BAB II KAJIAN PUSTAKA 2.1.1. Landasan Teori
2.1.1. Pengertian Audit Definisi auditing menurut Jusup (2014:10) adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti yang berhubungan dengan asersi tentang tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi secara obyektif untuk menentukan tingkat kepatuhan antara asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan dan mengomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Menurtu Arens dan Loebbecke (2003) mendefinisikan auditing adalah sebagai proses pengumpulan dan pengawasan bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan seorang yang kompeten dan independen untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi yang dimaksud dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Sedangkan Mulyadi dan Kanaka Puradiredja dalam Sunyoto (2014:3) mendefinisikan bahwa auditing adalah suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataanpernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.
6
Berdasarkan pengertian auditing tersebut dapat disimpulkan bahwa auditing adalah suatu proses pemeriksaan secara kritis dan sistematis yang dilakukan oleh pihak yang kompeten dan independen terhadap laporan keuangan suatu perusahaan atau organisasi lain dengan memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif mengenai laporan keuangan tersebut untuk menetapkan tingkat kesesuaian dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan, serta menyampaikan hasilnya kepada pihak yang berkepentingan.
2.1.2. Jenis Audit Jusup (2014:14) mengemukakan pada umumnya audit dikelompokkan menjadi tiga golongan yaitu: 1)
Audit Laporan Keuangan (Financial Statement Audit) Audit laporan keuangan dilakukan untuk menentukan apakah laporan keuangan keseluruhan, yaitu informasi kuantitatif yang akan diperiksa dinyatakan sesuai dengan kriteria tertentu yang telah ditetapkan.
2)
Audit Kepatuhan (Compliance Audit) Tujuan audit kepatuhan adalah untuk menentukan apakah pihak yang diaudit telah mengikuti prosedur atau aturan tertentu yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang.
3)
Audit Operasional (Operational Audit) Audit operasional adalah pengkajian (review) atas setiap bagian dari prosedur dan metoda yang diterapkan suatu entitas dengan tujuan untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas.
7
2.1.3. Manfaat Audit Jusup (2014:51) mengemukakan terdapat empat manfaat audit yaitu: 1) Akses ke pasar modal Undang-undang pasar modal mewajibkan perusahaan publik untuk diaudit laporan keuangannya agar bisa didaftarkan dan bisa menjual sahamnya di pasar modal. Tanpa laporan keuangan yang diaudit perusahaan akan ditolak untuk melakukan akses ke pasar modal. 2) Biaya modal menjadi lebih rendah Perusahaan-perusahaan kecil sering kali mengaudit laporan keuangannya dalam rangka mendapatkan kredit dari bank atau dalam upaya mendapatkan persyaratan pinjaman yang lebih menguntungkan. 3) Pencegah terjadinya kekeliruan dan kecurangan Apabila para karyawan mengetahui bahwa perusahaan akan diaudit oleh auditor independen, mereka cenderung untuk lebih berhati-hati agar dapat memperkecil terjadinya kekeliruan dalam pelaksanaan fungsi akuntansi dan memperkecil kemungkinan terjadi penyalahgunaan aset perusahaan. Selain itu, karena asersi-asersi dalam laporan keuangan akan diverifikasi, hal itu bisa mengurangi kemungkinan manajemen melakukan kecurangan dalam pelaporan keuangan. 4) Perbaikan dalam pengendalian dan operasional Berdasarkan observasi yang dilakukan selama auditor melaksanakan audit, auditor independen sering kali dapat memberikan berbagai saran
8
untuk memperbaiki pengendalian intern dan mencapai efisiensi operasi yang lebih besar dalam organisasi klien. Manfaat ekonomis biasanya lebih dirasakan oleh perusahaan kecil dan menengah.
