BAB II DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KARO A. Sejarah Ringkas Pada awal berdirinya Dinas Pendidikan Kabupaten karo terjadi bersamaan dengan munculnya Era Otonomi daerah sebagai respon terhadap proses reformasi yang terjadi pada sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang berubah dari sistem pemerintahan yang sentra listrik ke pemerintahan daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan daerah. Berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 Pasal 11 bidang pendidikan dan kebudayaan merupakan salah satu bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh daerah kabupaten dan daerah kota, nemun berdasarkan pasal 9 ayat 2, kewajiban tersebut tidak atau belum dapat dilaksanakan daerah kabupaten dan daerah kota. Oleh karena itu berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 Pasal 60, 61, dan 62 maka Pemerintah kabupaten karo membentuk perangkat daerah yang disebut Dinas Pendidikan kabupaten karo, sebagai unsur pelaksana Pemerintah kabupaten karo dalam bidang pendidikan. Dinas dipimpin oleh seorang kepala dinas pendidikan yang diangkat oleh bupati karo. Kepala Dinas Pendidikan bertanggung jawab kepada bupati melalui Sekretaris Daerah. Pendidikan adalah pilar penting dalam pembangunan sebuah daerah, karena salah satu parameter untuk mengukur kemajuan sebuah negara
14
adalahpendidikan, dengan pendidikan di harapkan akan melahirkan manusia yang berkualitas dan berperadaban, di sini peran pemerintah sangat signifikan untuk merubah wajah pendidikan. Mengingat sangat pentingnya peranan pendidikan maka pemerintah mendirikan instansi Dinas Pendidikan di setiap daerah yang pengelolaannya dibawah kewenangan pemerintah daerah masing-masing. Sebelum di berlakukannya otonomi daerah, Dinas Pendidikan Kabupaten karo, secara
administrasi masih bersifat vertikal dengan nama
Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia. Namun seiring dengan perkembangan sesuai tuntutan reformasi maka berdasarkan Undang-Undang No 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah, menuntut adanya beberapa perubahan baru dan penyesuaian serta pengelolaan daerah otonom, salah satunya dengan adanya peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan kabupaten sebagai daerah otonom . Dinas Pendidikan kabupaten karo adalah sebuah instansi yang berada di bawah kewenangan pemerintah kabupaten karo
serta dibawah oleh
Kementrian Pendidikan Nasional. Dinas pendidikan kabupaten karo bertugas untuk merumuskan kebijaksanaan operasional dibidang pendidikan dan melaksanakan sebagian kewenangan yang berhubungan dengan Dunia Pendidikan di wilayah Kabupaten.
Visi Dinas Pendidikan Kabupaten Karo
15
“Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia yang cerdas dan berakhlak mulia serta menguasai Ilmu Pengetahuan, berdaya saing menuju terwujudnya Masyarakat Kabupaten Karo Yang Mandiri, Dinamis Dan Sejahtera”. Penjelasan tentang arti atau makna dari kata kunci visi tersebut adalah sebagai berikut: 1. AKSELERASI, adalah suatu upaya untuk dapat mencapai kondisi tertentu secara lebih cepat. 2. PEMBANGUNAN,
asal
katanya
adalah
“MEMBANGUN”
yang
mengandung arti “membentuk, mendirikan, atau mewujudkan”. Dengan demikian, PEMBANGUNAN dalam hal ini diartikan sebagai “aktivitas untuk membentuk, mendirikan dan mewujudkan sesuatu ke arah yang lebih baik”. 3. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM), adalah sebagai suatu konsep yang dimaknai bahwa manusia sebagai makhluk yang paling mulia, memiliki akal dan budi pekerti, memiliki potensi untuk dibangun ke arah yang lebih baik dan dapat bermanfaat bagi dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 4. CERDAS, adalah suatu konsep pencapaian aktualisasi potensi manusia yang
mampu
mendayagunakan
atau
mensinergikan
kemampuan/kecerdasan emosional, akademis/intelektual, dan spritual menjadi kekuatan
yang positif yang dapat dimanfaatkan untuk
