DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG

BAB I PENDAHULUAN 1.1.

LATAR BELAKANG Undang - Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan

sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan

kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan daya saing serta penguatan tata kelola dan pencitraan publik untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Prioritas pendidikan nasional saat ini meliputi pemerataan dan perluasan akses, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, serta penguatan tata kelola dan pencitraan publik, untuk itu pemerintah memandang perlu

memanfaatkan otonomi daerah dan

desentralisasi pendidikan seoptimal mungkin untuk memacu pembangunan pendidikan daerah dalam rangka membangun pendidikan nasional secara keseluruhan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dimulai dari suatu kegiatan penyusunan perencananaan pengembangan pendidikan di daerah. Dalam kerangka ini, Kabupaten Subang perlu menyusun rencana pengembangan pendidikan yang komprehensif, khususnya Rencana Strategis Dinas Pendidikan 2009-2014 yang didukung dengan data dan informasi yang akurat, lengkap, aktual dan relevan, sehingga diharapkan masalah-masalah pembinaan Pendidikan Dasar dan Menengah di Subang dapat ditanggulangi secara efektif dan efisien dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia, baik melalui dana dekonsentrasi maupun dana APBD propinsi, APBD Kabupaten/Kota serta bantuan masyarakat lainnya. Dalam konteks tersebut diatas Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah baik yang diselenggarakan melalui Pendidikan Formal maupun Non Formal merupakan lembaga yang sangat dominan memberikan pengaruh terhadap kepentingan semua tingkat pendidikan. Karena hal tersebut maka pengembangan Pendidikan Dasar dan Menengah Subang 2009-2014 menjadi penting dan strategis, khususnya dalam peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas. Tuntutan pengembangan kompetensi out put/lulusan lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah, harus berorentasi guna memenuhi kebutuhan nasional maupun global. Dengan berbagai kepentingan yang berorientasi strategis, Dinas Pendidikan Kabupaten Subang menyusun dokumen Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Subang

2009-2014,

sebagai bagian dari perencanaan

pendidikan

Kabupaten Subang secara keseluruhan.

Rencana Strategis Dinas Pendidikan 2009-2014 (Rancangan Kedua)

1


1.2.

MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dan tujuan penyusunan dokumen Rencana Pengembangan Pendidikan Dasar dan Menengah Kabupaten (RENSTRA) Subang tahun 2009-2014, adalah : 1. Umum : Sebagai acuan strategis Pembangunan Pendidikan Kabupaten Subang tahun 2009 sampai 2014, yang komprehensif dan terpadu sesuai dengan potensi dan kebutuhan Kabupaten Subang, dengan tetap mengacu pada standar pendidikan nasional. 2. Khusus : Sebagai panduan teknis implementasi Program pengembangan Pendidikan Formal dan Pendidiklan Non Formal Kabupaten Subang 2009-2014, meliputi pemerataan dan perluasan akses, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, serta penguatan tata kelola dan pencitraan publik dalam penyelenggaraan pendidikan di Subang.

1.3.

LANDASAN HUKUM 1. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ; 2. Undang-Undang nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan

Pemerintah

Nomor

6

Tahun

2008

tentang

Pedoman

Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah; 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan ; 6. Keputusan Mendiknas RI nomor 052/U/2001, tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal, Penyelenggaraan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kabupaten Subang; 8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Subang; 9. Peraturan Bupati Subang Nomor: 14C Tahun 2008 tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Subang

1.4.

HUBUNGAN RENSTRA DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINYA RENSTRA

(Rencana Strategis) Dinas Pendidikan Kabupaten Subang adalah

suatu dokumen perencanaan Pendidikan Dasar dan Menengah Kabupaten yang bersifat menyeluruh baik yang diselenggaran dalam bentuk Pendidikan Formal, maupun Pendidikan Non Formal meliputi Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Sekolah Luar Biasa (SLB), Paket A/B/C, PAUD, Keaksaraan Fungsional (KF) dan Pembinaan Olah Raga Pelajar. Renstra Rencana Strategis Dinas Pendidikan 2009-2014 (Rancangan Kedua)

disusun oleh Dinas Pendidikan Kabupaten 2

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG Subang, dengan substansi pokok berdasarkan masukan dari Bidang TK/SD, Bidang DIKMENUMJUR, dan Bidang PNF pada Dinas Pendidikan Kabupaten Subang serta pihak lain yang relevan.

PEDO MAN PEDO MAN

RENSTRAKL

PEDO MAN RENJAKL

RKA-KL

RINCIAN APBN PEMERINTAH PUSAT

PEDO MAN RPJP NASIONAL

DIJABAR KAN

RPJM NASIONAL

PEDO MAN RKP

DIPERHATI KAN

DIACU

PEDO MAN RPJPD DAERAH

RAPBN

APBN

DISERASIKAN MELALUI MUSRENBANG

DIJABAR KAN RPJM DAERAH

RKPD, KUA DAN PPA

RAPBD

APBD

PEDO MAN PEMERINTAH PUSAT

PEDO MAN RENSTRASKPD

RENJA SKPD

RKASKPD

RINCIAN APBD

Gambar 1.1 Hubungan Renstra Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Meskipun Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Subang mencakup pembangunan pendidikan Formal dan Non Formal Tahun 2009-2014, namun dokumen ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangungan Pendidikan Nasional yang dtetapkan dalam Renstra Pendidikan Nasional, dan Pembangunan Pendidikan Kabupaten Subang Bidang Pendidikan yang secara keseluruhan yang telah digariskan dalam RPJMD Kabupaten Subang Tahun 2009 – 2014. .

Pada RPJMD ke-2 arah prioritas pembangunan di bidang pendidikan adalah

penuntasan Wajar Dikdas 9 tahun, dengan target RRLS tahun 2014 mencapai 9,07 tahun dan untuk AMH diharapkan mencapai 93,6%. Pembangunan Kesehatan diarahkan pada peningkatan mutu konsumsi pangan melalui Program Perbaikan Gizi Keluarga dengan target gizi buruk dan kurang 7 % dan AHH mencapai 73,02 tahun. Pembangunan ketenagakerjaan pada periode ini adalah pemberian live skill di semua SMK, peningkatan keterampilan kerja untuk menyiapkan jiwa wirausaha, transformasi tenaga kerja yang menguntungkan sebagaimana strategi agribisnis serta penyiapan tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja bila ada investor dengan target jumlah pengangguran 40 ribuan dan TPAK 60%. Rencana Strategis Dinas Pendidikan 2009-2014 (Rancangan Kedua)

3

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG Dalam konteks ini RENSTRA berperan sebagai dokumen acuan perencanaan, baik selama lima tahun maupun tahapan tahunannya, memuat Visi, Misi, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan yang disusun dengan tupoksi dan bersifat indikatif, untuk mencapai target yang telah digariskan dalam RPJMD ke-2 20092014, sekaligus sebagai media informasi bagi masyarakat dan stakeholder pendidikan yang memiliki perhatian dan kepedulian dalam peningkatan sumber daya manusia melalui pendidikan di Kabupaten Subang

1.5.

PROSES PENYUSUNAN Sesuai dengan pengertian dan alur penyusunannya, RENSTRA merupakan rencana yang bersifat bottom up dengan memperhatikan spesifikasi kebutuhan pengembangan pendidikan masing-masing Bidang Pendidikan Kabupaten Subang. dalam sebuah dokumen yang disebut dengan Rencana Strategis

(RENSTRA) SKPD

Dinas Pendidikan Kabupaten Subang tahun 2009-2014. Agar perumusan tujuan dan sasaran menjadi terukur, dirumuskan indikator kinerja, terutama indikator kinerja pada tingkat sasaran. Indikator kinerja sasaran ini merupakan gambaran prestasi kerja yang akan dicapai dengan pendekatan outcome (hasil) dari program-program bidang kewenangan yang dilaksanakan Dinas Pendidikan. Berikut Tahapan Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan : A. TAHAPAN KEGIATAN : 1. Pengumpulan data dan informasi Data dan informasi awal dikumpulkan dari berbagai sumber, diantaranya yaitu dokumen perencanaan, data dasar, data/ informasi sekolah/lembaga, lembar individu sekolah, program yang sedang berjalan, dan Visi Misi Kabupaten, 2. Kompilasi dan analisa data informasi Data dan informasi yang dikumpulkan dari sumber data dikompilasi dan dianalisis. Hasil analisisnya berupa poin-poin permasalahan, kondisi objektif, potensi positif dan potensi negatif yang akan dibawa ke forum Rapat Kerja Daerah. 3. Rapat Kerja Daerah Dinas Pendidikan Rapat Kerja Daerah Dinas Pendidikan dihadiri oleh Stakeholders, Kepala Sekolah, IGTKI, Dewan Pendidikan, PGRI, BMPS, dan Komite Sekolah. Pada Rapat Kerja Daerah

ini

dibahas

poin-poin

permasalahan,kondisi objektif

perkembangan

pendidikan, potensi positif dan potensi negatif pendidikan di Kabupaten Subang. Rapat Kerja Daerah ini menghasilkan rekomendasi yang digunakan untuk bahan penyusunan Visi dan Misi Dinas Pendidikan Kabupaten Subang. 4. Pengolahan Hasil Rakerda Rekomendasi yang dihasilkan dari Rapat Kerja Daerah Dinas Pendidikan dikaji kembali untuk penyusunan Visi. 5. Pernyataan Visi Visi dirumuskan dan ditentukan berdasarkan rekomendasi hasil pengkajian. Rencana Strategis Dinas Pendidikan 2009-2014 (Rancangan Kedua)

4

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG 6. Pernyataan Misi Misi dirumuskan berdasarkan visi yang diharapkan. Misi dikaji kembali disesuaikan berdasarkan dengan kondisi objektif, potensi positif maupun potensi negatif. Proses pengkajian tersebut juga sebagai bahan untuk perumusan tujuan. Gambar 1.2. Proses Penyusunan Renstra 2009-2014 SUMBER DATA : - Dokumen perencanaan - Data dasar - Data/ informasi sekolah/lembaga - Lembar individu sekolah - Program yang sedang berjalan

PENGUMPULAN DATA DAN INFORMASI

KOMPILASI DAN ANALISA DATA INFORMASI

Rapat Kerja Daerah Dinas Pendidikan - Stakeholders - Kepala Sekolah - IGTKI - Dewan Pendidikan - PGRI - BMPS - Komite Sekolah

PENGOLAHAN HASIL RAKERDA PERNYATAAN VISI

PERNYATAAN MISI

PERUMUSAN TUJUAN

PERUMUSAN RENSTRA : - Perumusan Indikator Kinerja - Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran - Kebijakan dan Program


5

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG 7. Perumusan Tujuan Tujuan dirumuskan berdasarkan Misi dan kondisi ke depan yang diharapkan. 8. Perumusan Renstra Perumusan Renstra meliputi perumusan Indikator Kinerja, perumusan

Cara

Mencapai Tujuan dan Sasaran dan penyusunan Kebijakan dan Program. B. OUTPUT YANG DIHARAPKAN Output yang diharapkan dari proses ini adalah tersusunnya dokumen Renstra secara lengkap dalam bentuk narasi dan lampiran.

1.6.

SISTEMATIKA PENYUSUNAN Rencana Strategis SKPD Dinas Pendidikan

tahun 2009 – 2014 disusun

berdasarkan sistematika sebagai berikut :

Bab I

: PENDAHULUAN Memuat latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, hubungan Renstra dengan dokumen Perencanaan lainnya, proses penyusunan Renstra Tahun 2009 – 2014 dan sistematika penyusunan.

Bab II

: GAMBARAN PELAYANAN DAN KINERJA SKPD TAHUN 2004-2008 Memuat Gambaran Tupoksi SKPD Dinas Pendidikan, Gambaran Pelayanan dan Kinerja SKPD sesuai Tupoksi, yaitu Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman; dan memuat Isu Strategis.

Bab III

: VISI DAN MISI SKPD DINAS PENDIDIKAN Memuat Visi, Misi dan Arah Pembangunan Dinas Pembangunan Tahun 2009 – 2014.

Bab IV

: STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH SKPD DINAS PENDIDIKAN Memuat Kebijakan Pembangunan Dinas Pendidikan, dan Strategi Pencapaian Pembangunan Tahun 2009 – 2014.

Bab V

: PROGRAM PEMBANGUNAN SKPD DINAS PENDIDIKAN Memuat Program Pembangunan dan Indikator Kinerja Masing-Masing Program, dan Kegiatan Indikatif dari Berbagai Sumber Pendapatan.

Bab VI

: PENUTUP


6


BAB II GAMBARAN PELAYANAN DAN KINERJA 2004-2008 2.1.

GAMBARAN TUPOKSI SKPD DINAS PENDIDIKAN Dinas Pendidikan merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana teknis di bidang pendidikan, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.Berdasarkan Peraturan Bupati Subang Nomor 14C.1 TAHUN 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Subang, tugas pokok Dinas Pendidikan adalah melaksanakan kewenangan Daerah di bidang pendidikan serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah atau Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Pendidikan mempunyai fungsi : -

Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang pendidikan

-

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di dibidang pendidikan yang meliputi Pendidikan Anak USia Dini (PAUD, TK, RA, KOBER, SPS, TPA), Pendidikan Dasar (SD,MI, SMP, MTs), Pendidikan Menengah (SMA, MA, dan SMK), Pendidikan Non Formal dan In Formal Perguruan Agama Islam serta Pembinaan Keolahragaan Pelajar.

-

Pelaksanaan teknis fungsional di bidang pendidikan

-

Pengelolaan administrasi umum, meliputi urusan umum, urusan keuangan dan urusan kepegawaian.

Struktur organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Subang adalah sebagai berikut: (1) Kepala Dinas (2) Sekretariat, membawahkan Sub Bagian Umum, Sub Bagian Keuangan, dan Sub Bagian Kepegawaian (3) Bidang Program, membawahkan Seksi Perencanaan, Seksi Data dan Informasi, dan Seksi Evaluasi dan Pelaporan (4) Bidang Pendidikan TK dan SD, membawahkan Seksi Kurikulum, Seksi Kesiswaan dan Seksi Sarana dan Prasarana. (5) Bidang Pendidikan Menengah Umum dan Kejuruan, membawahkan Seksi Kurikulum, Seksi Kesiswaan dan Seksi Sarana dan Prasarana. (6) Bidang

Pendidikan

Non

Formal

dan

Pembinaan

Keolahragaan

Pelajar,

membawahkan Seksi Pendidkan Anak Usia Dini dan Kelembagaan, Seksi Keaksaraan dan Kesetaraan, serta Seksi Pembinaan Keolahragaan Pelajar. (7) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) (8) Kelompok Jabatan Fungsional Rencana Strategis Dinas Pendidikan 2009-2014 (Rancangan Kedua)

7

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG Berikut adalah bagan struktur organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Subang

KEPALA DINAS

SEKERTARIS

SUB BAGIAN UMUM

Kelompok Jabatan Fungsional

BIDANG PROGRAM

BIDANG PENDIDIKAN TK DAN SD

SEKSI PERENCANAAN

SEKSI KURIKULUM

SEKSI DATA DAN INFORMASI

SEKSI EVALUASI DAN PELAPORAN

BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH, UMUM DAN KEJUJURAN

SUB BAGIAN KEUANGAN

SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN

BIDANG PENDIDIKAN NON FORMAL DAN PEMB. KEOLAHRAGAAN PELAJAR

SEKSI KURIKULUM

SEKSI PAUD DAN KELEMBAGAAN

SEKSI KESISWAAN

SEKSI KESISWAAN

SEKSI KEAKSARAAN DAN KESETRATAAN

SEKSI SARANA DAN PRASARANA

SEKSI SARANA DAN PRASARANA

SEKSI PEMBINAAN KEOLAHRAGAAN PELAJAR

UPTD Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kab. Subang

Dengan Struktur diatas maka Dinas Pendidikan Kabupaten Subang memiliki : a. Jabatan Struktural i.

Eselon II, 1 orang

ii. Eselon IIIa, 4 orang iii. Eselon IVa, 12 orang iv. Kepala UPTD Kecamatan 30 orang v. Kepala UPTD SKB 1 orang b. Jabatan Fungsional i.

Para guru dari mulai jenjang TK, SD/MI, SMP/MTs, SMU/MA/SMK

ii. Para guru yang memperoleh tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah iii. Jabatan fungsional Pamong Belajar di UPTD


8

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG iv. Jabatan fungsional Pengawas TK/SD, Pengawas SLTP dan Dikmen sebanyak 21 orang 2.2.

GAMBARAN PELAYANAN DAN KINERJA SKPD SESUAI TUPOKSI

1. KONDISI SOSIAL DAN BUDAYA a. Geografis Kabupaten Subang adalah salah satu kabupaten di Propinsi Jawa Barat. Secara Geografis terletak antara 107° 31' - 107° 54' Bujur Timur dan 6° 11' – 6° 49' Lintang Selatan. terletak antara 0 derajat Lintang Utara hingga 3 derajat Lintang Selatan, serta 98 derajat dan 101 derajat Bujur Timur dengan luas wilayah 250.176 Ha atau 4,64% dari luas Jawa Barat. Kabupaten Subang berada di bagian Utara Jawa Barat, membentang dari Gunung Tangkuban Perahu dibagian selatan hingga Pantai Utara dibelahan utara dengan batas administratif : 1. Utara

:

Laut Jawa

2. Selatan

:

Kab. Bandung

3. Barat

:

Kab. Karawang Kab. Purwakarta

4. Timur

:

Kab. Indramayu Kab. Sumedang.

Keadaan topografi kabupaten subang memiliki topografi yang lengkap di mulai dari daerah pegunungan (500-1500) mdpl dengan luas 41.035,09 Ha atau 20 % dari luas wilayah Kab. Subang. Daerah bergelombang/berbukit dengan ketinggian 50500 mdpl dengan luas wilayah 71.507,16 Ha atau 35,85 dari seluruh luas Kab. Subang. Daerah dataran rendah dengan ketinggian antara 0-500 mdpl dengan luas 92.939,7 Ha atau 45,15 % dari luas wilayah Kab. Subang. Suhu udara rata-rata yang relatif sejuk, berkisar antara 21 derajat celcius sampai 27 derajat celcius, sedangkan di zona tengah pantai sebagai kawasan dataran rendah (0-50 mdpl), suhu udaranya relatif panas, sehingga rata-rata berkisar 30 derajat celcius sampai 33 derajat celcius. Dengan adanya variasi iklim ini menjadikan kelembaban udara di atas wilayah subang mencapai 72% - 91% dengan curah hujan rata-rata 1600-3000 mm/tahunnya, dengan musim kemarau rata-rata pertahunnya selama 4 bulan. b. Pemerintahan Daerah Kabupaten Subang Sampai dengan Tahun 2007 Kabupaten Subang terdiri dari 22 daerah Kecamatan. Dari 22 Kecamatan ini terbagi lagi atas

Desa/Kelurahan. Jumlah

daerah kecamatan dan Desa/Kelurahan pada setiap Kecamatan sebagai berikut :


9

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG Tabel 2.1 KECAMATAN DAN JUMLAH DESA DI KABUPATEN SUBANG No

Kecamatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Kecamatan Sagalaherang Kecamatan Jalancagak Kecamatan Cisalak Kecamatan Tanjungsiang Kecamatan Cijambe Kecamatan Cibogo Kecamatan Subang Kecamatan Kalijati Kecamatan Cipeundeuy Kecamatan Pabuaran Kecamatan Patokbeusi Kecamatan Purwadadi Kecamatan Cikaum Kecamatan Pagaden Kecamatan Cipunagara Kecamatan Compreng Kecamatan Binong Kecamatan Ciasem Kecamatan Pamanukan Kecamatan Pusakanagara Kecamatan Legon kulon Kecamatan Blanakan Jumlah

Jumlah Kelurahan/Desa 13 17 13 11 8 6 4 16 7 11 10 11 9 17 10 8 18 9 8 7 7 9 229

Sumber : Dinamika Pembangunan Kabupaten Subang (2007)

Perubahan tatanan wilayah pemerintahan di dalam Kabupaten Subang terjadi pada tahun 2008. Yaitu pemekaran kecamatan yang asalnya 22 kecamatan menjadi 30 kecamatan. Sedangkan tatanan wilayah setelah pemekaran adalah sebagai berikut. Tabel 2.2 KECAMATAN DAN JUMLAH DESA SESUDAH PEMEKARAN No

Kecamatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Kecamatan Sagalaherang Kecamatan Jalancagak Kecamatan Cisalak Kecamatan Tanjungsiang Kecamatan Cijambe Kecamatan Cibogo Kecamatan Subang Kecamatan Kalijati Kecamatan Cipeundeuy Kecamatan Pabuaran Kecamatan Patokbeusi Kecamatan Purwadadi Kecamatan Cikaum Kecamatan Pagaden Kecamatan Cipunagara


Jumlah Kelurahan/Desa 7 7 9 10 8 9 8 10 7 8 10 10 9 10 10 10

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Kecamatan Compreng Kecamatan Binong Kecamatan Ciasem Kecamatan Pamanukan Kecamatan Pusakanagara Kecamatan Legon kulon Kecamatan Blanakan Kecamatan Serangpanjang Kecamatan Ciater Kecamatan Kasomalang Kecamatan Dawuan Kecamatan Pagaden Barat Kecamatan Tambakdahan Kecamatan Sukasari Kecamatan Pusakajaya Jumlah

8 9 9 8 7 7 9 6 7 8 10 9 9 7 8 253

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Subang (2009)

c. Demografi dan Angkatan Kerja Menurut hasil sensus tahun 1971, jumlah penduduk kabupaten subang adalah 0,90 juta , meningkat menjadi 1,07 juta pada sensus tahun 1980. Pada sensus berikutnya (tahun 1990) telah mencapai1,21 juta sedangkan jumlah penduduk kurun waktu 1993-2007 adalah berkisar antara 1,23 juta – 1,42 juta jiwa. Walaupun demikian, LPP-nya pertahun mengalami penurunan masing-masing periode 1971-1980 sebesar 1,72 %, periode 1980-1990 sebesar 1,25 %, dan 19902000 1,01 % sedangkan periode 2000-2007 adalah sebesar 1,12 %. Dengan laju pertumbuhan penduduk yang demikian dapat diindikasikan bahwa Kabupaten Subang terbukti mampu melaksanakan program-program kependudukan terutama pengendalian laju penduduk yang secara faktual selama 3 (tiga) dasawarsa trend pertumbuhan penduduk yang semakin menurun. Salah satu fokus perhatian para ahli kependudukan yang dilakukan terhadap suatu populasi penduduk, adalah struktur umur penduduk . Hal ini berkaitan dengan pola populasi penduduk apakah termasuk kedalam pola penduduk muda ataukah pola penduduk tua. Berikut adalah tabel Jumlah Penduduk Kabupaten Subang menurut Kelompok Umur. Tabel 2.3. JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN SUBANG MENURUT KELOMPOK UMUR TAHUN 1994 – 2007 [0 – 14]

Kelompok Umur [15 – 64]

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Ketergantungan (6)

1994 1995

382.046 356.168

801.585 815.844

48.256 65.679

1.231.887 1.237.691

47,66 43,66

1996

357.642

821.789

61.218

1.240.649

43,52

1997

344.301

850.658

51.200

1.246.159

40,47

1998

337.563

842.744

74.306

1.254.613

40,06

1999

322.870

884.606

67.444

1.274.920

36,50

Tahun


65+

Jumlah

Rasio

11

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG 2000

344.802

889.907

80.690

1.315.399

38,75

2001

341.613

903.335

83.573

1.328.521

37,82

2002

344.920

926.462

80.972

1.352.354

37,23

2003

351.383

948.882

70.740

1.371.005

37,03

2004

346.835

945.245

92.230

1.384.310

36,69

2005

374.025

930.852

87.120

1.391.997

40,18

2006

329.547

974.875

97.712

1.402.134

33,80

2007

348.690

960.004

113.334

1.422.028

36,32

Sumber: BPS Kab. Subang

Menurut tabel tersebut, Kabupaten Subang termasuk ke dalam pola penduduk muda karena jumlah penduduk di bawah umur 64 jauh lebih banyak daripada jumlah penduduk 64 ke atas. Aspek lain yang diamati dari struktur umur adalah rasio beban ketergantungan, yaitu suatu ukuran untuk mengamati seberapa banyak penduduk yang termasuk usia non-produktif menjadi beban usia produktif. Rentang rasio beban ketergantungan menurut tabel tersebut di atas ada pada rentang 33,80 sampai 47,66. Itu artinya paling sedikit 33 orang usia non produktif yang memiliki ketergantungan kepada penduduk usia produktif dan paling besar 47 orang usia non produktif yang memiliki ketergantungan kepada penduduk usia produktif.