2.1.4. Prosedur Audit Jusup (2014:220), prosedur audit adalah intruksi detil yang menjelaskan bukti audit yang harus diperoleh selama audit berlangsung. Prosedur sering dinyatakan dengan instruksi yang cukup spesifik sehingga auditor dapat mengikuti intruksi tersebut selama audit berlangsung. Menurut SA 500 prosedur audit yang dapat digunakan untuk memperoleh bukti audit adalah sebagai berikut: 1) Inspeksi, mencakup pemeriksaan atas catatan atau dokumen, baik internal maupun eksternal, dalam bentuk kertas, elektronik, atau media lain, atau pemeriksaan fisik atas suatu aset. 2) Observasi, terdiri dari melihat langsung suatu proses atau prosedur yang dilakukan oleh orang lain. 3) Konfirmasi eksternal, merupakan bukti audit yang diperoleh auditor sebagai respons langsung tertulis dari pihak ketiga (pihak yang mengonfirmasi), dalam bentuk kertas, atau secara elektronik, atau media lain. 4) Perhitungan ulang, terdiri dari pengecekan akurasi perhitungan matematis dalam dokumen atau catatan. Perhitungan ulang dapat dilakukan secar manual atau secara elektronik.
9
5) Pelaksanaan kembali, adalah pelaksanaan prosedur atau pengendalian secara independen oleh auditor yang semula merupakan bagian pengendalian entitas. 6) Prosedur analitis, terdiri dari pengevaluasian atas informasi keuangan yang dilakukan dengan menelaah hubungan yang dapat diterima antara data keuangan dengan data non keuangan. 7) Permintaan keterangan, terdiri dari pencarían informasi atas orang yang memiliki pengetahuan, baik keuangan maupun non keuangan, di dalam atau di luar entitas. 2.1.5. Kertas Kerja SA 230 paragraf 6, dokumentasi audit adalah dokumentasi atas prosedur audit yang telah dilakukan, bukti audit yang relevan yang diperoleh, dan kesimpulan yang ditarik oleh auditor. Jusup (2014:241), tujuan dokumentasi audit adalah untuk membantu auditor dalam mendapatkan jaminan yang layak bahwa audit telah dilaksanakan secara memadai sesuai dengan standar auditing. Secara lebih spesifik, dokumentasi audit memberikan: 1) Dasar untuk merencanakan audit Apabila auditor akan membuat perencanaan audit, maka refrensi informasi yang diperlukan harus tersedia dalam file audit. 2) Catatan tentang bukti yang dikumpulkan dan hasil pengujian Apabila dalam audit digunakan sampel transaksi atau saldo, dokumentasi audit harus menunjukkan unsur-unsur mana yang diuji. File audit harus juga mendokumentasi temuan-temuan penting atau masalah, tindakan
10
yang diambil untuk mengatasinya, serta dasar yang digunakan dalam pengambilan kesimpulan. 3) Data untuk menentukan jenis laporan audit yang tepat Dokumentasi audit merupakan sumber informasi penting untuk membantu auditor dalam memutuskan apakah bukti audit yang tepat dan mencukupi telah terkumpul untuk menyusun laporan audit sesuai dengan situasi yang dihadapi. 4) Dasar untuk mereview oleh supervisor dan partner File audit adalah refrensi utama yang digunakan oleh supervisor untuk mereview pekerjaan para asisten.
2.1.6. Kantor Akuntan Publik Kantor Akuntan Publik adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan Undang-undang Akuntan Publik. Menurut undang-undang tersebut, akuntan publik dalam memberikan jasanya wajib mempunyai kantor akuntan publik (KAP) paling lambat 6 bulan sejak izin akuntan publik diberikan. Akuntan publik yang tidak mempunyai KAP dalam waktu lebih dari 6 bulan akan dicabut izin akuntan publiknya (Jusup, 2014:21) Bentuk usaha Kantor Akuntan Publik sebagaimana diatur pada Pasal 21 Undang-undang Akuntan Publik adalah: 1)
Perseorangan
2)
Persekutuan perdata
3)
Firma, atau
11
4)
Bentuk usaha lain yang sesuai dengan karakteristik profesi Akuntan Publik, yang diatur dalam undang-undang. Berdasarkan Pasal 16 Peraturan Menteri Keuangan Nomor
