BAB II KAJIAN PUSTAKA. Kajian pustaka digunakan oleh penulis sebagai landasan dan kerangka

BAB II KAJIAN PUSTAKA Kajian pustaka digunakan oleh penulis sebagai landasan dan kerangka berpikir yang berguna sebagai pendukung pemecahan masalah atau menyororti masalahnya. Untuk itu perlu disusun kerangka teori yang memuat pokok pikiran yang menggambarkan dari sudut mana masalah penelitian itu disoroti. II.1

Demokrasi dan Partisipasi Publik II.1.1.

Konsep Demokrasi Ada bermacam-macam istilah demokrasi, ada yang dinamakan

demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, demokrasi rakyat, demokrasi Soviet, demokrasi nasional dan sebagainya. Semua konsep ini memakai istilah demokrasi yang menurut asal kata berarti rakyat berkuasa atau government by the people (kata

Yunani

demos

berarti

rakyat,

krats/kratein

berarti

kekuasaan/berkuasa) 11. Sesudah Perang Dunia II secara formal demokrasi menjadi dasar dari kebanyakan negara di dunia. Hal ini di perkuat dengan penelitian yang diselenggrakan UNESCO pada tahun 1949 yang menyatakan bahwa demokrasi dinyatakan sebagai nama yang paling baik dan wajar untuk semua sistem oraganisasi poitik dan sosial. Namun UNESCO juga menyimpulkan bahwa ide demokrasi juga masih ambigous atau mempunyai 11

Miriam Budiarjo. 2008. Dasar-dasar Ilmu Politik. P.T Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.

Hal. 105

Universitas Sumatera Utara

banyak pengertian atau sekurang-kurangnya terdapat ambiguity mengenai lembaga-lembaga atau cara-cara yang dipakai untuk melaksanakan ide, atau mengenai keadaan kultural dan historis yang memengaruhi istilah, ide dan praktik demokrasi itu sendiri 12. Menurut Dahl, demokrasi merupakan sarana, bukan tujuan utama, untuk mencapai persamaan (equality) politik yang mencakup tiga hal, yaitu kebebasan manusia (baik secara individu maupun kolektif), perindungan terhadap nilai (harkat dan martabat) kemanusiaan, dan perkembangan diri manusia 13. Bagi Willy Eichler, esensi demokrasi adalah proses, karenanya ia merupakan sistem yang dinamis menuju ke arah yang lebih baik dan maju, dibanding kondisi yang sedang dialami masyarakat 14. Demokrasi memiliki doktrin dasar yang tak pernah berubah yaitu adanya keikutsertaan anggota masyrakat (rakyat) dalam menyusun agendaagenda politik (pemerintahan) yang dapat dijadikan landasan pengambilan keputusan, adanya pemilihan yang dilakukan secara umum dan berkala, adanya proses yang berkesinambungan, serta adanya pembatasan kekuasaan politik. Atau dalam bahasa lain, dalam sistem negara demokrastis ada beberapa ciri yang berlaku secara konsisten, yaitu : partisipasi publik dalam pembuatan keputusan, persamaan kedudukan di depan hukum, distribusi pendapatan secara adil, kesempatan memperoleh pendidikan, kebebasan

12

Ibid. Syamsuddin Haris. 1995. Demokrasi Indonesia. LP3S: Jakarta. Hal. 5 14 Elsa Pedi Taher. 1994. Demokratisasi Politik, Budaya, dan Ekonomi di Indonesia. Paramadina: Jakarta. Hal. 203 13


mengemukakan pendapat, kebebasan pers, berkumpul dan beragama, kesediaan dan keterbukaan informasi, mengindahkan fitsoen (tatakrama politik), kebebasan individu, semangat kerja sama, dan hak untuk protes. Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan di mana keputusankeputusan penting pemerintahan atau garis kebijaksanaan di belakang keputusan-keputusan trsebut secara langsung secara langsung atau tidak langsung, hanya dapat berlangsung jika disetujui secara bebas oleh mayoritas masyarakat dewasa yang berada dalam posisi diperintah 15. Jadi, jelas bahwa demokrasi memberikan kesempatan bagi publik untuk terlibat dalam proses kebijakan publik, termasuk di dalamnya proses legislasi. Partisipasi publik dalam proses legislasi merupakan hak politik yang mesti dijamin oleh negara demokratis. II.1.2.

