PENGERTIAN DAN BATASAN a. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan. b. Perkoperasian adalah sesuatu yang menyangkut kehidupan Koperasi. c. Koperasi Aktif adalah koperasi yang dalam dua tahun terakhir mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) atau koperasi yang dalam tahun terakhir melakukan kegiatan usaha. d. Anggota Koperasi adalah pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi serta tercatat dalam buku daftar anggota. e. Rapat Anggota Tahunan (RAT) adalah rapat anggota koperasi yang pelaksanaannya sesuai dengan AD/ART koperasi. f. Manager adalah orang yang di angkat oleh pengurus untuk mengelola usaha koperasi. g. Karyawan adalah orang yang dipekerjakan koperasi baik dalam menangani organisasi maupun usaha dan mendapatkan gaji dari koperasi. h. Modal Sendiri adalah modal yang menanggung resiko (modal equity) atau merupakan kumulatif dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan dan hibah. i. Modal Luar adalah modal yang dipinjam koperasi yang berasal dari anggota, koperasi lainnya, bank/lembaga keuangan, penerbitan obligasi/surat berharga dan sumber-sumber lainnya.
1
j. Volume Usaha adalah total nilai penjualan/pendapatan barang dan jasa pada tahun buku yang bersangkutan. k. Sisa hasil Usaha (SHU) adalah pendapatan koperasi yang di peroleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku, yang bersangkutan.
SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA Data dalam buku ini bersumber dari laporan Dinas/Badan/Instansi yang membidangi pembinaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) seluruh Indonesia, yang merupakan hasil konfirmasi terakhir pada bulan Juni 2005. Disisi lain, untuk memberikan kelengkapan informasi tentang keberadaan koperasi di seluruh Indonesia, Hasil survey BPS juga kami sertakan guna memberikan gambaran yang lebih komprehensif terhadap peran koperasi dalam kehidupan perekonomian masyarakat khususnya masyarakat usaha kecil dan menengah (UKM). Dalam proses pengumpulan data koperasi, Bagian Data telah menyampaikan format baku data dan informasi yang diperlukan kepada dinas / lembaga yang membidangi KUKM di seluruh Indonesia, selanjutnya dari data yang diterima diolah dan disajikan sesuai dengan kebutuhan, sedangkan data peran koperasi, kami kutip dari hasil survey Usaha Terintegrasi Badan Pusat Statistik (SUSI-BPS) tahun 2001 dan 2002 .
2
PERAN KOPERASI SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN ALTERNATIF Keberadaan koperasi dalam kehidupan ekonomi masyarakat hingga saat ini terbukti masih diperlukan, utamanya dalam rangka mendorong laju pertumbuhan unit – unit usaha kecil dan menengah yang pada umumnya masih menjadi sandaran hidup masyarakat kecil. Hasil Survei Usaha Tertintegrasi (SUSI) Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2001, menunjukkan bahwa dari 14.660.645 usaha kecil dan menengah (UKM) yang tidak berbadan hukum, tercatat 2.131.810 UKM yang memanfaatkan pinjaman dalam upaya mendukung proses pengembangan usahanya. Sumber – sumber permodalan yang tersedia bagi UKM dikategorikan dalam perbankan, koperasi, lembaga keuangan non bank, modal ventura, perorangan, keluarga / famili, dan lain-lain. Dari total UKM yang memanfaatkan pinjaman, sumber pinjaman yang berasal dari lain-lain masih menduduki posisi teratas dalam memberikan pelayanan terhadap kebutuhan permodalan UKM yaitu sebanyak 639.688 UKM atau 30,01 persen, koperasi mampu memberikan pelayanan kepada 84.037 UKM atau 3,94 persen, selebihnya adalah dari sumber perorangan sebanyak 605.191 UKM atau 28,39 persen; perbankan sebanyak 361.688 UKM atau 16,97 persen; keluarga/famili sebanyak 350.419 UKM atau 16,44 persen; lembaga keuangan non bank sebanyak 74.785 UKM atau 3,51 persen dan modal ventura sebanyak 16.002 UKM atau 0,75 persen.
