BAB II DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKATDAN PEMERINTAHANDESA KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
M. Sejarah RingkasDinasPemberdayaan Masyarakat dan Pemerinntahan Desa Kabupaten Labuhan Batu Utara Secara
nomenklatur
sejak
Tahun
2007
Dinas
Pemberdayaan
Masyarakat Desa (PMD) berubah menjadi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (PMPD) Labuhanbatu Utara. Untuk melaksanakan kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan Perda Nomor 12 Tahun 2009, Badan PMPD Kabupaten Labuhanbatu Utara mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud badan PMPD Kabupaten Labuhanbatu Utara mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pemebrdayaan masyarakat dan pemerintahandesa
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur di bidang Pemberdayaan Masyarakatdan Pemerintahan Desa e. Pengelolaan administrasi badan f. Dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih danakuntabel sebagaimana diamanatkan dalam Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998dan Undang – undang No. 28 Tahun 1998 tentang penyelenggaraan Negarayang bersih dan bebas KKN kemudian diimplementasikan melalui Inpres NomorTahun 1999 dan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang PercepatanPemberantasan Korupsi serta memperhatikan Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah danPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007, maka peranan Renstraini menjadi sangat penting.Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan DesaKabupaten Labuhanbatu Utara merupakan perencanaan lima tahunan yang memuat visi,misi, tujuan, sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran). RenstraBadan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Labuhanbatu Utara disusun sebagai wujud
komitmen
jajaran
Badan
PemberdayaanMasyarakat
dan
Pemerintahan Desa Kabupaten labuhanbatu Utara dalammeningkatkan akuntabilitas
kinerja
instansi
pemerintah
sebagaimana
yang
telahditetapkan dalam visi, misi, tujuan dan sasaran.Untuk mewujudkan
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan danProgram dalam Renstra ini, maka setiap tahunnya akan dibuat Rencana KerjaTahunan (RKT) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) secara proporsionaldan terukur serta menentukan jenjang tanggungjawab terhadap keberhasilanmaupun kegagalan dalam pelaksanaannya antara lain : staf bertanggungjawabpada Kegiatan, eselon IV bertanggungjawab pada Program, dan eselon IIIbertanggungjawab pada Kebijakan.
B. Struktur Organisasi Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan DesaKabupaten Labuhanbatu Utara yaitu berbentuk garis dan bidang serta sub-sub bidang yang disusun berdasarkan atas pertimbangan untuk pencapaian tujuan-tujuan organisasi baik jangka panjang maupun jangka pendek.Salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam menyusun struktur adalah rentang pengawasan yaitu jumlah orang yang diawasi oleh atasan tertentu.Gambar struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan DesaKabupaten Labuhanbatu Utara dapat dilihat di bawah ini.
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Labuhanbatu Utara Sumber : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARANO 6 TAHUN 2011
C. Job Description Adapun uraian tugas dari struktur organisasi adalah : 1. KEPALA BADAN Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat
dan Pemerintahan
Desamempunyai tugas : a. Menyusun rencana kegiatan berdasarkan kebijakan dibidang pemberdayaanmasyarakat dan pemerintahan Desa; b. Merumuskan sasaran yang hendak dicapai berdasarkan skala prioritas dan dana yang tersedia sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas ; c. Mengkoordinasikan seluruh bawahan sesuai dengan bidang tugas masing-masing d. Memonitor serta mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku ; e. Menilai kinerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier ; f. Mengawasi
pelaksanaan
tugas
kesekretariatan,
pemberdayaan
keluarga dan keswadayaan masyarakat pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat, ketahanan pangan, pemberdayaan kawasan perkotaan, serta pemerintahan desa dan Kelurahan; g. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Walikota tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya ;
h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah; i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;
2. KELOMPOK KERJA FUNGSIONAL a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemerintahan desa/kelurahan, kelembagaan dan pengembangan sosial budaya,pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat, pemanfaatan pemberdayaan sumber daya alam dan pendayagunaaan teknologi tepat guna. b. Memberikan dukungan atas penyelengaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan budaya, pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat serta pemanfaatan sumber daya alam dan pendayagunaan teknologi tepat guna. c. Pembinaan
dan
pelaksanaan
tugas
dibidang
pemberdayaan
masyarakat dan pemerintahan desa/kelurahan. d. melaksanakan tugas pembantuan pemerintah dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa/kelurahan. e. Melaksanakan pelayanan administrasi internal dan eksternal bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa/kelurahan. f. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsnya kepada bupati melalui sekretaris daerah, sesuai standart yang di tetapkan.
g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan bupati sesuai dengan tugas pokok dan peraturan perundang-undangan yang berrlaku.
