BAB I PENDAHULUAN
1.
Latar Belakang Cagar Budaya merupakan salah satu kekayaan negara yang dapat
menunjukkan identitas bangsa. Pencarian akar budaya di masa lampau dan upaya perlindungan atasnya merupakan salah satu cara membangun bangsa dan negara, oleh karena itu mempertahankan eksistensi benda cagar budaya
menjadi kewajiban yang harus dilakukan oleh negara sebagai upaya melindungi bangsa dan negara.
Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 secara khusus mengatur
cagar budaya yang mengamanatkan bahwa “Negara memajukan kebudayaan
nasional Indonesia ditengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyrakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”.
Terkait dengan Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Dasar 945 tersebut,
Junus Satrio A. dalam jurnalnya berjudul Perlindungan Warisan Budaya Daerah
Menurut Undang-undang Cagar Budaya mengatakan bahwa unsur yang penting sebagai pedoman kehidupan bernegara adalah sebagai berikut :
Pertama, adalah pengertian tentang kebudayaan nasional yaitu kebudayaan yang hidup dan dianut oleh penduduk Indonesia;
1
Kedua, menempatkan kebudayaan dalam konstelasi peradaban manusia di dunia;
Ketiga, negara menjamin kebebasan penduduknya untuk memelihara dan mengembangkan kebudayaan mliknya.
Disamping itu Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia 1945 menegaskan bahwa Bumi, Air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesarbesar kemakmuran rakyat.
Hak menguasai oleh negara mempunyai sifat hubungan hukum publik
untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kedaulatan Negara atas
Kekayaan Negara Dikuasai adalah mengatur pengelolaannya bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat atas bumi, air, udara, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam wilayah Republik Indonesia.
Pada saat ini di Indonesia atas kekayaan Negara dikuasai dimaksud
terbagi dalam beberapa sektor yang meliputi agraria/pertanahan, pertanian,
perkebunan, kehutanan, pertambangan mineral dan batubara, minyak dan gas
bumi, kelautan dan perikanan, wilayah pesisir dan pualu-pulau kecil, sumber
daya air, udara dan ruang angkasa, energi panas bumi dan kekayaan negara lainnya.
2
Salah satu kekayaan negara sektor kelautan yang harus menjadi
perhatian pemerintah adalah kekayaan laut yang terdapat dalam teritori kedaulatan Republik Indonesia, salah satunya adalah Benda Berharga Asal
Muatan Kapal Tenggelam (BMKT). Posisi geografis Indonesia mempunyai peran strategis dimasa yang lalu dan menjadi sentra maritim terkemuka di kawasan Asia Tenggara memberikan potensi benda berharga dari kapal tenggelam.
Benda-benda Berharga Asal Muatan Kapal Tenggelam yang berasal dari
masa lalu sangat penting bagi pengungkapan sejarah nusantara yang
memberikan gambaran tentang aspek kehidupan sosial, politik, ekonomi dan budaya di masa lalu. Selain itu Benda Berharga Asal Muatan Kapal Tenggelam
merupakan sumber daya ekonomi disamping sumber sejarah, budaya, dan ilmu pengetahuan, sehingga pemanfaatannya perlu dikelola untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pembangunan nasional.
Valentina Sara Vadi, PhD dalam jurnalnya dengan judul Investing In Culture :
Underwater Cultural Heritage and International Investment Law mengatakan bahwa
pengangkatan kapal tenggelam mempunyai nilai terhadap penyelesaian suatu
sejarah, koleksi atas hilangnya atas apa yang terjadi di abad yang telah lampau. Dua hal yang harus menjadi landasan dalam memberlakukan kapal tenggelam adalah sebagai berikut :
3
• •
Warisan budaya merupakan nilai dari suatu sejarah dan arkeologi.
Fitur unik dari Underwater Cultural Heritage adalah inheren dengan karakter internasional, bahwa kapal dalam perdagangan internasional dan regional seringkali tenggelam antara tempat asal dan tujuannya.
