BAB II DESKRIPSI PERUSAHAAN

BAB II DESKRIPSI PERUSAHAAN

2.1. Sejarah Perusahaan Penyelenggaraan program jaminan sosial merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban Negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan Negara. Indonesia seperti halnya negara berkembang lainnya, mengembangkan program jaminan sosial berdasarkan funded social security, yaitu jaminan sosial yang didanai oleh peserta dan masih terbatas pada masyarakat pekerja di sektor formal. Sejarah terbentuknya PT Jamsostek (Persero) mengalami proses yang panjang, dimulai dari UU No.33/1947 jo UU No.2/1951 tentang kecelakaan kerja, Peraturan Menteri Perburuhan (PMP) No.48/1952 jo PMP No.8/1956 tentang pengaturan bantuan untuk usaha penyelenggaraan kesehatan buruh, PMP No.15/1957 tentang pembentukan Yayasan Sosial Buruh, PMP No.5/1964 tentang pembentukan Yayasan Dana Jaminan Sosial (YDJS), diberlakukannya UU No.14/1969 tentang Pokok-pokok Tenaga Kerja. Secara kronologis proses lahirnya asuransi sosial tenaga kerja semakin transparan. Setelah mengalami kemajuan dan perkembangan, baik menyangkut landasan hukum, bentuk perlindungan maupun cara penyelenggaraan, pada tahun 1977 diperoleh suatu tonggak sejarah penting dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) No.33 tahun 1977 tentang pelaksanaan program asuransi sosial

11

http://digilib.mercubuana.ac.id/

12

tenaga kerja (ASTEK), yang mewajibkan setiap pemberi kerja/pengusaha swasta dan BUMN untuk mengikuti program ASTEK. Terbit pula PP No.34/1977 tentang pembentukan wadah penyelenggara ASTEK yaitu Perum Astek. Tonggak penting berikutnya adalah lahirnya UU No.3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK). Dan melalui PP No.36/1995 ditetapkannya PT. Jamsostek sebagai badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Program Jamsostek memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan minimal bagi tenaga kerja dan keluarganya, dengan memberikan kepastian berlangsungnya terus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruhnya penghasilan yang hilang, akibat risiko sosial. Selanjutnya pada akhir tahun 2004, Pemerintah juga menerbitkan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Undang-undang itu berhubungan dengan Amandemen UUD 1945 tentang perubahan pasal 34 ayat 2, yang kini berbunyi: "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan". Manfaat perlindungan tersebut dapat memberikan rasa aman kepada pekerja sehingga dapat lebih berkonsentrasi dalam meningkatkan motivasi maupun produktivitas kerja.

1977

1992

2014

Gambar 2.1 Transformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan Sumber : Data Perusahaan (2015)


13

BPJSTK ini akan menghadapi beberapa permasalahan pada masa transformasi diantaranya: 1) Perubahan Program dan Manfaat Perubahan program cenderung akan berdampak pada kurangnya pemahaman

tenaga

kerja

tentang

program

dan

manfaat

sistem

penyelenggaraan SJSN dimana terdapat penambahan dan pengurangan program sebagai berikut. Tabel 2.1. Perubahan Jamsostek ke BPJSTK Program Lama Jamsostek

Program Baru BPJSTK

Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Jaminan Kematian (JKM) Jaminan Hari Tua (JHT) Jaminan Pemeilharaan Kesehatan (JPK)

Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Jaminan Kematian (JKM) Jaminan Hari Tua (JHT) Jaminan Pensiun (JP)

Sumber : data perusahaan diolah (2015)

SJSN mengamanahkan perluasan program perlindungan dan manfaatnya kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia yaitu:  Jaminan Pensiun (JP) untuk tenaga kerja swasta dan informal  Jaminan Kesehatan untuk seluruh penduduk 2) Perubahan Sistem Penyelenggaraan Proses

transformasi

akan

merubah

sistem

penyelenggaraan program jaminan sosial yaitu:


administrasi

dan

14

a.

Perusahaan yang saat ini hanya melakukan proses administrasi dengan 1 (satu) penyelenggara saat ini harus melakukan proses administrasi dengan 2 (dua) penyelenggara.

b.

Tenaga Kerja yang seluruh hak perlindungan sosialnya saat ini diberikan oleh satu penyelenggara akan mendapatkan perlindungan dan pelayanan manfaat dari 2 (dua) penyelenggara.

