1
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Pembangunan merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mewujudkan cita-cita dari sebuah negara. Indonesia merupakan negara yang dikategorikan sebagai negara berkembang yang masih berjuang dalam mewujudkan cita-cita dari bangsa. Cinta-cita dari bangsa Indonesia termuat didalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 "... yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa..."1. Pemerintah dalam melakukan pembangunan harus mempertimbangkan masalah-masalah sosial yang timbul akibat dari pembangunan itu sendiri. Masalah sosial tersebut merupakan efek negatif dari sebuah pembangunan. Masalah sosial menurut Bulmer dan Thompson, adalah suatu kondisi yang terjadi dimana dapat mengancam nilai-nilai di dalam masyarakat, sehingga dapat berakibat pada sebagian besar dari anggota masyarakat itu.2 Sedangkan Martin S. Weinberg menjelaskan bahwa masalah sosial merupakan situasi yang dinyatakan sebagai keadaan yang bertentang dengan nilai-nilai yang tumbuh dimasyarakat, dimana masyarakat tersebut sepakat melakukan suatu tindakan guna mengubah situasi
1 2
Alinia Ke 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Soerjono Soekanto, 2003. Sosiologi Suatu Pengantar. Penerbit PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.
2
tersebut3. Dari pendapat beberapa ahli diatas dapat diambil kesimpulan bahwa masalah sosial adalah suatu keadaan dimana terjadi ketidaksesuaian diantara nilainilai yang dimasyarakat dan dapat membahayakan kehidupan kelompok sosial atau menghambat terpenuhinya keinginan-keinginan pokok warga masyarakat tersebut. Terhindarnya dari dampak negatif pembangunan, diperlukan sebuah sistem dan sumber daya manusia yang baik dan berkualitas dalam melakukan pembangunan. Dewasa ini, Indonesia sedang gencar-gencar dalam membangun kualitas sumber daya manusia yang baik, dengan dikeluarkan berbagai macam kebijakan yang bertujuan meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia tersebut, tetapi dalam melaksanakan pembangunan sumber daya manusia banyak terdapat kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah. Salah satu hambatan atau rintangan yang besar yang dihadapi oleh Pemerintah yaitu masalah Penyalahgunaan Narkoba, Psikotropika, dan zat adiktif lainya (NAPZA) dan itu merupakan salah satu masalah sosial yang harus ditangani oleh pemerintah. Hasil penelitian yang dilakukuan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) bekerjasama dengan Universitas Indonesia, jumlah penyalahgunaan NAPZA di Indonesia pada tahun 2014 mencapai 4.2 juta manusia. Jumlah ini dari tahun ketahun terus menunjukkan kenaikan. Pada tingkat daerah, khusunya di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) penyalahgunaan (NAPZA) juga menunjukkan jumlah yang mengejutkan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Kepala Badan Narkotika
3
Ibid
3
Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), jumlah pengguna Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif lainya diatas angka 1000 orang pertahun.4 Penyebab banyak penyalahgunaan Napza di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dikarenakan Provinsi Yogyakarta merupakan daerah destinasi wisata utama di Indonesia yang sudah terkenal baik dikalangan wisatawan nasional maupun dikalangan wisatawan internasional, selain merupakan daerah kunjungan wisata, Daeah Istimewa Yogyakarta merupakan kota yang dijadikan tujuan bagi para pelajar untuk menimba ilmu, sehingga disebut Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai kota pelajar. Penyalahgunaan NAPZA akan mampu merubah pikiran, perasaan, fungsi mental dan perilaku seseorang bila telah masuk ke dalam tubuh. Merusaknya kerja syaraf otak sehingga akan menimbulkan prilaku tidak normal dan dapat melakukan tindakan kriminal berupa pencurian, pemaksaan, pelacuran, dan lain-lain sehingga menjadi penyakit masyarakat. Pencegahan terhadap penyalahgunaan Napza tidak bisa maksimal, jika hanya dilaksanakan dengan menitikberatkan kepada pelaksanaan pidana terhadap pelaku. Hal ini disebabkan bahwa pencandu atau pemakai merupakan korban dari kejahatan Napza. Oleh sebab itu pemerintah saat ini sedang gencar-gencar melaksanakan sosialisasi tentang rehabilitasi bagi pengguna Napza. Pencegahan dan penanganan penyalahgunaan NAPZA bukan dilaksanakan beberapa tahun belakangan, melainkan Pencegahan dan Penanganan penyalahgunaan NAPZA sudah dilaksanakan sejak dulu kala, hal ini ditandai dengan sebelum
4
Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta
4
kemerdekaan pemerintah belanda mengeluarkan undang-undang tentang pelarangan pemakaian narkoba terutama kokain yang banyak dan tumbuh subur di daerah Jawa Timur.5 Selanjutnya setelah kemerdekaan pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan Undang-Undang No.9 tahun 1976, tentang Narkotika yang mengatur tentang hukuman bagi orang yang melakukan penyalahgunaan narkoba dan rehabilitasi
terhadap
korban.