Dalam

kaitan ini, yang dimaksud dengan usia produktif adalah penduduk yang berusia pada kelompok [15-64] tahun; sedangkan yang dimaksud dengan usia non-produktif adalah penduduk dalam kelompok usia [0-14] tahun dan [65+] tahun. Menurut sensus penduduk oleh BPS, pada tahun 2007 penduduk Subang usia 10 tahun keatas / usia kerja cukup besar yakni sebanyak 1.212.704 orang, angkatan kerja ini dapat dikelompokkan atas, bekerja sebanyak 457.326 orang (37,71 %), penduduk bukan angkatan kerja sebanyak 718.220 orang (59,22 %) yang terdiri dari penduduk bersekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya.

d. Agama, Suku dan Bahasa Sebagian besar penduduk Subang beragama Islam, namun kehidupan beragama masyarakat Subang yang sangat toleran dan menghargai adanya perbedaan, pelaksanaan ibadah bagi penduduk pemeluk agama lainnya berjalan dengan baik dan damai, hampir tidak ditemukan permasalahan antar pemeluk agama di Kabupaten Subang dalam menjalankan ibadah menurut kepercayaan masing-masing. Mayoritas suku dan bahasa di Kabupaten Subang adalah suku dan bahasa Sunda, yang sangat menghargai nilai-nilai adat dan budaya tradisional serta terbuka terhadap nilai positif lainnya yang datang dari luar, kondisi ini sangat memberikan pengaruh baik terhadap penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Subang. Adapun sebagian masyarakat yang ada di pantura, kalaupun wilayah Subang berada di tatar Priangan, sebagian banyak masyarakatnya yang menggunakan bahasa Jawa dan bercorak tradisi sebagaimana tradisi masyarakat Pantura lainnya. Rencana Strategis Dinas Pendidikan 2009-2014 (Rancangan Kedua)

12

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG Suku lainnya yang berkembang di Kabupaten Subang, antara lain suku Batak, dan Jawa., serta kelompok etnis Tionghoa. Interaksi sosial masyarakat antar suku yang dapat terjaga dengan baik menjadi dasar bagi peningkatan persatuan dan kesatuan bangsa di Kabupaten Subang. Dibidang budaya, sinergi antara nilai-nilai adat dan agama, serta nilai modern universal yang positif, diungkapkan dalam beberapa karya seni. Masyarakat Subang sebagai masyarakat yang religius dengan sendirinya menciptakan berbagai kekayaan karya seni dan membentuk tradisi. Beberapa karya seni tradisional yang sangat dikenal bahkan “go international” adalah Gotong Sisingaan, Karawitan dan Jaipongan. Selain beberapa seni tradisional lainnya yang masih tetap lestari diantaranya Toleat, Gemyung, dan Kendang Renteng. Karena adanya akar historis yang panjang serta adanya berbagai latar belakang proses pembauran sekaligus pembentukan masyarakat yang sedemikian, dengan sendirinya hal ini membentuk kesadaran kolektif masyarakat Subang yang relatif sangat terbuka, respek, dan egaliter; tercermin pada sikap sosial yang penuh toleransi, solid dan harmonis, baik hubungannya antara strata sosial, antar suku maupun antar pemeluk beragama yang ada di Kabupaten Subang. 2. KONDISI PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG TAHUN 2004-2008 a. Jumlah Sekolah Kondisi umum yang dapat dilihat pertama kali dengan jelas dari tahun 2004 sampai 2007 adalah peningkatan jumlah sekolah di hampir semua jenjang sekolah. Peningkatan jumlah sekolah yang signifikan terjadi pada jenjang TK dan SMP dengan peningkatan jumlahnya lebih dari 100% dibandingkan dengan tahun 2004. pada jenjang SMA, peningkatan yang terjadi 76% jika dibandingkan dengan tahun 2004. Sedangkan pada jenjang SD peningkatan yang terjadi hanya 3%. Berikut adalah tabel jumlah sekolah setiap jenjang pendidikan tahun 2004 sampai tahun 2008. Tabel 2.4 JUMLAH SEKOLAH SETIAP JENJANG PENDIDIKAN 2004 – 2008 Jenjang

Jumlah Sekolah 2004

2005

2006

2007

2008

TK

71

83

91

154

285

SD

861

862

882

889

984

SMP

73

97

97

132

186

SMA

25

25

38

44

62

SMK

17

22

37

40

43


Pada tahun 2008 terjadi peningkatan jumlah sekolah pada setiap jenjang. Jumlah TK/RA meningkat 85,06 % (131 sekolah), sedangkan SD/MI meningkat 10,69 % (95 sekolah). Jumlah SMP/SMPT/MTS bertambah 40,90% (54 sekolah), Rencana Strategis Dinas Pendidikan 2009-2014 (Rancangan Kedua)

13

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG jumlah SMA/MA meningkat 40,90 % (18 sekolah), dan jumlah SMK meningkat 7,5 % (3 sekolah). Jumlah sekolah ini berpengaruh terhadap nilai rasio sekolah antar satuan dan jenjang pendidikan. Berikut ini disajikan rasio sekolah antar satuan pendidikan dan jenjang pendidikan per kecamatan tahun 2007/2008. Tabel 2.5 RASIO SEKOLAH ANTAR SATUAN DAN JENJANG PENDIDIKAN PER KECAMATAN TAHUN 2007/2008 No

Kecamatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Kecamatan Sagalaherang Kecamatan Jalancagak Kecamatan Cisalak Kecamatan Tanjungsiang Kecamatan Cijambe Kecamatan Cibogo Kecamatan Subang Kecamatan Kalijati Kecamatan Cipeundeuy Kecamatan Pabuaran Kecamatan Patokbeusi Kecamatan Purwadadi Kecamatan Cikaum Kecamatan Pagaden Kecamatan Cipunagara Kecamatan Compreng Kecamatan Binong Kecamatan Ciasem Kecamatan Pamanukan Kecamatan Pusakanagara Kecamatan Legon kulon Kecamatan Blanakan JUMLAH

SMP : SD 1 : 5,33 1 : 4,40 1 : 3,40 1 : 8,00 1 : 4,83 1 : 4,40 1 : 4,61 1 : 4,82 1 : 7,25 1 : 5,00 1 : 5,88 1 : 4,44 1 : 7,00 1 : 5,78 1 : 5,00 1 : 4,86 1 : 5,67 1 : 5,75 1 : 4,91 1 : 7,43 1 : 4,20 1 : 6,00 1 : 5,17

Rasio Sekolah SM : SMP SMK : SMA 1 : 4,50 Tdk ada SMK 1 : 1,50 1 : 1,00 1 : 2,14 1 : 1,00 1 : 1,00 1 : 3,00 1 : 2,00 1 : 1,00 1 : 2,50 1 : 1,00 1 : 0,86 1 : 0,82 1 : 1,83 1 : 1,50 1 : 2,00 1 : 1,00 1 : 2,25 1 : 1,00 1 : 2,67 1 : 1,00 1 : 1,80 1 : 1,50 1 : 5,00 1 : 0,00 1 : 3,00 1 : 1,00 1 : 3,50 1 : 0,00 1 : 1,75 1 : 2,00 1 : 3,00 Tdk ada SMK 1 : 1,71 1 : 1,00 1 : 1,57 1 : 1,50 1 : 1,40 1 : 0,50 Tdk ada SM Tdk ada SMA & SMK 1 : 6,00 Tdk ada SMK 1 : 1,86 1 : 1,10

Sumber : Profil Pendidikan Kabupaten Subang 2007/2008

Dengan dilakukannya pemekaran wilayah kecamatan pada tahun 2008, maka rasio sekolah antar jenjang per kecamatan pun berubah. Hal ini menuntut kajian lebih komprehensif dalam penetapan rencana pembangunan bidang pendidikan, karena bagaimanapun juga rasio sekolah dengan komposisi 30 kecamatan dari asalnya 22 Kecamatan merupakan starting point

bagi wilayah

kecamatan baru yang tidak dapat disangkut pautkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Meskipun demikian dalam konteks Kabupaten, Jumlah sekolah, Rasio dan Data Pokok Pendidikan lainya tidak mengalami perubahan yang signifikan sebagai akibat pemekaran ini. Tabel 2.6 RASIO SEKOLAH ANTAR JENJANG PER KECAMATAN SETELAH PEMEKARAN TAHUN 2008/2009 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kecamatan Kecamatan Sagalaherang Kecamatan Serangpanjang Kecamatan Jalancagak Kecamatan Ciater Kecamatan Cisalak Kecamatan Kasomalang Kecamatan Tanjungsiang Kecamatan Cijambe Kecamatan Cibogo Kecamatan Subang

SMP : SD 1 :5.00 1 : 7.67 1 : 3.50 1 : 7.33 1 : 3.60 1 : 4.44 1 : 4.50 1 : 4.50 1 : 5.20


1 : 5.29

Rasio Sekolah SM : SMP SMK : SMA Tidak ada SM Tidak ada SM 1 : 1.50 Tidak ada SMK,MA 1 :1.14 1 : 0.40 Tidak ada SM Tidak ada SM 1 : 2.50 1 : 1.00 1 : 4.00 1 : 1.00 1 : 1.20 1 : 4.00 1 :3.00 1 : 1.00 1 : 2.50 1 : 1.00 1 : 0.67

1 : 0.75

14

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Kecamatan Kalijati Kecamatan Dawuan Kecamatan Cipeundeuy Kecamatan Pabuaran Kecamatan Patokbeusi Kecamatan Purwadadi Kecamatan Cikaum Kecamatan Pagaden Kecamatan Pagaden Barat Kecamatan Cipunagara Kecamatan Compreng Kecamatan Binong Kecamatan Tambakdahan Kecamatan Ciasem Kecamatan Pamanukan Kecamatan Sukasari Kecamatan Pusakanagara Kecamatan Pusakajaya Kecamatan Legon kulon Kecamatan Blanakan

1 : 3.50

1 : 3.00

1 : 1.50

1 : 8.33 1 : 4.00 1 : 3.60 1 :5.88 1 : 4.63 1 : 7.00 1 : 4.71 1 : 7.76 1 : 8.75 1 : 4.86 1 : 4.33 1 : 8.33 1 : 6.50 1 : 4.29 1 : 6.25 1 :4.00 1 : 11.50 1 : 4.50 1 : 7.20

Tidak ada SM 1 : 2.33 1 : 2.50 1 : 4.00 1 : 1.60 1 : 5.00 1 : 3.50 Tidak ada SM 1 : 4.00 1 : 2.33 1 : 3.00 Tidak ada SM 1 : 1.67 1 : 1.40 Tidak ada SM 1 : 3.50 1 : 2.00 Tidak ada SM 1 : 5.00

Tidak ada SM 1 : 0.50 1 : 1.00 1 : 1.00 1 : 1.50 1 : 0.00 1 : 1.00 Tidak ada SM 1 : 0.00 1 : 2.00 Tidak ada SMK Tidak ada SM 1 : 1.00 1 : 1.50 Tidak ada SM 1 : 1.00 1 : 0.00 Tidak ada SM Tidak ada SMK,MA


Dari data diatas dapat dilihat distribusi dan komposisi sekolah pada umumnya dipengaruhi oleh faktor geografis dan kepadatan penduduk antar daerah kecamatan Untuk jenjang Pendidikan Dasar, yakni rasio antara SD dengan SMP kondisi ideal terdapat di Kecamatan Cisalak, Jalan Cagak, Kalijati, dan Pabuaran dengan perbandingan 3.50 – 3.60, rata-rata pada 1 unit SMP terdapat 3 atau 4 SD, sedangkan kondisi yang sangat tidak seimbang terjadi pada daerah Kecamatan Dawuan, Tambakdahan, dan Cipunagara dengan rasio SD : SMP sebesar 8.00, ini berarti 1 SMP harus mampu melayani 8 SD. Perbandingan jumlah SMP dengan Sekolah Menengah (SMA/SMK/MA) di 12 kecamatan berkisar antara1 : 1,14

– 1 : 2,50 artinya dengan 1 SMA/SMK

menampung 1 – 2 SMP/MTs sedangkan perbandingan di 9 daerah kecamatan lainnya ada pada nilai antara 1 : 2,50 – 1: 5,00. kondisi ini merupakan gambaran bahwa perkembangan Sekolah Menengah di Kabupaten Subang sangat dominan. Lulusan SMP yang relatif besar, sangat memungkinkan peningkatan jumlah Sekolah Menengah di sebagian besar kecamatan, sementara pada 7 kecamatan lainnya sama sekali belum memiliki Sekolah Menengah. Satu hal yang menarik untuk dicermati adalah rasio/perbandingan jumlah SMK

dengan

SMA,

pada

Kecamatan

Subang,

Cipunagara,Jalan

Cagak,

Cipeundeuy, Cikaum, dan Pusakajaya perbandingan antara SMA dengan SMK ratarata dibawah 1, artinya jumlah SMK jauh lebih banyak dibandingkan dengan SMA. Kecamatan Cikaum, Cipunagara dan Pusakajaya nilai perbandingannya adalah 0,00 yang berarti di daerah ini tidak memiliki SMA, yang ada hanya SMK. Sedangkan di daerah kecamatan Sagalaherang, Binong, Legon kulon dan Blanakan tidak terukur nilai perbandingannya karena pada masing-masing kecamatan tidak memiliki SMK atau SMA.


15

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG TAMAN KANAK-KANAK (TK) Melihat dari Data Pokok TK Kabupaten Subang pada tabel di bawah, penyelenggaraan lembaga pendidikan TK dari tahun 2004 ke tahun 2006

tidak

menunjukan perkembangan yang siginifikan, indikasi ini dapat diasumsikan, pendidikan TK di Kabupaten Subang belum sepenuhnya dapat dijangkau oleh masyarakat. Berbagai alasan dapat kita kemukakan, diantaranya, Pertama : pendidikan TK relatif mahal, khususnya bagi masyarakat golongan menengah kebawah, Kedua : lembaga ini bukan sebagai sarana belajar Pendidikan Dasar, sehingga tidak ada kewajiban orang tua untuk memasuki anak ke lembaga TK dan Ketiga : belum sepenuhnya masyarakat menyadari pentingnya pendidikan TK sebagai sarana pengembangan sikap dan mental anak sebelum memasuki pendidikan sekolah.Tetapi pada tahun 2006 ke 2007 terjadi peningkatan jumlah TK yang sangat pesat. Peningkatan jumlah TK sekitar 63 sekolah. Kondisi ini tentu diikuti oleh peningkatan jumlah murid, guru dan jumlah kelas sebagai konsekuensi logisnya. Peningkatan pesat ini kemungkinan disebabkan oleh meningkatnya kesadaran orangtua siswa terhadap pentingnya pendidikan TK untuk perkembangan sikap dan mental anak sebelum memasuki pendidikan sekolah. Tabel 2.7 DATA POKOK TK KABUPATEN SUBANG TAHUN 2004, 2005, 2006 dan 2007 No

Komponen

2004

2005

2006

2007

2008

1

Sekolah

71

83

91

154

285

2

Murid

2671

3152

3425

5690

6188

3

Guru

209

228

231

564

644

4

Kelas

255

274

104

200

830


SEKOLAH DASAR (SD) Mengacu pada Tabel Data Pokok SD Kabupaten Subang yang tertera di bawah, jumlah SD di Kabupaten Subang lebih dari cukup, dan hampir dapat dipastikan pada setiap desa dan kelurahan terdapat SD. Pertambahan SD tidak begitu banyak setiap tahunnya, diikuti oleh pertambahan jumlah siswa yang relatif stabil. Kondisi ini merupakan akses yang luas guna memberikan kesempatan bagi anak usia 7-12 tahun untuk dapat bersekolah. Akan tetapi rata-rata siswa per kelas dan siswa per sekolah belum mencapai kondisi ideal sehingga permasalahan yang muncul adalah belum idealnya rasio guru dan murid yang sedikit banyaknya berpengaruh terhadap kualitas pembelajaran. Hal ini dapat dilihat dari jumlah siswa mengulang SD selama tiga tahun terakhir yang masih cukup tinggi, walaupun mengalami penurunan.


16


Tabel 2.8 DATA POKOK SD KABUPATEN SUBANG TAHUN 2004, 2005, 2006 dan 2007 No

Komponen

2004

2005

2006

2007

2008

861

862

882

889

984

1

Sekolah

2

Siswa

146451

147874

157975

160756

168.835

3

Guru

5714

5906

6315

6478

9414

4

Kelas

5952

5734

6385

5806

8031

5

Ruang Kelas

4918

4924

5017

5593

5905

6

Lulusan

23381

22362

23127

22876

26.940

7

Putus sekolah

14

0

0

8

132


Berikut adalah data rekap jumlah sekolah dan siswa SD/MI tahun 2008/2009 per Kecamatan dan se-Kabupaten Subang. Tabel 2.9 JUMLAH SEKOLAH DAN SISWA SD/MI TAHUN 2008/2009 PER KECAMATAN SEKOLAH DASAR (SD) No

KECAMATAN

STATUS SEKOLAH N

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

SAGALAHERANG SERANGPANJANG JALANCAGAK CIATER CISALAK KASOMALANG TANJUNGSIANG CIJAMBE CIBOGO SUBANG KALIJATI DAWUAN CIPEUNDEUY PABUARAN PATOKBEUSI PURWADADI CIKAUM PAGADEN PAGADEN BARAT CIPUNAGARA COMPRENG BINONG

JML SISWA

S

JML

23

0

23

3,237

19

0

19

2,545

25

1

26

4,671

19

0

19

2,978

26

0

26

4,307

25

0

25

4,270

27

0

27

3,903

21

0

21

3,772

24

0

24

3,780

71

3

74

14,294

40

0

40

6,198

25

0

25

3,801

26

0

26

4,767

35

0

35

7,080

42

0

42

9,051

36

0

36

5,575

33

0

33

5,181

30

1

31

6,295

22

0

22

2,951

30

0

30

6,094

28

0

28

4,937

23

0

23

4,301


MADRSASAH IBTIDAIYAH (MI) STATUS SEKOLAH

JML SISWA

N

S

JML

0

2

2

144

0

4

4

414

0

2

2

234

0

3

3

263

0

10

10

898

0

7

7

706

0

10

10

915

0

6

6

709

0

2

2

223

0

1

1

73

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

331

0

1

1

99

0

5

5

615

0

1

1

45

0

2

2

219

0

2

2

238

0

1

1

134

0

5

5

462

0

6

6

565

1

2

3

542

17

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG 23 24 25 26 27 28 29 30

TAMBAKDAHAN CIASEM PAMANUKAN SUKASARI PUSAKANAGARA PUSAKAJAYA LEGONKULON BLANAKAN JUMLAH

24

0

62

0

25

3

22

0

26

0

23

0

12

0

29

1

873

9

24

4,233

62

12,541

28

6,641

22

4,566

26

5,036

23

4,965

12

1,945

30

6,792

882

160,707

1

0

1

156

0

3

3

323

0

2

2

259

0

3

3

334

1

2

3

263

0

3

3

317

0

6

6

898

0

6

6

597

3

99

102

10,976


Tabel 2.10 REKAP JUMLAH SEKOLAH DAN SISWA SD/MI/SEDERAJAT TAHUN 2008/2009 DATA SEKOLAH

SD

MI

Jumlah 2+3

SDLB

SALAFIYAH ULA

TOTAL 4+5+6

1

2

3

4

5

6

7

Negeri

872

3

875

2

0

877

Swasta

10

99

109

7

11

127

JUMLAH SEKOLAH

882

102

959

9

11

979

JUMLAH SISWA

159.024

9.811

168.835

336

459

169.630

STATUS


Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa 169.630 anak usia sekolah telah bersekolah di 979 sekolah dasar dan sederajat (MI, SDLB, dan Salafiyah Ula). Dengan persebaran siswa SD dan MI sebanyak 168.835, SDLB sebanyak 336 siswa dan Salafiyah Ula sebanyak 459 siswa. Dari tabel 2.9 dapat diketahui persebaran sekolah dan siswa SD /MI di kabupaten Subang. Jumlah Sekolah Dasar (SD) seKabupaten Subang adalah 872 sekolah, MI 102 sekolah, SDLB 9 sekolah dan Salfiyah Ula 11 sekolah. SD paling banyak terdapat di Kecamatan Subang (74 SD) dan paling sedikit terdapat di Kecamatan Legonkulon sebanyak 12 SD. Jumlah tersebut berbanding lurus dengan jumlah siswa. Sedangkan untuk MI, jumlah MI paling banyak terdapat di Kecamatan Tanjungsiang dan Cisalak yaitu 10 MI. Kecamatan Kalijati dan Dawuan tidak memiliki MI samasekali. Sekolah Dasar (SD) pada umumnya berstatus negeri dengan perbandingan SDN : SDS adalah 1 : 97, sedangkan MI pada umumnya berstatus swasta dengan perbandingan MIN : MIS adalah 1 : 33.


18

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG SEKOLAH LANJUTAN PERTAMA (SMP) Peningkatan jumlah SMP dalam 3 tahun terakhir cukup besar, sekitar 80,82 %. Peningkatan pesat terutama terjadi dari tahun 2006 ke tahun 2007, bertambah 35 unit sekolah. Perkembangan jumlah sekolah per tahun dari tahun 2004 sampai tahun 2008 dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.11. DATA POKOK SMP KABUPATEN SUBANG TAHUN 2004, 2005, 2006, 2007 dan 2008 No

Komponen

2004

2005

2006

2007

2008

73

97

97

132

186

1

Sekolah

2

Siswa

42311

45508

52593

57987

70.443

3

Guru

1859

1.874

1.943

2752

3.825

4

Kelas

1005

1019

1.075

1.038

1.588

5

Ruang Kelas

806

806

903

2654

1.643

5

Lulusan

13906

12314

13864

14812

18.971

7

Putus Sekolah

46

6

15

8

212


Pertambahan jumlah SMP juga diikuti oleh penambahan jumlah siswa. Jumlah siswa putus sekolah

sangat signifikan dari tahun 2004 ke tahun 2005,

fluktuasi jumlah siswa putus sekolah antar tahun 2005 sampai 2007 relatif tidak signifikan. Diasumsikan intervensi program Bantuan Oparasional Sekolah (BOS) untuk SMP dan MTs sedikit banyak mempengaruhi peningkatan jumlah siswa SMP atau pendidikan sederajat lainnya.Namun pada tahun 2008 jumlah siswa putus sekolah meningkat dengan pesat. Meskipun demikian dalam upaya perluasan kesempatan belajar bagi anak usia 13-15 tahun ke depan Kabupaten Subang masih membutuhkan penambahan SMP disamping program-program lainnya guna meningkatkan angka partisipasi sekolah bagi penduduk usia 13-15 tahun di Kabupaten Subang. SEKOLAH MENENGAH (SM) Pada tahun 2010 perbandingan jumlah siswa di jenjang Sekolah Menengah SMA dan SMK diharapkan 40 : 60. Hal ini dimaksudkan untuk penyiapan lebih banyak tenaga kerja menengah yang profesional. Oleh karena itu dua tahun terakhir Pemerintah Kabupaten Subang berupaya terus meningkatkan jumlah SMK di Kabupaten Subang melalui dana APBD Provinsi maupun dana APBD Kabupaten, sedangkan untuk pembangunan USB SMA diharapkan dibiayai dengan sharing dana antara pemerintah Kabupaten dengan pemerintah propinsi. Kondisi sampai dengan tahun 2007 komposisi jumlah siswa SMA dan SMK masih belum cukup ideal. Dengan kondisi terakhir perbandingan siswa SMA-SMK adalah 50,67 : 49,33 (atau dibulatkan menjadi 51: 49) menunjukkan masih beratnya Rencana Strategis Dinas Pendidikan 2009-2014 (Rancangan Kedua)

19

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG pekerjaan Dinas Pendidikan untuk mencapai target perbandingan 40 : 60 untuk jumlah siswa SMA : SMK. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 2.12. DATA POKOK SMA DAN SMK KABUPATEN SUBANG TAHUN 2004, 2005, 2006 dan 2007 No

Komponen

2004

2005

2006

2007

2008

25

25

38

44

62

SMA 1

Sekolah

2

Siswa

12780

12770

15562

17086

18.350

3

Guru

550

592

731

755

1.418

4

Kelas

329

329

382

442

564

5

Ruang Kelas

195

328

251

232

270

6

Lulusan

3791

4096

3791

3791

4505

7

Mengulang

12

13

7

19

8

8

Putus Sekolah

17

12

15

20

81

1

Sekolah

17

22

37

40

43

2

Siswa

8320

8511

11703

16632

14.427

3

Guru

547

512

660

683

1.111

4

Kelas

175

214

255

309

409

5

Ruang Kelas

87

180

180

180

221

6

Lulusan

2678

2678

2678

2678

3.163

7

Mengulang

18

24

16

22

27

8

Putus Sekolah

57

57

10

57

40

SMK


Untuk mewujudkan kondisi ideal perbandingan jumlah siswa SMA dengan SMK dengan perbandingan 40 : 60, upaya-upaya yang dilakukan dan diprogramkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Subang, adalah melakukan konseling bakat dan minat bagi siswa kelas III SMP dan MTs, hasil konseling ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi orang tua dan anak dalam menetapkan pilihan pendidikan lanjutan yang sesuai kemampuan, bakat dan minat anak. Selain itu, perbandingan jumlah SMA dan SMK sampai tahun 2007 tidak terlalu jauh berbeda, SMA 44 unit dan SMK 40 unit. Namun peningkatan jumlah sekolah dari tahun 2004 ke tahun 2007 lebih dari 80% baik untuk SMA maupun SMK. Hal ini menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya sekolah sampai jenjang yang tinggi. Perbandingan antara guru dengan siswa juga tidak jauh berbeda antara SMA dan SMK yaitu 1: 23 pada SMA dan 1 : 24 pada SMK. Yang terlihat jauh berbeda pada kondisi terakhir tahun 2007 adalah perbandingan antara kelas dengan siswa. Pada jenjang SMA perbandingannya adalah 1 : 39 sedangkan di SMK adalah 1 : 54. Secara teori, dilihat dari angka tersebut

menunjukkan masih kurangnya jumlah kelas untuk menampung siswa.

Akan tetapi di realitas lapangan selain kurangnya jumlah kelas yang menjadi masalah juga tidak meratanya distribusi siswa. Dengan kata lain ada sekolah yang jumlah siswa per kelasnya penuh, juga ada sekolah yang jumlah siswa per kelasnya kurang dari 20 siswa terutama sekolah swasta yang terhitung masih baru berdiri. Rencana Strategis Dinas Pendidikan 2009-2014 (Rancangan Kedua)

20


b. Tingkat Melek Huruf dan Rata-Rata Lama Sekolah Salahsatu komponen krusial dalam kompilasi IPM, ialah Indeks Pendidikan, dimana indeks ini terdiri atas dua komponen krusial, yaitu rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf untuk penduduk yang berusia 15 tahun ke atas. Kemampuan membaca dan menulis merupakan kemampuan minimum yang harus dimiliki penduduk, karena banyak informasi yang membutuhkan kemampuan tersebut, bahkan untuk supaya berkembang dalam berbagai aspek kehidupan kemampuan membaca dan menulis ini menjadi dasar bagi setiap penduduk. Di Kabupaten Subang masih banyak penduduk yang tercatat sebagai buta huruf. Tahun 2007 tercatat masih terdapat 88.173 penduduk yang buta huruf. Jumlah buta huruf terhitung tahun 2004 sampai 2007 disajikan dalam tabel berikut. Tabel 2.13. JUMLAH BUTA HURUF DI KABUPATEN SUBANG TAHUN Tahun 2004 - 2007

Tahun

Warga Buta Huruf

2004

87,85

2005

88,34

2006

90,03

2007

91,17

Sumber : Profil Dinas Pendidikan Kabupaten Subang 2007

Sedangkan pengertian melek huruf adalah banyaknya/ persentase penduduk yang berumur 15 tahun ke atas yang mampu membaca dan menulis huruf latin. Kenyataannya

masih banyak penduduk usia 15 tahun ke atas atau lebih yang

tidak mampu membaca dan menulis. Hal ini dapat disebabkan karena memang sejak lahir sampai sekarang penduduk tersebut belum atau tidak pernah sekolah, atau pernah sekolah tetapi putus sekolah sebelum mampu membaca dan menulis. Kedua kondisi di atas besar kemungkinan disebabkan oleh ketidakmampuan orang tua secara ekonomi untuk menyekolahkan anaknya, ataupun karena kurangnya kesadaran orang tua akan arti pentingnya pendidikan. Sedangkan Rata-Rata Lama Sekolah adalah lama pendidikan penduduk Subang yang berusia 15 tahun ke atas. Angka tersebut memberikan gambaran tentang

seberapa

lama

penduduk

Kabupaten

Subang

dalam mengenyam

pendidikan. Sehingga semakin lama penduduk memperoleh pendidikan, maka semakin tinggi pula kualitas SDM penduduk tersebut dan lebih jauh lagi penduduk tersebut akan lebih memiliki peluang untuk memperoleh hidup yang lebih layak.


