BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS
2.1
Audit Internal Audit internal menurut The IIA Research Foundation (2011: 2) yang
dijelaskan dalam jurnal International Professional Practices Framework (IPPF) adalah:
“Internal auditing is an independent, objective assurance and consulting activity designed to add value and improve an organization’s operations. It helps an organization accomplish its objectives by bringing a systematic, disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control, and governance processes”
Sedangkan menurut Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal (SPAI 2004: 9) pengertian audit internal adalah sebagai berikut: “Audit Internal adalah kegiatan assurance dan konsultasi yang independen obyektif
yang
dirancang
untuk
memberikan
nilai
tambah
dan
meningkatkan kegiatan operasi organisasi”.
Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat penulis simpulkan bahwa audit internal adalah suatu aktivitas penilaian yang bersifat independen dan objektif sehingga dengan adanya independensi ini diharapkan auditor internal dapat memberikan laporan yang objektif kepada manajemen atas hasil temuan dan kesimpulan selama pemeriksaan. Tujuan audit internal menurut Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal (SPAI 2004: 15) menyatakan bahwa: 16
17
“Tujuan, kewenangan dan Tanggungjawab fungsi audit internal harus dinyatakan secara formal dalam Charter Audit Internal, konsisten dengan Standar Profesi Audit Internal (SPAI) dan mendapat persetujuan dari pimpinan dan Dewan Pengawas Organisasi“.
Ruang lingkup kegiatan audit internal mencakup bidang yang sangat luas dan kompleks meliputi seluruh tingkatan manajemen baik yang sifatnya administratif maupun operasional.Menurut Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal (SPAI 2004: 20) mendefinisikan ruang lingkup fungsi audit internal sebagai berikut : “Fungsi audit internal melakukan evaluasi dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan proses pengelolaan risiko, pengendalian dan governance, dengan menggunakan pendekatan yang sistematis, teratur dan menyeluruh”
Sesuai Interpretasi Standar Profesional Audit Internal (SPAI) – standar 120.2 tahun 2004, tentang pengetahuan mengenai penyimpangan, dinyatakan bahwa auditor internal harus memiliki pengetahuan yang memadai untuk dapat mengenali, meneliti dan menguji adanya indikasi penyimpangan. Selain itu, menurut Statement on Internal Auditing Standards (SIAS) No. 3, tentang Deterrence, Detection, Investigation, and Reporting of Fraud (1985), memberikan pedoman bagi auditor internal tentang bagaimana auditor internal melakukan pencegahan, pendeteksian dan penginvestigasian terhadap fraud. SIAS No. 3 tersebut juga menegaskan tanggung jawab auditor internal untuk membuat laporan audit tentang fraud.
18
Sedangkan menurut SPAI (Standar Profesional Audit Internal) yang dikeluarkan Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal (2004: 21), fungsi audit internal dinyatakan sebagai berikut : “Fungsi audit internal harus membantu organisasi dalam memelihara pengendalian intern yang efektif dengan cara mengevaluasi kecukupan, efisiensi dan efektivitas pengendalian tersebut, serta mendorong peningkatan pengendalian intern secara berkesinambungan .”
Sesuai dengan SPAI yang dikutip oleh Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal (2004: 15) tentang tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab audit internal: “Tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab fungsi audit internal harus dinyatakan secara formal dalam charter audit internal, konsisten dengan SPAI, dan mendapat persetujuan dari pimpinan dan dewan pengawas organisasi.”
Kualifikasi audit internal meliputi independensi, kemampuan profesional, ruang lingkup pekerjaan, pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan manajemen bagian audit internal. (Risa, Jurnal: Pengaruh Auditor Internal Bersertifikat Qualified Internal Auditor Terhadap Efektivitas Kualitas Laporan Audit Internal, yang dikutip dalam buku Standar Profesional Audit Internal, 2011: 22) a. Independensi Auditor Internal Independensi seringkali dipergunakan secara bersama-sama dan banyak audit intern hampir tidak dapat membedakannya. Objektivitas akan ada apabila auditor intern memiliki sikap mental yang bebas (Courtemanche, 2010). Independensi menurut Tugiman (2006: 20) menyangkut 2(dua) aspek, yaitu:
19
1.
