BAB I PENDAHULUAN. Tanah merupakan salah satu kekayaan alam yang ada dibumi yang

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

BAB I PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang Tanah merupakan salah satu kekayaan alam yang ada dibumi yang

memiliki nilai tinggi karena mempunyai peran serta fungsi penting dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Kebutuhan akan tanah adalah kebutuhan yang melekat dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Karena manusia cenderung menempati tanah tersebut secara turun – temurun dan dalam kurun waktu yang cukup lama. Hal ini merupakan asal mula timbulnya penguasaan atas tanah. Pengakuan negara terhadap hak atas tanah yang dimiliki oleh subyek hukum, yang menimbulkan penguasaan atas tanah membuat negara berkewajiban memberi kepastian hukum terhadap hak atas tanah dengan cara mengadakan pendaftaran tanah, dengan menerbitkan sertifikat sebagai bukti penguasaan tanah. Kepemilikan tanah yang sah harus sudah terdaftar di Badan Pertanahan Nasional, sehingga setelah mendapatkan bukti yang sah baru bisa mendapatkan nomor setoran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Tujuan diadakannya pendaftaran hak atas tanah adalah untuk kepastian hukum dan untuk perlindungan hukum kepada pemegang hak. Lain halnya dengan pendaftaran tanah bagi tanah yang tunduk terhadap hukum adat, misalnya : tanah yasan, tanah gogolan tidak dilakukan pendaftaran tanah, kalaupun dilakukan pendaftaran tanah tujuan bukan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum, akan tetapi tujuannya 1 TESIS

PENDAFTARAN PENGGABUNGAN ...

SUKO SETIAWAN


2

adalah untuk menentukan siapa yang wajib membayar pajaknya diberikan tanda bukti pipil, girik atau petuk. Berdasarkan ketentuan dalam Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut : “ Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan diperuntukkan untuk sebesar – besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Dan di Indonesia yang mengatur tentang pertanahan adalah Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria pasal 2 yang menyatakan bahwa : “Bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat”, sebagai landasan dasar bagi pemerintah dan rakyat Indonesia untuk menyusun politik hukum serta kebijakan dibidang pertanahan agar tidak menimbulkan berbagai masalah yang terkait dengan kepentingan – kepentingan terhadap tanah. Adapun yang bertugas melaksanakan pendaftaran peralihan hak yang sekarang ditangani oleh Badan Pertanahan Nasional. Oleh karena itu, sudah semestinya pemanfaatan fungsi bumi dan air, dan dan kekayaan yang terkandung di dalamnya adalah ditujukan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Hubungan hukum, yang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dirumuskan dengan istilah “dikuasai” itu, ditegaskan sifatnya sebagai hubungan hukum publik oleh Undang-Undang Pokok Agraria dalam Pasal 2. Dalam Pasal 2

TESIS


SUKO SETIAWAN


3

ayat 2 diberikan rincian kewenangan Hak menguasai dari Negara berupa kegiatan1: 1) Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa. 2) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa. 3) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan perbuatan-perbuatan hukum mengenai bumi, air dan ruang angkasa. Berdasarkan Hak Menguasai oleh Negara sebagaimana di atas dan mengingat begitu pentingnya tanah bagi manusia, maka penguasaan atas tanah diatur UUPA ( Undang-undang No.5 tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria ) yang kemudian ditentukan macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang - orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan hukum. Hak-hak

atas

tanah

dimaksud

memberi

kewenangan

untuk

mempergunakan tanah, bumi dan air serta ruang angkasa yang ada diatasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain Hakhak Atas Tanah juga ditentukan Hak-hak atas air dan ruang angkasa. Dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok– Pokok Agraria Pasal 16 ayat 1 menyebutkan hak – hak atas tanah ialah Hak Milik, Hak 1

Boedi Harsono, Hukum Agraria Nasional:Sejarah Pembentuksan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya,Hukum Tanah Nasional Jilid 1, Cet.10, Jakarta:Djambatan, 2005, hlm. 232.

