BAB II KARTU KREDIT SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN A. Sejarah Kartu Kredit Setelah Perang Dunia II, perdagangan antar pulau berkembang sangat pesat, terutama di negara-negra Eropa dan Amerika. Sejalan dengan perkembangan
perdagangan,
dunia
perbankan
juga
mengalami
perkembangan karena bank merupakan sarana yang utama dalam menyediakan fasilitas modal. Untuk dapat memperlancar arus perdagangan tersebut, maka dipergunakan pula bentuk lain selain uang tunai sebagai alat pembayaran yaitu cek, karena di rasa lebih aman dan praktis. Sejalan dengan pesatnya perkembangan penggunaan cek sebagai alat pembayaran, timbul pula bermacam-macam manipulasi cek termasuk banyaknya cek kosong. Karena kekhawatiran di kalangan pedagangpedagang di Amerika Serikat dan Eropa serta adanya keengganan untuk mempergunakan uang tunai dan cek, maka muncul gagasan dari kalangan pengusaha bank untuk menciptakan suatu alat pembayaran yang dirasa lebih praktis yaitu kartu kredit. Pembayaran dengan menggunakan kartu kredit mulai dikenal pada awal tahun 1920-an di Amerika Serikat dimana pada saat itu kartu kredit hanya dapat dipergunakan untuk berbelanja di toko yang menerbitkan
Universitas Sumatera Utara
kartu kredit tersebut.11 Penerbitan kartu semacam ini tidak lepas dari adanya persaingan dagang antara pengusaha. Para pengusaha tersebut berusaha menarik minat pelanggannya dengan menerbitkan kartu yang memberikan kartu yang menerbitkan fasilitas-fasilitas tertentu bagi pemegangnya. Fasilitas tersebut berupa kemudahan-kemudahan dalam berbelanja misalnya pembayaran yang dapat dilakukan kemudian atas barang yang telah dibeli. Semakin lama kartu kartu langganan tersebut semakin diminati. Sejak itu, kartu plastik ini pun mulai digunakan sebagai alat pembayaran pengganti uang tunai. Penerbitan kartu plastik ini sebagai kartu kredit pertama kali dilakukan oleh Flatbush National Bank Of Brooklyn di New York (Amerika Serikat) pada tahun 1946, diikuti kemudian oleh The Dinners Club Inc pada tahun 1950 dan kemudian oleh American Express Company dan Bank of America Overseas Bank pada tahun 1958. Kartu kredit yang diterbitkan oleh Bank of American Overseas Bank dikenal dengan istilah Bank Americard yang kemudian berubah nama menjadi Visa pada tahun 1976. Sedangkan MasterCard muncul kemudian pada tahun 1966. Dari benua Amerika, kartu kredit berkembang pula sampai ke Inggris dan benua Eropa lain, yaitu yang dikeluarkan oleh Euro Cheque
11
“The First Credit Card Was Issued In 1951”,http://www.didyouknow.cd/creditcards.htm, diakses pada tanggal 28 Desember 2009 pukul 11.25
Universitas Sumatera Utara
dan oleh Chargex. Di Eropa pun pasaran pasaran kartu kredit cukup menonjol disamping alat pembayaran lain seperti cek. Dari benua Eropa dan Amerika, kartu kredit terus berkembang terus ke Asia terutama di Jepang yaitu dengan dikeluarkannya kartu kredit oleh Bank Sumitomo. Di Indonesia tidak ketinggalan pula. Meskipun sudah sejak tahun 1964 Hotel Indonesia menerima pembayaran dengan kartu kredit, tetapi baru pada tahun 1970-an transaksi dengan menggunakan kartu kredit sebagai alat pembayaran mulai kelihatan menonjol. Kartu kredit yang pertama kali muncul di Indonesia adalah kartu kredit yang diterbitkan oleh American Exprees dan Dinners Club. Sedangkan bank nasional pertama yang menerbitkan kartu kredit adalah Bank BCA, namun kartu ini hanya dapat digunakan oleh nasabah BCA saja (bersifat internal). Bank nasional yang pertama kali menerbitkan kartu kredit bekerja sama dengan Internasional adalah Bank Duta. B. Dasar Hukum Penggunaan Kartu Kredit di Indonesia Kegiatan penerbitan dan penggunaan kartu kredit di Indonesia didasarkan pada beberapa ketentuan berikut : a. Undang-Undang
Nomor
7
Tahun
1992
Tentang
Perbankan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Nasional.
