LAPORAN PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU (PPG) DI KABUPATEN LABUHANBATU
Disusun oleh TIM PPG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU 2014
Page 1 of 40
KATA PENGANTAR Isu tentang ketidakseimbangan ketersediaan guru di sekolah, baik sebagai guru kelas, maupun guru mata pelajaran terus berlarut, tanpa ada pemecahan yang konkrit mulai pada jenjang satuan pendidikan, kabupaten/kota, propinsi, hingga nasional. Kelebihan dan ketidakmerataan guru sudah menjadi isu nasional, dan upaya mengatasinya sudah dikeluarkan melalui Peraturan Bersama 5 Menteri pada tahun 2011. Pemkab Kabupaten Labuhanbatu bekerjasama dengan USAID-Prioritas merespon positip dengan melakukan berbagai kegiatan pemetaan data menuju penataan dan pemerataan guru. Penerbitan laporan ini sebagai upaya serius Pemda dalam hal ini Dinas Pendidikan melakukan penataan guru dengan benar, sekaligus menjadi dasar pengambilan keputusan penataan guru berdasar data-data yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan berpartisipasi dalam Program Penataan dan Pemerataan Guru Kabupaten Labuhanbatu. Akhirnya kami berharap, semoga dokumen ini memberikan manfaat dan kebaikan bagi kita semua. . Menindaklanjuti Terbitnya Peraturan Bersama 5 Menteri tentang Penataan Dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga Kabupaten Labuhanbatu bersama sama dengan USAID PRIORITAS melakukan análisis data dan kebijakan berkaitan dengan Penataan dan Pemerataan Guru (PNS) dengan harapan dapat mengatasi ketidakseimbangan ketersediaan guru di sekolah sehingga visi dan misi Kabupaten Labuhanbatu untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Labuhanbatu yang cerdas dan terampil dapat segera tercapai. Dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan berpartisipasi dalam Program Penataan dan Pemerataan Guru Kabupaten Labuhanbatu. Akhirnya kami berharap, semoga dokumen ini memberikan manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Labuhanbatu,
Februari 2014
Page 2 of 40
DAFTAR ISI Hlm. ii iii 1 1
Daftar Isi Daftar Lampiran BAB I PENDAHULUAN 1. Latar Belakang 2. Tujuan 3. Hasil Yang Diharapkan 4. Metode Pemecahan Masalah BAB II
HASIL PEMETAAN DISTRIBUSI GURU 1. Ketersediaan dan Kelengkapan Data 2. Analisis Pemetaan Guru: a. Kecukupan guru kelas dan guru mapel di SD Negeri b. Distribusi guru PNS di SD Negeri c. Kecukupan guru mapel di SMP Negeri d. Mismatch (guru mengajar tidak sesuai bidangnya) di SMP Negeri e. Distribusi sekolah menurut kualifikasi guru f. Distribusi guru menurut jumlah jam mengajar g. Distribusi sekolah kecil h. Distribusi sekolah dengan kelas terlalu besar i. Proyeksi ketersediaan guru setelah pensiun
BAB III
3. Isu Strategis Dalam Distribusi Guru ALTERNATIF KEBIJAKAN
BAB IV
REKOMENDASI KEBIJAKAN
LAMPIRAN-LAMPIRAN
Page 3 of 40
DAFTAR LAMPIRAN No
Jenis Lampiran
1
Daftar sekolah SD Negeri yang hanya memiliki guru maksimal 6 orang Daftar sekolah SD dan SMP Negeri dengan jumlah guru PNS maksimal 4 orang Daftar sekolah SD yang memiliki guru S-1 dibawah 2 orang Daftar sekolah SMP Negeri yang kekurangan guru PNS beserta mapelnya Daftar nama kepala sekolah yang belum memenuhi kualifikasi S-1 sesuai SPM Daftar nama guru mapel utama SMP Negeri yang belum memenuhi kualifikasi S-1 Daftar sekolah yang tidak memenuhi SPM karena jumlah guru berkualifikasi S-1 kurang dari 70% Daftar sekolah kecil dengan siswa dibawah 90 orang (tidak sampai ½ SPM) Daftar SD dan SMP Negeri dengan rasio siswa rombel diatas 40 siswa Daftar SD Negeri yang tidak memenuhi SPM karena rasio siswa rombel diatas 32 siswa Daftar SMP Negeri yang tidak memenuhi SPM karena rasio rombel diatas 36 siswa
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Hlm
Page 4 of 40
BAB 1 PENDAHULUAN Abstrak Jumlah guru di Kabupaten Labuhanbatu masih kurang tapi juga berlebih. Kurang bila menghitung hanya guru PNS, sementara berlebih bila menghitung keseluruhan guru, termasuk guru non PNS. Kebutuhan guru SD Negeri sebanyak 2.201 orang dan baru dipenuhi oleh guru kelas PNS sebanyak 1.710 sehingga masih kekurangan 491 orang. Namun kekurangan itu saat ini telah diisi guru kelas non PNS hingga kelebihan 352 orang. Sementara untuk SMP Negeri, kebutuhan guru sudah cukup dipenuhi oleh guru PNS dan ketika dihitung guru non PNS menjadi berlebih 287 orang. Namun demikian persoalan utama justru karena ketidakseimbangan distribusi, hasil pemetaan menunjukkan masih ada 14 sekolah yang hanya memiliki tidak lebih 1 guru PNS dan 69 sekolah hanya memiliki guru PNS maksimal 4 orang. Selain itu ketidakseimbangan distribusi mengakibatkan masih ada sekolah yang tidak memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang seharusnya telah tuntas pada tahun 2014. Diantaranya masih ada 30 sekolah SD Negeri yang memiliki guru S-1 kurang dari 2 orang dan 20 Kepala SD Negeri belum memenuhi kualifikasi S-1. Rekomendasi kebijakan yang diusulkan dan disetujui adalah (a) rekutmen dan mutasi guru PNS, dan (b) penempatan guru PNS K1 dan K2 di sekolah yang kekurangan, (c) mobile teacher, (d) peningkatan kualifikasi guru ke jenjang S1, (e) seleksi ulang guru honor dan (f) pemberian tambahan penghasilan guru terpencil.
A. Latar Belakang
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 14 ayat (1) huruf f menetapkan bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan satu dari enam belas urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota, pada Lampiran A ditegaskan bahwa kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pendidikan khususnya di bidang Kebijakan dan Standar, Pembiayaan, Kurikulum, Sarana dan Prasarana, Guru, dan Pengendalian Penilaian Hasil Belajar, Evaluasi, Akreditasi, dan Penjaminan Mutu.
Page 5 of 40
Dalam pelaksanaan otonomi daerah di bidang pendidikan, guru sebagai pendidik profesional mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis. Dalam perkembangannya, fungsi, peran, dan kedudukan guru terkendala oleh berbagai hal, antara lain distribusi guru yang tidak merata, pengangkatan/penempatan yang bercorak primordial, mobilitas guru yang sangat terbatas di lingkup daerah tertentu, peningkatan profesional guru terhambat serta terpengaruh suhu politik daerah. Kondisi guru yang demikian dapat menimbulkan persoalan yang menghambat peningkatan mutu pendidikan secara nasional. Dalam rangka mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional diperlukan guru yang lebih profesional, independen, nondiskriminatif, dan berwawasan kebangsaan yang dijiwai nilai-nilai Pancasila. Disisi lain, pemerintah juga telah mengupayakan berbagai cara dalam peningkatan kualitas guru, antara lain melalui pelatihan, seminar, dan lokakarya bahkan melalui peningkatan jenjang pendidikan formal yang diperlukan sebagai persyaratan minimal kualifikasi dengan cara pemberian beasiswa untuk mengikuti pendidikan yang lehih tinggi. Namun begitu, masih juga terdapat guru yang berbuat kesalahan yang tidak patut diteladani, sehingga upaya peningkatan kualitas guru perlu terus dibenahi dan ditingkatkan secara maksimal dan berkesinambungan. Sampai tahun 2013 rasio guru:siswa secara nasional mencapai 1:16. Ini berarti secara nasional guru sudah berlebih, akan tetapi dilihat distribusinya ternyata masih belum merata. Penataan guru sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 2007, dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan dimana diatur pembagian wewenang untuk perpindahan guru antar sekolah dan antar daerah. Saat itu sudah disadari bahwa secara akumulatif guru telah berlebih dan perlu dilakukan penataan. Bahkan Kemendikbud mensinyalir bila dilakukan penataan akan menghemat anggaran Negara hingga 80 triliun.
