1
BAB I PENGANTAR
1.1
Latar Belakang Peran Koramil dalam proses pemberdayaan wilayah pertahanan sangat
strategis guna menghadapi tantangan tugas ke depan. Sistem pertahanan negara Indonesia yang menganut sistem pertahanan semesta sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Sistem pertahanan ini telah memberikan harapan baru bagi sistem pertahanan negara di Indonesia, karena secara substansial undang-undang tersebut mengamanatkan kepada seluruh komponen bangsa untuk ikut berpatisipasi aktif dalam proses mewujudkan pertahanan negara yang tangguh dengan menempatkan TNI sebagai komponen utama dengan dibantu oleh komponen cadangan dan komponen pendukung (Analis Sistem Pertahanan Keamanan Negara, 2001:5). Koramil adalah satuan kewilayahan yang mempersiapkan pertahanan wilayah dengan tugasnya antara lain: menyelenggarakan pembinaan teritorial, pembinaan satuan dan menyiapkan perlawanan rakyat secara terus menerus di wilayahnya untuk menciptakan ketahanan suatu wilayah.
Pengejewantahan
Sistem Pertahanan Semesta (Sishanta) dilaksanakan oleh TNI AD melalui pelaksanaan Pemberdayaan wilayah pertahanan darat yang implementasinya di lapangan dilaksanakan oleh satuan Komando kewilayahan melalui kegiatan Pembinaan Teritorial yang diarahkan kepada pembinaan geografi, demografi dan kondisi sosial untuk disiapkan menjadi Ruang, Alat dan Kondisi Juang yang
1
2
tangguh serta mewujudkan Kemanunggalan TNI – Rakyat sebagai roh-nya TNI AD.
Penyelenggaraan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan di darat yang
dilaksanakan ini merupakan segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan, pembinaan, pengembangan pengarahan dan pengendalian serta pemanfaatan semua potensi nasional yang ada di wilayah untuk menjadi suatu kekuatan kewilayahan yang tangguh guna mendukung kepentingan pertahanan (Naskah Petunjuk TNI tentang Pemberdayaan Wilayah Pertahanan, 2005:9). Peran Koramil masih perlu terus dioptimalkan mulai dari perencanaan pemberdayaan wilayah pertahanan sampai dengan pelaksanaannya yang dilakukan oleh Komando Teritorial sebagai bagian dari penyusunan rencana pembangunan pertahanan nasional, perlu diatur dalam pembangunan nasional yang difasilitasi oleh pemerintah daerah setempat. Agar kemampuan koramil dalam pemberdayaan wilayah pertahanan mencapai kondisi yang diharapkan, maka konsekuensi yang perlu ditempuh adalah menjabarkan konsep pertahanan semesta dan melakukan pelatihan dasar wajib militer bagi komponen cadangan dan komponen pendukung sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UU RI No. 34 Tahun 2004 tentang TNI Pasal 7 Ayat 2). Fakta menunjukkan bahwa saat ini satuan teritorial masih terdapat banyak kelemahan dalam melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan sehingga menyebabkan belum optimalnya peran koramil dalam melakukan pemberdayaan wilayah pertahanan yang merupakan salah satu strategi untuk mendukung tugas TNI dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Walaupun komando teritorial
3
telah melaksanakan upaya pemberdayaan wilayah dengan melaksanakan upaya deteksi dini, cegah dan tangkal sedini mungkin terhadap berbagai perkembangan situasi tentang Ipoleksosbud, hukum, keamanan dan pertahanan yang dapat mengancam kedaulatan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), namun peran komando teritorial saat ini belum maksimal dalam memberdayakan wilayah untuk kekuatan pertahanan wilayah (Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara, 2001:216). Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Kondisi koramil dapat diidentifikasikan berdasarkan pencapaian sasaran tugas baik secara kuantitas maupun kualitas.
Dalam
mendukung sistem pertahanan negara maka Komando kewilayahan harus diarahkan untuk mampu melaksanakan fungsinya secara optimal, sehingga akan memudahkan bagi Komando kewilayahan dalam mengambil langkah-langkah dalam mengoptimalisasi peran koramil untuk meningkatkan pemberdayaan wilayah pertahanan (Pedoman Komando Kewilayahan, 2005:93). Dalam rangka mewujudkan Sistem Pertahanan Negara terutama dalam pemberdayaan wilayah pertahanan Koramil belum dapat dilaksanakan secara optimal, hal ini dapat dilihat dalam pelaksanaan tugas sehari-hari yang kurang fokus sehingga perlu dilakukan penelitian secara komprehensif. Komando kewilayahan di dalam melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan masih mengalami banyak kendala dan hambatan (Buku Petunjuk Lapangan tentang Pemberdayaan Wilayah Pertahanan, 2005:2).