Status organisasi Status organisasi unit audit internal haruslah memberikan keleluasaan untuk mengetahui atau menyelesaikan tanggung jawab pemeriksaan yang diberikan.
Audit
internal
haruslah
memperoleh
dukungan
dari
manajemen senior dan dewan, sehingga mereka akan mendapatkan kerja sama dari pihak yang diperiksa dan dapat menyelesaikan pekerjaannya secara bebas dari berbagai campur tangan pihak lain. 2.
Objektivitas Merupakan sikap mental independen yang harus dimiliki oleh auditor internal dalam melaksanakan suatu pemeriksaan. Auditor internal ini tidak boleh menempatkan penilaian yang lebih rendah apabila dibandingkan dengan penilaian yang dilakukaan oleh pihak lain. Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal (2004: 8), menyatakan bahwa : “Fungsi audit internal harus ditempatkan pada posisi yang memungkinkan fungsi tersebut memenuhi tanggung jawabnya. Independensi akan meningkat jika fungsi audit internal memiliki akses komunikasi yang memadai terhadap pimpinan dan dewan pengawas organisasi.”
b. Kemampuan Profesional Menurut Institute of internal auditors ethicalprinciples and code of ethics yang dikutip oleh Alvin, Randal and Marks (2006 : 771), mengatakan bahwa: ”Competency internal auditor apply the knowledge, skills, and experience needed in the performance of internal auditing service.”
20
Menurut
Tugiman (2006: 27) kemampuan profesional adalah sebagai
berikut : “Kemampuan profesional merupakan tanggung jawab bagian audit internal dan setiap auditor internal. Pimpinan audit internal dalam setiap pemeriksaan haruslah menugaskan orang-orang secara bersama atau keseluruhan memiliki pengetahuan, kemampuan, dan berbagai disiplin ilmu yang diperlukan untuk melaksanakan pemeriksaan secara tepat dan pantas.” c. Ruang Lingkup Pekerjaan Ruang lingkup pekerjaan menurut Tugiman, (2006: 41) : “Ruang lingkup pekerjaan audit internal meliputi pengujian dan evaluasi terhadap kecukupan dan keefektifan sistem pengendalian internal yang dimiliki oleh perusahaan dan kualitas pelaksanaan tanggung jawab”
Sedangkan menurut Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal (2004: 23) : “Auditor
internal
harus
mengidentifikasi,
menganalisis,
dan
mendokumentasikan informasi yang memadai untuk mencapai tujuan penugasan”
d. Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan Sedangkan menurut Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal (2004: 23-24) kegiatan pemeriksaan, yaitu: pelaksanaan audit, auditor internal harus mengidentifikasi informasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mendokumentasikan informasi yang memadai untuk mencapai tujuan penugasan.
21
e. Manajemen Bagian Audit Manajemen bagian audit internal dinyatakan Tugiman (2006: 79) bahwa pimpinan
audit
internal
harus
mengelola
bagian
audit
internal
secaratepat.Pimpinan audit internal bertanggung jawab mengelola bagian audit internal, sehingga : 1.
Pekerjaan pemeriksaan memenuhi tujuan umum dan tanggung jawab yang disetujui oleh manajemen senior dan diterima oleh dewan
2.
Sumber daya bagian audit internal digunakan secara efisien dan efektif.
3.
Pelaksanaan pekerjaan pemeriksaan dilakukan sesuai dengan standar profesi. Menurut Hery (2010: 73) standar profesional Audit Internal terbagi atas
empat macam diantaranya yaitu : 1. Independensi, yaitu dalam arti luas harus mandiri dan terpisah dari bagianbagian yang diperiksanya. 2. Kemampuan profesional, yaitu harus mencerminkan pendidikan dan pengalaman yang sesuai dengan bidangnya. 3. Lingkup pekerjaan, meliputi pengujian dan evaluasi terhadap kecukupan bukti-bukti transaksi serta efektivitas struktur pengendalian internal yang dimiliki organisasi dan kualitas tanggung jawab yang diberikan. 4. Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan, meliputi perencanaan pemeriksaan, pengujian serta pengevaluasian informasi, hasil dan tindak lanjut. 5. Manajemen bagian departemen audit internal, dalam arti harus dirancang sesuai dengan kebutuhan yang tepat.