Tahun 2010 telah dikeluarkan Permendiknas Nomor 20 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria bidang pendidikan yang salah satunya mengatur tentang pendistribusian guru. Namun karena tidak disertai sangsi maka semua peraturan Page 6 of 40
tersebut menjadi mandul dan akhirnya tidak diimplementasikan oleh daerah. Berbeda ketika keluar peraturan bersama 5 menteri tahun 2011, hampir semua menteri melengkapinya dengan sangsi bagi daerah yang belum melakukan penataan guru. MenPAN-RB lebih dahulu mengeluarkan sangsi penundaan formasi guru PNS bagi daerah yang sudah kelebihan guru dan ditunjukkan dengan alokasi belanja tidak langsung yang melebihi 50%. Tahun 2013 sudah ada ratusan kabupaten/kota yang ditunda penerimaan formasi CPNS dan hanya menyetujui di 226 kabupaten/kota saja. Sementara itu sangsi dari Menkeu adalah akan mengurangi alokasi dana perimbangan, Mendikbud akan mengurangi bantuan finansial pendidikan, Mendagri akan menjadikannya sebagai bagian dari penilaian kinerja Kepala Daerah.
Sejak pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ditemukan berbagai permasalahan terkait dengan pengelolaan guru, antara lain mengenai penyiapan, pengangkatan, penempatan, penugasan, pemindahan, pembinaan dan pengembangan, pemberhentian, pemberian penghargaan dan pelindungan. Padahal sudah ada acuan dasar
pelaksanaan penataan dan
pemerataan guru, yaitu: (a) PP 38 tahun 2007 tentang Pembagian Kewenangan antara Pusat dan Daerah; (b) Permendiknas No 20 Tahun 2010 tentang SNPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria) di Bidang Pendidikan; (c) Peraturan bersama 5 Menteri Tahun 2011 tentang Penataan dan Pemerataan Guru; dan (d) Permendikbud No 62 tahun 2013 tentang Sertfikasi Guru Dalam Jabatan Dalam Rangka Penataan dan Pemerataan Guru.
Dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dan indek pembangunan pendidikan serta penataan dan pemerataan guru PNS di Kabupaten Labuhanbatu dengan menganalisis kebutuhan dan kekurangan guru PNS pada setiap jenjang pendidikan dasar, yaitu meliputi 270 SD dan 53 SMP (Negeri dan Swasta). Untuk dapat memberikan jaminan pada guru PNS supaya dapat memenuhi beban kerja 24 jam pelajaran per minggu, diperlukan penataan dan pemerataan guru PNS antar jenjang dan jenis pendidikan serta mengoptimalisasi tugas guru.
Page 7 of 40
B. Tujuan Tujuan dilakukannya penataan dan pemerataan guru di Kabupaten Labuhanbatu adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui: 1. Pemenuhan kekurangan guru kelas dan guru mata pelajaran 2. Pemenuhan jam mengajar guru yang telah disertifikasi sesuai standar 3. Pemerataan guru yang memenuhi kualifikasi dan telah disertifikasi sesuai kriteria dalam SPM dan SNP 4. Peningkatan kinerja sekolah kecil dan sekolah berkinerja rendah 5. Peningkatan efisiensi anggaran pendidikan
C. Hasil yang diharapkan Dengan dilaksanakannya penataan dan pemerataan guru diharapkan: 1.Tidak ada sekolah yang mengalami kekurangan guru 2.Jumlah guru yang tidak memenuhi jam mengajar semakin kecil 3.Peningkatan kinerja sekolah kecil dan sekolah berkinerja rendah 4.Penambahan alokasi program peningkatan mutu dari efisiensi anggaran
D. Metode Pemecahan Masalah Metode workshop dan pendampingan digunakan dalam menyusun pemetaan ini. Workshop dilaksanakan secara serempak dalam waktu yang terbatas untuk memulai satu tahapan. Biasanya setiap tahapan tidak dapat selesai hanya dengan mengejar output sehingga harus dilanjutkan dengan pendampingan.
(a) Workshop Sosialisasi Kegiatan
ini
menyamakan
bertujuan persepsi
untuk
terhadap
agenda penataan dan pemerataan guru
diantara
kepentingan
pemangku
pendidikan
Kabupaten Labuhanbatu.
di Lebih
jauh yang ingin dicapai adalah terbangun
komitmen
bersama Page 8 of 40
antara USAID PRIORITAS dengan Kabupaten/Kota mitra dalam penataan dan pemerataan guru, serta meningkatan kesadaran akan pentingnya data sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan. Workshop dilaksanakan pada tanggal 31 Juli 2013 di Gedung PKK Kabupaten Labuhanbatu yang dihadiri Bapak Bupati, Kepala Dinas Pendidikan dan jajarannya serta stakeholder pendidikan diantaranya dari Bappeda, BKD, Kemenag dan Dewan Pendidikan. Forum ini juga menyepakati siapa saja yang masuk dalam Tim PPG (baik tim tehnis maupun tim kebijakan) dan memberi tugas untuk segera bekerja. Dalam pendampingan tim tehnis kemudian melakukan pengunduhan 1.183 database sekolah SD dan SMP melalui Dapodik, walaupun akhirnya hanya berhasil 87% dengan meninggalkan sebagian sekolah swasta dalam analisis.
(b) Workshop Analisis Data Workshop ini bertujuan untuk
mengenalkan
software untuk agregasi data,
mengenalkan
berbagai
analisis
dan
menyusun
isu
mulai
strategis. Dilakukan di Brastagi
19-21
September dengan difasilitasi para Service Provider dari Unimed, IAIN dan LPMP.
(c) Workshop Analisis Kebijakan Workshop ini berlangsung di Sabang 24-26 Oktober 2013, bertujuan untuk menyepakati isu strategis dalam penataan dan
guru mulai
menyusun kebijakan
yang
terkait. Hasilnya Page 9 of 40
digodok kembali dalam pendampingan hingga final. (d)Konsultasi Publik Hasil-hasil yang sudah dirumuskan dalam workshop sebelumnya berupa isu strategis dan alternatif kebijakan
disampaikan
oleh Tim kepada Kadis Pendidikan
Kabupaten
Labuhanbatu 6 Februari 2014. Pada saat itu Kadis Pendidikan menegaskan untuk
segera
mengimplementasikan penataan
guru
sesuai
rekomendasi Tim.
(e) Penyebarluasan informasi melalui media Untuk menyebarluaskan hasil kerjanya, Tim juga melakukan sosialisasi kepada media local agar ada keterlibatan publik dalam kebijakan ini.
