BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Ketersediaan lapangan atau kesempatan kerja baru untuk mengatasi permasalahan ketenagakerjaan, yakni pengangguran merupakan salah satu target yang harus dicapai dalam pembangunan ekonomi nasional maupun daerah. Pertumbuhan pengangguran tersebut secara langsung menimbulkan kesulitan bagi pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, karena membuat sumber daya terbuang percuma, dan pendapatan masyarakat berkurang. Sementara itu adanya keterbatasan pendidikan dan keterampilan, berakibat pada rendahnya produktivitas tenaga kerja dan menjadi kendala bagi pengangguran untuk memasuki dunia kerja. Keadaan seperti itu menimbulkan tekanan ekonomi yang mempengaruhi emosi masyarakat maupun kehidupan rumah tangga sehingga akan mengurangi kesejahteraan masyarakat (Budi, 2001: 4). Terkait dengan hal itu, diselenggarakan pembangunan ketenagakerjaan atas asas keterpaduan dan kemitraan, sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Menurut UU tersebut, salah satu tujuan pembangunan ketenagakerjaan adalah untuk memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi, serta menciptakan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan 1
2
daerah
(Hariyadi,
2009:
3).
Berdasarkan
upaya
mencapai
tujuan
pembangunan ketenagakerjaan dan mengurangi tingkat pengangguran di berbagai daerah, pemerintah pusat dengan kewenangan yang dimiliki, turut berperan serta mengatasi permasalahan tersebut. Bantuan tersebut diberikan melalui Tugas Pembantuan (TP) dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Permasalahan pengangguran merupakan masalah nasional yang dihadapi seluruh wilayah di Indonesia, demikian juga di Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya Kabupaten Sleman. Kabupaten Sleman merupakan wilayah yang memiliki pengangguran tertinggi di DIY, padahal wilayah ini memiliki dinamika ekonomi yang cukup tinggi dengan potensi-potensi sumber daya yang tersedia. Hal tersebut dapat dilihat dari pesatnya pertumbuhan bisnis mulai dari perusahaan besar, menengah, hingga kecil yang berjumlah 1.080, namun belum sepenuhnya dapat mengimbangi tingkat pengangguran di Kabupaten Sleman. (Disnakersos Sleman). Peningkatan jumlah pengangguran di Kabupaten Sleman terjadi pada tahun 2012, yakni dari sejumlah 31.152 pengangguran pada tahun 2011, menjadi 31.212 pada tahun 2012. (pusdatnaker.balitfo.depnakertrans.go.id) Pengangguran yang terjadi di Kabupaten Sleman akibat adanya kesenjangan yang semakin besar antara jumlah angkatan kerja dengan kesempatan kerja yang ada. Sementara itu perkembangan teknologi begitu cepat yang diikuti dengan laju pertumbuhan industri membutuhkan
3
persyaratan keterampilan kerja tertentu. Tuntutan pasar kerja saat ini membutuhkan pekerja yang terampil, berkualitas, dan siap bekerja, namun kompetensi SDM yang tersedia tidak memiliki kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja (slemankab.go.id). Upaya
penganggulangan
pengangguran
di
Kabupaten
Sleman
dilaksanakan melalui progam pelatihan keterampilan bagi para pengangguran, yang merupakan wujud pelaksanaan tugas pembantuan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Sleman menempuh langkah tersebut sebagai upaya pembaharuan di bidang ketenagakerjaan, dengan harapan mampu menghasilkan tenaga kerja berkualitas dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Institusi yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan tugas pembantuan penanggulangan pengangguran di Kabupaten Sleman adalah UPT Balai Latihan Kerja, yang memiliki fungsi pelatihan kerja. Kewenangan untuk melaksanakan pelatihan tersebut telah tertera dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP. 88/MEN/1997 tanggal 20 Mei 1997, BLK Sleman ditetapkan sebagai Unit Pelaksana Teknis di Bidang Pelatihan Kerja. Berbagai program pelatihan diselenggarakan oleh BLK Sleman, terdiri dari pelatihan keterampilan institusional, non institusional, dan swadana. Keseluruhan program pelatihan keterampilan tersebut bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian para pencari kerja untuk dilatih di berbagai bidang kejuruan agar menjadi tenaga kerja yang terampil, berkompeten, dan produktif serta dapat mengisi lowongan kerja lokal dan mampu menciptakan lowongan kerja
4
mandiri dan kelompok. Pelatihan yang diselenggarakan pada setiap tahun anggaran ini terdiri atas kejuruan teknologi mekanik, otomotif, listrik, pertanian, tata niaga, dan bangunan. Salah satu program pelatihan yang diselenggarakan di BLK Sleman adalah
melalui
pelatihan
keterampilan
institusional
yang
mulai