22
Dengan demikian dapat penulis simpulkan bahwa pimpinan audit internal harus mengelola bagian audit internal dengan tepat dan baik, selain itu pimpinan audit internal bertanggung jawab mengelola bagian audit internal.
2.2
Kecurangan Menurut The Institute of Internal Auditors (IIA) yang dikutip oleh Soejono
Karni (2000: 34), yaitu “Kecurangan mencakup suatu ketidakberesan dan tindakan ilegal yang bercirikan penipuan disengaja. Ia dapat dilakukan untuk manfaat dan atau kerugian organisasi oleh orang di luar atau di dalam organisasi.”
Menurut SPAI (2004: 63) definisi kecurangan adalah : “Fraud mencakup perbuatan melanggar hukum dan pelanggaran terhadap peraturan dan perundang-undangan lainnya yang dilakukan dengan niat untuk berbuat curang. Perbuatan tersebut dilakuakan dengan sengaja demi keuntungan atau kerugian suatu organisasi oleh orang dalam atau juga oleh orang di luar organisasi tersebut. “
Menurut Bologna, Lindquist dan Wells yang dikutif Amrizal (2004: 2) mendifinisikan : “Kecurangan adalah penipuan kriminal yang bermaksud untuk memberi manfaat keuangan kepada si penipu”.
Beberapa
pernyataan
tersebut
dapat
diambil
kesimpulan
bahwa
kecurangan merupakan perbuatan melanggar hukum dan pelanggaran terhadap
23
peraturan dan perundang-undangan lainnya yang dilakukan dengan niat untuk berbuat menipu untuk memberi manfaat keuangan kepada si penipu. Menurut Hall (2001), fraud menunjuk pada penyajian fakta yang bersifat material secara salah yang dilakukan oleh satu pihak kepihak lain dengan tujuan untuk membohongidan mempengaruhi pihak lain untuk bergantungpada fakta tersebut, fakta yang akanmerugikannya dan berdasarkan hukum yangberlaku, suatu tindakan yang curang (fraudulentact) harus memenuhi lima kondisi ini: 1.
Penyajian yang salah. Harus terdapat laporanyang salah atau tidak diungkapkan
2.
Fakta yang sifatnya material. Suatu fakta harus merupakan faktor yang substansial yang mendorong seseorang untuk bertindak
3.
Tujuan.Harus terdapat tujuan untuk menipu ataupengetahuan bahwa laporan tersebut salah
4.
Ketergantungan yang dapat dijustifikasi. Penyajian yang salah harus merupakan faktoryang substansial yang menyebabkan pihak lain merugi karena ketergantungannya
5.
Perbuatan tidak adil atau kerugian. Kebohongantersebut telah menyebabkan ketidakadilanatau kerugian bagi korban fraud.
Sedangkan menurut Amrizal (2004: 5) dalam jurnal Pencegahan dan Pendeteksian Kecurangan oleh Internal Audit,bahwa pencegahan kecurangan pada umumnya adalah aktivitas yang dilaksanakan manajemen dalam hal penetapan kebijakan, sistem dan prosedur yang membantu meyakinkan bahwa
24
tindakan yang diperlukan sudah dilakukan dewan komisaris, manajemen, dan personil lain. Amrizal (2004: 3) mengkategorikan aktivitas pencegahan kecurangan sebagai berikut: a.
Pencegahan salah saji laporan Keuangan (Financial Statement Fraud) Kecurangan Laporan Keuangan dapat didefinisikan sebagai kecurangan yang dilakukan oleh manajemen dalam bentuk salah saji material Laporan Keuangan yang merugikan investor dan kreditor.Kecurangan ini dapat bersifat finansial atau kecurangan non finansial.
b.
