BAB II DESKRIPSI PERUSAHAAN

BAB II DESKRIPSI PERUSAHAAN

2.1

Sejarah Perusahaan Penyelenggaraan program jaminan sosial merupakan salah satu tanggung

jawab dan kewajiban Negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan Negara. Indonesia seperti halnya negara berkembang lainnya, mengembangkan program jaminan sosial berdasarkan funded social security, yaitu jaminan sosial yang didanai oleh peserta dan masih terbatas pada masyarakat pekerja di sektor formal. Sejarah terbentuknya PT Jamsostek (Persero) mengalami proses yang panjang, dimulai dari UU No.33/1947 jo UU No.2/1951 tentang kecelakaan kerja, Peraturan Menteri Perburuhan (PMP) No.48/1952 jo PMP No.8/1956 tentang pengaturan bantuan untuk usaha penyelenggaraan kesehatan buruh, PMP No.15/1957 tentang pembentukan Yayasan Sosial Buruh, PMP No.5/1964 tentang pembentukan Yayasan Dana Jaminan Sosial (YDJS), diberlakukannya UU No.14/1969 tentang Pokok-pokok Tenaga Kerja. Secara kronologis proses lahirnya asuransi sosial tenaga kerja semakin transparan. Setelah mengalami kemajuan dan perkembangan, baik menyangkut landasan hukum, bentuk perlindungan maupun cara penyelenggaraan, pada tahun 1977 diperoleh suatu tonggak sejarah penting dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) No.33 tahun 1977 tentang pelaksanaan program asuransi sosial

20 http://digilib.mercubuana.ac.id/

21

tenaga kerja (ASTEK), yang mewajibkan setiap pemberi kerja/pengusaha swasta dan BUMN untuk mengikuti program ASTEK. Terbit pula PP No.34/1977 tentang pembentukan wadah penyelenggara ASTEK yaitu Perum Astek. Tonggak penting berikutnya adalah lahirnya UU No.3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK). Dan melalui PP No.36/1995 ditetapkannya PT. Jamsostek sebagai badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Program Jamsostek memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan minimal bagi tenaga kerja dan keluarganya, dengan memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruhnya penghasilan yang hilang, akibat risiko sosial. Selanjutnya pada akhir tahun 2004, Pemerintah juga menerbitkan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Undang-undang itu berhubungan dengan Amandemen UUD 1945 tentang perubahan pasal 34 ayat 2, yang kini berbunyi: "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan". Manfaat perlindungan tersebut dapat memberikan rasa aman kepada pekerja sehingga dapat lebih berkonsentrasi dalam meningkatkan motivasi maupun produktivitas kerja.

2.2 Lingkup dan Bidang Usaha Berdasarkan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, yaitu

http://digilib.mercubuana.ac.id/

22

“Turut melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, khususnya di bidang asuransi sosial melalui penyelenggaraan program perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja beserta keluarganya melalui sistem jaminan sosial, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya perseroan untuk menghasilkan jasa bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, guna meningkatkan nilai manfaat bagi peserta dan nilai perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, perusahaan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: (a) Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK); (b) Jaminan Kematian (JK); (c) Jaminan Hari Tua (JHT); (d) Jaminan Pensiun (JP).

2.3 Sumber Daya 2.3.1 Sumber Daya Manuasia BPJS Ketenagakerjaan menjalankan usaha dengan dilandasi visi dan misi sebagai

pilar

setiap

aktifitas

pengelolaan

manajemen

dan

operasional

perusahaan.Visi dan misi BPJS Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut : Visi Menjadi Badan penyelenggara Jaminan Sosial kebanggaan bangsa, yang amanah, bertata kelola baik serta unggul dalam Operasional dan Pelayanan. Misi 1.

Melindungi dan menyejahterakan seluruh pekerja dan keluarganya;

2.

Meningkatkan produktivitas dan daya saing pekerja;


23

3.

Mendukung pembangunan dan kemandirian perekonomian nasional;

Melalui program jaminan social ketenagakerjaan

2.3.2 Tanggung Jawab dan Wewenang BPJS

Ketenagakerjaan

Tangerang

Cikokol

telah

menetapkan,

mendokumentasikan dan mengkomunikasikan tanggung jawab, wewenang dari setiap fungsi dalam organisasi. Ketetapan ini dituangkan dalam struktur organisasi. a.