Page 10 of 40
BAB 2 HASIL PEMETAAN DISTRIBUSI GURU A. Ketersediaan dan Kelengkapan Data A.1. Kondisi data yang ada di kabupaten Sumber data yang digunakan sebagai bahan analisis pada pemetaan distribusi guru adalah Data Pokok Pendidik (DAPODIK). Data yang digunakan adalah data Dapodik tahun 2012 pada jenjang SD dan SMP yang telah diunduh baik negeri maupun swasta. Dengan bantuan SIMPK (Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Kabupaten/Kota), software yang dikembangkan USAID PRIORITAS, maka diproses data unduhan tersebut menjadi database yang berbasis sekolah, mapel dan individu guru. Data inilah yang digunakan sebagai bahan untuk analisis. Grafik 1: Alur sistem pendataan yang digunakan untuk analisisPPG
Jumlah data sekolah SD Negeri yang berhasil di unduh di Kabupaten Labuhan mencapai 99.5% dan SD swasta sebanyak 84%. Data SMP Negeri yang diunduh mencapai 100% dan SMP Swasta 80%. Oleh karena fokus konsentrasi pada analisis ini adalah sekolah negeri maka jumlah data sudah layak untuk digunakan. Sebagai bahan referensi pembanding tingkat keakuratan jumlah data sekolah dan guru digunakan hasil pendataan PADAMU NEGERI per bulan November 2013. PADAMU Page 11 of 40
NEGERI merupakan aplikasi yang digunakan oleh dinas dalam melakukan sensus PTK yang aktif mengajar persekolah. Jumlah data sekolah yang diimport berdasarkan data DAPODIK dengan menggunakan aplikasi SIMPK untuk SD mencapai 97% dan SMP mencapai 94% dari total sekolah negeri dan swasta.
Tabel-1: Jumlah Sekolah Negeri dan Swasta di Kabupaten Labuhanbatu NO
1 2
JENIS SEKOLAH
SD NEGERI SD SWASTA TOTAL
3 4
SMP NEGERI SMP SWASTA TOTAL
JUMLAH SEHARUSNYA PERSENTASE SEKOLAH (DATA (DATA DAPODIK) PADAMU) 237 238 99.57% 33 39 84.61% 270 277 97.47% 29 29 100% 24 30 80% 53 59 89.83%
Tabel-2: Jumlah Guru Sekolah Negeri dan Swasta di Kabupaten Labuhanbatu NO
1 2
JENIS SEKOLAH
SD NEGERI SD SWASTA TOTAL
3 4
SMP NEGERI SMP SWASTA TOTAL
JUMLAH SEHARUSNYA PERSENTASE GURU (DATA (DATA DAPODIK) PADAMU) 2942 3118 94.35% 256 280 91.42% 3198 3.398 94.11% 686 705 97.30% 334 238 1020 943 97.30%
A.2. Kelengkapan Data berbasis Dapodik Jumlah guru PNS dan Non PNS di Sekolah Negeri per Kecamatan hasil import SIMPK adalah sebagai berikut:
Page 12 of 40
Jumlah Guru SD PNS dan Non PNS di Sekolah Negeri Per Kecamatan
Jumlah Guru SMP PNS dan Non PNS di Sekolah Negeri
Jumlah Sekolah Negeri Jenjang SD Per Kecamatan
Jumlah Sekolah Negeri Jenjang SMP Per Kecamatan
Page 13 of 40
B. ANALISIS PEMETAAN GURU B.1. Distribusi Guru Jenjang SD
B.1.1.Gambaran distribusi (kekurangan kelebihan) guru kelas menurut sekolah dan kecamatan
Tabel 3: Rasio siswa terhadap Guru per Kecamatan No
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kecamatan Bilah Barat Bilah Hilir Bilah Hulu Panai Hilir Panai Hulu Panai Tengah Pangkatan Rantau Selatan Rantau Utara Grand Total
Rasio Siswa Per Guru 15 19 15 22 18 17 14 15 18 17
Rasio Siswa Per Guru Kelas 24 26 22 31 27 23 22 25 28 25
Jika dilihat dari rasio siswa dan guru pada sekolah negeri di Kabupaten Labuhanbatu terlihat bahwa sebenarnya jumlah guru sudah mencukupi. Standar Pelayanan Minimal (SPM) mensyaratkan 32 siswa per-guru kelas, atau Standar Nasional mensyaratkan 28 siswa per-guru. Dengan rata-rata rasio seperti ini hampir di semua kecamatan memiliki nilai rata-rata rasio dibawah SPM bahkan dibawah SNP. Daerah yang memiliki kepadatan tertinggi adalah Kecamatan Panai hilir dengan rasio masih dibawah SPM. Mengacu kepada rasio 1:32 (1 guru per 32 siswa), kecenderungan adalah di beberapa kecamatan terdapat jumlah sekolah dengan murid yang sedikit atau juga kecenderungan di beberapa sekolah terdapat jumlah guru yang banyak.
Page 14 of 40
Grafik-2 : Rasio siswa per guru
Bila melihat grafik rasio siswa terhadap guru diatas dari 237 sekolah negeri terdapat 108 sekolah (46%) yang memiliki rasio ½ SPM (8-32) siswa per guru, 15 sekolah (6%) memiliki rasio ¼ SPM dan hanya 5 sekolah negeri (2%) yang memiliki rasio diatas SPM. Sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal dinyatakan bahwa minimal tersedia 6 orang guru pada 1 satuan pendidikan dan minimal 4 orang pada daerah terpencil. Mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan dinyatakan bahwa selain guru kelas satuan pendidikan harus memiliki guru mapel (Pendidikan Jasmani dan Kesehatan dan Pendidikan Agama). Dengan acuan seperti ini jumlah 6 orang pada satuan pendidikan masih kurang. Tabel 4: Distribusi sekolah menurut kecukupan guru sesuai SPM Kelompok Jumlah Guru [1] < 3 Guru [2] 4 Guru (SPM Terpencil) [3] 5 Guru [4] 6 Guru (SPM) [5] >6 Guru Grand Total
Jumlah 3 2 5 3 223 236
Persen 1% 1% 2% 1% 94% 100%
Page 15 of 40
Pada tabel 4 terlihat bahwa 13 sekolah (5%) yang memiliki jumlah guru kurang dari SPM. Bahkan masih dijumpai lagi sekolah dengan jumlah guru kurang dari 3 orang walaupun jumlahnya cuma 3 sekolah (hanya 1 % saja). Hal ini memberikan gambaran bahwa ada sekolah kurang diminati oleh guru.
Tabel 5: Kecukupan Guru SD per Mata Pelajaran.
Mata Pelajaran
Jumlah Sekolah
Guru Kelas Pendidikan Agama Budha Pendidikan Agama Islam Pendidikan Agama Katholik Pendidikan Agama Kristen Pendidikan Jasmani dan Kesehatan Grand Total
235 2 215 13 64 203 732
Kebutuhan Jumlah Guru Rombel Mapel 1839 23 1727 105 545 1645 5884
1839 3 229 14 72 219 2376
Jumlah Guru Mapel PNS 1349 2 228 6 43 129 1757
Jumlah Guru Mapel 1950 2 315 14 69 281 2631
+/guru mapel PNS -490 -1 -1 -8 -29 -90 -620
Dapat kita lihat bahwa hampir disemua mata pelajaran pada jenjang SD terdapat kekurangan guru PNS. Dalam pelaksanaannya kekurangan guru ini ditutupi oleh guru honor dengan pembayaran menggunakan dana BOS. Sehingga di beberapa sekolah membutuhkan biaya yang besar untuk pembayaran honor guru.
B.1.2. Guru Kelas PNS di Sekolah Dasar Negeri Jika dilihat distribusi guru kelas PNS di sekolah Negeri maka dijumpai ketidak merataan jumlah dimana ada kecamatan yang memiliki rombongan belajar besar dengan jumlah guru kelas yang sedikit.
