BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Pelaksanaan kegiatan pembangunan nasional di Indonesia, sesungguhnya merupakan salah satu upaya untuk mewujutkan cita-cita bangsa yakni terciptanya kesejahtraan masyarakat yang adil dan makmur. Pencapaian cita-cita tersebut dilaksanakan
secara
sistematis
dan
terpadu
dalam
bentuk
oprasional
penyelenggaraan pemerintah, selaras dengan fenomena dan dinamika yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Masalah
kemiskinan
merupakan
tantangan
utama
dalam
proses
pembangunan nasional Indonesia. Sebagaimana diketahui, kemiskinan merupakan masalah yang komplek dan kronis, yang dipacu oleh suatu keadaan yang tidak menguntungkan yang berpengaruh pada keadaan yang lainnya, seperti rendahnya pendapatan berpengaruh pada tingkat konsumsi masyarakat, rendahnya upah dan gaji sehingga kembali tercermin pada tingkat pendapatan yang rendah, Tadaro, (2000) menyebutnya sebagai lingkaran setan Kemiskinan juga merupakan refleksi diri dari ketidak berdayaan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan publik (powerlessness), ketidakmampuan menyampaikan aspirasi (viocelessness), serta berbagai masalah yang berkenaan dengan pembangunan manusia (human development). Oleh karena itu, upaya penanggulangan kemiskinan harus dilakukan secara
1
komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat dan dilaksanakan secara terpadu. Masalah kemiskinan perlu mendapat perhatian yang serius bagi pemerintah daerah agar secepatnya dapat menggulangi masala
kemiskinan.
Kemiskinan sebagai masalah bersama tidak dapat hanya diselesaikan oleh pemerintah melalui berbagai kebijakan pembangunan, akan tetapi juga harus menjadi tanggng jawab bersama bagi semua pelaku pembangunan termasuk masyarakat itu sendiri. http://ejournal.unud.ac.id Akses 28-12-2009 Untuk menanggulangi permasalahan kemiskinan tersebut, pemerintah telah melakukan berbagai upaya dengan mengeluarkan kebijakan dan program pembanguan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Pada bulan september 2006, pemerintah indonesia mengumumkan keputusan untuk melaksanakan sebuah kebijakan baru mengenai penaggulangan kemiskinan dan penciptaan kesempatan kerja. Sasarannya adalah mengurangi angka kemiskinan dan penciptaan kesempatan kerja melalui pemaduan antara kegiatan pembangunan berbasis masyarakat ( CDD- Community Driven Development ) dan kegiatan padat karya selama tahun 2007, kemudian berlanjut kemodel pemberdayaan masyarakat ( pekotaan dan perdesaan ) di tahun 2008. http://ppk.or.id Akses: 2812-2009 Pada kenyataannya, tidaklah sedikit kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Namun fokus perhatian terhadapa kebijakan tersebut, tidak lebiah hanyalah merupakan kegiatan formal administrasi pemerintah sehingga unsur-unsur penting dalam pelaksanaan
2
program terabaikan. Seperti misalnya kebijakan impres bantuan desa, yang cerndrung menekankan pada tertip administrasi pertanggungjawaban atau SPJ saja. Disamping kebijakan impres bantuan desa, masih banyak kebijakankebijakan lainnya yang sifatnya sama yakni berorientasi pada penanggualangan kemiskinan separti; Program Jaringan Sosial (PJS); Program Pengembangan Kecamatan
Mandiri
(PPKM);
Program
Gerakan
Terpadu
Pengentasan