Teori Demokrasi

II.1.2.1. 1.

Teori Demokrasi Klasik

Teori Individualisme Liberal/Libertarian Inti dari pandangan teori individualisme liberal, yang

dipraktikkan oleh negara Amerika Serikat dan negara-negara di kawasan Eropa Barat, yang pada perkembangannya banyak diikuti oleh negara-negara baru lainnya, adalah kebebasan individu merupakan nilai utama yang harus dilindungi oleh pemerintah. Dari sudut

pandang

ilmiah,

demokrasi

libertarian

dikategorikan

15

Kelompok Studi Indonesia. 1999. Menegakkan Demokrasi. Yayasan Studi Indonesia: Jakarta. Hal. 23-24


berdasarkan kenyataan bahwa walaupun Negara (Pemerintah) merupakan

bagian

dari

struktur

demokratis

dalam

koridor

konstitusional, namun sebagian besar kondisi sosial dan ekonomi tetap dianggap sebagai wilayah privat yang lepas dari intervensi dan struktur politik. Berdasarkan konsep ini, Undang-Undang Dasar yang menjamin kebebasan institusi politik demokrasi liberal hanya akan menemukan keseimbangan sosialnya dalam ekonomi pasar bebas yang dikombinasikan dengan kebebasan hak milik individu, privat, serta

tanggung

jawab

tiap-tiap

individu warga

negara

atas

kesejahteraan ekonomi dan sosial mereka 16. 2.

Teori Sosialis Titik awal dari konsep Demokrasi Sosial dalam bentuk

modernnya adalah Konvensi Hak-Hak Dasar PBB tahun 1996 (United Nation’s Covenants on Basic Rights 1996). Dokumen ini – merupakan bagian yang sah dari hak internasional – menyatakan lima kelompok Hak-hak Asasi: Hak-hak sipil, politik, sosial, ekonomi dan budaya. Dua kelompok hak yang pertama sudah dikenal dengan baik.Mereka membentuk dasar untuk demokrasi liberal.Hak-hak sipil contohnya seperti kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat dan berkumpul, hak-hak politik seperti hak untuk membentuk partai politik dan untuk memilih. Namun tiga kelompok hak lainnya

16

Thomas Meyer. 2012. Demokrasi Sosial dan Libertarian : Dua Model yang Bersaing dalam Mengisi Kerangka Demokrasi Liberal. Friedrich-Ebert-Stiftung (FES): Jakarta. Hal. 10


memiliki tingkat kepentingan dan validitas yang sama: hak sosial adalah hak atas perlidungan sosial, keamanan sosial, pendidikan, pelayanan kesehatan dan lain-lain, hak ekonomi meliputi hak memperoleh pekerjaan, atas pembayaran yang adil, atas kondisi kerja yang layak, dan hak budaya melindungi kesempatan untuk berpartisipasi dalam kebudayaan suatu masyarakat dan untuk mengekspresikan identitas kebudayaan seseorang. Gagasan dibalik lima dimensi konsep hak-hak asasi tersebut adalah kebebasan dan kesempatan bagi pengembangan personal dan partisipasi penuh dari semua individu dalam kehidupan sosial haruslah dijamin bagi semua manusia terlepas dari status sosial dan kekayaannya 17. II.1.2.2. Teori Demokrasi Modern 1.

Teori Demokrasi Elit Menurut

pandangan

teoretisi

demokrasi

elitis,

suatu

masyarakat itu dibentuk oleh “kekuatan-kekuatan yang tidak bebas dan impersonal”. Karl Mannheim, salah satu teoretisi demokrasi elitis, menyatakan bahwa pembentukan kebijakan sebenarnya ada di tangan para elite. Namun, hal ini bukan berarti bahwa masyarakat tersebut tidak demokratis, selama masih ada ketercukupan bagi masyarakat untuk mengganti para pemimpin mereka atau untuk memaksanya mengambil keputusan-keputusan atas dasar kepentingan masyarakat banyak.Mannheim yang membenarkan Pareto – salah satu teoretisi elit 17

Ibid


– menekankan bahwa kekuasaan politik selalu dijalankan oleh minoritas (elite).Ia juga membenarkan Roberto Michels dan menegaskan dalam pengembangan hukum selalu cenderung menuju kepada pemerintah oligarkis (iron law of oligarchy/hukum besi oligarki) 18. 2.