3. SEKRETARIAT Tugas pokok Sekretariat adalah melaksanakan sebagian tugas Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, di bidang Ketatausahaan Penyusunan
administrasi Program
kesekretariatanDalam
umum,
dan
Keuangan,
pelaporan
melaksanakan
tugas
serta
Kepegawaian, tata
pokok,
usaha
Sekretariat
mempunyai fungsi: a. Pelaksana koordinasi Pengumpulan data dan informasi dalam rangka penyusunan kebijakan teknis dan operasional Badan; b. Pelaksana koordinasi pelaksanaan tugas-tugas organisasi Badan; c. Pengumpulan data dan informasi dalam rangka penyusunan Program Kerja, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Badan; d. Pengelolaan administrasi Kepegawaian, pelaksanaan pembinaan, peningkatan disiplin dan pengembangan karier serta upaya peningkatan kesejahteraan pegawai; e. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran, Pelaksanaan Penatausahaan
keuangan
dan
penyusunan
laporan
pertanggungjawaban keuangan; f. Pelaksanaan urusan administrasi umum, rumah tangga/keprotokolan dan perlengkapan, ketatalaksanaan ( surat menyurat ) dan kearsipan;
g. Penyusunan Standart Pelayanan Minimal lingkup Unit Kerja; h. Penyiapan data dan informasi kepustakaan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan inventarisasi aset; i. Pelaksanaan koordinasi kegiatan dengan instansi terkait, perangkat daerah dan pihak ketiga; j. Pelaksanaan sistem Pengawasan Melekat; k. Penyusunan dan pelaksanaan sistem informasi lingkup Badan; l. Pelaksanaan kebersihan, keindahan dan keamanan; m. Pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat.
4. SUB. BAGIAN UMUM Sub Bagian Umum, mempunyai tugas: a. Menyiapkan data dan informasi guna penyusunan kebijakan teknis dan operasional; b. Melaksanakan administrasi Kepegawaian, melaksanakan pembinaan, peningkatan disiplin dan pengembangan karier serta upaya peningkatan kesejahteraan pegawai; c. Melaksanakan urusan administrasi umum, rumah tangga/keprotokoLan , perjalanan dinas dan perlengkapan, ketatalaksanaan; d. Menyusun Standart Pelayanan Minimal Badan; e. Menyusun rencana dan melaksanakan keindahan, kebersihan dan keamanan kantor; f. Melaksanakan kegiatan pengawasan melekat dalam lingkup Badan;
g. Menyusun rencana kebutuhan barang, mengatur dan mengelola barang-barang inventaris kantor; h. Melaksanakan kegiatan kehumasan dan kepustakaan Badan; i. Menangani pengaduan masyarakat terkait dengan pelaksanaan tugas; j. Membantu sekretaris dalam melaksanakan koordinasi terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas organisasi dan tata laksana.
5. SUB. BAGIAN PROGRAM Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan, mempunyai tugas: a. Menghimpun, mengolah, mengkaji dan meneliti data dalam rangka penyusunan rencana program dan anggaran; b. Melaksanakan kegiatan perencanaan dan penyusunan dokumen pembangunan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa; c. Melaksanakan koordinasi perencanaan program, kegiatan dan anggaran bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa; d. Melaksanakan koordinasi dengan unit terkait dalam rangka analisis dan penilaian pelaksanaan program dan anggaran; e. Melaksanakan kebijakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintah bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
f. Mengkoordinir dan evaluasi pelaksanaan Standart Pelayanan Minimal
(SPM)
bidang
Pemberdayaan
Masyarakat
dan
Pemerintahan Desa; g. Melaksanakan pembuatan umpan balik hasil penyusunan dan penetapan anggaran guna perencanaan program dan anggaran untuk tahun berikutnya; h. Mengelola, mengembangkan data dan Sistem Informasi lingkup Badan; i. Melaksanakan supervisi, pelaporan, evaluasi dan monitoring pelaksanaan tugas.
6. SUB. BAGIAN KEUANGAN Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas: a.
Melaksanakan penatausahaan keuangan, meliputi pengelolaan anggaran, penyusunan neraca, pelaksanaan akuntansi/pembukuan, pertanggungjawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran;
b.