Page 16 of 40
Tabel 6: Sebaran Guru Kelas PNS Per Kecamatan
Kecamatan
Jumlah Guru PNS
Jumlah Guru Kelas PNS
Rombel Guru Kelas
Bilah Barat Bilah Hilir Bilah Hulu Panai Hilir Panai Hulu Panai Tengah Pangkatan Rantau Selatan Rantau Utara Grand Total
257 166 300 119 144 125 186 244 319 1860
182 122 228 85 106 106 139 169 235 1372
227 225 316 168 159 141 187 181 251 1855
Jumlah Guru Kelas Non PNS 51 130 114 81 63 51 56 21 42 609
+/- Guru Kelas
+/- Guru Kelas PNS
6 27 26 -2 10 16 8 9 26 126
-45 -103 -88 -83 -53 -35 -48 -12 -16 -483
Seperti yang terlihat pada tabel, jika kita bandingkan antara kecamatan Bilah Hilir dengan kecamatan Bilah Barat dengan jumlah rombel yang hampir sama, dimana Bilah Hilir memiliki rombongan belajar 225 dengan jumlah guru kelas PNS hanya 122 orang, sehingga terdapat kekurangan 103 orang guru kelas PNS. Sementara kecamatan Bilah Barat terdapat kekurangan 45 orang guru dengan selisih rasio siswa per guru kelas tidak jauh berbeda. Hal ini memberi gambaran bahwa guru lebih menarik mengajar di kecamatan Bilah Barat.
Jumlah total kekurangan guru kelas PNS yang mengajar pada Sekolah Dasar Negeri di seluruh kecamatan sebanyak 483 orang. Kekurangan guru ini dipenuhi oleh guru kelas honor (Non PNS) sebanyak 609 orang. Kondisi ini menjadikan kelebihan guru kelas Non PNS sebanyak 126 orang yang tersebar pada 8 kecamatan. Namun walaupun sudah dipenuhi oleh guru honor pada kecamatan Panai Hilir masih juga terjadi kekurangan guru kelas sebanyak 85 orang.
B.1.3. Guru mapel PAI dan Penjaskes menurut sekolah dan kecamatan Kekurangan guru untuk jenjang sekolah dasar terjadi juga pada mata pelajaran Pendidikan Agama dan Pendidikan Jasmani dan Kesehatan. Dilihat dari tabel
Page 17 of 40
sebaran guru Pendidikan Agama Islam per Kecamatan terjadi total kekurangan 1 orang. Kekurangan yang tertinggi terdapat pada kecamatan Bilah Hilir dengan jumlah 10 orang, sementara kelebihan tertinggi terdapat di kecamatan Rantau Selatan dengan jumlah 18 orang. Tabel 7: Sebaran Guru PNS Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam perkecamatan
Kecamatan Bilah Barat Bilah Hilir Bilah Hulu Panai Hilir Panai Hulu Panai Tengah Pangkatan Rantau Selatan Rantau Utara Grand Total
Guru PNS Mapel Agama Islam 34 19 39 8 14
Kebutuhan guru PNS Mapel Agama Islam 31 29 40 16 21
+/- Guru PNS Mapel Agama Islam 3 -10 -1 -8 -7
12 16
16 20
-4 -4
41 46 228
23 34 229
18 13 -1
Dengan sebaran seperti ini sebenarnya jumlah guru sudah mencukupi namun perlu dilakukan pemerataan terutama pada kecamatan yang saling berdekatan dengan domisili guru. Pada mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesehatan terjadi kekurangan 90 orang (tabel 8).
Page 18 of 40
Tabel 8: Sebaran Guru PNS Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesehatan Jumlah Guru PNS Kebutuhan guru PNS +/- Guru PNS Kecamatan Mapel PENJAS Mapel PENJAS Mapel PENJAS Bilah Barat 27 30 -10 Bilah Hilir 26 28 -15 Bilah Hulu 33 32 -5 Panai Hilir 16 17 -9 Panai Hulu 21 20 -9 Panai Tengah 14 15 -9 Pangkatan 22 21 -6 Rantau Selatan 19 23 -9 Rantau Utara 25 34 -19 Grand Total 203 219 -90 Tabel: Sebaran Guru PNS Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesehatan Per Kecamatan
Kekurangan ini tersebar pada seluruh kecamatan dengan rata-rata kekurangan 240 jam per minggu atau setara dengan 10 orang per kecamatan.
Grafik 2: Proyeksi ketersediaan guru kelas 5 sampai 10 tahun ke depan sebagai akibat pensiun. 1600 1400
17 208
1200 1000
405
800 600
1349
pensiun 1332
aktif
1124
400
719
200 0 Saat ini
Pensiun tahun Pensiun 5 th ke Pensiun 10 ini depan tahun ke depan
Dilihat dari ketersediaan guru kelas PNS yang ada sekarang jika diasumsikan tidak ada penambahan rombel pada sekolah negeri maka dapat diproyeksikan kekurangan guru kelas PNS saat ini ditambah yang akan pensiun pada tahun ini Page 19 of 40
mencapai 500 orang atau 27% dari total kebutuhan guru kelas di sekolah negeri. Demikian juga halnya dengan kekurangan guru mapel Pendidikan Agama (Islam, Kristen, Katholik, Budha) dan Pendidikan Jasmani dan Kesehatan diproyeksikan kekurangan mencapai 135 orang, diagram berikut.
450 6
400
84
350 300
93
250 408
200
pensiun
402
aktif
318
150
225
100 50 0 Saat ini
Pensiun tahun Pensiun 5 th ke Pensiun 10 ini depan tahun ke depan
B.1.4. Distribusi guru PNS di SD Negeri per Sekolah
Sesuai dengan kebutuhannya maka sebenarnya jumlah 6 orang guru PNS di SD Negeri masih sangat minim. Ternyata masih ditemukan 84 sekolah dengan jumlah guru PNS tidak mencapai 6 orang, tabel berikut, bahkan 14 sekolah diantaranya hanya memiliki 2 orang guru PNS. Dapat dikatakan hanya kepala sekolah saja dengan status PNS. Tabel 9: Jumlah Guru PNS di Sekolah SD Negeri
Jumlah Guru PNS 1-2 orang guru 3-5 orang guru 6-12 orang guru > 12 orang guru Grand Total
Jumlah sekolah 14 70 114 38 236 Page 20 of 40
B.1.5. Pemetaan sekolah kecil
Menurut data ada 32 sekolah SD Negeri (14%) yang masuk kategori sekolah kecil (atau siswa dibawah 90 orang, tidak sampai ½ SPM).Sekolah kecil ini biasanya kurang bermutu atau berkinerja rendah sehingga tidak diminati masyarakat. Bila tidak ditangani serius sekolah ini akan semakin rendah kinerjanya dan tidak bisa bersaing dengan sekolah sekitarnya. Untuk memperbaiki sekolah ini perlu perbaikan dalam pengelolaan dan mutu guru.
19%
27% 5%
25% 10%
18 , 8% 14 , 6%
<= 60 siswa
61 - 90 siswa
91 - 120 siswa
181 - 240 siswa
241 -480 siswa
481 - 960 siswa
121 - 180 siswa
Sekolah kecil kurang efisien, karena seharusnya menurut SPM hanya ditangani oleh ½ jumlah guru normal, misalnya guru kelas cukup 3 orang untuk 6 rombel. Dari data yang ada bahkan ditemukan 6% (14 sekolah) dengan jumlah murid kurang dari 60 siswa. Untuk perbaikan pengelolaan sekolah kecil perlu berada dalam pengelolaan sekolah yang baik, bisa jadi diregruping dengan sekolah yang bagus di dekatnya bila memungkinkan.