4
Tugas Komando Kewilayahan yang lebih besar adalah membantu pemerintah dalam menyiapkan pertahanan negara dengan sistem pertahanan semesta dan menyelenggarakan pelatihan dasar kemiliteran secara wajib sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan mendata potensi sumber daya manusia di wilayah yang memenuhi kriteria sebagai komponen cadangan, melakukan perekrutan, merencanakan waktu latihan dasar kemiliteran, mengorganisasikan dan memberdayakan sebagai kekuatan serta melakukan pelatihan penyegaran dalam rangka pemeliharaan dan meningkatkan kemampuan dan kekuatan pertahanan wilayah. Komando kewilayahan mempunyai kekuatan untuk melaksanakan pembinaan teritorial di daerah koramil, juga mendapat tugas untuk mendeteksi, mencegah, dan menanggulangi ancaman musuh seperti infiltrasi, pendaratan musuh maupun pendudukan oleh musuh. Dengan seluruh kekuatannya koramil dapat menggalang masyarakat guna mendapat dukungan dari rakyat dan seluruh komponen untuk menghadapi tantangan dan meniadakan ancaman tersebut, Koramil juga memiliki jaringan kerjasama dan koordinasi kegiatan intelijen antar instansi, untuk dapat saling memberikan informasi dan menganalisa
situasi
melalui pertemuan dan rapat berkala, mekanisme ini harus ditingkatkan agar dapat memberikan suatu kemampuan daya tangkal terhadap segala bentuk ancaman. Tugas koramil dalam memaksimalkan tugas untuk pemberdayaan wilayah pertahanan, menyusun rencana pemberdayaan wilayah dalam jangka panjang yang disesuaikan dengan rencana strategis yang meliputi operasi militer selain perang dan operasi militer untuk perang.
Mengkomunikasikan kepada komponen
5
masyarakat dan instansi terkait tentang rencana pemberdayaan wilayah pertahanan. Mengajukan dan memaparkan kepada pihak pemerintah daerah setempat tentang rencana pemberdayaan potensi wilayah pada forum rapat koordinasi pembangunan daerah guna memperoleh kesepakatan berdasarkan skala prioritas dalam pembangunan daerah dengan mengedepankan aspek kesejahteraan dan aspek pertahanan wilayah. Berangkat dari permasalahan tersebut di atas dan untuk mendukung pelaksanaan pertahanan negara, maka perlu adanya upaya nyata oleh koramil sebagai ujung tombak TNI-AD dalam rangka mendukung dan melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan. Oleh karena itu koramil sebagai satuan teritorial dalam mendukung tugas pokok TNI-AD perlu dikaji peran dan tugasnya dalam pemberdayaan wilayah pertahanan guna memperkokoh ketahanan wilayah dalam rangka memperkokoh ketahanan nasional.
1.2
Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan di atas,
maka permasalahan pokok penelitian ini adalah: a.
Bagaimana pemberdayaan wilayah pertahanan di koramil.
b.
Kendala-kendala
apa
saja
yang
dihadapi
oleh
Koramil
dalam
pemberdayaan wilayah pertahanan? c.
Bagaimana optimalisasi Peran Koramil dalam Pemberdayaan wilayah
pertahanan dalam memperkokoh ketahanan wilayah?
6
1.3
Tujuan Penelitian Berdasarkan fokus penelitian ini bertujuan:
a.
Untuk menganalisis peran koramil dalam melakukan pemberdayaan
wilayah pertahanan. b.
Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh koramil
dalam melakukan pemberdayaan wilayah pertahanan. c.
Untuk menganalisis secara lebih mendalam upaya optimalisasi peran koramil
dan implikasinya terhadap ketahanan wilayah.
1.4
Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat antara lain:
a.
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada
berbagai dunia akademik pada umumnya, yang kemudian dapat dipergunakan sebagai acuan dalam pengembangan Peranti Lunak (Penak) Doktrin TNI AD sesuai dengan tingkatannya. Terutama menyiapkan buku-buku petunjuk tentang pedoman pemberdayaan wilayah pertahanan. b.