3
Pada tahun 2002 dibandingkan tahun 2001, hasil survei menunjukkan adanya perubahan dimana sumber permodalan koperasi tercatat mampu memberikan pelayanan kepada
101.025 UKM atau mengalami peningkatan sebesar
20,21 persen; Perorangan sebanyak 742.326 UKM atau mengalami peningkatan sebesar 22,66 persen; keluarga/famili sebanyak 413.174 UKM atau mengalami peningkatan sebesar
GAMBAR-1. SUMBER-SUMBER PERMODALAN YANG MELAYANI UKM TIDAK BERBADAN HUKUM DAN UKM YANG DILAYANI TAHUN 2001 & 2004
17,91 persen; lembaga keuangan non bank sebanyak
800.000 700.000
persen;
perbankan
sebanyak
385.383
UKM
atau
600.000
UNIT
82.962 UKM atau mengalami peningkatan sebesar 10,93
500.000 400.000 300.000 200.000
mengalami peningkatan sebesar 6,55 persen dan sumber
100.000 0
permodalan lainnya sebanyak
Perbankan
661.629 UKM atau
mengalami peningkatan sebesar 3,43 persen. Sedangkan
Koperasi
Lembaga Keuangan Non Bank
Modal Ventura
Perorangan
Keluarga/Fa miliy
Lainnya
TAHUN 2001
361.688
84.037
74.785
16.002
605.191
350.419
639.688
TAHUN 2002
385.383
101.025
82.962
7.972
742.326
413.174
661.629
sumber permodalan yang berasal dari modal ventura mengalami penurunan dari tahun sebelumnya hingga mencapai 50,18 persen yaitu dari 16.002 UKM menjadi 7.972 UKM.
4
Dengan mengacu pada gambaran di atas, menunjukkan bahwa manfaat koperasi dalam mendukung aktivitas perekonomian masyarakat di seluruh indonesia masih sangat diperlukan dan perlu terus dipacu agar dapat berkembang dan berperan dalam mendorong aktivitas perekonomian daerah. Secara rinci peran koperasi sebagai lembaga keuangan alternatif disajikan pada tabel-1. Untuk lebih dapat memperjelas peran dan gambaran koperasi secara nasional, perlu diketahui tentang keberadaan koperasi sampai akhir tahun 2004 baik dari aspek kelembagaan maupun aspek usahanya. Untuk itu akan diuraikan pada pokok bahasan selanjutnya.
PERKEMBANGAN KELEMBAGAAN KOPERASI SECARA NASIONAL PERIODE 2003-2004 Kelembagaan Koperasi periode 2003 – 2004 mengalami perkembangan secara signifikan dengan laju perkembangan rata – rata sebanyak 7.549 unit atau 6,13 persen. Empat propinsi dengan perkembangan jumlah koperasi terbesar pada periode yang sama adalah : Propinsi Sulawesi Tenggara sebanyak 234 unit atau sebesar 13,23 persen; Maluku Utara sebanyak 74 unit atau sebesar 12,09 persen; Gorontalo sebanyak 68 unit atau sebesar 12,04 persen dan Bali sebanyak 241 unit atau sebesar 11,56 persen.
5
GAMBAR-2. JUMLAH KOPERASI AKTIF DAN TIDAK AKTIF TAHUN 2003 & 2004 (dalam unit) Total Kop 123.181
Total Kop 130.730
periode
yang
sama
secara
nasional,
tercatat
mengalami penurunan sebanyak 398 unit atau 0,42 persen. Namun demikian ditinjau dari rincian per
29.381
37.328
93.800
93.402
Kop. Tidak Aktif Kop. Aktif
Perkembangan jumlah koperasi aktif untuk
propinsi, ada beberapa propinsi yang mengalami perkembangan signifikan.
keaktifan
Empat
propinsi
koperasi dengan
yang
cukup
pertumbuhan
jumlah koperasi aktif terbesar adalah propinsi TH 2003
TH 2004
Sulawesi Tenggara yaitu sebesar 18,22 persen atau sebanyak 258 unit yang selanjutnya disusul oleh
propinsi Sumatera Selatan sebesar 12,78 persen atau 304 unit; DKI Jakarta sebesar 11,06 persen atau 356 unit dan Bali sebesar 10,35 persen atau 203 unit. Sedangkan perkembangan jumlah koperasi tidak aktif secara nasional tercatat sebanyak 7.947 unit atau 27,05 persen. Propinsi dengan perkembangan jumlah koperasi tidak aktif terbesar adalah propinsi
Kalimantan
Timur dengan total jumlah koperasi tidak aktif sebanyak 245 unit atau 207,63 persen yang selanjutnya
disusul oleh Sumatera Utara sebanyak 1.360 unit atau 89,18 persen; Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) sebanyak 737 unit arau 77,91 persen dan Jawa Timur sebanyak 1.799 unit atau 53,18 persen. Gambaran rinci perkembangan jumlah koperasi, koperasi aktif dan koperasi tidak aktif disajikan pada tabel – 2.