Page 21 of 40
B.2. DISTRIBUSI GURU JENJANG SMP
B.2.1.Gambaran distribusi guru menurut Mapel, sekolah dan kecamatan Pada jenjang SMP kebutuhan guru mata pelajaran dihitung berdasarkan beban jam mengajar minimal 24 jam per minggu. Bila menghitung ketersediaan guru baik PNS maupun Non PNS di sekolah negeri maka ditemukan kelebihan guru mata pelajaran sebanyak 343 orang. Kelebihan tertinggi pada mata pelajaran Matematika, Bahasa Indonesia, IPS, IPA, Bahasa Ingrris (kategori mata pelajaran utama SMP), tabel 10 berikut. Tabel 10: Kebutuhan guru Mapel di Sekolah Negeri Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Bahasa Inggris Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) Keterampilan Matematika Pendidikan Agama Islam Pendidikan Agama Katholik Pendidikan Agama Kristen Pendidikan Jasmani dan Kesehatan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) Seni Budaya Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Grand Total
Jlh Kebutuhan Guru Jlh Guru Mapel +/- Guru Mapel mapel SMP 45.3 87.0 41.7 44.5 77.5 33.0 45.3 82.5 37.2 44.5 84.5 40.0 10.8 24.5 13.7 45.3 90.0 44.7 22.2 44.5 22.3 1.8 1.0 -0.8 18.9 23.0 4.1 22.2 44.3 22.1 22.6 53.8 31.2 21.1 45.0 23.9 22.0 52.0 30.0 366.5 709.5 343
Kekurangan guru mapel pada mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik sebesar 0.8 (tidak sampai 1 orang) dengan pengertian hanya kekurangan 19.2 jam pelajaran saja, hal ini bisa dipenuhi dengan melakukan penambahan jam mengajar pada guru bidang studi tersebut. Bila dilihat dari ketersediaan guru PNS saja maka sebenarnya jumlah guru mata pelajaran di sekolah negeri juga sudah mencukupi. Dari 13 mapel ditemukan 10 mata pelajaran kelebihan guru mapel PNS yang tersebar pada SMP Negeri di setiap kecamatan. Namun karena belum terdistribusi dengan baik
maka terjadi Page 22 of 40
kekurangan guru mata pelajaran di beberapa sekolah, sehingga dengan kondisi ini masih juga dilakukan merekrut guru honor. Keberadaan guru honor menjadikan penambahan kelebihan guru mapel
sebanyak 265 orang (77%) dari total
kelebihan. Hal ini memberikan gambaran bahwa penambahan guru honor di sekolah negeri tidak efektif. Tabel 11: Kebutuhan guru Mapel PNS di Sekolah Negeri Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Bahasa Inggris Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) Keterampilan Matematika Pendidikan Agama Islam Pendidikan Agama Katholik Pendidikan Agama Kristen Pendidikan Jasmani dan Kesehatan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) Seni Budaya Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Grand Total
Jlh Kebutuhan Guru Jlh Guru Mapel +/- Guru Mapel mapel SMP PNS PNS SMP 45.3 61.0 15.7 44.5 50.5 6.0 45.3 62.5 17.2 44.5 46.5 2.0 10.8 17.5 6.7 45.3 70.0 24.7 22.2 25.5 3.3 1.8 0.0 -1.8 18.9 10.0 -8.9 22.2 25.3 3.1 22.6 31.8 9.2 21.1 30.0 8.9 22.0 14.0 -8.0 366.5 445 78.0
Untuk guru PNS mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik, Pendidikan Agama Kristen dan TIK terlihat masih terjadi kekurangan, sehingga perekrutan guru honor untuk mata pelajaran ini memberikan dampak positif dalam hal pemenuhan kebutuhan guru. Jika ditinjau lebih dalam lagi, sebaran guru mata pelajaran di sekolah negeri per kecamatan masih dijumpai kekurangan dan kelebihan. Untuk skala wilayah kabupaten terlihat bahwa masih ada 3 kabupaten yang kekurangan guru mata pelajaran yaitu di kecamatan Bilah Hilir, Panai Hilir dan Panai Tengah. Khususnya Kacamatan Bilah Hilir membutuhkan guru mapel yang cukup tinggi dibanding dengan kecamatan lainnya. Mengacu kepada letak geografis kemungkinan untuk dilakukan adalah pemerataan terhadap kecamatan yang saling berdekatan (Bilah Barat dan Bilah Hulu) yang secara agregat terlihat kelebihan guru mapel (PNS). Page 23 of 40
Tabel 12: Sebaran guru Mapel PNS per Kecamatan Jlh Kebutuhan Guru Jlh Guru Mapel +/- Guru Mapel mapel SMP PNS PNS SMP 33.5 43.0 9.5 62.1 44.0 -18.1 57.8 87.0 29.3 21.3 7.8 -13.5 24.0 24.8 0.8 21.8 14.8 -7.0 24.4 37.5 13.1 56.6 81.5 24.9 65.2 104.3 39.1 366.5 445 78.0
Kecamatan Bilah Barat Bilah Hilir Bilah Hulu Panai Hilir Panai Hulu Panai Tengah Pangkatan Rantau Selatan Rantau Utara Grand Total
Secara rinci, sebaran kelebihan guru memiliki varian yang berbeda, dimana di beberapa kecamatan walaupun secara agregat terlihat kekurangan guru mapel, namun untuk beberapa bidang studi terjadi kelebihan. Seperti kecamatan Bilah Hilir secara agregat kekurangan guru mapel PNS 18 orang, ditemukan juga ada kelebihan guru pada 8 mata pelajaran di 8 sekolah dengan masing-masing kelebihan 12 jam. Tabel 13: Jumlah sekolah yang kelebihan & kekurangan guru mapel di Kecamatan Bilah Hilir. Grand Total Kurang > 0.5 org Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Bahasa Inggris Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) Keterampilan Matematika Pendidikan Agama Islam Pendidikan Agama Kristen Pendidikan Jasmani dan Kesehatan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) Seni Budaya Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Grand Total
Kurang sd 0.5 org 2 3 1 4 2 2 1 3 1
2 21
1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 13
Lebih s.d 0.5 org
Lebih >0.5 - 1 org 1 1 1
Lebih >1 org 1
1 1 1 1
1 1 1 1 1 8
1 1 1 3
5
Jika kita lihat sebaran guru mapel PNS pada kecamatan yang saling berdekatan (radius sekolah yang tidak jauh) dengan sekolah di Kecamatan Bilah Barat maka ditemukan juga ada kekurangan guru pada 10 mata pelajaran di 13 sekolah dengan masing-masing kekurangan 12 jam.
Page 24 of 40
5 5 4 5 3 5 4 3 4 4 4 4 50
Tabel 14: Jumlah sekolah yang kelebihan & kekurangan guru mapel di Kecamatan Bilah Barat. Kurang > 0.5 org
Kurang sd 0.5 org
1
1
Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Bahasa Inggris Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) Keterampilan Matematika Pendidikan Agama Islam Pendidikan Agama Kristen Pendidikan Jasmani dan Kesehatan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) Seni Budaya Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Grand Total
1 1
Lebih s.d 0.5 org
Lebih >0.5 - 1 org
1 1
1
1
2
1 1 1 1 1
1
1 1 2 10
1 6
1 1
1 1 1
1
Grand Total
Lebih >1 org
2 1 1 1 6
5
5
Dengan demikian sekolah yang kekurangan 12 jam mata pelajaran Bahasa Indonesia di Kecamatan Bilah Hilir dapat dibantu oleh guru dari Kecamatan Bilah Utara. Alternatif yang dilakukan adalah melakukan mutasi guru dengan radius kecamatan terdekat. Jika dilihat per mata pelajaran, hampir diseluruh mata pelajaran terjadi kekurangan dan kelebihan guru. Kondisi ini menunjukkan bahwa pentingnya dilakukan penataan dan pemerataan guru. Kekurangan guru mapel pada sekolah dapat mengakibatkan proses belajar-mengajar terganggu dan akan memperburuk mutu siswa.