memecahkan kesulitan, persoalan, dan masalah yang dihadapi. 5. BERAKHLAK MULIA, yaitu suatu konsep yang mengandung arti suatu kondisi memiliki kepribadian sesuai tuntunan agama, norma dan ketentuan 16
perundang-undangan. Dengan demikian, BERAKHLAK MULIA berarti SDM Kabupaten Karo dalam perilakunya berlandaskan kepada tuntunan agama, norma-norma yang berlaku disekitarnya dan mematuhi peraturan perundang-undangan. 6. MENGUASAI IPTEK, adalah suatu istilah yang mengandung arti memahami dan mampu menjalankan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian, MENGUASAI IPTEK diartikan sebagai suatu kondisi Kabupaten Karo memiliki pemahaman tentang ilmu-ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus dapat mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut dalam kehidupannya. 7. BERDAYA SAING, adalah suatu konsep yang diartikan sebagai suatu kondisi memiliki kemampuan atau kekuatan untuk memenangkan sebuah kompetisi/perlombaan. Dengan demikian, BERDAYA SAING berarti SDM Kabupaten Karo memiliki kemampuan untuk memenangi persaingan dari suatu kompetisi atau perlombaan/lapangan kerja. 8. MENUJU, yaitu kata sambung yang menunjukan keterkaitan antara konsep “Akselerator Pembangunan” dengan tujuan akhir dari keunggulan yang ingin diwujudkan. 9. TERWUJUDNYA, adalah satu kata yang mengandung arti “dapat di” wujudkannya, dapat direalisasikannya, dan dapat diimplementasikan menjadi sesuatu. 10. MASYARAKAT KABUPATEN KARO, yaitu seluruh warga negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten karo 17
11. MANDIRI, adalah suatu konsep yang diartikan sebagai suatu kondisi memiliki kemampuan atau kekuatan untuk berdiri sendiri atau tidak tergantung pada orang atau pihak lain. Dengan demikian, MANDIRI disini diartikan Kabupaten Karo memiliki suatu kemampuan/kekuatan untuk berdiri sendiri dan tidak menjadi beban bagi orang atau pihak lain. 12. SEJAHTERA, adalah suatu konsep yang mengandung arti suatu kondisi aman, sentosa dan makmur, selamat terbebas dari segala macam gangguan, kesukaran dsb. Dengan demikian, SEJAHTERA disini diartikan bahwa SDM Kabupaten Karo memperoleh dan merasakan kemakmuran serta terlepas dari segala macam kesukaran hidup. Dari penjelasan tersebut di atas, maka dapat didefenisikan secara operasional tentang Visi Dinas Pendidikan Kabupaten Karo sebagai berikut :“Bahwa
Dinas
Pendidikan
Kabupaten
Karo
adalah
instansi
pemerintah/satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Kabupaten Karo yang memiliki kemampuan untuk menjadi akselerator (pemercepat) dalam membentuk atau mewujudkan penduduk Kabupaten Karo menjadi manusia yang : a. memiliki kecerdasan emosional, intelektual dan spiritual; b. berperilaku sesuai tuntunan agama, norma-norma yang berlaku di masyarakat dan mematuhi peraturan perundang-undangan; c. memiliki pemahaman sekaligus dapat memanfaatkan IPTEK; d. memiliki kemampuan untuk memenangi persaingan dari suatu kompetisi atauperlombaan; 18
e. memiliki kemampuan/kekuatan untuk berdiri sendiri dan tidak menjadibebanbagi orang atau pihak lain; dan f. memiliki kemampuan untuk bergaul dan beradaptasi dalam percaturan dunia global yang serba cepat, sehingga terwujud masyarakatyang makmurdan terlepas dari segala kesukaran hidup. Misi Dinas Pendidikan Kabupaten Karo Misi adalah sesuatu tugas yang diemban dan ingin diwujudkan oleh instansi sebagai penjabaran atas visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh aparatur dan pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal eksistensi Dinas pendidikan Kabupaten Karo dalam pemerintahan.Untuk mewujudkan visi sebagaimana telah ditetapkan, Dinas Pendidikan Kabupaten Karo menetapkan misi, yaitu : 1. Optimalisasi Kapasitas Sumber Daya Kelembagaan Dinas Pendidikan Mewujudkan Tata Kelola Yang Prima, Akuntabel Guna Tercapainya Good Governance Bidang Pendidikan. 2. Meningkatkan
Upaya-upaya
Pemerataan
Dan
Akses
Pendidikan,
Peningkatan Mutu dan Daya Saing Serta Relevansi Pendidikan Secara Efisien Dan Efektif.