TESIS


SUKO SETIAWAN


4

Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa, Hak Membuka Tanah, Hak Memungut Hasil Hutan, Hak – hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan undang – undang serta hak – hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53 . Yang dimaksud hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada pemegang haknya untuk menggunakan dan atau mengambil manfaat dari tanah yang dihakinya. Perkataan “menggunakan” mengandung pengertian bahwa hak atas tanah untuk kepentingan mendirikan bangunan (non pertanian), sedangkan perkataan “mengambil manfaat”mengandung pengertian bahwa hak atas tanah untuk kepentingan bukan mendirikan bangunan, misalnya untuk kepentinga pertanian, perkebunan, peternakan, dan perkebunan.2 Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial dalam arti bahwa hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang tidaklah dapat dibenarkan bahwa tanahnya itu dipergunakan semata-mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi kalau hal ini menimbulkan kerugian bagi masyarakat.3 Tujuan diundangkan Undang-Undang Pokok Agraria sebagai tujuan Hukum Agraria Nasional dimuat dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu4 : 1.

Meletakkan dasar – dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional yang akan merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagian bagi negara dan rakyat, dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur Meletakkan dasar–dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan

2.

2

Urip Santoso, Perolehan Hak Atas Tanah, Surabaya:Revka Petra Media, 2011, hlm. 17. I Wayan Suandra, Hukum Pertanahan Indonesia, Jakarta:Rineka Cipta, 1994, hlm. 3. 4 Urip Santoso, Hukum Agraria, Cet.1, Jakarta:Kencana, 2012, hlm. 50. 3

TESIS


SUKO SETIAWAN


5

Meletakkan dasar–dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak– hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.

3.

Ada dua upaya untuk mewujudkan kepastian hukum tersebut,yaitu5 : 1. 2.

Menyediakan perangkat hukum yang tertulis, lengkap dan jelas. Menyelenggarakan pendaftaran tanah yang memungkinkan bagi pemegang hak atas tanah untuk membuktikan hak atas tanah yang dikuasainya dan bagi pemerintah untuk melaksanakan kebijakan pertanahan. Sumber yang diperlukan untuk mengetahui tentang hak atas tanah di

Indonesia pada saat ini yang dianggap paling penting adalah status tanah, riwayat tanah yang merupakan kronologis masalah kepemilikan dan penguasaan tanah dari masa lampau, kini maupun masa yang akan datang. Pendaftaran karena perubahan data fisik merupakan kegiatan administrasi dalam pendaftaran tanah yang dilakukan karena terjadinya perubahan atas obyek hak atas tanahnya. Salah satu dari pendaftaran tanah karena perubahan fisik adalah penggabungan bidang tanah yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Penggabungan bidang tanah dapat dilakukan terhadap dua bidang tanah atau lebih yang sama status haknya ( misalnya : sama – sama hak milik ) dan juga sama pemegang hak atas tanahnya serta letak masing – masing bidang tanah berbatasan. Misalkan ada sebidang tanah milik Tuan A yang belum bersertipikat

5

Urip Santoso, Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah, Cet.2, Jakarta:Kencana, 2010, hlm.

2

TESIS


SUKO SETIAWAN


6

dan sebidang tanah milik Tuan B yang sudah bersertipikat, Tuan A ingin menjual tanahnya yang belum bersertipikat tersebut kepada Tuan B dan Tuan B menyetujuinya. Kemudian dibuatkanlah Akta Jual Beli oleh PPAT setempat. Dengan membeli tanah tersebut, tentunya Tuan A memiliki beberapa sertipikat atas tanah tersebut. Supaya lebih praktis dalam menyimpan sertipikat tanah tersebut sehingga hanya memegang satu sertipikat. Untuk kasus seperti ini menggabungkan sertipikat diperbolehkan. Ketentuan dalam Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 mengatur bahwa atas permintaan pemegang hak yang bersangkutan, dua bidang tanah atau lebih yang sudah didaftar dan letaknya berbatasan yang kesemuanya atas pemilik yang sama dapat digabung menjadi satu satuan bidang baru, jika semuanya dipunyai dengan hak yang sama dan bersisa jangka waktu yang sama. Untuk satuan bidang yang baru tersebut dibuatkan surat ukur, buku tanah, dan sertipikat dengan menghapus surat ukur, buku tanah, dan sertipikat masing – masing. Sama seperti permohonan pemisahan dan pemecahan hak , dalam penggabungan hak ini, menurut Pasal 135 Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 permohonan penggabungan tanah disampaikan oleh pemegang hak dengan menyebutkan untuk kepentingan apa penggabungan itu dilakukan dan melampirkan sertipikat – sertipikat hak atas bidang – bidang tanah yang akan digabungkan dan identitas pemohon. Penggabungan bidang – bidang tanah hanya dapat dilakukan apabila tidak ada catatan mengenai beban Hak Tanggungan atau beban lainnya pada hak atas tanah tersebut.

