BAB IV TANGGUNG JAWAB PENGURUS KOPERASI TERHADAP PENGALIHAN BENDA JAMINAN MILIK ANGGOTA DAN TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH PEMILIK BENDA JAMINAN
A. Tanggung Jawab Pengurus Koperasi atas Pengalihan Benda Jaminan Milik Anggota. Undang – Undang
Perkoperasian memberikan definisi tentang
koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang – orang atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Tujuan dari Koperasi menurut Pasal 3 UU Perkoperasian adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangung tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945. Tujuan dari Koperasi ini tidak hanya sekedar untuk mencari keuntungan semata seperti pada tujuan dari Badan Usaha lain seperti Perseroan Terbatas. Koperasi merupakan usaha ekonomi yang lebih
84
85
mendahulukan kesejahteraan anggotanya melalui bidang keuangan. Hal ini menekankan pada pentingnya kesejahteraan anggota sebagai salah satu tujuan pendirian koperasi. Agar tujuan dari Koperasi tercapai, Koperasi dapat melakukan berbagai kegiatan usaha. Lapangan usaha Koperasi diatur secara khusus dalam Pasal 43 dan Pasal 44 UU Perkoperasian. Pasal 44 UU Perkoperasian menjelaskan bahwa usaha koperasi merupakan usaha yang berkaitan dengan kepentingan anggotanya untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggotanya. Jika Koperasi memiliki kemampuan yang lebih dalam hal pelayanan maka, Koperasi dapat menggunakannya untuk melayani kepentingan masyarakat disekitarnya diluar anggota Koperasi. Untuk meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan anggotanya, Koperasi melakukan kegiatan usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota. Salah satu kegiatan usaha Koperasi adalah usaha simpan pinjam. Berdasarkan PP No. 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota Koperasi yang bersangkutan, calon anggota Koperasi yang bersangkutan, Koperasi lain dan atau anggotanya. Kegiatan usaha koperasi yang dikenal di masyarakat adalah usaha simpan Pinjam (USP). Usaha simpan pinjam ini sudah sejak lama dikenal
86
oleh bangsa Indonesia. Sampai saat ini usaha simpan pinjam yang ada di Koperasi mengalami kemajuan yang cukup pesat. Hampir semua Koperasi yang ada di Indonesia menyediakan layanan simpan pinjam. Konsepsi dasar pelaksanaan simpan pinjam ini adalah untuk memanfaatkan koperasi sebagai lembaga penghimpunan dana yang dimiliki masyarakat, terutama bagi anggota koperasi. Dana yang masuk di Koperasi akan disalurkan / dipinjamkan kembali oleh pihak – pihak yang membutuhkan dana khususnya untuk anggota. Biasanya dana tersebut akan digunakan sebagai modal usaha. Pasal 44 UU Perkoperasian menjelaskan bahwa kegiatan usaha simpan pinjam yang dapat dilakukan oleh Koperasi berupa dana dan menyalurkannya dari dan untuk anggota Koperasi yang bersangkutan dan Koperasi lain termasuk anggotanya. Pengelolaan kegiatan usaha simpan pinjam dilakukan oleh Pengurus Koperasi, atau dapat juga dilakukan oleh Pengelola yang telah diangkat oleh Pengurus untuk mengelola Usaha Simpan Pinjam tersebut. Hal tersebut telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Perkoperasian yaitu pada Pasal 8. Pengelolaan kegiatan usaha simpan pinjam ini juga telah diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Perkoperasian, bahwa apabila Usaha Simpan Pinjam dilakukan secara perorangan, wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
87
a. Tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang keuangan dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindakan pidana di bidang keuangan. b. Memiliki akhlak dan moral yang baik. c. Mempunyai keahlian di bidang keuangan atau pernah mengikuti pelatihan dalam usaha simpan pinjam. KSU 23 juga turut serta dalam memajukan kesejahteraan anggotanya. salah satunya adalah kegiatan simpan pinjam. Kegiatan simpan pinjam merupakan jenis produk Koperasi yang diminati oleh anggotanya karena anggota dapat dengan cepat untuk mendapatkan pinjaman yang pada umumnya akan dijadikan sebagai modal usaha. Sebelum