Struktur Organisasi

Gambar 2.1 Struktur Organisasi BPJS ketenagakerjaan Kantor Cabang Sumber : Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Tangerang Cikokol (2015)


24

Struktur organisasi BPJS Ketenagakerjan Tangerang Cikokol terdiri dari Kepala Cabang dan masing-masing 1 (Satu) Kepala Bidang untuk setiap bidangnya. Struktur Organisasi tersebut akan dijelaskan pada gambar 2.1

2. 4 Tantangan Bisnis Di era globalisasi dewasa ini kita dapat melihat begitu pesatnya perkembangan dunia asuransi. Dengan semakin banyaknya bidang usaha yang sejenis, masing-masing perusahaan dituntut untuk lebih tanggap dalam memenuhi tuntutan pasar dan menghadapi persaingan usaha yang semakin ketat, oleh karena itu perusahaan dituntut untuk memiliki strategi bersaing, memiliki keunikan tersendiri, dan produk serta layanan yang mampu memenuhi kebutuhan peserta. BPJS Ketenagakerjaan mempunyai misi untuk menjadi penyelenggara jaminan sosial kebanggaan bangsa. Upaya mencapai target tersebut sudah diterjemahkan dalam tahapan transformasi menyangkut dua hal pokok, yakni perangkat lunak atau sumber daya manusia (SDM) dan perangkat keras atau teknologi informasi beserta jaringan pendukungnya. Tantangan terbesar BPJS Ketenagakerjaan ke depan memang terletak pada bagaimana menggarap potensi jumlah penduduk yang kini menggarap potensi jumlah penduduk yang kini mendekati 250 juta jiwa dan angkatan kerja sekitar 117 juta orang. Tahun 2016 ini, BPJS Ketenagakerjaan mentargetkan penambahan kepesertaan jaminan sebanyak 7 juta orang.


25

Jelas hal tersebut bukanlah perkara mudah. Terdapat 5 tantangan dalam mewujudkan hal tersebut : 1. Terkait kanal distribusi 2. Pengawasan yang belum cukup kuat menjamin pelaksanaan jaminan sosial 3. Otonomi daerah dimana kebijakan masing-masing daerah yang beragam menyulitkan efektivitas kebijakan pemerintah pusat. 4. Kurangnya awareness mengenai pentingnya jaminan sosial dalam berbagai aspek kehidupan yang dilatarbelakangi oleh keragaman budaya dan perbedaan tingkat sosial ekonomi. 5. Terbatasnya sumber daya manusia yang tersedia untuk mengelola perluasan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan. Pengawasan yang baik merupakan salah satu tantangan yang harus diselesaikan BPJS Ketenagakerjaan. Untuk mencegah kecurangan dan pelanggaran lain, BPJS Ketenagakerjaan akan tegas melakukan penegakan hukum terhadap peserta. Pada PP 86/2013 tercantum sanksi bisa dilakukan bersama dengan instansi terkait. Oleh karena itu BPJS Ketenagakerjaan akan melakukan tindakan tegas terhadap perusahaan-perusahaan yang masih mengabaikan program jaminan sosial. Tindakan tegas juga diterapkan kepada perusahaan peserta program yang melakukan daftar sebagian. Salah satu tindakan tegas itu yakni dengan mempublikasikan perusahaan-perusahaan tersebut ke media massa, sanksi administrtif berupa dikenakan denda 0.1% dan tidak mendaptkan fasilitas layanan publik seperti pelayanan passpor, NPWP, KTP dll. Sedangkan untuk


26

tindakan lainnya masih digodok dengan Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans).

2.5 Proses/Kegiatan Fungsi Bisnis Transformasi

Badan

Penyelenggara

Jaminan

Sosial

(BPJS)

Ketenagakerjaan merupakan sebuah proses perubahan sistem jaminan sosial nasional (SJSN) di bidang ketenagakerjaan, yang menyangkut 5 aspek, yaitu: Badan Hukum, Perlakuan Keuangan, Kepesertaan, Pengawasan, dan Program. Pilihan melakukan transformasi (perubahan) terhadap 5 aspek tersebut didasarkan pada pertimbangan amanat UU nomor 40 tahun 2004 tentang SJSN dan amanat UU nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS, serta dibandingkan dengan hasil pemetaan kondisi jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia berlaku (existing). Proses perubahan telah dilakukan oleh Manajemen BPJS Ketenagakerjaan sejak tahun 2012 hingga sekarang. Transformasi aspek badan hukum BPJS ketenagakerjaan adalah perubahan dari PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi BPJS Ketenagakerjaan sebagai Badan Hukum Publik. Transformasi aspek perlakuan keuangan BPJS ketenagakerjaan adalah perubahan dalam perlakuan keuangan menyangkut pemisahan antara aset BPJS dengan aset peserta jaminan sosial, serta menyangkut sistem pelaporan keuangan yang akan dikelompokkan berdasarkan program. Transformasi aspek kepesertaan BPJS ketenagakerjaan adalah perubahan peserta yang diwajibkan, dari semula adalah hanya tenaga kerja formal yang memiliki ikatan kontrak, menjadi seluruh tenaga kerja. Transformasi aspek