Teori Demokrasi Partisipatif Teori demokrasi partisipatif yang muncul kemudian adalah

sebuah bentukpenolakan terhadap asumsi yang dibuat oleh teori demokrasi elitis yang menekankanbahwa masyarakat itu dibentuk oleh “kekuatan-kekuatan yang tidak bebas danimpersonal”.Ide dasar dari demokrasi

partisipatif

adalah

bagaimana

kekuasaan

politik

dikembangkan lagi kepada seluruh rakyat.Rakyat, tidak tergantung pendidikan, keturunan, agama, jenis kelamin, maupun harta kekayaan yang dimilikinya, selayaknya ikut serta dalam pengambilan keputusan yang penting bagi dirinya. Melalui proses ini partisipasi warga dapat diperluas

dan

diperdalam

sebagai

bagian

dari

pendalaman

demokrasi 19. Teoridemokrasi “perkembangandiri

partisipatif

individu”

justru

sebagai

menekankan

kriteria

utama

bahwa untuk

mengevaluasi karakter negara danmasyarakat.Dalam hal ini John

18

Ibid. Hal. 205 Suhirman.2004. Kerangka Hukum dan kebijakan tentang Partisipasi Warga di Indonesia.Laporan Penelitian Independen The Ford Foundation: Bandung 19


Dewey menyatakan bahwa keberadaan suatumasyarakat demokrasi tergantung

pada

konsensus

sosial

dengan

fokus

perkembanganmanusia yang didasarkan atas kebebasan, persamaan, dan partisipasi politik.Sementara itu Peter Bachrach percaya bahwa partisipasi aktif – dalam arti yangluas – dari individu dalam berbagai keputusan di suatu komunitas merupakan faktorutama dalam mengembangkan

kemampuan

rakyat.

Suatu

perubahan

dari

demokrasiyang ada saat ini kepada “demokrasi partisipasi” akan memerlukan:

(1)

perubahankesadaran

rakyat,

yang

tadinya

memandang diri mereka sebagai penerima pasif atassegala sesuatu yang diberikan oleh kekuasaan menjadi agen-agen perubahan sosial yangaktif melalui bentuk partisipasi yang positif dalam proses pengambilan keputusan olehnegara; dan (2) pengurangan secara besar-besaran segala ketimpangan yang ada 20. II.1.3.

Partisipasi Publik Sebagai bagian dari demokrasi, partisipasi publik saat ini menjadi

istilah yang sangat penting, termasuk juga di dalam proses legislasi perundang-undangan. Ada beberapa beberapa alasan mengapa partisipasi publik

dalam penyelenggaraan Negara

menjadi

sebuah

keharusan

sebagaimana dilaporkan dalam penelitian Balitbang HAM bekerjasama dengan Universitas Padjajaran Bandung pada tahun 2003.Pertama

20

S.P. Varma. 1975. Modern Political Theory. Diterjemahkan oleh Yohanes Kristianto SL, dkk. 2007. Teori Politik Modern. Raja Grafindo Persada: Jakarta. hal. 210


partisipasi sebagai implementasi dari pemerintahan demokrasi untuk memperkuat demokrasi.Kedua, partisipasi publik publik sebagai kesadaran atas hak politik 21. Dari pengalaman yang ada partisipasi sebagai bentuk keterlibatan warga dalam pengambilan keputusan publik, bukanlah hal yang serta merta dapat terjadi. Melainkan memerlukan proses penyadaran, pengorganisasian, inisiasi dan fasilitasi ruang-ruang publik. Praktek pertisipasi warga membutuhkan aktor-aktor yang terdiri dari warga negeara yang aktif, melalui proses pengorganisasian dan pendampingan yang intens political will dan political awareness dari institusi pemerintahan 22. Maka menjadi suatu kewajaran jika partisipasi masyarakat sejauh ini baru pada level adanya informasi kepada masyarakat akan diaturnya suatu materi dalam suatu perundnag-undangan (di tingkat persiapan) dan keterlibatan secara tidak langsung melalui Dewan Perwakilan Rakyat/Daerah (di tingkat pembahasan dan pengesahan) 23.

