PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR PANTAI UTARA DAERAH KABUPATEN CIREBON Oleh : H. Mardjoeki, Drs., MM.
ABSTRAKSI Pemberdayaan masyarakat pesisir pantai Kapetakan (Bungko) sampai pesisir pantai Mertasinga Kecamatan Gunungjati dan Kota Cirebon - Mundu sampai Losari Kabupaten Cirebon sangat diperlukan dengan cara Pengelolaan Pantai berbasis masyarakat Community Based Management (CBM), salah satu pendekatan pengelolaan sumberdaya alam tersebut titik beratnya adalah terletak pada pengetahuan dan kesadaran masyarakat lokal sebagai dasar pengelolaannya, disamping pembenahan pengatahuan dan kesadaran juga masyarakat diberikan kesempatan dan tanggungjawab dalam melakukan pengelolaan terhadap sumberdaya yang dimilikinya. Pendekatan Partisipatif yang melibatkan masyarakat setempat dan pemerintah dalam pengelolaan sumberdaya alam agar dapat diupayakan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan cara perluasan kesempatan kerja disamping pengelolaan kekayaan laut yang didasarkan pada pemanfaatan sumberdaya secara optimal dan lestari. Kata Kunci : Pendekatan Partisipatif PENDAHULUAN Latar Belakang Wilayah pesisir merupakan sumberdaya potensial di Indonesia umumnya dan Kabupaten Cirebon Khususnya, dimana merupakan suatu wilayah peralihan antara daratan dan lautan. Sumberdaya ini sangat besar dukungannya dimana terdapat garis pantai sepanjang 81.000 Km diseluruh Indonesia (Dahuri et.al. 2001), dan kurang lebih 50 Km untuk daerah Pesisir Kapetakan (Bungko) sampai Mertasinga dan Mundu sampai Losari. Disepanjang garis pantai tersebut menyimpan sumberdaya alam yang besar, diantaranya adalah potensi hayati dan non hayati, misalnya perikanan, hutan mangrove, terumbu karang, mineral dan bahan tambang serta obyek pariwisata.. didaerah ini juga terdapat para nelayan yang berdiam di sepanjang pantai yang sebagian masih pra sejahtera. Pengelolaan pantai yang H a l a m a n | 52 JURNAL EKONOMI
ISSN: 2302-7169
VOL. 1 NO. 1 September-Desember 2012
berbasis masyarakat atau yang sering disebut dengan Community Based Management (CBM), menurut Nakijuluw, 1994 dalam Zamani dan Darnawan, 2000, merupakan salah satu pendekatan pengelolaan sumberdaya alam dimana titik beratnya adalah terletak pada pengetahuan dan kesadaran masayarakat lokal sebagai dasar pengelolanya. Selain itu pembenahan pengetahuan, masyarakat juga diberikan kesempatan dan tanggungjawab dalam pengelolaan terhadap sumberdaya yang dimilikinya. Pendekatan ini dinamakan, pendekatan partisifatif yaitu dengan melibatkan kerjasama sama antar masyarakat dan pemerintah dengan cara perluasan kesempatan kerja dalam bentuk pengelolaan secara bersama, dimana masayarakat berpatisipasi aktif baik dalam perencanaan sampai pada pelaksanaan kegiatan, ini dilakukan dengan tujuan : peningkatan kesehteraan masyarakat dengan cara perluasan kesempatan kerja. Pengelolaan yang didasarkan pada pemanfaatan sumberdaya secara optimal dan lestari serta peningkatan pendidikan dan pelatihan serta pengembangan wilayah secara berkelanjutan, dengan demikian pengembangan dan pengelolaan wilayah pesisir bukan hanya tanggungjawab pemerintah akan tetapi seluruh keberadaan elemen masyarakt ikut bertanggungjawab disekitar pantai tersebut. PEMBAHASAN Isu dan strategis. Berdasarkan latar belakang di atas wilayah pantai pantura Kabupaten Cirebon antara Kapetakan (Bungko) sampai Mertasinga dan Mundu sampai Losari khusunya dan wilayah pesisir umumnya memiliki permasalahan secara umum meliputi : 1. Pemanfaatan Sumber Daya Alam pesisir dan laut masih dianggap terbuka untuk umum, sehingga dapat dieksploitasi siapa saja, hal ini menjadi sumber konflik dalam masyarakat perikanan. 2. Pemakaian alat tangkap baik ukuran armada, teknologi serta area penangkapan pada umumnya masih belum teratur, sehingga berkurangnya daerah pemijahan atau perkembangbiakan. 3. Terbatasnya sarana pelayanan dasar termasuk sarana prasarana fisik menjadi terisolir dan terbelakang. 4. Rendahnya penggunaan teknologi, diakibatkan karena rendanya pengetahuan dan tidak mampu bersaing dengan pengusaha besar.