3) Cakupan Kepesertaan yang Bersifat Wajib BPJSTK mencakup perlindungan kepada seluruh tenaga kerja yang mana saat ini belum semua tenaga kerja formal dan sektor informal terdaftar menjadi peserta BPJSTK. Cakupan kepesertaan menjadi lebih luas dari yang saat ini hanya pada kelompok penduduk yang bekerja di sektor formal, menjadi cakupan yang bersifat global, yakni: a. BPJS Kesehatan yang akan menyelenggarakan Jaminan Kesehatan (JK) mencakup seluruh penduduk dengan PT. Askes (Persero) sebagai “leading sector”. b. BPJSTK mencakup perlindungan kepada seluruh tenaga kerja dengan PT. Jamsostek (Persero) ditunjuk sebagai “leading sector”. 4) Validasi Data dan Tertib Administrasi dan iuran Apabila permasalahan-permasalahan yang ada tidak segera dibenahi, maka nantinya BPJSTK akan mengalami kesulitan dalam mengelolah beban pekerjaan pada saat dilakukan transformasi sampai dengan pasca tahun 2015 nanti.


15

2.2. Lingkup Bidang Usaha Berdasarkan perubahan Anggaran Dasar Perusahaan PT Jamsostek (Persero), Akta Notaris Nomor: 25 tangal 29 Agustus 2008 Notaris Nanda Fauz Iwan, SH, M.Kn dalam Pasal (3) bahwa maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, yaitu “Turut melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, khususnya di bidang asuransi sosial melalui penyelenggaraan program perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja beserta keluarganya melalui sistem jaminan sosial, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya perseroan untuk menghasilkan jasa bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, guna meningkatkan nilai manfaat bagi peserta dan nilai perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, perusahaan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: (a) Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK); (b) JaminanKematian (JK); (c) Jaminan Hari Tua (JHT); (d) Jaminan Pensiun (JP). 1) Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) BPJSTK menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) untuk menanggulangi hilangnya sebagian atau seluruh penghasilan karena sakit, cacat atau kematian yang disebabkan oleh kecelakaan kerja, baik fisik maupun mental. Jaminan itu mencakup kompensasi dan rehabilitasi jika pekerja mengalami kecelakaan pada saat mulai berangkat kerja sampai kembali ke rumah atau menderita

penyakit

berhubungan

dengan

pekerjaan.Memberikan

jaminan

kesehatan dan keselamatan tenaga kerja yang merupakan tanggung jawab


16

pengusaha, sehingga pengusaha memiliki kewajiban untuk membayar iuran jaminan kecelakaan kerja berkisar antara 0,24% sampai dengan 1,74% sesuai kelompok resiko jenis usaha.JKK memberikan kompensasi dan rehabilitasi bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan pada saat mulai berangkat kerja sampai tiba kembali di rumah atau menderita penyakit yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaannya.Kompensasi yang diberikan termasuk penggantian biaya transportasi, pengobatan, dan perawatan serta biaya rehabilitasi berupa alat bantu dan alat ganti bagi tenaga kerja yang kehilangan atau tidak berfungsinya anggota tubuh akibat kecelakaan kerja. Selain itu, JKK memberikan santunan dalam bentuk uang untuk santunan sementara tidak mampu bekerja, santunan cacat sebagian tetap, santunan cacat total tetap, baik fisik maupun mental, dan santunan kematian. 2) Jaminan Kematian (JK) Jaminan Kematian (JK) diperuntukkan bagi ahli waristenaga kerja peserta BPJSTKyang meninggal duniabukan karena kecelakaan kerja.JK diperuntukkan untuk membantu meringankan beban keluarga dalam bentuk biaya pemakaman uang santunan.Program ini bukan hanya meringankan ahli waris pesertaBPJSTK, melainkan juga tidak membebani pekerja semasa hidupnya karena iuran JK ditanggung oleh pengusaha.Jaminan Kematian yang diberikan adalah Rp 21 juta, terdiri dari Rp 14.2 juta untuk santunan kematian, Rp 2 juta biaya pemakaman, dan santunan berkala sebesar Rp 200.000 per bulan selama 24 bulan. Dengan demikian, JK akan meringankan beban hidup keluarga mendiang peserta BPJSTK.


17

3) Jaminan Hari Tua (JHT) Program Jaminan Hari Tua (JHT) merupakan program penghimpunan dana yang ditujukan sebagai simpanan yang dapat dipergunakan oleh peserta, terutama bila penghasilan yang bersangkutan terhenti karena berbagai sebab, seperti meninggal dunia, cacat total tetap, atau telah memasuki usia pensiun (55 tahun). JHT dikelola dengan pendekatan tabungan wajib yang dibiayai dari iuran yang dibayarkan oleh setiap tenagakerja dan pemberi kerja atau pengusaha. Iuran tersebut dikaitkan dengan tingkat upah yang dibayarkan oleh pengusaha. Iuran program JHT adalah sebesar 5,7% dari upah setiap bulan berasal dari pengusaha sebesar 3,7% dan pekerja yang bersangkutan sebesar 2,0%. Manfaat JHT akan dibayarkan kepada peserta berdasarkan akumulasi iuran dan hasil pengembangan dengan memenuhi salah satu dari persyaratan berikut: 

Mencapai umur 55 tahun atau meninggal dunia, atau cacat total tetap



Mengalami PHK setelah menjadi peserta sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dengan masa tunggu 1 (satu) bulan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2009.