Kemiskinan (Gardu taskin); Program Padat Karya Terpadu (PKT); Program Beasiswa dan Dana Biaya Oprasional Pendidikan Dasar dan Menengah (JPSBidang pendidikan); Program Kredit Usaha Tani (KUT); Program Pemugaran Lingkungan Pemukiman (PLP); Program Pemugaran Perumahan Lingkungan Desa Terpadu (P2LDT); Kredit Usaha Keluarga Sejahtera (KUKESRA); Tabungan Keluarga Sejahtera (TAKESRA); Kelompok Usaha Bersama (KUBE); Kelompok Belajar Usaha (KBU); Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K); Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS). Tujuan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan pada dasarnya ditunjuk untk meningkatkan kesejahtraan penduduk miskin, melalui: (1) peningkatan pendapatan dengan cara meningkatkan produktivitas, dimana masyarakat miskin
diupayakan untuk memiliki kemampuan pengelolaan,
memproleh peluang dan perlindungan untuk memperoleh hasil karya yang lebih baik dalam berbagai kegitan ekonomi, sosial, budaya maupun politik; (2) pengurangan beban kebutuhan dasar, seperti akses kependidikan, kesehatan dan infrastruktur yang mempermudah dan mendukung kegiatan sosial ekonomi. Untuk
3
mempercepat
terjadinya
tujuan
penaggulangan
kemiskinan,
pemerintah
memandang perlu mendapat dukungan kebijakan makro yang mampu menciptakan iklim yang kondusif bagi penanggulangan kemiskinan, memberikan perlindungan sosial bagi penduduk miskin, meningkatkan kapasitas serta memberdayakan masyarakat miskin. Program pengentasan kemiskinan tidak mungkin terwujut tanpa dukungan dari bawah, termasuk pemerintah di daerah dan masyarakat. Semua aparat pemerintahan harus berpartisipasi dalam program pengentasan kemiskinan ini. Program Pengembangan Kecamatan (PPK) merupakan salah satu contoh program pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh masyarakat pedesaan dengan menanggulangi masalah kemiskinan secara terpadu dan bekelanjutan. Secara umum, visi PKK adalah terwujunya masyarakat mandiri dan sejahtera. Mandir berarti mampu mengorganisir dan memobilisasi suberdaya yang ada dilingkungannya, mampu mangakses sumberdaya diluar lingkungannya, serta mengelola sumberdaya tersebut utuk mengatasi masalah yang dihadapi, khusus masalah kemiskinan, sedangkan sejahtera berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. PPK mengharuskan adanya keterlibatan kaum perempuan dalam pengambilan keputusan pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian dalam pembangunan, upaya peningkatan peran perempuan dalam pembangunan telah tersirat dalam lima falsafah dasar bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia, tidak membuat perbedaan antara laki-laki dan perempuan, yang dinyatakan bahwa setiap warga negara
4
mempunyai status, hak dan kewajiban serta kesempatan yang sama di dalam keluarga dan masyarakat. Namun sampai saat ini banyak wanita yang masih tarabaikan karena kurangnya informasi dan kurangnya menyadari hak-hak mereka sebagai warga negara. Secara umum masih sedikit yang menyadari dan memahami bahwa perempuan menghadapi persoalan yang gender spesifik, artinya persoalan yang hanya muncul karena seseorang atau satu kelompok orang menyandang gender perempuan. Perempuan memiliki peran penting dalam perekonomian keluarga dan berbagai studi telah menunjukkan bahwa upaya meningkatkan pendapatan perempuan memiliki dampak yang lebih besar pada kesejahteraan
keluarga
daripada
meningkatkan
pendapatan
laki-laki.
