BAB II KAJIAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS
II.1 Pengetahuan Umum Dalam Perpajakan II.1.1. Dasar Hukum Perpajakan Dasar hukum Ketentuan Umum Perpajakan dan Tata Cara Perpajakan adalah Undang-undang No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 28 Tahun 2007. II.1.2. Fungsi Pajak Dalam buku perpajakan, pajak mempunyai 2 fungsi Mardiasmo (h1:2009) Ada dua fungsi pajak, yaitu: 1. Fungsi budgetair Pajak
sebagai
sumber
dana
bagi
pemerintah
untuk
membiyai
pengeluaran-pengeluaranya. 2. Fungsi mengatur (regulerend) Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.
II.1.3.
Pemgelompokan Pajak Pengelompokan pajak menurut Purno Mustopo dan Sjafardamsah (2009:4) 1. Menurut Golonganya a) Pajak Langsung
12
Pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan kepada orang lain. (contoh : Pajak Penghasilan)
b) Pajak tidak langsung Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. (contoh : Pajak Pertambahan Nilai)
2. Menurut Sifatnya a) Pajak Subjektif Pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. (contohnya : Pajak Penghasilan) b) Pajak Objektif Pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. (contoh :Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Mewah).
II.2
Pajak Penghasilan (PPh) Menurut Anastasia, Lilis (2009:163),dan Wirawan Ilyas B(2007) Undang-undang No.7 Tahun 1984 tentang Pajak Penghasilan (PPh) berlaku sejak 1 Januari 1984. Undang-undang ini telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir kali diubah dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008. 13
Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap seubjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek Pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam UndangUndang PPh disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima dan diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.
II.2.1
Kewajiban Pajak Subjektif Menurut Basri Musri (2009:11) Untuk lebih memperjelas pengertian, kapan mulai dan berakhirnya sebagai subjek pajak dalam negeri maupun subjek pajak luar negeri, berikut ini diberikan tabel mulai dan berakhirnya kewajiban pajak subjektif
14
Tabel 2.1 Tabel Kewajiban Pajak Subjektif Mulai Subjek Pajak Dalam Negeri Orang Pribadi : • Saat dilahirkan • Saat berada di Indonesia atau bertempat tinggal di Indonesia. Subjek Pajak Dalam Negeri Badan : • Saat didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Subjek Pajak Luar Negeri melalui BUT : • Saat menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia. Subjek Pajak Luar Negeri tidak melalui BUT : • Saat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia. Warisan Belum Terbagi : • Saat timbulnya warisan yang belum terbagi.
Berakhir
Subjek Pajak Dalam Negeri Orang Pribadi : • Saat meninggal • Saat meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Subjek Pajak Dalam Negeri Badan : • Saat dibubarkan atau tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia. Subjek Pajak Luar Negeri melalui BUT : • Saat tidak lagi menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melaui BUT di Indonesia. Subjek Pajak Luar Negeri tidak melalui BUT : • Saat tidak lagi menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia Warisan Belum terbagi : • Saat warisan telah selesai dibagikan.
Sumber: Buku Perpajakan
II.2.2 Tidak Termasuk Subjek Pajak Menurut Madiasmo (2009:77) Yang tidak termasuk objek pajak adalah : 1. Kantor Perwakilan Negara Asing 2. Penjabat perwakilan diplommatik dan konsulat atau penjabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat: 15
a) Bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatanya di indonesia. b) Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. 3. Organisasi Internasional, dengan syarat : a) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut. b) Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota. 4. Penjabat perwakilan organisasi Internasional, dengan syarat : a) Bukan warga negara Indonesia. b) Tidak menjalankan usaha kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.
II.2.3
Objek Pajak Yang menjadi objek pajak menurut Drs. Didik Budi Waluyo (2009:9) adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk : 1.
Penggantian
atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang
diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium,
16
komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang. 2.
Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan pennghargaan;
3.
Laba usaha;
4.
Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk : a.