Pergi ke luar negeri dan tidak kembali, atau menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan POLRI.

4) Jaminan Pensiun Jaminan Pensiun merupakan manfaat yang diberikan dalam bentuk uang tunai secara bulanan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat peserta kehilangan atau berkurang penghasilannya karena memasuki usia


18

penusiun atau mengalami cacat total tetap. Jaminan Pensiun ini beroperasi dan mulai terselenggara pada bulan Juli 2015. 2.3. Sumber Daya 2.3.1 Sumber Daya Manusia BPJSTK menjalankan usaha dengan dilandasi visi dan misi sebagai pilar setiap aktifitas pengelolaan manajemen dan operasional perusahaan.Visi dan misiBPJSTK adalah sebagai berikut : Visi Menjadi Badan penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) berkelas dunia, terpercaya, bersahabat dan unggul dalam Operasional dan Pelayanan. Misi Sebagai badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang memenuhi perlindungan dasar bagi tenaga kerja serta menjadi mitra terpercaya bagi: 

Tenaga Kerja: Memberikan perlindungan yang layak bagi tenaga kerja dan keluarga



Pengusaha: Menjadi mitra terpercaya untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dan meningkatkan produktivitas



Negara: Berperan serta dalam pembangunan

BPJSTK menyadari sepenuhnya bahwa SDM merupakan unsur yang sangat penting bagi perusahaan dan dipandang sebagai aset yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Oleh karena itu BPJSTK membangun sistem pengelolaan kebijakan SDM berbasis kompetensi (Competency Based Human Resources


19

Management / CBHRM) dengan grand design terdiri dari 6 bagian utama yaitu model dan kamus kompetensi, sistem pengembangan kompetensi, sistem asesmen kompetensi, sistem manajemen karir, sistem manajemen kinerja, dan sistem imbal jasa. BPJSTK senantiasa berusaha dari tahun ke tahun untuk meningkatkan penerapan sistem yang terbaik dalam rangka menghasilkan kinerja maksimal dari SDM dengan membangun roadmap pengelolaan SDM dalam jangka waktu lima tahunan. Roadmap merupakan suatu proses manajemen SDM dalam kerangka CBHRM. Hal ini ditekankan dengan penerapan manajemen SDM yang terintegrasi dan merupakan suatu proses manajemen SDM yang erat kaitannya dengan proses seleksi, pengangkatan, pelatihan, pengembangan, pemeliharaan, promosi, dan mutasi karyawan sesuai dengan bisnis BPJSTK. Dalam rangka implementasi pengelolaan SDM berbasis kompetensi, BPJSTKmembangun sistem pengelolaan kebijakan SDM berbasis kompetensi (Competency Based Human Resources Management / CBHRM) dengan mengembangkan modul-modul sebagai berikut: 1) Model dan Kamus Kompetensi Untuk melaksanakan desain pengembangan SDM PT Jamsostek (Persero) dalam kerangka CBHRM, dibutuhkan kompetensi tertentu yang khas sesuai strategi JAMSOSTEK.PT Jamsostek (Persero) membagi kompetensi itu menjadi tiga, yakni kompetensi inti, kompetensi peran dan kompetensi fungsional.Hal ini tertuang dalam kamus dan model kompetensi JAMSOSTEK.


20

2) Sistem Pengembangan Kompetensi Dalam rangka memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada karyawan untuk meningkatkan kompetensinya, telah disediakan konten pembelajaran mandiri dalam bentuk e-Learning. Saat ini telah tersedia 22 konten e-Learning yang dapat diakses melalui http://elearning.jamsostek.co.id, yaitu: a. Good Corporate Governance (GCG) b. Competency Based Human Resources Management (CBHRM) c. Sistem Manajemen Kinerja Karyawan Berbasis Kompetensi (SMKK-BK) d. Panduan Penampilan Karyawan Terkait

dengan

pelatihan

karyawan,

BPJSTK

berkomitmen

untuk

menyediakan dukungan pelatihan dan kesempatan membangun karir bagi seluruh karyawan di BPJSTK.Sejalan dengan implementasi sistem penilaian kinerja, Human Resources Division mendukung perkembangan performa secara optimal dengan memberikan pembinaan bagi karyawan dan mendorong baik pimpinan dan staf untuk secara bersama-sama membuat rencana pengembangan bagi setiap individu. Berdasarkan rencana pengembangan tersebut, masingmasing karyawan dapat berpartisipasi dalam pelatihan yang relevan baik yang diadakan internal maupun pihak eksternal ( Annual report Jamsostek, 2014). Objek yang digunakan dalam penelitian ini yaitu BPJSTK Cabang Tangerang Cikokol. DipilihnyaBPJSTK Cabang Tangerang Cikokol sebagai obyek penelitian ini karena adalah perusahaan ini selalu konsisten melakukan perbaikan system mekanisme kerja demi mencapai kinerja karyawan yang