diselenggarakan pada Bulan Maret 2013 dengan pembiayaan berasal dari APBN, dan dasar hukum berupa DIPA (Daftar Isian Penggunaan Anggaran). Melalui pemberian tugas pembantuan, BLK Sleman dituntut dapat memberikan kontribusi pada penanggulangan pengangguran di Kabupaten Sleman agar dapat mengurangi tingkat atau jumlah angkatan kerja yang menganggur di Kabupaten Sleman. Selain itu BLK Sleman juga menghadapi tuntutan yang tinggi dalam melaksanakan pelatihan, karena pelatihan yang diprioritaskan harus relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar kerja. Terkait dengan tuntutan yang dihadapi BLK Sleman tersebut, pada kenyataannya belum diketahui dengan jelas apakah penyelenggaraan program pelatihan yang merupakan tugas pembantuan ini telah berjalan baik, sehingga mencapai tujuan dan sasaran program sesuai dengan yang target yang diharapkan. Pada sisi lain, pelaksanaan pelatihan keterampilan telah berlangsung cukup lama, dan selalu mengalami perbaikan setiap tahunnya. Namun berdasarkan hasil monitoring pelaksanaan pelatihan pada tahun 2011, lulusan pelatihan yang telah terserap dalam dunia kerja hanya sejumlah 50%, sedangkan pada tahun 2012 telah meningkat menjadi 70%. Belum terserapnya seluruh lulusan pelatihan karena program pelatihan yang
5
dilaksanakan di BLK belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan di pasar kerja. Padahal kebutuhan pelatihan bagi pengangguran yang memiliki keterbatasan keterampilan sangat penting untuk menunjang keberhasilan memperoleh pekerjaan, sekaligus mempunyai dampak produktivitas yang berakibatkan peningkatan pendapatan pekerja. Adanya peningkatan pendapatan tenaga kerja, maka keinginan untuk menciptakan lapangan pekerjaan semakin terbuka sehingga kesenjangan antara tenaga kerja dan lapangan kerja tidak perlu terjadi. Berbagai permasalahan tersebut mendorong peneliti untuk menelaah lebih lanjut mengenai penyelenggaraan program pelatihan keterampilan di BLK Kabupaten Sleman. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul “Pelaksanaan Program Pelatihan Keterampilan Institusional Di UPT Balai Latihan Kerja Kabupaten Sleman”. B. Identifikasi Masalah Berdasarkan uraian-uraian dalam latar belakang masalah tersebut, dapat diidentifikasi masalah yang dihadapi yaitu sebagai berikut : 1. Adanya kesenjangan yang semakin besar antara jumlah angkatan kerja dengan
kesempatan
kerja
yang
tersedia
mengakibatkan
jumlah
pengangguran di Kabupaten Sleman meningkat. 2. Masih belum mencukupinya kompetensi yang dimiliki pencari kerja untuk memenuhi kualifikasi pasar kerja.
6
3. Masih banyak sumber daya manusia terbuang percuma karena belum mendapatkan pekerjaan. 4. Tingginya tuntutan bagi BLK Sleman untuk melaksanakan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. 5. Belum optimalnya pelaksanaan pelatihan pada dua tahun terakhir karena masih terdapat lulusan yang menganggur. C. Batasan Masalah Berdasarkan identifikasi masalah di atas, penelitian ini membatasi dan memfokuskan pada permasalahan yang dikaji terkait pelaksanaan program pelatihan keterampilan institusional dalam kerangka tugas pembantuan di UPT Balai Latihan Kerja Kabupaten Sleman khususnya pada periode Maret 2013 dengan pembiayaan APBN. Penelitian dibatasi pada masalah tersebut karena dapat melihat pelaksanaan pelatihan yang dilakukan pemerintah daerah melalui bantuan pemerintah pusat, untuk mengatasi permasalahan peningkatan jumlah pengangguran di Kabupaten Sleman. D. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, serta pembatasan
masalah
yang
dilakukan,
maka
peneliti
merumuskan
permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah yang diambil adalah serbagai berikut : 1. Bagaimana pelaksanaan program pelatihan keterampilan institusional di UPT Balai Latihan Kerja Kabupaten Sleman ?
7
2. Apa kendala-kendala pelaksanaan program pelatihan keterampilan institusional di UPT Balai Latihan Kerja Kabupaten Sleman ? E. Tujuan Penelitian Sebagaimana yang telah diuraikan dalam rumusan permasalahan, maka tujuan penelitian ini antara lain : 1. Mengetahui gambaran secara lengkap mengenai pelaksanaan program pelatihan keterampilan institusional di UPT Balai Latihan Kerja Kabupaten Sleman. 2. Mengetahui kendala-kendala yang dihadapi berkaitan dengan pelaksanaan program pelatihan keterampilan institusional di UPT Balai Latihan Kerja Kabupaten Sleman. F. Manfaat Penelitian Setelah tercapainya tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 1. Manfaat Teoritis a. Penelitian ini diharapkan dapat
menjadi bahan referensi dan
kepustakaan bagi penelitian lanjutan yang terkait dengan tema dan topik dalam penelitian ini. b. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas dan memperkaya wawasan ilmiah serta memberikan kontribusi dalam pengembangan dan pemahaman Ilmu Administrasi Negara.
8
2. Manfaat Praktis a. Bagi Peneliti, penelitian ini merupakan usaha untuk meningkatkan kemampuan berfikir melalui penelitian karya ilmiah dan untuk menerapkan ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan di Jurusan Ilmu Administrasi Negara. Sekaligus untuk menambah pengetahuan tentang pelaksanaan otonomi daerah dan fungsi pelatihan dalam manajemen sumber daya manusia. b. Bagi Pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan atau
sumbangan pemikiran untuk
memperbaiki
dan
mengoptimalkan upaya pembangunan ketenagakerjaan dalam bidang pelatihan kerja guna penanggulangan pengangguran di Kabupaten Sleman selanjutnya. c. Bagi Masyarakat, penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan wawasan pada masyarakat mengenai kesadaran untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan.