Dengan
semakin
kompleksnya
penyalahgunaan NAPZA ini pemerintah Indonesia mengeluarkan
masalah UU Anti
Narkotika nomor 22 tahun1997, menyusul dibuatnya UU Psikotropika nomor 5 tahun 1997. Dalam Undang-Undang tersebut mulai diatur ketentuan pidana terhadap pelaku kejahatan narkotika, dengan pemberian sanksi terberat berupa hukuman mati. Pada akhirnya di tahun 2009 pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat mengeluarkan Undang- Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika untuk menggantikan Undang- Undang nomor 22 tahun 1997 yang lebih menitikberatkan hukuman berat terhadap pengedar dan mewajibkan setiap pengguna atau pemakai untuk menjalani rehabilitasi. Pencegah terhadap penyalahgunaan Napza tidak akan berjalan optimal jika hanya sekedar dilaksanakan oleh pemerintah pusat saja melainkan pemerintah daerah juga harus berperan aktif dalam mengatasi masalah tersebut, hal ini sebagai konsekuensi dari bentuk negara kesatuan Indonesia. Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan berkaitan dengan bentuk negara tertentu, dalam negara yang berbentuk
5
http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2011/10/31/189/sejarah-singkat-narkoba diakses pada 1 Oktober 2015
5
kesatuan seperti Indonesia, terdapat dua kemungkinan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan yaitu sentralisasi atau desentralisasi. Penyelenggaraan pemerintahan secara sentralisasi berarti seluruh bidang-bidang pemerintahan diselenggarakan oleh pemerintah pusat, sedangkan dengan desentralisasi berarti penyelenggaraan tugastugas pemerintahan tidak hanya dijalankan oleh pemerintah pusat tetapi juga oleh satuan pemeritahan daerah, yang umumnya bertumpu pada prinsip otonomi yaitu kebebasan dan kemandirian daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga daerah. 6 Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan “Pemerintah daerah Provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. Berdasarkan pasal ini dapat disimpulkan Indonesia menganut asas desentralisasi yang bertumpu pada prinsip otonomi. Dalam Prinsip otonomi Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga sendiri. Selain diatur didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, upaya untuk masalah sosial terutama masalah penyalahgunaan Napza merupakan tugas dan tanggung jawab dari Pemerintah Daerah, yang sebagaimana tertuang didalam Undang- Undang 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang menyebutkan bahwa urusan masalah penyalahgunaan Napza tugas dari pemerintah daerah yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial. 7
6 7
Ridwan HR, 2010, Hukum Administrasi Negara, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 18 Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada bagian menimbang.
6
Berbagai macam peraturan perundang- undangan mulai pada tingkat pusat sampat daerah telah diterbitkan demi menyukseskan program pemerintah untuk menjadikan Indonesia adalah negara tanpa narkoba atau NAPZA. Kebijakan yang menarik dikeluarkan pemerintah dalam pengoptimalan pengurangan jumlah penyalahgunaan NAPZA dengan pencegahan dan mengobati korban penyalahgunaan NAPZA. Salah satu kementerian yang memiliki tugas yang merupakan konsekuensi dari kebijakan ini adalah kementrian sosial. Pada tingkat daerah terkhusus pada Daerah Istimewa Yogyakarta telah dikeluarkan Peraturan Daerah nomor 13 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Napza. Menurut perda ini pendekatan yang dilakukan dalam pencegahan penanganan terhadap penggunaan Napza di DIY dilakukan dalam 2 tahap yaitu tahap Pencegahan dan tahap Penanganan. Tahapan Pencegahan dapat berupa sosialsisai tentang bahaya Napza, melakukan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat dan lain-lain, sedang Penanganan dapat berupa rehabilitasi baik didalam panti maupun diluar panti. Menurut Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam Peraturan Daerah tersebut mengatur mengenai susunan dan tugas dinas-dinas yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam Peraturan Daerah tersebut Dinas Sosial merupakan salah satu tugas dan tanggung jawab dalam mengatasi Napza dan Dinas Sosial Provinsi merupakan wakil dari kementrian sosial di daerah juga memiliki tugas untuk
7
mengatasi permasalahan NAPZA. Peran dari Dinas Sosial dalam pencegahan dan penanganan penyalahgunan NAPZA sangat besar mulai dari pencegahan sampai dengan penanganannya, sebagaimana diatur didalam peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan. Berdasarkan uraian diatas, mengenai permasalahan Napza dan berbagai peraturan perundang-undangan yang di dalamnya memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada Pemerintah Daerah khususunya Dinas Sosial dalam pencegahan dan Penanganan Penyalahgunaan NAPZA, penulis tertarik untuk membuat penulisan hukum sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dengan "Judul Peran Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Upaya Pencegahan dan Penanganan Penyalahgunaan Narkoba, Psikotropika, dan Zak Aditif di wilayah Yogyakarta . B. Rumusan Masalah 1. Bagaimana Peran Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta dalam upaya Pencegahan dan Penanganan Penyalahgunaan Narkoba, Psikotropika, dan Zak Aditif di wilayah Yogyakarta? 2. Apa saja kendala dan upaya yang dilakukan Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta dalam uapaya Pencegahan dan Penanganan Penyalahgunaan Narkoba, Psikotropika, dan Zak Aditif di wilayah Yogyakarta?