Melaksanakan pengurusan biaya perjalanan dinas, perpindahan pegawai dan ganti rugi, gaji pegawai dan pembayaran hak-hak keuangan lainnya;
c.
Menyusun, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan anggaran Badan;
d.
Melaksanakan upaya peningkatan kesejahteraan pegawai.
7. BIDANG PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN Tugas pokok Bidang Pemberdayaan Aparatur Pemerintahan Desa adalah
menyelenggarakan
sebagian
urusan
Badan
Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintahan Desa di bidang pemberdayaan aparatur pemerintahan desa. Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Pemberdayaan Aparatur Pemerintahan Desa, mempunyai fungsi: a. Pelaksanaan pembuatan database, pembinaan, penyelenggaraan pemantauan administrasi Desa dan Kelurahan; b. Pelaksanaan penyelenggaraan pengembangan Desa dan Kelurahan; c. Penyelenggaraan bimbingan, konsultasi, pelatihan bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pemerintah Desa dan Kelurahan; d. Pemantapan pedoman peran BPD, pengelolaan keuangan dan pedoman pengembangan kapasitas pemerintah Desa dan Kelurahan; e. Pembinaan dan evaluasi sumber daya manusia (SDM) Desa dan Kelurahan.
8. SUB BIDANG ADMINISTRASI DESA/KELURAHAN a. Mempersiapkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang administrasi pemerintahan desa; b. Mengumpulkan bahan penyusunan rencana administrasi pemerintahan desa; c. Menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan di bidang administrasi pemerintahan desa;
d. Membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan di bidang administrasi pemerintahan desa; e. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan di bidang administrasi pemerintahan desa; f. Memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas di bidang administrasi pemerintahan desa; g. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang; h. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas yang diberikan oleh pimpinan; i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.
9. SUB BIDANG MONITORING DAN EVALUASI DESA/KELURAHAN a. Menyusun program kerja dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pelaksanaan kegiatan bidang tugasnya ; b. menyiapkan bahan dan fasilitasi pelaksanaan evaluasi kegiatan semua unsur organisasi kecamatan dan kegiatan konfrehensif kecamatan; c. menyiapkan bahan dan fasilitasi pelaksanaan dokumentasi kegiatan semua unsur organisasi kecamatan dan kegiatan konfrehensif kecamatan; d. menyiapkan bahan dan fasilitasi pelaksanaan pelaporan kegiatan semua unsur organisasi kecamatan dan kegiatan konfrehensif kecamatan;
e. menyiapkan
bahan
dalam
rangka
evaluasi
terhadap
sistem
pelaksanaan kegiatan; f. menyiapkan bahan koordinasi dan kerja sama dengan instansi atau unit kerja terkait dibidang tugasnya; dan g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
10. BIDANG
KELEMBAGAAN
DAN
PENGEMBANGAN
SOSIAL
BUDAYA a. Merumuskan dan kerja bidang kelembagaan sosial budaya b. Pengkajian bahan untuk penyempurnaan dan penyusunan kebijakan, Pemantapan Data, Profil Kelurahan, pengetahuan Kelembagaan Masyarakat pembangunan
pelatihan parsipatif
masyarakat, dan
pengembangan
ketentuan
serta
manajemen
standart
dalam
pembinaan kelembagaan dan Pengembangan Sosial Budaya. c. Pelaksanaan
Sosialisasi,
Kordinasi,
Pembinaan,
Pengendalian,
Monitoring dan Evaluasi pelatihan masyarakat, pengembangan manajemen pembangunan parsipatif kelembagaan dan pengembangan Sosial Budaya sesuai Standart yang di tetapkan d. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksaan tugas dan fungsinya kepada kepala Badan sesuai Standart yang ditetapkan e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
11. BIDANG
KELEMBAGAAN
DAN
PENGEMBANGAN
SOSIAL
BUDAYA TUGAS POKOK Melaksanakan sebagian tugas Badan dalam rangka penyusunan program dan mengkoordinasi bidang kelembagaan dan pengembangan sosial budaya. FUNGSI a.
Merumuskan rencana dan program kerja bidang kelembagaan sosial budaya.
b.
Pengkajian bahan untuk penyempurnaan dan penyusunan kebijakan, Pemantapan Data Profil Desa dan Profil Kelurahan, penguatan Kelembagaan Masyarakat pelatihan masyarakar, pengembangan manajemen, pembangunan partisipatif dan Ketentuan serta standar dalam pembinaan Kelembagaan Pengembangan Sosial Budaya.
c.
