BAB II KEWENANGAN KOPERASI UNTUK MENJAMINKAN HAK MILIK ATAS NAMA ANGGOTA KOPERASI. 1. Hubungan Hukum Antara Koperasi dan Anggota Koperasi

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

BAB II KEWENANGAN KOPERASI UNTUK MENJAMINKAN HAK MILIK ATAS NAMA ANGGOTA KOPERASI

1. Hubungan Hukum Antara Koperasi dan Anggota Koperasi 1.1. Dasar Hukum Koperasi Rosdiana dan Nurhayati adalah dua di antara beberapa nasabah dari Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Ridho Mitra, koperasi yang dimaksud adalah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (UU No. 25 Tahun 1999), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi. Koperasi simpan pinjam adalah Koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha sebagaimana Pasal 1 angka 15 UU No. 25 Tahun 1999 bahwa Rosdiana dan Nurhayati adalah anggota dari koperasi tersebut. Dasar hukum koperasi pertama kali dijumpai dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945, kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam UU No. 17 Tahun 2012 dan pelaksanaannya diatur dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945 bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Perekonomian disusun 26

TESIS

KEDUDUKAN PEMILIK ...

LUKMANUL HAKIM


sebagai usaha bersama maksudnya adalah tata ekonomi yang memberikan kesempatan kepada seluruh rakyat untuk berpartisiasi sebagai pelaku ekonomi. Tata ekonomi yang dibangun adalah bukan tata ekonomi yang monopoli18 atau monopsoni19 atau oligopoli.20 Tata ekonomi yang dituntut konstitusi adalah tata ekonomi yang memberi peluang kepada seluruh rakyat atau warga negara untuk memiliki aset dalam ekonomi nasional. Tata ekonomi nasional adalah tata ekonomi yang membedakan secara tegas barang dan jasa mana yang harus diproduksi oleh pemerintah dan barang dan jasa mana yang harus diproduksi oleh sektor private. Mengenai bentuk kelembagaan ekonomi, walaupun dalam penjelasan Pasal 33 UUD 1945 dinterpretasikan sebagai bentuk koperasi, tetapi tentu harus menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan lingkungan. 1.2. Koperasi Sebagai Badan Hukum Koperasi berasal dari kata Ko-operasi. Ko berarti bersama dan operasi berarti bekerja. Jadi koperasi artinya bekerjasama.21 Menurut Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2012, koperasi adalah “badan hukum usaha yang didirikan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekuangan para

18

Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Th. 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5/1999). 19 Monopsoni, melarang pelaku usaha menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, Pasal 18 ayat (1) UU No. 5/1999. 20 Oligopoli, melarang pelaku usaha membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersamasama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, Pasal 4 ayat (1) UU No. 5/1999. 21 IGN. Sukamdiyo, Manajemen Koperasi Pasca undang-undang 25/1992, Erlangga, Jakarta, 1997, h. 5.

TESIS


LUKMANUL HAKIM


anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi”. Memperhatikan definisi koperasi, di dalamnya terkandung beberapa hal di antaranya: 1) Koperasi adalah badan hukum, secara teoritis maksudnya badan yang ada karena hukum, dan diperlukan keberadaannya sehingga disebut legal entity, oleh karena itu disebut artificial person atau manusia buatan, atau person in law atau legal person/rechtspersoon.22 Menurut Subekti, badan hukum merupakan badan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan Hakim.23 Badan hukum (rechts persoon) dalam pergaulan hidup masyarakat ialah subjek hukum. Subjek hukum tersebut salah satu di antaranya yaitu manusia dan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat oleh hukum yang diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban, di antaranya Perseroan Terbatas, Koperasi dan Yayasan. Sebagai subjek hukum (baik badan hukum publik maupun badan hukum privat), maka yang perlu diketahui yaitu apakah badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam hukum dapat bertindak seperti pendukung hak dan kewajiban lainnya yaitu manusia dalam hukum privat yang dapat bertindak sebagai penggugat maupun tergugat.

22

Rai Widjaja, Berbagai Peraturan dan Pelaksanaan di Bidang Usaha Hukum Perusahaan, Megapoin, Jakarta, 2000, h. 127. 23 Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 1991, h. 16.

TESIS


LUKMANUL HAKIM


Sebagai subjek hukum, tidak berbeda dengan manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban. Persoon untuk badan hukum sebagai istilah yuridis, diartikan sama dengan orang, yaitu manusia yang mempunyai kemampuan menjadi subjek dari hubungan-hubungan hukum, terutama manusia

artinya

manusia

yang

mempunyai

kepribadian.24

Manusia

mempunyai kepribadian, maka manusia merupakan suatu subjek hukum yang sempurna dalam menjalankan hak-hak dan kewajiban sebagai subjek hukum. Menurut Teori Fiksi bahwa sebenarnya menurut alam hanya manusia sebagai subjek hukum, tetapi orang menciptakan dalam bayangannya, badan hukum selaku subjek hukum diperhitungkan sama dengan manusia.25 2) Koperasi dapat didirikan oleh perseorang atau badan hukum koperasi. namun tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai koperasi yang didirikan oleh orang perseorangan dan oleh badan hukum koperasi, hanya disebutkan bahwa orang perseorangan hanya dapat mendirikan koperasi primer sesuai Pasal 1 angka 3 UU No. 17 Tahun 2012 bahwa Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang perseorangan, dan badan hukum koperasi hanya untuk koperasi sekunder sesuai dengan Pasal 1 angka 3 UU No. 17 Tahun 2012 bahwa Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan badan hukum Koperasi. Asas-asas koperasi, bahwa Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana Pasal 2 UU No. 17 Tahun 2012. Koperasi berdasar atas asas kekeluargaan sebagaimana Pasal 3 UU No. 17 Tahun 2012. 24

Chidir Ali, Badan Hukum, Alumni, Bandung, 1991, h. 19. Ibid., h. 32.

25

TESIS


LUKMANUL HAKIM


3) Adanya pemisahan keuangan antara para anggoranya sebagai modal. Di dalam koperasi terjadi pemisahan kekuangan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha di bidang ekonomi, sosial maupun budaya. Pemisahan keuangan para anggotanya dengan usaha koperasi merupakan salah satu ciri dari usaha yakni koperasi sebagai badan hukum memiliki harta kekayaan sendiri sebagai modal usaha terpisah dengan harta kekayaan para anggota koperasi. 4) Menjalankan usaha bersama para anggota di bidang ekonomi sosial, dan budaya sesuai dengan nilai. Usaha koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota, kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota Koperasi. Koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama di segala bidang kehidupan ekonomi rakyat sesuai dengan ketentuan Pasal 43 UU No. 17 Tahun 2012. Umumnya usaha koperasi meliputi simpanan adalah sejumlah uang yang disimpan oleh Anggota kepada Koperasi Simpan Pinjam, dengan memperoleh jasa dari Koperasi Simpan Pinjam sesuai perjanjian sebagaimana Pasal 1 angka 13 UU No. 17 Tahun 2012. Pinjaman adalah penyediaan uang oleh Koperasi Simpan Pinjam kepada Anggota sebagai peminjam berdasarkan perjanjian, mewajibkan peminjam melunasi dalam jangka waktu tertentu dan membayar jasa sebagaimana Pasal 1 angka 14 UU No. 17 Tahun 2012. Koperasi Simpan Pinjam adalah Koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha sebagaimana Pasal 1 angka 15 UU No. 17

TESIS


LUKMANUL HAKIM


Tahun 2012, dan Unit Simpan Pinjam adalah salah satu unit usaha Koperasi non-Koperasi Simpan Pinjam yang dilaksanakan secara konvensional atau syariah sebagaimana Pasal 1 angka 16 UU No. 17 Tahun 2012. Koperasi sebagai suatu usaha bersama harus mencerminkan ketentuanketentuan sebagaimana dalam kehidupan keluarga. Dalam suatu keluarga, segala sesuatu yang dikerjakan secara bersama-sama ditujukan untuk kepentingan bersama seluruh anggota keluarga. Usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ini biasanya disebut gotong royong. Gotong royong dalam pengertian kerja sama pada koperasi mempunyai pengertian yang luas, yaitu sebagai berikut:26 a. Gotong royong dalam lingkup organisasi, b. Bersifat terus menerus dan dinamis, c. Dalam bidang atau hubungan ekonomi, d. Dilaksanakan dengan terencana dan berkesinambungan. 5) Berdasarkan prinsip koperasi. Koperasi melaksanakan Prinsip Koperasi yang meliputi keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka. Koperasi merupakan organisasi swadaya dengan keanggotaan secara sukarela, terbuka bagi semua orang yang mampu dan membutuhkan memanfaatkan layanannya dan bersedia menerima tanggung jawab keanggotaan, tanpa diskriminasi atas dasar gender, sosial, ras, politik, atau agama.

pengawasan oleh anggota

diselenggarakan secara demokratis. Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi Koperasi. Koperasi merupakan organisasi demokratis yang 26

Andjar Pachta W., At. Al, Hukum Koperasi Indoensia, Pemahaman, Regulasi, Pendirian, dan Modal Usaha, Kencana Prenanda Media Group, Jakarta, 2008, h. 72.