http://ppk.or.id Akses: 28-12-2009 Jika dilihat dari faktor penyebabnya, kemiskinan dapat dikatagorikan menjadi tiga yaitu: kemiskinan struktural, kultural dan alamiah. Kemiskinan struktural berkaitan erat dengan kebijakan, peraturan dan lembaga yang ada di masyarakat yang menghambat produktivitas dan mobilitas masyrakat. Sementara itu kemiskinan kultural lebih berhubungan dengan nilai-nilai sosial budaya yang tidak produktif. Hal tersebut sebagaimana tarlihat pada Tabel 1.1 Tabel 1.1 Jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) di tiap Kecamatan di Kota Denpasar Tahun 2011 No Desa/Kelurahan Jumlah Jumlah RT RTM 1 2 3 4
Denpasar Selatan Denpasat Timur Denpasar Barat Denpasar Utara Jumlah Sumber : BPMD Propinsi Bali 2011
46.240 30.468 46.577 37.960 161.245
5
458 639 720 1072 2.889
Pada Tabel 1.1 dilihat jumlah RTM terbesar terdapat di kecamatan Denpasar Utara yaitu 1072 RTM. Sedangkan untuk jumlah terendah terdapat di kecamatan Denpasar Selatan. Lebih jauh rincian RTM di kecamatan Denpasar Timur, menurut masing-masing Desa/kelurahan seperti pada tabel 1.2 Tabel 1.2 Jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) per desa/kelurahan di kecamatan Denpasar Timur Tahun 2011 No
Desa/Kelurahan
Jumlah RT
Jumlah RTM (unit)
1
Dangin Puri Kelod
3103
40
2
Sumerta Kelod
3282
20
3
Kesiman
3318
91
4
Kesiman Petilan
3615
118
5
Kesiman Kertalangu
3683
84
6
Sumerta
2607
10
7
Sumerta Kaja
2250
31
8
Sumerta Kauh
2322
13
9
Dangin Puri
2356
35
10
Penatih
2239
141
11
Penatih Dangin Puri
1691
56
30.468
639
Jumlah Sumber : BPMD Provinsi Bali, 2011
Pada Tabel 1.2 menunjukkan kecamatan Denpar Timur terbagi menjadi 11 Desa/Kelurahan dengan jumlah 639 Rumah Tangga Miskin. RTM tertinggi dimiliki oleh Desa/kelurahan penatih sebesar 141 RTM dan untuk jumlah RTM terendah dimiliki oleh Desa/kelurahan Sumerta sebesar 10 RTM. Mengikut sertakan kaum perempuan dalam kegiatan ekonomi produktif merupakan salah satu strategi dalam meningkatkan pendapatan keluarga. Pada tahun 2006 pemerintah provinsi mengadakan program pengenbangan kecamatan (PPK) di kota denpasar yang terdiri dari kegiatan pembangunan atau perbaikan
6
prasarana dan sarana dasar, kegiatan peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin dan kegiatan simpan pinjam kaum perempuan. Kegiatan Simpan Pinjam Kaum Perempuan (SPP) di Kecamatan Denpasar Timur diberikan kepada Ibu-ibu yang merupakan kelurga miskin dan memiliki usaha ekonomi produktif seperti : dagang canang, dagang jamu, dagang nasi, warung dan lainnya. Bantuan yang berupa kredit lunak ini dikenakan bunga 1,5 persen perbulan. Mereka yang menerima bantuan harus memiliki kelompok yang terdiri dari 10 orang per kelompoknya dengan melampirkan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan jenis usaha yang dimilikinya. Persyaratan yang mudah dan tampa jaminan ini mendapat respon yang cukup baik dari masyarakat, kerana sangat membantu mengurangi beban masyarakat. Melihat potensi kaum perempuan yang cukup besar, maka kaum perempuan harus diberdayakan agar dapat menolong dirinya sendiri dan keluarganya. Perempuan sudah selayaknya diberi kesempatan untuk ikut berpartisipasi secara penuh dalam peningkatan pendapatan keluarga. Denpasar merupakan salah satu kota yang melaksanakan kegiatan SPP. Kegiatan SPP cukup mendapat perhatian dari masyarakat khususnya kaum perempuan di kota denpasar yang ingin meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui peningkatan pendapatan. Pada Tabel 1.3 terlihat jumlah kelompok dan jumlah anggota Simpan Pinjam Kaum Perempuan yang ada di Kota Denpasar
7
Tabel 1.3 Jumlah Peserta Kegitan SPP Menurut Kecamatan di Kota Denpasar Tahun 2011 No Kecamatan Jumlah Peserta Kelompok
Orang
Denpasar Selatan 23 Denpasar Barat 2 43 Denpasar Timur 3 44 Denpasar Utara 4 33 Kota Denpasar 143 Sumber : Kantor Kecamatan Denpasar Timur, 2011 1
230 430 440 330 1430
Berdasarkan Tabel 1.3 menunjukkan bahwa peserta kegiatan SPP di Kota Denpasar berjumlah 1430 orang yang tersebar di masing-masing kecamatan. Tertinggi terdapat di kecamatan Denpasar Timur, yaitu 440 orang dan terendah terdapat di kecamatan Denpasar Selatan sebesar 230 orang. Efektivitas
kegiatan
SPP
yang
merupakan
satu
dari
Program
Pengembangan Kecamatan (PPK) sangat penting di evaluasi, dalam arti apakah kegiatan tersebut sudah sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah di tetapkan. Selama ini evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan penanggulangan kemiskinan masih belum teridentifikasi dengan baik, sehingga belum diketahui kelemahankelemahan dalam pelaksanaannya. Untuk itu perlu dilaksanakan riset atau penelitian yang berkaitan dengan efektivitas simpan pinjam kaum perempuan (SPP) di kecamatan denpasar timur. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah sebagai berikut : 1.) Bagaimana tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan Simpan Pinjam Kaum Perempuan (SPP) di Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar?