B. STURKTUR ORGANISASI Organisasi merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan perusahaan secara efektif dan rasional. Pembentukan organisasi dan pendelegasian wewenang serta tugas merupakan unsur utama dan merupakan 19
alat untuk mencapai kontrol yang baik. Stuktur organisasi perusahaan merupakan gambaran sistematis dari suatu perusahaan yang menunjukkan kedudukan, wewenang dan tanggung jawab, serta tugas yang berbeda-beda dalam suatu organisasi. Struktur organisasi perusahaan mencermikan kebijaksanaan yang ditempuh untuk mengadakan pengawasan terhadap manusia, peralatan dan fasilitas lainnya yang terlihat di dalamnya demi tercapainya tujuan. Seseorang pimpinan perusahaan harus mempuyai pandangan luas, selain itu pimpinan harus tahu bagaimana mengatur organisasi, menentukan bagian-bagian yang tepat untuk diduduki oleh orang yang tepat. Bentuk organisasi yang dianut oleh suatu perusahaan juga mempengaruhi kebijaksanaan perusahaan dalam mengorganisir bawahannya, karena itu di dalam menetapkan suatu kebijakan terlebih dahulu harus ditetapkan bentuk organisasi yang akan diterapkan menyesuaikan susunan dan penempatan orang sesuai dengan keahlihannya. Penetapan struktur organisasi juga berhubungan erat dengan bidang usaha perusahaan dan besar kecilnya perusahaan. Dengan adanya struktur organisasi maka setiap pemimpin dan bawahannya yang ada dalam perusahaan akan mengetahui dengan jelas sampai dimana kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan, batas-batas kekuasaan yang ada padanya, kepada siapa dia harus bertanggung jawab, dan siapa yang harus bertanggung jawab padanya. Berhasil tidaknya suatu perusahaan dalam mencapai tujuannya banyak dibantu oleh organisasi yang baik. Struktur organisasi pada Dinas Pendidikan Kabupaten 20
Karo adalah sistem garis lurus yaitu aliran perintah dan pengawasan berasal dari pimpinan tertinggi yang mengalir ke bawah secara keseluruhan. Berikut struktur organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Karo
Kepala Dinas
Sekretariat
Sekretaris Kelomok Jabatan Fungsional
Kepala Bidang Pendidikan Tk dan SD
Kepala Sub Bagain Keuangan
Kepala Bidang Pendidikan Menengah
Kepala Sub Bagian Kepegawaian
Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah
Kepala Sub Bagian Umum &Perleng kapan
Gambar 2.1 C.Job Description Kepala Dinas Dalam melaksanakn tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Kepala dinas mempunyai uraian tugas sebgai berikut: 1. Memimpin, merancanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok baik kesekretariatan, prencanaan program maupun urusan pemerintahan yang meliputi Penetapan Kebijakan dan Standar Pendidikan, Pembiayaan, Kurikulum Sarana dan Prasarana, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Pengendalian Mutu Pendidikan 21
Sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal yang meliputi Pendidikan Formal yaitu Pendidikan Usia Dini (TK), Pedidikan Dasar (SD, SMP), Pendidikan Menengah (SMA, SMK) dan Pendidikan Non Formal ; 2. Menetapkan, Melaksanakan visi dan misi Dinas untuk mendukung visi dan misi Daerah ; 3. Menyusun dan Menetapkan Rencana strategis dan program kerja Dinas sesuai visi dan misi Daerah; 4. Menyusun
Rencana
anggaran
pendapatan
dan
belanja
daerah
berkoordinasi dengan instansi terkait dibawah koordinasi Tim Anggaran Pendapatan Daerah; 5. Memberikan saran, pertimbangan dan pendapat kepada Bupati dalam rangka percepatan penyelesaiian tugas pokok dan sebagai bahan penatapan kebijakan pemerintah Kabupaten Karo; 6. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh bupati; Sekretaris Skretaris mempunyai uraiain tugas sebagai berikut: 1. Merencanakan, Mengatur, Membina, Mengelola, Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas kesekretariatan yang meliputi urusan keuangan dan perlengkapan serta barang milik daerah pada SKPD maupun kepegawaian; 2. Melakukan Koordinasi dan sikronisasi antar bidang