Universitas Sumatera Utara
Penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu kredit didasarkan pada ketentuan Pasal 6 huruf 1 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Pasal 6 huruf 1 Undang-Undang Perbankan menyatakan bahwa usaha kartu kredit merupakan salah satu bentuk usaha yang dapat dilakukan oleh bank. Dengan demikian, Undnag-Undang Perbankan dapat dijadikan dasar penyelenggaraan usaha kartu kredit sebagai alat pembayaran oleh bank. Namun, Undang-Undang Perbankan tidak mengatur secara lebih rinci mengenai penerbitan dan penggunaan kartu kredit sebagai alat pembayaran. b. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK. 013/1988 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK. 013/1988 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan (KMK Lembaga Pembiayaan) mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 1988. KMK Lembaga Pembiayaan ini merupakan peraturan pelaksana dari Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan. Di dalam KMK Lembaga Pembiayaan ini dinyatakan bahwa usaha kartu kredit merupakan salah satu bentuk usaha yang dapat dilaksanakan oleh Lembaga Pembiayaan. c. Peraturan
Bank
Indonesia
Nomor
7/52/PBI/2005
Tentang
Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan
Universitas Sumatera Utara
Kartu Tanggal 28 Desember 2005 yang diperbaharui dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/8/PBI/2008.12 Peraturan
Bank
Indonesia
Nomor
7/52/PBI/2005
Tentang
Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu Tanggal 28 Desember 2005 (PBI APMK) merupakan peraturan dari Bank Indonesia yang mengatur secara khusus mengenai penyelenggaraan kegiatan pembayaran dengan menggunakan kartu kredit. Di dalam PBI APMK ini diatur mengenai proses pengajuan ijin oleh Bank dan Lembaga selain bank untuk menjadi prinsipal, penerbit, maupun sebagai acquirer. Selain itu PBI APMK ini juga mengatur mengenai penyelenggaraan dan penghentian kegiatan alat pembayaran dengan
menggunakan
kartu
dan
pengawasan
terhadap
penyelenggaraan kegiatan tersebut. C. Klasifikasi Kartu Kredit Kartu kredit dapat dibedakan menjadi berbagai jenis, antara lain 13 : a. Berdasarkan sudut pandang penerbitan, kartu kredit dapat dibedakan menjadi kartu kredit yang diterbitkan oleh bank dan lembaga keuangan lain yang bukan bank. Kartu kredit yang diterbitkan oleh Bank misalnya Visa Card dan Master Card, sedangkan kartu kredit yang diterbitkan oleh lembaga keuangan selain bank misalnya Dinners Club dan American Express
12 13
www.legalitas.org/.../pbi.php?...peraturan%20Bank%20Indonesia Subagyo,Op.Cit,hal.47-48.