TESIS


SUKO SETIAWAN


7

Pendaftaran penggabungan bidang – bidang tanah dilakukan dengan menyatakan tidak berlaku lagi surat ukur, buku tanah, dan sertipikat lama dan membuatkan surat ukur, buku tanah, dan sertipikat baru untuk bidang hasil penggabungan. Ditambahkan bahwa penggabungan dua bidang tanah atau yang lebih berbeda jangka waktu berakhirnya dapat dilakukan, dengan ketentuan bidang – bidang tanah tersebut. 1.2

Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah dan pembatasan masalah diatas maka

penulis merumuskan beberapa pokok masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana status hukum jika dilakukan penggabungan tanah dengan status tanah yang bersertipikat dengan yang belum bersertipikat ? 2. Apa akibat hukum dari penggabungan bidang atas tanah ? 1.3

Tujuan Penelitian 1.3.1 Untuk mengetahui dan menganalisis status tanah setelah dilakukan penggabungan bidang atas tanah. 1.3.2 Untuk

mengetahui

dan

menganalisis

akibat

hukum

dari

penggabungan bidang atas tanah. 1.4

Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun

praktis :

TESIS


SUKO SETIAWAN


8

1. Secara Teoritis Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Perdata, peraturan perundang-undangan

maupun

yurisprudensi

tentang

pendaftaran

dan

penggabungan tanah. 2. Secara praktis Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat berharga dan sebagai tambahan pengetahuan bagi pihak yang terkait dalam kegiatan pendaftaran dan penggabungan tanah dan bermanfaat bagi penelitian-penelitian yang lebih mendalam di masa mendatang. 1.5

Tinjauan Pustaka

1.5.1

Pendaftaran Tanah Pendaftaran tanah adalah suatu kegiatan administrasi yang dilakukan

pemilik terhadap hak atas tanah, baik dalam pemindahan hak ataupun pemberian dan pengakuan hak baru, kegiatan pendaftaran tersebut memberikan suatu kejelasan status terhadap tanah. Dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 disebutkan pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi

TESIS


SUKO SETIAWAN


9

bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 1997 tersebut merupakan bentuk pelaksanaan pendaftaran tanah dalam rangka rechtscadaster (pendaftaran tanah) yang bertujuan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah, dangan alat bukti yang dihasilkan pada proses pendaftaran tanah tersebut berupa bukti tanah dan sertipikat tanah yang terdiri dari Salinan Buku Tanah dan Surat Ukur.6 Pendaftaran tanah dapat dilakukan melalui pendaftaran tanah secara sistematis dan sporadik. Pendaftaran tanah sacara sistematis yaitu kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua bidang tanah di suatu wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan, sedangkan pendaftaran secara sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau massal, baik tanah dipunyai dengan suatu hak atas tanah maupun tanah negara. Yang dimaksud dengan suatu hak adalah hak atas tanah menurut hukum adat dan hak atas tanah menurut Undang-Undang Pokok Agraria. Yang dimaksud rangkaian kegiatan pendaftaran tanah adalah pendaftaran dalam bidang data fisik yakni mengenai tanahnya itu sendiri seperti lokasinya, batas-batasnya, luas bangunan atau benda lain yang ada diatasnya. Berikutnya 6

Arie S. Hutagalung, Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah, Lembaga Perberdayaan Hukum Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 81.