TESIS


LUKMANUL HAKIM


diawasi dan dikendalikan oleh Anggotanya. Anggota berpartisipasi aktif dalam menentukan kebijakan dan membuat keputusan. Anggota yang ditunjuk sebagai wakil Koperasi dipilih dan bertanggung jawab kepada Anggota dalam rapat Anggota. Setiap Anggota memiliki hak suara yang sama, satu Anggota satu suara. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom, dan independen. Selain sebagai penyerta modal Koperasi, Anggota Koperasi sekaligus pengguna jasa atau pasar bagi koperasinya.27 Partisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi Koperasi merupakan sumber kekuatan utama bagi kemajuan Koperasi. Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Anggota, Pengawas, Pengurus,

dan

karyawannya, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan Koperasi. Koperasi merupakan organisasi otonom dan swadaya yang diawasi dan dikendalikan oleh Anggota. Jika Koperasi mengadakan perjanjian dengan organisasi lain, termasuk Pemerintah atau menambah modal dari sumber lain, mereka melakukan hal itu atas dasar syarat yang menjamin tetap terselenggaranya pengawasan dan pengendalian demokratis oleh Anggotanya dan tetap tegaknya otonomi Koperasi. Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat Gerakan Koperasi, dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional; dan Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh Anggota. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi

27

Ibid.

TESIS


LUKMANUL HAKIM


Anggota, Pengawas, Pengurus, dan karyawan dimaksudkan agar mereka dapat memberikan sumbangan secara efektif bagi perkembangan Koperasi. Pemberian informasi pada masyarakat, khususnya generasi muda dan pemuka masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan Koperasi adalah sangat prinsipil. Prinsip Koperasi menjadi sumber inspirasi dan menjiwai secara keseluruhan organisasi dan kegiatan usaha Koperasi sesuai dengan maksud dan tujuan pendiriannya sebagaimana Pasal 6 UU No. 17 Tahun 2012 beserta penjelasannya. Koperasi sebagai usaha bersama mempunyai ciri-ciri, di antaranya adalah untuk meningkatkan ekonomi anggotanya pada umumnya memiliki mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:28 a. Adalah suatu badan usaha yang pada dasarnya untuk mencapai suatu tujuan memperoleh keuntungan ekonomis. Oleh karena itu koperasi diberi peluang pula untuk bergerak di segala sektor perekonomian, dimana saja, dengan mempertimbangkan kelayakan usaha. b. Tujuannya harus berkaitan langsung dengan kepentingan anggota, untuk meningkatkan usaha koperasi harus dilakukan secara produktif, efektif, efisien, sehingga mampu mewujudkan pelayanan usaha yang dapat meningkatkan nilai tambah dan manfaat sebesar-besarnya kepada anggota. c. Keanggotaan koperasi bersifat sukarela tidak boleh dipaksakan oleh siapapun dan bersifat terbuka, yang berarti tidak ada pembatasan ataupun diskriminasi dalam bentuk apapun juga. d. Pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota yang memegang serta melaksanakan kekuasaan tertingi dalam koperasi. Karena pada dasarnya anggota koperasi adalah pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi. e. Pembagian pendapatan atau sisa hasil usaha dalam koperasi ditentukan berdasar pertimbangan jasa usaha anggota kepada koperasi, dan balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada para anggota adalah terbatas. Artinya tidak melebihi suku buga yang berlaku di pasar dan tidak sematamata didasarkan atas besarnya modal yang diberikan. f. Koperasi berprinsip mandiri. Ini mengandung arti bahwa koperasi dapat berdiri sendiri tanpa tergantung dari pihak lain, memiliki kebebasan yang 28

Ibid.

TESIS


LUKMANUL HAKIM


bertanggungjawab, memiliki otonomi, swadaya, berani mempertanggung jawabkan perbuatan sendiri dan keinginan mengelola diri sendiri.29 Salah satu ciri koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota. Perihal ciri-ciri koperasi dapat dilihat dari: 1) segi pelakunya, 2) segi tujuannya dan 3) segi hubungannya dengan Negara.30 Dilihat dari segi pelakunya, koperasi adalah organisasi ekonomi yang beranggotakan orang-orang yang pada umumnya memiliki kemampuan ekonomi terbatas. Orang-orang yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas ini secara sukarela menyatukan dirinya dalam koperasi, sebagai upaya untuk memperbaiki kondisi ekonomi mereka. Dengan latar belakang seperti itu, dapat disaksikan bahwa koperasi pada dasaranya adalah suatu bentuk perusahaan alternative, yang didirikan oleh warga masyarakat berekonomi lemah, yang karena keterbatasan ekonominya, tidak mampu melibatkanb diri dalam kerjasama ekonomi melalui bentuk-bentuk perusahaan selain koperasi.31 Dilihat dari tujuannya, tujuan didirikan koperasi pada dasarnya adalah untuk memperjuangkan kepentingan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi para anggotanya. Karena anggota koperasi secara keseluruhan terdiri dari warga kelompok masyarakat yang berbeda-beda, maka tujuan koperasi secara khusus akan ditentukan oleh permasalahan ekonomi yang dihadapi para anggotanya. Tujuan koperasi konsumsi misalnya, adalah untuk menyediakan kebutuhan pokok para anggotanya. Para anggota koperasi ini secara sadar menyatukan diri dalam koperasi agar mereka dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari itu dengan harga 29

Ibid Muhammad Firdaus, Agus Edhi Susanto, Perkoperasian Sejarah, Teori, dan Praktek, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, h. 53. 31 Ibid., h. 54 30

TESIS


LUKMANUL HAKIM


yang terjangkau.32 Menurut Pasal 4 UU No. 17 Tahun 2012 bahwa Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan. Dilihat dari hubungannya dengan Negara. Koperasi sebagai salah satu pelaku ekonomi33 peranan koperasi dalam perekonomian suatu Negara akan sangat ditentukan oleh sistem perekonomian dan sistem politik yang dianut oleh Negara yang bersangkutan,34 meskipun demikian setidaknya eksistensi dari koperasi telah kokoh, karena dilindungi oleh landasan kuat dengan diaturnya dalam UUD 1945. Koperasi di banyak Negara, dapat dilihat bahwa keberadaan koperasi pada umumnya sangat besar manfaatnya bagi perkembangan perekonomian Negara-negara tersebut. Koperasi dari segi historis maupun dari segi ekoniomis, dari segi historis koperasi hampir selalu merupakan organisasi ekonomi yang mengakar pada masyarakat lapisan bawah. Sedangkan dari segi ekonomis, keberadaan koperasi sudah dapat dipastikan akan sangat membantu pemerintah dalam usahanya mewujudkan perekonomian yang adil, sebab itu pada kebanyakan masalah tertentu, perkembangan koperasi biasanya sangat didukung oleh pemerintah. Di bidang keanggotaan, Undang - Undang ini memuat ketentuan yang secara jelas menerapkan prinsip Koperasi di bidang keanggotaan, yaitu bahwa keanggotaan Koperasi bersifat sukarela dan terbuka, satu orang satu suara, 32