Universitas Sumatera Utara
b. Berdasarkan sudut pandang tujuan, kartu kredit dapat dibedakan menjadi kartu kredit umum dan kartu kredit khusus. Kartu kredit umum adalah kartu kredit yang dapat digunakan untuk bertransaksi dimana saja misalnya kartu kredit yang hanya dapat digunakan untuk bertransaksi dimana saja misalnya kartu kredit Visa dan Master Card, sedangkan kartu kredit khusus adalah kartu kredit yang hanya dapat digunakan di tempat-tempat tertentu saja, misalnya Golf Card yang hanya dapat digunakan ditempat bermain golf atau karu belanja carrefour yang hanya dapat digunakan untuk berbelanja di pasar swalayan Carrefour. c. Berdasarkan sudut pandang fasilitas (jumlah limit kredit), kartu kredit dibedakan atas kartu kredit Classic dan Gold. Kartu kredit Classic ini memiliki limit kredit antara 1 hingga 10 juta rupiah, sedangkan kartu kredit Gold memiliki limit kredit antara 10 sampai 30 juta rupiah. Dasar pembedaan ini adalah jumlah pendapatan pemegang kartu kredit yang bersangkutan. d. Berdasarkan sudut pandang pemegang kartu kredit, kartu kredit dibedakan atas kartu kredit utama seperti Personal (Primary) Card dan Company Card, serta kartu kredit pelengkap seperti Supplementary Card. D. Pihak-Pihak
Yang
Terlibat
Dalam
Proses
Penerbitan
Dan
Penggunaan Kartu Kredit
Universitas Sumatera Utara
Di dalam proses penerbitan dan penggunaan kartu kredit terdapat beberapa pihak yang terlibat, adapun pihak-pihak tersebut adalah : 1. Pihak Penerbit (issuer) Pihak penerbit adalah bank atau lembaga keuangan lain selain bank yang membuat rekening dan mengeluarkan kartu pembayaran bagi card holder. Pihak penerbit menjamin pembayaran untuk transaksi yang terotorisasi menggunakan kartu pembayaran yang dikeluarkannya, sesuai dengan regulasi yang dikeluarkan oleh pemegang merek kartu dan pemerintah setempat.14 2. Pihak Pengelola (acquirer) Acquirer adalah bank atau lembaga keuangan selain bank yang melakukan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat berupa 15 a. Financial acquirer, yaitu acquirer yang melakukan pembayaran terlebih dahulu atas transaksi yang dilakukan oleh pemegang kartu kredit 16; b. Technical acquirer, yaitu acquirer yang menyediakan saran yang diperlukan dalam pemrosesan alat pembayaran dengan menggunakan kartu; 3. Pihak Pemegang Kartu Kredit (cardholder) Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar seseorang dapat menjadi pemegang kartu kredit, yaitu : 17 14
Barkatullah,Abdul Kadir dan Teguh Prasetyo,Bisnis E-commerce: Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia,cet.1, Yogyakarta : Pustaka Pelajar,2005,hlm 16. 15 UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Pasal 1 ayat 14 16 UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Pasal 1 ayat 16
Universitas Sumatera Utara
a. Penghasilan yang jumlahnya cukup dan disesuaikan dengan fasilitas melalui kartu kredit yang diberikan. Pemenuhan syarat ini dapat dilihat melalui slip gaji, laporan keuangan usaha, mutasi rekening bank, dan lain-lain. b.
Kontinuitas penghasilan. Penghasilan yang tinggi tidak menjamin keberlanjutan dari pemenuhan kewajiban pemegang kartu kredit untuk memenuhi kewajibannya kepada perusahaan kartu kredit. Kontinuitas dari penghasilan yang cukup lebih dapat memberikan keyakinan atas kemampuan
calon
pemegang
kartu
kredit
untuk
melunasi
kewajibannya. c. Niat baik dari calon pemegang kartu kredit untuk selalu memenuhi kewajibannya. Salah satu cara untuk melihat niat baik dari calon pemegang kartu kredit adalah dengan melihat apakah calon pemegang kartu kredit yang bersangkutan termasuk ke dalam daftar hitam milik bank, bank sentral, atau lembaga keuangan lain. Seseorang yang namanya tercantum di dalam daftar hitam biasanya dianggap kurang dapat dipercaya dalam memenuhi kewajiban keuangannya. d. Pihak Pemegang barang dan/ atau jasa (merchant) Merchant adalah pedagang barang dan/ atau jasa yang telah bekerja sama dengan issuer dan acquirer untuk menerima alat pembayaran dengan menggunakan kartu kredit.
17
Subagyo,Op.Cit,hal.57.
Universitas Sumatera Utara
E. Prosedur Permohonan dan Penerbitan Kartu Kredit Di dalam proses permohonan dan penerbitan kartu kredit ada beberapa tahapan yang harus dilalui, yaitu 18 : 1. Dari segi pemegang kartu kredit Dalam proses pengajuan permohonan penerbitan kartu kredit, nasabah wajib memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum di dalam formulir aplikasi. Persyaratan-persyaratan tersebut adalah sebagai berikut : a. Data pribadi Dicantumkan nama pribadi secara lengkap sesuai dengan identitas pemohon (KTP,Paspor), nomor identitas, kewarganegaraan, tanggal lahir, alamat lengkap pemohon dan status kepemilikannya, serta pendidikan terakhir pemohon; b. Data pekerjaan Yang dimaksud dengan pekerjaan dapat berwiraswasta atau pegawai swasta
atau
kalangan
profesional tertentu.