Keuntungan pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan usaha lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
b.
Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
c.
Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
d.
Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keuntungan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuanya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan diantara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
17
e.
Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak; 6. Bunga termasuk premium, disktonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian hutang; 7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi; 8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak; 9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan degan penggunaan harta; 10. Paenerimaan atau perolehan pembayaran berkala; 11. Keuntungan karena pembebasan hutang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing. 13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva . 14. Premi asuransi. 15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. 16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak. 17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah. 18
18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. 19. Surplus Bank Indonesia. Penghasilan tersebut dapat dikelompokan menjadi : 1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas, seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya. 2. Penghasilan dari usaha atau kegiatan. 3. Penghasilan dari modal atau penggunaan harta seperti sewa, bunga, dividen, royalti, keuntungan dari penjualan harta yang tidak digunakan, dan sebagainya. 4. Penghasilan lain-lain, yaitu penghasilan yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam salah satu dari tiga kelompok penghasilan di atas, seperti : a.
Keuntungan karena pembebasan utang
b.
Keuntungan karena selisih kurs
c.
Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
d.
Hadiah undian
Bagi Wajib Pajak Dalam Negeri, yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Sedangkan bagi Wajib Pajak Luar Negeri, yang menjadi Objek Pajak hanya penghasilan yang berasal dari Indonesia saja.
19
II.2.4 Tidak Termasuk Objek Pajak Yang dikecualikan dari objek pajak menurut Thomas Sumarsan , (2009:135) adalah : 1. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang atau disahkan oleh pemrintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuanya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan 2. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuanya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; 3. Warisan 4. harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal. 5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari 20
wajib pajak atau pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma perhitungan khusus (deemed profit) 6. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa 7. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah , dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat : a. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan b. Bagi Perseroan Terbatas, badan usaha milik negra dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25%(dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor. 8. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendirianya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai. 9. Penghasilan modal yang ditanamkan oleh dana pnsiun sebagaimana dimaksud pada kalimat sebelumnya, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan. 10. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, 21
perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif. 11. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut : a. Merupakan
perusahaan
mikro,
kecil,
menengah
atau
yang
menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan b. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia. 12. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuanya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 13. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bdang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya yang ditanamkan kembali dalam betuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4(empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuanya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 14. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuanya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 22
II. 3 Sensus Pajak II.3.1 Definisi Sensus Pajak Sensus Pajak Nasional adalah pengumpula data mengenai kewajiban perpajakan dalam rangka memperluas basis pajak dengan mendatangi subjek pajak (orang pribadi atau badan) di seluruh wilayah Indonesia yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak. II.3.2 Dasar Hukum Sensus Pajak Nasional (SPN) 1.
Undang-undang Nomor 6 tahun 1983tentang KUP sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009
2.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.
3.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.03/2011 tanggal 12 September 2011 tentang Sensus Pajak Nasional (SPN).
II.4 Perdagangan secara online (E-Commerce) II.4.1 Definisi E-Commerce E-Commerce menurut David Baum yang dikutip oleh Danny Septriadi, (2007: h129) Perdagangan elektronik atau biasa disebut E-commerce adalah penyebaran, pembelian,penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet, Tv, www, dan jaringan komputer lainya. E-commerce merupakan bagian dari E-business, dimana cakupan
23
E-business lebih luas, tidak hanya sekedar perniagaan, tetapi mencakup juga pengkolaborasian mitra bisnis, pelayanan nasabah, lowongan pekerjaan, dll. E-commerce pertama kali diperkenalkan pada tahun 1994 pada saat pertama kali banner elektronik dipakai untuk tujuan promosi dan periklanan di suatu halaman Web .
