahui dalam perencanaan dan pengembangan pariwisata adalah (Yoeti, 1999) : a. Karakteristik Wisatawan b. Fasilitas Transportasi c. Atraksi Wisata d. Fasilitas Pelayanan e. Informasi dan Promosi Aspek-aspek sepatutnya diidentifikasi sehingga akan memudahkan suatu daya tarik wisata menentukan product style. Penciptaan product style yang baik dalam pengembangan daya tarik wisata memiliki beberapa syarat yaitu (Yoeti, 1999) : a. Objek atau daya tarik wisata harus menarik untuk disajikan maupun dipelajari b. Mempunyai kekhususan dan berbeda dari objek atau daya tarik wisata lain c. Prasaranamenuju objek atau daya tarik wisata terpelihara dengan baik d. Tersedia fasilitas wisata
8
e. Dilengkapi dengan sarana akomodasi, telekomunikasi, transportasi dan sarana-sarana pendukung lainnya. Selanjutnya jika suatu daerah berkeinginan untuk mengembangkan pariwisata sebagai suatu industri maka perlu mengambil kebijaksanaan sebagai berikut : 1. Menentukan secara tegas suatu keputusan apa tujuan pengembangan pariwisata di daerah tersebut 2. Memberikan beberapa pertimbangan ditinjau dari segi ekonomi, apakah keuntungan dari pembangunan pariwisata akan baikbagi daerah di mana kegiatan kepariwisataan itu dikembangkan maupun bagi perekonomian secara keseluruhan 3. Bila telah sampai pada suatu kesimpulan bahwa pariwisata penting bagi suatu daerah maka dipersiapkan suatu studi tentang pengembangan yang akan diadakan berikutnya dengan memperhatikan pasar potensial yang diharapkan dari mana wisatawan akan datang. Supaya pengembangan pariwisata dapat berkelanjutan secara harmonis, disarankan harus sesuai dengan prinsip-prinsip sebagai berikut (Manuaba,1999) : 1. Harus ada proses perencanaan dan partisipasi masyarakat 2. Harus ada kepastian, adanya keseimbangan, adanya sasaran ekonomi, sosial budaya dan masyarakat 3. Hubungan antara pariwisata, lingkungan dan budaya harus dikelola sedemikian rupa sehingga lingkungan lestari untuk jangka panjang 4. Aktivitas pariwisata tidak boleh merusak sumber daya alam
9
5. Perkembangan pariwisata tidak boleh terlalu cepat, diawali dari skala kecil atau sedang 6. Lokasi pengembangan harus ada keharmonisan antara kebutuhan wisatawan, tempat dan masyarakat setempat 7. Keberhasilan daripada aktivitas tergantung pada keharmonisan antara pemerintah, masyarakat, dan pengelola industri pariwisata 8. Pendidikan yang mengarah kepada pengertian sosio-kultural pada setiap tingkat masyarakat yang berkaitan dengan aktivitas pariwisata termasuk juga perilaku wisatawan harus secara serius diorganisasikan. 9. Peraturan Perundang-undangan yang secara pasti melindungi budaya harus dikeluarkan dan dilaksanakan sekaligus merevitalisasikan 10. Investor dan wisatawan harus bisa menghormati kebiasaan norma dan nilai setempat, sedangkan hal-hal yang menimbulkan dampak negatif dihindari dan dampak positif dimanfaatkan Beberapa konsep pengembangan di atas dalam penelitian ini akan diaplikasikan untuk dapat melihat implementasi strategi pengembangan pariwisata, sehingga secara alamiah akan terlihat substansi apa dari strategi pengembangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sumba Tengah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang sulit diimplementasikan dan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk perbaikan strategi pengembangan pariwisata kedepan. 2.2.8 Birokrasi (Organisasi Pemerintahan) Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kashiko, 2006 dalam Jata, 2011), birokrasi didefinisikan sebagai system pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintahan merupakan sistem yang menjalankan wewenang dan
10
kekuatan serta kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu Negara atau bagian-bagiannya. J.B. Kristiadi (1994, dalam Sedana, 2010), mengatakan bahwa birokrasi merupakan struktur organisasi dari sector pemerintahan, yang memiliki ruang lingkup tugas-tugas yang luas serta memerlukan organisasi besar dengan sumber daya manusia yang besar pula jumlahnya dalam rangka menjalankan tugas Negara untuk memenuhi pencapaian tujuan yang ditentukan. Kartasapoetra (1994) mengatakan birokrasi adalah pelaksanaan perintah-perintah secara organisatoris yang harus dilaksanakan sedemikian rupa dan secara sepenuhnya pada pelaksanaan pemerintahan melalui instansi-instansi atau kantor-kantor. Rasyid (2000) dalam Labolo (2006) membagi tugas pemerintahan menjadi empat
bagian,
yaitu
fungsi
pelayanan
(public
service),
Pembangunan
(development), Pemberdayaan (empowering), dan pengaturan (regulation). Sementara itu Administrasi Negara (LAN,2010) memaparkan peran strategis birokrasi pemerintahan dalam mewujudkan visi misi bangsa, yaitu : 1. Perumusan kebijakan Negara/pemerintahan (melaksanakan peran atau fungsi regulasi). 2. Penyedia atau produsen dan penyalur barang dan jasa layanan pemerintah kepada masyarakat (melaksanakan peran atau fungsi pelayanan). 3. Pemberdayaan warga masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi melalui pembangunan diberbagai sektor (melaksanakan peran atau fungsi pemberdayaan).
11
4. Peran atau fungsi dan perlindungan masyarakat dari berbagai gangguan. 5. Peran atau fungsi pengelolaan asset atau kekayaan Negara. Ruang lingkup birokrasi dalam penelitian ini dibatasi pada tingkat kabupaten dalam hal ini Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur.Secara aplikatif Disbudpar Kabupaten Sumba Tengah tidak dapat lepas dari kaidah birokrasi secara umum sebagai sistem kinerja yang dianut di Indonesia.
12