8
2.) Bagaimana kontribusi masing - masing variabel terhadap efektivitas kegiatan Simpan Pinjam Kaum Perempuan (SPP) di Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar.
1.2 Tujuan Penelitian Sesuai dengan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah: 1.) Untuk mengetahui tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan Simpan Pinjam Kaum Perempuan (SPP) di Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar. 2.) Untuk mengetahui kontribusi masing - masing variabel terhadap efektivitas
kegiatan Simpan Pinjam Kaum Perempuan (SPP) di
Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar.
1.3 Kegunaan Penelitian Berdasarkan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut. 1) Kegunaan Teoritis Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi media untuk menerapkan konsep-konsep teori yang selama ini diperoleh dalam perkuliahan serta meningkatkan wawasan ilmu pengetahuan melalui berbagai temuan di lapangan yang sebelumnya belum terungkap.
9
2) Kegunaan Praktis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi untuk membuat kebijakan, baik pada proses maupun hasil kegiatan SPP di kecamatan denpasar timur, kota denpasar.
1.4 Sistematika Penelitian Untuk memberikan gambaran secara garis besar mengenai isi dan susunan dari sebuah skripsi, maka perlu disajikan sistematika penyajian. Adapun sistematika penyajian dari skripsi ini adalah sebagai berikut:
Bab I
Pendahuluan Pada bab ini diuraikan hal-hal yang menjadi latar belakang masalah yang kemudian dirumuskan kedalam beberapa pokok permasalahan. Pada bab ini juga dibahas mengenai tujuan, kegunaan penelitian dan sistematika penyajian.
Bab II
Tinjauan Pustaka Bab ini menguraikan teori yang mendukung pokok permasalahan yang dibahas dalam laporan ini, yaitu tentang kemiskinan, faktor-faktor penyebab kemiskinan SPP, dan efektivitas. Bab ini juga menyajikan pembahasan hasil penelitian sebelumnya yang dipakai sebagai acuan dalam penulisan laporan penelitian dan menyajikan hipotesis.
10
Bab III
Hipotesis dan Metode Penelitian Metode penelitian, menjelaskan mengenai metode penelitian yang menyajikan lokasi dan objek penelitian, identifikasi variabel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan teknis analisis data.
Bab IV
Hasil dan Pembahasan Bab ini menguraikan gambaran umum daerah penelitian yaitu Kota Denpasar, lokasi atau daerah penelitian yaitu Kecamatan Denpasar Timur atau deskripsi hasil penelitian serta pembahasan hasil penelitian efektivitas Simpan Pinjam kaum Perempuan yang menggunakan teknik analisis data matematika, statistika sederhana, analisis deskriptif dan analisis faktor.
Bab V
Simpulan dan Saran Bab ini membahas mengenai simpulan dari hasil pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya serta saran yang dapat disampaikan sesuai dengan simpulan yang diperoleh.
11