27

pengawasan BPJS ketenagakerjaan adalah perubahan kewenangan melakukan pengawasan

(inspeksi)

terhadap

kepatuhan

kepesertaan

pada

BPJS

Ketenagakerjaan dalam sistem penegakan hukum, dari semula merupakan kewenangan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, menjadi kewenangan BPJS Ketenagakerjaan. Transformasi aspek program BPJS ketenagakerjaan adalah

perubahan

program

jaminan

sosial

ketenagakerjaan

dan

manfaatnya.Program jaminan pemeliharaan kesehatan (JPK) untuk pekerja swasta, semula ditangani cikal bakal BPJS Ketenagakerjaan, yakni PT. Jamsostek (persero), diserahkan kepada BPJS Kesehatan. Untuk empat program lainnya ditangani BPJS Ketenagakerjaan, yaitu: Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK); Program Jaminan Kematian (JKM); program Jaminan Hari Tua (JHT); dan satu program baru sebagai program tambahan yaitu Program Jaminan Pensiun (JP) Sebagai

konsekuensi

perubahan

penanganan

program

jaminan

pemeliharaan kesehatan (JPK) dari PT. Jamsostek (persero) ke BPJS Kesehatan, maka perlu dilakukan pengalihan aset dan liabilitas serta hak dan kewajiban yang melekat pada program JPK, dari PT. Jamsostek (persero) kepada BPJS Kesehatan. Pengalihan ini harus memenuhi persyaratan audit dari Badan Pemeriksa Keuangan Negara. Memperhatikan proses transformasi (perubahan) 5 aspek di atas, secara faktual proses transformasi aspek kepesertaan merupakan aspek pertama yang diperkirakan belum dapat terselesaikan secara tuntas hingga tanggal 1 Juli 2015, yang merupakan batas awal BPJS Ketenagakerjaan operasional secara penuh.


28

Terutama menyangkut rumusan besaran Iuran peserta, yang masih belum diterima secara bulat oleh Serikat Pekerja / Serikat Buruh.Untuk itu, dalam sisa waktu yang tersedia diperlukan langkah-langkah terobosan yang bersifat percepatan. Transformasi aspek pengawasan merupakan aspek kedua yang masih belum

terselesaikan.

Terutama

menyangkut

penyediaan

secara

mandiri

sumberdaya manusia pengawas di BPJS Ketenagakerjaan yang akan melampaui tenggat waktu tanggal 1 Juli 2015. Namun demikian, terdapat solusi jalan pintas yaitu pemerintah dapat melakukan mobilisasi pejabat fungsional pengawas Kemnakertrans untuk berpindah ke BPJS Ketenagakerjaan. Sementara itu, untuk transformasi aspek badan hukum, aspek perlakuan keuangan, dan aspek program relatif tidak mengalami kesulitan berarti. Memperhatikan kelemahan atau ancaman utama yang dihadapi di atas, dan dengan mengkonsolidasikan kekuatan dan peluang yang dimiliki, maka manajemen BPJS Ketenagakerjaan telah berhasil menyusun agenda transformasi (transformation plan) BPJS Ketenagakerjaan dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Tahun 2013-2017. Dalam RJPP Tahun 2013-2017 ini telah dirumuskan Visi BPJS Ketenagakerjaan, yakni: "Menjadi BPJS kebanggaan bangsa, amanah, bertatakelola baik serta unggul dalam operasional dan pelayanan". Semoga dengan berpedoman pada RJPP Tahun 2013-2017 tersebut, Transformasi BPJS Ketenagakerjaan selesai dan BPJS Ketenagakerjaan dapat operasional sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.