Pelaksanaan Sosialisasi, Koordinasi, Pembinaan, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi pemantapan Data Profil Desa dan Profil Kelurahan,
Penguatan
Kelembagaan
Masyarakat,
pelatihan
masyarakat, Pengembangan manajemen pembangunan partisipatif Kelembagaan dan Pengembangan Sosial Budaya sesuai ketentuan standart yang ditetapkan. d.
Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Badan sesuai Standart yang ditetapkan.
e.
Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan Peraturan Perundang-ungangan yang berlaku.
12. SUB BIDANG PENGUATAN KELEMBAGAAN TUGAS POKOK Melaksanakan
sebagian
tugas
bidang
kelembagaan
dan
pengembangan sosial budaya dalam penyusunan program/kegiatan penguatan kelembagaan. RINCIAN TUGAS a. Menyusun rencana dan program kerja sub bidang penguatan kelembagaan. b. Mengumpulkan,
mengolah
dan
menyajikan
bahan/data
untuk
penyempurnaan dan penyusunan kebijakan, pemantapan data profil desa dan profil kelurahan, penguatan kelembagaan masyarakat, lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) ketentuan dan standart penguatan kelembagaan pemerintahan dan masyarakat, pelatihan pemberdayaan masyarakat, pengembangan manajemen pembangunan partisipatif, pemantapan sistem pendataan potensi desa/kelurahan, dan pendayagunaan ruang kawasan pedesaan dan peningkatan peran serta masyarakat
untuk
pemanfaatan
Sumber
Daya
Alam
dan
Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna serta mendorong upaya peningkatan gotong royong/swadaya masyarakat. c. Pelaksanaan Sosialisasi, Koordinasi, Pembinaan, Pengendalian, Monitoring, dan Evaluasi Pemantapan data Profil Desa dan Profil Kelurahan,
penguatan
Pemberdayaan
Kelembagaan
Masyarakat
(LPM),
Masyarakat, Pelatihan
Lembaga
Pemberdayaan
Masyarakat, Pengembangan Manajemen Pembangunan partisipatif,
Pemantapan
Sistem
Pendataan
Potensi
Desa/Kelurahan,
dan
Pendayagunaan ruang kawasan pedesaan. d. Melaporkan dan Mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Sosial Budaya, sesuai standar yang di tetapkan e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang di perintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. SUB BIDANG PENGEMBANGAN SOSIAL BUDAYA a. Menyusun rencana dan program kerja sub bidang pengembangan sosial budaya b. Mengumpulkan, mengolah dan
menyajikan bahan/data untuk
Penyempurnaan dan penyusunan kebijakan, ketentuan dan standar pelestarian lembaga adat dan budaya, anak-anak dan peningkatan
kesejahteraan
sosial,
perlindungan
remaja,
tenaga
kerja
perdesaan, pemberdayaan perempua, pemantapan ketahanan keluarga dan pkk serta kesejahteraan masyarakat. c. Pelaksanaan Sosialisasi, Koordinasi, Pembinaan, Pengendalian, Monitoring, dan Evaluasi
pelestarian
lembaga adat dan budaya,
anak-anak dan remaja, kesejahteraan sosial, perlindungan tenaga kerja perdesaan,
pemberdayaan
perempuan,
pemantapan
ketahanan
keluarga dan PKK serta kesejahteraan masyarakat sesuai ketentuan standar yang di tetapkan.
d. Melaporakn dan Mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada kepala bidang Kelembagaan dan Pengembangan Sosial Budaya, Sesuai standar yang di tetapkan e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang di perintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. BIDANG USAHA EKONOMI MASYARAKAT a. Menyusun rencana kerja subbidang peningkatan usaha-usaha ekonomi masyarakat. b.
Mengkoordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas lembaga keuangan mikro perdesaan.
c.
Mengkoordinasi
dan
memfasilitasi
pendataan
dan
informasi
pelaksanaan dan pendayagunaan bantuan pembangunan. d. Mengkoordinasi dan memfasilitasi pengembangan dan penyimpanan melalui lumbung dan kelembagaan pangan. e. Mengkoordinasi dan memfasilitasi peningkatan dan pelaksanaan permodalan lembaga ekonomi desa dan penyaluran bantuan pembangunan. f. Mengkoordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan peningkatan sistem pengkreditan perdesaan. g. Mengkoordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan pengembangan pola kemitraan dalam peningkatan permodalan lembaga ekonomi desa. h. Mengkoordinasi
dan
memfasilitasi
pemantauan
dan
pelaksanaan pengembangan kelembagaan ekonomi perdesaan.
evaluasi
i.
Mengkoordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan pengembangan dan peningkatan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat.
j. Mengkoordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan pengembangan dan peningkatan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat miskin. k. mengkoordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan pengembangan dan pemasaran hasil usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat. l. Mengkoordinasi dan memfasilitasi penerapan pola dan pemberian bantuan kepada kelompok usaha-usaha ekonomi keluarga dan masyarakat dari Pemerintah, pihak ketiga dan pinjaman desa. m. Mengkoordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan pendataan dan informasi pelaksanaan dan pendayagunaan bantuan pembangunan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat. n. Mengkoordinasi
dan
memfasilitasi
pelaksanaan
peningkatan
kewirausahaan dan perkoperasian masyarakat melalui pelatihan dan praktek kerja. o. Mengkoordinasi pelaksanaan
dan
memfasilitasi
peningkatan
pemantauan
usaha-usaha
ekonomi
dan
evaluasi
keluarga
dan
masyarakat. p. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
15. SUB BIDANG USAHA EKONOMI KELUARGA a. Menyusun rencana dan perogram kerja sub bidang ekonomi keluarga
b. Mengumpulkan,
mengolah
dan
menyajikan
bahan/data
untuk
penyempurnaan dan penyusunan kebijakan pengkajian bahan untuk penyempurnaan dan penyusunan kebijakan, pemberdayaan ekonomi penduduk miskin, pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat, pemgembangan lembaga keuangan mikro perdesaan,
ketentuan
dan
standart
bantuan
pembangunan,
pemberdayaan keluarga miskin dan tertinggal, Usaha ekonomi keluarga c. Pemberdayaan ekonomi penduduk miskin, pengembangan usaha ekonomi
pelaksanaan
sosialisasi,
pembinaan,
pengendalian,
monitoring, dan evaluasi keluarga dan kelompok masyarakat, pengembangan
lembaga
keuangan
mikro
perdesaan,
bantuan
pembangunan, pemberdayaan keluarga miskin dan tertinggal, usaha ekonomi keluarga sesuai standar yang di tetapkan d. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada kepala bidang pemberdayaan usaha ekonomi keluarga, sesuai standar yang di tetapkan, e. Melaksanakan tugas-tugas yang lain yang di perintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
16. SUB BIDANG PRODUKSI DAN KETAHANAN PANGAN a. Menyusun rencana dan perogram kerja sub bidang dan ketahanan pangan
b. Mengumpukan,
mengolah
dan
menyajikan
bahan/data
untuk
penyempurnaan dan penyusukan kebijakan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat, pengembangan pertanian pangan dan peningkatan dan ketahanan pangan masyarakat pengkajian bahan untuk penyempurnaan dan penyusunan kebijakan, ketentuan dan standar pengenbangan lembaga keuangan mikro, produksi dan pemasaran, serta pertanian dan ketahanan pangan masyarakat c. Pelaksanaan sosaialisasi, pembinaan pengendalian, monitoring, dan evaluasi pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat, pengembangan lembaga keuangan mikro, produksi dan pemasaran, serta pertanian dan ketahanan pangan masyarakat sesuai standar yang di tetapkan d. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada bidang pemberdayaan usaha ekonomi keluarga, sesuai standar yang di tetapkan e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang di perintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
D. Jaringan Kegiatan Badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desalabuhan batu utara menyelenggarakan kegiatan : a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran b. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan c. Program Pengembangan Teknologi Pedesaan
E. Kinerja Kegiatan Terkini Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Labuhan Batu Utara Melaksanakan LPM berprestasi, Mendata rata jumlah kelompok binaan PKK, mendata PKK yang aktif, dan melaksanakan balita sehat di setiap Posyandu aktif.
F. Rencana Kegiatan Rencana Kegiatan yang akan dilakukan badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa antara lain sebagai berikut : a. Pembinaan Lomba Desa/Kel. b. Pembinaan Lomba P2W-KSS, GSI dan BKB c. Pembinaan dan Pemantauan Bulan Bhakti d. Koordinasi dan Pendampingan Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat e. BOP PNPM-PISEW.