21


Tabel 2.14. ANGKA MELEK HURUF DAN RATA-RATA LAMA SEKOLAH KABUPATEN SUBANGTAHUN 1999 – 2007 AMH

RRLS

(%)

(%)

1999

86,20

5,40

2000

85,00

5,84

2001

86,80

5,99

2002

87,53

6,14

2003

87,78

6,51

2004

87,85

6,72

2005

88,34

6,75

2006

90,03

6,77

2007

91,17

6,93

Tahun

Sumber : BPS Kab. Subang

Tabel 2.15. ANGKA MELEK HURUF DAN RATA-RATA LAMA SEKOLAH PER KECAMATAN DI KABUPATEN SUBANG TAHUN 2007 RANGKING

KECAMATAN

AMH

1

Sagalaherang

93.96

6

6.76

11

2

Jalancagak

96.47

1

7.59

4

3

Cisalak

95.16

3

7.75

3

4

Tanjungsiang

94.11

5

6.93

9

5

Cijambe

92.98

7

7.06

6

6

Cibogo

92.68

9

6.98

7

7

Subang

95.23

2

8.24

1

8

Kalijati

94.64

4

7.5

5

9

Cipeundeuy

92.29

11

6.28

17

10

Pabuaran

86.44

21

6.76

12

11

Patokbeusi

92.78

8

6.45

15

12

Purwadadi

91.68

12

6.96

8

13

Cikaum

87.63

19

6.1

20

14

Pagaden

90.54

15

6.66

13

15

Cipunagara

88.41

16

5.75

22

16

Compreng

81.18

22

6.11

19

17

Binong

88.19

17

6.18

18

18

Ciasem

92.35

10

7.89

2

19

Pamanukan

90.68

14

6.34

16

20

Pusakanagara

87.75

18

6.62

14

21

Legonkulon

91.58

13

6.05

21

22

Blanakan

86.81

20

6.78

10

KAB. SUBANG

91.17

AMH

RRLS

RANGKING

NO

RRLS

6.93


Tingkat melek huruf di Kabupaten Subang seperti terlihat pada table 6 adalah pada tahun 1999 tercatat 86,2%, tahun 2000 tercatat 85%, tahun 2001 tercatat 86,80%, tahun 2002 tercatat 87,53%, tahun 2003 tercatat 87,78%, tahun 2004 Rencana Strategis Dinas Pendidikan 2009-2014 (Rancangan Kedua)

22

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG tercatat 87,85%, tahun 2005 tercatat 88,34%, tahun 2006 tercatat 90,03% dan tahun 2007 tercatat 91,17%. Dan kecamatan yang memiliki buta huruf terbanyak adalah Kecamatan Compreng (81.18%), kecamatan Pabuaran (86,44%) sebagaimana table di atas, sedangkan berdasarkan usia, Buta Huruf terbanyak terdapat pada usia di atas 65 tahun ke atas sebesar 47.74%, usia 60 – 64 tahun sebesar 23%, usia 55 – 59 sebesar 11.04 % sebagaimana table di bawah ini. Tabel 2.16. ANGKA MELEK HURUF BERDASARKAN KELOMPOK UMUR TAHUN 2007 Tidak Dapat Baca

Kelompok Umur

Tidak Dapat Baca

15 – 19

399

0,37

20 – 24

290

0,32

25 – 29

284

0,30

30 – 34

935

0,91

35 – 39

2.435

1,91

40 – 44

4.158

3,83

45 – 49

6.124

5,83

50 – 54

9.518

10,12

55 – 59

7.395

11,04

60 – 64

13.984

23

65 +

54.100

47,74

JUMLAH

99.622

9,28

(%)


Adapun untuk Rata-Rata Lama Sekolah pada tahun 1999 tercatat 5,4 tahun, tahun 2000 tercatat 5,84 tahun, tahun 2001 tercatat 5,99 tahun, tahun 2002 tercatat 6,14 tahun, tahun 2003 tercatat 6, 51 tahun, tahun 2004 tercatat 6,72 tahun, tahun 2005 tercatat 6,75 tahun, tahun 2006 tercatat 6,77 tahun dan tahun 2007 tercatat 6,93 tahun. Ini berarti bahwa peningkatan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Subang mengalami kecenderungan naik tetapi belum signifikan dan masih jauh dari harapan untuk mencapai tahapan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun (dalam pengertian RRLS masih di bawah 9 tahun). Dan kecamatan yang memiliki RRLS terendah adalah kecamatan Cipunagara (5,75 tahun), kecamatan Legonkulon (6,05 tahun) sebagaimana table di atas. c. Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Pendidikan tertinggi yang ditamatkan penduduk usia 10 tahun ke atas dapat memberikan gambaran akan kondisi dan kualitas sumber daya manusia secara spesifik. Berikut adalah data penduduk menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan.


23

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG Tabel 2.17. PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN YANG DITAMATKAN DI KABUPATEN SUBANG TAHUN 2000-2007 Tingkat Pendidikan 1 Tdk/Blm Pernah Sekolah & Tdk/Blm Tamat SD

SD

SLTP

SLTA DIATAS SLTA Jumlah

2000 Jumlah (%)

2001 Jumlah (%)

2002 Jumlah (%)

2003 Jumlah (%)

2004 Jumlah (%)

2005 Jumlah (%)

2006 Jumlah (%)

2007 Jumlah (%)

2

3

4

5

6

7

8

9

444782

453655

488365

442553

409680

420798

542614

453030

(40.38)

(41.01)

(43.09)

(38.54)

(35.36)

(36.55)

(45.07)

(37.36)

420115

426056

412629

448792

420430

364824

320125

434848

(38.15)

(38.51)

(36.41)

(39.08)

(36.82)

(31.69)

(26.59)

(35.86)

133364

126630

132075

145745

220675

206481

193692

182114

(12.11)

(11.45)

(11.65)

(12.69)

(19.04)

(17.94)

(16.09)

(15.02)

90735

86117

88313

90406

91510

131511

120229

115577

(8.24)

(7.79)

(7.79)

(7.87)

(7.90)

(11.42)

(9.99)

(15.02)

13300

13773

11832

20753

16415

27606

27191

27135

(1.12)

(1.24)

(1.04)

(2.81)

(1.41)

(2.39)

(2.26)

(2.24)

1101296

1106231

1133214

1148269

1158710

1151220

1203851

1212704

(100)

(100)

(100)

(100)

(100)

(100)

(100)

(100)


Dari Tabel 2.17 dapat tergambar bahwa penduduk usia 10 tahun ke atas di Kabupaten Subang secara umum pada tahun 2000 – 2007 yang menamatkan pendidikan Sekolah Dasar (SD) cenderung fluktuatif berkisar 26,59 – 38,51% dan pada tahun 2007 ini meningkat tajam menjadi 35,86%. Fenomena tersebut harus mendapat perhatian serius, karena dalam waktu yang sama jumlah yang tamat SLTP dan SLTA menurun menjadi 15,02% dan 9,53% sedangkan yang tamat di atas SLTA kondisinya stagnan dan di tahun 2007 hanya mencapai 2,24%. Hal ini juga dapat menjadi indikasi bahwa akibat kurangnya lapangan kerja di Kabupaten Subang, maka siswa yang telah menamatkan pendidikan dan siap memasuki dunia kerja lebih memilih untuk mencari pekerjaan di luar Kabupaten Subang. Rinciannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 3. CAPAIAN SASARAN KINERJA 2004-2008 a. Aspek Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan Sasaran kinerja pada aspek perluasan dan pemerataan akses pendidikan adalah nilai APM, APK, RRLS, AMH, Angka Melanjutkan Sekolah, Rasio Siswa per Kelas, Rasio Jumlah mahasiswa profesi terhadap jumlah lulusan S-1/D4, Persentase peserta pendidikan kecakapan hidup terhadap lulusan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA yang tidak melanjutkan, dan Penyediaan atau Penambahan Prasarana Gedung Sekolah/Ruang Belajar. Pencapaian sasaran kinerja aspek ini sejak tahun 2004 sampai tahun 2008 pada beberapa indikator disajikan dalam tabel berikut :


24

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG Tabel 2.18. PENCAPAIAN SASARAN KINERJA ASPEK PERLUASAN DAN PEMERATAAN AKSES PENDIDIKAN Kondisi

Realisasi

Realisasi

Realisasi

Realisasi

Target

Indikator Kunci Kinerja

Awal

2005

2006

2007

2008

2009

1

APM SD/MI/ SDLB/Paket A

(2004) 98.71

97.35

98.50

99.14

96.25

98,25

2

APK SMP/MTs/ SMPLB/Paket

69.18

84.03

96.25

95.08

99.15

98

50.50

50.50

44.17

44.82

45,02

68,20

6.72

6.75

6.77

6.93

6.81

7,54

No

B 3

APM SMA/SMK/ MA/SMALB/Paket C

4

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

5

Angka Melek Huruf (AMH)

87.85

88.34

90.03

91.17

91.18

91,38

6

Angka Partisipasi Kasar (APK)

108.94

109

110.80

113.25

102.48

106,26

78.05

80

82.39

84.85

95.18

96,25

30.35

38

44.17

44.82

38.04

46,5

95.05

95

96.39

97.79

95.03

97,8

63.54

64.2

65.23

66.27

81.33

80,25

28.10

31

32.95

35.03

32.49

38,90

SD/MI 7

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs

8

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK

9

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI

10

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs

11

Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK

12

Angka Drop Out (DO) SD/MI

362

154

223

110

206

0,1 %

13

Angka Drop Out (DO)

458

81

81

77

133

0,1 %

138

125

69

86

174

0,25 %

88

88.50

90.86

93.26

98.7

98,65

55.85

56.75

57.15

57.56

70.19

70

SMP/MTs 14

Angka Drop Out (DO) SMA/MA/SMK

15

Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs

16

Angka Melanjutkan SMP/MTs ke SMA/MA/SMK


b. Aspek Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing Sasaran kinerja aspek peningkatan mutu, relevansi dan daya saing adalah angka mengulang, angka lulusan, tingkat kelayakan/ profesionalisme, rata-rata nilai UN, kualifikasi guru, pendidik yang memiliki sertifikat pendidik, Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional (Kumulatif), Sekolah/Madrasah Berbasis Keunggulan Lokal, Perolehan Medali Emas pada Olimpiade Internasional, Dosen yang memenuhi Kualifikasi S-2/S-3, Jumlah Program Studi (Prodi) masuk 100 besar Asia, 500 besar Dunia, atau berakreditasi taraf OECD/Internasional (kumulatif), Jumlah Paten yang Diperoleh, Kenaikan Publikasi Internasional, Rasio Jumlah Siswa SMK : SMA, Jumlah sertifikat Kompetensi yg diterbitkan Pendidikan Menengah Kejuruan, Pendidikan Tinggi (Vokasi dan Profesi), Pendidikan Non Formal; dan Perbaikan dan penambahan fasilitas pendidikan seperti perpustakaan, laboratorium, lapangan olahraga, KKS dan sumberdaya yang mendukung lainnya. Pencapaian sasaran Rencana Strategis Dinas Pendidikan 2009-2014 (Rancangan Kedua)

25

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG kinerja aspek ini sejak tahun 2004 sampai tahun 2008 pada beberapa indikator disajikan dalam tabel berikut : Tabel 2.19. PENCAPAIAN SASARAN KINERJA ASPEK PENINGKATAN MUTU, ELEVANSI DAN DAYA SAING No


Realisasi 2007

Realisasi 2008

Target 2009

1

Angka Mengulang SD/MI

1.17

1.46

0,57

2

Angka Mengulang SMP/MTs

0.13

0.11

0,10

3

Angka Mengulang

0.34

0.31

0,10

100

SMA/MA/SMK 4

Angka Lulusan SD/MI

99.92

99.93

5

Angka Lulusan SMP/MTs

99.81

99.92

100

6

Angka Lulusan SMA/MA/SMK

99.24

99,72

7

Kelayakan/ Profesionalisme

8.13

16.60

90 %

78.21

88.21

90 %

66.15

78.26

90 %

4917

3522

90%

92

397

90 %

1 : 1.21

46 : 45

40 : 60

Guru SD/MI 8

Kelayakan/ Profesionalisme Guru SMP/MTs

9

Kelayakan/ Profesionalisme Guru SMA/MA/SMK

10

Guru

yang

Memenuhi

Kualifikasi S1/D-IV 11

Pendidik

yang

Memiliki

Sertifikat Pendidik 12

Rasio Jumlah Siswa SMK : SMA


c. Aspek Tata Kelola dan Pencitraan Publik Pencapaian sasaran kinerja aspek tata kelola dan pencitraan publik sejak tahun 2004 sampai tahun 2008 disajikan dalam tabel berikut : Tabel 2.20. PENCAPAIAN SASARAN KINERJA ASPEK TATA KELOLA DAN PENCITRAAN PUBLIK

No

1


Opini

BPK

atas

Realisasi 2007

Laporan

Keuangan Depdiknas 2

Persentase tentang

Temuan

BPK

Penyimpangan

Depdiknas

terhadap

Realisasi 2008

Target 2009

Wajar dengan

Wajar dengan

Wajar tanpa syarat

syarat

syarat

0,60%

0,55%

Kurang dari 0,50 %

40%

60%

80 % unit utama

di

Objek

yang Diperiksa 5

Sertifikat ISO 9001:2000 yang diraih Unit Kerja Depdiknas

memperoleh ISO 9001 :

(Kumulatif)

2000



26

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG 2.2.1

Analisis Kekuatan Berikut adalah item-item hasil analisis yang menjadi kekuatan Dinas Pendidikan Kabupaten Subang dalam Pembangunan Pendidikan :

1) Komitmen yang tinggi stakeholder di Kabupaten Subang terutama pengentasan Wajar Dikdas yang tertuang dalam Keputusan Bupati Nomor 421.2/207-BAP/2002 tentang Wajar Dikdas 9 Tahun di Kabupaten Subang dan Instruksi Bupati Nomor IA/2004 tentang Pembentukan Pokja Wajar Dikdas di tingkat Kecamatan dan Desa. 2) Komitmen Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan Anggaran Belanja untuk bidang Pendidikan sebesar 20% dari APBD. 3) Tersedianya sumberdaya aparatur kependidikan yang cukup besar dan potensial untuk

dibina

dan

dikembangkan

sesuai dengan

tuntutan

dan

kebutuhan

pembangunan, Hal ini terlihat dari komposisi dan proporsi tingkat pendidikan pegawai yang ada yang siap untuk menjalani tantangan pembangunan pendidikan 4) Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup lengkap dan representatif yang siap untuk menghadapi tantangan perkembangan IPTEK dan dunia Global, hal ini dapat dilihat dari assep yang dimiliki baik berupa gedung perkantoran gedung persekolahan, mesin-mesin, perbengkelan, jaringan internet (LAN) dan yang lainya serta didukung dengan operator-operator yang handal dan terampil. 5) Tersedianya perangkat organisasi penyelenggara pendidikan mulai dari tingkat kota, kecamatan

sampai

kesekolah.

Siap

melaksanakan

pengelolaan

dan

penyelenggaraan pendidikan mulai dari perumusan dan implementasi kebijakan pendidikan sampai kepada penyelenggaraan teknis pembelajaran 2.2.2

Analisis Kelemahan Berikut adalah item-item hasil analisis yang menjadi kelemahan Dinas Pendidikan Kabupaten Subang dalam Pembangunan Pendidikan :

1) Masih fluktuatifnya Jumlah DO baik di tingkat SD, SMP dan SMA 2) Tingkat capaian Rata-Rata Lama Sekolah dan Angka Melek Huruf yang cenderung meningkat tetapi tidak signifikan 3) Cakupan layanan sekolah terhadap murid masih belum merata 4) Terdapatnya beberapa permasalahan pada aspek Pemerataan dan Perluasan Akses yang belum terselesaikan, yaitu : a. Kondisi obyektif letak geografis yang cukup menghambat pemerataan dan perluasan akses pendidikan yang menyebabkan jumlah siswa per ruang tidak merata pada beberapa daerah. Dengan jumlah SD sebanyak 889 unit dan ketersediaan 5593 ruang kelas idealnya mampu menampung siswa sebanyak 160.756 orang, dengan asumsi rata-rata jumlah siswa/ruang 29 orang; dan bila dilihat secara umum, akses bagi penduduk usia 7-12 tahun untuk dapat mengikuti pendidikan SD dan MI sudah cukup besar (ditandai dengan besarnya angka partisipasi sekolah dengan APK SD/MI Tahun 2007/2008 sebesar 113,25 % dan APM 99,14 %) namun kondisi spesifik ini tidak dapat dacuhkan begitu Rencana Strategis Dinas Pendidikan 2009-2014 (Rancangan Kedua)

27

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG saja karena tetap berpengaruh terhadap keberlangsungan pendidikan di daerahdaerah yang kondisi geografisnya cukup sulit. b. Kurang tersedianya lahan di daerah-daerah perkotaan untuk upaya peningkatan jumlah USB SMP. c.

Diasumsikan bahwa lebih dari separuh anak usia 16 – 18 tahun di Kabupaten Subang belum terlayani pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah. Hal ini ditandai dengan APK SM baru mencapai 44.82 % dan APM sebesar 39.49 %.

d. Khusus bagi penyedian akses bagi anak penyandang cacat, Dinas Pendidikan masih terkendala dengan sedikitnya jumlah PLB yang ada, disamping belum seimbangnya komposisi PLB pada setiap jenjang pendidikan. Jumlah siswa per kelas yang harus memenuhi standar serta spesifikasi yang berbeda dengan sekolah biasa, menyebabkan permasalahan akses PLB sangat kompleks. 5) Terdapatnya beberapa permasalahan dalam aspek Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing a. Mutu pendidikan dari input (masukan) dan mutu proses yang masih memerlukan perhatian. b. Kurangnya jumlah guru yang lebih disebabkan karena kurangnya pemerataan jumlah guru di setiap sekolah dan setiap jenjang. c. Kualifikasi pendidikan Guru yang masih banyak di bawah standar. Hal ini dihubungkan dengan ketentuan dalam PP Nomor 19 Tahun 2005. Kondisi terakhir masih banyak guru terutama guru SD yang berpendidikan di bawah D IV atau S1. Tabel berikut memperlihatkan kualifikasi pendidikan guru Kabupaten Subang kondisi tahun pelajaran 2007/2008 Tabel 2.21. KUALIFIKASI PENDIDIKAN GURU SD, SMP, SMA DAN SMK KABUPATEN SUBANG 2007/2008 No

Berpendidikan dibawah S1

Guru Menurut

Jumlah

Satuan Pendidikan

Guru

Jumlah

%

1

Guru SD

7687

7006

91,14

2

Guru SMP

4001

939

23,47

3

Guru SMA

969

403

41,59

4

Guru SMK

673

135

20,06

13.330

8.483

Jumlah

Sumber : Rangkuman Data Pendidikan Kabupaten Subang 2007/2008

d. Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang belum tuntas. Data berikut memperlihatkan kondisi ruang kelas SD, SMP, SMA, dan SMK di Kabupaten Subang tahun 2007/2008.


28

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG Tabel 2.22. KONDISI RUANG KELAS SD, SMP, SMA DAN SMK KABUPATEN SUBANG 2007/2008

No

Satuan Pendidikan

Kondisi Ruang Kelas

Jumlah Ruang Kelas

Baik

1

SD

5.593

3.598

Rusak Ringan 568

2

SMP

2.654

2.136

433

85

80,48

19,52

3

SMA

270

214

38

18

79,26

20,74

4

SMK

180

120

57

3

66,67

33,33

8.697

6.068

1.096

1.533

Jumlah

Rusak Berat 1.427

Persentase Kondisi Ruang Kelas Baik Rusak (%) (%) 64,33 35,67

Sumber : Profil Pendidikan Kabupaten Subang 2007/2008

e. Pemilihan jurusan oleh siswa di SMA masih belum menunjukkan adanya relevansi komposisi jumlah siswa menurut jurusan. f.

Dalam

penyelenggaraan

kompetisi

yang

bersifat

akademis

kita

masih

memerlukan peningkatan kompetensi daya saing siswa dan guru guna mendapatkan peringkat terbaik pada setiap even akademis yang dilaksanakan, baik ditingkat provinsi maupun nasional. Kelemahan daya saing yang terjadi, sekalipun kita tidak memiliki data dan informasi yang akurat, diperkirakan karena masih terbatasnya personal quality dan kemampuan lulusan SMA untuk dapat bersaing dengan lulusan daerah lainnya, terutama di Jawa Barat untuk memasuki perguruan ternama di tingkat nasional maupun diinternasional. Demikian juga dengan lulusan SMK yang belum secara maksimal dapat bersaing dalam pemanfaatan peluang kerja. 6) Belum adanya ketentuan umum yang tegas dan sinkron secara menyeluruh dari tatanan pusat sampai kabupaten tentang legislasi dan regulasi dalam pengelolaan pendidikan. Akibatnya pada tatanan implementasi desentralisasi pendidikan, sering terjadi kesimpangsiuran dan ketidakpastian prosedur proses pelaksanaan kegiatan yang menghambat kegiatan peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Subang. Ini merupakan msalah yang klasik dalam aspek Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Pencitraan Publik 2.2.3

Analisis Peluang Berikut adalah item-item hasil analisis yang menjadi peluang bagi Dinas Pendidikan

Kabupaten Subang dalam Pembangunan Pendidikan : 1) Komitmen yang tinggi Pemerintah Pusat dan Propinsi terhadap Pendidikan yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 31, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Wajar Dikdas 9 Tahun di Jawa Barat.


29

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG 2) Urusan Pendidikan, Kesehatan, Sosial dan Budaya menjadi Urusan Wajib dalam Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 3) Pangsa Pasar Tenaga Kerja di dalam dan luar negeri menuntut Persyaratan Pendidikan lebih tinggi dan terampil. 4) Kemudahan bagi pihak swasta untuk menyelenggarakan layanan pendidikan formal, pendidikan non formal dan pendidikan informal. 2.2.4

Analisis Ancaman Berikut adalah item-item hasil analisis yang menjadi ancaman bagi Dinas Pendidikan

Kabupaten Subang dalam Pembangunan Pendidikan : 1). Tingkat kompetisi semakin tinggi akibat era globalisasi 2). Perilaku diskriminatif orangtua/ dunia usaha terhadap gender 3). Kesadaran orangtua untuk menyekolahkan anak rendah terutama di daerah pantura 4). Pengaruh budaya negatif sebagai dampak dari era globalisasi dan informasi 2.3. A.

ISSUE-ISSUE STRATEGIS PEMBANGUNAN PENDIDIKAN ISSUE STRATEGIS TERKAIT ASPEK PEMERATAAN DAN PERLUASAN AKSES PENDIDIKAN Aspek Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan meletakkan prinsip dasar penyelenggaraan pelayanan pendidikan yaitu pelayanan yang adil dan merata bagi penduduk yang mengalami hambatan ekonomi,sosial budaya, geografis; dan penduduk yang mengalami

hambatan karena kelainan fisik, emosi, mental serta kelemahan

intelektual. Keberhasilan aspek ini diharapkan dapat meningkatkan taraf pendidikan dalam rangka melaksanakan misi mewujudkan SDM yang berkualitas, beriman serta bertaqwa. Secara umum dalam RPJMD Kabupaten Subang teridentifikasi setidaknya ada 2 (dua) permasalahan di bidang pendidikan yang dianalisa sebagai salah satu kelemahan dalam upaya meningkatkan IPM Kabupaten Subang, yaitu tingkat capaian Rata-Rata Lama Sekolah dan Angka Melek Huruf yang cenderung meningkat tetapi tidak signifikan terhadap pencapaian Indeks Pendidikan, dan masih fluktuatifnya jumlah DO baik di tingkat SD, SMP dan SMA. Karena itu sampai tahun 2008 telah dilakukan upaya sistematis untuk mencegah terjadinya penurunan tajam APM SD dan berusaha agar tetap berada pada kisaran 95% - 96%, APK SMP/MTs dalam kisaran 98% - 99%, APK SMA dalam kisaran 44% - 58%. Sedangkan Rata-Rata Lama Sekolah adalah lama pendidikan penduduk Subang yang berusia 15 tahun ke atas. Angka tersebut memberikan gambaran tentang seberapa lama penduduk Kabupaten Subang dalam mengenyam pendidikan. Sehingga semakin lama penduduk memperoleh pendidikan, maka semakin tinggi pula kualitas SDM penduduk tersebut dan lebih jauh lagi penduduk tersebut akan lebih memiliki peluang untuk memperoleh hidup yang lebih layak. Rencana Strategis Dinas Pendidikan 2009-2014 (Rancangan Kedua)

30

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG Tabel 2.23. ANGKA MELEK HURUF DAN RATA-RATA LAMA SEKOLAH TAHUN 2006 - 2008 AMH

RRLS

(%)

(%)

2006

90,03

6,77

2007

91,17

6,93

2008

91,18

6,81

Tahun


Berdasarkan capaian sasaran APM/APK semua jenjang dari tahun 2006 - 2008 masih menunjukkan trend yang tetap fluktuatif. Maka perlu dilakukan upaya sistematis untuk meningkatkan RLS dan AMH dengan target capaian RLS 9,00 pada tahun 2014 dengan APM SD 100%, APM SMP 77,8 % dan APM SMA 51,77%. Berikut Issue strategis Aspek Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan: 1. Issue Strategis : Merger SD Pendidikan Dasar merupakan jenjang yang melandasi jenjang Pendidikan Menengah. Setiap warga yang berusia 7 sampai 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar, dimana secara operasional kelompok umur tersebut dipilah menjadi dua; yaitu usia 7 -12 tahun untuk tingkat Sekolah Dasar (SD), usia 13-15 tahun untuk tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP). Pendidikan Dasar ini berbentuk : 1. Sekolah Dasar (SD), dan Madrasah Ibtidaiyah (MI); 2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs). Akses bagi penduduk usia 7-12 tahun untuk dapat mengikuti pendidikan SD dan MI sudah cukup besar, hal ini ditandai dengan besarnya APM 96,25 pada tahun 2008 dengan APK 102,59. Dengan jumlah SD sebanyak 882 unit dan ketersediaan 5593 ruang kelas idealnya mampu menampung siswa sebanyak 162.197orang, dengan asumsi rata-rata jumlah siswa/ruang 29 orang. Namun karena kondisi obyektif letak geografis yang cukup menghambat, jumlah siswa per ruang tidak merata pada beberapa daerah. Di daerah kecamatan kota rasio siswa per kelas cukup padat, kondisi ini berbeda dengan daerah kecamatan luar kota . Dengan jumlah siswa per kelas relatif kecil. Secara teoritis terjadi inefisiensi, namun kita tidak dapat begitu saja melakukan merger antar sekolah berdekatan, karena kondisi geografis sulit bagi kita melakukan penggabungan antar sekolah yang kekurangan siswa, dengan

demikian maka bagi

daerah-daerah tertentu perlu pembangunan USB dan RKB, dan pada daerah lainnya dijajagi kemungkinan dilakukannya merger. Akses bagi anak usia 13-15 tahun pada pendidikan SMP atau MTs tahun 2008, ditandai dengan APK sebesar 99,15 dan APM 80,4. Dengan kondisi APM sebesar 80,4 diperkirakan masih terdapat sejumlah anak usia 13-15 tahun yang belum terlayani pada pendidikan SMP

atau pendidikan sederajat lainnya, salah satu faktor yang


31

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG mempengaruhi kondisi ini adalah rasio antara SD dengan SMP umumnya belum ideal. Sampai dengan periode tahun 2007/2008 rasio ideal antara SD dengan SMP baru terdapat di Kecamatan Cisalak (lihat Tabel 2.5 dan Tabel 2.6) dengan perbandingan 3.40, rata-rata pada 1 unit SMP terdapat 3 atau 4 SD, sedangkan kondisi yang sangat tidak seimbang terjadi pada daerah Kecamatan Tanjungsiang dengan rasio SD : SMP sebesar 8.00, ini berarti 1 SMP harus mampu melayani 8 SD. Oleh Karena peningkatan USB dan RKB pada beberapa daerah masih perlu dilakukan. 2. Issue Strategis : Rintisan Wajar 12 tahun tuntas tahun 2014 Penuntasan Wajar Dikdas 9 tahun secara teoritis akan menambah jumlah lulusan SD/MI dan SMP/MTs. Oleh karena itu perlu dilakukan perluasan akses pendidikan menengah sehingga dapat meningkatkan prosentase angka melanjutkan. Upaya ini dapat dilakukan melalui Pendidikan Reguler, SMA terbuka dan perluasan penyelenggaraan Paket C. Sampai dengan periode tahun 2007/2008 rasio ideal antara SMP dengan Sekolah Menengah (lihat Tabel 2.5 dan Tabel 2.6) baru terdapat di Kecamatan Pagaden dan Binong dengan perbandingan 3.0, rata-rata pada 1 unit

SM terdapat 3 SMP.