Ibid., h. 55 Implementasi dari ketentuan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945, bahwa Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan 34 Andjar Pachta W., et. all, Op. Cit., h. 74. 33

TESIS


LUKMANUL HAKIM


pengawasan Koperasi oleh Anggota, dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi Koperasi. Dengan perkataan lain hakikat koperasi bukan ditentukan oleh nama yang disandangnya atau hak badan hukum yang diperolehnya dari pemerintah, akan tetapi apakah asas dan prinsip-prinsipnya sudah merupakan realita-realitas hidup dalam kegiatan maupun tingkah laku koperasi dan anggotanya35. Memperhatikan uraian sebagaimana tersebut di atas berkaitan dengan ciriciri atau karakteristik koperasi dapat dijelaskan bahwa karakteristik koperasi yaitu merupakan sebuah perkumpulan dari orang-orang yang mempunyai tujuan bersama untuk bekerja sama dalam memperbaiki dan meningkatkan taraf kemampuan mereka di bindang ekonomi dan perekonomian. Secara harfiah dalam kalimat tersebut kita menemukan empat unsur-unsur penting yaitu adanya orangorang, kemudian berkumpul dalam sebuah perkumpulan, mempunyai tujuan yangs ama dengan bekerja sama, di dalam bidang kesejahteraan ekonomi. Apabila empat unsur tersebut kita pandang secara holistik, maka tidak ada penekanan hanya terhadap salah satu unsur saja; semua unsur punya kedudukan yang sama dan fungsional. Sehingga, dalam mengembangkan koperasi di masa depan hal tersebut harus diberi fungsi yang sejajar. Menyejajarkan empat unsur di atas tidak akan menghilangkan karakteristik koprasi yang meripakan sebuah kimpulan dari orang-orang. Semua organisasi pada dasarnya adalah merupakan sebuah perkumpulan dari orang-orang, termasuk organisasi perusahaan, apakah berbentuk Perseroan Terbatas, Firma, CV, maupun Koperasi. Tujuan dari semua organisasi 35

Koermen, Manajemen Koperasi Terapan: Serial Praktis Pengetahuan. Dasar Koperasi, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2003, h. 46.

TESIS


LUKMANUL HAKIM


perusahaan itu juga sama, yaitu merupakan wadah untuk menjalankan aktivitas di bidang kegiatan ekonomi. Masalahnya adanya penekanan terhadap karakter khusus koperasi sebagai sebuah perkumpulan orang-orang, harus dibaca secara holistik tadi. Sehingga, unsur modal menjadi sama penting fungsinya dengan orang-orang yang berkumpul dalam sebuah koperasi itu; dengan demikian, kalimat yang disusun untuk mendefinisikan koperasi dapat berbunyi menjadi: ”... orang-orang yang membentuk sebuah perkumpulan untuk tujuanyang sama dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan ekonomi mereka, dengan cara bekerja sama dalam mengumpulkan modal untuk dapat menjalankan usaha dalam bentuk koperasi”. Jadi, sejak awal sebuah koperasi menjalankan usahanya, para pengurus dan para anggota koperasi secara sadar harus dan wajib memanfaatkan dan menggunakan jasa atau produk yang dihasilkan oleh koperasi mereka sendiri. Dengan keterlibatan mereka secara langsung dalam setiap kegiatan koperasi merupakan salah satu cara utama untuk ikut memajukan usaha koperasi dalam memupuk modal. Koperasi bersifat kerja sama antara orang-orang yang masuk golongan kurang mampu dalam hal kekayaan (kleine luiden) yang ingin meringankan beban hidup atau beban kerja. Persamaan dengan bentuk usaha lain adalah sama-sama mengejar suatu keuntugnan kebendaan (stoffelijk woordeel). Perbedaannya adalah bahwa biasanya koperasi didirikan oleh orang-orang yang benar-benar memerlukan sekali kerja sama ini untuk mencapai suatu tujuan, sedangkan orangorang yang mendirikan bentuk usaha lain sebenarnya masing-masing dapat mencapai tujuan yang dikehendaki dengan mendapat cukup keuntungan, tetapi

TESIS


LUKMANUL HAKIM


mereka ingin memperbesar keuntungan itu.36 Maka biasanya perkumpulan koperasi terdiri dari agak banyak peserta, sedang bentuk usaha lain sering didirikan hanya oleh dua atau tiga orang saja, yang masing-masing sudah cukup kaya, sedangkan sifat koperasi ialah bahwa para peserta masing-masing tidak kaya. Perihal sifat koperasi dijelaskan dalam penjelasan umum UU No. 17 Tahun 2012, bahwa di bidang keanggotaan, Undang-Undang ini memuat ketentuan yang secara jelas menerapkan prinsip Koperasi di bidang keanggotaan, yaitu bahwa keanggotaan Koperasi bersifat sukarela dan terbuka, satu orang satu suara, pengawasan Koperasi oleh Anggota, dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi Koperasi. Ketentuan mengenai perangkat organisasi Koperasi memuat adanya Pengawas dan Pengurus yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Pengawas bertugas memberi nasihat kepada Pengurus dan melakukan pengawasan terhadap kinerja Pengurus, sedangkan Pengurus bertugas mengelola Koperasi. Ketentuan mengenai tugas dan wewenang Pengawas dan Pengurus disusun agar Pengawas dan Pengurus bekerja secara profesional.37 Koperasi dibentuk untuk unsur sosial, bahwa koperasi merupakan suatu sistem dan sebagaimana diketahui sistem itu merupakan himpunan komponenkomponen atau bagian yang saling berkaitan yang secara bersama-sama berfungsi mencapai tujuan.38 Tujuan yang dimaksud adalah tujuan ekonomi atau dengan kata lain bahwa koprasi harus berdasarkan atas motif ekonomi atau mencari keuntungan, sedangkan bagian-bagian yang saling berkaitan tersebut merupakan 36

Andjar Pachta W., At. Al, Op. Cit., h. 76. Penjelasan Umum UU No.l 17 Tahun 2012 38 Muhammad Firdaus, Agus Edhi Susanto, Op. Cit., h. 74. 37

TESIS


LUKMANUL HAKIM


unsur-unsur ekonomi seperti igunakannya sistem pembukuan yang baku, diadakannya pemeriksaan secara periodik, adanya cadangan, dan sebagainya. Sedangkan unsur sosial, bukan dalam arti kedermawanan (Philantropis), tetapi lebih untuk menerangkan kedudukan anggota dalam organisasi, hubungan antarsesama anggota dan hubungan anggota dengan pengurus. Juga unsur sosial ditemkan dalam cara koperasi yang demokratis, kesamaan derajat, kebebasan keluar masuk anggota, calon anggota, persaudaraan, pembagian sisa hasil usaha kepada anggota secara proporsional dengan jasanya, serta menolong diri sendiri.39 Hal ini berarti bahwa Rosdiana dan Nurhayati sebagai anggota koperasi Simpan Pinjam (KSP) Ridho Mitra untuk tujuan untuk mendapatkan kesejahteraan melalui menjadi anggota koperasi tersebut. Pasal 3 UU No. 17 Tahun 2012 dikatakan bahwa: “Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945”. Dari Pasal 3 UU No. 17 Tahun 2012 di atas jelas, bahwa koperasi hendak memajukan kesejahteraan anggota terlebih dahulu, dan sekiranya nanti mempunyai kelebihan kemampuan, maka usaha tersebut diperluas ke masyarakat di sekitarnya. Oleh karena, para anggota koperasi pada dasarnya juga merupakan anggota masyarakat, maka dengan jalan ini secara bertahap koperasi ikut berperan meninngkatkan taraf hidup masyarakat.40 Memperhatikan ciri dan tujuan pendirian koperasi, maka keberadaan 39