Pencegahan adanya asset yang digelapkan atau dimanipulasi (Asset Misappropriation), Penyalahagunaan aset dapat digolongkan ke dalam ‘Kecurangan Kas’ dan ‘Kecurangan atas Persediaan dan Aset Lainnya’, serta pengeluaranpengeluaran biaya secara curang (fraudulent disbursement).
c.
Korupsi (Corruption), Korupsi dalam konteks pembahasan ini adalah korupsi menurut ACFE, bukannya pengertian korupsi menurut UU Pemberantasan TPK di Indonesia. Menurut ACFE, korupsi terbagi ke dalam pertentangan kepentingan (conflict of interest), suap (bribery), pemberian illegal (illegal gratuity), dan pemerasan (economic extortion). Karni (2000: 38) menyatakan pendapatnya tentang faktor pendorong
terjadinya kecurangan sebagai berikut: a.
Lemahnya pengendalian internal
25
1) Manajemen tidak menekankan perlunya pengaruh pengendalian internal. 2) Manajemen tidak menindak pelaku kecurangan 3) Manajemen tidak mengambil sikap dalam hal terjadinya conflict of interest 4) Internal
auditor
tidak diberi wewenang
untuk
menyelidiki
para
eksekutif terutama menyangkut pengeluaran yang besar. b. Tekanan keuangan terhadap seseorang 1) Banyakutang 2) Pendapatan Rendah 3) Gaya hidup mewah. c.
Tekanan non financial 1) Tuntutan pimpinan di luar kemampuan karyawan 2) Direktur utama menetapkan salu tujuan yang harus dicapai tanpa dikonsultasikan terlebih dahulu kepada bawahannya 3) Penurunan penjualan.
d. Indikasi lain 1) Lemahnya kebijakan penerimaan pegawai 2) Meremehkan integritas pribadi 3) Kemungkinan koneksi dengan orang kriminal. Ciri-ciri atau kondisi adanya kecurangan menurut Karni (2000: 43) yaitu jika : a.
Terdapatnya angka laporan keuangan yang mencolok dengan tahun-tahun sebelumnya.
26
b.
Adanya perbedaan antara buku besar dengan buku pembantu.
c.
Perbedaan yang dikemukakan melalui konfirmasi.
d.
Transaksi yang tidak dicatat sesuai dengan otoritas manajemen dengan baik umum maupun khusus.
e.
Perbedaan kepentingan (conflict interest) pada tugas pekerjaan karyawan. Teori
mengenai
kecurangan
dan
faktor
penyebab
terjadinya
kecuranganlainnya adalah Triangle fraud. Seperti yang dikutip oleh Theodorus. M, Tuanakotta (2006: 106). Gambar 2.1 Triangle Fraud
1. Perceived Opportunity yaitu kondisi yang bisa mendukung seseorang untuk menutupi kecurangan yang dilakukannya. 2. Pressure atau tekanan merupakan motivasi yang berasal dari seseorang umuk melakukan kecurangan. Termasuk di dalamnya motivasi ekonomi. 3. Rationalization atau mencari kebenaran sebelum melakukan kejahatan, bukan sesudahnya. Mencari pembenaran sebenarnya merupakan bagian dari motivasi untuk melakukan kejahatan.
27
Pencegahan fraud (kecurangan) pengadaan barang menurut Pope yang dikutif Hermiyetti (2011: 7) dalam jurnal Pengaruh Penerapan Pengendalian Internal terhadap Pencegahan fraud Pengadaan Barang, pencegahan fraud dalam hal pengadaan barag publik, antara lain: 1.
Memperkuat kerangka hukum. Alat
yang
paling
ampuh
adalahmenyingkapkannya
kepada
publik.
Mediadapat memainkan peran penting untuk menciptakan kesadaran publik mengenai masalah ini dan untuk membangun dukungan bagi langkah-langkah yang perlu diambil. Peraturan yang selama ini menjadi pedoman pelaksanaan pengadaanbarang dan jasa adalah Kepres No. 80 tahun 2003, perlu dikaitkan dengan UU No. 31/1999untuk dapat efektif menghalangi tindak pidana korupsi. Persyaratan hukum berikutnya adalah kerangka yang baik dan konsisten prinsip-prinsip dan praktik-praktik dasar pengadaan 2.