21

Partisipasi Publik dalam Proses Legislasi sebagai Pelaksanaan Hak Politik.Balitbang Departemen Kehakiman dan HAM RI: Jakarta. 2003 22 Laporan Studi Kasus Pengembangan Model Partisipasi Warga dalam Tata Pemerintahan dan Demokrasi Lokal.Local Government Support Program dan PP Lakpesdam NU, tidak diterbitkan dalam Partisipasi Publik dalam Proses Legislasi sebagai Pelaksana Hak Politik.Balitbang Departemen Hukum dan HAM. 2008 23 Partisipasi Publik dalam Proses Legislasi sebagai Pelaksanaan Hak Politik. Balitbang Departemen Kehakiman dan HAM RI: Jakarta. 2003


Partisipasi dapat dipahami dengan menggunakan versi tangga partisipasi yang dikembangkan oleh Arnstein, sebagai berikut 24 : Gambar 2.1 Tangga Partisipasi Warga menurut Arnstein,1969 Demokrasi, partisipatif

KontrolWarga Negara

Kekuasaan warga Kekuasaan di delegasikan

Kemitraan

Tokenisme

Menenangkan Konsultasi

Demokrasi representatif

Non Partisipasi Menginformasikan Terapi

Eksploitatif

Manipulasi

Sumber :Jim Ife dan Frank Tesorieri, 2008 Dari tipologi ini, jelas bahwa apa yang mungkin dikatakan sebagai partisipasi dapat berkisar dari manipulasi oleh pemegang kekuasaan sampai kepada warga Negara yang memiliki control terhadap keputusankeputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka bervariasi menurut tingkat kontrol.

24

Jim Ife dan Frank Tesoriero. 2008. Community Development (Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi). Pustaka Pelajar: Yogyakarta. Hal. 299


Secara lebih rinci lagi, indikator partisipasi kewargaan yang telah disusun secara terperinci oleh tim penulis Forum Pengembangan Partisipasi Masyarakat (FPPM) sebagai berikut 25 : Tabel 2.1 Indikator Partisipasi Kewargaan Tingkat

Pertukaran informasi (information exchang): warga menyampaikan informasi dan memperoleh informasi.

Konsultasi (consultation): warga dimintai masukannya dalam menganalisis, menyusun alternatif dan mengambil keputusan.

Tujuan

Strategi Komunikasi

Penyadaran warga.

Komunikasi tertulis.

Mengumpulkan opini publik.

Komunikasi elektronik.

Membangun momentum bagi penyusunan kebijakan.

Komunikasi lisan.

Pendidikan warga

Pertemuan tatap muka dengan warga.

Mendorongdebat publik. Menjabarkan nilai-nilai. Memperluas penyediaan informasi.

Metode/Teknik

Opinion survey. Komentar publik. Dengar pendapat umum. Poster dan media kampanye.

Komunikasi verbal. Pertemuan warga (public meeting). Konsultasi online (Econsultation).

Pertemuan on-line dengan warga.

Memperbaiki keputusan. Pelibatan

Melibatkan

Pertemuan

Musyawarah

25

Tim Penulis FPPM. 2007. Memfasilitasi Konsultasi Publik. http://www.scribd.com/doc/205367441/Memfasilitasi-Konsultasi-Publik diakses pada 10 Maret 2014 pukul 18.45 WIB


(engagement): pemerintah bekerja dengan warga di dalam keseluruhan proses penyusunan kebijakan agar aspirasi warga selalu dipertimbangkan.

warga dalam penyelesaian masalah.

tatap muka dengan warga.

Melibatkan warga dlam pengambilan keputusan.

Pertemuan on-line dengan warga.

warga (public deliberation). Musyawarah online (online deliberation).

Mengembangkan Pendeegasian kapasitas dalam kewenangan. melaksanaan kebijakan. Memperbaiki hasil pelaksanaan.

Kolaborasi (collaboration): pemerintah dan warga menjadi mitra (partner) dalam penyusunan kebijakan.