TESIS


SUKO SETIAWAN


10

adalah data yuridis mengenai haknya yakni haknya apa, siapa pemegang haknya, ada atau tidak adanya hak pihak lain. Sementara terus-menerus artinya Setiap ada pengurangan, perubahan, atau penambahan maka harus dilakukan pendaftaran ulang, yang akan membuat sertifikat tersebut mengalami perubahan, misalnya perubahan tipe rumah. Pendaftaran tanah yang bertujuan memberikan kepastian hukum dikenal dengan sebutan rechts cadaster/legal cadaster. Jaminan kepastian hukum yang hendak diwujudkan dalam pendaftaran tanah ini, meliputi kepastian status hak yang didaftar, kepastian subjek hak, dan kepastian objek hak. Kebalikan dari pendaftaran tanah rechts cadaster, adalah fiscaal cadaster, yaitu pendaftaran tanah yang bertujuan untuk menetapkan siapa yang wajib membayar pajak atas tanah. Pendaftaran tanah ini menghasilkan surat tanda bukti pembayaran pajak atas tanah, yang sekarang dikenal dengan sebutan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPTPBB). UUPA mengatur pendaftaran tanah yang bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum. Pendaftaran tanah ini menjadi kewajiban Pemerintah maupun pemegang hak atas tanah. Ketentuan tentang kewajiban bagi Pemerintah untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh Wilayah Republik Indonesia diatur di dalam Pasal 19 UUPA, yaitu : (1)

Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

TESIS


SUKO SETIAWAN


(2)

11

Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi : a) Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah. b) Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut. c) Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

(3)

Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas sosial ekonomi serta kemungkinan penyelenggaraannya menurut pertimbangan Menteri Agraria.

(4)

Dalam Peraturan Pemerintah diatas biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran termasuk dalam ayat 1 diatas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut. Kalau di atas ditujukan kepada pemerintah, sebaliknya pendaftaran yang

dimaksud Pasal 23 ayat 1 dan 2, Pasal 32 ayat 1 dan Pasal 38 ayat 1 dan 2 UUPA ditujukan kepada para pemegang hak, agar menjadikan kepastian hukum bagi mereka dalam arti untuk kepentingan hukum bagi mereka sendiri. Dari ketentuan pasal-pasal di atas dapatlah disimpulkan bahwa pendaftaran yang dilakukan oleh pemegang hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan adalah merupakan alat pembuktian yang kuat serta untuk sahnya setiap peralihan, pembebanan dan hapusnya hak-hak tersebut. Dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dinyatakan bahwa pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan asas :

TESIS


SUKO SETIAWAN


12

Sederhana maksudnya adalah substansinya mudah dibaca atau dipahami oleh semua lapisan warga negara Indonesia dan juga prosedurnya tidak perlu melewati birokrasi yang berbelit-belit hanya perlu melewati seksi pendaftaran tanah saja. Aman maksudnya keamanan disini berarti akan memberikan rasa aman bagi pemegang sertifikat apabila mereka telah melakukan prosedur pendaftaran tanah dengan teliti dan cermat. Terjangkau maksudnya berkaitan dengan kemampuan finansial seseorang untuk membayar biaya, khususnya harus memperhatikan agar tidak memberatkan pihak-pihak yang ekonominya lemah. Intinya agar jangan sampai pihak ekonomi lemah tidak melakukan pendaftaran tanah hanya karena masalah tidak mampu membayar. Muthakir maksudnya setiap data yang berkaitan dengan pendaftaran tanah haruslah data yang terbaru, yang menunjukan keadaan riil pada saat yang sekarang. Setiap ada perubahan fisik atau benda-benda diatasnya atau hal yuridis atas tanah harus ada datanya (selalu ada pembaharuan data). Terbuka maksudnya dokumen-dokumen atau data-data baik fisik atau yuridis bersifat terbuka dan boleh diketahui oleh masyarakat. Asas ini bertujuan agar bila ada hal-hal yang menyimpang atau disembunyikan dapat diketahui. Sejalan dengan asas yang terkandung dalam pendaftaraan tanah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam pendaftaran tanah tersebut diatur lebih lanjut pada Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, dinyatakan pendaftraan tanah bertujuan : a.

TESIS

Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak


SUKO SETIAWAN


b.

c.