21

optimal.Sampai dengan akhir bulan April 2015, BPJSTK Tangerang Cikokol memiliki jumlah karyawan sebanyak 35 orang. 2.3.2 Tanggung Jawab dan Wewenang BPJSTK cabang Tangerang Cikokol yang beralamat di jalan Perintis Kemerdekaan Kav. 14 merupakan kantor pelayanan yang pertama berdiri di wilayah Tangerang, dengan format tampilan baru setelah direnovasi tahun 2015 (gambar 2.1)

Gambar 2.2 Gedung BPJS Ketenagakerjaan cabang Tangerang Cikokol BPJST Ketenagakerjaan cabang Tangerang Cikokol telah menetapkan, mendokumentasikan dan mengkomunikasikan tanggung jawab, wewenang dari setiap fungsi dalam organisasi. Ketetapan ini dituangkan dalam struktur organisasi.Struktur organisasi BPJSTK cabang Tangerang Cikokol terdiri dari Kepala Cabang dan masing-masing 1 Kepala Bidang untuk setiap bidangnya. Struktur Organisasi tersebut akan dijelaskan pada gambar 2.1


22

Kepala Kantor Sekretaris

Kepala Bidang Pemasaran Penerima Upah

Kepala Bidang Bukan Penerima Upah

Kepala Bidang Umum dan SDM

Kepala Bidang Keuangan dan TI

Kepala Bidang Pelayanan

Staff

Staff

Staff

Staff

Staff

Gambar 2.3 Struktur Organisasi BPJSTK cabang Tangerang Cikokol Sumber : Data Perusahaan (2015)

Dalam lingkup kerjanya BPJSTK cabang Tangerang Cikokol didukung oleh struktur organisasi dengan deskripsi tugas pokok dan fungsi sebagai berikut : Tabel 2.2. Komposisi SDM BPJSTK cabang Tangerang Cikokol NO

POSISI

PENDIDIKAN

JUMLAH

1

KEPALA CABANG

S1

1

2

KEPALA BIDANG PEMASARAN PENERIMA UPAH

S1

1

3

STAFF

S1

10

4

KEPALA BIDANG PEMASARAN BUKAN PENERIMA UPAH

S1

1

5

STAFF

S1

4

6

KEPALA BIDANG UMUM DAN SDM

S1

1

7

STAFF

S1

4

8

KEPALA BIDANG KEUANGAN DAN TI

S1

1

9

STAFF

S1

5

10

KEPALA BIDANG PELAYANAN

S1

1

11

STAFF

S1

6

Sumber : Data Perusahaan (2015)

TOTAL


35

23

1. Bidang Pemasaran Peserta Upah (BPU) BPJSTK 1) Kepala Bidang Pemasaran Memiliki tugas untuk mengontrol, mengawasi, mengembangkan serta meningkatkan perluasan dan memastikan tercapainya target kepersertaan dan iuran yang telah ditetapkan . 2) Marketing & Relation Officer (MO-RO) Memiliki tugas : a. Merencanakan kegiatan bidang pemasaran yang berkenaan dengan perluasan kepesertaan dan pembinaan kepesertaan. b. Melakukan pembinaan kepada perusahaan yang telah menjadi peserta BPJSTK. c. Melakukan kegiatan dan upaya – upaya pencapaian target kepersertaan dan iuran. Bagian Markteting dan Relation Officer ini bertanggung jawab kepada kepala bidang pemasaran. 3) Petugas Administrasi Pemasaran (PMAP) Memiliki tugas : a. Merekam data potensi perusahaan di aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Terpadu (SIPT). b. Mencocokan data potensi dengan data perusahaan yang sudah terdaftar dan terekam dalam database kepesertaan. c. Menerbitkan daftar perusahaan dari hasil pencocokan untuk Perusahaan Wajib Belum Terdaftar (PWBD).


24

d. Menyusun rencana kegiatan tindak lanjut bagi Perusahaan Wajib Belum Terdaftar (PWBD). e. Membagikan atau mendistribusikan data Perusahaan Wajib Belum Terdaftar (PWBD) kepada Relation Officer untuk ditindaklanjuti. Bagian Petugas Administrasi Pemasaran tersebut bertanggung jawab kepada kepala bidang pemasaran. 2. Bidang Pemasaran Peserta Bukan Penerima Upah (Progsus) BPJSTK 1) Kepala Bidang Progsus Memiliki tugas untuk mengontrol, mengawasi, mengembangkan serta meningkatkan perluasan dan memastikan tercapainya target kepersertaan dan iuran yang telah ditetapkan disektor Jasa Konstruksi dan DPKP. 2) Relation Officer Memiliki tugas : a. Merencanakan kegiatan bidang pemasaran yang berkenaan dengan perluasan kepesertaan dan pembinaan kepesertaan. b. Melakukan pembinaan kepada perusahaan yang telah menjadi peserta BPJSTK. c. Melakukan kegiatan dan upaya – upaya pencapaian target kepersertaan dan iuran. Bagian Relation Officer ini bertanggung jawab kepada kepala bidang progsus.