H a l a m a n | 53 JURNAL EKONOMI
ISSN: 2302-7169
VOL. 1 NO. 1 September-Desember 2012
5. Pola kerja yang dilakukan (berangkat melaut pada malam hari dan pulang pada pagi hari bahkan sampai siang hari, sore hari hari untuk istirahat) hal ini berakibat kurangnya komunikasi dengan tokoh masyarakat. 6. Belum optimalnya kebijakan yang mengatur kehidupan masyarakat pesisir, sehingga menimbulakan konflik yang berkenjangan. Kondisi Wilayah Pesisir pantai Pantai Kapetakan (Bungko) sampai Mertasinga dan Mundu sampai Losari terletak di sebelah utara Kabupaten Cirebon dengan garis pantai ± 50 Km. Yang berbatasan Kecamatan Kapetakan dengan Kabupaten Indramayu, Kecamatan Gunungjati dengan Kota Cirebon dan Kecamatan Mundu dengan Kota Cirebon serta Kecamata Losari dengan Kabupaten Brebes. Masyarakat mayoritas mata pencahariannya adalah sebagai nelayan, hal ini dipengaruhi oleh kondisi laut jawa yang berpotensi dari sumber daya hayati yang begitu melimpah. Penduduk pantura Kabupaten Cirebon terbagi atas : 1) Nelayan penagkap ikan di laut, 2) Buruh nelayan 3) Pedagang informal dan Petani. Potensi pembangunan pantai pantura sercara umum meliputi 1) Sumberdaya yang dapat dipulihkan (renewable resources), 2) Sumberdaya yang tidak dapat dipulihkan (non renewable resources), serta 3) jasa-jasa lingkungan (environmental service), potensi yang dapat dihasilkan dari daerah ini mencapai mencapai ± 23 % dari toial PAD (BAPEDA KAB.CIREBON et.al.2005). Sumberdaya yang bersifat renewable meliputi: hutan mangrove, terumbu karang, rumput laut perikanan laut serta petambak ikan air payau. Sedangka yang bersifat nonrenewable meliputi sumber mineral dan geologi, transportasi dan komunikasi, sarana pendidikan dan latihan serta kawasan lindung. Rencana Reformasi Program Pemberdayaan Masyarakat Dimensi – dimensi yang dilihat : 1. Kondisi penduduk Masyarakat pantura Kabupaten Cirebon secara umum memiliki sektor usaha meliputi : a. Nelayan (pengkap ikan dan petambak ikan) dengan teknologi yang masih tradisional, sehingga diperlukan adanya sentuhan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan. Pada kelompok ini sebagian besar memiliki tingkat pendidikan yang relative rendah dengan permodalan yang H a l a m a n | 54 JURNAL EKONOMI
ISSN: 2302-7169
VOL. 1 NO. 1 September-Desember 2012
rendah pula sehingga hasil tangkapannya dimonopoli oleh pemilik modal / juragan. b. Kelompok wanita / isteri dan anak nelayan yang membantu menambah pendapatn keluarga dengan jalan bekerja sebagai buruh, pedagang di pasar dari hasil tangkapan dilaut maupun tambak maupun sebagai buruh tani. c. Kelompok pemuda dan anak-anak yang tergabung dalam Karang Taruna Indonesia melakukan kegiatan membuat kerajinan dari biota laut seperti kerajinan dari kerang dan lain sebagainya. 2. Kondisi sosial ekonomi Permasalahan sosial ekonomi yang mendesak saat ini dalam rangka membantu kelancaran pembangunan dan kemandirian masyarakat diperlukan adanya kelembagaan yang mampu menampung aspirasi dan komunikasi masyarakt, sehingga keberadaan lembaga dapat direalisasikan secepatnya. Adapun kelembagaan organisasi yang diperlukan pembentukan kelompok tani dan nelayan di masyarakat pesisir, adanya TPI yang memadai, terbentuknya Koperasi Mina-Tani, penyedia sarana produksi mutlak diperlukan. 3. Kondisi Kondisi lingkungan Ada beberapa masalah yang yang terjadi dalam pembangunan wilayah pesisir pantai Kapetakan (Bungko) sampai pesisir pantai Mertasinga Kecamatan Gunungjati dan Kota Cirebon - Mundu sampai Losari Kabupaten Cirebon, antara lain : Pencemaran, Degradasi Habitat, Perubahan pantai ada abrasi dan ada yang bertambah (tanah timbul dari penumpukan lumpur), serta konservasi kawasan lindung, kerusakan habitat dan biota lautakan mempengaruhi terhadap kelangsungan pembangunan kelautan yang berkelanjutan. Upaya yang segera untuk dilakukan meliputi : a. Penghijauan/reboisasi hutan mangrove b. Penataan pantai dari sumber pencemaran c. Perlindungan terumbu karang dan biota laut. Strategi Yang Akan Diambil 1. Pembangunan kelautan yang berkesinambungan (sustainable marine development) dengan memberikan pelatihan dan pembinaan masyarakat pesisir terhadap Sumber daya Alam laut (terumbu karang, hutan mangrove dan biota laut) untuk kehidupan, sehingga mampu memberikan manfaat bagi masyarakat setempat khususnya nelayan kecil. 