1
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Pecahnya Uni Soviet telah meninggalkan berbagai permasalahan dibekas wilayahnya. Konflik etnis merupakan salah satu permasalahan yang masih terjadi pasca jatuhnya pemerintahan Uni Soviet. Menurut Cornell dalam Baser (2008, hal. 88) selama masa pemerintahnya, Uni Soviet tidak melakukan tindakan apapun untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi antar kelompok etnis didalam wilayah pemerintahannya. Eskalasi konflik antar kelompok semakin meningkat ketika pemerintahan Uni Soviet yang menyatukan seluruh kelompok-kelompok tersebut runtuh. Salah satu wilayah bekas Uni Soviet yang mengalami permasalahan konflik etnis adalah wilayah Nagorno-Karabakh. Nagorno-Karabakh adalah sebuah wilayah bekas Uni Soviet yang berada di daerah Kaukasus Selatan. Pada masa pemerintahan Uni Soviet, Nagorno-Karabakh diberikan kedalam batas wilayah Azerbaijan. Meskipun berada dalam batas wilayah Azerbaijan, mayoritas populasi yang terdapat di Nagorno-Karabakh bukanlah etnis Azeri (Azerbaijan), melainkan etnis Armenia. Etnis Armenia merupakan etnis mayoritas yang terdapat di wilayah Armenia. Wilayah Nagorno-Karabakh hingga saat ini masih menjadi perebutan antara Armenia dan Azerbaijan. Menurut Baser (2008,
2
hal. 87), konflik Nagorno-Karabakh merupakan sebagai salah satu konflik paling brutal dan berkepanjangan di wilayah bekas Uni Soviet. Pada awalnya konflik Nagorno-Karabakh merupakan dimensi konflik intrastate1 mengenai perjuangan untuk mencapai kemerdekaan populasi bangsa Armenia yang berada di Nagorno-Karabakh. Sejak awal tahun 1992, konflik berubah menjadi konflik berdimensi inter-state2 dengan ikut sertanya dua negara berdaulat sebagai negara berperang; Armenia dan Azerbaijan. Hadirnya tiga pihak yang berkonflik; dua pemerintahan dari dua negara berdaulat dan Nagorno-Karabakh menjadi faktor yang menyebabkan sulitnya mencari solusi untuk konflik yang menyangkut batas wilayah dan etnis ini. Konflik Nagorno-Karabakh telah menjadi satu dari konflik yang paling sulit diselesaikan dalam arena internasional (Cornell, 1999, hal. 1). Konflik yang terjadi di wilayah Nagorno-Karabakh telah memicu berbagai permasalahan. Permasalahan tersebut seperti kekerasan etnis, penggungsi, Internally displaced persons (IDP), dan pembersihan etnis. Kekerasan etnis mengakibatkan pengusiran sekitar 1.5 juta orang dari rumah mereka baik sebagai internally displaced persons (IDP) atau pengungsi ke tempat baru yang lebih baik (Zartman, 2013, hal. 2). Besarnya jumlah pengungsi disebabkan oleh krisis yang cukup besar, khususnya di wilayah Azerbaijan dengan jumlah pengungsi mendekati satu juta jiwa. Lebih dari empat belas persen wilayah teritori Azerbaijan yang dikuasai oleh angkatan
1
Intra-state adalah konflik yang seringkali muncul antara angkatan bersenjata pemerintah dan kelompok masyarakat yang terorganisis dalam wilayah suatu negara (UCDP, nd) 2 Inter-state adalah konflik antara dua pemerintah dengan angkatan bersenjata. Konflik dapat terjadi dimana saja dan seringkali dimulai dengan deklarasi resmi (UCDP, nd)
3
bersenjata Armenia telah berhasil “dibersihkan” dari populasi etnis Azeri (Cornell, 1999, hal. 1). Armenia dan Azerbaijan memiliki perbedaan pendapat mengenai penyebab terjadinya konflik. Azerbaijan menyebut bahwa konflik disebabkan karena perebutan wilayah yang dilakukan oleh Armenia. Sedangkan Armenia menyebut konflik dimulai akibat agresi militer Azerbaijan terhadap populasi Armenia di NagornoKarabakh. Saat ini, kedua negara mengklaim memiliki hak untuk menggunakan kekuatan militer. Azerbaijan beralasan untuk mengembalikan integritas teritori mereka dan Armenia beralasan untuk melindungi populasi Armenia di NagornoKarabakh (ICG, 2005, hal. 1). Banyaknya jumlah korban dalam konflik ini akhirnya memicu keprihatinan banyak pihak. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Uni Eropa menyerukan agar konflik ini segera diakhiri dan orang-orang Armenia dan Azerbaijan di NagornoKarabakh agar dilindungi. Rusia dan negara-negara Timur Tengah juga turut membantu upaya perundingan damai. Upaya internasional lainnya melibatkan organisasi internasional Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE) melalui institusinya yang bernama OSCE Minsk Group. OSCE Minsk Group merupakan institusi bentukan OSCE pada tahun 1992 yang dimaksudkan untuk mencari solusi damai atas konflik etnis yang terjadi di Nagorno-Karabakh (OSCE, n.d.). OSCE Minsk Group dipimpin negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Prancis dan Rusia. Hal tersebut mendorong penulis untuk
4
meneliti lebih jauh peran yang telah dilakukan OSCE Minsk Group dalam konflik etnis perebutan wilayah antara Armenia dan Azerbaijan terhadap Nagorno-Karabakh.