25

3. Bidang Pelayanan BPJSTK 1) Kepala Bidang Pelayanan Memiliki tugas untuk mengontrol, mengawasi, serta memastikan terjaganya mutu layanan sesuai standard dan berkesinambungan. 2) Customer Officer Memiliki tugas : a. Memeriksa kelengkapan data b. Melayani peserta yang mengajukan klaim JKK,JHT, JKM. c. Menerima dan mengagendakan pengajuan klaim , Customer Officer ini bertanggung jawab kepada kepala bidang pelayanan. 3) Penata Muda/Madya Pelayanan JHT, JP,JKK,JK Memiliki tugas : a. Menvalidasi berkas dan data pengajuan klaim. b. Melakukan penetapkan klaim yang telah valid. c. Melakukan pengecekan kasus apabila diperlukan. Penata Muda/Madya Pelayanan ini bertanggung jawab kepada kepala bidang pelayanan. 4. Bidang Keuangan & Teknologi InformasiBPJSTK 1) Kepala Bidang Keuangan Memiliki tugas untuk mengontrol, mengawasi, serta memastikan transaksi penerimaan iuran, pembayaran klaim dan pembayaran biaya operasional kantor dapat berjalan lancar.


26

2) Penata Muda/Madya Keuangan Memiliki tugas : a. Memeriksa kelengkapan data transaksi keuangan b. Melakukan pencetakan voucher transaksi keuangan. c. bertanggung jawab kepada kepala bidang Keuangan . d. Melakukan pembayaran sesuai dengan nilai transaksi keuangan. e. Melakukan Pembukuan semua hasil dari transaksi keuangan f. Melakukan Rekonsiliasi jumlah transaksi pemabayaran dengan buku bank. g. Membuat Laporan Keuangan. 3) Penata Madya TI Memiliki Tugas : a. Melakukan perbaikan sistem jaringan b. Melakukan perbaikan perangan keras dan lunak. c. bertanggung jawab kepada kepala bidang teknologi informasi d. Melakukan pemeliharan data database e. Melakukan memonitor aktivasi penggunaan user dan password. 5. Bidang Umum & SDM BPJSTK 1) Kepala Bidang Umum dan SDM Memiliki tugas untuk mengontrol, mengawasi, serta memastikan sarana prasana dalam kondisi nyaman dan laik pakai, serta terlaksananya disiplin, hak dan kewajiban pegawai dengan baik.


27

2) Administrasi Umum Memiliki tugas : a. Memenuhi kebutuhan administrasi terhadap sarana dan prasarana. b. Melakukan pencatatan dan pengadakan sarana dan prasarana. c. Bertanggung jawab kepada kepala bidang Umum &SDM . 3) Administrasi SDM Memiliki tugas : a. Melakukan pencatatan data dan kinerja pegawai b. Melakukan

pencatat

kebutuhan

pegawai

dalam

memenuhi

kompetensi pegawai dll. c. Bertanggung jawab kepada kepala bidang umum dan SDM 4) Arsiparis Memiliki tugas : a. Melakukan pencatatan dan penataan semua berkas transaksi keuangan, jaminan, kepesertaan , pegawai dan surat-surat lainnya. b. Melakukan kodefikasi berkas. c. Memonitor keluar masuk berkas. 2.4.Proses Bisnis Di era globalisasi dewasa ini dapat melihat begitu pesatnya perkembangan dunia asuransi. Dengan semakin banyaknya bidang usaha yang sejenis, masingmasing perusahaan dituntut untuk lebih tanggap dalam memenuhi tuntutan pasar dan menghadapi persaingan usaha yang semakin ketat, oleh karena itu perusahaan


28

dituntut untuk memiliki strategi bersaing, memiliki keunikan tersendiri, dan produk serta layanan perbankan yang mampu memenuhi kebutuhan peserta.

PEMERINTAH BPJS KETENAGAKERJAAN INVESTASI

 PERLUASAN DAN PEMBINAAN KEPESERTAAN  PEMBAYARAN JAMINAN PERUSAHAAN/PESERTA

Sumber : Data Perusahaan (2015)

Gambar 2.4 Proses Bisnis BPJS Ketenagakerjaan BPJSTK mempunyai misi untuk menjadi penyelenggara jaminan sosial berkelas dunia. Upaya mencapai target tersebut sudah diterjemahkan dalam tahapan transformasi menyangkut dua hal pokok, yakni perangkat lunak atau sumber daya manusia (SDM) dan perangkat keras atau teknologi informasi beserta jaringan pendukungnya. Tantangan terbesar BPJSTK ke depan memang terletak pada bagaimana menggarap potensi jumlah penduduk yang kini menggarap potensi jumlah penduduk yang kini mendekati 250 juta jiwa dan angkatan kerja sekitar 117 juta orang. Tahun 2015 ini, BPJSTK mentargetkan penambahan kepesertaan jaminan sebanyak 6 juta orang.Dan jumlah ini akan meningkat hingga 7 juta orang pada tahun depan.