Ibid. h. 74. Andjar Pachta W., At. Al, Op. Cit., h. 78

40

TESIS


LUKMANUL HAKIM


koperasi berbeda dengan bentuk usaha lainnya. Perbedaan antara koperasi dengan bentuk perusahaan lainnya. Perbedaan yang ada semata-mata ada pada tujuan dibentuknya koperasi atau usaha lainnya yakni mencari keuntungan, yang dapat dilihat dari beberapa segi sebagai berikut:41 1) Segi tujuan pendiriannya. Koperasi didirikan oleh para anggotanya atas dasar kesamaan cita-cita, serta atas dasar kesamaan hak dan kewajiban di antara para anggotanya. Tujuan pendirian koperasi adalah untuk menyelenggarakan usaha bersama guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi para anggotanya. Dengan demikian, dalam melaksanakan usahanya, yang diutamakan oleh koperasi adalah peningkatan kesejahteraan anggotanya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Tujuan pendirian perusahaan selain koperasi adalam untuk mengorganisasikan modal dan sumber daya lainnya dalam melakukan suatu usaha tertentu, dengan menekankan pada upaya pengelolaan modal dan sumber daya untuk menghasilkan barang dan jasa dengan memperoleh keuntungan yang sebesar-besanya. Dengan demikikan, prestasi perusahaan bukan koperasi pada umumnya diukur dari segi jumlah keuntungan yang diperolehnya, bukan atas dasar peningkatan kesejahteraan ekonomi karyawannya atau atas dasar peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat sekitarnya. 2) Dilihat dari keanggotannya. Koperasi beranggotakan orang-orang yang bergabung dengan menyerahkan sumbangan modal dalam bentuk simpanan pokok. Sumbangan ini adalah bagian modal koperasi secara keseluruhan yang akan digunakan dalam membiayai kegiatan usahanya. Jumlah simpanan yang harus dibayar oleh masing-masing anggota koperasi besarnya sama dan tidak mempengaruhi kedudukan relative seorang anggota terhadap anggota lainnya. Koperasi adalah organisasi sekonomi yang lebih mengutamakan orang-orang dibandingkan dengan modal. Hubungan antara koperasi dengan para anggotanya bersifat langsung. Dalam arti semua anggota terdaftar namanya dalam catatan administrasi koperasi tanpa kecuali dan keanggotaan koperasi tidak boleh dipindahtangankan kepada orang lain. Selain itu para anggota mempunyai kesempatan yang sama untuk melibatkan diri secara aktif dalam pengelolaan dan pengawasan usaha koperasi. Perusahaan selain koperasi, hubungan antara kegiatan perusahaan dengan para penyerta modal (pemegang saham) sifatnya tidak langsung dan tidak jelas, karena memang secara konsepsional dan hukum ada pemisahan yang tegas antara fungsi pemilikan dan fungsi manajerial. Kepentingan para pemegang saham dikur berdasarkan jumlah relatif pemilikan saham, sehingga orang yang memiliki saham dalam jumlah yang lebih besar akan 41

Muhammad Firdaus, Agus Edhi Susanto, Op. Cit., h. 80

TESIS


LUKMANUL HAKIM


mempunyai posisi yang lebih kuat dalam memberikan suara pada saar berlangsungnya RUPS. Selain itu pencatatan nama penyerta modal bukan sesuatu yang penting dalam suatu perusahaan karena sangat besar kemungkinan seorang penyerta modal saham mengalihkan kepemilikannya kepada orang lain melalui pasar modal. Jadi dapat dimengerti perbedaan kepentingan antara menjadi anggota (penyerta modal) koperasi deengan menjadi penyerta modal perusahaan. Keanggotaan koperasi melekat pada masing-masing anggota yang bersangkutan. Sedangkan keanggotaan dalam perusahaan yang tidak berbentuk koperasi biasanya dapat dipindahtangankan. 3. Dilihat dari permodalannya, koperasi melakukan usaha dengan modal awal koperasi yang diperoleh dari simpanan pokok para anggotanya. Selain itu koperasi bisa juga memanfaatkan sumber-sumber modal lain, baik dari dalam maupun dari luar koperasi, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sebagai misal adalah dalam bentuk pinjaman anggota, pinjaman bank, menerbitkan surat utang (obligasi) dan lain-lain. Dengan demikian, modal koperasi akan selalu berubah-ubah tergantung pada mutasi keluar masuk para anggotanya. Modal awal perusahaan (terutama yang berbentuk perseroan), berasal dari penyertaan pertama yang dilakukan oleh para pemiliknya. Jumlah modal perusahaan telah ditetapkan pada saat awal pendiriannya. Jumlah itu tidak bisa berubah kecuali jika dikehendaki adanya perubahan pada akta pendirian. Jumlah modal awal yang ditetapkan disebut dengan modal statutair. Dalam perjalanannya, perusahaan perseroan dapat menambah modalnya dengan menjual sebagian sahamnya kepada masyarakat melalui pasar modal. Namun demikian karena tidak semua modal statutair ini dijual kepada masyarakat, maka dalam neraca perseroan dikenal adanya modal ditempatkan, modal telah disetor dan modal dalam portepel. 4. Dilihat dari pemegang kekuasaan tertinggi. Kekuasaan tertinggi dalam koperasi terletak di tangan rapat anggota. Dalam rapat anggota ini, masing-masing anggota koperasi mempunyai hak dan kedudukan yang sama untuk mengemukakan pendapatnya dalam perumusan kebijakankebijakan penting yang akan ditempuh oleh koperasi. Kebijakan yang ditetapkan oleh rapat anggota harus dilaksanakan oleh pengurus koperasi dan harus dipertanggungjawabkan secara periodic. Kekuasaan tertinggi pada perusahaan ada di tangan penyerta modal (pemegang saham). Dengan demikian jumlah pemilikan saham akan sangat menentukan dominasi pemegang saham dalam menentukan kebijakan yang dijalankan oleh manajemen perusahaan. Sesuai dengan proporsi pemilikannya dalam perusahaannya maka dikenal adanya pemegang saham mayoritas sebagai penyerta modal sangat besar pengaruhnya terhadap perusahaan, dan pemegang saham minoritas yang dalam banyak hal selalu dikorbankan untuk memenuhi keinginan pemegang saham mayoritas. 5. Dilihat dari pembagian keuntungan. Koperasi tidak menggunakan istilah keuntungan untuk menunjukkan selisih antara penghasilan yang diterima selama periode tertentu dengan pengorbanan yang dikeluarkan untuk

TESIS


LUKMANUL HAKIM


memperoleh penghasilan. Selisih ini dalam koperasi dikenal sebagai sisa hasil usaha (SHU) setelah dikurangi dengan biaya-biaya tertentu, akan dibagikan kepada para anggota sesuai dengan perimbangan jasanya masing-masing. Jasa anggota diukur berdasarkan jumlah kontribusi masing-masing terhadap pembentukan SHU. Ukuran kontribusi yang digunakan adalah jumlah transaksi pembelian anggota kepada koperasi selama periode tertentu. Pembagian keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan ditentukan berdasarkan jumlah pemilikan saham oleh masingmasing pemegangnya. Para pemegang saham dalam jumlah yang besar akan mendapatkan bagian yang besar, sedangkan pemegang saham minoritas sudah tentu hanya akan mendapatkan sebagian kecil dari keuntungan perusahaan. Dalam praktik pemegang saham perusahaan mungkin juga tidak mendapatkan bagian keuntungan apabila hal ini memang dikehendaki oleh pemegang saham mayoritas. Kenyataan ini bisa terjadi seandainya berdasarkan pertimbangan financial tertentu, perusahaan bermaksud melakukan investasi yang memerlukan dana cukup besar, bagi perkembangan usaha di masa yang akan dating. Dalam situasi seperti ikni keuntungan yang diperoleh tidak dibagikan kepada pemegang saham, tetapi ditahan untuk pengembangan perusahaan. 1.3. Keanggotaan Koperasi Anggota Koperasi diatur dalam Bab V tentang Keanggotaan, namun tidak dijelaskan tentang definisi keanggotaan. Pada Pasal 1 angka 9 UU No. 17 Tahun 2012 disebutkan bahwa ”Sertifikat Modal Koperasi adalah bukti penyertaan Anggota Koperasi dalam modal Koperasi”, yang berarti bahwa anggota koperasi sebagai penyerta modal koperasi dan kepadanya diberikan bukti sebagai penyerta modal berupa sertipikat. Anggota koperasi bukan hanya sebagai penyerta modal koperasi melainkan sekaligus juga sebagai pengguna jasa koperasi. Anggota sebagai penyerta modal yang dimaksud adalah pemilikan anggota atas badan usaha koperasi dengan tanggung jawab terbatas sebesar modal yang disetor Anggota. Anggota sebagai pengguna jasa koperasi yang dimaksud adalah penggunaan atau pengambilan manfaat ekonomi dari pelayanan yang disediakan oleh Koperasi sebagaimana Pasal 26 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2012 beserta