17/PMK.01/2008. Kantor Akuntan Publik yang berbentuk badan usaha perseorangan hanya dapat didirikan dan dijalankan oleh seorang Akuntan Publik yang sekaligus bertindak sebagai pemimpin. KAP yang berbentuk badan usaha persekutuan adalah persekutuan perdata atau persekutuan firma. KAP yang berbentuk badan usaha persekutuan hanya dapat didirikan oleh paling sedikit 2 (dua) orang Akuntan Publik, dimana masing-masing sekutu merupakan rekan dan salah seorang sekutu bertindak sebagai Pemimpin Rekan. Yang dimaksud dengan “bentuk usaha lain yang sesuai dengan karakteristik profesi Akuntan Publik” adalah bentuk usaha yang menunjukkan adanya independensi dan tanggungjawab yang melekat pada Akuntan Publik. Menurut
Pasal
18
Peraturan
Menteri
Keuangan
Nomor
17/PMK.01/2008 (Jusup, 2014:24), izin untuk membuka Kantor Akuntan Publik akan diberikan apabila Pemimpin KAP mengajukan permohonan tertulis kepada Sekretaris Jenderal u.p. Kepala Pusat dengan memenuhi persyaratan berikut: 1) Kantor Akuntan Publik yang berbentuk badan usaha perseorangan (1) Memiliki ijin akuntan publik (2) Menjadi anggota IAPI (3) Mempunyai paling sedikit 3 (tiga) orang auditor tetap dengan tingkat pendidikan formal bidang akuntansi yang paling rendah berijazah
12
setara setara Diploma III dan paling sedikit 1 (satu) orang diantaranya memiliki register negara untuk akuntan (4) Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (5) Memiliki rancangan Sistem Pengendalian Mutu (SPM) KAP yang memenuhi Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dan paling kurang mencakup aspek kebijakan atas seluruh unsur pengendalian mutu (6) Domisili pemimpin KAP sama dengan domisili KAP 2) Kantor Akuntan Publik yang berbentuk badan usaha persekutuan 1) Memenuhi persyaratan sebagaimana yang berlaku bagi KAP perseorangan 2) Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 3) Memiliki perjanjian kerja sama yang disahkan oleh notaris yang paling sedikit memuat: (1) Pihak-pihak yang melakukan persekutuan (2) Alamat para sekutu (3) Bentuk usaha badan persekutuan sebagaiman dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 (4) Nama dan domisili KAP (5) Hak dan kewajiban para sekutu (6) Sekutu yang berhak mengadakan perikatan, untuk dan atas nama KAP, dengan pihak ketiga berkaitan dengan jasa yang diberikan (7) Penyelesaian sengketa dalam hal terjadi perselisihan
13
4) Memiliki surat izin Akuntan Publik bagi Pemimpin Rekan dan Rekan Akuntan yang Publik 5) Memiliki tanda keanggotaan IAPI yang masih berlaku bagi Pemimpin Rekan dan Rekan yang Akuntan Publik 6) Memiliki surat persetujuan dari seluruh Rekan KAP mengenai penunjukan salah satu Rekan menjadi Pemimpin Rekan 7) Memiliki bukti domisili Pemimpin Rekan dam Rekan KAP
2.1.7. Tujuan Pemeriksaan Kas Menurut Halim dan Santoso (2014), tujuan dari pemeriksaan kas adalah untuk menentukan: 1)
Saldo kas tercatat benar-benar ada pada tanggal neraca.
2)
Saldo kas tercatat meliputi pengaruh semua transaksi kas yang telah terjadi.
3)
Transfer kas antar bank pada akhir tahun telah dicatat pada periode yang tepat.
4)
Klien mempunyai hak legal atas seluruh saldo kas yang tampak pada tanggal neraca.
5)
Saldo kas tercatat dapat direalisasi pada jumlah yang dinyatakan dalam neraca dan sesuai dengan skedul pendukungnya.
6)
Saldo kas telah diidentifikasi dan dikelompokkan dengan tepat dalam neraca.
7)
Identifikasi dan pengungkapan yang tepat dan memadai telah dilakukan sehubungan dengan adanya pembatasan penggunaan kas tertentu.
14
8)
Kewajiban kontinjensi (belum pasti), compensating balances, dan lines of credit dengan bank telah diungkapkan secara memadai.