6
Sejalan koperasi
aktif,
mengalami orang
dengan
perkembangan
jumlah
perkembangan
atau
perkembangan
0,88
persen.
jumlah
adalah Lampung yaitu
jumlah
anggota
koperasi
sebanyak
240.395
Propinsi
dengan
anggota
terbesar
GAMBAR-3. JUMLAH ANGGOTA KOPERASI AKTIF TAHUN 2003 & 2004 (dalam orang)
2003
27.282.658
sebanyak 126.821 orang
atau 18,68 persen; Sumatera Utara sebanyak 153.942 orang atau 17,68 persen; Sulawesi
2004
27.523.053
Utara sebanyak 61.235 orang atau 16,62 persen dan Kalimantan Barat sebanyak 48.306 orang atau 16,51 persen. Disisi lain, propinsi dengan penurunan jumlah anggota terbesar adalah propinsi NAD dengan penurunan sebanyak 287.523 orang atau 40,88 persen; Papua dengan penurunan sebanyak 55.588 orang atau 28,62 persen dan Bengkulu dengan penurunan jumlah anggota sebanyak 22.281 orang atau 18,30 persen. Gambaran rinci perkembangan jumlah anggota disajikan pada tabel-3.
7
Hal menarik yang menjadi catatan kami dalam menganalisis perkembangan jumlah koperasi, pertumbuhan koperasi aktif, perkembangan koperasi tidak aktif dan perkembangan jumlah anggota yaitu dimana 4 (empat) propinsi dengan pertumbuhan jumlah koperasi terbesar tidak selalu diikuti menjadi propinsi dengan pertumbuhan koperasi aktif terbesar dan propinsi dengan perkembangan jumlah anggota terbesar. Hal tersebut dapat dijelaskan bahwa peningkatan jumlah koperasi aktif sebagian besar disumbang oleh tumbuhnya koperasi baru, bukan dari berkembangnya koperasi tidak aktif menjadi aktif. Hal tersebut berdampak juga pada perkembangan jumlah anggota.
Disisi lain dengan adanya otonomi daerah yang berdampak terjadinya pemekaran daerah kabupaten/kota, sehingga berdampak juga pada terkendalanya laporan perkembangan koperasi dari daerah. Kabupaten/kota yang pada tahun 2003 belum sempat melaporkan ke propinsi, pada tahun 2004 sudah dapat melaporkan, sehingga berdampak adanya peningkatan yang cukup signifikan.
Dengan mengacu pada gambaran di atas, menunjukkan bahwa animo masyarakat terhadap keberadaan koperasi mulai meningkat terutama pada daerah-daerah yang memiliki potensi besar untuk berkembang. Indikator peningkatan animo masyarakat terhadap keberadaan koperasi juga dibarengi dengan tingkat kesadaran masyarakat dalam berkoperasi, hal ini dapat terlihat juga pada pelakasanaan RAT, dimana pada periode 2003 – 2004 pelaksanaan RAT mengalami peningkatan sebanyak 1.649
8
unit
koperasi
atau
3,69
persen.