TESIS


LUKMANUL HAKIM


penjelasannya. Keanggotaan Koperasi dicatat dalam buku daftar Anggota. Keanggotaan Koperasi bersifat terbuka bagi semua yang bisa dan mampu menggunakan jasa Koperasi dan bersedia menerima tanggung jawab keanggotaan sesuai dengan Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 17 Tahun 2012. Anggota koperasi sebagai penyerta modal koperasi dengan menyetorkan modal penyertaan dengan diberi bukti pemilikan berupa sertipikat modal koperasi, selaku

anggota

mendapatkan

manfaat

dari

usaha

jasa

koperasi

dan

keanggotaannya dicatat dalam buku daftar daftar anggota. Perihal anggota koperasi berifat terbuka dalam arti semua orang atau badan hukum koperasi yang mampu menggunakan jasa koperasi dan bersedia menerima tanggung jawab keanggotaan. Koperasi dibedakan antara koperasi primer dan koperasi sekunder. Anggota koperasi primer merupakan orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum, mempunyai kesamaan kepentingan ekonomi, bersedia menggunakan jasa Koperasi, dan memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Kesamaan kepentingan ekonomi yang dimaksud adalah kesamaan dalam hal kegiatan usaha, produksi, distribusi, dan pekerjaan atau profesi. Kesamaan kepentingan ekonomi sangat terkait dengan latar belakang jenis Koperasi, yaitu Koperasi Konsumen, Koperasi Produsen, Koperasi Jasa, dan Koperasi Simpan Pinjam. Anggota Koperasi Sekunder merupakan Koperasi yang mempunyai kesamaan kepentingan ekonomi dan memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan Pasal 27 UU No. 17 Tahun 2012.

TESIS


LUKMANUL HAKIM


Keanggotaan Koperasi dapat diperoleh atau diakhiri setelah persyaratan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dipenuhi sebagaimana Pasal 28 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2012. Anggaran dasar koperasi sebagai persyaratan pendirian koperasi di antaranya tercantum dalam akta pendirian. Akta pendirian koperasi memuat anggaran dasar dan keterangan yang berkaitan dengan pendirian Koperasi sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2012. Anggaran dasar koperasi sekurang-kurangnya memuat nama dan tempat kedudukan; wilayah keanggotaan; tujuan, kegiatan usaha, dan jenis Koperasi; jangka waktu berdirinya Koperasi; ketentuan mengenai modal Koperasi; tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian Pengawas dan Pengurus; hak dan kewajiban Anggota, Pengawas, dan Pengurus; ketentuan mengenai syarat keanggotaan; ketentuan mengenai Rapat Anggota; ketentuan mengenai penggunaan Selisih Hasil Usaha; ketentuan mengenai perubahan Anggaran Dasar; ketentuan mengenai pembubaran; ketentuan mengenai sanksi; dan

ketentuan mengenai

tanggungan Anggota sebagaimana Pasal 16 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2012. Keanggotaan Koperasi tidak dapat dipindahtangankan karena salah satu dasar keanggotaan Koperasi adalah kepentingan ekonomi yang melekat pada Anggota yang bersangkutan sesuai dengan Pasal 28 UU No. 17 Tahun 2012. Keanggotaan koperasi tidak dapat dialihkan dengan alasan bahwa bahwa koperasi bertujuan untuk meningkatkan ekonomi anggota, sehingga tujuan tersebut melekat pada anggota koperasi. Setiap anggota koperasi sebagai penyerta modal dan pemanfaat jasa koperasi mempunyai kewajiban yakni mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran

TESIS


LUKMANUL HAKIM


Rumah Tangga, dan keputusan Rapat Anggota; berpartisipasi aktif dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh Koperasi. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh Koperasi merupakan hak Anggota untuk memanfaatkan

jasa

pelayanan

Koperasi

sesuai

dengan

kebutuhannya.

Mengembangkan dan memelihara nilai yang mendasari kegiatan koperasi yaitu kekeluargaan. Mengembangkan dan memelihara nilai yang dimaksud adalah mengusahakan pengamalan nilai-nilai, peningkatan oleh Anggota, dan penerapan dalam kegiatan Koperasi. Di samping itu, Anggota berkewajiban menjaga agar tidak terjadi pengikisan nilai di dalam Koperasi serta mengusahakan dan menjaga agar nilai dan prinsip Koperasi dipatuhi dan dijalankan. Menolong diri sendiri; bertanggung jawab; demokrasi; persamaan; berkeadilan; dan kemandirian. Nilai yang diyakini Anggota Koperasi yaitu kejujuran; keterbukaan; tanggung jawab; dan

kepedulian terhadap orang lain sebagaimana Pasal 29 ayat (1) beserta

penjelasannya jo Pasal 5 UU No. 17 Tahun 2012. Anggota mempunyai hak menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam Rapat Anggota; mengemukakan pendapat atau saran kepada Pengurus di luar Rapat Anggota baik diminta atau tidak; memilih dan/atau dipilih menjadi Pengawas atau Pengurus; meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar; memanfaatkan jasa yang disediakan oleh Koperasi; mendapat keterangan mengenai perkembangan Koperasi sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar; dan mendapatkan Selisih Hasil Usaha Koperasi dan kekayaan sisa hasil penyelesaian Koperasi. Agar Anggota memanfaatkan jasa yang disediakan oleh Koperasi maka Koperasi wajib mengetahui apa yang menjadi kebutuhan

TESIS


LUKMANUL HAKIM


Anggotanya, sehingga terdapat kesesuaian antara apa yang disediakan sebagai bentuk pelayanan Koperasi dengan apa yang dibutuhkan oleh Anggota. Keterangan mengenai perkembangan Koperasi antara lain berupa perkembangan tentang kekayaan Koperasi, utang Koperasi, dan kekayaan modal Anggota. Selisih Hasil Usaha merupakan hak Anggota yang diperoleh berdasarkan besarnya transaksi Anggota dan kepemilikan Sertifikat Modal Koperasi sebagaimana Pasal 29 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2012 beserta penjelasannya. Anggota koperasi mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 UU No. 17 Tahun 2012 disertai dengan suatu sanksi terhadap anggota koperasi yang tidak memenuhi kewajibannya. Perihal sanksi terhadap anggota koperasi yang tidak memenuhi kewajibannya berupa teguran tertulis paling banyak 2 (dua) kali; dan/atau pencabutan status keanggotaan. Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi diatur dalam Anggaran Dasar sebagaimana Pasal 30 UU No. 17 Tahun 2012. Memperhatikan uraian sebagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa Rosdiana dan Nurhayati adalah dua di antara beberapa nasabah dari Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Ridho Mitra, sehingga termasuk organ koperasi melalui Rapat Anggota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi yang kekuasaannya tidak dimiliki oleh pengawas, maupun pengurus koperasi. Hubungan antara koperasi Simpan Pinjam Ridho Mitra dengan Rosdiana dan Nurhayati selaku anggota koperasi adalah hubungan antara koperasi dengan penyerta modal dan sekaligus sebagai pengguna jasa usaha koperasi. Anggota koperasi sebagai penyerta modal koperasi dengan bukti sertipikat keanggotaan