2.1.8. Pengujian Pengendalian Kas Menurut Halim dan Santoso (2014:226), pengujian pengendalian terhadap kas meliputi: 1)
Lakukan pengamatan terhadap pemisahan fungsi penyimpanan kas dengan fungsi pencatatan kas. Akuntan
melakukan
pengamatan
terhadap
pemisahan
fungsi
penyimpanan kas dengan fungsi pencatatan kas untuk memperoleh keyakinan bahwa catatan akuntansi diselenggarakan oleh fungsi yang tidak merangkap fungsi penyimpanan kas. 2)
Lakukan pengamatan terhadap fasilitas pengamanan yang melindungi kasir dari pencurian dan perampokan kas yang disimpannya. Untuk menjaga keamanan kas yang ada di tangan perusahaan (dana yang belum disetor ke bank dan dana kas kecil), kasir harus dilengkapi dengan fasilitas pengamanan yang dapat melindungi kas tersebut dari kemungkinan pencurian dan perampokan. Ruang khusus untuk kasir, lemari besi, register kas dan sistem peringatan merupakan contoh beberapa fasilitas yang dicari oleh auditor dalam melaksanakan pengamatan ini.
3)
Mintalah salinan notulen rapat direksi mengenai pembukuan dan penutupan rekening bank serta pembentukan dana kas kecil. Untuk memperoleh keyakinan bahwa semua pembukaan dan penutupan rekening giro di bank serta pembentukan dana kas kecil diotorisasi oleh
15
direksi, akuntan meminta dari kliennya salinan notulen rapat direksi yang membahas hal tersebut. Di dalam notulen rapat direksi tersebut, auditor akan memperoleh informasi mengenai berbagai latar belakang yang mendasari pembukaan dan penutupan rekening giro di suatu bank serta pembentukan dana kas kecil. 4)
Mintalah salinan polis asuransi fidelity bond, cash on hand dan cash in transit. Untuk membuktikan bahwa kas yang ada di tangan dan yang dalam perjalanan telah dilindungi dari risiko perampokan oleh pihak luar dan penggelapan oleh kasir, auditor meminta salinan polis asuransi fidelity bond, cash on hand dan cash in transit.
5)
Ambil sampel bukti kas masuk. Untuk memperoleh keyakinan mengenai adanya unsur pengendalian intern dalam penerimaan kas, auditor mengambil sampel bukti kas masuk yang disimpan di dalam arsip di jurnal, buku besar dan laporan. Bukti kas masuk diperiksa: (1) Otorisasi yang tercantum di dalamnya. (2) Surat pemberitahuan dari debitur yang melampirinya. (3) Jumlah kas yang diterima menurut bukti kas masuk dengan daftar surat pemberitahuan dan bukti setor bank yang bersangkutan. (4) Pencatatannya ke dalam kartu piutang dan jurnal penerimaan kas.
6)
Ambil sampel bukti kas keluar yang telah dibayar. Bukti kas keluar diperiksa mengenai: (1) Otorisasi yang tercantum di dalamnya.
16
(2) Nomor urut tercetaknya dan pertanggungjawaban pemakaian nomor urut tersebut. (3) Kelengkapan dokumen pendukungnya. (4) Otorisasi yang tercantum di dalam dokumen pendukungnya. (5) Cap lunas yang dibubuhi pada dokumen pendukungnya. (6) Pencatatannya ke dalam register cek. (7)Pencatatannya ke dalam buku pembantu yang bersangkutan. (8) Kesesuaiannya dengan jumlah cek yang tercantum di dalam rekening koran. 7)
Ambil berita acara perhitungan kas. Praktik yang sehat mengharuskan dilakukannya perhitungan secara periodik kas yang ada di tangan dan pencocokan jumlah kas hasil penghitungan tersebut dalam catatan akuntansi kas. Penghitungan kas tersebut dilakukan oleh bagian pemeriksaan intern dan dicantumkan di dalam berita acara penghitungan kas.
2.1.9. Pengujian Substantif Kas Menurut Agoes (2015:56), pengujian substantif terhadap kas adalah sebagai berikut : 1) Uji Ketaatan (1) Tentukan sampel bukti-bukti pengeluaran dan penerimaan kas/bank yang akan diperiksa untuk meyakinkan keabsahan transaksi dan minta tanda tangan/paraf pejabat-pejabat berwenang.
17
(2) Yakinkan
bahwa
apakah
semua
dokumen-dokumen
yang
dipertanggungjawabkan sudah lengkap dan distempel “lunas” untuk menghindarkan bukti-bukti tersebut dipakai berulang-ulang. 2) Uji Kewajaran (1)
Siapkan skedul utama dari kas dan setara kas.