Grafik 4: Jumlah Sekolah Kelebihan dan Kekurangan Guru Mapel (TIK)
21
2
Seni Budaya
13
5
(PKn)
14
5
Penjaskes
15
Matematika
4
10
13
(IPS)
14
(IPA)
14
Bahasa Inggris
8 10
12
Bahasa Indonesia
6 19
0%
10%
20%
30%
Kurang
9 40%
Cukup
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Lebih
Page 25 of 40
3 2 4 2 2 3 2 2 3 3 2 4 32
Dalam pemerataan jumlah guru mata pelajaran langkah awal untuk memenuhi kekurangan dapat dilakukan dengan mencari sekolah kelebihan guru terdekat (dalam 1 kecamatan). Seperti yang terlihat pada grafik diatas bahwa terdapat kekurangan guru PNS mapel matematika pada 10 sekolah SMP Negeri. Tabel 15: Jumlah sekolah kekurangan guru mapel Matematika. Kecamatan Bilah Barat Bilah Hilir
Panai Hilir
Panai Hulu Panai Tengah Grand Total
Nama Sekolah SMP N 2 BILAH BARAT SMP TERBUKA 1 BILAH HILIR SMP NEGERI 2 BILAH HILIR SMP Negeri 4 Satu Atap Bilah Hilir SMP N 3 BILAH HILIR SMP NEGERI 3 SATU ATAP SEI TAWAR SMP NEGERI 1 PANAI HILIR SMP NEGERI 2 SATU ATAP PANAI HILIR SMP NEGERI 3 PANAI HULU SMP NEGERI 3 SATU ATAP PANAI TENGAH
Rombel Standar JPM 9 6 14 1 11 1 12 3 2 3 62
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
Kebutuhan 1.50 1.00 2.33 0.17 1.83 0.17 2.00 0.50 0.33 0.50 10.33
Jml Guru Mapel
+/- Guru Mapel PNS SMP
3.00 1.00 4.00 1.00 2.25 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 17.25
Dengan melihat tabel kekurangan guru mapel matematika berikut terlihat bahwa kekurangan yang terjadi pada 10 sekolah adalah sejumlah 5.08 orang atau setara dengan 120 jam pengajaran, dimulai dari kekurangan terkecil adalah 0.33 orang (8 jam) dan kekurangan terbesar adalah 1 orang (24 jam).
Page 26 of 40
(0.50) (1.00) (0.33) (0.17) (0.58) (0.17) (1.00) (0.50) (0.33) (0.50) (5.08)
Tabel 16: Jumlah sekolah kelebihan dan kekurangan guru mapel Matematika per kecamatan. Kecamatan Bilah Barat
Bilah Hilir
Bilah Hulu
Panai Hilir
Panai Hulu
Panai Tengah
Pangkatan Rantau Selatan Rantau Utara
Nama Sekolah SMP N 2 BILAH BARAT SMP N 1 BILAH BARAT SMP N 3 SATU ATAP BILAH BARAT SMP N 1 BILAH HILIR SMP TERBUKA 1 BILAH HILIR SMP NEGERI 2 BILAH HILIR SMP Negeri 4 Satu Atap Bilah Hilir SMP N 3 BILAH HILIR SMP TERBUKA BILAH HULU SMP NEGERI 3 BILAH HULU SMP N 1 BILAH HULU SMP N 2 BILAH HULU SMP NEGERI 3 SATU ATAP SEI TAWAR SMP NEGERI 1 PANAI HILIR SMP NEGERI 2 SATU ATAP PANAI HILIR SMP NEGERI 3 PANAI HULU SMP N 2 PANAI HULU SMP N 1 PANAI HULU SMP NEGERI 3 SATU ATAP PANAI TENGAH SMP NEGERI 2 PANAI TENGAH SMP N 1 PANAI TENGAH SMP NEGERI 2 SATU ATAP PANGKATAN SMP N 1 PANGKATAN SMP N 2 RANTAU SELATAN SMP N 1 RANTAU SELATAN SMP NEGERI 2 RANTAU UTARA SMP NEGERI 1 RANTAU UTARA SMP NEGERI 3 RANTAU UTARA
Grand Total
Rombel Standar JPM Kebutuhan Jml Guru Mapel 9 13 5 15 6 14 1 11 3 9 21 10 1 12 3 2 6 10 3 5 8 5 13 18 23 14 14 18 272
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 112
1.50 2.17 0.83 2.50 1.00 2.33 0.17 1.83 0.50 1.50 3.50 1.67 0.17 2.00 0.50 0.33 1.00 1.67 0.50 0.83 1.33 0.83 2.17 3.00 3.83 2.33 2.33 3.00 45.33
3.00 5.00 1.00 5.00 1.00 4.00 1.00 2.25 1.00 3.00 7.00 4.00 1.00 2.00 1.00 1.00 3.50 2.25 1.00 2.25 3.00 3.00 5.00 7.00 5.25 5.00 6.50 4.00 90.00
+/- Guru Mapel PNS SMP (0.50) 2.83 0.17 2.50 (1.00) (0.33) (0.17) (0.58) 0.50 1.50 3.50 2.33 (0.17) (1.00) (0.50) (0.33) 0.50 0.58 (0.50) 0.42 0.67 1.17 2.83 4.00 0.42 2.67 3.17 24.67
Jika memperhatikan bahwa kekurangan dan kelebihan guru mapel terjadi pada seluruh kecamatan. Dengan demikian sekolah yang kelebihan guru mapel dapat membantu sekolah yang kekurangan guru mapel dalam satu kecamatan atau mobile teacher dengan memberi jam mengajar guru di sekolah yang kurang jika kebutuhan jamnya hanya sedikit. Keputusan untuk melakukan mutasi guru menjadi momok yang besar bagi pemangku kebijakan, dimana dalam pelaksanaannya sering menimbulkan efek yang tidak diinginkan. Untuk itu keputusan dalam melakukan mutasi harus mengacu pada peraturan dan persyaratan yang berlaku. Menurut SKB 5 Menteri kriteria yang digunakan untuk memilih siapa yang akan dipindah diantaranya mereka yang sudah disertifikasi, belum penuh jam mengajarnya dan memiliki masa kerja yang lebih sedikit (didekati dengan usia yang lebih muda).
Page 27 of 40
B.2.2. Distribusi Sekolah Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Guru SD dan SMP Negeri
Sesuai dengan data yang ada, 49% (1396 orang) guru SD Negeri dan 11% (74 orang) guru SMP Negeri yang belum memenuhi kualifikasi S-1 seperti yang dituntut Standar Nasional Pendidikan (SNP). Sebanyak 12% Kepala Sekolah SD Negeri (20 orang) belum Sarjana, sementara pada SMP Negeri seluruh kepala sekolah telah sarjana.
S1 keatas D2 - D3 < D2
3,000 2,500 2,000 1,500
487
1,000 909 500
40 34
SD
SMP
Sesuai SPM, setiap sekolah SD minimal memiliki 2 orang guru yang telah memenuhi kualifikasi dan telah disertifikasi sebagai guru professional. Ternyata masih ada 30 sekolah SD yang masih memiliki guru S-1 kurang dari 2 orang, dan 17 sekolah diantaranya adalah SD Negeri (daftar terlampir) sementara ada 15 SD Negeri yang memiliki guru S-1 melebihi 12 orang. Dari sisi pemerataan maka struktur yang tidak imbang perlu diperbaiki.
Page 28 of 40
Grafik 6: Distribusi sekolah menurut jumlah guru S-1 sesuai SPM < 2 orang; 17 7%
> 6 orang; 107 45%
2-6 orang; 112 48%
Grafik 7: Jumlah guru pada 5 mapel utama belum S-1 Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)
49
5
Matematika
85
Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)
80
Bahasa Inggris
3
70
Bahasa Indonesia
8
81 0
Jml Guru Mapel S1
5
20
40
6 60
80
100
Jml Guru Mapel Belum S1
Pada jenjang SMP, menurut SPM untuk mata pelajaran utama (PPKn, IPA, Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris) harus diampu oleh guru yang telah memenuhi kualifikasi pendidikan S-1 dan telah disertifikasi. Menurut data masih ada 27 orang guru yang mengampu mapel ini belum memenuhi kualifikasi S-1 (daftar terlampir). Menurut SPM setiap SMP harus memiliki guru yang berkualifikasi S-1 minimal 70%. Data menunjukkan bahwa masih ada 2 SMP Negeri yang belum memenuhi.