18 (delapan
belas ) propinsi
dari
30
(tiga puluh) propinsi
yang
melapor pada
tahun 2003 dan 2004, terjadi peningkatan pelaksanaan RAT, propinsi-propinsi tersebut adalah Lampung sebanyak 375 unit atau
151,21 persen; Sumatera Barat sebanyak 258 unit GAMBAR-4 JUMLAH KOP. AKTIF DAN KOP. AKTIF YANG TELAH MELAKSANAKAN RAT TAHUN 2003 & 2004 (dalam unit)
atau 30,53 persen; Kalimantan Barat sebanyak 116 unit atau 28,71 persen; Nusa Tenggara Timur sebanyak 196 unit atau 28,36 persen; Bali sebanyak 269 unit atau 28,23 persen; DKI
Kop Aktif
100.000
541 unit atau 23,65 persen; Gorontalo
80.000
sebanyak 37 unit atau 19,27 persen; Sulawesi Tengah
60.000
sebanyak 62 unit atau 18,08 persen; Jambi sebanyak 166 unit
40.000
atau 16,82 persen; Sumatera Utara sebanyak 301 unit atau
20.000
16,51 persen; Sulawesi Utara sebanyak 177 unit atau 16,43
-
Jakarta sebanyak
93.402
93.800
Kop. Aktif yang telah RAT
44.661
46.310 (49,58% )
(47,61%)
2003
2004
persen; Sumatera Selatan sebanyak 119 unit atau sebanyak 10,07 persen; Kalimantan Tengah sebanyak 60 unit atau 9,68 persen; Sulawesi Selatan sebanyak 224 unit atau 5,50 persen; Nusa Tenggara Barat sebanyak 54 unit atau 5,16 persen; Jawa Barat sebanyak 255 unit atau 4,75 persen; Banten sebanyak 40 unit atau 2,02 persen dan Bangka Belitung sebanyak 1 unit atau 0,46 perse. Sedangkan propinsi selebihnya mengalami penurunan. Gambarn rinci pelaksanaan RAT disajikan pada tabel-4.
9
GAMBAR-5. TENAGA KERJA KOPERASI NASIONAL TAHUN 2003 & 2004 (dalam orang) TOTAL NAKER 288.589 Org TOTAL NAKER 226.954 Org
28.841
25.493
atas, keberadaan koperasi diseluruh
259.748 201.461
daerah
peluang bagi sebagian
Manajer Karyawan
Dari empat indikator perkembangan sebagai
diharapkan dapat
terbukanya lapangan
anggota
koperasi di
badan
usaha
memberikan kerja
baru di
masyarakat. Hal ini ditunjukkan
dengan perkembangan penyerapan tenaga kerja sebagai manager dan karyawan koperasi
periode 2003-2004
secara nasional yang mengalami peningkatan sebanyak TH 2003
TH 2004
61.635 orang atau 27,16 persen. Jumlah manajer
dilaporkan meningkat sebanyak 3.348 orang atau 13,13 persen sedangkan jumlah karyawan meningkat sebanyak 58.287 orang atau 28,93 persen. Walaupun secara nasional terjadi peningkatan jumlah penyerapan tenaga kerja, namun masih terdapat beberapa propinsi yang mengalami penurunan penyerapan tenaga kerja seperti; Propinsi Papua dengan penurunan jumlah penyerapan tenaga kerja sebanyak 1.103 orang atau 41,02 persen; Propinsi NAD dengan penurunan jumlah penyerapan tenaga kerja sebanyak 574 orang atau 8,78 persen dan Propinsi Riau dengan penurunan jumlah penyerapan tenaga kerja sebanyak 981 orang atau 17,61 persen. Gambaran rinci perkembangan tenaga kerja koperasi aktif disajikan tabel-11.
10
PERKEMBANGAN USAHA KOPERASI SECARA NASIONAL PERIODE 2003-2004 Perkembangan usaha koperasi yang dicerminkan oleh indikator keuangan koperasi seperti, modal sendiri, modal luar, volume usaha dan sisa hasil usaha koperasi periode 2003 – 2004 memberikan gambaran perkembangan yang tidak jauh berbeda dengan perkembangan kelembagaan. Perkembangan modal sendiri koperasi memberikan pencerminan kewajiban anggota dalam membayar simpanan pokok dan simpanan wajib kepada koperasi. Dengan perkembangan jumlah anggota sebanyak 240.395 orang atau 0,88 persen, modal sendiri meningkat sebesar Rp. 2.569.464,34 juta atau 27,28 persen. Propinsi dengan perkembangan jumlah modal sendiri terbesar adalah Propinsi Sulawesi Tenggara dengan peningkatan sebesar Rp. 102.934,00 juta atau 186,91 persen; Propinsi Kalimantan Barat dengan peningkatan sebesar Rp. 76.286,74 juta atau 132,76 persen dan Propinsi Jawa Barat dengan peningkatan sebesar Rp. 1.204.667,02 juta atau 110,28 persen.