TESIS


LUKMANUL HAKIM


koperasi dengan hak dan kewajibannya. Di antara hak anggota koperasi adalah memanfaatkan jasa pelayanan koperasi sesuai dengan kebutuhannya. Sedangkan kewajiban anggota koperasi adalah yakni mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan keputusan Rapat Anggota; berpartisipasi aktif dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh Koperasi. 2. Kewenangan Menjaminkan Obyek Jaminan Sebagaimana dikemukakan oleh Trisadini Prasastinah Usanti42 bahwa menyadari kelemahan pada jaminan umum yang ada pada Pasal 1131 B.W.,43 maka pembentuk undang-undang menyiapkan alternatif jaminan lainnya yang lebih memperoleh kepastian hukum, yaitu jaminan khusus yang obyeknya adalah benda tertentu (khusus) milik debitor atau pihak ketiga dan diperuntukan bagi kreditor tertentu pula. Jaminan khusus disediakan untuk menangkal risiko yang mungkin timbul. Uraian di atas dapat dijelaskan bahwa jaminan berupa benda sebagai jaminan khusus dan jaminan tersebut adalah milik debitor atau pihak ketiga. Jaminan kebendaan adalah hak yang memberikan kepada seorang kreditor kedudukan yang lebih baik, karena kreditor didahulukan dan dimudahkan dalam mengambil pelunasan atas tagihannya dari hasil penjualan benda tertentu atau sekelompok benda tertentu milik debitor. Selain itu kreditor dapat pula memegang 42

Trisadini Prasastinah Usanti dan Leonora Bakarbessy, Buku Referensi Hukum Perbankan, Hukum Jaminan, Revka Pertra Media, Surabaya, 2014, h. 17. 43 Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitor, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitor itu. Dijelaskan oleh Pasal 1132 B.W., Barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditor terhadapnya hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan piutang masingmasing kecuali bila di antara para kreditor itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan.

TESIS


LUKMANUL HAKIM


benda tertentu yang berharga bagi debitor dan memberikan suatu tekanan psikologis terhadap debitor untuk memenuhi semua kewajibannya dengan baik terhadap kreditor.44 Selain memberikan kepada kreditor kedudukan yang lebih baik, hak jaminan kebendaan juga dapat dipertahankan maupun ditujukan kepada setiap orang, dan mempunyai hubungan langsung dengan benda tertentu milik debitor, dengan kata lain mempunyai sifat droit de suite, dalam pengertian hak jaminan kebendaan ini mengikuti bendanya, walau ditangan siapapun benda itu berada, dan hak jaminan ini dapat pula dialihkan kepada pihak lain. Berdasarkan ciri-ciri tersebut, maka benda yang dapat dijadikan jaminan atau obyek jaminan kebendaan adalah sesuatu yang dapat dialihkan dan mempunyai nilai jual (ekonomis), serta memiliki nilai atau harga, dalam pengertian mudah diuangkan apabila debitor cedera janji untuk melakukan pembayaran kewajibannya atau utangnya.45 Menurut B.W., dikenal adanya 3 (tiga) bentuk jaminan yang memberikan hak kepada kreditor untuk didahulukan diantara para kreditor yang lain, yaitu Hak Istimewa, Gadai dan Hipotik. Dalam konteks inilah kemudian dikenal adanya kreditor yang diistimewakan yang oleh undang-undang karena sifat piutangnya mendapat pelunasan terlebih dahulu dan juga kreditor pemegang hak jaminan kebendaan, yang dalam B.W., disebut dengan gadai dan hipotik.

44

J. Satrio, Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, h. 12 45 Retnowulan Sutanto, Perjanjian Kredit Dan Macam-Macam Jamianan Kredit Dalam Praktek Hukum Di Indonesia, Kapita Selekta Hukum Perbankan, Cet.I, Ikatan hakim Indonesia, Jakarta, 1995 h. 15

TESIS


LUKMANUL HAKIM


Para kreditor pemegang hak jaminan ini, memiliki hak yang diutamakan (Preveren) yaitu apabila terjadi eksekusi atas harta kekayaan debitor yang dinyatakan wanprestasi, maka kreditor tersebut didahulukan dalam pengambilan pelunasan dibandingkan kreditor-kreditor lainnya. Di antara hak-hak yang didahulukan adalah gadai dan hipotik, termasuk juga hak tanggungan dan jaminan fidusia. Semua hak tersebut mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada hak istimewa, dalam pengertian apabila terjadi penjualan benda milik debitor, maka kreditor pemegang gadai, hipotik, hak tanggungan dan fidusia mengambil terlebih dahulu pelunasan atas piutangnya, baru kemudian pemilik hak tagih dengan hak istimewa dan selanjutnya kemudian sisanya untuk kreditor konkuren. Mengenai ciri-ciri yang berlaku dari jaminan kebendaan ini, tidak jauh berbeda dengan hak-hak kebendaan itu sendiri. Ciri-ciri tersebut antara lain adalah:46 a. Hak jaminan kebendaan merupakan hukum yang bersifat memaksa (social dwingend recht) yang tidak dapat dikesampingkan oleh para pihak. b. Dapat dipindahkan, dengan pengertian bisa dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain selama tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. c. Individualiteit, berarti bahwa yang dapat dimiliki sebagai hak kebendaan adalah segala sesuatu yang menurut hukum dapat ditentukan terpisah dan

46

TESIS

J. Satrio, Op. Cit., h. 14.


LUKMANUL HAKIM


oleh karenanya terhadap hak jaminan ini tidak dapat dibagi-bagi dan tidak dapat hapus begitu saja sampai seluruh hutang dilunasi. d. Totaliteit yang berarti kepemilikan oleh individu atas suatu hak jaminan adalah menyeluruh atas setiap bagian benda jaminan. e. Azas tidak dapat dipisahkan (onsplitsbaarheid), yang berarti tidak dimungkinkan seseorang melepaskan hanya sebagian hak miliknya atas suatu kebendaan yang utuh, meskipun seorang pemilik diberikan kewenangan untuk membebani hak miliknya dengan hak kebendaan lainya yang bersifat terbatas (jura in re alinea) namun pembebanan itu hanya dapat dibebankan terhadap keseluruhan kebendaan yang menjadi miliknya tersebut sebagai satu kesatuan. f. Hak kebendaan selalu mengikuti bendanya (droit de suite) g. Hak jaminan kebendaan bersifat mendahului (droit depreference) h. Azas publisitas, yang artinya dikarenakan hak jaminan merupakan hak kebendaan maka hak tersebut berlaku bagi pihak ketiga dan oleh karenanya harus didaftarkan di kantor pendaftaran hak jaminan yang bersangkutan. Mengenai hak jaminan kebendaan, selain dibagi berdasarkan jaminan umum dan jaminan khusus, dapat pula dibagi menurut obyek benda jaminan. Secara hukum perbedaan ini cukup penting karena jaminan kebendaan yang diberikan dapat berbeda antara jaminan kebendaan atas benda bergerak dan benda tidak bergerak, termasuk perbedaan kedalam jaminan kebendaan atas benda yang berupa tanah dan bukan tanah.