13

lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan; Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidangbidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar; Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. Berkaitan dengan tujuan pendaftaran tanah sebagaimana yang diatur dalam

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 diatas, A.P. Parlindungan mengatakan bahwa7 : (a) Dengan diterbitkannya sertipikat hak atas tanah maka kepada pemiliknya diberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum; (b) di zaman reformasi ini maka Kantor Pertanahan sebagai kantor di garis depan haruslah memelihara dengan baik setiap informasi yang diperlukan untuk suatu bidang tanah, baik untuk pemerintahan sendiri. Informasi itu penting untuk dapat memutuskan sesuatu yang diperlukan dimana terlibat tanah, yaitu data fisik dan yuridisnya, termasuk untuk satuan rumah susun, informasi tersebut bersifat terbuka untuk umum artinya dapat diberikan informasi apa saja yang diperlukan atas sebidang tanah/bangunan yang ada; (c) sehingga untuk itu perlulah tertib administrasi pertanahan dijadikan sesuatu hal yang wajar.

7

A.P Parlindungan, Pendaftaran Tanah Di Indonesia (Berdasarkan PP No.24 Tahun 1997), Mandar Maju, Bandung, 1999, hlm. 2.

TESIS


SUKO SETIAWAN


1.5.2

14

Penggabungan Bidang Atas Tanah Penggabungan bidang tanah secara rinci diatur dalam Pasal 50 Peraturan

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan Pasal 135 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 maupun Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tidak menyebutkan secara jelas pengertian dari penggabungan bidang tanah. Namun berdasarkan ketentuan dalam Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, dapat ditarik kesimpulan bahwa penggabungan bidang tanah adalah penggabungan dua bidang tanah atau lebih yang sudah didaftar dan letaknya berbatasan, dan kesemuanya merupakan atas nama pemilik yang sama, sehingga menjadi satu satuan bidang baru atas permintaan pemegang hak yang bersangkutan. Dalam pasal 135 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Negara Nomor 3 Tahun 1997 telah mengatur syarat-syarat Penggabungan Bidang Tanah, yaitu: 1. Semua bidang tanah dimiliki dengan hak yang sama dan bersisa jangka waktu yang sama. 2. Untuk pendaftarannya, diberi nomor hak dan dibuatkan surat ukur, buku tanah, dan sertifikat baru.

TESIS


SUKO SETIAWAN


15

3. Pendaftaran dilakukan dengan menyatakan tidak berlaku lagi surat ukur, buku tanah, dan sertifikat hak atas bidang-bidang tanah yang digabung. 4. Membuat surat ukur, buku tanah dan sertifikat baru untuk bidang tanah hasil penggabungan. 5. Lampiran yang harus dibuat dalam penggabungan bidang tanah adalah: 1. Sertifikat-sertifikat hak atas bidang-bidang tanah yang akan digabung, 2. Identitas pemohon. 3. Dapat dilakukan apabila tidak ada catatan mengenai beban Hak Tanggungan atau beban lainnya pada hak atas bidang-bidang tanah yang akan digabung.

1.5.3

Hak Milik Atas Tanah Secara khusus, Hak Milik atas tanah diatur dalam Pasal 20 sampai dengan

Pasal 27 Undang-Undang Pokok Agraria. Pasal 50 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Milik atas tanah diperintahkan oleh Pasal 50 ayat 1 UUPA sampai sekarang belum terbentuk, maka yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan Hukum Adat setempat dan peraturanperaturan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan UUPA. Pengertian dan sifat Hak Milik, atas tanah disebutkan dalam Pasal 20 ayat 1 UUPA, yaitu : Hak Milik adalah hak turun temurun, terkuat, terpenuh, yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan Pasal 6. Turun temurun artinya Hak Milik atas tanah dapat berlangsung terus selama pemiliknya

TESIS


SUKO SETIAWAN


16

masih hidup dan bila pemiliknya meninggal dunia, maka Hak Milik atas tanah dapat diteruskan oleh ahli warisnya sepanjang ahli warisnya memenuhi syarat subjek