Prosedur transparan Selain dari kerangka hukum, pertahanan berikutnya melawan fraud adalah prosedur dan praktik yang terbuka dan transparan untuk melaksanakan proses pengadaan barang itu sendiri. Belum ada orang yang menemukan cara yang lebih baik untuk melawan fraud dalam pengadaan barang daripada prosedur seleksi pemasok atau kontraktor berdasarkan persaingan yang sehat.
3.
Membuka dokumen tender. Satu kunci untuk mewujudkan transparansi dan sikap tidak memihak adalah pembeli membuka dokumen tender pada waktu dan di tempat yang telah ditetapkan, dihadapan semua pengikut tender atau wakil-wakil mereka yang
28
ingin hadir. Praktik membuka dokumen tender di depan umum, sehingga setiap orang dapat melihat siapa yang mengajukan penawaran dan dengan harga berapa, dapat mengurangi risiko bahwa tender yang bersifat rahasia itu dibocorkan kepada peserta lain, diabaikan, diubah atau dimanipulasi. 4.
Evaluasi penawaran Evaluasi penawaran adalah langkah yang paling sulitdalam proses pengadaan barang untuk dilaksanakansecara benar dan adil. Bersamaandengan itu langkah ini adalah salah satu langkah yang paling mudah dimanipulasi jikaada pejabat yang ingin mengarahkankeputusan pemenang pada pemasok tertentu.
5.
Melimpahkan wewenang Prinsip peninjauan ulang dan audit independen sudah diterima luas sebagai cara untuk menyingkapkan kesalahan atau manipulasi dan memperbaikinya. Prinsip ini menduduki tempat yang penting dalam bidang pengadaan barang publik. Namun, prinsip ini juga digunakan oleh beberapa orang untuk menciptakan celah untuk melakukan korupsi. Khususnya, pelimpahan wewenang untuk menyetujui kontrak.
6.
Pemeriksaan dan audit independen Tinjauan-ulang dan audit independen memainkan peran yang sangat penting. Namun di beberapa negara, tinjauan ulang dan tahap-tahap persetujuan demikian banyak sehingga seluruh proses pengadaan barang publik boleh dikatakan lumpuh. Di beberapa negara, dalam hal kontrak besar, diperlukan
29
waktu lebih dari dua tahun paling tidak, untuk menentukan pemenang, dari sejak penawaran diajukan. 2.3 Kerangka Pemikiran Internal auditing adalah suatu penilaian, yang dilakukan oleh pegawai perusahaan yang terlatih mengenai ketelitian, dapat dipercayainya, efisiensi, dan kegunaan catatan-catatan (akutansi) perusahaan, serta pengendalian intern yang terdapat dalam perusahaan. Tujuannya adalah untuk membantu pimpinan perusahaan (manajemen) dalam melaksanakan tanggungjawabnya dengan memberikan analisa, penilaian, saran, dan komentar mengenai kegiatan yang di audit. (Amrizal, 2004: 1) Menurut SPAI (2004: 9) auditor internal adalah kegiatan assurance dan konsultasi yang independent dan obyektif, yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan operasi organisasi, sedangkan menurut Mulyadi (2002 : 29) definisi auditor internal adalah: “Auditor Internal adalah auditor yang bekerja dalam perusahaan yang tugas pokoknya adalah menentukan kebijakan dan prosedur yang dltetapkan oleh manajemen puncak telah dipenuhi, menentukan baik atau tidaknya penjagaan terhadap kekayaan organisasi, serta menentukan keandalan informasi.” Auditor internal bertanggung jawab membantu pencegahan kecurangan dengan jalan melakukan pengujian kecukupan dan kefektifan sistem pengendalian intern, dengan jalan mengevaluasi seberapa jauh risiko yang potensial untuk diidentifikasi (Kopai 2004: 65). Pihak manajemen dan pihak auditor internal mempunyai fungsi yang berbeda dalam hal mendeteksi kemungkinan terjadinya fraud. Secara normatif fungsi audit internal adalah memberikan jasa penilaian yang independen, menguji