Disebutkan
nama
perusahaannya, bidang usaha, lamanya berusaha, jabatan dan departemen, lamanya bekerja,
alamat kantor, kota, dan jumlah
karyawan. Dokumen-dokumen yang perlu dilengkapi bagi wiraswasta adalah seluruh data perusahaan yang mendukung beserta perijinannya, sedangkan bagi pegawai swasta atau kalangan profesi lain dapat
18
Ibrahim,Johannes,Kartu Kredit : Dilematis Antara Kontrak dan Kejahatan, Bandung : PT Refika Aditama,2004,hal 20-21.
Universitas Sumatera Utara
berupa surat keterangan penghasilan dari lembaga dimana yang bersangkutan bertugas; c. Data penghasilan dan referensi Bank Penghasilan pemohon dihitung besarnya per tahun dari penghasilan pokok dan penghasilan tambahan. menatabukukan penghasilan
yang
Aktivitas pemohon dalam diperolehnya pada
lembaga
keuangan bank dan bukan bank disertai dokumen-dokumen rekening koran, tabungan, deposito, atau pendukung lainnya; d. Data lainnya Merupakan data pendukung sesuai dengan masing-masing pemohon. Misalnya pemohon telah berkeluarga, akan dimintakan keterangan tentang suami/isteri, perusahaan atau pekerjaannya, dilengkapi dengan domisili lembaga yang dimaksud. Selain itu data lainnya berupa rekening untuk pendebetan transaksi; e. Data kartu tambahan Diisi bagi pemohon yang melengkapi dengan kartu tambahan. Untuk kartu
tambahan
dimintakan
dokumen-dokumen
pribadi
yang
dipersyaratkan; f. Persyaratan pemohon Umumnya dalam setiap aplikasi, terdapat pernyataan dari pemohon tentang kebenaran dari informasi yang diberikan kepada bank penerbit, dokumen
yang
diserahkan,
menerima
alasan-alasan
terhadap
penolakan aplikasi penerbitan kartu kredit dan kesediaan untuk terikat
Universitas Sumatera Utara
dalam persyaratan-persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam perjanjian kartu kredit. 2. Dari segi penerbit Permohonan kartu kredit yang diajukan oleh nasabah kemudian akan diproses dengan memperhatikan segi keamanan, antara lain : a. Memeriksa keaslian KTP/Paspor; b. Melakukan cross checking (rating) kepada penerbit lain apabila pemohon mempunyai kartu kredit lain; c. Melakukan penelitian dalam daftar hitam Bank Indonesia atau Asosiasi Kartu Kredit Indonesia; d. Bila diperlukan penerbit akan melakukan penyelidikan lapangan; e. Meneliti data rekening atau tabungan dan keterangan gaji yang ada untuk menetapkan apakah pemohon layak diberikan kartu kredit. Setelah pemeriksaan tersebut di atas selesai dilaksanakan, selanjutnya penerbit akan menentukan apakah permohonan pemohon untuk mendapatkan kartu kredit disetujui atau tidak disetujui. Apabila disetujui, maka langkah selanjutnya adalah 19 : a. Bagian analisa kartu kredit akan mengirimkan data calon pemegang kartu kredit ke bagian data entry untuk dilakukan pemasukan data ke dalam database bank; b. Dilakukan pengecekan silang terhadap data yang dimasukkan dengan formulir permohonan calon pemegang kartu kredit; 19
Ibid,hal .24.