Hak Milik. Terkuat artinya Hak Milik lebih kuat bila dibandingkan

dengan hak atas tanah yang lainnya, tidak mempunyai batas waktu tertentu, mudah dipertahankan digangguan pihak lain, dan tidak mudah hapus. Terpenuh artinya Hak Milik atas tanah memberi weweng kepada pemiliknya lebih luas bila dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain. Hak Milik atas tanah dimiliki oleh perseorangan warga negara Indonesia dan badan-badan hukum tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah.8 Dalam mempergunakan Hak Milik atas tanah harus memperhatikan fungsi sosial hak atas tanah, yaitu tidak boleh merugikan kepentingan orang lain, penggunaan tanah harus memperhatikan sifat, tujuan, dan keadaan tanahnya, adanya keseimbangan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan umum, dan tanah harus dipelihara dengan baik agar bertambah kesuburannya dan dicegah kerusakannya. Mengenai keabsahan dan kehalalan hak milik, telah dikenal dua asas, pertama asas “Nemo plus juris transfere potest quam ipse habel”, artinya tidak seorangpun dapat mengalihkan atau memberikan sesuatu kepada orang lain melebihi hak miliknya atau apa yang dia punyai. Kedua, asas “Nemo sibi ipse causam possessionis mutare potest”, artinya tidak seorangpun mengubah bagi dirinya atau kepentingan pihaknya sendiri, tujuan dari penggunaan objeknya.9

8

Urip Santoso, Op. Cit, hlm 92-93. Andrian Sutedi, Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 8-9. 9

TESIS


SUKO SETIAWAN


17

Kedua asas tersebut semakin mengukuhkan kekuatan sifat terkuat dan terpenuh hak milik atas tanah. Kewenangan yang luas dari pemiliknya untuk mengadakan tindakan-tindakan di atas tanah hak miliknya, kekuatan pemiliknya untuk selalu dapat mempertahankan hak miliknya dari gangguan pihak lain, dan segala keistimewaan dari hak milik mempunyai nilai keabsahan dan kehalalan yang dijamin kedua asas tersebut. Subjek Hak Milik atas tanah ditetapkan dalam pasal 21 dan peraturan pelaksanaannya, yaitu : a.

Warga Negara Indonesia;

b.

Badan Hukum yang ditetapkan oleh Pemerintah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukkan Badan-Badan Hukum yang dapat memiliki tanah adalah bank yang didirikan oleh negara, koperasi pertanian, badan keagamaan, dan badan sosial. Dan badan hukum yang dapat memiliki tanah diatur juga dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Permen Agraria/Kepala BPN) Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Pemberian Hak atas tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

Pasal 22 UUPA menetapkan 3 (tiga) cara terjadinya Hak Milik atas tanah, yaitu :

TESIS


SUKO SETIAWAN


a.

18

Hak Milik atas tanah terjadi menurut Hukum Adat Ada 2 (dua) cara terjadinya Hak Milik atas tanah menurut Hukum Adat yaitu melalui pembukaan tanah (pembukaan hutan) dan melalui lidah tanah (aanslibbing). Pembukaan tanah (pembukaan hutan) adalah suatu lokasi yang bermula berupa berupa hutan, kemudian secara bersama – sama oleh masyarakat hukum adat yang dipimpin oleh kepala adat dibuka menjadi tanah pertanian, tanah untuk pemukiman, tanah untuk kepentingan bersama masyarakat hukum adat. Yang dimaksud lidah tanah adalah timbulnya tanah yang berada ditepi sungai karena peristiwa alam atau bukan perbuatan manusia, tanah ini semakin lama semakin mengeras sehingga dapat ditanami. Dalam Hukum Adat ditetapkan bahwa lidah tanah menjadi hak dari pemilik tanah yang berbatasan.

b.

Hak Milik atas tanah terjadi karena Penetapan Pemerintah Hak Milik atas tanah ini terjadi melalui permohonan pemberian hak atas tanah negara kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik (BPNRI) melalui Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten/Kota yang wilayah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan. Apabila permohonan pemberian haknya dikabulkan, maka oleh Kepala BPNRI atau Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Provinsi atau Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, Yang diberikan pelimpahan kewenangan untuk memberikan hak atas tanah menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak (SKPH). Surat Keputusan

TESIS


SUKO SETIAWAN


19

Pemberian Hak (SKPH) disampaikan kepada pemohon pemberian Hak Milik yang berasal dari tanah negara. Surat Keputusan Pemberian Hak (SKPH) merupakan Penetapan Pemerintah untuk terjadinya Hak Milik. c.