Kecamatan Legonkulon tidak bisa dibandingkan karena tidak memiliki Sekolah Menengah. Kecamatan lainnya memiliki perbandingan di bawah 3,0. Sedangkan kondisi yang sangat tidak seimbang terjadi pada daerah Kecamatan Blanakan dengan rasio SMP : SM sebesar 6.00, ini berarti 1 SM harus mampu melayani 6 SMP. Oleh karena itu peningkatan penyelenggaraan SMA/SMK/MA, SMA Terbuka dan Paket C masih perlu dilakukan. Berikut data jumlah Kejar Paket dan Warga Belajarnya tahun 2008/2009 di setiap kecamatan. Tabel 2.24. JUMLAH KELOMPOK BELAJAR DAN WARGA BELAJAR PAKET TAHUN 2008/2009 PER KECAMATAN PAKET A

KECAMATAN

B

C

KEJAR

WB

KEJAR

WB

KEJAR

WB

1

20

3

60

1

25

0

0

1

20

0

0

1

20

7

150

2

45

0

0

1

20

0

0

CISALAK

0

0

3

60

0

0

KASOMALANG

0

0

1

20

0

0

TANJUNGSIANG

0

0

4

90

1

20

CIJAMBE

3

60

4

80

1

20

CIBOGO

1

20

3

60

1

25

SUBANG

1

20

8

160

2

50

KALIJATI

0

20

3

60

0

0

SAGALAHERANG SERANGPANJANG JALANCAGAK CIATER


32


20

1

20

1

25

1

20

2

40

1

25

PABUARAN

1

20

2

40

1

25

PATOKBEUSI

1

20

2

40

1

25

0

0

3

60

0

0

1

20

2

40

1

25

0

0

2

40

0

0

0

0

1

20

1

25

1

20

2

40

1

25

3

60

3

65

1

25

0

0

2

40

0

0

0

0

0

0

0

0

CIASEM

0

0

2

40

0

0

PAMANUKAN

1

20

4

80

1

25

0

0

1

20

1

25

PUSAKANAGARA

0

0

3

65

0

0

PUSAKAJAYA

0

0

0

0

0

0

LEGONKULON

0

0

2

40

1

25

1

20

3

60

0

0

1

20

19

0

76

1550

19

460

DAWUAN CIPEUNDEUY

PURWADADI CIKAUM PAGADEN PAGADEN BARAT CIPUNAGARA COMPRENG BINONG TAMBAKDAHAN

SUKASARI

BLANAKAN

0

SKB JUMLAH

18

360


Total jumlah Kejar Paket C di 30 kecamatan hanya 19 Kejar atau 2/3 dari jumlah kecamatan yang ada. Untuk mendukung program rintisan Wajib Belajar 12 tahun untuk asa yang akan datang

paling tidak satu kecamatan memiliki 1 Kejar Paket C.

Peningkatan penyelenggaraan pendidikan jenjang derajat SMA pun juga menimbulkan konsekuensi logis terhadap peningkatan pembangunan USB dan RKB Sekolah Menengah pada beberapa daerah. 3. Issue Strategis : Perluasan Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Non Formal diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan Formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan Anak Usia Dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. Pendidikan Anak Usia Dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan Formal, Non Formal, dan/atau Informal. Pendidikan Anak Usia Dini jalur Formal berbentuk: 1. Taman Kanak-kanak (TK); 2. Raudhlatul Athfal (RA), atau sejenis yang sederajat.


33

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG Pendidikan Anak Usia Dini jalur Non formal berbentuk : 1. Kelompok bermain; 2. Tempat Penitipan Anak (TPA), dan/atau yang lain yang sederajat. Tabel 2.25. JUMLAH KETERLAYANAN SISWA MENURUT RENTANG USIA TAHUN 2007/2008 Usia

2007/2008

0–3

3.631

4-6

7.781

Jumlah

11.414


Pada tahun 2007/2008 jumlah anak usia antara 0 sampai 3 tahun yang telah terlayani adalah 3631 dari 93.803 anak, dan anak usia 4 sampai 6 tahun yang telah terlayani adalah 7.783 dari 62.157. dengan asumsi adanya perluasan akses Pendidikan Anak Usia Dini melalui pendirian TPA dan TK/RA baru di tiap kecamatan secara merata dan didukung dengan optimalisasi Posyandu sebagai sarana kelompok bermain maka diharapkan 50% anak usia dini terlayani pada tahun 2014. 4. Issue Strategis : Bebas buta huruf pada 2014 Kemampuan membaca dan menulis merupakan kemampuan minimum yang harus dimiliki penduduk, karena banyak informasi yang membutuhkan kemampuan tersebut, bahkan supaya berkembang dalam berbagai aspek kehidupan kemampuan membaca dan menulis ini menjadi dasar bagi setiap penduduk. Di Kabupaten Subang masih banyak penduduk yang tercatat sebagai buta huruf. Tahun 2007 tercatat masih terdapat 88.173 penduduk yang buta huruf. Jumlah buta huruf terhitung tahun 2004 sampai 2007 disajikan dalam tabel berikut. Tabel 2.26. JUMLAH BUTA HURUF KABUPATEN SUBANG TAHUN 2006/2007 – 2008/2009 Sisa Buta

2006/2007

2007/2008

2008/2009

Buta Huruf

110.783

88.173

50.919

40.188

Garapan

22.610

37.254

39.459

729

Huruf


Jumlah buta huruf setiap tahun menurun. Tahun 2006/2007 terdapat 110.783 orang, tahun 2007/2008 tercatat 88.173 orang dan tahun 2008/2009 adalah 50.919 orang. Dengan garapan pada tahun 2008/2009 39.459 orang, maka sisa garapan buta huruf tahun tersebut adalah 729 orang. Penuntasan Buta Huruf ini dilakukan dengan Rencana Strategis Dinas Pendidikan 2009-2014 (Rancangan Kedua)

34

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG penyelenggaraan perluasan kegiatan Keaksaraan Fungsional (KF). Target pada tahun 2014 adalah 95% penduduk bebas buta huruf, dan 5 kecamatan bebas buta huruf. Tabel 2.27. JUMLAH KELOMPOK BELAJAR DAN WARGA BELAJAR KEAKSARAN FUNGSIONAL TAHUN 2008/2009 PER KECAMATAN No 1

KECAMATAN

BUTA AKSARA

KEJAR

WB

%

889

88

880

98,98

50

94,61

SAGALAHERANG

2

SERANGPANJANG

613

58

3

JALANCAGAK

930

93

4

CIATER

537

53

530

98,69

5

CISALAK

568

56

560

98,59

6

KASOMALANG

616

61

7

TANJUNGSIANG

3070

299

2990

97,37

8

CIJAMBE

2035

203

2030

99,75

9

CIBOGO

2074

201

10

SUBANG

2067

205

11

KALIJATI

1265

126

1260

99,60

12

DAWUAN

983

98

980

99,69

13

CIPEUNDEUY

950

95

14

PABUARAN

843

84

15

PATOKBEUSI

1577

157

16

PURWADADI

375

37

17

CIKAUM

797

79

18

PAGADEN

1387

138

1380

99,49

19

PAGADEN BARAT

2215

221

2210

99,77

20

CIPUNAGARA

2837

280

2800

98,69

21

COMPRENG

1008

100

1000

99,20

22 23 24

BINONG

496

TAMBAKDAHAN

578

CIASEM

3296

49

930

610

2010 2050

950 840 1570 370 790

490

100

99,02

96,91 99,61

100 99,64 99,55 98,66 99,12

98,79

57

570

98,61

300

3000

91,01 99,32 98,02

25

PAMANUKAN

1329

132

1320

26

SUKASARI

1673

164

1640

27

PUSAKANAGARA

1921

192

28

PUSAKAJAYA

1163

110

1100

94,58

29

LEGONKULON

394

39

390

98,98

30

BLANAKAN

1702

170

JUMLAH

40.188

3.945

1920

1700

99,94

99,88

39.459



35

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG Dan berikut adalah data rekap jumlah Kejar Paket A,B,C dan KF serta Warga Belajarnya tahun 2008/2009. Tabel 2.28. REKAP JUMLAH KELOMPOK BELAJAR PAKET, KEAKSARAN FUNGSIONAL DAN WARGA BELAJAR SERTA TUTOR TAHUN 2008/2009

DATA LEMBAGA

PAKET A

PAKET B

PAKET C

KF

JUMLAH 2+3+4+5

1

2

3

4

5

6

KELOMPOK BELAJAR

18

76

19

3.945

4.058

WARGA BELAJAR

360

1.550

460

39.459

41.829

TUTOR

18

456

133

3.945

4.552


5. Issue Strategis : Perluasan Akses SMK sebagai Rintisan Kabupaten Vokasional Pada jenjang Sekolah Menengah pada tahun 2014 perbandingan jumlah SMK dan SMA diharapkan 60 : 40 atau 1 : 0,67. Data perbandingan antara jumlah SMK dan SMA di setiap kecamatan tercantum dalam tabel berikut. Dengan perbandingan ideal yang diharapkan antara SMK dan SMA 1 : 0,67 dilihat dari tabel tersebut di bawah, nilai perbandingan tersebut masih jauh ke perbandingan yang diharapkan. Hal ini berarti masih banyak jumlah SMK yang harus dibangun. Tabel 2.29. PERBANDINGAN SEKOLAH SMK DAN SMA PER KECAMATAN TAHUN 2008/2009

NO

KECAMATAN

SMK : SMA

1

Kecamatan Sagalaherang

Tidak ada SM

2

Kecamatan Serangpanjang

Tidak ada SMK,MA

3

Kecamatan Jalancagak

4

Kecamatan Ciater

5

Kecamatan Cisalak

1 : 1.00

6

Kecamatan Kasomalang

1 : 1.00

7

Kecamatan Tanjungsiang

1 : 4.00

8

Kecamatan Cijambe

1 : 1.00

9

Kecamatan Cibogo

1 : 1.00

10

Kecamatan Subang

1 : 0.75

11

Kecamatan Kalijati

1 : 1.50

12

Kecamatan Dawuan

13

Kecamatan Cipeundeuy

1 : 0.50

14

Kecamatan Pabuaran

1 : 1.00

15

Kecamatan Patokbeusi

1 : 1.00

16

Kecamatan Purwadadi

1 : 1.50


1 : 0.40 Tidak ada SM

Tidak ada SM

36


Kecamatan Cikaum

1 : 0.00

18

Kecamatan Pagaden

1 : 1.00

19

Kecamatan Pagaden Barat

20

Kecamatan Cipunagara

1 : 0.00

21

Kecamatan Compreng

1 : 2.00

22

Kecamatan Binong

23

Kecamatan Tambakdahan

24

Kecamatan Ciasem

1 : 1.00

25

Kecamatan Pamanukan

1 : 1.50

26

Kecamatan Sukasari

27

Kecamatan Pusakanagara

1 : 1.00

28

Kecamatan Pusakajaya

1 : 0.00

29

Kecamatan Legon kulon

Tidak ada SM

Tidak ada SM

Tidak ada SMK Tidak ada SM

Tidak ada SM

30 Kecamatan Blanakan Tidak ada SMK,MA Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Subang (2008)

Hal ini dimaksudkan untuk penyiapan lebih banyak tenaga kerja menengah yang profesional. Oleh karena itu dua tahun terakhir Pemerintah Kabupaten Subang berupaya terus meningkatkan jumlah SMK di Kabupaten Subang melalui dana APBD Provinsi maupun dana APBD Kabupaten, sedangkan untuk pembangunan USB SMA diharapkan dibiayai dengan sharing dana antara pemerintah Kabupaten dengan pemerintah propinsi. B. ISSUE STRATEGIS TERKAIT ASPEK PENINGKATAN MUTU, RELEVANSI DAN DAYA SAING PENDIDIKAN Pendidikan sebagai bagian integral dari pembangunan masyarakat, dituntut untuk secara sistematis dan berkelanjutan menyiapkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang mampu menjawab tantangan persaingan di bidang ekonomi, sosial budaya dan teknologi yang semakin kompetitif di bidang regional, nasional maupun internasiona. Peran Bidang Pendidikan ini menjadi ISU strategis karena bagaimanapun telah teridentifikasi bahwa salah satu titik lemah dalam RPJPD adalah bahwa di tengah ancaman tingginya tingkat kompetisi akibat era globalisasi keterampilan kerja penduduk Kabupaten Subang masih rendah, sehingga tingkat kompetitif tenaga kerja subang masih kalah dengan kabupaten lain. Kebijakan strategis bidang pendidikan untuk menghadapi ancaman tersebut di atas adalah segera melakukan optimalisasi Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing di semua jenjang pendidikan.Peningkatan Mutu dan relevansi ini diukur dari pencapaian kecakapan akademik dan non akademik yang lebih tinggi yang memungkinkan lulusan dapat proaktif terhadap perubahan masyaraka. Khusus untuk pendidikan menengah, peningkatan mutu dan relevansi yang diarahkan pada akselerasi jumlah program studi kejuruan, vokasi, dan profesi. Arah pengembangan ini merupakan investasi SDM agar dapat memenuhi kualifikasi kompetensi untuk memasuki pasar tenaga kerja. Untuk itu Rencana Strategis Dinas Pendidikan 2009-2014 (Rancangan Kedua)

37

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG perlu ada penguatan sistem dan standar pendidikan yang mengacu dan memenuhi tuntutan lapangan kerja, standar kualifikasi kerja, profesionalisme, dan produktfitas yang terus berkembang dalam memenuhi standar nasional dan internasional. Berikut Issue strategis dalam Peningkatan Mutu Relevansi dan Daya Saing: 1. Issue Strategis : Penambahan jumlah SSN dan SBI Peningkatan Akses pendidikan harus diimbangi dengan peningkatan mutu pendidikan untuk itu perlu dilakukan upaya peningkatan jumlah Sekolah Standar Nasional (SSN) dan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI). Pada tahun 2008 jumlah Sekolah Standar Nasional (SSN)

semua jenjang

19 dan Sekolah Bertaraf

Internasional (SBI) 2 sekolah. Tabel 2.30. KUALIFIKASI SEKOLAH SETIAP JENJANG TAHUN 2008 KUALIFIKASI SEKOLAH

JUMLAH

SEKOLAH BERTARAF INTERNASIONAL

4

SD/MI

0

SMP/ MTS

2

SMA/MA/SMK

2

SEKOLAH STANDAR NASIONAL

57

SD/MI

19

SMP/ MTS

23

SMA/MA/SMK

15

SEKOLAH KATEGORI MANDIRI

109

SD/MI

0

SMP/ MTS

84

SMA/MA/SMK

25


Kondisi ini menunjukkan bahwa sekolah bertaraf internasional hanya 0,29 % dari seluruh jenjang sekolah (TK s/d SMA) 1395 sekolah. Jenjang SD belum ada sekolah yang memenuhi taraf Internasional, SMP/MTs hanya 2 sekolah (1,42 % dari jumlah SMP) dan SMA/MA/SMK juga 2 jenjang ( 1,94 % dari jumlah SMA/MA/SMK). Sekolah Standar Nasional seluruh jenjang berjumlah 57 sekolah atau 4,42 % dari 1287 sekolah (SD/MI s/d SMA/MA/SMK); Jenjang SD/ MI hanya 19 sekolah atau 1,91 % dari jumlah SD 992 sekolah; jenjang SMP/MTs hanya 23 sekolah dari 192 sekolah atau 11,98 %; jenjang SMA/MA/SMK terdiri dari 15 sekolah dari 103 sekolah atau 14,56 % dari total SMA/MA/SMK. Sekolah Kategori Mandiri ada 109 sekolah dari keseluruhan jenjang sekolah atau 7,81%; Jenjang SD/MI belum ada yang menjadi Sekolah Kategori Mandiri; Jenjang SMP/MTs mencapai 84 sekolah yang berkategori mandiri atau sekitar 43,75% Rencana Strategis Dinas Pendidikan 2009-2014 (Rancangan Kedua)

38

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG dari jumlah SMP/MTs (192 sekolah); dan Jenjang SMA/MA/SMK terdapat 25 sekolah kategori mandiri atau sekitar 24,27 % dari jumlah SMA/MA/SMK yaitu 103 sekolah. Peningkatan akses pendidikan harus diimbangi dengan peningkatan mutu pendidikan agar dapat meningkatkan kualitas lulusan, dengan sasaran peningkatan jumlah sekolah yang dapat memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan Indikator Capaian Sasaran bertambahnya jumlah Sekolah Standar Nasional (SSN) dan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) pada semua jenjang pendidikan. Upaya ini akan berkaitan erat dengan peningkatan aspek lain pembangunan pendidikan diantaranya adalah Kinerja Sekolah, indikator terakreditasi A, rata-rata nilai UN tiga tahun terakhir minimum 7,00, persentase kelulusan UN 90 % untuk tiga tahun terakhir, animo tiga tahun terakhir lebih besar dari daya tampung, prestasi akademik dan non akademik yang diraih, melaksanakan manajemen berbasis sekolah, jumlah siswa per kelas maksimal 32 orang; Sumber Daya Manusia, dengan indikator persentase guru memenuhi kualifikasi akademik ; dan 75%, relevansi guru setiap mata pelajaran dengan latar belakang pendidikan (90 %), kondisi ideal rasio guru dan siswa. Karena itu upaya peningkatan jumlah SSN dan SBI ini harus dikoordinasikan dengan Program Pembangunan Pendidikan lainnya, dan pada tahun 2014 jumlah SSN dan SBI diharapkan meningkat 50 % untuk seluruh jenjang. 2. Issue Strategis : Penuntasan Kualifikasi Pendidikan S1 bagi Guru SD pada tahun 2014 Salah satu indikator peningkatan mutu pendidikan pada jenjang SD adalah terpenuhinya standar kualifikasi pendidikan S1 bagi Guru SD. Sampai dengan Tahun 2007,

dari jumlah total 7687 orang guru, 651 orang

kualifikasi,. Dari total jumlah tersebut

guru SD

telah memenuhi

30 orang diantaranya bahkan

telah

berpendidikan S2. Dengan demikian masih terdapat 7006 orang Guru yang belum memenuhi kualifikasi S1. Jumlah ini pada tahun 2014 diharapkan dapat seluruhnya tuntas memenuhi kualifikasi S1 dengan asumsi bahwa rata-rata 1403 orang guru/per tahun dapat ditingkatkan kualifikasinya melalui program peningkatan kualifikasi guru SD. Tabel 2.31. KOMPOSISI GURU SD/MI BERDASARKAN PENDIDIKAN TAHUN 2007/2008 TAHUN 2007

TAHUN 2008

< S1

S1

S2

Jumlah

< S1

S1

S2

Jumlah

7006

651

30

7687

7785

1577

30

9392

Sumber : Statistik Pendidikan Dinas Pendidikan Kab. Subang

3. Issue Strategis : Penuntasan Sertifikasi Guru dan Pengawas pada tahun 2013 Rencana Strategis Dinas Pendidikan 2009-2014 (Rancangan Kedua)

39

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG Pada tahun 2008 Jumlah Guru PNS semua jenjang adalah 7597 orang, jumlah guru Non PNS semua jenjang ada 8051 orang dan jumlah Pengawas sebanyak 30 orang. Sebanyak 808 Guru dari berbagai jenjang telah mengikuti sertifikasi, maka dengan asumsi dilakukan peningkatan 1500 orang pertahun, diharapkan pada tahun 2013 seluruh Pengawas telah tersertifikasi; pada tahun 2014 100 % guru PNS yang telah tersertifikasi; dan 25% guru non PNS tersertifikasi. C. ISSUE STRATEGIS TERKAIT ASPEK TATA KELOLA, AKUNTABILITAS DAN PENCITRAAN PUBLIK 1. Issue Strategis

: Terlaksananya Periodisasi Jabatan Kepala Sekolah Semua

Jenjang Kepala Sekolah sebagai penanggungjawab operasional layanan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan meemiliki peranan strategis dalam setiap tahapan pembangunan

pendidikan

sesuai

dengan

jenjang

satuan

pendidikan

atau

sekolah.Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Kepala Sekolah juga berperan sebagai manajer dalam implementasi manajemen berbasis sekolah (MBS) yang mengacu kepada rencana kerja dan anggaran sekolah sebagai pedoman pelaksanaan pengembangan sekolah dan penentuan kebijakan-kebijakan sekolah. Keterlaksanaan fungsi sekolah pada tahap ini akan sangat bergantung kepada ketercukupan dan kepastian masa jabatan kepala sekolah sehingga ketercapaian target sasaran dapat direncanakan secara akurat. Ketidakpastian lamanya masa jabatan atau mutasi jabatan kepala sekolah akan menghambat realisasi pencapaian sasaran yang telah dituangkan dalam rencana kerja dan anggaran sekolah karena bagaimanapun masih ada tradisi perubahan pimpinan mengakibatkan terjadi juga perubahan kebijakan. Untuk itu diperlukan satu mekanisme peralihan jabatan kepala sekolah yang berbasis pada penilaian prestasi kinerja kepala sekolah secara periodik dan menjadikan rencana kerja dan anggaran sekolah sebagai salah satu dasar penilaian prestasi kinerja kepala sekolah.

Dan diharapkan mekanisme ini dapat dibuat dan

dilaksanakan paling lambat pada tahun 2010 dengan indikator capaian sasaran pada tahun 2010 tersedia prosedur mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Kepala Sekolah dan pada tahun 2014 100% dapat dilaksanakan. 2. Issue Strategis : Optimalisasi Aplikasi SIM secara Terintegrasi Antar Bidang Sangat disadari bahwa data-data (keuangan, program, aset, SDM, dsb) yang ada saat ini seolah-olah saling terpisah. Padahal seyogyanya data itu merupakan bagian yang terintegrasi dan tidak terpisahkan satu sama lain. Membangun sistem yang dapat mengintegrasikan semua data yang dibutuhkan dalam mengelola Dinas menjadi hal yang sangat mendesak untuk dilakukan. Selain

untuk memperkecil

terjadinya kesalahan manusia (human error) , sistem tersebut dapat mengurangi pengulangan kegiatan pencatatan. Kondisi yang ada belum optimal karena keterbatan Rencana Strategis Dinas Pendidikan 2009-2014 (Rancangan Kedua)

40

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG Sarana dan SDM pengelola maka perlu dilakukan upaya optimalisasi dan pengembanganya. Diharapkan pada tahun 2012 Sistem Informasi Manajemen Satuan Dinas Pendidikan sudah terintegrasi secara optimal menyeluruh dan pada tahun 2014 pada tingkat UPTD ke tingkat Kabupaten sudah terintegrasi secara menyeluruh.


41


BAB III VISI DAN MISI SKPD DINAS PENDIDIKAN 3.1

VISI DINAS PENDIDIKAN Visi adalah cara pandang jauh ke depan, kemana instansi pemerintah harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Visi juga menggambarkan tantangan keadaan dimasa

depan

yang

diinginkan

dengan

mempertimbangkan

potensi,

kondisi,

permasalahan tantangan dan peluang serta mempertimbangkan budaya yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, visi Dinas Pendidikan Kabupaten Subang adalah : ” KABUPATEN SUBANG TUNTAS RINTISAN WAJAR 12 TAHUN DAN UNGGUL DALAM MUTU PENDIDIKAN PADA TAHUN 2014” Visi tersebut memiliki makna bahwa orientasi pendidikan memiliki tiga sasaran utama yang tidak dapat dipisahkan yakni pertama pendidikan harus membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap warga masyarakat untuk memperoleh pendidikan. Orientasi yang pertama

merupakan dimensi

antisipatif dengan telah

Tuntasnya Wajardikdas 9 tahun setara pendidikan SD dan SLTP.