Universitas Sumatera Utara
c. Selanjutnya bagian pencetakan kartu mencetak kartu kredit sesuai dengan daftar permintaan pencetakan (bila terjadi kesalahan cetak, kartu tersebut akan dimusnahkan dengan suatu berita acara pemusnahan); d. Kartu yang sudah dicetak disimpan pada tempat penyimpanan khusus dan tercatat yang selanjutnya dikirimkan ke bagian pengiriman kartu; e. Bagian pengiriman akan mengirimkan kartu kepada pemegang kartu kredit melalui kurir yang ditunjuk dengan suatu perjanjian khusus, pihak kurir akan memberikan bukti penerimaan kartu kepada bagian pengiriman (bank) setelah kartu diterima oleh pemegang kartu kredit. Apabila dalan jangka waktu tertentu kartu tidak disampaikan kepada pemegang kartu kredit, kartu tersebut akan dikembalikan ke bank untuk disimpan dan selanjutnya pihak bank akan mengirimkan pemberitahuan kepada pemegang kartu kredit untuk mengambil kertu tersebut di kantor penerbit. F. Hak dan Kewajiban Pihak-Pihak Yang Terkait Dalam Proses Penerbitan Dan Penggunaan Kartu Kredit Dengan adanya perjanjian penerbitan kartu kredit, maka dengan demikian timbul hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang terlibat di dalam proses penerbitan dan penggunaan kartu kredit tersebut. Adapun hak dan kewajiban tersebut adalah sebagai berikut :20 1. Hak dan Kewajiban Antara Penerbit dan Pemegang Kartu Kredit
20
Ibid ,hal.29-32.
Universitas Sumatera Utara
Hak dan kewajiban antara penerbit dan pemegang kartu kredit tercantum di dalam perjanjian antara keduanya yang telah ditetapkan oleh penerbit. a. Hak penerbit 1. Memperoleh iuran tahunan; 2. Memperoleh pembayaran transaksi yang telah dilakukan pemegang kartu kredit termasuk bunga keterlambatan; 3. Membatalkan atau memperpanjang keanggotaan pemegang kartu kredit; 4. Menarik kembali kartu kredit yang ada pada pemegang kartu kredit; 5. Mencantumkan nomor kartu kredit yang telah dibatalkan oleh penerbit atau atas permintaan pemegang kartu kredit ke dalam daftar hitam; 6. Menolak transaksi yang dilakukan oleh pemegang kartu kredit bila : 1) Pemegang kartu kredit belum memenuhi kewajibannya kepada pnerbit; 2) Transaksi tersebut diragukan oleh penerbit. b. Kewajiban Penerbit 1. Membayar segala transaksi pemegang kartu kredit yang telah disetujui oleh penerbit kepada pedagang melalui pengelola;
Universitas Sumatera Utara
2. Memberikan pelayanan dan informasi kepada pemegang kartu kredit; 3. Menyampaikan tagihan bulanan kepada pemegang kartu kredit. c. Hak Pemegang Kartu Kredit 1. Berbelanja di pedagang yang telah ditunjuk oleh penerbit dengan menggunakan kartu kredit; 2. Mengambil uang tunai di bank dengan batasan jumlah tertentu; 3. Memperoleh kartu pengganti baik atas kartu yang telah hilang maupun kadaluarsa; 4. Menolak
memperpanjang
keanggotaan
dengan
memberitahukan secara tertulis kepada bank. d. Kewajiban Pemegang Kartu Kredit 1. Melaporkan kepada penerbit pada kesempatan pertama apabila kartu kredit pemegang hilang atau dicuri disertai dengan laporan polisi; 2. Membayar dan melunasi segala kewajiban kepada penerbit yang terdiri dari iuran tahunan dan segala bunga dan biaya keterlambatan; 3. Melaporkan setiap perubahan data pribadi pemegang kartu kredit. 2. Hak dan Kewajiban Antara Pengelola dan Pedagang a. Hak Pengelola 1) Menerima discount rate;
Universitas Sumatera Utara
2) Menerima atau menunda pembayaran atas transaksi yang diragukan walaupun sudah mendapat otorisasi; 3) Memutuskan perjanjian kerja sama secara sepihak dengan memberitahukan secara tertulis. b. Kewajiban Pengelola 1) Memberikan daftar hitam secara berkala kepada merchant yang berisi nomor kartu kredit yang telah dibatalkan atau dinyatakan tidak berlaku lagi; 2) Melakukan pembayaran atas transaksi yang dilakukan oleh pemegang kartu kredit; 3) Meminjamkan