Page 29 of 40
B..2.3. Proyeksi ketersediaan guru 5 sampai 10 tahun ke depan sebagai akibat pensiun pada SMP Negeri Analisis guru yang akan pensiun diperlukan untuk menyusun skenario memenuhi kecukupan guru sekaligus mengatasi kelebihannya. Pensiun menjadi salah satu cara yang paling manusiawi dan tidak beresiko. Berdasarkan analisis data, jika hanya menghitung guru PNS di SMP Negeri (guru mata pelajaran) maka ada 79 guru SMP Negeri yang akan pensiun dalam 5 tahun ke depan. Dengan posisi sekarang dimana guru di SMP Negeri kelebihan sebanyak 79 orang, maka selayaknya dapat diselesaikan dalam waktu tersebut. Namun bila hal ini tidak dipersiapkan dengan skenario yang baik bisa jadi tidak ada solusi yang signifikan. Dengan asumsi tidak ada penambahan rombel maka selayaknya tidak diperlukan untuk merekrut guru honor di sekolah negeri.
Jumlah guru & yang akan pensiun 500 450 48
400
31
367
350 121
300 250 200 150
445
100
397
366
50
245
Saat ini
Setahun ke depan
5 tahun ke depan
10 tahun ke depan
Proyeksi ketersediaan jumlah guru mapel PNS pada 5 tahun kedepan sebagai akibat dari pensiun sejumlah 370 orang, jika asumsi tidak ada penambahan rombel maka hanya kelebihan 3 orang. Namun guru mapel IPS, Pendidikan Agama, Seni Budaya dan TIK sudah membutuhkan perhatian dalam pemenuhan jumlah guru.
Page 30 of 40
Tabel 17: Proyeksi ketersediaan Guru Mapel PNS di SMP Negeri 5 tahun kedepan
Mata Pelajaran
Bahasa Indonesia Bahasa Inggris IPA IPS Keterampilan Matematika Pendidikan Agama Islam Pendidikan Agama Katholik Pendidikan Agama Kristen Penjaskes PPKN Seni Budaya TIK Grand Total
Jumlah jlh guru Proyeksi Kebutuhan Guru Mapel PNS +/- 5 Guru mapel Mapel PNS 5 tahun tahun SMP sekarang kedepan kedepan 45 45 45 45 11 45 22 2 19 22 23 21 22 367
61 51 63 47 18 70 26 10 25 32 30 14 445
57 49 52 35 14 68 21 0 8 19 29 14 4 370
12 5 7 (10) 3 23 (1) (2) (11) (3) 6 (7) (18) 3
B.2.4. Distribusi guru PNS menurut jam mengajar di SD dan SMP Negeri Menurut SNP setiap guru wajib memenuhi jam mengajar sebanyak 24 jam dalam 1 minggu. Guru yang tidak memenuhi jam mengajar tersebut bila sudah lulus sertifikasi tidak akan menerima tunjangan profesi setiap bulannya. Mengacu kepada sanksi ini maka 106 orang guru SD terancam tidak menerima tunjangan profesi, begitu juga dengan kelebihan guru SMP mengakibatkan 194 orang yang telah memiliki sertifikat pendidik terancam tidak menerima tunjangan profesi.
Page 31 of 40
Jam mengajar Guru SD dan SMP 400 350 300 250 200 150
106
100
64
50
88
42
-
SD Dibawah 13 jam
13-23 jam
SMP 24 jam
25-40 jam
>40 jam
Dengan kondisi seperti ini guru yang kurang jam mengajar dituntut untuk mencari tambahan jam mengajar di sekolah yang lain.
B.2.5. Pemetaan sekolah besar Rasio siswa rombel lebih dari SPM
SPM telah membatasi jumlah siswa tidak boleh lebih dari 32 (SD/MI) dan 36 (SMP/MTs). Saat ini di Kabupaten Labuhanbatu setidaknya ada 23% (55 sekolah) SD Negeri dan 43% (13 sekolah) SMP Negeri yang memiliki kelas terlalu besar atau diatas SPM. Bila tidak direm, pergerakan ini akan terus berlanjut karena ada imingiming menjanjikan (daftar sekolah terlampir).
Page 32 of 40
Grafik 8: Rasio Siswa per Rombel di SD dan SMP Negeri Rasio per Rombel SD Negeri
Rasio Per Rombel SMP Negeri
Page 33 of 40
C. ISU STRATEGIS DALAM DISTRIBUSI GURU Berdasarkan hasil analisis data yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya dapat ditemukan berbagai isu strategis. Isu strategis disusun berdasarkan analisis kesenjangan dengan membandingkan kondisi riil dengan standar yang ada, baik SPM maupun SNP. Isu-isu strategis dimaksud adalah sebagai berikut:
1. Kekurangan dan Ketidakseimbangan Distribusi Guru Kelas di SD. Kekurangan Guru Kelas PNS di SD Negeri mencapai 483 orang, akan tetapi dengan adanya rekrutmen 602 orang guru honor, maka akhirnya terjadi kelebihan guru honor sebanyak 126 orang. Oleh karena distribusinya kurang merata, masih ada 84 SD Negeri yang memiliki guru PNS kurang dari 6 orang, bahkan 14 diantaranya hanya memiliki 2 orang guru PNS saja. Masih ditemukan 2 sekolah SD Negeri yang memiliki guru kurang dari 4 orang (SPM terkecil).
2. Kekurangan Guru Penjaskes dan Guru Agama. Kekurangan guru PNS Penjaskes SD Negeri sebanyak 90 orang tersebar di seluruh Kecamatan. Guru Pendidikan Agama Islam kekurangan 1 orang saja (sudah mencukupi) namun karena sebarannya tidak merata maka dijumpai sekolah yang kelebihan dan kekurangan. Kekurangan guru Pendidikan Agama Kristen sebanyak 29 orang dan kekurangan guru Pendidikan Agama Katholik sebanyak 8 orang.
3. Kelebihan Guru Mata Pelajaran di SMP. Hampir di semua mata pelajaran di SMP terjadi kelebihan guru PNS. Kelebihan guru mapel PNS di Sekolah Negeri sebanyak 78 orang (21%), hal ini memberi gambaran bahwa tidak ada alasan untuk merekrut guru mapel, termasuk merekrut guru honor di sekolah. Bila hanya memperhitungkan guru PNS saja secara total juga masih berlebih kecuali mata pelajaran Pendidikan Agama Katholik. Namun demikian karena distribusinya belum merata, hanya 9 sekolah SMP Negeri saja yang sudah mencukupi kebutuhan guru pada mata pelajaran tertentu. Masih ada sekolah SMP Negeri yang kekurangan guru, akan tetapi lebih banyak sekolah yang kelebihan guru mata pelajaran. Page 34 of 40
4. Tidak memenuhi ketentuan jam mengajar. Sebanyak 106 guru mata pelajaran di SD dan 194 guru mata pelajaran di SMP yang telah memiliki sertifikasi tidak memenuhi jam mengajar dan terancam tidak akan mendapat tunjangan profesi. Oleh karena mereka sudah lulus sertifikasi maka diwajibkan untuk memenuhi jam mengajar 24 jam perminggu.
5. Sarjana S1 kurang dua orang dalam setiap SD. Ada 30 sekolah SD yang masih memiliki guru Sarjana kurang dari 2 orang, (tidak memenuhi Standar Pelayanan Minimal), sementara ada 15 SD Negeri yang memiliki guru Sarjana melebihi 12 orang.
6. Belum memenuhi kualifikasi S1. Sebanyak 49% (1396 orang) guru SD Negeri dan 11% (74 orang) guru SMP Negeri yang belum memenuhi kualifikasi S-1 seperti yang dituntut Standar Nasional Pendidikan (SNP). Sebanyak 12% Kepala Sekolah SD Negeri (20 orang) belum Sarjana. Sebanyak 27 orang guru pada 5 mata pelajaran utama di SMP Negeri belum memenuhi kualifikasi yang diharuskan SPM. Dua 2 SMP Negeri memiliki guru S-1 kurang dari 70% (SPM).