29

Jelas hal tersebut bukanlah perkara mudah. Terdapat 5 tantangan dalam mewujudkan hal tersebut : 1. Terkait kanal distribusi 2. Pengawasan yang belum cukup kuat menjamin pelaksanaan jaminan sosial 3. Otonomi daerah dimana kebijakan masing-masing daerah yang beragam menyulitkan efektivitas kebijakan pemerintah pusat. 4. Kurangnya awareness mengenai pentingnya jaminan sosial dalam berbagai aspek kehidupan yang dilatarbelakangi oleh keragaman budaya dan perbedaan tingkat sosial ekonomi. 5. Terbatasnya sumber daya manusia yang tersedia untuk mengelola perluasan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan. Pengawasan yang baik merupakan salah satu tantangan yang harus diselesaikan BPJSTK. Untuk mencegah kecurangan dan pelanggaran lain, BPJSTK akan tegas melakukan penegakan hukum terhadap peserta. Pada PP 86/2013 tercantum sanksi bisa dilakukan bersama dengan instansi terkait. Oleh karena itu BPJSTK akan melakukan tindakan tegas terhadap perusahaanperusahaan yang masih mengabaikan program jaminan sosial. Tindakan tegas juga diterapkan kepada perusahaan peserta program yang melakukan daftar sebagian. Salah satu tindakan tegas itu yakni dengan mempublikasikan perusahaan-perusahaan tersebut ke media massa, sanksi administrtif berupa dikenakan denda 0.1% dan tidak mendaptkan fasilitas layanan publik seperti pelayanan passpor, NPWP, KTP dll. Sedangkan untuk tindakan lainnya masih digodok dengan Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans).


30

BPJSTK adalah badan hukum publik yang memiliki tanggung jawab dari Presiden untuk memberikan perlindungan kepada seluruh pekerja Indonesia, baik sektor formal maupun informal, dan orang asing yang bekerja di Indonesia sekurang-kurangnya 6 bulan. Perlindungan yang diberikan antara lain adalah JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja), JK (Jaminan Kematian), JHT (Jaminan Hari Tua), dan JP (Jaminan Pensiun). Bagi yang telah berstatus peserta Jamsostek, untuk JKK, JK dan JHT, keanggotaannya tidak mengalami perubahan dan tidak perlu melakukan registrasi ulang. Sementara itu, untuk perusahaan dan pekerja mandiri yang menjadi peserta program JP, perlu melakukan pendaftaran ulang ke BPJS Kesehatan. BPJS kesehatan sendiri menggantikan PT Askes. Bagaimana dengan kartu anggotanya? Sejauh ini belum perlu ada penggantian kartu secara massal. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, secara otomatis nantinya akan diadakan penggantian. Menurut UU No. 24 tahun 2011, BPJSTK akan tetap melaksanakan program JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja), JK (Jaminan Kematian), JHT (Jaminan Hari Tua), dan JP (Jaminan Pensiun). Peraturan tersebut berlaku, sebelum ada peraturan baru yang mengatur tentang prosedur dan persyaratan menjadi peserta program BPJSTK. Sementara itu, sebelum BPJS beroperasi secara penuh pada 1 Juli 2015, prosedur dan manfaat tersebut masih sama dengan yang berlaku di PT Jamsostek. Dari berbagai program yang ada, diperlukan berbagai persyaratan dan dokumen untuk dapat mendaftar. Berikut ini rangkuman dari tata cara dan alur pendaftaran disertai dengan deskripsi dari masing-masing program yang ada.


31

1) Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) memberikan kompensasi dan rehabilitasi bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan pada saat dimulai berangkat bekerja sampai tiba kembali di rumah atau menderita penyakit akibat hubungan kerja. Iuran untuk program JKK ini sepenuhnya dibayarkan oleh perusahaan. Perincian besarnya iuran berdasarkan kelompok jenis usaha sebagaimana tercantum pada iuran sebagai berikut, a. BiayaTransportasi (Maksimum) Darat/sungai/danau Rp 750.000 Laut Rp 1.000.000 Udara Rp 2.000.000 b. Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB) empat (4) bulan pertama, 100% x gaji sebulan empat (4) bulan kedua, 75% x gaji sebulan, seterusnya 50% x gaji sebulan c. Biaya PengobatanPerawatan Rp 20.000.000 (maksimum) pergantian gigi tiruan Rp 2.000.000 (maksimum) d. Santunan Cacat  Sebagian-tetap: % tabel x 80 bulan gaji  Total-tetap: Sekaligus: 70% x 80 bulan gaji berkala (24 bulan) Rp 200.000,- per bulan e. Kurang fungsi: % kurang fungsi x % tabel x 80 bulan gaji f. Santunan Kematian Sekaligus 60% x 80 bulan gaji berkala (24 bulan) Rp 200.000 per bulanBiaya pemakaman Rp 2.000.000