Perlu dibuka

kesempatan seluas-luasnya akses bagi bagi warga masyarakat dan lulusan SD dan SLTP ke jenjang yang lebih tinggi setara pendidikan SLTA dengan tetap melakukan penguatan pada aspek pemerataan dan perluasan akses pendidikan dasar 9 tahun. Orientasi kedua berdimensi normatif bagaimana seharusnya penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP). Dimensi ini mengisyarakatkan bahwa peningkatan partisipasi masyarakat dalam pendidikan harus diimbangi dengan peningkatan mutu penyelengaraan pendidikan, dengan demikian maka diharapkan subtansi tujuan pendidikan dapat diwujudkan untuk semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan. Sementara dimensi ketiga berdimensi Aplikatif, bahwa pendidikan harus memiliki fungsi individual dan fungsi sosial. Fungsi individual dimaksud yaitu bahwa dalam pendidikan harus terjadi character building pada peserta didik untuk mecapai tujuan pendidikan nasionla sesuai Bab II Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional

Nasional

bertujuan

(Depdknas, untuk

2003:11)

berkembangnya

yang potensi

menyatakan bahwa peserta didik

pendidikan

agar

menjadi

manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat,

berilmu, cakap, kreatif,

mandiri,

dan

menjadi warga

negara

yang

demokratis serta bertanggung jawab; dan pada Rencana Strategis 2009-2014 salah satu tujuan ini, yaitu Mandiri

dijadikan salah satu fokus perencanaan pembangunan;

sedangkan Fungsi sosial adalah bahwa pendidikan harus dapat mejadi fasilitator setiap individu untuk dapat menjadi anggota masyarakat yang lebih efektif dan memiliki Rencana Strategis Dinas Pendidikan 2009-2014 (Rancangan Kedua)

42

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG wawasan kerakyatan dengan memberikan pengalaman kolektif masa lalu dan sekarang yang berdasar

pada tata nilai luhur masyarakat sebagai jiwa bangsa yaitu Gotong

Royong 3.2

MISI DINAS PENDIDIKAN Misi merupakan penjabaran dari Visi yang memuat tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu melalui penerapan strategi yang terpilih Sebagai operasionalisasi untuk mewujudkan visinya, dan penjabaran dari Misi Pertama dan Misi Kedua Kabupaten Subang seperti tercantum di atas, Dinas Pendidikan Kabupaten Subang memiliki misi sebagai berikut : 1. Melaksanakan penyelenggaraan, Pembinaan, pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan TK/SD. 2. Melaksanakan penyelenggaraan, Pembinaan, Pengembangan dan peningkatan mutu Pendidikan SLTP. 3. Melaksanakan penyelenggaraan, Pembinaan, Pengembangan dan peningkatan mutu Pendidikan Menengah dan kejuruan. 4. Melaksanakan penyelenggaraan, pembinaan dan pengembangan Pendidikan Non Formal dan Olah Raga Pelajar. 5. Melaksanakan penyelenggaraan, Pembinaan dan pengembangan organisasi dan fungsi-fungsi penunjang teknis pendidikan dan pelayanan umum, dalam rangka mempersiapkan sumber daya aparatur yang berkualitas.

3.3

ARAH PEMBANGUNAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG TAHUN 2009 – 2014 Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Subang telah menetapkan pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas sebagai salah satu misi pembangunan Kabupaten Subang 2009-2014. Pembangunan pendidikan Kabupaten Subang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan pendidikan nasional, harus mampu menyandingkan arah kebijakan pembangunan pendidikan daerah dengan arah kebijakan pembangunan pendidikan nasional. Arah kebijakan pendidikan nasional memprioritaskan pada kebijakan pemerataan dan perluasan akses, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, serta penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik. Dilihat dari rumusannya, arah pembangunan Kabupaten Subang pada misi pembangunan SDM telah sesuai dengan arah kebijakan pembangunan pendidikan nasional. Berdasar hal tersebut diatas maka arah pembangunan pada SKPD Dinas Pendidikan pun difokuskan pada 4 (empat) Kebijakan Pokok yaitu: 1. Penguatan Pemerataan dan perluasan akses pendidikan dasar 9 tahun;dan 2. Rintisan Pemerataan dan Perluasan Akses pendidikan 12 tahun; 3. Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing; serta 4. Penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik.


43

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG Sebagai pijakan arah pembangunan Dinas Pendidikan selama periode 2009 – 2014, ditetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut : a. Subang tuntas rintisan Wajar 12 tahun 2014 dengan RRLS 9,07 tahun; b. AMH mencapai 93,61% dan 5 kecamatan di tahun 2014 bebas buta huruf; c. Meningkatnya jumlah sekolah berstandar nasional dan bertaraf internasional pada semua jenjang; d. Meningkatnya jumlah SMK berbasis kompetensi daerah; dan e. Perbandingan SMK : SMA mencapai 60 : 40 pada tahun 2014; f.

Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan di semua jenjang;

g. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan; h. Biaya Pendidikan dan lainnya gratis bagi keluarga miskin; i.

Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Formal dan Pendidikan Non Formal;

j.

Meningkatnya kualitas pendidikan non formal; serta

k. Meningkatnya kualitas dan kapasitas manajemen pelayanan Pendidikan.


44


BAB IV STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG Kebijakan pembangunan adalah penjabaran tujuan dan sasaran misi dengan berdasarkan kepada perkembangan kondisi pada tahun-tahun sebelumnya dan kondisi real yang ada sekarang. Mengacu kepada

kebijakan pokok pembangunan pendidikan

nasional, yaitu pemerataan dan perluasan akses; peningkatan mutu, relevansi dan daya saing; dan penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik; maka kebijakan pembangunan pendidikan Kabupaten Subang adalah : 1. Penguatan Pemerataan dan perluasan akses pendidikan dasar 9 tahun;dan 2. Rintisan Pemerataan dan Perluasan Akses pendidikan 12 tahun; 3. Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing; serta 4. Penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik. Kebijakan pertama dari pemerintah di bidang pendidikan adalah penguatan wajar dikdas 9 tahun yang sudah tercapai tahun 2008. Kebijakan kedua, pemerintah merencanakan untuk merintis program wajar 12 tahun yaitu dari SD/MI sampai tingkat SMA/MA/SMK. Kebijakan ketiga, dirasakan masih perlu adanya peningkatan mutu, relevansi dan daya saing bidang pendidikan. Kebijakan keempat adalah penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik yang telah dicapai sebelumnya. Keempat kebijakan ini tentu membawa konsekuensi logis yang harus ditindaklanjuti. Berikut Kebijakan pembangunan Pendidikan berdasarkan Misi Dinas Pendidikan STRATEGI PENCAPAIAN PEMBANGUNAN TAHUN 2009 – 2014 4.2.1. Desa Mandiri Gotong Royong sebagai Strategi Pembangunan Pendidikan Pembaharuan sistem pendidikan nasional dilakukan untuk memperbaharui visi, misi, dan strategi pembangunan pendidikan nasional. Pendidikan nasional mempunyai visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Dengan visi pendidikan tersebut, pendidikan nasional mempunyai misi sebagai berikut: 1. mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia; 2.

membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar;

3. meningkatkan

kesiapan

masukan

dan

kualitas

proses

pendidikan

untuk

mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral; Rencana Strategis Dinas Pendidikan 2009-2014 (Rancangan Kedua)

45

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG 4.

meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global; dan

5.

memberdayakan

peran

serta

masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan

berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan RI. Berdasarkan visi dan misi pendidikan nasional tersebut, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat

dalam

rangka

mencerdaskan

kehidupan

bangsa,

bertujuan

untuk

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pelaksanaan Pembangunan Pendidikan di Kabupaten Subang secara umum menunjukan keberhasilan, namun demikian disadari bahwa Pendidikan adalah suatu proses yang berlangsung terus menerus dari satu kondisi menuju kondisi berikutnya yang sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, ekonomi,sosial, budaya dan sebagainya. Selain dari pada itu adalah suatu fakta bahwa sebagian besar pendanaan Pembangunan Pendidikan ditopang oleh dana dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, oleh karena itu dalam kerangka percepatan dan penguatan Program-program pembangunan Pendidikan di Kabupaten Subang dipandang perlu segera merintis pembentukan basis penggerak utama pembangunan pendidikan di masyarakat Kabupaten Subang dalam bentuk Desa Mandiri Gotong Royong dalam rangka mencapai tujuan Pendidikan yang diamanatkan dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Strategi tersebut diatas

menengandung dua konsepsi strategis, Pertama,

sebagai efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pembangunan pendidikan, dengan strategi Desa Mandiri Gotong Royong maka

proses pembangunan Pendidikan di Kabupaten

Subang akan lebih difokuskan di tingkat Desa dengan melibatkan sebanyak mungkin segenap potensi Sumber Daya Manusia di pedesaan. Hal itu didasari atas asumsi bahwa apabila strategi ini dapat dilaksanakan sesuai rencana maka diharapkan terjadi peningkatan peran serta masyarakat desa dalam bentuk penyelenggaran pendidikan, pendanaan dan penyediaan sarana dan prasarana secara swadaya dan swadana, memaksimalkan potensi SDM dan SDA yang ada di desa dengan cara gotong royong, maka dengan sendirinya pembangunan di tingkat Kabupaten akan berhasil. Pada konsepsi ini Pemerintah Desa memiliki peranan strategis sebagai lembaga pemerintahan yang memiliki akses langsung dengan masyarakat, dan Dinas Teknis terkait mengambil peranan sebagai fasilitator sesuai Tugas pokok dan fungsinya. Landasan yuridis konsepsi ini adalah Pasal 6 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 13 PP No. 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar yang

menegaskan

bahwa

setiap

warga

negara

bertanggung

jawab

terhadap

keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan dan Masyarakat berhak dan berkewajiban mendukung penyelenggaraan program wajib belajar. Bentuk pelaksanaan hak masyarakat, antara lain: Rencana Strategis Dinas Pendidikan 2009-2014 (Rancangan Kedua)

46

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG a. ikut memberikan masukan untuk pelaksanaan program; b. mengikut sertakan anaknya yang berusia 7 sampai dengan 15 tahun untuk mengikuti program wajib belajar; c.

ikut memantau, mengawasi pelaksanaan wajib belajar, memantau anak usia wajib belajar yang belum mengikuti wajib belajar, menyelenggarakan program wajib belajar di sekitar tempat tinggalnya;

d. ikut memberi penilaian tentang keterlaksanaan program wajib belajar, mendata anak usia wajib belajar, ikut serta dalam proses pembelajaran dan penilaian, serta keberlangsungan program wajib belajar. Bentuk pelaksanaan kewajiban masyarakat, antara lain: a. sebagai orangtua memberikan pendidikan dasar bagi anaknya

yang sesuai program

wajib belajar; b.

berperanserta dalam bentuk pemberian dukungan sumberdaya (dana, sarana dan prasarana, tenaga, penyelenggaraan, manajemen) menjadi orang tua asuh

Bentuk pelaksanaan kewajiban masyarakat, antara lain: a. sebagai orangtua memberikan pendidikan dasar bagi anaknya

yang sesuai program

wajib belajar; b.

berperanserta dalam bentuk pemberian dukungan sumberdaya (dana, sarana dan prasarana, tenaga, penyelenggaraan, manajemen) menjadi orang tua asuh Kedua, sebagai upaya Sinergitas antara Pemerintah dan Masyarakat Desa dalam

pencapaian tujuan pendidikan yang secara garis besar bertujuan pada pembangunan karakter

peserta didik (Character Building),

hal ini mengandung arti pada satu sisi

pendidikan membutuhkan peran masyarakat sebagai media dan sumber pembelajaran, dan pada sisi lain pendidikan juga harus mampu berperan membentuk karakter lulusan pendidikan formal maupun non formal yang mampu menyumbangkan ilmu, wawasan, keahlian dan sikap diri kepada desa/masyarakat untuk mewujudkan dan memperkuat kemandirian desa yang dijiwai semangat gotong royong. Tantangan pada konsepsi ini adalah menanamkan, menumbukan dan mengembang nilai-nilai luhur jiwa bangsa yaitu Jiwa Mandiri dan Jiwa Gotongroyong, sehingga menjadi karakter yang dapat dtemui pada setiap siswa lulusan satuan pendidikan di Kabupaten Subang. Karakter ini pada gilirannya diharapkan sebagai engine growth atau lokomotif pembangunan di desa masing-masing. Gotong royong disini adalah sebuah kesadaran bahwa kita semua adalah putra-putri ibu pertiwi yang memiliki hak dan kewajiban untuk saling mendorong dan saling membantu

memberdayakan

diri

agar-kemudian

mampu

secara

bersama-sama,

bergandengan tangan menggali, mengolah, dan mengembangkan segenap potensi yang dimiliki daerah/desa untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat secara bersama-sama pula; Setidak-tidaknya Gotongroyong berarti bahwa setiap siswa dan lulusan satuan pendidikan mampu memberdayakan diri sendiri sehingga tidak menjadi beban bagi orang lain. Sehingga berarti juga, ketika ada teman atau tetangga yang yang mengalami Rencana Strategis Dinas Pendidikan 2009-2014 (Rancangan Kedua)

47

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG kesusahan, dia mampu membantu temanya tersebut supaya mampu memberdayakan dirinya mengatasi kesusahannya. Dalam pada itu John C. Bock, dalam Education and Development: A Conflict Meaning

(1992),

mengidentifikasi

peran

pendidikan

tersebut

sebagai

:

a)

memasyarakatkan ideologi dan nilai-nilai sosio-kultural bangsa, b) mempersiapkan tenaga kerja untuk memerangi kemiskinan, kebodohan, dan mendorong perubahan sosial, dan c) untuk meratakan kesempatan dan pendapatan. Peran yang pertama merupakan fungsi politik pendidikan dan dua peran yang lain merupakan fungsi ekonomi. Pendidikan sebagai suatu proses tidak bisa dilepaskan dari perkembangan dan dinamika masyarakatnya. Dunia pendidikan senantiasa mengkaitkan proses pendidikan dengan masyarakatnya pada umumnya, dan dunia kerja pada khususnya. Keterkaitan ini memiliki arti bahwa prestasi peserta didik tidak hanya ditentukan oleh apa yang mereka lakukan di lingkungan sekolah, melainkan prestasi perserta didik juga ditentukan oleh apa yang mereka kerjakan di dunia kerja dan di masyarakat pada umumnya. Pengalaman selama ini menunjukkan, pendidikan nasional sistem persekolahan tidak bisa berperan sebagai penggerak dan loko pembangunan, bahkan Gass (1984) lewat tulisannya berjudul Education versus Qualifications menyatakan pendidikan telah menjadi penghambat pembangunan ekonomi dan teknologi, dengan munculnya berbagai kesenjangan: kultural, sosial, dan khususnya kesenjangan vokasional dalam bentuk melimpahnya pengangguran terdidik. Untuk itu maka proses pendidikan formal sistem persekolahan diarahkan sebagai berikut: 1) Pendidikan lebih menekankan pada proses pembelajaran (learning) dari pada mengajar (teaching), 2) Pendidikan diorganisir dalam suatu struktur yang fleksibel; 3) Pendidikan memperlakukan peserta didik sebagai individu yang memiliki karakteristik khusus dan mandiri, dan, 4) Pendidikan merupakan proses yang berkesinambungan dan senantiasa berinteraksi dengan lingkungan. Dengan demikian Pendidikan tidak bisa lagi dilihat sebagai suatu dunia tersendiri, melainkan pendidikan harus dipandang dan diberlakukan sebagai bagian dari masyarakatnya. Oleh karena itu, proses pendidikan harus memiliki keterkaitan dan kesepadanan

secara

mendasar

serta

berkesinambungan

dengan

proses

yang

berlangsung di dunia kerja dan di masyarakat. Pelaksanaan Pembangunan Pendidikan melalui Desa Mandiri Gotong Royong dilakukan dengan beberapa Tahap, dan masing-masing Tahapan ini merupakan proses yang bersinergi dengan strategi pembangunan pendidikan lainnya secara holistik dan berkelanjutan dimulai tahun 2010 dengan mengaplikasikannya di 30 Desa dan 30 Kecamatan.

Desa

percontohan

dipilih

berdasarkan

kesiapan

desa

untuk

melaksanakannya. Selanjutnya pada tahun ke-2 (2011) akan diaplikasikan sebanyak 60 desa, tahun ke-3 (2012) sebanyak 60 Desa. Tahun ke-4 (2013) sebanyak 60 dan tahun terakhir 43 desa. Dengan demikian sampai tahun 2014 semua desa (253 desa/kelurahan) telah diaplikasikan menjadi desa mandiri gotong royong. Pada setiap tahapan, secara


48

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG bersamaan akan dilaksanakan evaluasi keberhasilan. Berikut Tahapan pelaksanaan Pembangunan Pendidikan melalui Desa Mandiri Gotong Royong : 1. Tahap Persiapan dan Perencanaan Model Desa Mandiri Gotong Royong (April – Desember 2009); 2. Tahap Pelaksanaan (Aplikasi) Model Desa Mandiri Gotong Royong (Tahun 2010); 3. Tahap Evaluasi dan Replikasi Model Desa Mandiri Gotong Royong (Tahun 2011-2014). 4.2.2. Rencana Implementasi Pembangunan Pendidikan berbasis Desa Mandiri Gotong pada Tiap Bidang Pendidikan Faktor penentu keberhasilan Strategi Desa Mandiri Gotong Royong adalah peran aktif dua unsur utama yaitu perangkat pemerintah Desa dan Masyarakat desa. Hal ini menuntut adanya kesadaran yang kuat pada dua unsur tersebut terhadap, pertama, Hak dan Kewajiban

dalam penyelenggaraan pendidikan, Kedua, pentingnya pendidikan

sebagai investasi sumber daya manusia yang terdidik dan terlatih yang pada gilirannya diharapkan dapat menjadi tulang punggung pembangunan di desa dimana meraka tinggal dengan karakter yang tidak tercerabut dari akar budaya masyarakat dimana dia tinggal. Untuk itu dilakukan proses Sosialisasi, Koordinasi, Sinkronisasi antara program pembangunan Desa Model yang berkaitan dengan program Dinas pendidikan sehingga diharapkan terjadi sinergitas dalam pelaksanaan program tersebut. Target dari proses ini adalah terbentuknya Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP) yang dituangkan dalam sebuah Peraturan Desa (Perdes) dimana Kepala Desa diharapkan menjadi Penanggung Jawabnya. Komponen Forum ini terdiri atas : 1.

Komite –Komite Sekolah yang ada di Desa;

2.

Tokoh Agama;

3.

Tokoh Masyarakat;

4.

Tokoh Pemuda;

5.

Anggota Karang Taruna, seksi terkait;

6.

Masyarakat yang peduli pendidikan;

7.

Mahasiswa yang ada di Desa. Secara umum Forum ini berperan, pertama, sebagai lembaga masyarakat yang

mendata,

mengidentifikas

potensi

dan

kebutuhan

pendidikan,

dan

menyusun

rencana/program kegiatan pembanguna pendidikan di Desanya disesuaikan dengan potensi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang ada. Kedua, sebagai lembaga yang menggerakan warga desa untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan program pembangunan pendidikan di desa tersebut; Ketiga, sebagai pengawas pelaksanaan pendidikan dan program pembangunan pendidikan di desanya. Untuk keperluan tersebut Forum ini menyusun Tugas Pokok dan Fungsi sesuai kebutuhan dan kompleksitas kondisi pendidikan di Desa. Output keseluruhan proses ini adalah sebagai berikut :


49

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG -

Terbentuknya lembaga-lembaga pendidikan Formal semua jenjang, Non Formal termasuk PKBM dan Informasuk PAUD secara gotong royong, swadaya dan swadana di Desa;

-

Terbentuknya Badan Hukum Pendidikan Masyarakat (BHPM) yang dimiliki oleh Pemerintah Desa;-

-

Meningkatnya animo masyarakat desa untuk mendukung program Wajardikdas dan rintisan Kabupaten Subang sebagai Kabupaten Vokasional dengan menyekolahkan anak-anaknya pada semua jenjang dan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi yang diselenggarakan oleh Desanya sendiri.;

-

Meningkat partisipasi masyarakat dalam pemberantasan buta huruf, penuntasan Paket A,B, dan C; Pada setiap proses kerja FMPP ini, Dinas Pendidikan berperan sebagai Motivator,

Fasilitator dan Konsultan Teknis dibantu oleh instansi teknis lainnya melalui pelatihanpelatihan, dan pendampingan baik dalam segi Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana, maupun dari pendanaan dengan tata cara dan teknis yang sedemikian rupa sehingga menumbuhkan kemandirian FMPP dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.2.2.1. Pola Pendidikan 1). Sekolah pada tiap Desa memberdayakan SDM masyarakat sekitar; 2). Pendidikan diselenggarakan berbasis kultur Desa dan Kearifan Lokal; 3). Pengembangan potensi anak pada semua jenjang pendidikan; 4). Pemanfaatan dan pengolahan Sumber Daya Alam yang ada di Desa; 5). Penggunaan Metode SWOT untuk menggali dan dan menganalisis Potensi Desa 6). Hasil Pendidikan harus dirasakan manfaatnya dan memberi nilai tambah bagi pemberdayaan ekonomi rakyat; 7). Arah pendidikan pada peningkatan life skill pada semua jenjang; 8). Pengembangan kultur/kebiasaan membaca; 9). Desain Pembelajaran diarahkan pada Pembentukan karakter sesuai tujuan Pendidikan pada UU No.20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. 4.2.2.2. Desain Pembelajaran Desain pembelajaran disini diartiakan sebagai sistem dan sebagai proses. Sebagai Sistem, desain pembelajaran merupakan pengembangan sistem pembelajaran dan sistem pelaksanaannya termasuk sarana serta prosedur untuk meningkatkan mutu belajar. Desain pembelajaran sebagai proses, merupakan pengembangan sistematis tentang spesifikasi pembelajaran dengan menggunakan teori pembelajaran dan teori


50

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG belajar untuk menjamin mutu pembelajaran. Desain pembelajaran merupakan proses keseluruhan tentang kebutuhan dan tujuan belajar serta sistem penyampaiannya. Dalam Konsteks Desa Mandiri Gotong Royong sebagai strategi pembangunan pendidikan maka dipandang perlu dibuat desain pembelajaran yang diarahkan pada pembentukan karakter sesuai tujuan pendidikan. Berikut rancangan Desain rancangan dimaksud : 1).

Proses Pembelajaran bermuatan Kemandirian; Tugas-tugas terstruktur yang berbeda bagi tiap murid disesuaikan dengan kemampuan, potensi dan karakter siswa.

2).

Pembelajran diarahkan dengan mengembalikan anak pada lingkungannya;

3).

Proses Pembelajaran dilengkapi dengan pemaknaan materii pelajaran yang diarahkan pada pembentukan karakater yang diharapkan (Character building); Misalnya: Pengajaran

: Proses tumbuhnya sebuah Tanaman;

Materi

: Penjelasan tahapan dari biji, Kecambah, pohon kecil (seedling), Pohon, Berbunga, berbuah, buah jatuh, dst.

Pendidikan /Pemaknaan : - Segala sesuatu membutuhkan proses, dan pada setiap proses terdapat tahapan yang harus dilalui untuk bisa mencapai tujuan; - Berbuat/berkarya harus sabar, tekun, dan ulet; - Berbuat /berkarya, dalam sunyi, tidak banyak omong, tapi hasilnya nyata, biarlah karya yang berbicara, seperti pohon disekeliling kita tahu-tahu sudah besar, berbunga dan berbuah. - Orang yang baik adalah orang yang bisa berkarya sesuai

kodrat,

potensinya,

dan

pendidikannya,

seperti pohon, pohon Jambu yang baik adalah pohon Jambu yang berbuah jambu bukan sekedar tumbuh dan berbunga. Dst 4).

Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar dikondisikan secara aktif, kreatif dan menyenangkan dengan multi metode dan multi media.

5).

Proses pembelajaran tidak secara kaku menggunakan metode klasikal, tetapi juga dilakukan diluar kelas sesuai materi pelajaran: Misalnya, Mengamati prilaku hewan, mengamati aktivitas masyarakat, mengamati keindahan alam.

6).

Lingkungan dan Masyarakat dijadikan sebagai media dan Sumber pembelajaran;

7).

Mengembangkan kelas terbuka, pada kelas terbuka guru hanya menjalankan peranan komplementer dan tidak begitu banyak mengontrol perlengkapan, materi, tugas, kecepatan dan evaluasi. Oleh karena itu siswa mempunyai kesempatan yang besar dalam mengadakan interaksi, siswa mempunyai hak otonomi pengaturan waktu belajar di sekolah, kegiatan belajar menjadi beraneka ragam.


51

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG Situasi kehidupan kelas terbuka lebih menyerupai situasi kehidupan pada masyarakat bila dibandingkan dengan kelas tradisional. 8).

Penyelenggaran SMK murah, dengan pemberdayaan guru/sarjana/Praktisi yang ada di desa dan telah berhasil;

9).

Pada jenjang tertentu dirintis proses Belajar sambil Bekerja;

4.2.2.3. Indikator Keberhasilan 1).

Tidak ada warga masyarakat yang tidak sekolah atau menyelesaikan pendidikan baik secara formal maupun Non Formal;

2).

Tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan sebagai investasi;

3).

Meningkatnya RLS dan AMH;

4).

Peningkatan profesionalisme dalam berbagai bidang usaha di desa;

5).

Menguatnya jiwa Nasionalisme pada warga masyarakat;

6).

Terbentuknya kepribadian masyarakat yang religius;

7).

Meningkatnya jumlah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan berbasis kearifan lokal;

8).

Meningkatnya jiwa kewirausahaan;

9).

Tumbuhnya jiwa kepemimpinan;

4.2.2.4. Pendidikan berbasis Desa Mandiri Gotong Royong tiap Bidang Pendidikan 1. Bidang TK/SD Desa mandiri Gotong royong pada Bidang TK/SD adalah suatu upaya pada anak didik sejak dini untuk mempunyai karakter : 1. Mengenal potensi lingkungan; 2. Menyarankan orang tua agar mengenalkan anak pada kebiasaan Gotong Royong; Misalnya sesekali mengajak anak bermain di tempat dimana

orang

tuanya

bekerja

bakti,

mengajak

anak

kerja bakti

melayat orang

sakit/meninggal, membantu hajatan dsb. 3. Membiasakan diri untuk punya rasa tanggung jawab terhadap tugas-tugas keseharian di lingkungan rumahnya dengan diberikan tugas , Misal : -

Menyapu halaman

-

Mencuci piring

-

Menyiram bungan,

-

Dsb

4. Mencintai pola hidup bersih, peduli dan peka terhadap situasi lingkungan rumahnya; 5. Mendidik anak tidak boros, misalnya : -

Anak diajak menyusun daftar jajan jajanan yang berguna ;


52

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG -

Membiasakan anak menggunakan barang/buku/alat sekolah yang masih layak pakai, Misalnya : Memakai sepatu kakaknya, menggunakan Buku kakak/saudaranya.