TESIS


LUKMANUL HAKIM


Jaminan kebendaan khususnya hak atas tanah pembebanannya dengan hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain (Pasal 1 angka 1 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah (UUHT). Hak tanggungan adalah sebagaimana dimaksud oleh Pasal 51 UUPA, yang menentukan bahwa “Hak tanggungan yang dapat dibebankan pada hak milik, hak guna usaha dan hak guna bangunan diatur dengan undang-undang”. Jadi yang dimaksud dengan hak tanggungan adalah sebagaimana diatur dalam UUHT. Hak atas tanah yang dibebani hak tanggungan dilalui dalam dua tahap, menurut Penjelasan Umum UUHT angka 7 dijelaskan sebagai berikut : a. tahap Pemberian hak tanggungan dengan dibuatnya Akta Pemberian Hak Tanggungan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk selanjutnya disebut PPAT, yang didahului dengan perjanjian utang piutang yang dijamin; b. tahap pendaftarannya oleh Kantor Pertanahan, yang merupakan saat lahirnya Hak Tanggungan yang dibebankan. Sedangkan pemberi hak tanggungan terhadap tanah menurut Pasal 8 UUHT adalah : a. Pemberi Hak Tanggungan adalah orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap obyek Hak Tanggungan yang bersangkutan. b. Kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ada pada pemberi Hak Tanggungan pada saat pendaftaran Hak Tanggungan dilakukan. Hak tanggungan menurut Muhammad Djumhana mempunyai karakteristik dengan ciri-ciri di antaranya yaitu :

TESIS


LUKMANUL HAKIM


1. tidak dapat dibagi-bagi kecuali diperjanjikan lain, maksudnya bahwa hak tanggungan membebani secara utuh objek hak tanggungan dan setiap bagian darinya, artinya telah dilunasinya sebagian dari hutang yang dijamin tidak berarti terbebasnya sebagian objek hak tanggungan dari beban hak tanggungan melainkan hak tanggungan itu tetap membebani seluruh objek hak tanggungan untuk sisa hutang yang belum dilunasi (Pasal 2 ayat (1) UUHT), namun demikian dapat disimpangi artinya hak tanggungan itu dapat hanya membebani sisa objek hak tanggungan untuk menjamin sisa hutang yang belum dilunasi apabila diperjanjikan lain (Pasal 2 ayat (2) UUHT); 2. tetap mengikuti objeknya dalam tangan siapapun objek tersebut berada (droi de suite) maksudnya walaupun objek hak tanggungan sudah berpindah tangan dan menjadi milik pihak lain, kreditor masih tetap dapat menggunakan haknya melakukan eksekusi jika debitor wanprestasi (Pasal 7 UUHT); 3. accesoir artinya merupakan ikutan dari perjanjian pokok, maksudnya bahwa perjanjian hak tanggungan tersebut ada apabila telah ada perjanjian pokoknya yang berupa perjanjian yang ditimbulkan hubungan hukum utang piutang, sehingga akan hapus dengan hapusnya perjanjian pokoknya (Pasal 10 ayat (1) UUHT); 4. asas spesialitas yaitu bahwa unsur-unsur hak tanggungan tersebut wajib ada untuk sahnya akta pembebanan hak tanggungan, misalnya mengenai objek maupun utang yang dijamin (Pasal 11 ayat (1) UUHT), dan apabila tidak dicantumkan maka mengakibatkan akta yang bersangkutan batal demi hukum; 5. asas publisitas, yaitu perlu perbuatan yang berkaitan dengan hak tanggungan ini diketahui pula oleh pihak ketiga, dan salah satu realisasinya yaitu dengan cara didaftarkannya pemberian hak tanggungan tersebut, hal ini merupakan syarat mutlak untuk lahirnya hak tanggungan tersebut dan mengikatnya hak tanggungan terhadap pihak ketiga (Pasal 13 ayat (1) UUHT).47 Hak tanggungan yang dijadikan objek utama adalah hak atas tanah, namun sebagaimana penjelasan UUHT angka 6 bahwa “kenyataannya seringkali terdapat benda-benda berupa bangunan, tanaman dan hasil karya yang secara tetap merupakan satu kesatuan dengan tanah yang dijadikan jaminan tersebut”. Hak atas tanah yang digunakan sebagai obyek hak tanggungan menurut Pasal 4 UUHT dapat berupa tanah hak milik;

hak guna usaha; hak guna

47

Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan Di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h. 411-412.

TESIS


LUKMANUL HAKIM


bangunan. Selain hak-hak atas tanah tersebut hak pakai atas tanah negara yang menurut ketentuan yang berlaku wajib didaftardan menurut sifatnya dapat dipindahtangankan dapat juga di-bebani

hak tanggungan. Oleh karena yang

dibebani sebagai hak tanggungan adalah hak atas tanah, maka disyaratkan bahwa pihak yang dapat membebani hak atas tanah sebagai jaminan dengan pengikatan hak tanggungan adalah pemilik atau pemegang atas bidang tanah tersebut. Barang yang dijadikan hak tanggungan tetap mengikuti objeknya dalam tangan siapapun objek tersebut berada (droit de suite) maksudnya walaupun objek hak tanggungan sudah berpindah tangan dan menjadi milik pihak lain, maksudnya merupakan hak yang mutlak yaitu dapat dipertahankan terhadap siapapun juga,48 kreditor masih tetap dapat menggunakan haknya melakukan eksekusi jika debitor wanprestasi (Pasal 7 UUHT). Hak atas tanah yang digunakan sebagai jaminan harus didaftarkan sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) UUHT. Salah satu asas Hak Tanggungan adalah asas publisitas. Oleh karena itu didaftarkannya pemberian Hak Tanggungan merupakansyarat mutlak untuk lahirnya Hak Tanggungan tersebut dan mengikatnya Hak Tanggungan terhadap pihak ketiga sebagaimana penjelasan Pasal 13 ayat (1) UUHT. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 433,seluas 291 M2(dua ratus sembilan puluh satu meter persegi) atas nama Penjamin Rosdiana yang terletak di propinsi Sumatera Utara Kota Madya Binjai Kecamatan Binjai Selatan Kelurahan Rambung Dalam dan Sebidang Tanah Sertifikat Hak Milik No. 48

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Perdata: Hukum Benda, (selanjutnya disingkat Sri Soedewi Masjchoen Sofwan 2), Liberty, Yogyakarta, 2000, h. 25.

TESIS


LUKMANUL HAKIM


305 seluas 660 M2 (enam ratus enam puluh meter) atas nama Penjamin Nurhayati yang terletak di propinsi Sumatera Utara

Kota Madya Binjai

Kecamatan Binjai Selatan Kelurahan Rambung dibebani sebagai jaminan dengan hak tanggungan oleh Koperasi Simpan Pinjam Ridho Mitra pada PT.Bank Syariah Mandiri Cabang Medan, dan mendapatkan pembiayaan mudharabah sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah). Pembebanan hak tanggungan atas bidang tanah tersebut telah didaftarkan oleh PT.Bank Syariah Mandiri Cabang Medan. Didaftarkannya hak tanggungan pada Kantor Pertanahan tersebut, Kantor Pertanahan menerbitkan sertipikat hak tanggungan sebagai bukti adanya Hak Tanggungan. Sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat irah-irah dengan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA". Perihal persyaratan pembebanan hak atas tanah sebagai jaminan, Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional menerbitkan surat Nomor : 600-1035A tertanggal Jakarta 18 April 1996 yang ditujukan kepada Kakanwil BPN Propinsi, Kakan Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Seluruh Indonesia, bahwa sehubungan dengan telah terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 mengenai Hak Tanggungan, dengan ini disampaikan petunjuk mengenai surat/dokumen yang diperlukan sebagai syarat lengkap untuk pendaftaran Hak Tanggungan dimaksud Pasal 13 ayat (3) dan ayat (4) UUHT bahwa tanggal bukutanah pendaftaran hak tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kantor Pertanahan dengan membuatkan buku-tanah Hak Tanggungandan mencatatnya dalam buku-tanah hak atas tanah yang menjadi obyek Hak

TESIS


LUKMANUL HAKIM


Tanggungan serta menyalin catatan tersebut pada sertipikat hak atas tanah yang bersangkutan pemberian hak tanggungan wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan adalah tanggal hari ketujuh setelah penerimaan secara lengkap suratsurat yang diperlukan bagi pendaftarannya dan jika hari ketujuh itu jatuh pada hari libur, buku-tanah yang bersangkutan diberi bertanggal hari kerjaberikutnya. Hak tanggungan lahir pada hari tanggal buku-tanah hak tanggungan sebagaimana dimaksud di atas. Pendaftaran hak tanggungan disertakan kelengkapan surat-surat/dokumen bagi tanah sudah bersertipikat atas nama pemberi hak tanggungan surat pengantar dari PPAT yang bersangkutan, asli sertipikat hak atas tanah. Asli akta pemberian Pelunasan biaya pendaftaran Hak Tanggungan. Bukti dipenuhinya persyaratan administratif yang didasarkan pada minimal peraturan tertulis tingkat Menteri atau disetujui Menteri. Tanah yang sudah bersertipikat sudah ada akta peralihan haknya dan belum terdaftar ke atas nama pemberi hak tanggungan surat pengantar dari PPAT yang bersangkutan. Asli Sertipikat Hak Atas Tanah. Asli bukti terjadinya peristiwa/perbuatan hukum beralihnya hak atas tanah ke atas nama pemberi Hak Tanggungan misalnya surat Keterangan Waris, akta Pembagian Harta Waris atau pemindahan hak atas tanah. Asli akta pemberian hak tanggungan. Bukti dipenuhinya persyaratan teknis/administratif misalnya apabila diperlukan untuk memenuhi PMA. Nomor 14 Tahun 1961, SK.50/ dda/1970, biaya pendaftaran peralihan hak atas tanah, biaya pendaftaran Hak Tanggungan dan syarat administratif lain sesuai ketentuan yang berlaku. Sebagian tanah yang sudah bersertipikat yang perlu dilakukan pemisahan surat pengantar dari PPAT