dan UPT dalam
rangka pembinaan organisasi,pembinaan administrasi dan ketatausahaan dilingkungan Dinas;
22
3. Memberikan pelayanan tkns operasional dan pelayanan administrasisesuai dngan petunjuk atasan kepada seluruh staf dalam lingkungan Dinas; 4. Mengkoordinasikan laporan akuntabilitas kinerja program dan kegiatan masing-masing bidang seksi dan sub bagian. 5. Bertindak seelaku pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) pada bidang tugasnya, mengendalikan mendistribusikan pelayanan naskah Dinas dan mengkoordinasikan tugas-tugas bidang, seksi dan sub bagian sesuai dengan petunjuk atasan; 6. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan dalam rangka kelancaran penyelesaian pengelolaan naskah Dinas; 7. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai baan penyusunan laporan kepada atasan untik bahan pertimbangan dalam meningkatkan perkembangan karier dan penilaian DP3 Kepala sub bagian keuangan Kepala sub bagian keuangan mempunyai uaraian tugas sebagai berikut: 1. Mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan keungan 2. Mempersiapkan, melakukan koordinasi dan sinkronisasi penysunan rencana anggaran dinas, UPT dan satuan penyelenggara pendidikan ; 3. Melaksankan
pengelolaaan
penerimaan,penyimpanan,
keungan
pengeluran,
Dinas
yang
meliputi
pertanggungjawaban
dan
pembukuan; 4. Menghimpun dan memverivikasi usulan Dokumen pelaksanaan Anggaran 23
(DPA) masing-masing bidang berdasarkan Rencuana Kerja dan Anggaran 5. Menyiapkan dan menyampaikan usulan penerbitan surat penyediaan dana satuan kerja parangkat daerah(SPD-SKPD) berdasarkan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran(DPA)
pada
pejabat
pengelola
keuangan
daerah(PPKD); 6. Melaksanakan Tugas lainya yang Diberikan oleh skretaris Kepala Sub Bagian Kepegawaiaan Kepala Sub Bagian Kepegawaiaan mempunyai uraiaan tugas sebagai berikut: 1. Menyusun rencana kebutuhan pegawai di dinas pendidikan dan UPTD. 2. Melakukan pembinaan disiplin PNS sesuai PP 30 tahun 1980 DI DINAS KESEHATAN UPTD 3. Mempersiapkan
administrasi
pegawai
untuk
mengikuti
pedidikan/pelatihan dan ujian dinas 4. Melaksanakan penyiapan bahan standar kompetensi pegawai, tenaga teknis fungsional. 5. Merencnakan pemerataan penempatan PNS sebagai kebutuhan. 6. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaiaan (penempatan CPNS,
kenaikan
pangkat,
kenaikan
gaji
berkala,
cuti,
mutasi
,karpeg,taspen,karis/karsu, pension). 7. Mebuat rekapitulasi daftar hadir setiapbulan 8. Membuat daftar urut kepangkatan setiap akhir tahun 9. Membuat laporan ketenagaan triwulan, semester dan tahunan 10. Bekerjasama dengan pejabat lain melaksanakn sanksi pelanggaran disiplin 24
PNS sesuai dengan peraturan perundang-undangan Kepala sub bagian umum dan perlengkapan Kepala sub bagian umum dan perlengkapan mempunyai uraiaan tugas sebagai berikut 1. Menyusun rencana kegiatan tahunan pada sub.bagian umum UPTD; 2. Merencanakan kebutuhan barang, untuk keperluan dinas dan UPTD; 3. Mendistribusikan barang dengan membuat berita acara sesuai dengan rencana kebutuhan; 4. Merencanakan pengadaaan alat tulis kantor, barang habis pakai; 5. Melaksanakan pengawasan melekat terhadp staf; 6. Melaksanakan tugas-tugas yang diperintahkan oleh atasan; Kepala Bidang Pendidikan TK dan SD Kepala bidang pendidikan TK dan SD mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 1. Merencanakan,
mengatur,
membina,
mengkoordinasikan
dan