Untuk meningkatkan sumber daya prajurit, kepentingan pendidikan dan
latihan serta penguasaan teritorial pada satuan di jajaran TNI AD, sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan dalam meningkatkan pemberdayaan wilayah pertahanan. c.
Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan bahan kajian untuk
meningkatkan ketahanan wilayah.
7
1.5
Keaslian Penelitian Penelitian yang berkaitan dengan pemberdayaan wilayah pertahanan
sepengetahuan peneliti belum pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Berdasarkan naskah penelitian yang ada selama ini, terutama penelitian tentang pemberdayaan wilayah pertahanan dalam kaitannya dengan penyiapan pertahanan wilayah dengan studi kasus di Koramil. Penelitian yang pernah dilakukan tentang pemberdayaan yang berkaitan dengan pertahanan negara dilakukan oleh Sakti (2008), “Pemberdayaan komando kewilayahan pada strata komando teritoral dikembangkan dan diselenggarakan secara bersama antara pemerintah dalam hal ini Kabupaten Bandung dan Bandung Barat serta Kota Cimahi dengan Tentara Nasional Indonesia dalam hal ini melalui program pembinaan teritorial yang menghasilkan kekuatan wilayah pertahanan dalam menghadapi setiap hakikat ancaman”. Menurut hasil penelitian Gede Suardana tentang Optimalisasi Peran Komando Kewilayahan.
Penelitian tersebut di atas menjelaskan bahwa untuk
meningkatkan pemberdayaan wilayah pertahanan tidak hanya dilakukan oleh TNI saja, namun harus didukung oleh instansi terkait yang didukung oleh masyarakat umumnya. Menurut hasil penelitian Budi Santoso tentang peran pembinaan teritorial (2010:47) dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pada peran pembinaan teritorial melalui peningkatan berbagai aspek, baik itu aspek geografi, demografi, sumber kekayaan alam dan aspek Ipoleksosbud Hankam serta menyiapkan pelatihan dasar militer sebagai komponen candangan dan komponen pendukung.
8
Peneliti mengatakan bahwa pertahanan negara tidak hanya dilakukan oleh TNI saja, namun didukung oleh komponen pendukung dan komponen cadangan serta kemampuan potensi nasional lainnya. Oleh sebab itu pembinaan sumber daya wilayah harus dilakukan secara terpadu, profesional, efektif dan modern dalam rangka mendukung sistem pertahanan negara yaitu sistem pertahanan semesta.
1.6
Sistematika Penulisan Tesis ini terdiri dari 6 (enam) Bab, dan masing-masing bab merupakan satu
kesatuan
yang
saling
terkait
untuk
mengungkap
permasalahan
secara
komprehensif. Secara rinci sistematika penulisan tesis ini sebagai berikut: Pada BAB I adalah Bab Pengantar yang akan menjelaskan secara deskriptif latar belakang permasalahan, rumusan masalah, keaslian penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistimatika penulisan. Pada BAB II akan diuraikan tinjauan pustaka, landasan teori, dan metode penelitian, yang akan menguraikan dan mendeskriptifkan tinjauan pustaka yang dikutip dari berbagai pendapat para pakar yang relevan dengan penelitian, kemudian bab ini juga akan menguraikan berbagai landasan teori yang dijadikan sebagai bahan analisis antara lain teori optimalisasi, teori pemberdayaan, teori peran, teori wilayah pertahanan dan teori ketahanan wilayah, sedangkan bagian akhir bab ini juga akan menguraikan tentang metode penelitian. Pada BAB III menguraikan tentang profil wilayah Koramil Cibinong dan Wilayah Koramil Citeureup yang berisikan tentang kondisi geografi, demografi,
9
sumber kekayaan alam, kondisi idiologi, politik, ekonomi, kondisi sosial budaya dan pertahanan keamanan. Pada BAB IV menguraikan tentang kendala dalam pemberdayaan wilayah pertahanan yang dilaksanakan di wilayah Koramil Cibinong dan Koramil Citeureup yang berisikan tentang peran pemberdayaan wilayah pertahanan dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya, baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan akuntabilias anggaran, komando pengendalian dan dukungan masyarakat. Pada BAB V menguraikan tentang optimalisasi peran Koramil dalam mengembangkan pemberdayaan wilayah pertahanan guna memperoleh ketahanan wilayah. Pada BAB VI tentang Kesimpulan dan saran hasil penelitian di wilayah Koramil Cibinong dan Koramil Citeureup dalam pemberdayaan wilayah pertahanan guna memperkokoh ketahanan wilayah.