peralatan
pendukung
untuk
melakukan
transaksi. c. Hak Pedagang 1) Menerima pembayaran atas transaksi yang telah dilakukan oleh pemegang kartu kredit yang telah memperoleh otorisasi; 2) Menerima daftar hitam secara berkala yang berisi atau memuat nomor-nomor kartu kredit
yang telah dibatalkan atau
dinyatakan tidak berlaku lagi; 3) Memutuskan perjanjian kerja sama dengan pemeritahuan secara tertulis. d. Kewajiban Pedagang
Universitas Sumatera Utara
1. Mengambil dan menyerahkan kartu kredit yang digunakan untuk melakukan transaksi di tokonya apabila kartu kredit tersebut : a. Tercantum dalam daftar hitam; b. Diminta oleh pengelola; 2. Meneliti keabsahan kartu kredit yang terdiri dari : a. Masa berlaku; b. Tanda tangan; c. Keutuhan kartu kredit; d. Keaslian kartu kredit 3. Meminta otorisasi kepada penerbit melalui pengelola bila transaksi melebihi batas kewenangan transaksi; 4. Memberikan discount rate kepada pengelola sesuai dengan yang telah ditetapkan; 5. Tidak
meminjamkan
dan
memindahtangankan
kepada
pedagang lain semua [eralatan yang dipinjamkan pengelola kepada pedagang; 6. Menjaga kerahasiaan data pemegang kartu kredit bila pernah berbelanja di tempat pedagang untuk tidak diberikan kepada pihak yang tidak berkepentingan. 3. Hak dan Kewajiban Antara Pemegang Kartu Kredit dan Pedagang Hak dan kewajiban antara pemegang kartu kredit dan pedagang tidak dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis, karena hal tersebut
Universitas Sumatera Utara
sebenarnya telah tercantum dalam perjanjian antara pedagang dengan penerbit dan antara pedagang dengan pengelola (acquirer). G. Aspek Hukum Penggunaan Kartu Kredit 1. Aspek Perdata Para pihak yang terkait di dalam proses penerbitan dan penggunaan kartu kredit terikat satu sama lain setelah pemegang kartu kredit menandatangani sales draft. Dengan ditandatangani sales draft maka selesailah transaksi antara pemegang kartu kredit dan pedagang. Yang terjadi selanjutnya adalah a. Pemegang kartu kredit memperoleh barang dan/atau jasa; b. Pedagang menagih pengelola dengan menyerahkan sales draft; c. Pengelola membayar pedagang; d. Pengelola menagih penerbit; e. Penerbit menagih pemegang kartu kredit. Apabila proses tersebut seluruhnya terjadi, maka perjanjian terlaksana dengan sempurna. Namun mungkin saja terjadi wanprestasi dalam hubungan hukum antara : 1) Pemegang kartu kredit dengan pedagang Pedagang menolak melayani pemegang kartu kredit dengan alasan bahwa kartu yang bersangkutan tercantum dalam daftar hitam. Sengketa semacam ini diselesaikan berdasarkan perjanjian, atau jika tidak diatur dalam perjanjian maka penyelesaiannya didasarkan pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Universitas Sumatera Utara
2) Pedagang dengan pengelola Pengelola menolak membayar karena meragukan kebenaran transaksi. 3) Penerbit dengan pemegang kartu kredit Pemegang kartu kredit menolak membayar tagihan dengan alasan belum mampu membayar atau tidak pernah melakukan transaksi. 2. Aspek Pidana Ada 2 (dua) kemungkinan yang terdapat di dalam aspek pidana, yaitu : 1) Pedagang membantah transaksi dengan membuat surat pernyataan yang telah diselidiki oleh penerbit dan dapat dibuktikan kebenarannya. Selanjutnya dapat pula dibuktikan bahwa kartu kredit yang digunakan adalah palsu; 2) Kartu kredit yang digunakan adalah kartu kredit asli namun digunakan oleh orang yang tidak berhak.
Universitas Sumatera Utara