6. Mengenalkan gemar menabung, misalnya : -

Mengenalkan celengan;

-

Membiasakan menabung disekolah;

-

Mengajak anak menabung ke Bank;

-

Membuatkan tabungan anak di Bankl;

7. Patuh dan taat terhadap peraturan, dimulai dengan dikenalkan pada aturan keluarga : Bangun pagi, mandi, shalat subuh, sarapan,berangkat sekolah 8. Anak dibiasakan untuk mengkonsumsi makanan sehat produksi desa/sendiri (combro, putri noong,dsb) menghindari makanan yang mengandung zat pengawet dan pewarna 9. Menyarankan kepada orang tua untuk sesekali membuat makanan khas daerah bersama anak-anaknya. Misalnya : membuat karedok, lotek, pincok, sambil menikmati keindahan alam/di kebunnya, bagi yang punya kebun 2. Desa Mandiri Gotong Royong Bidang Dikmenumjur 1. Desa yang bisa menggali potensi dari desa tersebut 2. Mencerdaskan, masyarakat sadar akan pendidikan 3. Meningkatkan/menggali kemampuan anak pada karakternya Misal: 1). Bidang pertanian 2). Perdagangan/wirausaha 3). Bidang peternakan 4). Bidang tata boga, dsb 4. Mengembangkan potensi desa 5. Pendataan yang akurat 6. Masyarakat bisa hidup mandiri dengan menggali/mengembangkan kekayaan yang ada di desa/tidak ketergantungan 7. Merubah karakteristik/pembenahan karakteristik 3. Desa Mandiri Gotong Royong Bidang Pendidikan Non Formal Desa mandiri gotong royong dibidang pendidikan baik di pendidikan formal, nonformal, dan informal. Bidang pendidikan nonformal dan informal perlu diciptakan kesetaraan dalam beberapa hal antara lain : I. Informal Perlu terciptanya kesadaran

masyarakat dalam menumbuhkan karakter

terciptanya pembelajaran dan pendidikan di lingkungan keluarga. Contoh: a. Membawa anak ke dunia kerja sehari-hari para orang tua Rencana Strategis Dinas Pendidikan 2009-2014 (Rancangan Kedua)

53

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG b. Memperkenalkan lingkungan kepada anak melalui nasihat, dorongan, dll II. Nonformal Perlu terciptanya kesadaran masyarakat dalam menumbuhkan karakter terciptanya pembelajaran dan pendidikan di lingkungan antara lain a. Mengadakan pembelajaran yang sifatnya rutin di masyarakat yang ditambah dengan pemberantasan buta aksara seperti pengajian dan majlis talim b. Menciptakan dunia pendidikan yang mengarah wajar diknas untuk mencapai setara SD/paket A, setara SMP/paket B.

4.2.2.5. Sasaran Pendidikan Berbasis Desa Mandiri Gotong Royong Sasaran pembangunan pendidikan berbasis Desa Mandiri Gotong Royong dalam jangka waktu lima tahun kedepan adalah AMH dan RRLS dan dilaksanakan dengan titik berat pada hal-hal berikut : 1. Penurunan Angka DO dan Buta Aksara Penurunan Angka DO dan Buta Aksara diwujudkan dengan adanya kemitraan antara masyarakat desa yang peduli terhadap pendidikan dengan SKPD lingkup Pendidikan, sehingga diharapkan tidak ada lagi siswa putus sekolah pada usia sekolah (7 – 15 tahun). Siswa yang rawan putus sekolah tersebut diidentifikasi permasalahannya, apabila masalahnya adalah ekonomi maka SKPD Pendidikan wajib membebaskan semua biaya termasuk biaya untuk penyediaan buku, sementara untuk ongkos sekolah dapat dibantu dari masyarakat desa melalui dana talangan pendidikan dari kas APBD Desa dan bantuan pemerintah kabupaten sebagai stimulan untuk sumbangan peduli pendidikan, apabila permasalahannya adalah budaya maka perlu adanya pendekatan persuasif kepada orang tua tersebut dan tidak ada lagi buta huruf pada usia produktif (15 – 45 tahun). 2. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Untuk anak di bawah usia SD, terdapat pelayanan pendidikan berupa TPA, PAUD atau TK. Selain itu siswa SD wajib mengikuti pendidikan keagamaan di sekolah madrasah melalui SD Plus, pagi digunakan untuk sekolah formal dan siang digunakan untuk sekolah madrasah. 3. Kesetaraan Untuk penduduk yang lewat usia sekolah dan masih buta huruf maka PKBM Paket A, B dan C harus dioptimalkan dalam mengatasi permasalahan tersebut. 4. Life Skill Selain capaian yang bersifat formal, bidang pendidikan akan terus berupaya meningkatkan kewirausahaan siswa melalui pendidikan kewirausahaan di sekolah-sekolah sehingga kedepan lulusan sekolah memiliki alternatif lain selain melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Seiring dengan itu pula Dinas Tenaga Rencana Strategis Dinas Pendidikan 2009-2014 (Rancangan Kedua)

54

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG Kerja akan berupaya meningkatkan pelatihan-pelatihan yang berorientasi pasar guna memenuhi bursa kerja dalam menghadapi peningkatan investasi di Kabupaten Subang. 4.2.3. Simulasi Rencana Model Pembangunan Pendidikan berbasis Desa Mandiri Gotong

Royong

Bidang

Pendidikan

Menengah

Umum

dan

Kejuruan

(DIKMENUMJUR) 4.2.3.1. Rencana Alur Pengkondisian Desa Model - Pada desa dikondisikan memiliki 30 orang petani tanaman pangan dan 10 orang petani tanaman perkebunan/kehutanan yang masing-masing memiliki 2 ekor sapi atau 10 ekor domba, 10 orang peternak sapi, 10 orang peternak kambing / domba, 100 orang peternak unggas (ayam kampung, itik, entog, angsa), 1 orang UKM Perbengkelan (sepeda motor, las), 5 orang teknisi bangunan, dan 10 orang pedagang eceran yang berpendidikan SMK. Di desa2 tertentu ditambah dengan 10 orang petani ikan, 1 orang UKM Pengolahan Hasil Pertanian, serta lebih dari 1 orang UKM Perbengkelan (sepeda motor, las). - Kondisi tersebut diharapkan dapat menciptakan sistem agribisnis terpadu berbasis organik karena setiap petani memproduksi sendiri pupuk organik dari limbah pertanian dan peternakannya untuk memenuhi kebutuhan sendiri.

Dengan demikian mereka

dapat diarahkan untuk memproduksi tanaman pangan (padi, palawija, sayuran) organik secara terorganisir. Pengembangan pertanian, perkebunan, dan kehutanan berbasis organik akan memperbaiki ekosistem, keanekaragaman hayati dan sumber daya lingkungan (hutan, tanah, air, dan udara). - Perbaikan kondisi sumber daya

lingkungan desa akan menumbuh-kembangkan

keanekaragaman pangan sumber karbohidrat selain padi, jagung, dan singkong, yaitu suweg, iles2, garut, dan ganyong. Umbi2an ini merupakan bahan baku tepung organik yang sangat baik untuk mie, roti, dan kue. Selain untuk konsumsi sendiri tepung ini juga diperlukan oleh Jepang, Korea, dan China.

Dengan demikian

dapat mengurangi

konsumsi terigu yang berbahan baku gandum dan dapat mengekspor tepung organik yang berbahan baku suweg, iles2, garut, dan ganyong. - Selain itu para peternak juga akan menjadi produsen pupuk organik aktif yang akan digunakan untuk mengembangkan kebun-kebun rumput di sepanjang jalan, sepanjang sungai, pinggir kebun, pinggir hutan sehingga tidak ada sapi yang digembalakan. Dengan demikian di desa tersedia hijauan pakan sapi yang berkualias

dan dalam

jumlah yang cukup sehingga tidak merusak tanaman lain untuk memenuhi kebutuhan pakan sapi. Selain itu sapi memperoleh pakan yang berkualitas dan cukup sehingga pertumbuhan dan perkembagannya memenuhi syarat ekonomi dan kualitas dagingnya baik. - Kondisi lingkungan pedesaan seperti tersebut di atas akan menumbuh-kembangkan biota tanah yang akan menyuburkan tanah dan sangat baik untuk pengembangan Rencana Strategis Dinas Pendidikan 2009-2014 (Rancangan Kedua)

55

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG ternak unggas khususnya ayam kampung dan atau itik di setiap keluarga. Dengan demikian akan banyak dihasilkan telur ayam kampung dan daging ayam kampung yang 100%

organik,

sehingga

memudahkan

pengelolaannya

secara

agro-industri.

Selanjutnya mereka akan diorganisir dalam suatu unit usaha terpadu yang dikelola secara profesional. Bagaimana menyiapkan petani, peternak, petani ikan, petani perkebunan dan kehutanan, pedagang sarana produksi dan ritel, serta pengelola bengkel umum dan bengkel sepeda motor lulusan smk ? bagaimana

Bagaimana proses pembelajarannya dan

menumbuh-kembangkan kepedulian dan peran aktif masyarakat desa

dalam proses pembelajaran ? - Sebagian besar mereka adalah pemuda yang kalau sekolah tidak bisa makan kalau bisa makan tidak bisa sekolah, serta terkendala oleh jarak, topografi dan kondisi jalan yang jelek.

Untuk itu mereka harus sekolah sambil bekerja atau bekerja sambil sekolah

tanpa harus meninggalkan desanya dan terdiri dari lulusan SLTP yang sudah 1 – 7 tahun lalu tidak sekolah yang ada di desa – desa. 4.2.3.2. Model Pembelajaran Dinas Pendidikan dan SMK Induk berperan mendesain kurikulum implementatif, mendesain program latihan dasar ketarunaan, mendesain instrumen monitoring dan evaluasi implementasi nilai-nilai kecakapan hidup, memonitor dan mengevaluasi, mengendalikan mutu dan menjamin mutu pembelajaran. Model Pembelajaranya dengan dua jenis yaitu : Kelas Reguler ; 

Mereka disiapkan dari lulusan SLTP yang sudah 1 – 7 tahun lalu tidak sekolah yang ada di desa - desa.



Pembelajaran kelompok mata pelajaran normatif dan adaptif akan melibatkan takmir masjid, tokoh agama, tokoh masyarakat, Guru SD / SMP yang ada di desa tersebut.



Sedangkan untuk

proses pembelajaran produktif diintegrasikan dengan

kegiatan petani / peternak / petani ikan / petani perkebunan dan kehutanan dan kegiatan dinas terkait yang ada di desa tersebut. Dengan demikian sejak masih menjadi siswa mereka sudah tercatat sebagai kelompok binaan dinas sehingga setelah lulus langsung menjadi pelaku usaha mandiri dan kelompok usaha mandiri. Kegiatan produksinya pada kelas reguler diarahkan pada : 1. Pertanian Organik - produksi pupuk organik aktif, - produksi pestisida organik, - pengembangan organisme / predator alami, - sayuran organik, beras organik, jagung manis organik, - daging sapi / domba / kambing organik, susu sapi organik, Rencana Strategis Dinas Pendidikan 2009-2014 (Rancangan Kedua)

56

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG - ayam kampung potong organik, ikan gurame / mas / nila / lele / patin organik, belut organik, - pewarna makanan organik, pengharum makanan organik, - tepung garut / ganyong / suweg / iles2 organik. 2. Bisnis Ritel dan Bisnis Sarana Produksi Diarahkkan pada bengkel umum dan bengkel otomotif yang akan mendukung bisnis pertanian organik dan Pada desa-desa tertentu akan ada siswa SMK Tata Busana, SMK Tata Boga, maupun siswa SMK Kerajinan. 8. Kelas Industrii. 1). Khusus untuk desa-desa atau kecamatan-kecamatan yang ada pabrik atau industrinya yang memiliki pekerja tamatan SLTP 2). SMK Kelas Industri sistem pembelajarannya juga berbasis produksi tetapi penuntasan

kompetensi

normatif

dan

adaptifnya

menggunakan

sistem

monitoring dan evaluasi kecakapan hidup serta pembelajaran termediasi berbasis teknologi informasi. 3). Selain itu akan diterima juga siswa yang sudah berusia 16 -18 tahun yang sudah bekerja pada suatu industri untuk dididik dan dilatih sebagai siswa sekaligus pekerja industri.

Setelah lulus mereka langsung direkrut sebagai pekerja sesuai

peraturan perundangan yang berlaku. Dengan demikian mereka tetap bisa bekerja sesuai standar perusahaan dan tetap sebagai siswa SMK yang akan tamat dalam 3 tahun pembelajaran. Data Dinas Pendidikan Kabupaten Subang menunjukkan bahwa jumlah lulusan SLTP 5 tahun terakhir sebanyak 86.386 orang. Dari jumlah tersebut yang melanjutkan hanya 55.000 orang, sehingga masih ada 31.386 orang yang tidak melanjutkan.

SMK

Negeri 2 Subang dengan 9 SMK Termediasinya pada 5 tahun yang akan datang berharap dapat berkembang menjadi 300 Kelas Termediasi yang dikelola oleh 15 SMK Negeri dengan rincian sebagai berikut : 1.

2009/2010 , 1 SMK Negeri dengan 9 SMK Termediasi dan 54 Kelas Termediasi

2.

2010/2011, 3 SMK Negeri dengan 6 SMK Ternediasi dan 108 Kelas Termediasi

3.

2011/2012 , 9 SMK Negeri dengan 180 Kelas Termediasi

4.

2012/2013 , 12 SMK Negeri dengan 240 Kelas Termediasi

5.

2013/2014, 15 SMK Negeri dengan 300 Kelas Termediasi

Dengan 15 SMK Negeri dan 300 Kelas Termediasi diharapkan pada Tahun 2015 dapat melayani pendidikan dan pelatihan berbasis produksi sebanyak 27.000 orang dengan rincian 9.000 orang di SMK Induk dan 18.000 orang Kelas Termediasi. Setiap SMK Induk akan memiliki siswa sebanyak 1.800 orang dengan rincian 600 orang siswa di SMK Induk dan 1.200 orang di Kelas Termediasi. Jumlah tersebut tersebar di 253 desa dengan 300 kelas termediasi dan akan dilaksanakan secara bertahap sebagai berikut : 1. 2009/2010, 1.080 orang dari 54 desa/54 Kelas Termediasi Rencana Strategis Dinas Pendidikan 2009-2014 (Rancangan Kedua)

57

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG 2. 2010/2011, 3.480orang dari 108 desa/120 Kelas Termediasi 3. 2011/2012 , 7.480 orang dari 180 desa/220 Kelas Termediasi 4. 2012/2013 , 12.000 orang dari 253 desa/300 Kelas Termediasi 5. 2013/2014, 15.600 orang dari 253 desa/300 Kelas Termediasi 6. 2014/2015, 17.600 orang dari 253 desa/300 Kelas Termediasi 7. 2015/2016, 18.000 orang dari 253 desa/300 Kelas Termediasi 4.2.3.3. TUJUAN 1.

Meningkatkan jumlah Siswa SMK Pertanian yang dididik dan dilatih berbasis produksi pertanian organik yang didukung oleh Siswa SMK Bisnis Manajemen dan Siswa SMK Teknologi yang sehat, kuat, disiplin, dan berbudaya serta mampu membiayai biaya pendidikan dan pelatihannya sendiri

2.

Menjadikan Tamatan SMK Pertanian sebagai Petani Organik yang sejahtera, mandiri, taat azas dan istiqomah serta terorganisir dan

dikelola secara

profesional sehingga mampu memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan 3.

Menjadikan desa-desa di Kabupaten Subang sebagai Desa Pertanian Organik yang Sejahtera, Lestari, dan Berkesinambungan sehingga meningkatkan kualitas lingkungan hidupnya dan kualitas hidup masyarakatnya

4.

Menjadikan desa-desa di Kabupaten Subang sebagai Desa Berwawasan Lingkungan dan Ramah Lingkungan sehingga menumbuh-kembangkan kearifan lokal dan budaya lokal sebagai wahana pembentukan karakter masyarakatnya

5.

Menjadikan desa-desa di Kabupaten Subang sebagai Kawasan Wisata Terpadu Berbasis Pertanian Organik yang didukung oleh Kearifan Lokal dan Budaya Lokal yang Religius dan Humanistis

6.

Berperan aktif dalam menuntaskan Wajib Belajar 12 Tahun Berbasis Produksi yang lestari dan berkesinambungan dengan memanfaatkan sumber daya lingkungan dan sumber daya masyarakat

7.

Meningkatkan jumlah siswa SMK non Pertanian yang dapat belajar sambil bekerja dan bekerja sambil belajar sehingga setelah tamat langsung bekerja pada perusahaan atau berwirausaha

8.

Mendorong tamatan SD yang tidak melanjutkan ke SLTP dan telah berusia 17 – 21 tahun untuk menamatkan Paket B dan selanjutnya mengikuti pendidikan dan pelatihan berbasis produksi di SMK.

4.2.3.4

SASARAN

1. Tamatan SLTP di desa yang berusia 17 – 24 tahun untuk dididik dan dilatih menjadi Petani / Peternak / Petani Ikan / Petani Perkebunan dan Kehutanan yang berbasis organik, menjadi pedagang sarana produksi dan ritel, menjadi pengelola bengkel umum dan otomotif 2. Sumber daya lingkungan dan sumber daya masyarakat desa 3. Dinas / Instansi / Perusahaan / Industri yang terkait Rencana Strategis Dinas Pendidikan 2009-2014 (Rancangan Kedua)

58


4.2.3.5. TARGET 1. 18.000 orang Tamatan SLTP Tahun 2002 – 2006 2. 9.000 orang Tamatan SLTP Tahun 2007 – 2009 3. 9.000 orang Tamatan SLTP Tahun 2010 dan seterusnya 4. 18.000 orang petani / peternak / petani ikan / petani perkebunan dan kehutanan berbasis organik pada Tahun 2015 5. 1.265 orang pedagang sarana produksi dan ritel 6. 253 orang UKM Bengkel Umum dan Sepeda Motor pada Tahun 2015 7. 253 Desa Mandiri Berbasis Pertanian Organik 8. 6 Kawasan Wisata Terpadu Berbasis Pertanian Organik dan Kearifan Lokal serta udaya Lokal yang religius dan humanistis 9. 8 dinas, 18 Perusahaan / industri 10. Peningkatan kualitas hidup masyarakat desa berbasis pertanian organik dan peningkatan kualitas lingkungan serta kearifan lokal kepedulian masyarakat terhadap pembangunan desanya


59


BAB V PROGRAM PEMBANGUNAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG

5.1

PROGRAM

PEMBANGUNAN

DAN

INDIKATOR

KINERJA

MASING-MASING

PROGRAM Program pembangunan pendidikan sangat erat hubungannya dengan issue strategis. Issue-issue strategis dapat bersumber dari Kebijakan Pemerintah; atau merupakan

permasalahan

yang

teridentifikasi

ketika

suatu

Program/Kegiatan

sedang/telah dilaksanakan. Issue yang bersumber dari Kebijakan pemerintah umumnya merupakan respon terhadap perubahan sosial budaya

akibat perubahan eksternal

ataupun akibat perubahan internal masyarakat itu sendiri dan dijadikan sebagai kehendak pemerintah sebagai sasaran pembangunan masyarakat sehingga terkendali dan terarah untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Dalam hal ini Issue strategis yang dimaksud adalah

yang bersumber atau

merupakan permasalahan atau kondisi yang teridentifikasi akibat dilaksanakannya Program/Kegiatan. Pada satu sisi bisa merupakan dampak (outcome) yang diharapkan dari keberhasilan Program/Kegiatan yang telah dilaksanakan dan karena itu memerlukan tindak lanjut berupa pengembangan, penguatan atau perluasan; atau bisa juga merupakan dampak (outcomes) yang tidak diharapkan yang disebabkan kegagalan suatu Program/Kegiatan, sehingga perlu segera dilakukan recovery program atau rehabilitasi sehingga dampak tersebut tidak meluas pada sector lain yang berkaitan. Karena itu Issue strategis memiliki urgensi untuk segera ditindak lanjuti dengan suatu Program dan Kegiatan yang sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada. Berikut ini disajikan Program dan Kegiatan Prioritas sebagai bentuk respon antisipatif pemerintah terhadap permasalahan, issue strategis dan atau kondisi yang berkembang dibidang pendidikan di Kabupaten Subang, selain dari Program-program dan kegiatan indikatif lainnya yang merupakan implementasi dari Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan. 1. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemerataan dan perluasan pelayanan pendidikan yang bermutu dan terjangkau, melalui jalur formal maupun nonformal yang mencakup Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) serta PNF kesetaraan sekolah dasar atau bentuk lain yang sederajat,serta SMP,MTs dan SMP Terbuka, dan pendidikan nonformal baik kesetaraan SMP, atau bentuk lain yang sederajat sehingga seluruh anak usia 7 – 12 tahun baik laki-laki maupun perempuan, dan anak-anak yang memerlukan perhatian khusus

dalam memperoleh pendidikan, dapat memperoleh

pendidikan setidak-tidaknya sampai sekolah menengah pertama atau sederajat. Sasaran Program Rencana Strategis Dinas Pendidikan 2009-2014 (Rancangan Kedua)

60

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG b. Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan 9 tahun Sasaran yang diukur dan termasuk ke dalam aspek ini adalah meningkatnya jumlah lulusan SD yang melanjutkan ke SMP dan meningkatnya Jumlah lulusan SMP yang melanjutkan ke Sekolah Menengah, meningkatnya rasio guru : murid, rasio ruang kelas : sekolah, terpenuhinya kebutuhan ruang kelas, meningkatnya jumlah ruang kelas baik, menurunnya jumlah rua ng kelas rusak. Kegiatan Prioritas : 1). Penyediaan ruang kelas yang layak pakai, sehingga PBM dapat dilaksanakan dengan baik dan nyaman. Kebutuhan rehabilitasi ruang kelas merupakan masalah yang substansial, maka ditargetkan pada tahun 2014 seluruh ruang kelas SD, SMP, dalam kondisi layak pakai, untuk itu pada tahun 2009 kegiatan rehabilitasi ditargetkan 400 ruang kelas terehabilitasi dari dana DAK Pendamping dan Penunjang DAK Pendidikan. 2). Penyediaan Sarana Prasarana TK/RA ,SD/MI yang dimaksudkan untuk meningkatkan keterlayanan anak usia dini pada pendidikan TK melalui pembangunan USB TK dengan target 1 TK negeri di tiap 1 Kecamatan untuk mencapai APK TK 23,04%. Target rencana tahun 2010 adalah pembangunan 7 TK baru. 3). Penyediaan Sarana Prasarana SMP/MTs; Walaupun capaian

Angka

Partisipasi Murni (APM) satuan pendidikan SMP/MTs pada Tahun 2008 sebesar 81,33 %

telah mencapai target yang direncakan namun karena

problem disparitas pendidikan pada jenjang SMP masih terjadi, khususnya pada daerah kecamatan dengan APM dibawah rata-rata Kabupaten Subang pada tahun 2009

masih dianggap perlu penambahan USB dan RKB

SMP.Mengingat besarnya anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunann USB dan RKB SMP ini, maka masalah pendanaan diatasi melalui sharing dana antara Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kab/Kota. 4). Penyelenggaraan TK-SD-SMP Satu Atap; penyelenggaraan TK-SD dan SDSMP Satu Atap ini berfungsi untuk mengatasi kelebihan daya tampung SD di Kabupaten Subang. Dengan kondisi rata-rata siswa per kelas 28 orang, menjadi 30 orang per kelas pada tahun 2010, perlu diprogramkan TK-SD dan SD-SMP satu atap guna mengatasi kekurangan lahan pembangunan USB TK maupun SMP, dengan memanfaatkan sejumlah ruang kelas SD yang mengalami kekurangan siswa. Indikator keberhasilannya adalah rasio siswa per sekolah mencapai 184 dan rasio siswa per kelasnya adalah 30. 5). Pemberian bea siswa / bantuan biaya pendidikan; hal ini dilakukan dengan harapan pada tahun 2010 diharapkan angka putus sekolah SD dapat ditekan sampai 0,9%, SMP 0,11% serta angka melanjutkan pada jenjang pendidikan SD-SLTP 104,00 %, dan SLTP-SMA 76,64 %.


61

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG c. Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing Sasaran yang diukur dan termasuk ke dalam aspek ini adalah meningkatnya kualitas lulusan dilihat dari rata-rata nilai UN meningkatnya jumlah sekolah SBN/SBI, meningkatnya ketersediaan perpustakaan, tersedia nya buku pelajaran, sumber belajar dan media belajar. Kegiatan Prioritas : 1). Pemberian insentif bagi guru-guru yang melaksanakan program jam tambahan / remedial, serta pelaksanaan Pra UN. Indikator keberhasilan kegiatan ini adalah pada tahun 2014 Rata-Rata nilai US SD 6,5; Rata-Rata nilai UN SMP/MTs adalah 7,24. 2). Penyediaan Dana Pengembangan sekolah untuk SD/MI dan SMP/MTS, yaitu untuk penyediaan buku untuk Pendidikan Dasar diprioritaskan pada penyediaan buku muatan lokal dan budi pekerti. Indikator keberhasilan kegiatan ini adalah pada tahun 2014 Rata-Rata nilai US SD 6,5; Rata-Rata nilai UN SMP/MTs adalah 7,24. 3). Pembinaan minat dan bakat kreativitas siswa-siswi SD/MI, SMP/MTS melalui

Tes IQ, bakat dan minat siswa kelas III SMP dan MTs. Ini

dimaksudkan untuk memberikan masukan kepada orang tua dan anak dalam memilih program studi Sekolah Menengah yang sesuai dengan kemampuan, bakat dan minat anak. Dengan demikian anak akan dapat meningkatkan perhatiannya dalam belajar dalam upaya peningkatan mutu pendidikan.Target Kegiatan ini adalah meningkatnya Prestasi Non-Akademik pada tingkat Nasional, Regional dan Internasional. 4). Penyediaan Dana Pendamping SSN/SBI, dalam rangka meningkatkan jumlah sekolah yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan, dan diharapkan pada tahun 2014 terdapat 22 SD/MI SSN/RSBI, dan 30 SMP/MTs SSN/SBI; d. Penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik Sasaran yang diukur dan termasuk ke dalam aspek ini adalah meningkatnya jumlah sekolah yang menerapkan MBS. Kegiatan Prioritas : 1). Peningkatan penyediaan anggaran dan pengawasan pemanfaatan dana BOS dan BKM sehingga akses anak untuk bersekolah dapat terbuka seluasluasnya. Indikator Kegiatan ini adalah ketersediaan dana Bantuan Operasional Sekolah

sesuai dengan perkembangan jumlah siswa tiap tahun dan

perkembangan beban sekolah. Tabel 4.1. TARGET INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR No

Indikator Capaian Program

1

APK SD/MI/Sederajat

2

APM

KONDISI

2009

2010

2011

2012

2013

2014

102.59

103.50

104.54

105.08

106.64

107.7

108.78

96.25

95.60

96.17

96.74

97.31

97.88

98.50

2008


62

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG SD/MI/Sederajat APK

99.15

100.14

101.14

102.15

103.18

104.21

105.25

80.41

81.21

82.03

82.85

83.67

84.51

85.36

0.120

0.100

0.095

0.090

0.085

0.080

0.075

0.210

0.205

0.200

0.195

0.190

0.185

0.180

130

110

90

70

50

30

10

17

15

13

11

9

7

5

5

4

3,20

2,56

2,05

1,64

1,31

5

4

3,20

2,56

2,05

1,64

1,31

98.70

98.80

98.90

99.00

99.10

99.20

99.30

70.190

70.892

71.601

72.317

73.040

73.770

74.508

7.53

7.63

7.73

7.83

7.93

8

8

6.10

6.25

6.40

6.55

6.70

6.85

7.00

6

6

8

8

10

10

12

13

14

14

15

16

17

18

17

20

20

22

24

26

28

19

20

20

22

22

24

24

30

25

25

26

26

28

28

38

29

28

28

28

28

28

3793

4631

5066

5501

5936

6371

6806

1617

3039

3575

4111

4647

5183

5719

SMP/MTs/Sederajat APM SMP/MTs/Sederajat 3

% Jumlah DO SD/MI /Sederajat % Jumlah DO SMP/MTs /Sederajat

4

Jumlah DO SD /MI /Sederajat Jumlah DO SMP/MTs Sederajat

5

% Jumlah Siswa SD/MI Penerima Beasiswa dari Jumlah DO % Jumlah Siswa SMP/MTs Penerima Beasiswa dari Jumlah DO

6

% AMS SD/MI– SMP/MTs % AMS SMP/MTs – SMA/MA/SMK

7

Rata-rata UAN/NEM SD/MI/Ssederajat

8

Rata-rata UAN SMP/MTs/Ssederajat

10

Rasio Ruang Kelas Sekolah SD/MI/Sederajat

11

Rasio Ruang Kelas Sekolah SMP/MTsI/Sederajat

12

Rasio Guru : Murid SD/MI/Sederajat

13

Rasio Guru : Murid SMP/MTsI/Sederajat

14

Rasio Kelas : Murid SD/MI/Sederajat

15

Rasio Kelas : SMP/MTsI/Sederajat Murid

16

Jumlah Ruang Kelas Baik SD/MI/Sederajat

17

Jumlah Ruang Kelas Baik SMP/MTsI/Sederajat


63


Jumlah Ruang Kelas

1387

946

1066

1186

1306

1426

1546

175

701

821

941

1061

1181

1301

608

1,109

887

665

443

221

0

140

0

0

0

0

0

0

695

-482

1,493

1,400

3,555

3,522

5,856

49

516

280

408

596

844

1152

20

20

20

21

21

22

22

25

25

27

27

28

28

30

502

602

702

804

904

1020

1184

0.5

1

1

1

1

1

1

a. Jumlah Lab IPA

4

6

12

18

24

30

36

b. Jumlah Lab

2

3

6

9

12

15

18

5

6

12

18

24

30

36

274

304

334

364

394

424

454

31236

26410

28027

30548

33068

35588

38108

25

30

40

50

60

70

80

Rusak Sedang SD/MI/Sederajat 19

Jumlah Ruang Kelas Rusak Sedang SMP/MTsI/Sederajat

20

Jumlah Ruang Kelas Rusak Berat SD/MI/Sederajat

21

Jumlah Ruang Kelas Rusak Berat SMP/MTs/Sederajat

22

Kebutuhan Ruang Kelas SD/MI/Sederajat

23

Kebutuhan Ruang Kelas SMP/MTs/ Sederajat

24

Jumlah SSN/SBI SD/MI/Sederajat

25

Jumlah SSN/SBI SMP/MTsI/Sederajat

26

Sarana Penunjang Belajar SD/MI/Sederajat: a.