mendapatkan pinjaman, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon peminjam. Salah satunya adalah harus ada kesepakatan antara pihak koperasi dan calon peminjam. Kesepakatan ini berupa perjanjian – perjanjian yang harus disepakati oleh kedua belah pihak. Praktik pemberian pinjaman di KSU 23 tidak lepas dari penerapan hukum jaminan. Peminjam harus menyerahkan benda jaminan. Calon peminjam harus menyerahkan benda jaminan, biasanya berupa serftifikat tanah, BPKB motor/mobil. Benda jaminan tersebut diserahkan pada pihak Koperasi apabila meminjam lebih dari Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
88
Kewajiban dari pengurus KSU 23 berdasarkan pasal 34 UU Perkoperasian pada ayat (1) disebutkan bahwa pengurus baik bersama – sama maupun sendiri – sendiri menanggung kerugian yang diderita koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan sengaja atau kelalaiannya. Jelas dalam pasal tersebut mewajibkan bahwa setiap kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan seorang pengurus badan usaha (Koperasi), maka para pengurus wajib turut serta dalam menanggung kerugian tersebut. Pasal 32 ayat (1) UU Perkoperasian menyebutkan bahwa Pengurus Koperasi dapat mengangkat pengelola yang diberi wewenang untuk mengelola usaha. Pada KSU 23 yang tergolong dalam pengelola koperasi salah satunya adalah manajer koperasi. Anggaran Dasar KSU 23 Pasal 26 Angka 2 Huruf a dan b menjelaskan mengenai wewenang Manajer yang pertama atas persetujuan tertulis dari Pengurus, Manajer menandatangani surat – surat berharga dengan Bank dan mengesahkan pengeluaran – pengeluaran sejumlah uang atas barang tertentu. Kedua, manajer dibantu oleh Staf Administrasi Keuangan menyelenggarakan administrasi uang dan barang dengan tertib dan teratur serta mengambil langkah-langkah pengamanan terhadap uang dan barang yang keluar masuk untuk menghindarkan kerugian koperasi Secara kontekstual bunyi dari beberapa pasal yang telah disebutkan sebelumnya menitikberatkan akan tanggung jawab renteng antara Pengurus
89
dan Pengelola. Pada Anggaran dasar telah jelas disebutkan bahwa “atas persetujuan tertulis dari Pengurus”, maka sebelum mengalihkan benda jaminan kepada pihak ketiga dalam hal ini adalah Puskopindo, Manajer terlebih dahulu mendapatkan pengesahan untuk menjaminkan benda jaminan milik peminjam dari Pengurus (pada kasus ini adalah bendahara). Secara prosedur pengurus KSU 23 tidak dapat menggunakan benda jaminan milik nasabah untuk kepentingan apapun termasuk didalamnya untuk kepentingan Koperasi tanpa adanya kesepakatan terlebih dahulu oleh pemilik benda jaminan. Pengurus bukan pemilik dari benda jaminan, sehingga pengurus tidak memiliki hak kebendaan atas benda jaminan tersebut. Namun, ternyata manajer dan bendahara KSU 23 bertindak atas nama Koperasi melakukan kegiatan pengalihan jaminan tanpa adanya kesepakatan dari pemilik jaminan. Segala perbuatan yang dilakukan oleh Pengelola memiliki tanggung jawab secara langsung dengan Pengurus. Hal tersebut juga lebih lanjut dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1365 KUHPerdata bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu untuk mengganti kerugian. Pasal 1367 KUHPerdata menjelaskan bahwa setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang – orang yang menjadi
90
tanggungannya atau disebabkan oleh barang –barang yang berada di bawah pengawasannya. Maka dari kedua pasal tersebut jelas menyebutkan bahwa para pengurus KSU 23 diwajibkan menanggung kerugian atas perbuatan pengalihan benda jaminan yang telah dilakukan oleh manajer dan bendahara KSU 23. Karena perbuatan yang dilakukan oleh manajer dan bendahara tersebut mengatasnamakan kepentingan Koperasi. Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang menegaskan bahwa pengurus badan hukum hanya berhak dan berwenang untuk bertindak atas nama dan untuk kepentingan badan hukum dalam batas-batas yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Badan hukum. Setiap tindakan yang dilakukan oleh Pengurus Badan Hukum di luar kewenangan yang diberikan tersebut tidak mengikat badan hukum. Hal ini berarti badan Pengurus memiliki batasan dalam bertindak atas nama, dan untuk kepentingan badan hukum. Ultra Vires merupakan upaya hukum dari perusahaan yang pada prinsipnya adalah setiap tindakan yang mengatasnamakan perusahaan namun sebenarnya berada di luar dari ruang lingkup kekuasaan korporasi dan Anggaran Dasar korporasi itu sendiri. Perbuatan-perbuatan yang dilakukan atas nama koperasi dimana perbuatan tersebut melebihi kekuasaan yang tersurat maupun tersirat dalam anggaran dasar koperasi tersebut serta perbuatan tersebut dilarang dan bertentangan
91
dengan perundang-undangan adalah merupakan perbuatan yang tergolong dalam kategori ultra vires. Menurut Pasal 27 ayat (3) huruf b Anggaran Dasar KSU 23 menjelaskan bahwa Manajer bertanggungjawab secara pribadi atas kerugian yang disebabkan oleh kelalainnya atau kerugian yang disebabkan oleh kegiatan yang tidak digariskan oleh Pengurus. Atas perbuatan yang dilakukan oleh Manajer KSU 23, pengurus dapat melakukan pemutusan hubungan kerja seperti yang telah diatur pada Anggaran Dasar KSU 23 Pasal 27 ayat (4) Huruf e yang berbunyi Manajer berhenti karena dipecat oleh Pengurus karena mencemarkan nama baik koperasi dan melakukan penyimpangan-penyimpangan dari ketentuan yang berlaku. Bagi Pengurus KSU 23 yang turut serta dalam melakukan pengalihan benda jaminan secara sepihak akan dikenakan sanksi seperti yang dijelaskan dalam Anggaran Dasar KSU 23 pada Pasal 42 Angka 1 Huruf b yang menjelaskan bahwa jika tindakan Pengurus oleh Rapat Anggota dinilai merugikan Koperasi, maka Anggota Pengurus yang merugikan Koperasi dapat diberhentikan dari kedudukan sebagai Pengurus Selanjutnya KSU 23 mengalami masa vakum akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh manajer dan bendaharanya. Sehingga KSU 23 mengalami sejumlah kerugian serta harus menanggung kerugian yang
92
diderita oleh peminjam yang bernama Sakijan atas sertifikat yang dijaminkan oleh Pihak-Pihak KSU 23. Mengenai kerugian KSU 23 yang harus ditanggung karena kasus pengalihan jaminan tersebut ditanggung secara bersama-sama oleh semua Pengurus KSU 23. Tanggung jawab renteng tersebut mengacu pada UU Perkoperasian Pasal 34 Angka 1 yang menjelaskan bahwa pengurus, baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian yang diderita Koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan. Koperasi sebagai badan usaha harus bertanggung jawab atas segala kegiatan-kegiatan yang dilakukan, begitu juga dengan perbuatan yang dilakukan oleh organ-organ koperasi seperti pengurus dan pengelola. Segala perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Pengurus Koperasi dengan kesengajaan, menimbulkan risiko salah satunya adalah dengan kerugian yang harus diderita oleh Koperasi itu sendiri. Oleh sebab itu, pengurus baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri harus menanggung segala bentuk kerugian serta mengembalikan kepercayaan masyarakat bahwa Koperasi adalah lembaga keuangan yang aman untuk menyalurkan dan/atau menyimpan dana.
93
B. Tindakan Hukum yang Dilakukan Peminjam Sebagai Anggota Koperasi pada Pengurus Koperasi Karena Adanya Pengalihan Benda Jaminan Secara Sepihak Pengurus KSU 23 telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum karena perbuatan yang dilakukan oleh pengurus KSU 23 tersebut telah memenuhi kualifikasi terjadinya perbuatan melawan hukum. Seperti dijelaskan pada Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Pasal 1365 KUHPerdata yang menjelaskan bahwa suatu perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku perbuatan dan dalam hal ini harus mengindahkan hak dan kewajiban hukum legal. Perbuatan yang telah dilakukan oleh pengurus KSU 23 memenuhi syarat perbuatan melawan hukum yaitu : 1.
Harus ada perbuatan Pengurus KSU 23 sebagai penyedia dana masyarakat tidak
memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan benda jaminan milik anggota padahal anggota telah melakukan pelunasan hutang.