Propinsi yang mengalami penurunan modal sendiri adalah Propinsi Kalimantan Timur dengan penurunan sebesar Rp. 54.688,21 juta atau 75,98 persen; Propinsi Bengkulu dengan penurunan sebesar Rp. 27.944,37 juta atau 46,14 persen; dan Propinsi Sulawesi Tengah dengan penurunan sebesar Rp. 104.844,00 juta atau 44,99 persen. Jika diteliti lebih jauh terhadap data perkembangan modal sendiri koperasi, terlihat adanya indikasi perubahan dalam struktur keanggotaan yang ada, yaitu adanya perubahan yang besar terhadap jumlah anggota yang keluar dan yang baru masuk menjadi anggota. Gambaran tersebut terlihat pada propinsi Sumatera Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara. Untuk lebih jelasnya gambaran perubahan struktur modal sendiri disajikan pada tabel - 12.
11
GAMBAR-6. JUMLAH PERMODALAN KOPERASI TAHUN 2003 & 2004 (dalam Rp. juta) TOTAL MODAL Rp. 28.886.504 jt
Modal Luar
TOTAL MODAL Rp. 24.359.409 jt
Dalam hal modal luar koperasi, perkembangannya dirasakan sangat kecil, dimana pada periode yang sama perkembangan modal luar secara nasional tercatat hanya
Modal Sendiri
mencapai 13,10 persen atau Rp. 1.957.630,20 juta. Propinsi 14.939.422
16.897.052
dengan perkembangan jumlah modal luar terbesar adalah 9.419.987
11.989.451
propinsi Jambi, yaitu sebesar Rp. 139.727,65 juta atau 87,43 persen; propinsi Nusa Tenggara Barat yaitu sebesar
TH 2003
TH 2004
Rp. 93.414,10 juta atau 79,40 persen; dan propinsi Maluku yaitu sebesar Rp. 15.986,00 juta atau 72,92 persen. Propinsi dengan penurunan jumlah modal luar adalah propinsi Bangka Belitung yaitu sebesar Rp. 19.975,35 juta atau 61,04 persen; propinsi Lampung yaitu sebesar Rp. 389.915,81 juta atau 39,84 persen dan propinsi Kalimantan Tengah yaitu sebesar Rp. 18.734,17 juta atau 15,47 persen.
12
Disisi lain, perkembangan transaksi usaha koperasi yang dicerminkan oleh besarnya nilai volume usaha koperasi pada periode yang sama, tercatat mengalami perkembangan sebesar 18,83 persen
atau Rp. 5.965.391,65 juta. Propinsi dengan
perkembangan volume usaha koperasi terbesar adalah propinsi Sulawesi Tengah yaitu sebesar Rp. 61.586,00 juta atau 92,13 persen; propinsi DI Yogyakarta yaitu sebesar Rp. 188.785,44 juta atau 57,50 persen; dan propinsi Kalimantan Barat yaitu sebesar Rp. 158.173,59 juta atau 56,19 persen. Propinsi dengan penurunan jumlah volume usaha terbesar adalah propinsi Nanggroe Aceh Darussalam yaitu sebesar Rp. 250.846,83 juta atau 51,70 persen; propinsi Bangka Belitung yaitu sebesar Rp. 18.614,37 juta
GAMBAR-7. JUMLAH VOLUME USAHA DAN SISA HASIL USAHA (SHU) KOPERASI NASIONAL TAHUN 2003 & 2004 (dalam Rp. Juta)
atau 46,00 persen dan propinsi Kalimantan Selatan yaitu sebesar Rp. 37.970.377
22.917,00 juta atau 11,51 persen.
31.683.699
Dari perkembangan volume usaha koperasi, perkembangan sisa hasil usaha koperasi nasional mengalami peningkatan sebesar 15,62
persen
atau
Rp.
292.307,84
juta.
Propinsi
dengan
perkembangan sisa hasil usaha terbesar adalah propinsi Jawa Barat yaitu sebesar Rp. 747.654,52 juta atau 428,31 persen; propinsi
2.167.152
1.871.927
2003
2004 Volume usaha
SHU
13
Sulawesi Tengah yaitu sebesar Rp. 7.281,00 juta atau 172,05 persen dan propinsi Kalimantan Tengah yaitu sebesar Rp. 5.905,11 juta atau 88,93 persen. Propinsi dengan penurunan jumlah sisa hasil usaha terbesar adalah propinsi Lampung, yaitu sebesar Rp. 649.757,22 juta atau 93,78 persen; propinsi Bangka Belitung yaitu sebesar Rp. 2.895,52 juta atau 76,10 persen dan propinsi NAD yaitu sebesar Rp. 61.866,15 juta atau 74,30 persen.
14