Mewakili berbagai pemangku kepentingan. Melibatkan pakar. Mengurangi konflik kepentingan. Memperbaiki kebijakan.

Membangun Komite Penasihat. Merancang proses.

Perundingan multipihak. Proses konsesus kebijakan.

Pengambilan kepuusan bersama (share decision making)

Sumber :Analisis FPPM, 2007 Berdasarkan Tabel 2.1 dan Gambar 1.1 partisipasi masyarakat terlihat bukan berdasarkan kehadiran dalam suatu pertemuan tapi bagaimana masyarakat sadar dan ikut terlibat dalam mempengaruhi pembuatan kebijakan publik.


II.2

Demokrasi dalam Kerangka Kebijakan Publik Inti kehidupan bernegara adalah demokrasi yang dilihat dari pembelajaran

dan pengalaman selama ini. Suatu negara dikatakan memiliki demokrasi yang baik dilihat dari kebijakan publik yang unggul yang dikembangkan dalam konteks dan proses yang demokrasi. Dan pada hakekatnya, bentuk terluar dari demokrasi dan kebijakan publik tersebut adalah pelayanan publik yang didasarkan pada prinsip-prinsip tata kelola yang baik atau good governance 26. Menurut Thomas R. Dye, kebijakan publik adalah apa pun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Selanjutnya Dye mengatakan, apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuan dan kebijakan Negara tersebut harus meliputi semua tindakan pemerintah, bukan semata-mata pernyataan keinginan pemerintah atau pejabatnya.Disamping itu, sesuatu yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah pun termasuk kebijakan Negara. Hal ini disebabkan sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah akan mempunyai pengaruh yang sama besarnya dengan sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah. 27 Chandler dan Plano berpendapat bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya–sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah.Kebijakan tersebut telah banyak membantu para pelaksana pada tingkat birokrasi pemerintah maupun para

26

Riant Nugroho. 2008. Publik Policy. PT. Elex Media Komputindo: Jakarta. Hal. 9

27

Hanif Nurcholis. 2007. Teori dan Praktik Pemerintah dan Otonomi Daerah. PT. Gramedia Widiasari Indonesia: Jakarta. Hal. 264


politisi untuk memecahkan masalah-masalah publik. Kemudian kebijakan publik akan disebut sebagai suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas 28. Kemudian Edwards III dan Sharkansy mengartikandefinisi Kebijakan publik adalah apa yang dinyatakan dan dilakukan atautidak dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan negara itu berupa sasaran atautujuan programa-program pemerintah.Edwards dan Sharkanskykemudian mengatakan itu ditetapkan secara jelas dalam peraturan-peraturanperundang-undangan atau dalam bentuk pidatopidato pejabat teraspemerintah atau programa-programa dan tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah 29. Hal yang sama juga dikemukakan Anderson mengatakan kebijakan publik adalahkebijakan negara adalahkebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Menurut Anderson implikasi dari pengertian kebijakan negaratersebut adalah : 1.

Bahwa kebijakan negara itu selalu mempunyai tujuan tertentu atau tindakan yang berorientasi pada tujuan.

2.

Bahwa kebijkana negara berisi tindakan-tindakan atau pola tindakan pejabat pemerintah. 28

Hesel Nogi Tangkilisan. 2003. Kebijakan Publik Yang Membumi. Lukman Offset YPAPI: Yogyakarta. Hal. 1 29 Irfan Islamy. 1997. Prinsip-prinsip Perumusan kebijakan Negara. Bumi Aksara: Jakarta. Hal. 19


3.

Bahwa kebijakan itu adalah merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, jadi bukan pemerintah apa yang mereka bermaksud akan melakukan sesuatu atau menyatakan akan melakukan sesuatu.

4.

Kebijakan negara itu bersifat positif dalam arti merupakan bentuk tindakan pemerintah mengenai masalah tertentu atau bersifat negatifdalam arti: merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu.

5.

Kebijakan pemerintah setidak-tidaknya dalam arti yang positif-didasarkan atau selalu dilandaskan pada peraturan-peraturan perundangan dan bersifat memaksa 30. Konsep demokrasi tidak bisa dipisahkan dari pembahasan hal-hal yang

baerkaitan dengan tata kepemerintahan dan kegiatan politis termasuk di dalamnya kegiatan pengambilan keputusan publik.