94
perbuatan untuk mengalihkan benda jaminan tersebut tanpa ada kesepakatan dengan pemilik benda jaminan. Tindakan tersebut bertentangan dengan Pasal 15 ayat (8) Anggaran Dasar KSU 23 yang mewajibkan
pengurus
melaksanakan
segala
ketentuan
dalam
Anggaran Dasar, Anggaran Dasar Rumah Tangga Koperasi, peraturaperaturan
khusus
dan
keputusan-keputusan
Rapat
Anggota.
Perbuatan itu harus melawan hukum 2.
Adanya kerugian Kerugian yang dimaksud dalam hal ini adalah kerugian materiil
Perbuatan dari pengurus KSU 23 yang telah melakukan perbuatan pengalihan benda jaminan tersebut menyebabkan seorang peminjam atas nama
Sakijan
menderita
kerugian
materiil
sejumlah
Rp
100.000.000 (seratus juta). Pada kasus ini KSU 23 diharuskan untuk membayar kerugian yang telah dialami oleh pemilik benda jaminan berdasarkan Pasal 1243 dan Pasal 1246 KUHPerdata. 3.
Ada kesalahan (schuld) Berdasarkan Pasal 3 UU Perkoperasian, koperasi memiliki
tujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Namun KSU 23 tidak mencerminkan tujuan koperasi tersebut. Karena perbuatan yang telah dilakukan oleh
95
pengurus yang melakukan pengalihan benda jaminan secara sepihak tersebut menghambat koperasi untuk dapat memajukan kesejahteraan perekonomian anggota dan masyarakat. 4.
Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum
dengan kerugian Untuk dapat menuntut ganti kerugian terhadap orang yang melakukan
perbuatan
melawan
hukum,
selain
harus
adanya
kesalahan, Pasal 1365 KUHPerdata juga mensyaratkan adanya hubungan sebab-akibat antara perbuatan melanggar hukum dan kerugian. Jadi, kerugian yang diderita oleh pemilik benda jaminan tersebut merupakan akibat dari pengurus KSU 23 yang tidak dapat mengembalikan kembali sertifikat milik Sakijan yang telah dijadikan jaminan oleh pengurus kepada Puskopsindo. Pemilik benda jaminan dapat melakukan gugatan kepada KSU 23 khususnya pada Bendahara dan Manajer KSU 23 karena telah melakukan pengalihan benda jaminan secara sepihak dan hal tersebut menimbulkan kerugian bagi anggota sebagai pemilik benda jaminan. Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini adalah Pengadilan Negeri Pati, Jawa Tengah. Berdasarkan Pasal 118 ayat (1) HIR menyebutkan bahwa tuntutan sipil, yang mula-mula harus diadili oleh pengadilan negeri,
96
dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh orang yang menggugat, atau oleh wakilnya menurut Pasal 123, kepada Ketua Pengadilan Negeri, yang dalam pegangannya terletak tempat diam orang yang digugat, atau, jika tidak ketahuan tempat diamnya, tempat ia sebetulnya tinggal. Serta pada Pasal 123 ayat (1) HIR menyebutkan bahwa jika dikehendakinya, maka kedua belah pihak itu boleh dibantu atau diwakili oleh kuasa, yang dikuasakannya kalau orang yang memberi kuasa itu ada hadir sendiri. Orang yang mendakwa dapat juga memberi kuasa itu pada surat permintaan yang ditanda tanganinya dan dimasukkan menurut ayat satu Pasal 118 atau pada tuntutan yang dilakukan dengan lisan menurut Pasal 120; dan dalam hal tersebut kemudian ini yang demikian itu disebutkan dalam catatan yang dibuat tentang tuntutan itu. Pada kasus ini peminjam dapat melakukan tindakan hukum berupa pengajuan gugatan sebagaimana yang telah di jelaskan dalam Anggaran Dasar KSU 23. Serta dapat meminta ganti kerugian atas kerugian materiil karena benda jaminan yang telah dialihkan secara sepihak. Apabila tidak ada iktikad baik dari pihak Koperasi, maka pemerintah melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dapat melakukan pembinaan dan audit dalam tubuh Koperasi. Koperasi yang bersangkutan juga dapat dibubarkan apabila
tidak memenuhi ketentuan UU dan karena kasus
tersebut mengakibatkan terganggunya kestabilan badan koperasi Dinas
97
Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dapat melakukan pembubaran sesuai dengan ketentuan Pasal 47 UU Perkoperasian.