II.4.4 Mekanisme E-Commrece dengan Blackberry Messenger Hal yang pertama perlu diperhatikan adalah kebutuhan dalam kepemilikan perangkat Blackberry Messenger tersebut terlebih dahulu, mengingat tidak semua orang dapat mengakses atau memiliki fasilitas Blackberry Messenger, sang pemilik online shop pada Blakbeerry Messenger harus “berinisiatif” terlebih dahulu untuk menjaring para pengguna Blacberry Messenger yang berpotensi dalam hal pembelian produk-produk mereka, contact para calon konsumen tersebut dapat dengan dengan mudah dijaring, dengan cara mengumpulkan data-data contact/PIN Blackberry Messenger dan meminta informasi kepada
relasi-relasi mereka yang mempunyai
teman yang “berpotensi” menjadi calon konsumen mereka. Setelah memiliki contact Blackbeery Messenger / calon konsumen yang cukup banyak dan berpotensi, baru dilakukan berbagai penawaran suatu produk tertentu oleh pemilik online shop. Lalu konsumen dapat mengunjungi Group commerce pada perangkat Blackberry Messenger, dan melihat-lihat kalatog dari apa yang ditawarkan oleh pemilik online shop. 24
Jika konsumen tertarik, konsumen dapat melakukan transaksi pembayaran sesuai dengan cara yang telah ditetapkan oleh penjual. Cara yang dapat dilakukan oleh konsumen tersebut, seperti :
.
1.
Pembayaran langsung antara dua pihak (tanpa perantara)
2.
Dengan perantara pihak ketiga
3.
Transaksi ATM
4.
Micropayment (recehan)
5.
Secure Elektronik Transaction (SET)
Berikut ini adalah proses dan mekanisme pemasaran dan pembelian : Gambar mekanisme Pemasaran online shop Blackberry Messenger akan dideskripsikan pada Gambar 2.1 sebagai berikut: Gambar 2.1 Gambar Mekanisme Pemasaran
Upload foto produk ke Blackberry Messenger
Pencantuman harga dan informasi tentang produk
Pemesanan barang kepada distributor
Konsumen memberi komentar pada produk
Penjual produk online Konsumen melakukan order produk langsung pada BBM
Transaksi antara penjual dan 25 konsumen
Setelah memasarkan produknya, maka penjual akan merespon setiap pertanyaan, transaksi, dan order produk yang ada dalam group online shop yang terdapat dalam Blackberry Messenger tersebut, setelah itu penjual akan menjelaskan tatacara pembayaran dan proses pengiriman barang agar sampai sesegera mungkin ke tangan konsumen. Berikut ini adalah penggambaran tatacara/mekanisme pembelian barang sampai ke tangan pembeli, akan ditampilkan dalam Gambar 2.2: Gambar 2.2 Gambar Mekanisme Pembelian hingga barang sampai kepada Konsumen
Konsumen melakukan order
Pengiriman Barang/ Barang diterima konsumen
Penjual kontak kepada kurir
Konsumen melapor kepada penjual jika uang sudah ditransfer
Konsumen dan penjual membuat janji bertemu di tempat dan waktu terentu
Transaksi dilakukan
Mentransfer melalui Bank tertentu
26
II.4.5 Pasal-Pasal Pajak yang terkait dalam Perdagangan online/ ECommerce Dalam E-Commerce terdapat pasal yang terkait dalam pemenuhan kewajiban pajak penghasilan, antara lain : 1.
PPh pasal 22 PPh pasal 22 merupakan salah satu bentuk pemotongan yang dilakukan oleh pihak lain terhadap Wajib Pajak yang melakukan penyerahan barang. Pada umunya pengenaan PPh pasal 22 ini dikenakan
terhadap
perdagangan
barang
yang
dianggap
mwnguntungkan sehingga penjual atau pembelinya kemungkinan besar akan mengalami keuntungan, termasuk juga dengan transaksi Ecommerce yang melakukan penyerahan dan transaksi barang dengan :
2.
a.
Bendaharawan pemerintah
b.
Badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari Wajib Pajak
PPh pasal 25 Pasal yang menggambarkan besarnya angsuran yang harus dibayarkan sendiri oleh wajib pajak dalam tahun pajak berjalan disebut PPh 25. Menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, besarnya angsuran pajak penghasilan pasal 25 disamakan dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu, sehingga akhir tahun baru akan dihitung kurang bayar atau lebih bayar dari pajak yang telah kita angsur setiap bulannya selama satu tahun.
27
3.
PPh pasal 29 PPh pasal 29 adalah kurang bayar nominal pajak penghasilan yang harus dilunasi, dikarenakan pajak terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih besar dari pada kredit pajaknya. Dalam hal transaksi E-commerce PPh 29 baru akan diketahui setelah SPT tahunan di isi oleh Wajib Pajak yang bersangkutan atau sama seperti wajib pajak lain.
II.5
Ciri-ciri Wajib Pajak Patuh Wajib Pajak patuh adalah Wajib Pajak yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Pajak sebagai Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu [KEP213/PJ./2003].Wajib pajak patuh dapat didefinisikan wajib pajak yang tepat waktu dalam penyampaian SPT selama dua tahun terakhir, dan dalam tahun terakhir penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari 3 (tiga) Masa Pajak, serta tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak.
II.6
Sosialisasi Pajak Kegiatan penyuluhan pajak memiliki andil besar dalam mensukseskan sosialisasi pajak keseluruhan Wajib Pajak. Hal ini tertuang dalam Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP 114/PJ/2005 Tentang Pembentukan Tim Sosialisasi Perpajakan. Berbagai media diharapkan mampu menggugah kesadaran Wajib Pajak dan meningkatkan kepatuhan perpajakan Wajib Pajak baik badan maupun pribadi dalam rangka meningkatkan jumlah penerimaan negara. 28
II.7
Hipotesa Penelitian
Hipotesis menurut Sugiyono (2009:5) adalah “jawaban sementara terhadap rumusan masalah. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan pada teori dan belum menggunakan fakta”. Pendapatan menurut pajak adalah segala sesuatu yang menambah nilai ekonomis bagi wajib pajak. Pendapatan yang didapat sebagai hasil usaha yang memiliki kriteria tertentu harus dibayarkan pajak penghasilanya kepada negara, termasuk pendapatan yang diperoleh para pemilik online shop pada Blackberry Messenger, yang kita tahu susah dalam menyelediki, menganalisis, dan menjaring kinerja mereka dalam berbisnis. Pasalnya petugas pajak tidak belum mempunyai administrasi yang cukup dalam menjaring kinerja para pemilik online shop pada Blackberry Messenger, yang mempunyai sifat perdagangan yang lebih privat dari online shop biasa yang dapat diakses dimanapun dan kapanpun asalkan anda mempunyai fasilitas internet dengan komputer, laptop, dan bahkan Handphone seluler biasa sudah bisa mengakses internet, dan hal itu mempunyai perbedaan yang cukup significant dengan online shop pada perangkat Blackberry Messenger yang hanya dapat diakses oleh pengguna Blackberry Messenger yang mempunyai hubungan contact dengan cara memasukan “PIN” Blackberry Messenger konsumen sebagai friendlist pada Blackberry Messenger contact penjual atau pun sebaliknya, jadi tidak sembarang orang yang dapat mengakses online shop pada perangkat
Blackberry
Messenger,
dengan
alasan
demikian
penulis 29
menyimpulkan bahwa para pemilik online shop perangkat Blackberry Messenger lebih rentan tidak terjaring oleh fiskus pajak bila dibandingkan dengan online shop biasa. Berdasarkan analisis diatas , maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai aspek-aspek yang mempengaruhi kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak penghasilan perdagangan online dengan fasilitas Blackberry Messenger. Penelitian ini mencakup : a.
Faktor-faktor yang ditentukan : 1. Efektivitas media masa mempengaruhi kepatuhan pemilik online shop terhadap Perpajakan. 2. Sensus Pajak 3. Pengetahuan Perpajakan pemilik online shop 4. Tingkat pendidikan pemlik online shop BBM
b.