8
C. Tujuan Penelitian 1. Untuk mengetahui Peran Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta dalam upaya
Pencegahan
dan
Penanganan
Penyalahgunaan
Narkoba,
Psikotropika, dan Zak Aditif di wilayah Yogyakarta 2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta dalam upaya Pencegahan dan Penanganan Penyalahgunaan Narkoba, Psikotropika, dan Zak Aditif di wilayah Yogyakarta D. Manfaat Penelitian Berdasarkan tujuan penulisan hukum telah diuraikan, maka manfaat penulisan hukum ini antara lain: 1. Bagi Penulis Meningkatkan pemahaman dan memberikan pemahaman baru bagi penulis bagaimana peran dan kendala yang dihadapi oleh Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Pencegahan dan Penanganan Penyalahgunaan Narkoba, Psikotropika, dan Zak Aditif di wilayah Yogyakarta. 2. Bagi Ilmu Pengetahuan Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan hukum, serta penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur kajian mengenai Peran Dinas
9
Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta dalam upaya Pencegahan dan Penanganan Penyalahgunaan Narkoba, Psikotropika, dan Zak Aditif di wilayah Yogyakarta 3. Bagi Masyarakat Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat bagi masyarakat untuk dapat mengetahui Peran dan fungsi Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta dalam upaya Pencegahan dan Penanganan Penyalahgunaan Narkoba, Psikotropika, dan Zak Aditif di wilayah Yogyakarta. E. Keaslian Penelitian Penulisan merasa bahwa penelitian mengenai Peran Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Pencegahan dan Penanganan Penyalahgunaan Narkoba, Psikotropika, dan Zak Aditif di wilayah Yogyakarta bukanlah penelitian yang pertama kali. Sehingga, untuk melihat keaslian penelitian Penulisan Hukum ini, penulis telah melakukan penulusuran di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dan beberapa perpustakaan lainnya. Berdasarkan penelusuran penulis baik secara kepustakaan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, perpustakaan lainnya maupun internet, penelitian penulisan hukum yang berjudul Peran Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta dalam uapaya Pencegahan dan Penanganan Penyalahgunaan Narkoba, Psikotropika, dan Zak Aditif di wilayah Yogyakarta belum pernah dilakukan. Adapun Penelitian mengenai Peran Dinas
10
Sosial berkaitan dengan Penyalahgunaan Narkoba, Psikotropika, dan Zak Aditif di wilayah Yogyakarta yang pernah dilakukan adalah sebagai berikut: 1. Penelitian Skripsi dengan judul "Penegakan Hukum undang- undang no.35 tahun 2009 tentang narkotika terhadap penyalahguna Narkotika dikota Yogyakarta" Tahun 2013, Penelitian tersebut dilakukan oleh Setyo Istiawan, Mahasiswa Fakultas Hukum Unibersitass Gadjah Mada. 8 Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui implementasi tehadap undang-undang tentang narkotika dari aparat penegak hukum sehingga dapat mengurangi jumlah penyalahguna Nakotika. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan yang memfokuskan kepada peran pemerintah daerah khusunya Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melakukan pencegahan dan penanganan penyalahgunaa Napza di DIY yang sebagaimana masalah penyalahgunaan napza merupakan salah satu betuk masalah sosial. 2. Penelitian Skripsi dengan judul “ Pembinaan terhadapa Korban penggunaan Napza oleh Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta " tahun 2010, penelitian tersebut dilakukan oleh Farid Azhari, Mahasiswa Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah, Universitas Islam
8
Setyo Istiawan,2013, Penegakan Hukum Undang- Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terhadap Penyalahguna Narkotika Dikota Yogyakarta, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
11
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.9 Penelitian tersebut berfokus pada objek penelitian pada pelaksanaan pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi DIY terhadap para korban penyalahgunaan NAPZA, Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. penelitian yang dilakukan penulis lebih terkini dan sifatnya lebih luas mengenai peran Dinas
Sosial
dalam
melakukan
pencegahan
dan
penanganan
penyalahgunaan Napza dan tidak hanya terfokus kepada pembinaan dilakukan oleh Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta yang itu merupakan salah satu bentuk Peran Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Pencegahan dan Penanganan terhadap penyalahgunaan Napza.
9
Farid Azhari,2010, Pembinaan Terhadapa Korban Penggunaan Napza Oleh Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta,Skripsi, Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