Hak Milik atas tanah terjadi karena ketentuan Undang-Undang Hak Milik atas tanah ini terjadi karena Undang-Undanglah yang menciptakannya, sebagaimana diatur dalam Pasal I, Pasal II, dan Pasal VII ayat VII ayat 1 Ketentuan-ketentuan Konversi UUPA. Pasal I ayat 1 menetapkan bahwa Hak Eigendom sejak berlakunya UUPA diubah (dikonversi) menjadi Hak Milik, sepanjang pemilik Hak Eigendom memenuhi syarat sebagai subjek Hak Milik atas tanah. Pasal II ayat 1 menetapkan bahwa Hak Agrarische Eigendom, milik, yasan, andarbeni, hak

atas

druwe,

hak

atas

druwe

desa,

pesini,grant

sultan,

landerijenbeztirecht, altijddurende erfpacht, hak usaha atas bekas tanah partikelir yang ada sejak berlakunya UUPA diubah (dikonversi) menjadi Hak Milik. Pasal VII ayat 1 menetapkan bahwa Hak Golgolan, pekulen, atau sanggan, yang bersifat tetap yang ada mulai berlakunya UUPA diubah (dikonversi) menjadi Hak Milik. 1.5.4

Tanah Yang Belum Terdaftarkan Tanah yang belum terdaftar dalam hal ini yang dimaksud adalah tanah

yang berasal dari tanah adat atau tanah-tanah lain yang belum dikonversi menjadi salah satu tanah dengan hak tertentu (Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai atau Hak Guna Usaha) dan belum didaftarkan atau disertifikatkan pada Kantor

TESIS


SUKO SETIAWAN


20

Pertanahan setempat. Sebutannya bisa bermacam-macam: girik, petok, rincik, ketitir dan lain sebagainya. Untuk menjamin kepastian hukum dan kepastian hukum atas tanah Undang-Undang Pokok Agraria telah menggariskan adanya keharusan untuk melaksanakan pendaftaran tanah diseluruh Wilayah Republik Indonesia, dalam Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria sebagai tindak lanjut dari hal tersebut, telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang termuat pengaturan secara teknis penyelenggaraan tanah di Indonesia. Sedangkan Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria

tentang

Pendaftaran Tanah menyatakan sebagai berikut : “Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftran tanah di seluruh Wilayah Republik Indonesia

menurut

ketentuan-ketentuan

yang

diatur

dengan

Peraturan

Pemerintah”. Pendaftaran hak atas tanah merupakan kewajiban bagi yang mempunyai hak-hak tersebut, dengan maksud agar mereka mendapat kepastian hukum tentang haknya itu dan memang kewajiban itu perlu ditegaskan, kalau tidak, mungkin yang mempunyai hak itu tidak mengetahui kewajibannya atau melalaikan kewajiban itu, padahal secara keseluruhan usaha pendaftaran tanah sudah

TESIS


SUKO SETIAWAN


21

mengeluarkan tenaga dan biaya yang banyak itu, akan menjadi sia-sia tanpa adanya dukungan dari orang yang mempunyai hak-hak tersebut diatas.10 Menurut Pasal 23, 32, dan 38 Undang-Undang Pokok Agraria (UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960), hak-hak atas tanah yang wajib didaftarkan meliputi : 1. Tanah Hak Milik 2. Tanah Hak Guna Usaha 3. Tanah Hak Guna Bangunan 4. Setiap peralihan hak atas tanah 5. Hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain Selain hak-hak atas tanah tersebut di atas, Menurut Peraturan Menteri Agraria Nomor 1 Tahun 1966 masih ada hak-hak lain yang masih harus didaftarkan yaitu : 1. Tanah Hak Pakai (atas Tanah Negara) 2. Tanah Hak Pengelolaan.11 1.6