Jumlah Perpustakaan

b.

Buku Pelajaran Sekolah per siswa

27

Sarana Penunjang Belajar SMP/MTsI/Sederajat

Bahasa c. Jumlah Lab Multimedia d. Jumlah Perpustakaan e. Buku Pelajaran Sekolah 28

% Siswa SD/MI, SMP/MTs Melek Baca Al-Quran

2. Program Pendidikan Menengah Rencana Strategis Dinas Pendidikan 2009-2014 (Rancangan Kedua)

64

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG Pada dasarnya sasaran program pendidikan menengah tidak jauh berbeda dengan program pendidikan dasar, hanya terdapat beberapa sasaran yang berbeda karena lebih tingginya kompleksitas yang harus dimiliki oleh tingkat SMA/SMK/MA. Sasaran Program a. Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan 9 tahun dan 12 tahun Sasaran yang diukur dan termasuk ke dalam aspek ini adalah meningkatnya jumlah siswa lulusan SMP yang ditampung di SMA/MA/SMK,

Meningkatnya

jumlah lulusan SMA/MA/SMK, meningkatnya rasio guru : murid, rasio ruang kelas : sekolah, terpenuhinya kebutuhan ruang kelas, meningkatnya jumlah ruang kelas baik, menurunnya jumlah ruang kelas rusak. Kegiatan Prioritas : 1). Pembangunan Gedung Sekolah SMA/SMK dengan target pembangunan Gedung Sekolah pada 2009 adalah 3 SMA dan 3 SMK. Target 2010 adalah pembangunan 1 SMA dan 4 SMK baru. Kegiatan ini juga merupakan upaya untuk mewujudkan target tahun 2014 perbandingan jumlah SMA dan SMK diharapkan 40 : 60. Hal ini dimaksudkan untuk penyiapan lebih banyak tenaga kerja menengah yang profesional. Upaya

meningkatkan jumlah SMK di

Kabupaten Subang ini diharapkan dapat dilakukan melalui dana Pusat, APBD Provinsi maupun dana APBD Kabupaten. 2). Rehabilitasi sedang/ berat ruang kelas sekolah dengan target pada tahun 2014 seluruh ruang kelas SMA dan SMK dalam kondisi layak pakai, untuk itu pada tahun 2009 segera akan dilaksanakan rehabilitasi ruang kelas melalui sharing dana antara pemerintah pusat, propinsi dan kab/kota. 3). Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu dengan harapan pada tahun 2010 angka putus sekolah Sekolah Menengah 0,41%. dan diperkirakan pada saat ini masih banyak siswa Sekolah Menengahi keluarga kurang mampu yang belum terlayani oleh program ini. Untuk itu intensitas pemberian bantuan biaya pendidikan ini terus ditingkatkan. 4). Pembinaan SMK Kelas Jauh dengan tujuan mendorong partisipasi SMK Negeri maupun Swasta untuk menyelenggarakan pendidikan menengah kejuruan dengan memperluas catchment area ke kecamatan yang belum memiliki SMK. Tahun 2014 diharapkan perbandingan 40 : 60 dapat 100 % terpenuhi. 5). Penyebarluasan Berbagai Informasi Pendidikan Menengah dengan fokus kampanye kepada siswa SMP/MTs dan Masyarakat umum lainya agar animo bersekolah dan/atau menyekolahkan anaknya ke Sekolah Menengah Kejuruan meningkat, target dari kegiatan ini adalah meningkatnya jumlah siswa SMK 75 %.


65

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG b. Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing Sasaran yang diukur dan termasuk ke dalam aspek ini adalah meningkatnya kualitas lulusan dilihat dari rata-rata nilai UN, meningkatnya jumlah sekolah SBN/SBI, meningkatnya ketersediaan perpustakaan, tersedianya buku pelajaran, sumber belajar dan media belajar, persentase lulusan SMK yang

berusaha

sendiri/ berwirausaha, Meningkatnya kewirausahaan sekolah, dan lulusan SMA/SMK melek baca Al Qur’an. Kegiatan Prioritas : 1). Pemberian insentif bagi guru-guru yang melaksanakan program jam tambahan / remedial, serta pelaksanaan Pra UN dalam rangka menunjang kegiatan belajar mengajar. Indikator keberhasilan kegiatan ini adalah pada tahun 2014 Rata-Rata nilai UN SMA/MA/SMK adalah 7,83. 2). Penyediaan sarana, fasilitas PBM dan buku pokok. Ketersediaan sarana dan fasilitas pendidikan sampai tahun 2010 tetap menjadi perhatian. Fasilitas dimaksud meliputi penyediaan peralatan laboratorium,dan peralatan praktek SMK. 3). Penyediaan Dana Pendamping SSN/SBI, dalam rangka meningkatkan jumlah sekolah yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan, dan diharapkan pada tahun 2014 terdapat 72 sekolah SSN/SBI. c. Penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik Sasaran yang diukur dan termasuk ke dalam aspek ini adalah meningkatnya jumlah sekolah yang menerapkan MBS. Tabel 4.2. TARGET INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH No 1

Indikator capaian

KONDISI

program

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

58.07

64.48

67.05

69.63

72.20

74.78

77.35

48,31

38.90

41.474

44.048

46.622

49.196

0.49

0.44

0.39

0.34

0.29

0.24

0.19

60

57

54

52

49

47

5

4

3,20

2,56

2,05

1,64

1,31

28

30

31

32

33

34

35

APK SMA/MA/SMK/Sede rajat

2

APM SMA/MA/SMK /Sederajat

3

%

Jumlah

51.77 0

DO

SMA/MA/SMK /Sederajat 4

Jumlah

DO

SMA/MA/SMK

/

67

Sederajat 5

%

Jumlah

Siswa

Penerima Beasiswa dari Jumlah DO 6

% SMA/MA/SMK

AMS –


66

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG Universitas

:

Universitas 7

Rata-rata UAN/NEM

8

Jumlah

Bekerja

5.25

5.50

5.75

6.00

6.25

6.50

6.75

44

48.40

53.24

58.56

64.42

70.86

5

6

7

9

10

12

15

40

/Semua Lulusan 10

Rasio Ruang Kelas: Sekolah

11

Rasio Guru : Murid

24

24

24

24

20

20

20

12

Rasio Kelas : Murid

28

28

30

32

32

32

32

13

Jumlah Ruang Kelas

829

582

672

762

852

942

1032

53

57

87

117

147

177

207

27

0

0

0

0

0

0

153

45

91

175

307

498

762

Baik 14

Jumlah Ruang Kelas Rusak Sedang

15

Jumlah Ruang Kelas Rusak Berat

16

Kebutuhan

Ruang

Kelas 17

Jumlah SSN/SBI

9

9

11

11

13

13

15

18

Jumlah SMK

43

47

51

56

61

66

72

19

Rasio

3.5

3.8

4.2

4.5

4.9

5.4

5.9

1.4

1.45

1.48

1.50

1.52

1.54

1.57

12

14

16

18

20

22

24

10

12

14

16

18

20

22

15

18

21

24

27

30

33

98

102

105

108

111

114

117

3080

3192

3540

3904

4032

4160

4288

Melek

40

50

55

60

65

70

75

Paket

4

4

4

5

5

6

6

SMK

:

Kecamatan 20

Rasio

SMA

:

Kecamatan 21

Sarana

Penunjang

Belajar : a. Jumlah Lab IPA b. Jumlah

Lab

Bahasa c. Jumlah

Lab

Multimedia d. Jumlah Perpustakaan e. Buku

Pelajaran

Sekolah 22

%

Siswa

Baca Al-Quran 23

Jumlah Keahlian

3. Program Pendidikan Non Formal Sasaran Program a. Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan Sasaran yang diukur dan termasuk ke dalam aspek ini adalah berkurangnya angka buta huruf, menambah jumlah kecamatan yang bebas buta huruf; meningkatnya angka partisipasi Paket A,B,C; meningkatnya jumlah PKBM dan lembaga kursus; dan meningkatnya kegiatan pendidikan keterampilan bagi masyarakat. Rencana Strategis Dinas Pendidikan 2009-2014 (Rancangan Kedua)

67

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG Kegiatan Prioritas : 1). Pengembangan Pendidikan Keaksaraan Fungsional dengan penuntasan Buta Huruf sisa garapan dari jumlah 50.919 orang pada 2007/2008, dengan asumsi bahwa tiap tahun

dapat digarap sejumlah 10.000 orang buta huruf,

maka diharapkan pada tahun 2014

95 % permasalahan Buta Huruf dapat

dituntaskan. Selain itu diharapkan pada tahun 2014 sejumlah 5 Kecamatan Bebas Buta Huruf. 2). Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Non Formal melalui kampanye pemberantasan buta huruf untuk mendorong keterlibatan masyarakat secara indidu dan Lembaga Swadaya Masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam Penuntasan masalah Buta Huruf, baik secara langsung maupun tidak langsung. Target dari kegiatan ini adalah,

pertama, tersosialisasikanya

Program pemberantasan Buta Huruf sehingga diharapkan masyarakat dapat secara aktif mendorong warga disekitarnya yang masih buta huruf untuk aktif mengikuti program ini. Kedua, kelompok masyarakat

terbentuknya kader-kader masyarakat/

yang secara sukarela membantu pemerintah dalam

program Pemberantasan Buta Huruf. b. Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing Sasaran yang diukur dan termasuk ke dalam aspek ini adalah meningkatnya kualitas PKBM dan kualitas lulusan dilihat dari rata-rata nilai Ujian. Kegiatan Prioritas : 1). Pemberdayaan

Tenaga

Pendidik

Non

Formal,

dimaksudkan

untuk

meningkatkan kompetensi Tenaga Pendidikan melalui pelatihan-pelatihan; 2). Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan, dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas lulusan melalui pelatihan-pelatihan; 3). Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup (Life Skill) bagi Warga Belajar Kejar Paket A, B. Dan C; c. Penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik Sasaran yang diukur dan termasuk ke dalam aspek ini adalah meningkatnya jumlah sekolah yang menerapkan MBS.

Tabel 4.3. TARGET INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL No

Indikator capaian

KONDISI

program

2008

1

Jumlah Buta Aksara

2

% Angka Buta Aksara

2

Jumlah Kecamatan Bebas

2009

2010

2011

2012

2013

2014

50,919

42,915

42,415

37,915

27,915

17,915

7,915

8.83

8.62

8.33

7.91

7.41

6.97

6.39

0

1

2

3

4

5

30

40

50

60

70

80

0

Buta Huruf 3

Angka Partisipasi Peserta

20


68

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG Paket A 4

Angka Partisipasi Peserta Paket B

5

Angka Partisipasi Peserta Paket C

6

20

30

40

50

60

70

80

20

30

40

50

60

70

80

9

13

18

25

35

48

68

30

50

55

60

65

70

75

10

30

40

50

60

70

80

120

150

180

210

240

270

300

% Penanganan Penduduk Usia Sekolah yang tidak tertangani

dengan

Pendidikan Formal 7

% PKBM yang terbina

8

% Pengelola/ % Kursus yang terbina

9

Jumlah KBU

4. Program Pendidikan Usia Dini Sasaran Program a. Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan Sasaran yang diukur dan termasuk ke dalam aspek ini adalah meningkatnya nilai APK PAUD, meningkatnya daya tampung PAUD / TK. Kegiatan Prioritas : 1). Penyediaan Sarana Prasarana TK/RA melalui pembangunan USB TK dengan target 1 TK negeri untuk 1 Kecamatan dan APK TK 23,04%. Target tahun 2010 dibangun 7 TK baru. 2). Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dengan target

keterlayanan

anak usia 0 – 3 tahun di TPA 5%, dan keterlayanan anak usia 3 – 4 tahun di KB 6,94%. Target 2009 adalah 25 desa 50 kelompok rintisan PAUD yang mencakup 3000 anak usia 0-6 tahun. b. Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing Sasaran yang diukur dan termasuk ke dalam aspek ini adalah terpenuhinya sumber dan media belajar.  Penyediaan Sumber dan Media belajar,

berupa alat praktek dan peraga

siswa, dan sarana bermain; c. Penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik Sasaran yang diukur dan termasuk ke dalam aspek ini adalah meningkatnya jumlah sekolah yang menerapkan MBS. Tabel 4.4. TARGET INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM PENDIDIKAN USIA DINI No

Indikator capaian program

1

Rasio PAUD/TK/Sederajat :

2

% APK : 15 %;

KONDISI

2009

2010

2011

2012

2013

2014

1

1

2

2

3

4

5

24.83%

5%

25%

30%

25%

40%

45%

2008


69


% Alat Peraga atau alat

10

30

40

50

60

70

80

Sekolah

5. Program Pendidikan Luar Biasa Sasaran Program a. Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan Sasaran yang diukur dan termasuk ke dalam aspek ini adalah meningkatnya jumlah pendidikan khusus (PK) dan Pendidikan Layanan Khusus (PLK)., hal ini penting diperhatikan, meskipun berdasarkan PP. N0.25 Tahun 2001, penanganan anak-anak berkelainan fisik melalui pendidikan Luar Biasa (PLB) merupakan kewenangan wajib dan tugas pokok propinsi, maka Dalam pelaksanaannya Dinas Pendidikan membantu memfasilitasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan Provinsi dalam pengembangan pendidikan Khusus. b. Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing Sasaran yang diukur dan termasuk ke dalam aspek ini adalah meningkatnya sumber dan media belajar, meningkatnya kompetensi guru PK dan PLK, serta meningkatnya pelatihan kewirausahaan siswa. Kegiatan berikut adalah bentuk kepedulian dan partisipasi aktif Dinas Pendidikan Kab. Subang terhadap peningkatan mutu dan kualitas Pendidikan Luar Biasa. Kegiatan Prioritas : 1). Pengadaan Alat Peraga Sekolah , 1 paket 100%. 2). Pengadaan Perlengkapan Sekolah, 1 paket 100%. c. Penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik Sasaran yang diukur dan termasuk ke dalam aspek ini adalah meningkatnya jumlah sekolah yang menerapkan MBS.

Tabel 4.5. TARGET INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM PENDIDIKAN LUAR BIASA Indikator capaian

KONDISI

program

2008

1

% keterlayanan

2

% Peningkatan

No

2009

2010

2011

2012

2013

2014

3.39%

17.20%

30%

50%

65%

80%

100%

16.85%

28.73%

40%

55%

75%

85%

100%

10

30

40

50

60

70

80

1

2

2

3

3

4

4

Kompetensi Guru 3

% Alat Peraga/Sekolah

4

Jumlah Paket Keahlian


70

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG 6. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sasaran Program Pada Program ini sasaran yang ingin ingin dicapai adalah meningkatnya Kompetensi pendidik, Jumlah Guru

berkualifikasi S1, meningkatnya guru yang mendapatkan

sertifikasi, pemahaman penyelenggara tentang Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), dan meningkatnya wawasan pendidik tentang Kurikulum berikut pengembangannya. Kegiatan Prioritas : 1).

Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi yang bertujuan untuk peningkatan profesionalitas guru dan tenaga kependidikan melalui uji kompetensi guru, Diklat Profesi. Target 2009 yaitu 25 guru SD, 25 guru SMP, 15 guru SMA,15 guru SMK dan 10 Pengawas TK/SD.

2).

Penyediaan Beasiswa Kualifikasi Tenaga Pendidik dengan peningkatan jumlah/kuota peserta kualifikasi pendidikan guru dan tenaga kependidikan dari berbagai sumber dana. Pada tahun 2009 diharapkan 90 % guru SD sudah berpendidikan Diploma IV atau S1, sedangkan untuk guru SMP, SMA dan SMK dengan kualifikasi Diploma IV atau S1 sebesar 100 %.

3).

Sertifikasi Guru dan Pengawas dengan target pada tahun 2014 100% guru mengikuti program sertifikasi dan ada mekanisme pembinaan lebih lanjut, dan pada tahun 2013 Pengawas tersertifikasi. Target pada tahun 2009 adalah 800 guru, dan tahun 2010 1000 guru dan 15 Orang Pengawas.

4).

Pengembangan mencakup

Mekanisme Peralihan Jabatan Kepala Sekolah yang

penyusunan

mekanisme,

implementasinya.Target kegiatan ini

sosialiasi,

Bimbingan

diharapkan pada 2010

Teknis,

dan

telah tersusun

mekanisme dan tersosialisasikan; dan pada 2014 dapat dilaksakan secara optimal 100%

Tabel 4.6. TARGET INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN No 1

Indikator capaian program

KONDISI 2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

55

75

85

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

% Guru Memenuhi Kualifikasi

2

a. SD Sederajat

16.85

b. SLTP Sederajat

64.33

69.42

c. SMA Sederajat

70.39

74.63

Jumlah Guru yang

808

800

1,030

1,960

1,962

1,950

1,938

3.39

17.20

30

50

65

80

100

28,73

40

85

mendapatkan Sertifikasi 3

% Guru Memenuhi sertifikasi a. SD Sederajat


71


4

b. SLTP Sederajat

13.30

26.18

40

55

70

85

100

c. SMA Sederajat

10.70

23.46

35

50

65

80

100

30

40

50

60

70

80

50

60

70

80

90

100

% Sekolah yang

10

mengimplementasikan MBS 5

% Pendidik tentang

30

pemahaman Kurikulum

7.

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Sasaran Program Sasaran yang ingin dicapai pada program ini adalah meningkatnya sinergitas pelayanan pendidkan yang berbasis kualitas, dan meningkatnya pelayanan data/ informasi pendidikan. Kegiatan Prioritas : 1). Pengadaan Sarana prasarana Sistem Informasi Manajemen dengan target adanya ketersediaan sarana SIM tiap Bidang, dan pada tahun 2012 Sistem Informasi Manajemen Satuan Dinas Pendidikan sudah terintegrasi secara optimal menyeluruh dan pada tahun 2014 pada tingkat UPTD ke tingkat Kabupaten 100%. 2). Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola SIM melalui Pelatihan, dan supervisi Teknis pengelolaan SIM, diharapakan pada tahun 2012 terlatih 10 orang Operator SIM dan 5 orang Teknisi; dan pada tahun 2014 30 UPTD memiliki masing-masing 2 orang operator dan 1 orang Teknisi SIM. 3). Pengembangan Sistem Pendataan Data Pokok Pendidikan,

dilaksanakan

dengan menyelenggarakan pemutakhiran data pokok pendidikan secara periodik sehingga diharapkan tersedia data pokok pendidikan yang akurat sebagai bahan pengambilan keputusan. 4). Pengembangan Sistem Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Aparatur, Dilaksanakan secara bertahap dan diharakan dapat dilakasanakan secara penuh pada tahun 2010, sehingga

prosentase temuan BPK

dibawah

0,050 % dan Opini BPK Wajar tanpa syarat pada tahun 2010

Tabel 4.7. TARGET INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN No

Indikator capaian

KONDISI

program

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

1

% Sinergitas Layanan

45

65

75

85

95

100

100

1

Berbasis Kualitas % Layanan Kebutuhan

45

65

75

85

95

100

100

2

Data dan Informasi % Aspek Penanganan

30

50

60

70

80

90

100

UAS/USBN


72


Opini BPK atas Laporan

Wajar

Keuangan Depdiknas

4

Persentase Temuan BPK

Wajar

Wajar

Wajar

Wajar

Wajar

Wajar

dengan

tanpa

tanpa

tanpa

tanpa

tanpa

tanpa

syarat

syarat

syarat

syarat

syarat

syarat

syarat

50 %

Kuran

50 %

Kuran

Kurang

Kuran

tentang Penyimpangan di

0,55%

dari 0,50

g dari

g dari

g dari

Depdiknas terhadap Objek

%

0

0

0

yang Diperiksa

5

Sertifikat ISO 9001:2000 yang

60%

80 % unit

80 %

80 %

80 %

80 %

utama

unit

unit

unit

unit

unit

mempero

utama

utama

utama

utama

utama

leh ISO

memp

memp

memp

memp

memp

9001 :

eroleh

eroleh

eroleh

eroleh

eroleh

diraih Unit Kerja Depdiknas (Kumulatif)

2000

5.2

80 %

ISO

ISO

ISO

ISO

ISO

9001 :

9001 :

9001 :

9001 :

9001 :

2000

2000

2000

2000

2000

KEGIATAN INDIKATIF DARI BERBAGAI SUMBER PENDANAAN Program pembangunan pendidikan dijabarkan dalam bentuk kegiatan indikatif. Berikut ini disajikan Kegiatan Indikatif dari setiap program sebagai bentuk realisasi pemerintah terhadap permasalahan dan atau kondisi yang berkembang dibidang pendidikan, selain itu juga program-program dan kegiatan indikatif lainnya yang merupakan implementasi dari Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan. Pada periode 2009 ini kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut : A.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Sasaran :

Tersedianya Dana Surat Menyurat

Target Sasaran

Optimalisasi

:

Pelayanan

Administrasi

Surat

Menyurat 2.

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik Indikator Sasaran :

Tersedianya Dana Bagi Pengguna Jasa Komunikasi, Sumberdaya

air

dan

Listrik

Yang

Akan

Meningkatkan Pelayanan Target Sasaran 3.

:

Pelayanan Jasa Listrik, komunikasi dan Air

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Sasaran :

Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor Yang Mendukung Berlangsungnya Kegiatan

Target Sasaran

:

Optimalnya

Pemeliharaan

Peralatan

dan

Perlengkapan Kantor

4.

Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Indikator Sasaran :

Terpeliharanya

Kondisi

Fisik

dan

Perizinan

Kendaraan Dinas/Operasional


73

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG Target Sasaran 5.

:

Pemeliharaan, Perijinan Kendaraan Dinas

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Indikator Sasaran :

Terlaksananya Pengelolaan keuangan SKPD dan sekolah

Target Sasaran 6.

:

Meningkatnya Pelayanan Administrasi Keuangan

Penyediaan Jasa Kebersiahan kantor Indikator Sasaran :

Terpeliharanya Kebersihan Kantor

Target Sasaran

Optimalnya Pelayanan Administrasi Kantor Melalui

:

Kebersihan 7.

Penyediaan Alat Tulis kantor Indikator Sasaran :

Tersedianya ATK Untuk Operasional Kegiatan Dinas

Target Sasaran

Optimalnya Pelayanan Administrasi Perkantoran

:

Melalui Pelayanan ATK 8.

9.

10.

11.

12.

Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan Indikator Sasaran :

Tersedianya Barang Cetakan dan Pengadaan

Target Sasaran

Ketersediaan barang Cetakan dan Pengadaan

:

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor Indikator Sasaran :

Tersedianya Instalasi Listrik/Penerangan kantor

Target Sasaran

Terlayaninya Penerangan Gedung Kantor

:

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor Indikator Sasaran :

Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan

Target Sasaran

Tersedianya Peralatan dan perlengkapan

:

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Sasaran :

Tersedianya Peralatan rumah tangga

Target Sasaran

Optimalnya Ketersediaan Peralatan Rumah Tangga

:

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Peruandang-Undangan Indikator Sasaran :

Tersedianya

Bahan

Bacaan

dan

Peraturan

Bacaan

dan

Peraturan

Perundang-Undangan Target Sasaran

:

Tersedianya

Bahan

Perundang-Undangan 13.

Penyediaan Makanan dan Minuman Indikator Sasaran :

Tersedianya Jamuan Makan Dan Minum Untuk Rapat dan Tamu

Target Sasaran

:

Optimalnya

Pelayanan

kantor

Melalui

Jamuan

Makan dan Minum 14.

Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi Keluar daerah Indikator Sasaran :

Terlaksananya Rapat Kordinasi dan Konsultasi Program

Target Sasaran 15.

:

Sinergitas Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan

Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran (Honor TKK)


74

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG Indikator Sasaran :

Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran (Honor TKK)

Target Sasaran

:

Optimalnya Pelayanan Administrasi Melalui Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran (Honor TKK)

16.