32

g. Biaya Rehabilitasi diberikan satu kali untuk setiap kasus dengan patokan harga yang ditetapkan oleh Pusat Rehabilitasi RS Umum Pemerintah dan ditambah 40% dari harga tersebut, serta biaya rehabilitasi medik maksimum sebesar Rp 2.000.000 prothese/alat penganti anggota badan alat bantu/orthose (kursi roda) h. Penyakit akibat kerja, besarnya santunan dan biaya pengobatan/biaya perawatan sama dengan poin ke-2 dan ke-3. Iuran untuk program JKK ini sepenuhnya dibayarkan oleh perusahaan. Perincian besarnya iuran berdasarkan kelompok jenis usaha sebagaimana tercantum pada iuran. Kelompok I = Premi sebesar 0,24% x gaji kerja sebulan Kelompok II = Premi sebesar 0,54% x gaji kerja sebulan Kelompok III = Premi sebesar 0,89% x gaji kerja sebulan Kelompok IV = Premi sebesar 1,27% x gaji kerja sebulan Kelompok V = Premi sebesar 1,74% x gaji kerja sebulan. Untuk pengajuannya, apabila terjadi kecelakaan kerja, pengusaha wajib mengisi form BPJSTK 3 (laporan kecelakaan tahap I) dan mengirimkan kepada BPJSTK tidak lebih dari 2 x 24 Jam terhitung sejak terjadinya kecelakaan. Setelah tenaga kerja dinyatakan sembuh atau meninggal dunia oleh dokter yang merawat, pengusaha wajib mengisi form 3a (laporan kecelakaan tahap II) dan dikirim kepada BPJSTK tidak lebih dari 2 x 24 jam sejak tenaga kerja dinyatakan


33

sembuh/meninggal. Selanjutnya BPJSTK akan menghitung dan membayar santunan dan ganti rugi kecelakaan kerja yang menjadi hak tenaga kerja atau ahli waris. Form BPJSTK 3a berfungsi sebagai pengajuan permintaan pembayaran jaminan disertai bukti-bukti: 

Fotokopi kartu peserta BPJSTK



Surat keterangan dokter yang merawat dalam bentuk form BPJSTK 3b atau 3c



Kuitansi biaya pengobatan dan perawatan serta kwitansi pengangkutan.

2) Jaminan Kematian (JKM) Jaminan Kematian diperuntukkan bagi ahli waris dari peserta program BPJSTK yang meninggal bukan karena kecelakaan kerja. Program ini memberikan manfaat kepada keluarga tenaga kerja seperti: 

Santunan Kematian : Rp14.200.000



Biaya Pemakaman : Rp2.000.000



Santunan Berkala : Rp200.000/ bulan (selama 24 bulan)

Iuran JK sendiri ditanggung oleh pengusaha sebesar 0,3% dengan jaminan kematian yang diberikan adalah Rp 12.000.000 terdiri dari Rp 10.000.000 santunan kematian dan Rp 2.000.000 biaya pemakaman dan santunan berkala.


34

Adapun tata cara untuk mengusahakan JK dapat diusahakan pengusaha atau pihak keluarga dari tenaga kerja yang meninggal dunia mengisi dan mengirim form 4 kepada BPJSTK disertai bukti-bukti, antara lain: 

Kartu peserta BPJSTK Asli tenaga Kerja yang Bersangkutan



Surat keterangan kematian dari Rumah sakit/Kepolisian/Kelurahan



Salinan atau fotokopi KTP atau SIM dan Kartu Keluarga Tenaga Kerja bersangkutan yang masih berlaku



Identitas ahli waris (fotokopi KTP atau SIM dan Kartu Keluarga)



Surat Keterangan Ahli Waris dari Lurah atau Kepala Desa setempat



Surat Kuasa bermeterai dan fotokopi KTP yang diberi kuasa (apabila pengambilan JKM ini dikuasakan)

3) Jaminan Hari Tua (JHT) Program Jaminan Hari Tua ditujukan sebagai pengganti terputusnya penghasilan tenaga kerja karena meninggal, cacat, atau hari tua dan diselenggarakan dengan sistem tabungan hari tua. Program Jaminan Hari Tua memberikan kepastian penerimaan penghasilan yang dibayarkan pada saat tenaga kerja mencapai usia 55 tahun atau telah memenuhi persyaratan tertentu. Jaminan Hari Tua akan dikembalikan/dibayarkan sebesar iuran yang terkumpul ditambah dengan hasil pengembangannya, apabila tenaga kerja, 

Mencapai umur 55 tahun atau meninggal dunia, atau cacat total tetap


35



Berhenti bekerja yang telah memenuhi masa kepesertaan 5 tahun dan masa tunggu 1 bulan