29

Kiprah

Perusahaan

BPJS

Ketenagakerjaan

yang

mengedepankan

kepentingan dan hak normatif Tenaga Kerja di Indonesia dengan memberikan perlindungan 4 (empat) program, yang mencakup Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) bagi seluruh tenaga kerja dan keluarganya terus berlanjutnya hingga berlakunya UU No 24 Tahun 2011. Tahun 2011, ditetapkanlah UU No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Sesuai dengan amanat undang-undang, tanggal 1 Januri 2014 PT Jamsostek berubah menjadi Badan Hukum Publik. PT Jamsostek (Persero) yang bertransformsi menjadi BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan tetap dipercaya untuk menyelenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja, yang meliputi JKK, JKM, JHT dengan penambahan Jaminan Pensiun mulai 1 Juli 2015. Menyadari

besar

dan

mulianya

tanggung

jawab

tersebut,

BPJS

Ketenagakerjaan pun terus meningkatkan kompetensi di seluruh lini pelayanan sambil mengembangkan berbagai program dan manfaat yang langsung dapat dinikmati oleh pekerja dan keluarganya. Kini dengan sistem penyelenggaraan yang semakin maju, program BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya memberikan manfaat kepada pekerja dan pengusaha saja, tetapi juga memberikan kontribusi penting bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi bangsa dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.


30

BUMN menjadi Badan Hukum Publik, dan bertanggungjawab kepada Presiden. Cakupan bersifat wajib menjadi lebih luas, yakni: 1. BPJS Kesehatan: seluruh penduduk . 2. BPJS Ketenagakerjaan: seluruh pekerja. Perubahan Sistem Penyelenggaraan : 1. Perusahaan

melakukan

administrasi

dengan

dua

BPJS

(BPJS

Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan). 2. Tenaga Kerja dilayani oleh dua BPJS (BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan). Perubahan Program dan Manfaat: 1. Jaminan Pensiun untuk Tenaga Kerja Swasta dan Informal 2.

Jaminan Kesehatan untuk seluruh Penduduk.

3. Perubahan

tersebut

membawa

konsekuensi

pada

kelembagaan yang berupa :

Gambar 2.2 Transformasi Kelembagaan Sumber : BPJS Ketenagakerjaan (2015)


transformasi

31

Seperti tergambar pada bagan di atas, PT Jamsostek (Persero) bertransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan pada 1 Januari 2014. Lembaga tersebut mulai beroperasi secara penuh pada 1 Juli 2015. Sejalan dengan itu, PT Taspen (Persero) juga ditargetkan menyelesaikan pengalihan program tabungan hari tua dan program pembayaran pensiun paling lambat pada tahun 2029. Demikian juga dengan PT Asabri (Persero) yang ditargetkan menyelesaikan pengalihan program Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan program pembayaran pensiunnya pada tahun yang sama. Pada tahun tersebut, keduanya akan dilebur menjadi satu ke dalam BPJS. Karena itu, PT Jamsostek (Persero) secara aktif telah menyiapkan langkah-langkah strategis agar mempunyai kapasitas yang cukup untuk menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Langkah-langkah tersebut berfokus pada 4 hal proses inti/core process, yakni: 1. Perluasan Cakupan Peserta BPJS Ketenagakerjaan berusaha untuk terus meningkatkan kapasitas operasional agar bisa mencapai target Universal Coverage (pekerja formal dan pekerja informal). Saat ini Coverage (market share) BPJS Ketenagakerjaan berkisar pada angka 30%, karena itu peningkatan coverage harus dilakukan secara eksponensial/exponential growth. 2. Otoritas Pengawasan BPJS Ketenagakerjaan, akan diberikan wewenang untuk melakukan inspeksi kepada perusahaan. Wewenang ini sebelumnya tidak dimiliki oleh PT Jamsostek (Persero). Untuk itu, BPJS Ketenagakerjaan akan


32

melakukan pengembangan SDM, Teknologi Informasi dan proses yang mendukungproses pengawasan terhadap keikutsertaan programjaminan sosial dan memastikan kebenaran informasi yangdisampaikan oleh pengusaha dan tenaga kerja. 3. Tambahan produk BPJS

Ketenagakerjaan

juga

akan

menyelenggarakan

program

tambahan,yakni Jaminan Pensiun yang akan meng-cover seluruh tenaga kerja. Untuk itu akan dipersiapkan program jaminanpensiun yang bersifat terbuka/open pension program sepertihalnya yang telah berkembang di negara-negara maju. 4.

Kualitas Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan menerapkan konsep organisasi yang berorientasi pada pelanggan/customercentric organization. Walaupun BPJS merupakan organisasi yang bersifat publik dan wajib, namun service yang unggul tetap menjadi prioritas untuk mendorong kepesertaan dan misi organisasi.


BAB II DESKRIPSI PERUSAHAAN

Recommend Documents