Penyediaan Dana Pengelolaan Guru PNS SD/MI dan Guru Bantu Daerah Terpencil Indikator Sasaran :

Tersedianya Dana Pengelolaan Guru PNS SD/MI dan Guru bantu Daerah Terpencil Kepada Yang Bersangkutan

Target Sasaran

:

Optimalnya Kegiatan Pengelolaan Guru PNS SD/MI dan Guru Bantu Daerah Terpencil

B.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pembangunan Gedunga Kantor Indikator Sasaran :

Tersedianya Gedung Kantor Kacadin Yang Memadai

Target Sasaran

Pembangunan

:

Gedung

Kantor

Cabang

Dinas

Pendidikan Kecamatan 2. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Air dan Listrik Indikator Sasaran :

Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional

Target Sasaran

Kebutuhan Kendaraan Operasional Bagi Pejabat

:

3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Indikator Sasaran :

Terpeliharanya Gedung Kantor

Target Sasaran

Pemeliharaan Kondisi Gedung Kantor

:

4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas Operasional Indikator Sasaran :

Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional

Target Sasaran

Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional

:

5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Kantor

C.

Indikator Sasaran :

Terpeliharanya Perlengkapan kantor

Target Sasaran

Pemeliharaan Perlengkapan kantor

:

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Bimbingan Teknis Aparatur Indikator Sasaran :

Terpeliharanya Angka Kredit dan Pengiriman Guru Berprestasi Tk.Propinsi Jawa Barat

Target Sasaran

:

Peningkatan

Kinerja

Sumber

Daya

Aparatur

Pendidik dan Tenaga Kependidikan Melalui Angka Penilaian Kredit Jabatan Fungsional dan Pemilihan Guru Berprestasi 2. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD


75


Adanya laporan Pelaksanaan Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD

Target Sasaran

:

Laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

3. Penyusunan Laporan Keuangan Sementara Indikator Sasaran :

Adanya Laporan Keuangan Semesteran

Target Sasaran

Optimalnya Pelayanan Kantor

:

4. Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi anggaran Indikator Sasaran :

Adanya Laporan Prognosis Realisasi Anggaran

Target Sasaran


:

5. Penyusunan Laporan KeuanganAkhir Tahun Indikator Sasaran :

Adanya Laporan Keuangan Akhir Tahun

Target Sasaran


:

6. Revitalisasi dan Refungsionalisasi SIM Dinas Propinsi Jawa Barat

D.

Indikator Sasaran :

Tersedianya Data Pendidikan

Target Sasaran

Data Statistik dan Profil Pendidikan

:

Program Pendidikan Anak Usia Dini

1. Rehabilitas Sedang/Berat Bangunan Sekolah Indikator Sasaran :

Tersedianya Rehabilitas Bangunan Sekolah

Target Sasaran

Anak Usia Dini yang bersekolah

:

2. Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Indikator Sasaran :

Bersekolahnya

Anak

Usia

Dini

Yang

Belum

Mendapatkan Pelayanan pendidikan di 253 Desa Target Sasaran

:

Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini

3. Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar Indikator Sasaran :

Tersedianya Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar

Target Sasaran

Tersalurkannya

:

Penunjang

Kegiatan

Belajar

Mengajar E.

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

1. Pengadaan Alat Peraktek dan Peraga Siswa Indikator Sasaran :

Adanya Alat Praktek/Peraga TK/SD Satu Atap dan SMP Terbuka

Target Sasaran

:

Penyediaan Alat Praktek dan Peraga Siswa TK/SD Satu Atap dan SMP Terbuka

2. Pengadaan Mebelair Sekolah


76


Tersedianya Kebutuhan Mebelair Sekolah SD/MI

Target Sasaran

Terpenuhinya Kebutuhan Mebelair di Sekolah SD/MI

:

3. Rehabilitas Sedang/Berat Bangunan Sekolah Indikator Sasaran :

Terlaksananya

Rehabilitas

Bangunan

Sekolah

SD/MI dan SMP/MTs Target Sasaran

:

Bangunan Gedung Untuk Anak Usia Wajar Diknas 9 Tahun

4. Pembinaan SMP Terbuka Indikator Sasaran :

Tersedianya Guru Pamong SMP Terbuka Yang Terlatih

Target Sasaran

:

Pembinaan SMP Terbuka

5. Penyediaan Dana Pembangunan Sekolah Untuk SD/MI dan SMP/MTs Indikator Sasaran :

Terselenggaranya Program Wajib Belajar 9 Tahun

Target Sasaran

Penyelenggaraan

:

dan

Pembinaan

Pendidikan

Sekolah Dasar 6. Penyelenggaraan Paket B setara SMP Indikator Sasaran :

Terselenggaranya Paket B setara SMP

Target Sasaran

Terselenggaranya program kelompok belajar Paket

:

B setara SMP 7. Pembinaan minat , bakat dan kreativitas siswa Indikator Sasaran :

Terselenggaranya seleksi siswa peserta lomba yang akan dikompetisikan

Target Sasaran

:

Siswa SD/SMP peserta kreativitas siswa SD dan SMP

8. Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar Indikator Sasaran :

Cabang Dinas, Kepala Sekola, Komite sekolah mengetahui

informasi

kebijakan

dan

program

pendidikan Target Sasaran

:

Informasi kebijakan dan Program Pendidikan Dasar tersampaikan

9. Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar Indikator Sasaran :

Dilaksanakannya akreditasi untuk SD dan TK

Target Sasaran

Optimalisasi

:

penyelenggaraan

dan

pelayanan

Pendidikan Dasar 10. DAK, Pendamping dan Penunjang DAK Pendidikan Indikator Sasaran :

Sekolah sasaran menerima dana DAK, Pendamping dan Penunjang DAK

Target Sasaran

:

Peningkatan pelayanan pendidikan dasar melalui rehabilitasi fisik sekolah dan pengadaan sarana pendidik


77

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG 11. Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar Indikator Sasaran :

Tersedianya penunjang kegiatan Belajar Mengajar

Target Sasaran

Tersalurkannya

:

penunjang

Kegiatan

Belajar

Mengajar 12. Pendamping Bantuan Pemerintah Pusat untuk RKB/Rehabilitasi SMP/MTs Indikator Sasaran :

Tersedianya dana bantuan Pemerintah Pusat untuk RKB/Rehabilitasi SMP/MTs

Target Sasaran

:

Tersalurkannya dana bantuan Pemerintahan Pusat untuk RKB/Rehabilitasi SMP/MTs

13. Penunjang Operasional manajemen BOS Indikator Sasaran :

Terlaksananya Pelatihan bendahara dana BOS

Target Sasaran

Terlatihnya 60 orang Bendahara pengelola dana

:

BOS F.

Program Pendidikan Menengah

1. Penambahan Ruang Kelas Sekolah Indikator Sasaran :

Adanya tambahan ruang kelas

Target Sasaran

Sekolah menengah yang masih kurang ruang

:

kelasnya mendapatkan tambahan ruang kelas 2. Pembangunan labolatorium dan ruang pratikum sekolah (labolatorium bahasa, komputer, IPA, IPS dan lain-lain) Indikator Sasaran :

Adanya gedung labolatorium

Target Sasaran

Sekolah yang belum mempunyai labolatorium dan

:

ruang

pratikum

mendapatkan

bantuan

pembangunan 3. Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah Indikator Sasaran :

Terlaksananya rehabilitasi bangunan sekolah

Target Sasaran

Kualitas penyelenggaraan Pendidikan Menengah

:

meningkat 4. Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah Indikator Sasaran :

Terlaksananya rehabilitasi ruang kelas sekolah

Target Sasaran

Optimalisasi

:

penyelenggaraan

pembelajaran

persekolahan di Tingkat Menengah 5. Penyelenggaraan paket C setara SMU Indikator Sasaran :

Terselenggaranya program paket C setara SMU

Target Sasaran

Warga masyarakat DO SLTA dan Lulusan SLTP

:

yang tidak melanjutkan sekolah mengikuti paket C setara SMU 6. Pembinaan minat dan bakat kreativitas siswa SMA/SLTA/SMK Indikator Sasaran :

Terselenggaranya


lomba-lomba

untuk

siswa

78

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG SMA/SMK Target Sasaran

:

Mengembangkan minat dan bakat kreativitas

7. Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar (BKM) Indikator Sasaran :

Tersedianya Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar

Target Sasaran

Tersalurkannya

:

Penunjang

Kegiatan

Belajar

Mengajar G.

Program Pendidikan Non Formal

1. Pemberdayaan tenaga Pendidikan non formal Indikator Sasaran :

Terselenggaranya pelatihan untuk tenaga pendidik dan kependidikan non formal

Target Sasaran

:

Tenaga pendidik dan kependidikan non formal yang berkualitas

H.

Program Pendidikan Luar Biasa

1. Pengadaan alat praktek dan alat peraga siswa

I.

Indikator Sasaran :

Adanya alat praktek dan alat peraga siswa

Target Sasaran

Penyediaan alat praktek dan peraga bagi siswa

:

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 1. Pelaksanaan sertifikasi pendidikan Indikator Sasaran :

Adanya guru yang bersertifikasi

Target Sasaran

Peningkatan

:

kualitas

Sumber

Daya

Tenaga

Pendidikan 2. Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi Indikator Sasaran :

Terselenggaranya

pelatihan

bimbingan

teknis

kompetensi untuk guru Target Sasaran

:

Optimalnya kualitas tenaga pendidik

3. Pembinaan kelompok kerja guru (KKG) Indikator Sasaran :

Terlaksananya

pelatihan

guru

pemandu

mata

pelajaran Target Sasaran

:

Penerapan

program

Pembinaan

Profesionalisme melalui wadah KKG di kab. Subang 4. Pengembangan mutu dan kualitas Program Pendidik dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan Indikator Sasaran :

Terlaksananya seleksi calon kepala sekolah dan bimbingan

teknis

penyelenggaraan

pendidikan

persekolahan


79

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG Target Sasaran

:

Peningkatan kemampuan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan persekolahan

5. Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidikan dan tenaga kependidikan

J.

Indikator Sasaran :

Tersedianya data pendidikan

Target Sasaran

Data statistik dan profil Pendidikan

:

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

1. Pengendalian dan Pengawasan penerapan azas efisiensi dan efektifitas dan dekonsentrasi dan dana pembantuan Indikator Sasaran :

Dilaksanakannya kegiatan pengawasan penerapan azas efisiensi dan efektifitas dan dekonsentrasi dan dana pembantuan

Target Sasaran

:

Dana yang bersumber dari Dana Dekonsentrasi

2. Pembinaan Dewan Pendidikan

K.

Indikator Sasaran :

Dilaksanakannya pembinaan Dewan Pendidikan

Target Sasaran

Optimalisasi sosialisasi Dewan Pendidikan

:

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

1. Diklat Paskibraka dan Pembentukan POK Paduan Suara Indikator Sasaran :

Terselenggaranya Diklat Dasar Paskibraka dan terbentuknya POK Panduan Suara

Target Sasaran

:

Pembentukan anggota PASKIBRAKA dan POK Paduan Suara melalui Diklat Dasar

L.

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

1. Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat Indikator Sasaran :

Dilaksanakannya

pembibitan

dan

pembinaan

olahragawan berbakat Target Sasaran

:

Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan berbakat

2. Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Indikator Sasaran :

Terlaksananya even kompetisi olahraga

Target Sasaran

Meningkatnya bibit atlet pelajar potensial melalui

:

penyelenggaraan kompetisi olahraga


80


BAB VI PENUTUP KESIMPULAN Rencana Strategis (Renstra) Pembangunan Pendidikan Kabupaten Subang 20092014 merupakan sebuah dokumen menyeluruh mencakup rencana pengembangan satuan-satuan pendidikan SD, SMP, SMA dan SMK. Sejalan dengan pelaksanaan kebijakan otonomi daerah, Renstra Kabupaten Subang dimaksudkan untuk memenuhi kepentingan pengembangan pendidikan daerah dengan tetap mengacu pada standar pendidikan nasional. Rencana strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Subang disusun atas dasar data dan fakta yang dianalisis dari kondisi tertentu. Oleh karena itu atas dasar dinamika yang terjadi setiap saat, sifat rencana strategis ini sangat fleksibel dengan memperhatikan perubahan dan perkembangan yang terjadi. Namun tentunya sebagai sebuah perencanaan dasar dan makro, pada tingkat prinsisp dan strategisnya tak akan berubah, yang mungkin terjadi penyesuaian terletak pada aspek teknis operasional dan pendekatannya saja. Peran perencanan tingkat Kabupaten di era otonomi dalam rangka meningkatkan pengembangan Pendidikan Dasar dan Menengah sangat penting bagi bagi kabupaten. Karena hanya Kabupaten yang dapat melihat adanya kesenjangan tingkat kemajuan pendidikan di daerah. Disamping itu, masalah-masalah pendidikan yang paling mendasar dalam pengembangan sumber daya manusia kabupaten dan kota merupakan sumbangan yang berharga dalam meningkatkan penyelenggaraan pendidikan nasional. Dalam konteks pembangunan pendidikan nasional, pemerintah memanfaatkan otonomi daerah seoptimal mungkin untuk memacu pendidikan daerah dalam rangka pembangunan pendidikan nasional secara keseluruhan, dalam kerangka ini Rencana Strategis (Renstra) Pembangunan Pendidikan Kabupaten Subang 2009-2014 sekaligus merupakan masukan kepada pemerintah dalam menetapkan kebijakan terkait dengan permasalahan pendidikan di Kabupaten Subang. Sebagai sebuah karya pikir sudah barang tentu produk perencanaan ini masih banyak kekurangan. Namun aspek perencanaan yang telah disusun paling tidak sudah merupakan investasi dan langkah dari porsi manajemen organisasi. SARAN Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Subang 2009-2014 yang merupakan dokumen kabupaten, diharapkan dalam tatanan implementasi, khusus dalam pembiayaan program kegiatan, kita berpegang dari apa yang telah disepakati untuk mensinergikan sumber daya yang ada, baik ditingkat nasional, propinsi maupun kabupaten/kota.


81

Tabel 15. PROGRAM PEMBANGUNAN SKPD DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2009-2014 (DARI BERBAGAI SUMBER PENDANAAN)

NO 1

PROGRAM

SASARAN PROGRAM 3

2

1 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar

INDIKATOR KINERJA PROGRAM 4

TARGET PENCAPAIAN

EXISTING 2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

5

6

7

8

9

10

11

A PENDIDIKAN SD/MI SEDERAJAT 1 Meningkatnya APK SD/MI sederajat*

Prosentase APK

102,59

103,50

104,54

105,08

106,64

107,7

108,78

2 Meningkatnya APM SD/MI sederajat

Prosentase APM

96,25%

95,60%

96,17%

96,74%

97,31%

97,88%

98,50%

3 Menurunnya jumlah DO SD/MI sederajat

Prosentase jumlah DO/siswa SD/MI

0,120%

0,100%

0,095%

0,090%

0,085%

0,080%

0,075%

4 Menurunnya jumlah DO SD/MI sederajat

Jumlah DO

130

110

90

70

50

30

10

5 Terlaksananya bantuan beasiswa bagi siswa SD/MI

Prosentase jumlah siswa penerima beasiswa dari jumlah DO

5,00

4,00

3,20

2,56

2,05

1,64

1,31

6 Meningkatnya angka melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs

Prosentase angka melanjutkan

98,700%

98,800%

98,900%

99,000%

99,100%

99,200%

99,300%

7 Meningkatnya kualitas lulusan SD/MI sederajat dilihat dari UAN/NEM

Rata-Rata UAN/NEM

7,53

7,63

7,73

7,83

7,93

8,00

8 Rasio Ruang Kelas : Sekolah secara ideal

Rasio Ruang kelas : sekolah

6

6

8

8

10

10

12

9 Meningkatnya Rasio guru : Murid

Rasio guru: murid

17

20

20

22

24

26

28

10 Meningkatnya Rasio kelas : murid

Rasio kelas : murid

30,00

25,00

25,00

26,00

26,00

28,00

28

11 Meningkatnya jumlah kelas baik

jumlah kelas baik

3793

4426

4511

4662

5096

5412

5707

12 Menurunnya jumlah kelas sedang

jumlah kelas sedang

1387

846

842

732

473

297

81

13 Menurunnya jumlah kelas rusak

jumlah kelas rusak

608

516

435

394

219

79

0

14 Terpenuhinya kebutuhan ruang kelas

kebutuhan ruang kelas

695

710

1.493

1.400

3.555

3.522

5.856

15 Meningkatnya jumlah sekolah SBN/SBI

jumlah sekolah

20

20

20

21

21

22

22

16 Meningkatnya ketersediaan jumlah perpustakaan di sekolah

perpustakaan / sekolah

502

602

702

804

904

1020

1184

17 Tersedianya buku pelajaran sekolah

Buku pelajaran / siswa

1

3

6

6

6

8

12

8

B PENDIDIKAN SMP/MTs Sederajat 1 Meningkatnya APK SMP/MTssederajat

Prosentase APK

99,15

100,14

101,14

102,15

103,18

104,21

105,25

2 Meningkatnya APM SMP/MTs sederajat

Prosentase APM

80,41%

81,21%

82,03%

82,85%

83,67%

84,51%

85,36%

Page 1 of 5

NO

PROGRAM

SASARAN PROGRAM

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

TARGET PENCAPAIAN 2009

2010

2011

2012

2013

2014

0,210%

0,205%

0,200%

0,195%

0,190%

0,185%

0,180%

17

15

13

11

9

7

5

5,00

4,00

3,20

2,56

2,05

1,64

1,31

70,190%

70,892%

71,601%

72,317%

73,040%

73,770%

74,508%

6,10

6,25

6,40

6,55

6,70

6,85

7,00

13

14

14

15

16

17

18

3 Menurunnya jumlah DO SMP/MTsI sederajat

Prosentase jumlah DO/siswa SMP/MTs

4 Menurunnya jumlah DO SMP/MTs sederajat

Jumlah DO

5 Terlaksananya bantuan beasiswa bagi siswa SD/MI


6 Meningkatnya angka melanjutkan SMP/MTS ke SMA/MA/SMK


7 Meningkatnya kualitas lulusan SMP/MTS sederajat dilihat dari UAN/NEM

Rata-Rata UAN/NEM

8 Rasio Ruang Kelas : Sekolah secara ideal



Rasio guru: murid

19,00

20,00

20,00

22,00

22,00

24

24

10 Meningkatnya Rasio kelas : murid

Rasio kelas : murid

38

29

28

28

28

28

28


jumlah kelas baik

1617

1720

1790

1820

1854

1892

1932


jumlah kelas sedang

175

115

82

60

53

40

0


jumlah kelas rusak

140

97

60

52

25

0

0



49

516

280

408

596

844

1152


jumlah sekolah

25

25

27

27

28

28

30

18 Meningkatnya sumber dan media belajar

Jumlah Lab IPA

4

6

12

18

24

30

36

Jumlah Lab Bahasa

2

3

6

9

12

15

18

Jumlah Lab Multimedia

5

6

12

18

24

30

36

274

304

334

364

394

424

454

31236

26410

28027

30548

33068

35588

38108

Jumlah Perpustakaan Buku Pelajaran sekolah

2 Program Wajib Belajar Pendidikan Menengah

EXISTING 2008

1 Meningkatnya APK SMA/SMK/MA sederat

Prosentase APK

58,07

64,48

67,05

69,63

72,20

74,78

77,35

2 Meningkatnya APM SMA/SMK/MA sederajat

Prosentase APM

48,31%

38,900%

41,474%

44,048%

46,622%

49,196%

51,770%

3 Menurunnya jumlah DO SMA/SMK/MAI sederajat

Prosentase jumlah DO/siswa SMA/SMK/MA

0,490

0,440

0,390

0,340

0,290

0,240

0,190

4 Menurunnya jumlah DO SMA/SMK/MAI sederajat

Jumlah DO

67

60

57

54

52

49

47

5 Terlaksananya bantuan beasiswa bagi siswa SMA/MA/SMK


5,00

4,00

3,20

2,56

2,05

1,64

1,31


5,00

4,00

3,20

2,56

2,05

1,64

1,31

6

Terlaksananya bantuan beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dan tidak mampu

Page 2 of 5

NO

PROGRAM

SASARAN PROGRAM



2010

2011

2012

2013

2014

28%

30%

31%

32%

33%

34%

35%

5,25

5,50

5,75

6,00

6,25

6,50

6,75

jumlah bekerja/semua lulusan

40

44,00

48,40

53,24

58,56

64,42

70,86

10 Rasio ruang kelas : sekolah secara ideal


5

6

7

9

10

12

15


Rasio guru: murid

24,00

24,00

24,00

24,00

20,00

20

20

12 Meningkatnya rasio kelas : murid

Rasio kelas : murid

28

28,00

30,00

32

32

32

32


jumlah kelas baik

829

834

852

880

890

899

909


jumlah kelas sedang

53

50

37

19

14

10

0


jumlah kelas rusak

27

25

20

10

5

0

0



153

45

91

175

307

498

762


jumlah sekolah

9

9

11

11

13

13

15

18 Meningkatnya jumlah SMK

jumlah SMK

43

44

46

47

49

50

52

19 Meningkatnya rasio SMK/SMA : Kecamatan

rasio SMK/SMA : Kecamatan

3,5

3,8

4,2

4,5

4,9

5,4

5,9

20 Meningkatnya rasio SMA : Kecamatan

rasio SMA : Kecamatan

1,4

1,45

1,48

1,50

1,52

1,54

1,57

21 Meningkatnya sumber dan media belajar SMA/SMK

Jumlah Lab IPA

12

14

16

18

20

22

24

Jumlah Lab Bahasa

10

12

14

16

18

20

22

Jumlah Lab Multimedia

15

18

21

24

27

30

33

Jumlah Perpustakaan

98

102

105

108

111

114

117

3080

3192

3540

3904

4032

4160

4288

7 Meningkatnya angka melanjutkan SMA/MA/SMK ke Perguruan Tinggi

8

Meningkatnya kualitas lulusan SMA/MA/SMK sederajat dilihat dari UAN/NEM

9 Meningkatnya kualitas lulusan SMK yang berusaha sendiri/ dunia kerja


Rata-Rata UAN/NEM

Buku Pelajaran sekolah 22 Lulusan SMA/SMK melek baca Al Qur'an

%

40

50

55

60

65

70

75

23 Meningkatnya kewirausahaan sekolah

Paket keahlian

4

4

4

5

5

6

6

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

8,83%

8,62%

8,33%

7,91%

7,41%

6,97%

6,39%

0

0

1

2

3

4

5

24 Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar Akper

Program 3 Pendidikan Non Formal

EXISTING 2008

1 Berkurangnya angka buta huruf

Prosentase angka buta aksara

2 Jumlah kecamatan bebas buta huruf

Jumlah Kecamatan

Page 3 of 5

NO

PROGRAM

SASARAN PROGRAM

5

Program Pendidikan Luar Biasa

6 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

EXISTING 2008


2010

2011

2012

2013

2014

3 Meningkatnya angka partisipasi Paket A

Angka Partisipasi Paket A

20,00%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

4 Meningkatnya angka partisipasi Paket B

Angka Partisipasi Paket B

20,00%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

5 Meningkatnya angka partisipasi Paket C

Angka Partisipasi Paket C

20,00%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Prosentase penanganan penduduk usia sekolah yang tidak tertangani dengan pendidikan formal

9

13

18

25

35

48

68

7 Meningkatnya jumlah dan kualitas PKBM

Prosentase PKBM yang terbina

30

50

55

60

65

70

75

8 Meningkatnya kualitas lembaga kursus

Prosentase pengelola/ peserta kursus yang terbina

10

30

40

50

60

70

80

9 Meningkatnya kegiatan pendidikan keterampilan bagi masyarakat

KBU

120

150

180

210

240

270

300

1 Meningkatnya daya tampung di PAUD/TK sederajat

Rasio PAUD/TK sederajat : Desa

1

1

2

2

3

4

5

2 Meningkatnya APK PAUD

Prosentase APK

24,83%

25%

25%

30%

35%

40%

45%


% alat peraga/sekolah

10

30

40

50

60

70

80

Jumlah peserta/ prosentase terlayani

3,39%

17,20%

30%

50%

65%

80%

100%

2 Meningkatnya kompetensi guru PK dan PLK

Prosentase peningkatan kualitas guru

16,85%

28,73%

40%

55%

75%

85%

100%


% alat peraga/sekolah

10

30

40

50

60

70

80

4 Meningkatnya pelatihan kewirausahaan siswa

Paket keahlian

1

2

2

3

3

4

4

1 Meningkatnya kompetensi pendidik

Jumlah guru

16,85%

28,73%

40%

55%

75%

85%

100%

2 Meningkatnya jumlah guru berkualifikasi S1

Prosentase guru memenuhi kualifikasi 16,85%

28,73%

40%

55%

75%

85%

100%

6

Program Pendidikan Usia 4 Dini


1

Meningkatnya penanganan penduduk usia sekolah yang tidak tertangani dengan pendidikan formal

Meningkatnya Pendidikan Khusus (PK) dan Pendidikan Layanan Khusus (PLK)

SD SEDERAJAT

Page 4 of 5

NO

PROGRAM

SASARAN PROGRAM

3 Meningkatnya jumlah guru yang mendapatkan sertifikasi

Program 7 Manajemen Pelayanan Pendidikan


EXISTING 2008


2010

2011

2012

2013

2014

SMP SEDERAJAT

64,33%

69,42%

85%

100%

100%

100%

100%

SMA SEDERAJAT

70,39%

74,63%

100%

100%

100%

100%

100%

SD SEDERAJAT

3,39%

17,20%

30%

50%

65%

80%

100%

SMP SEDERAJAT

13,30%

26,18%

40%

55%

70%

85%

100%

SMA SEDERAJAT

10,70%

23,46%

35%

50%

65%

80%

100%

Prosentase guru yang bersertifikat

4 Meningkatnya pemahaman penyelenggaraan pendidikan tentang MBS

prosentase sekolah yang mengimplementasikan

10

30

40

50

60

70

80

5 Meningkatnya wawasan pendidik tentang kurikulum

prosentase pendidik

30

50

60

70

80

90

100

45

65

75

85

95

100

100

prosentase layanan kebutuhan

45

65

75

85

95

100

100

prosentase aspek penanganan UN/USBN

30

50

60

70

80

90

100

1 Meningkatnya sinergitas pelayanan pendidikan yang berbasis kualitas 2 Meningkatnya pelayanan data/informasi pendidikan

Subang,

Juni 2009

Dinas Pendidikan Kabupaten Subang Kepala,

Drs. MA’MUR SUTISNA W.D, M.MPd NIP. 130 677 968 PREDIKSI JML SMP

274

304

334

364

394

424

454

PREDIKSI JML SD/MI

1004

1034

1064

1094

1124

1154

1184

PREDIKSI JML SMA/MA/SMK

110

114

118

122

126

130

134

Page 5 of 5

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG

Recommend Documents