30
dan melakukan evaluasi kegiatan perusahaan. Sedangkan dalam usaha mendeteksi fraud, fungsi auditor internal adalah membantu pihak manajemen dalam melaksanakan tugasnya dengan cara melengkapi mereka dengan berbagai analisis, penilaian, rekomendasi dan penyuluhan tentang masalah yang sedang dikaji. (Kopai 2004: 71) Tugiman (2006: 16) menyebutkan standar atau kualifikasi kemampuan auditor internal antara lain: 1. Independensi 2. Kemampuan Profesional 3. Lingkup Pekerjaan 4. Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan 5. Manajemen Bagian Audit Internal Apabila kelima syarat tersebut dapat dipenuhi, maka kemampuan profesional akan semakin terpercaya dalam melakukan fungsi pengawasan, karena profesionalisme merupakan kriteria untuk mengukur keberhasilan auditor internal dalam melaksanakan tanggung jawab pemeriksaan. Peran utama dari internal auditor sesuai dengan fungsinya dalampencegahan kecuarangan adalah berupaya untuk menghilangkan atau mengeleminir sebab-sebab timbulnya kecurangan tersebut. Karena pencegahan terhadap akan terjadinya suatu perbuatan curang akan lebih mudah daripada mengatasi bila telah terjadi kecurangan tersebut. (Amrizal,2004: 4) Walaupun internal auditor tidak dapat menjamin bahwa kecurangan tidak akan terjadi, namun ia harus menggunakan kemahiran jabatannya dengan saksama
31
sehingga diharapkan mampu mendeteksi terjadinya kecurangan dan dapat memberikan saran-saran yang bermafaat kepada manajemen untuk mencegah terjadinya kecurangan. Beberapa hal yang harus diperhatikan oleh manajemen agar fungsi internal audit bisa efektif membantu manajemen dalam melaksanakan tanggungjawabnya dengan memberikan analisa, penilaian, saran dan komentar mengenai kegiatan yang diperiksanya (Amrizal, 2004: 8) Audit internal yang tidak efektif dan efisien dalam melaksanakan pengendalian internal dapat menimbulkan masalah dan kerugian bagi perusahaan. Salah satu fraud yang biasanya terjadi yaitu pada proses pengadaan barang, yaitu penggelembungan (mark-up) harga, manipulasi anggaran, adanya kebocoran informasi, dan lain sebagainya. (Pratiwi, 2011: 29) Untuk menangani kecurangan pengadaan barang, diperlukan upaya yang sistematis dan terintegrasi dalam strategi investigatif dan strategi preventif. Strategi investigatif memang akan terlihat berhasil dalam memberantas korupsi, namun dalam jangka panjang strategi ini akan mendorong kondisi yang kontra produktif dalam kegiatan pembangunan. Hal ini perlu diatasi dengan mengedepankan strategi preventif. (Hermiyetti, 2011: 3). Menurut Pope yang dikutip Hermiyetti (2011: 7), pencegahan fraud dalam hal pengadaan barang publik, antara lain: 1.
Memperkuat kerangkahukum.
2.
Prosedur transparan
3.
Membuka dokumen tender.
4.
Evaluasi penawaran
32
5.
Melimpahkan wewenang
6.
Pemeriksaan dan audit independen Sedangkan menurut Amrizal (2004: 5) pencegahan kecurangan pada
umumnya adalah aktivitas yang dilaksanakan manajemen dalam hal penetapan kebijakan, sistem dan prosedur yang membantu meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan sudah dilakukan dewan komisaris, manajemen, dan personil lain. Amrizal (2004: 3) mengkategorikan aktivitas pencegahan kecurangan sebagai berikut: a.
Pencegahan salah saji laporan Keuangan (Financial Statement Fraud)
b.
Pencegahan adanya asset yang digelapkan atau dimanipulasi (Asset Misappropriation),
c.