Perangkat elektronik yang digunakan sebagai tujuan adalah Blackberry Messenger, merupakan alat telekomunikasi dan perangkat elektronik yang sedang “Booming” saat ini, yang berjumlah kurang lebih sudah mencapai empat (4) juta pengguna di Indonesia.
c.
d.
Metode penelitian yang digunakan ada empat (4) variabel : 1. Independen yaitu
: X1, X2, X3
2. Dependen
:Y
Jumlah sampel yang digunakan : 40 responden
30
Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Disebut sementara karena jawaban yang diberikan dari Hipotesis baru didasarkan oleh pada teori dan belum menggunakan fakta. Pengujian dalam penelitian ini melibatkan beberapa variabel Diantaranya ada tiga (3) variabel independen , yaitu : X1 : Pengaruh Media Masa X2 : Sensus Pajak X3 : Pengetahuan perpajakan pemilik online shop BBM Serta satu variabel Dependen, yaitu : Y
: Kepatuhan dalam memenuhi Kewajiban Pajak Penghasilan
Hipotesis 1 : apakah media masa mempunyai pengaruh yang cukup signifikan terhadap pengetahuan perpajakan pemilik online shop Blackberry Messenger?
H1
: tidak ada pengaruh yang cukup signifikan antara media masa terhadap
Pengetahuan
perpajakan
pemilik
online
shop
Blackberry Messenger.
Ho
: ada pengaruh yang cukup signifikan antara media masa terhadap
Pengetahuan
perpajakan
pemilik
online
shop
Blackberry Messenger. . 31
Hipotesis 2 : apakah sensus pajak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap
pegetahuan
perpajakan
pemilik
online
shop
Blackberry Messenger? H1
: sensus pajak tidak memberi pengaruh yang significan terhadap
pengetahuan
perpajakan
pemilik
online
shop
Blackberry Messenger.
Ho
: sensus pajak memberi pengaruh yang significan terhadap pengetahuan perpajakan pemilik online shop Blackberry Messenger.
. Hipotesis 3
: apakah pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh pemilik online shop berpengaruh terhadap kepatuhan dalam memenuhi kewajiban pajak penghasilan oleh pemilik online shop Blackberry Messenger?
H1
: tidak ada pengaruh yang cukup signifikan antara pengetahuan pajak pemilik online shop terhadap kepatuhan dalam memenuhi kewajiban pajak penghasilan oleh pemilik online shop Blackberry Messenger.
Ho
: ada pengaruh yang cukup significan antara pengetahuan pajak pemilik online shop terhadap kepatuhan dalam memenuhi 32
kewajiban pajak penghasilan oleh pemilik online shop Blackberry Messenger?
Hipotesis 4
: apakah media massa memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap kepatuhan perpajakan pemilik online shop Blackberry Messenger?
H1
: tidak ada pengaruh yang cukup signifikan antara media massa terhadap terhadap kepatuhan dalam memenuhi kewajiban pajak penghasilan oleh pemilik online shop Blackberry Messenger
Ho
: ada pengaruh yang cukup signifikan antara media massa terhadap terhadap kepatuhan dalam memenuhi kewajiban pajak penghasilan oleh pemilik online shop Blackberry Messenger
Hipotesis 5
: Apakah terdapat pengaruh yang cukup signifikan antara sensus pajak terhadap kepatuhan dalam memenuhi kewajiban pajak penghasilan oleh pemilik online shop Blackberry Messenger?
H1
: tidak ada pengaruh yang cukup signifikan antara sensus pajak terhadap
kepatuhan
dalam
memenuhi
kewajiban
pajak
penghasilan oleh pemilik online shop Blackberry Messenger. 33
Ho
: ada pengaruh yang cukup signifikan antara sensus pajak terhadap
kepatuhan
dalam
memenuhi
kewajiban
pajak
penghasilan oleh pemilik online shop Blackberry Messenger.
34