Pergi keluar negeri tidak kembali lagi, atau menjadi PNS/POLRI/ABRI

Adapun besaran iuran Program Jaminan Hari Tua ditanggung perusahaan sebesar 3,7%, sementara oleh tenaga kerja sebesar 2%. Untuk alurnya sendiri, premi JHT yang dibayar pemberi kerja tidak dimasukkan sebagai penghasilan karyawan atau tidak menambah penghasilan bruto karyawan. Kemudian, pengenaan pajaknya akan dilakukan pada saat karyawan yang bersangkutan menerima Jaminan Hari Tua dari PT Jamsostek. Sementara itu, premi JHT yang dibayar sendiri oleh karyawan merupakan pengurang penghasilan bruto bagi karyawan dalam perhitungan PPh karyawan tersebut. Setiap permintaan JHT, tenaga kerja harus mengisi dan menyampaikan formulir 5 BPJSTK kepada kantor BPJSTK setempat dengan melampirkan: 

Kartu peserta BPJSTK asli



Kartu Identitas diri KTP atau SIM (fotokopi)



Surat keterangan pemberhentian bekerja dari perusahaan atau Penetapan Pengadilan Hubungan Industrial



KK (Kartu Keluarga)



Pernyataan tidak bekerja lagi di Indonesia



Fotokopi Paspor



Fotokopi VISA



Surat keterangan kematian dari Rumah Sakit/Kepolisian/Kelurahan


36



Fotokopi Kartu keluarga



Fotokopi surat keterangan berhenti bekerja dari perusahaan



Surat pernyataan belum bekerja lagi



Permintaan pembayaran JHT bagi tenaga kerja yang menjadi Pegawai Negeri Sipil/POLRI/ABRI

4) Jaminan Pensiun (JP) Selain ketiga program yang ada, BPJSTK juga akan memberikan perlindungan di hari tua dengan adanya JP (Jaminan Pensiun). Dana tersebut akan keluar ketika tenaga kerja telah memasuki usia pensiun, meninggal dunia, mengalami cacat tetap, atau pindah secara permanen ke luar negeri. Berdasarkan rancangan RPP (Rancangan Peraturan Pemerintah) Jaminan Pensiun, masa iuran untuk mendapatkan manfaat atas program ini minimal 15 tahun. Dana pensiun akan diberikan saat usia pekerja 56 tahun. Selain itu, aturan ini hanya berlaku bagi peserta jaminan pensiun yang bekerja di perusahaan swasta, bukan di lembaga negara. Prosedur Pendaftaran Ada beberapa cara pendaftaran BPJSTK, yaitu secara langsung atau online melalui website. Secara langsung bisa mendatangi kantor cabang, kantor cabang pembantu atau gerai BPJSTK di mana ada acara BPJSTK. 1. Syarat-Syarat Peserta BPJS Tenaga Kerja Dalam Hubungan Kerja (a). Fotokopi dan aslinya SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)


37

(b). Fotokopi dan aslinya NPWP Perusahaan (c). Fotokopi dan aslinya Akta Perdagangan Perusahaan (d). Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) masing-masing karyawan, (e). Fotokopi KK (Kartu Keluarga) karyawan/pekerja yang akan di daftar, (f). Pas Foto berwarna Karyawan/pekerja ukuran 2×3 1 Lembar. 2. Syarat-Syarat Peserta BPJS Tenaga Kerja Luar Hubungan Kerja (a). Surat izin usaha dari RT/RW/Kelurahan setempat (b). Fotokopi KTP Pekerja (c). Fotokopi KK masing-masing Pekerja (d). Pas Foto berwarna masing-masing Pekerja ukuran Dan untuk pendaftaran secara online dapat mengikuti prosedur berikut di website www.bpjstketenagakerjaan.go.id : 

Buka situs resmi BPJSTK disini http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/



Perhatikan pada kolom disebelah kanan atas “Mau jadi peserta BPJSTK? Daftarkan perusahaan anda di sini”



Masukan email perusahaan atau perwakilan wadah kelompok untuk mendaftar.



Selanjutnya tunggulah email balasan pemberitahuannya.



Kemudian tinggal membawa persyaratan yang telah disiapkan ke kantor BPJSTK terdekat.


38

Setelah dokumen persyaratan diisi dan diserahkan ke BPJSTK, maka perusahaan dapat menghitung sendiri atau dapat diperhitungkan iuran pertamanya oleh petugas BPJSTK yang didasarkan ketentuan, dan setelah itu iuran pertama harus disetorkan ke Bank yang kerjasama (untuk sementara Bank yang kerjasama dengan BPJSTK : BNI, BRI, Bukopin, BCA, Mandiri dan BTN), setelah itu iuran yang diterima akan diverifikasi dengan data-data, apabila sudah benar maka BPJSTK akan menerbitkan sertifikat bahwa perusahaan sudah terdaftar dan untuk tenaga kerjanya akan mendapatkan kartu peserta yang dapat digunakan apabila tenaga kerja akan melakukan proses klaim sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku.


BAB II DESKRIPSI PERUSAHAAN

Recommend Documents