mngendalikan pelaksanaan kurikulum TK dan SD, pembinaan kesiswaan dan tenaga teknis TK dan SD dan sarana pendidikan TK dan SD; 2. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi tugas pengawas dalam membina, membimbing dan mengendalikan pendidikan TK dan SD; 3. Menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas bidang kepada kepala badan melalui sekretaris; 4. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Kepala Bidang Pendidikan Menengah Kepala bidang pendidikan menengah mempunyai uraian tugas sebagai 25
berikut: 1. Merencanakan,
mengatur,
membina,
mengkoordinasikan
dan
mngendalikan pelaksanaan kurikulum pendidikan menengah, pembinaan kesiswaan dan tenaga teknis Pendidikan Menengah dan sarana pendidikan TK dan SD; 2. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan perkembangan karier dan penilaian DP3; 3. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta melakukan pengawasan melekat kepada bawahan; 4. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Kepala Bidang Luar Sekolah Kepala bidang luar sekolah mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 1. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas berdasarkan realisasi program kerja untuk bahan penyempurnaan program kerja berikutnya; 2. Melakukan pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas pemilik; 3. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
D. Jaringan Kegiatan 1. Bidang pendidikan TK dan SD 2. Bidang Pendidikan Menengah 3. Bidang Pendidikan luar sekolah 4. Bidang kurikulum Pendidikan sekolah 5. Bidang pembinaan kesiswaan dan Tenga Teknis Pendidikan 26
6. Bidang sarana pendidikan 7. Bidang pemberdayaan masyarakat 8. Bidang pembinaan kesenian dn keudayaan
E. Kinerja Kegiatan Terkini Setiap perusahaan tentu mempunyai visi dan misi yang harus dijalankan sesuai dengan tujuan perusahaan, butuh waktu untuk mencapai itu semua, begitu juga pada Dinas pendidikan Kabupaten Karo sebagai berikut : 1. Peningkatan kualitas data/informasi dinas pendidikan 2. Mengopmtimalkan pengadaan komputer untuk sekolah-sekolah 3. Mengadakan kegiatan ekstrakukikuler bagi sekolah yang dapat membangun bakat anak sekolah 4. Merenovasi sekolah yang sudah rusak
F. Rencana kegiatan Dalam mengupayakan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Karo Dinas Pendidikan Kabupaten Karo menyusun kebijakan, program dan alokasi anggaran untuk hal tersebut. Beberapa kebijakan yang dibuat oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Karo bertujuan untuk meningkatkan kualitas
dan
profesionalisme
tenaga
pendidik.
Kebijakan
ini
dapat
dilaksanakan dengan lancar baik dari pihak pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan maupun penerima kebijakan. Beberapa kebijakan yang dibuat yaitu : a. Memberikan beasiswa kepada pegawai dan guru untuk melanjutkansekolah S1
27
b. Mengadakan berbagai Workshop untuk melatih keterampilan guru Program-program yang dibuat berfokus pada pengembangan tenaga pendidik yang tujuannya adalah untuk meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik. Program-program yang dibuat benar-benar dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Karo secara terjadwal. Beberapa program yang dilaksanakan antara lain: a. Pelaksanaan sertifikasi pendidik b. Seleksi calon kepala sekolah c. Bantuan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan non PNS d. Penyelenggaraan lomba guru, kepala sekolah dan pengawas berprestasi e. Peningkatan kualifikasi dari S1 Ke S2 bagi tenaga pendidik f. Rapat kerja kepala sekolah TK, SD, SMP, SMA, SMK g. Bimbingan teknis dan lomba media pembelajaran yang inovatif h. pelatihan guru dalam penulisan karya ilmiah, penelitian tindakan kelas dan lomba Alokasi dana yang diperoleh Dinas Pendidikan Kabupaten Karo untuk pendidikan di
Kabupaten Karo dianggarkan dengan baik untuk kegiatan-
kegiatan yang dibuat. Pada setiap tahunnya jika anggaran masih tersisa maka akan digunakan untuk kegiatan pada tahun berikutnya
28