Korupsi (Corruption), Berdasarkan kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut:
Pencegahan kecurangan
Audit internal
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 2.4
Peneliti Terdahulu
No
Peneliti
1
Judul
Perbedaan
Hasil Penelitian
Theresa
Pengaruh
Penelitian
Antara peran audit internal
Festi,
Peran Audit
dilakukan di
dengan pencegahan
Andreas,
Internal
Bank BNI
kecurangan memiliki
33
Riska
Terhadap
hubungan yang kuat.
Natariasari
Pencegahan
Semakin baik peran audit
2014
Kecurangan
internal maka semakin tinggi pencegahan kecurangan.
2
Yuanita
Persepsi
Penelitian
Kemampuan auditor
Kurniawan,
Auditor
dilakukan di
internal dalam
2012
Internal
BEI
menjalankan tugas yang
Terhadap
dimiliki berperan penting
Deteksi Fraud
untuk meminimalisasi fraud di perusahaan
3
Pengaruh
Enam BUMN Terdapat pengaruh
Kompetensi
di Kota
kompetensi auditor
Dewi
Auditor
Bandung
internal terhadap
Yuniarti R.,
Internal
fraudulent financial
Terhadap
reporting pada BUMN
Pendeteksian
dengan kategori yang
Fraudulent
cukup/ sedang.
Rozmita
2011
Financial Reporting 4
Hermiyetti,
Pengaruh
Rumah sakit
Penerapan lingkungan
2013
penerapan
pemerintah
pengendalian,
pengendalian
dan
penilaian resiko, kegiatan
34
internal
swasta di
pengendalian,
terhadap
kota Bandung informasi dan komunikasi
Pencegahan
serta pemantauan
fraud
baik secara parsial maupun
pengadaan
simultan berpengaruh
barang
terhadap pencegahan fraud pengadaan barang
5
Noorsain,
Peranan Audit
PNPM
Audit Internal berperan
2014
Internal Dalam
Mandiri
dalam mendeteksi dan
Mendeteksi
mencegah kecurangan
Dan Mencegah
(Fraud)
Kecurangan (Fraud)
Penelitian sebelumnya yang dilakukan Festi, Andreas, Natariasari (2014) menunjukkan bahwa audit internal berperan dalam pencegahan kecurangan dan memiliki hubungan yang kuat. Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan Kurniawan, (2012) dimana kemampuan auditor internal dalam menjalankan tugasnya berperan penting untuk meminimalisasi fraud di BEI. Sedangkan penelitian Yuniarti (2011) audit internal memiliki hubungan cukup kuat dan tidak signifikan hal ini karena pengetahuan yang kurang dimiliki oleh auditor internal dalam melaksanakan profesinya adalah pengetahuan dalam
35
memberikan konsultasi. Begitu pula penelitian Noorsain, (2014) dimana Audit Internal berperan dalam mendeteksi dan mencegah kecurangan namun pada pelaksanaannya pengendalian hanya pada Unit Pengelola Keuangan saja. Sedangkan menurut Kaplan dalam Aisyah (2004), sebuah penelitian menyimpulkan bahwa pengauditan modern terlalu berfokus pada sistem informasi yang digunakan klien untuk menghasilkan informasi keuangan dan justru kurang memperhatikan pengujian langsung terhadap transaksi yang terjadi. Sehingga salah saji yang terdapat dalam laporan keuangan yang curang merupakan salah saji yang disengaja untuk menipu pengguna laporan keuangan. Sumber dari salah saji ini meliputi manipulasi atau pemalsuan catatan akuntansi, salah saji atau penghilangan yang disengaja dari laporan keuangan, dan/atau kesalahan penerapan prinsip akuntansi. Kecurangan semacam ini nampaknya di luar lingkup (atau motivasi) karyawan tingkat bawah, namun justru ada pada manajemen tingkat atas dan berada di luar sistem pengendalian internal. Oleh karenanya diharapkan standar audit dapat melihat dengan jelas di area mana kecurangan akuntansi sering terjadi. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis menarik hipotesis, yaitu : Ho : Auditor internal tidak berperan terhadap pencegahan kecurangan pengadaan barang dan jasa. Ha : Auditor internal berperan terhadap pencegahan kecurangan pengadaan barang dan jasa.