TESIS


LUKMANUL HAKIM


yang bersangkutan. Asli akta pemberian Hak Tanggungan. Sertipikat atas nama pemberi Hak Tanggungan. Tanah bekas milik adat belum bersertipikat (melalui penegasan hak/konversi) surat pengantar dari PPAT yang bersangkutan. Asli akta pemberian Hak Tanggungan. Surat-surat bukti hak/jenis hak dimaksud: -Pasal II Ketentuan Konversi UUPA. Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961. PMPA Nomor 2 Tahun 1962, Permeneg/Ka. BPN Nomor 3 tahun 1995. Sertipikat Hak Tanggungan

sebagaimana dimaksud pada 14 ayat

(2) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti grosse acte Hypotheek sepanjang mengenai hak atas tanah sebagaimana Pasal 14 UUHT. Irah-irah kalimat yang dicantumkan pada sertipikat Hak Tanggungan dan dalam ketentuan pada ayat ini, dimaksudkan untuk menegaskan adanya kekuatan eksekutorial pada sertipikat Hak Tanggungan, sehingga apabila debitor cidera janji, siap untuk dieksekusi seperti halnya suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melalui tata cara dan dengan menggunakan lembaga parate executie sesuai dengan peraturan Hukum Acara Perdata sebagaimana . Istilah eksekusi diartikan sebagai pelaksanaan putusan atau dapat pula diartikan sebagai menjalankan putusan pengadilan, yang melaksanakan secara paksa putusan pengadilan dengan bantuan kekuatan hukum apabila pihak yang kalah tidak mau menjalankannya secara sukarela, eksekusi itu dapat dilakukan

TESIS


LUKMANUL HAKIM


apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap.49 Pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekusi dibedakan dalam 2 (dua) bentuk, yaitu: 1. eksekusi riil adalah yang hanya mungkin terjadi berdasarkan putusan pengadilan untuk melakukan suatu tindakan nyata atau riil yang: a. telah memperoleh kekuatan hukum tetap; b. bersifat dijalankan lebih dahulu; c. berbentuk provisi, dan d. berbentuk akta perdamaian di sidang pengadilan. 2. eksekusi pembayaran sejumlah uang tidak hanya didasarkan akta yang gunanya untuk melakukan pembayaran sejumlah uang yang oleh undang - undang disamakan nilainya dengan putusan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap, berupa: a. grosse akta pengakuan utang; b. grosse akta hipotek/hak tanggungan; c. grosse akta verband.50 Eksekusi riil hanya mungkin terjadi berdasarkan putusan pengadilan untuk melakukan suatu tindakan nyata atau riil, yang berarti merupakan pelaksanaan putusan pengadilan didasarkan atas suatu sengketa antara pihak pihak. Dalam suatu sengketa di pengadilan pihak yang dirugikan dalam hal ini penggugat agar dalam gugatannya jika dikabulkan tidak menang di atas kertas, 49

Victor M. Situmorang dan Cormentyna Sitanggang, Grosse Akta dalam pembuktian dan Eksekusi, Rineka Cipta, Jakarta, 1993 h. 119. 50

Ibid., h. 120.

TESIS


LUKMANUL HAKIM


disertakan pula permohonan sita atas barang milik tergugat. Barang yang disita tersebut dimaksudkan sebagai pelaksanaan putusan jika tergugat secara sukarela tidak melaksanakan putusan pengadilan. Sedangkan eksekusi pembayaran sejumlah uang tidak hanya didasarkan akta yang gunanya untuk melakukan pembayaran sejumlah uang yang oleh undang-undang disamakan nilainya dengan putusan yang memperoleh kekuatan hukum. Akta yang digunakan sebagai dasar eksekusi adalah surat yang ditanda tangani, dibuat untuk digunakan sebagai bukti, dan untuk dipergunakan oleh orang, untuk keperluan siapa surat itu dibuat.51 Meskipun demikian, tidak semua akta dapat dijadikan dasar eksekusi, melainkan akta yang harus dibuat memenuhi syarat-syarat tertentu. Akta yang dapat digunakan sebagai dasar eksekusi adalah akta yang di dalamnya terdapat titel “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Akta yang terdapat kata tersebut disebut dengan grosse, yaitu salinan atau turunan dari suatu akta notaris yang pada bagian kepalanya memuat titel eksekutorial “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Grosse akta tersebut mempunyai kekuatan eksekusi yang sama dengan putusan pengadilan yang tetap.52 Pada asasnya, pelaksanaan eksekusi harus melalui penjualan di muka umum atau melalui lelang. Dengan dasar pikiran, bahwa dengan penjualan di muka umum atau melalui lelang diperkirakan akan diperoleh harga yang wajar atau paling tidak mendekati wajar, karena dalam suatu lelang tawaran yang rendah bisa diharapkan akan memancing peserta lelang lain untuk mencoba mendapatkan 51

52.

TESIS

Pitlo, Pembuktian dan Daluwarsa, terjemahan Isa Arif, Intermasa, Jakarta, 1978, h.

52

Victor M. Situmorang, Op. Cit., h. 47-48.


LUKMANUL HAKIM


benda lelang dengan menambah tawaran. Ini merupakan salah satu wujud bagi perlindungan undang-undang kepada pemberi-jaminan. Untuk melindungi asas tersebut di atas. Kenyataan dalam praktek ada kalanya tidak sesuai dengan yang kita bayangkan dan harapkan. Oleh karena, untuk menjadi pembeli dalam suatu eksekusi, atau paling tidak, orang hanya tertarik untuk turut serta, kalau ada harapan untuk memperoleh barang lelang dengan harga yang murah. Di samping itu, biaya yang harus dikeluarkan untuk melaksanakan lelang juga tidak murah. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa koperasi tidak berwenang untuk menjaminkan hak milik atas nama anggota koperasi atau hak milik atas nama yang bukan miliknya, karena hanya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 jo Pasal 8 ayat (1) UUHT, bahwa pihak yang dapat membebani hak atas tanah sebagai jaminan dengan pengikatan hak tanggungan adalah pemilik atau pemegang atas bidang tanah tersebut. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Trisadini Prasastinah Usanti53 bahwa pada asasnya yang berhak menjaminkan bendanya adalah pemilik benda (orang yang berwenang bertindak karena perbuatan menjaminkan sebagai langkah awal dari pengasingan tersebut). Hal ini sesuai dengan asas nemo plus juris transferre potest quam ipse habet bahwa tak seorangpun dapat mengalihkan lebih banyak haknya daripada yang ia miliki atau orang yang melakukan perbuatan hukum harus sdesuai dengan kewenangannya. Pihak koperasi yang membebani hak tanggung tersebut tidak atas dasar kuasa dari anggota koperasi untuk membani hak atas tanah sebagai agunan.

53

TESIS

Trisadini Prasastinah Usanti dan Leonora Bakarbessy, Op. Cit., h. 96.


LUKMANUL HAKIM

BAB II KEWENANGAN KOPERASI UNTUK MENJAMINKAN HAK MILIK ATAS NAMA ANGGOTA KOPERASI. 1. Hubungan Hukum Antara Koperasi dan Anggota Koperasi

Recommend Documents