1.2 Rumusan Masalah Bedasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat ditarik sebuah permasalahan yang menarik untuk diteliti. Penulis merumuskan pertanyaan penelitian berupa: “Bagaimana peran OSCE Minsk Group dalam mediasi konflik di wilayah Nagorno-Karabakh?”
1.3 Batasan Masalah Penelitian ini penulis pusatkan pada peran OSCE Minsk Group dalam melakukan mediasi konflik di wilayah Nagorno-Karabakh. Sedangkan ruang lingkup waktu penelitian ini adalah dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013. Pemilihan ruang lingkup waktu dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 karena konflik masih berlangsung hingga saat ini dan pada akhir tahun 2008, untuk pertama kali setelah genjatan senjata 1994, Presiden Armenia, Azerbaijan dan Rusia menandatangani Declaration on Nagorno Karabakh Conflict yang memutuskan untuk melanjutkan negoisasi berdasarkan prinsip dasar Madrid dan penyelesaian konflik berdasarkan norma dan prinsip hukum internasional. Selain itu, penulis ingin melihat peran terbaru dari OSCE Minsk Group terhadap penyelesaian konflik Nagorno-Karabakh.
5
1.4 Tujuan Penelitian Mengacu kepada latar belakang dan rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peran yang telah dilakukan oleh OSCE Minsk Group dalam melakukan mediasi konflik di wilayah NagornoKarabakh.
1.5 Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan manfaat, baik secara akademis maupun praktis, yaitu 1. Manfaat Akademis Manfaat akademis dari penelitian ini adalah menjadi bagian dari sumbangsih ilmu bagi akademisi, khususnya mahasiswa Hubungan Internasional yang akan membahas fenomena serupa terkait peran mediator dalam melakukan mediasi dalam sengketa wilayah yang melibatkan unsur identitas kelompok. 2. Manfaat Praktis Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi sebuah sumbangan informasi bagi segala pihak terkait mengenai fenomena serupa, terutama terkait peran mediator dalam melakukan mediasi dalam sengketa wilayah yang melibatkan unsur identitas kelompok.
6
1.6 Sistematika Penulisan Adapun sistematika penulisan dari laporan penelitian ini terdiri dari lima bab. Sistematika dari kelima bab tersebut adalah sebagai berikut: Bab 1: Dalam bab ini penulis akan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, batas masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Bab 2: Dalam bab ini penulis akan menjelaskan kajian pustaka dan kerangka konseptual. Bab 3: Dalam bab ini penulis akan menjelaskan metodologi penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, sumber data, unit analisis, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan teknik penyajian data. Bab 4: Dalam bab ini penulis akan menjelaskan gambaran umum penelitian. Gambaran umum tersebut mencakup gambaran umum mengenai konflik Nagorno-Karabakh, awal mula terjadinya ethnonationalist3di NagornoKarabakh dan gambaran umum mengenai OSCE Minsk Group. Dalam bab ini penulis sekaligus akan mendeskripsikan peran OSCE Minsk Group dalam mediasi konflik di Nagorno-Karabakh. Bab 5: Dalam bab ini penulis akan menguraikan simpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran yang dapat penulis berikan terhadap hasil tersebut.
3
Ethnonationalist adalah sekumpulan etnis grup dengan kuantittas cukup besar yang mendiami wilayah teritori sebuah negara atau berbatasan langsung dengan sebuah negara. Ethnonationalist memiliki pergerakan politik modern yang mengarah kepada pencapaian autonomi yang lebih baik atau bahkan bertujuan untuk mendirikan sebuah negara (Gurr & Harff, 1994).