7. Banyak SD Kecil. Sebanyak 32 sekolah SD Negeri merupakan sekolah kecil dengan siswa dibawah 90 anak (tidak sampai 15 anak per-rombel).
8. Rombongan Belajar Terlalu besar. Ditemukan 23% (55 sekolah) SD Negeri dan 43% (13 sekolah) SMP Negeri yang memiliki rombongan belajar terlalu besar melebihi batas SPM (32 dan 36) yang berpotensi menurunkan mutu pembelajaran di kelas.
9. Kebutuhan Guru sampai 5 tahun ke depan. Kebutuhan guru PNS untuk seluruh mapel di SMP Negeri sejumlah 267 orang. Jika tidak ada penambahan rombel maka jumlah ini terpenuhi sampai 5 tahun kedepan. Page 35 of 40
Namun akibat usia pensiun yang berbeda maka guru pada beberapa mata pelajaran terjadi pengurangan yaitu IPS 10 orang, Pendidikan Agama 14 orang, Pendidikan Jasmani dan Kesehatan 3 orang, Seni Budaya 7 orang, dan mapel TIK sebanyak 18 orang.
Page 36 of 40
BAB 3 ALTERNATIF KEBIJAKAN
Berdasarkan isu-isu strategis yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, maka
perlu
dibuat
berrbagai
implementasinya di lapangan.
alternatif
kebijakan
guna
memudahkan
Tim PPG Kabupaten Labuhanbatu menyusun
alternatif kebijakan yang sesuai setelah mempertimbangkan isu strategis yang muncul: 1. Untuk mengatasi kekurangan guru kelas di SD dan SMP perlu diambil kebijakan (a) Pemindahan guru (Mutasi guru) dengan mempertimbangkan tempat tinggal, keluarga, masa kerja, usia, dan akses; dan (b) Penempatan ulang guru PNS K1 dan K2 yang lolos seleksi tahun 2013. Sekolah yang menjadi sasaran mutasi guru adalahSDN yang memiliki kekurangan guru dibawah 8 orang. 2. Untuk mengatasi kekurangan guru Penjaskes, maka dapat dibuat kebijakan penempatan guru PNS K1 dan K2 yang berlatar balakang Penjaskes di SDN yang kekurangan guru Penjaskes. 3. Untuk memenuhi ketentuan jam mengajar minimal 24 jam per minggu bagi 106 guru mata pelajaran di SD dan 194 guru mata pelajaran di SMP yang telah memiliki sertifikasi perlu ditindaklanjuti dengan Penambahan Jam Mengajar (Mobile Teacher) di Sekolah lain yang membutuhkan/kekurangan guru. 4. Untuk meningkatkan kualifikasi guru SD Negeri (1396 orang) dan guru SMP Negeri (PNS) sebanyak 74 orang yang belum S1 perlu ditindaklanjuti dengan kebijakan menyekolahkan para guru tersebut ke jenjang S1. Peningkatan kualifikasi guru ke jenjang S1 dapat dilakukan melalui kerajasama dengan perguruan tinggi yang ada di Medan atau Rantauprapat. 5. Untuk mengatasi kelebihan guru PNS di SMP Negeri (78 orang) perlu ditindaklanjuti dengan kebijakan mutasi guru ke jenjang pendidikan SMA dan SMK. Hal ini dapat dilakukan setelah mendata kembali kebutuhan guru pada jenjang pendidikan tersebut. Sementara itu, untuk mengatasi kelebihan guru SMP Non PNS sebanyak 265 orang perlu ditindaklanjuti dengan Reseleksi guru honor kecuali bagi guru yang sudah lolos seleksi PNS K1 dan K2.
Page 37 of 40
6. Untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran perlu ditindaklanjuti dengan Pembatasan jumlah siswa per rombel sesuai ketentuan SPM bagi sekolah dengan rombelnya terlalu besar. 7. Untuk mengurangi kelebihan dan atau kekurangan guru perlu selektif terhadap perpindahan guru kedalam/keluar kabupaten yang cenderung mengakibatkan kelebihan/kekurangan guru. 8. Untuk mengatasi kekurangan guru PNS di SD perlu dindaklanjuti dengan Pengusulan penerimaan CPNS baru untuk mengatasi kekurangan guru.
Page 38 of 40
BAB 4 REKOMENDASI KEBIJAKAN Rekomendasi kebijakan mengharuskan analisis kebijakan untuk menentukan alternatif yang terbaik dan alasannya karena prosedur analisis kebijakan terkait masalah etika dan moral. Rekomendasi pada dasarnya pernyataan advokasi dan advokasi mempunyai empat pertanyaan yang harus dijawab yaitu apakah: (a) dapat ditindak lanjuti (actionable), (b) bersifat prospektif, (c) bermuatan nilai selain fakta, dan (d) etis.
Prioritas
kebijakan penataan dan pemerataan guru
merupakan upaya
memecahkan problem kinerja guru bagi kepentingan profesi dan pendidikan atas asas keadilan dan kesejahteraan guru, khususnya di Kabupaten Labuhanbatu. Kebijakan ini setidaknya memenuhi empat hal yang berkaitan dengan guru yakni; (1) tingkat kinerja
dan kehidupan meningkat, (2) terjadi keadilan dalam
pelaksanaan tugas
dan peluang prestasi dan kreasi individual, (3) telah
memberikan peluang aktif partisipasi (dalam membahas masalah, perencanaan, keputusan dan implementasi) dan (4) terjaminnya pengembangan berkelanjutan.
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan teknis/keefektifan kebijakan,
Politik,
Ekonomi dan finansial, Kerangka kebijakan pemerintah serta Administrasi, maka Pemerintah Labuhanbatu memiliki prioritas kebijakan penataan dan pemerataan guru melalui program program sebagai berikut:
1. Guru PNS K1 sebanyak 170 orang dan K2 sebanyak 240 orang yang baru lulus akan ditempatkan (ulang) di sekolah yang kekurangan guru PNS minimal 3 orang semua jenjang 2. Melakukan Mutasi guru atau redistribusi guru pada 84 SD Negeri yang memiliki guru PNS kurang dari 6 orang, 14 diantaranya hanya memiliki 2 orang guru PNS saja dan 2 SD Negeri yang memiliki guru kurang dari 4 orang (SPM terkecil).
Page 39 of 40
3. Meminta usulan formasi CPNS tahun 2014 (belum ada kuota) sesuai dengan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu. 4. Memberikan Tambahan Penghasilan PNS (TPP) mulai 2014 (diusulkan 1 juta/bln/org) untuk guru terpencil (69 orang SD, 6 SMP, 54 SMA/SMK). 5. Melaksanakan Reseleksi guru honor hingga 3 x di tahun 2014 (sudah ada anggaran), dan mengintruksikan agar tidak ada rekruitmen guru honor lagi kecuali dengan surat Kepala Dinas Pendidikan. 6. Melakukan ikatan perjanjian kerja Guru honor yang tidak lolos ujian PNS menjadi PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak). 7. Menertertibkan SK Kepala Dinas bagi Guru yang mengajar di 2 sekolah untuk menambah jam mengajar guru. 8. Workshop implementasi mengundang semua UPTD utk merumuskan sekolah yang menjadi sasaran PPG, dijadwalkan bulan April 2014. 9. Menerbitkan Surat Edaran sebagai payung hukum untuk moratorium penerimaan 10. Peningkatan koordinasi data antara subbagian program dan kepegawaian, dibawah
dibawah
koordinasi
Sekretaris Dinas Pendidikan
Kabupaten
Labuhanbatu maupun dengan Bidang sd dan Bidang SMP.
Page 40 of 40