Semua proses politik dan lembaga-

lembaga pemerintahan berjalan seiring dengan jalannya demokrasi. Oleh karena itu Ranny (1996), berpendapat bahwa demokrasi merupakan suatu bentuk pemerintahan yang ditata dan diorganisasikan berdasaran prinsip-prinsip kedaulatan rakyat (popular sovereignity), kesamaan politik (political equality), konsultasi atau dialog dengan rakyat (popular consultation), dan berdasarkan pada aturan suara mayoritas 31. 1.

Kedaulatan Rakyat (Popular Sovereignity) Prinsip kedaulatan rakyat menekankan bahwa kekuasaan tertinggi untuk membuat keputusan berada di tangan seluruh rakyat, bukan berada ditangan beberapa atau salah satu dari orang tertentu.Kedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan yang demokratis dapat dilimpahkan atau didelegasikan 30 31

Ibid Miftah Thoha. 2008. Ilmu Admiistrasi Publik Kontemporer. Kencana: Hal. 256-262


2.

kekuasaan membuat keputusan atau kebijakan kepada legislatif, eksekutif, yudikatif, administrator, atau kepada siapa pun yang dikehendaki sebagai wakilnya.Rakya dikatakan berdaulat sepanjang mereka masih mempunyai kekuatan untuk memutus dimana kekuasaan membuat keputusan tetap berada di tangannya dan bisa didelegasikan kepada siapa saja yang bisa bertanggungjawab paa periode waktu tertentu. Kesetaraan Politik (Political Equality)

3.

Kesetaraan politik menekankan bahwa setiap warga negara dewasa mempunyai kesempatan yang sama dengan lainnya untuk berperan serta dalam proses pembuatan kebijakan atau keputusan politik. Kesetaraan politik memberikan tempat yang longgar untuk timbulnya perbedaan pendapat.Inilah moral demokrasi karena adanya moral disagreement. Konsultasi Rakyat (Popular Consultation)

4.

Prinsip konsultasi rakyat mempunyai dua ketentuan, yaitu: pertama, negara harus mempunyai mekanisme yang melembaga yang dipergunakan oleh pejabat-pejabat negara dalam memahami dan mempelajari kebijakan publik sesuai dengan yang diehendaki rakyat. Kedua, negara harus mampu mengetahui secara jelas preferensi-preferensi rakyat.Dengan demikian, pejabat-pejabat pemerintah bisa meletakkan preferensi tersebut dalam konteks pembuatan kebijakan publik walaupun preferensi tersebut tidak seluruhnya dipakai.Dalam prinsip konsultasi rakyat ini, proses pembuatan kebijakan publik merupakan hal yang lebih penting ketimbang isinya. Semakin banyak kesempatan dialog yang dilakukan oleh pemerintah dengan rakyanya semakin terbuka jalan demokrasi dalam pemerintahan. Kekuasaan Mayoritas (Majority Rule) Prinsip suara mayoritas menghendaki agar suara terbanyak yang mendukung atau menolak dijadikan acuan diterima atau ditolaknya suatu kebijakan publik.Namun prinsip ini bukanlah berarti bahwa setiap tindakan pemerintah harus dikonsultasikan kepada rkyat atau disahkan oleh mayoritas. Meainkan suara mayoritas ini hanya diperlukan bagi berbagai jenis proses pengambilan kebijakan publik. Keempat prinsip diatas bermuara pada rakyat, seperti pengertian asli

demokrasi yakni suatu pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.Pelaksanaan demokrasi dalam mewujudkan prinspi-prinsip diatas semuanya tergantung pada aktoraktor yang melaksanakannya.


II.3.

Demokrasi Sebagai Bagian dari Participatory Governance Esensi dari participatory governanve adalah untuk mengembangkan aktor

non-pemerintah, baik individu maupun organisasi, dengan maksud untuk sungguh-sungguh dan aktif menjadi bagian dari proses pengembangan kebijakan 32. Participatory governanve bukanlah sebuah teknik pembangunan yang biasa digunakan dan seluruh penelitian dalam bidang ini didasarkan pada sebuah

perspektif

normatif

yang

jarang

membuatnya

eksplisit

atau

didiskusikan 33.Speer mengelompokkan empat perspektif normatif yang biasa diadopsi dalam mempelajari participatory governance. Keempat perspektif tersebut adalah 34 : 1.