2. Pendekatan kebijakan kelautan (ocean policy approach) yaitu dengan penetapan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah (birokrat) dengan H a l a m a n | 55 JURNAL EKONOMI
ISSN: 2302-7169
VOL. 1 NO. 1 September-Desember 2012
memberdayakan sumber daya alam kelautan untuk kepentingan umum dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. 3. Pendekatan pasar (market base approach) dengan semakin terbukanya wilayah pesisir dan pantai, pembinaan diarahkan pada upaya yang berorientasi pada kebutuhan pasar. Kolaborasi Yang Dapat Dilakukan 1. Pemberdayaan masyarakat pesisir tidak dapat dilakukan secara sendiri akan tetapi perlu adanya kerja sama yang simultan dan lintas sektoral, dengan demikian daya dukung dari pemerintah diperlukan sesuai dengan peran dan fungsi. 2. Kelembagaan nelayan merupakan organisasi yang dapat digunakan untuk memberikan pemahaman dan pelatihan berkaitan dengan upaya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat tani, nelayan dan keluarganya. 3. Organisasi kepemudaan KTI (Karang aruna Indonesia) berperan aktif melakukan inovasi-inovasi, sehingga keberlangsungan kawasan pantai dapat lestari dan mampu memberikan manfaat terhadap peningkatan pendapatan masyarakat 4. Meningkatkan jejaring yang lebih luas untuk mendapatkan permodalan, agar terlepas dari praktek ijon baik dengan pemerintah melalui BLM (Bantuan Langsung Masyarakat), imbal swadaya, kredit konpensasi maupun bantuan bergulir, serta dengan pihak swasta dengan melakukan kerjasama. Rencana Atasi Yang Akan Dilaksanakan Berdasarkan kondisi yang ada diwilayah pantai utara Kabupaten Cirebonprogram yang dapat dilaksanakan secara cepat meliputi : 1. Pengembangan akses Teknologi dengan biaya murah (motorisasi armada nelayan) 2. Pengembangan akses pasar (TPI) 3. Pengembangan akses kelembagaan melalui kemitraan atau kerjasama. Sedangkan dalam jangka menengah meliputi : 1. Rehabilitasi lingkungan baik dibantaran pantai (dengan penanaman mangrove) maupun pelestarian laut. 2. Pengembangan kelompok usaha bersama 3. Pengembangan akses pasar untuk meningkatkan nilai tambah produk 4. Pengembangan akses modal melalui koperasi dan tabungan kelompok (self financing mechanism). H a l a m a n | 56 JURNAL EKONOMI
ISSN: 2302-7169
VOL. 1 NO. 1 September-Desember 2012
KESIMPULAN Pemberdayaan masyarakat pesisir tidak dapat dilakukan secara sendiri akan tetapi perlu adanya kerja sama yang simultan dan lintas sektoral, pendekatan yang paling sesuai dengan kondisi tersebut adalah dengan cara pendekatan partisipatif yaitu suatu pendekatan yang melibatkan kerja sama antara masyarakat setempat dan pemerintah dalam bentuk pengelolaan secara bersama-sama dimana masyarakat berpartisipasi aktif baik dalam perencanaan sampai pada pelaksanaan, dengan cara ini diharapkan masyarakat bukan hanya dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan, tetapi juga membantu kelancaran pembangunan dan kemandirian. DAFTAR PUSTAKA Dahuri R.. et.al : 2001, Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan secara teratur, Jakarta,. PT Pradnya Paramita. Zaman JP. dan Darmawan ., 2000, Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Terpaduberbasis Masyarakat, prosedur pelatihan untuk pengikat masyarakat pesisir, Bogor, IPB. Gunawan., 1999., Jejaring Pengan Sosial, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama.
H a l a m a n | 57 JURNAL EKONOMI
ISSN: 2302-7169
VOL. 1 NO. 1 September-Desember 2012