(2)
Lakukan perhitungan kas (cash count) secara mendadak dan serentak untuk semua jenis kas yang ada di perusahaan serta dibuatkan berita acara pemeriksaan.
(3)
Yakinkan bahwa buku kas telah ditutup per tanggal pemeriksaan dan semua bukti pengeluaran dan penerimaan telah dibukukan.
(4)
Bandingkan saldo kas menurut perhitungan kas dengan saldo buku kas.
(5)
Apabila perhitungan kas dilakukan sesudah tanggal neraca, lakukan prosedur penarikan mundur (trace back) ke tanggal neraca dan bila dilakukan sebelum tanggal neraca lakukan penarikan maju (trace forward) ke tanggal neraca.
(6)
Bandingkan saldo buku besar dengan saldo perhitungan kas setelah prosedur penarikan per tanggal neraca.
(7)
Periksa penjumlahan (footing/cross footing) lembaran-lembaran buku kas secara uji petik, perhatikan pemindahan saldo pada lembaran tersebut ke lembaran berikutnya.
(8)
Jika kas kecil menggunakan sistem dana tetap (imperest fund system), teliti apakah sudah ada pertanggungjawaban dari dana tetap sebelum diadakan pengisian kembali.
18
(9)
Pastikan bila ada kas yang dalam mata uang asing telah dikonversikan ke dalam kurs yang benar per tanggal neraca.
(10) Buat daftar koreksi yang diperlukan. (11) Buat kesimpulan dan komentar hasil pemeriksaan kas yang perlu diketahui oleh para partner serta saran perbaikan kepada pihak manajemen yang juga merupakan salah satu penilaian terhadap mutu audit.
2.1.10. Prosedur Pemeriksaan Bank Menurut Agoes (2015:57), prosedur pemeriksaan bank adalah sebagai berikut : 1)
Lakukan prosedur konfirmasi untuk semua akun bank, baik yang masih aktif maupun yang sudah tidak aktif.
2)
Minta dari klien hasil rekonsiliasi bank dan periksa kebenaran rekonsiliasi tersebut, meliputi: (1) Pencocokan saldo R/K dengan saldo buku besar bank (2) Pemeriksaan cek/giro yang masih beredar (outstanding check) (3) Setoran dalam perjalanan (deposit in transit)
3)
Yakinkan bahwa saldo bank yang dalam valuta asing telah dikonversikan ke dalam kurs yang benar per tanggal neraca.
4)
Yakinkan bahwa setiap pembukuan dan penutupan rekening bank mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang. Mintalah informasi mengapa perlu dibuka rekening baru maupun alasan dari penutupan rekening.
19
5)
Yakinkan bahwa tidak ada lapping/window dressing dengan memeriksa bukti penerimaan dan pengeluaran akhir tanggal neraca.
6)
Untuk rekening yang sudah tidak aktif, mintalah penjelasan dari klien dan sarankan untuk ditutup saja.
7)
Yakinkan bahwa semua rekening di bank merupakan rekening atas nama perusahaan bukan perorangan.
8)
Perhatikan apakah ada kelebihan saldo di bank yang tidak digunakan dalam waktu singkat dan sarankan sebaiknya didepositokan untuk mendapatkan tingkat bunga yang lebih tinggi.
9)
Periksa pendebitan dan pengkreditan yang ada dalam jurnal dan dibukukan ke buku besar. (1) Lakukan vouching bukti kas masuk (cash receipt voucher) dan bukti kas keluar (cash disbursement voucher). Apakah setiap pengeluaran mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang dan didukung oleh dokumen yang diperlukan. (2) Lakukan uji penerimaan dalam buku cek/giro dengan bukti kas masuk yang didukung slip setoran bank telah dijurnal dengan benar. (3) Jumlah yang tercantum dalam bukti kas keluar didukung oleh dokumen pendukung lainnya telah dicocokan dengan jumlah giro yang dibayarkan.
20
10) Bila ada hal-hal yang perlu diungkapkan dalam surat pernyataan klien (client’s representation letter), catat hal-hal yang perlu diberikan dalam saran-saran perbaikan kepada pihak manajemen dalam surat manajemen (management letter). 11) Buat kesimpulan dan komentar hasil pemeriksaan bank yang perlu diketahui oleh para partner.
21