Democratic Decentralization

2.

Dalam pandangan ini participatory governance penting untuk meningkatkan akuntabilitas dan responsivitas dari pemerintahan lokal.Participatory governance diprediksikan untuk meningkatkan legitimasi pemerintahan dan untuk mencegah pengeluaran sosial dari public service. Deliberative Democracy

3.

Participatory governance dalam pandangan ini harusnya membuat sistem politik lebih demikratis dengan memperkuat bentuk deliberatif dari pembuatan kebijakan. Empowerement

32

Meredith Edwards. 2008. Participatory Governance (Issues Paper Series No.6) Corporate Governance ARC Project. University of Canbera 33 Goldfrank. 2007. Dalam Johanna Speer. 2011. Participatory Governance, Accountability, and Responsiveness: A Comparative Study of Local Public Service Provision. in Rural Guatemala. Dissertation.Landwirtschaftlich-Gärtnerischen Fakultät der Humboldt-Universität zu Berlin. 34 Ibid. Hal. 35-36


4.

Dalam pandangan ini tujuan pokok dalam participatory governance adalah pemberdayaan kaum miskin.Disamping itu diharapkan adanya kemungkinan bagi kaum lemah untuk mempengaruhi pembuatan keputusan. Self-governance Dalam pandangan ini, tujuan dari pengimplemntasian participatory governance adalah untuk mengijinkan masyarakat untuk mempengaruhi desain dan implementasi dari setiap aturan pada kebijakan publik.

Participatory

governance

menghendaki

adanya

pengembangan

kemampuan aktor no-pemerintah dalam pengambilan kebijakan publik. Hal ini dapat terjadi jika adanya pengembangan demokrasi dalam proses pengambilan kebijakan tersebut. II.4

Partisipasi Publik dalam Penataan Ruang Di dalam tata ruang tercakup distribusi tindakan manusia dan kegiatannya

untuk mencapai tujuan sebagaimana yang dirumuskan sebelumnya.Konsep tata ruang menurut Foley tidak hanya menyangkut suatu wawasan yang disebut sebagai wawasan spasial, tetapi menyangkut pula aspek-aspek non spasial atau aspasial.Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa struktur fisik sangat ditentukan dan dipengaruhi pula oleh faktor-faktor non fisik seperti organisasi fungsional, pola sosial budaya, dan nilai kehidupan komunitas 35. Pada kebanyakan perencanaan kota dan lingkungan, masyarakat acapkali dilihat sekadar sebagai konsumen yang pasif. Memang mereka diberi aktivitas untuk kehidupan, kerja, rekreasi, belanja dan bermukim, akan tetapi kurang diberi 35

Ginandjar Kartasasmita. 1996. Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan. CIDES: Jakarta. Hal. 427


peluang untuk ikut dalam proses penentuan kebijakan dan perencanaannya 36. Lebih lanjut dikatakan bahwa sebagai makhluk yang berakal dan berbudaya, manusia membutuhkan rasa penguasaan dan pengawasan terhadap habitat dan lingkungannya.Rasa tersebut merupakan faktor mendasar dalam menumbuhkan rasa memiliki untuk kemudian mempertahankan atau melestarikan. Pendekatan dengan

partisipasi

penduduk

dalam

perencanaan

kota,

memungkinkan

keseimbangan antara kepentingan administrasi dari pemerintah setempat dan integrasi penduduk setempat dalam proses pengambilan keputusan pada tingkat lokal 37. Dijelaskan lebih lanjut bahwa terdapat dua jenis partisipasi penduduk yaitu partisipasi vertikal dan partisipasi horisontal. Partisipasi vertikal adalah interaksi dengan cara dari bawah ke atas (bottom up), sedang partisipasi horisontal adalah interaksi penduduk dengan berbagai kelompok lain. Menurut Suciati, partisipasi masyarakat dalam penataan ruang dapat berbentuk sebagai berikut 38 : Tabel 2.2 Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Ruang No. Pendapat 1.