Metode Penelitian

1.6.1

Tipe Penelitian Tipe penelitian hukum yang dilakukan adalah yuridis normatif yaitu

didasarkan atas pemikiran yang logis dengan menelaah peraturan perundang-

10

Djoko Prakoso dan Budiman Adi Purwanto, Eksistensi Prona sebagai Pelaksanaan Mekanisme Fungsi Agraria, Balai Aksara, Jakarta, 1985, hlm. 14. 11 K. Wantjik Saleh, Hak Anda Atas Tanah, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1977, hlm.18

TESIS


SUKO SETIAWAN


22

undangan yang berlaku dan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas. 1.6.2 Pendekatan Masalah Penelitian ini dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep hukum sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dalam analisis tesis ini, karena dilandasi karakter khas ilmu hukum itu sendiri yang terletak pada metode penelitiannya, yaitu metode penelitian yang bersifat normatif hukum. Pendekatan yang digunakan untuk menganalisa permasalahan dalam penelitian ini meliputi : a. Pendekatan perundang – undangan (statute approach) yaitu dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, terutama Undang-undang nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-pokok Agraria, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. b. Pendekatan Konseptual (conceptual approach) yaitu dilakukan dengan mengkaji literatur, maupun pendapat para sarjana yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang dibahas, sehingga dengan kedua pendekatan tersebut diharapkan dapat menemukan jawaban dari permasalahan yang terjadi.

TESIS


SUKO SETIAWAN


23

c. Case Study atau Study Kasus yaitu pendekatan yang didasarkan pada suatu kasus riil yang ada berkembang dimasyarakat ataupun suatu kasus yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. 1.6.3 Bahan Hukum Pada penulisan tesis ini digunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan adalah peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder sebagai bahan penunjang dari bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah literatur ilmu hukum dan tulisan para pakar dalam bidang hukum kenotariatan berupa buku – buku, jurnal, hasil – hasil lokakarya dan seminar serta artikel – artikel. 1.6.4

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Bahan hukum primer dan sekunder diperoleh para perpustakaan

Universitas Airlangga. Bahan hukum baik primer maupun sekunder yang diperoleh akan diinventerisasi dan diidentifikasi agar dapat digunakan untuk mengkaji dan membahas permasalahan yang berhubungan dengan kasus penelitian ini. Setelah selesai tahapan – tahapan inventarisasi dan identifikasi terhadap sumber – sumber hukum yang relevan primer dan sekunder , langkah selanjutnya melakukan sistematika terhadap keseluruhan bahan hukum yang ada. Rangkaian tahapan inventarisasi, identifikasi dan sistematika tersebut dimaksudkan untuk mempermudah pangkajian dari permasalahan penelitian ini.

TESIS


SUKO SETIAWAN


24

1.6.5. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum Analisa terhadap bahan hukum dilakukan secara diskriptif. Analisa bahan hukum tersebut didasarkan pada prinsip konsistensi logis antara asas-asas hukum yang baku yang berkaitan dengan permasalahan yang teliti dan dilihat kemungkinan adanya pelanggaran penyimpangan peraturan perundang-undangan dan asas. 1.7

Pertanggungjawaban Sistematika Adapun sistematika penulisan dalam penyusunan proposal ini terdiri dari

empat bab yang dibagi menjadi beberapa sub – bab yang terdiri dari : Bab I, Pendahuluan, yang mengulas secara singkat penjelasan mengenai latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitan, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan dari keseluruhan tesis ini. Bab II, merupakan penjelasan mengenai pembahasan dari permasalahan pertama dalam penelitian ini yaitu status hukum setelah dilakukan penggabungan tanah dengan status tanah yang bersertipikat dengan yang belum bersertipikat. Bab III, merupakan pembahasan dan rumusan masalah kedua, dalam bab ini dibahas mengenai akibat hukum dari penggabungan tanah. Bab IV, merupakan bab penutup dari rangkaian tesis ini. Bab ini berisi tentang kesimpulan dari pembahasan yang telah dibahas serta saran – saran yang telah diberikan yang bersifat membangun dari penulis yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan semua pihak dalam mengambil keputusan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang menjadi pokok bahasan tesis ini

TESIS


SUKO SETIAWAN

BAB I PENDAHULUAN. Tanah merupakan salah satu kekayaan alam yang ada dibumi yang

Recommend Documents