Keith Davis (1988)

Teori

Variabel

Bentuk-bentuk partisipasi meliputi:

- Konsultasi. - Sumbangan uang dan barang. - Mendirikan proyek yang sifatnya

- Konsultasi, biasanya dalam bentuk jasa - Sumbangan spontan berupa uang dan barang.

36

Eko Budihardjo. Loc. Cit. J.T. Jayadinata. 1986. Tata Guna Tanah dalam Perencanaan Pedesaan, Perkotaan, dan Wilayah. Penerbit ITB Bandung: Bandung. Hal. 201 38 Suciati.2006. Partsipasi Masyarakat dalam Penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kota Pati.Tesis pada Program Pasca Sarjana Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro.Hal. 61 37


2.

- Mendirikan proyek yang sifatnya berdikari dan donornya berasal dari dermawan, pihak ketiga. - Mendirikan proyek yang sifatnya berdikari dan dibiayai oleh seluruh masyarakat. - Aksi massa. - Mengadakan pembangunan di kalangan keluarga desa sendiri. - Membangun proyek masyarakat bersifat otonom. PP No. Bahwa peran serta masyarakat 69 Tahun dalam proses perencanaan tata 1996 ruang dapat berbentuk :

- Pemberian masukan untuk menentukan arah pengembangan wilayah yang akan dicapai. - Pengidentifikasian berbagai potensi dan masalah pembangunan termasuk bantuan untuk memperjelas hak atas ruang wilayah, termasuk perencanaan tata ruang kawasan. - Pemberian masukan dalam merumuskan perencanaan tata ruang. - Pemberian informasi, saran, pertimbangan atau pendapat dalam penyusunan strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang. - Pengajuan keberatan terhadap rancangan rencana tata ruang. - Kerjasama dalam penelitian dan pengembangan dan bantuan tenaga ahli Sumber: Analisis Suciati, 2006

berdikari. - Sumbangan dalam bentuk kerja. - Aksi massa - Mengadakan pembangunan di kalangan keluarga. - Membangun proyek masyarakat.

- Pemberian masukan - Pengidentifikasian potensi dan masalah. - Pemberian informasi, saran, pertimbangan atau pendapat. - Pengajuan keberatan terhadap rancangan rencana. - Kerjasama dalam penelitian dan pengembangan - Bantuan tenaga ahli


Berdasarkan tabel 2.2, masyarakat diberikan kesempatan berpartisipasi dalam perencanaan penataan ruang dalam berbagai bentuk sesuai dengan keahlian yang dimilikinya.Bentuk partisipasi dapat berupa masukan ide maupun bantuan materi dalam proyek pengembangan tata ruang.

II.5

Defenisi Konsep Defenisi konsep diperlukan peneliti dalam melakukan penelitian yakni

dengan penggunaan istilah yang khusus untuk menggambarkan sebuah fenomena yang hendak diteliti secara tepat 39. Definisi konsep dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut : 1. Kebijakan Publik Kebijakan publik adalah sebagai kebijakan-kebijakan yang dibangun oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah.Kebijakan publik berfungsi untuk mengatur,

mengarahkan

dan

mengembangkan

interaksi

dalam

sebuah

komunitas.Kebijakan Publik yang dimaksud dalam penelitian ini ialah Perda Kota Medan No. 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan. 2. Partisipasi Publik Partisipasi publik merupakan bentuk keterlibatan warganegara dalam pengambilan kebijakan publik. Partisipasi public yang dimaksud dalam penelitian

39

Singarimbun, Masri. 2006 .Metode Penelitian Survay .LP3ES: Jakarta. hal. 33


ini adalah keterlibatan masyarakat dalam proses legislasi Peraturan Daerah Kota Medan No. 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan. 3. Demokrasi Partisipatif Demokrasi pertisipastif yang dimaksud adalah kemempuan publik untuk ikut terlibat dalam proses pengambilan keputusan publik dalam rangka mengembangkan kemampuan rakyat sebagai pendalaman dari demokrasi.


BAB II KAJIAN PUSTAKA. Kajian pustaka digunakan oleh penulis sebagai landasan dan kerangka

Recommend Documents