Di Indonesia potensi Benda Berharga Muatan Kapal Tenggelam telah
terlihat dari beberapa upaya pengangkatan dan hasil survey yang dilakukan oleh beberapa perusahaan dibawah pengawasan dan pembinaan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kekayaan budaya di perairan Indonesia perlu mendapat perhatian baik dari pemerintah sebagai regulator, maupun dari masyarakat. Pada table dibawah ini terdapat gambaran potensi benda berharga yang berasal dari kapal tenggelam :
Tabel 1.1 Potensi Benda Berharga Muatan Kapal Tenggelam Di Perairan Indonesia Per Tahun 2012
No
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Lokasi
Selat Bangka Belitung Selat Gaspar, Sumsel Selatan Karimata Perairan Riau Selat Malaka Kep. Seribu Per. Jawa Tengah Karimun Jawa, Jepara
Jumlah Potensi (Titik)
7 9 5 3 17 37 18 9 14
Potensi Lokasi BMKT Berdasarkan Proposal Izin SurveiPengangkatan di Set.Pannas BMKT
1 31 2 9 30 2 7 1
Jumlah Survei Angkat
12 1 2 4 2 2 1 1
2 1 3 1 -
4
10 11
Selat Madura Nusa Tenggara Barat/ Nusa Tenggara Timur Pelabuhan Ratu Selat Makasar Perairan Cilacap, Jawa Tengah Perairan Arafuru, Maluku Perairan Ambon Buru Perairan Halmahera Tidore Perairan Morotai Teluk Tomini, Sulawesi Utara Papua Pulau Enggano Perairan Banten Perairan Buton Perairan Jawa Barat Perairan Bengkulu Perairan Sumatera Utara
12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
5 8
1 -
57 13 16
4 -
134 8 51
7 3
31 11 -
1 2 3 4 5 6 7
-
1 2
-
2 -
1 -
-
-
2 1 7 1 2
Sumber : Buku Kelautan dan Perikanan Dalam Angka Tahun 2011
No
-
1 4 -
-
-
4 -
Tabel 1.2 Data Lokasi Pengangkatan dan Penyimpanan BMKT Per Tahun 2012
Lokasi Pengangkatan
Jumlah (pieces)
Pulau Buya, Kep. Riau
± 16.301
Selat Karimata
± 31.029
Batu Hitam, Belitung (Tan ± 10.757 Cargo) Tuban Perairan Blanakan ± 13.590 Perairan Laut Jawa Utara ± 135.917 Cirebon Perairan Karang Heluputan, ± 21.521 Kepri Perairan Teluk Sumpat, Kepri ± 15.461
Gudang Penyimpanan Gudang BMKT Cileungsi Gudang BMKT Cileungsi Gudang Sawangan Depok Gudang Sawangan Depok Gudang BMKT Cileungsi Gudang Kijang, Bintan Kepri Gudang Kijang, Bintan Kepri 5
8 9
10
Perairan Laut Jawa, Jepara
± 14.814
Perairan Laut Jawa, Utara ± 6.442 Kerawang Perairan Belitung Timur ± 34.680
Sumber : Database Dit. PKNSI - DJKN; 2012
Gudang Jepara, Jateng Gudang Lodan, Jakarta Utara Gudang Lodan, Jakarta Utara
Potensi Benda Berharga Asal Muatan Kapal Tenggelam di perairan
Indonesia yang sudah diketahui sebagaimana tergambar dalam tabel 1.1 dan 1.2 dari sisi pandangan
sebagai sumber daya ekonomi merupakan salah satu
sumber pendapatan negara yang besar, sehingga harus didukung oleh regulasi dan mekanisme yang memadai. Pengangkatan
Benda
Berharga
Atas
Muatan
Kapal
Tenggelam
memerlukan biaya yang tinggi, sehingga membutuhkan investasi terhadapnya
baik dari investor nasional maupun asing yang berminat terhadap hal tersebut. Hal yang tidak bias terlepas dalam investasi, bahwa setiap investasi tidak lepas
dari orientasi bisnis, apakah modal yang diinvestasikan aman dan bisa menghasilkan keuntungan. Secara natural pengembalian atas biaya yang telah
dikeluarkan oleh para investor dan keuntungan yang diharapkan setelah pengangkatan BMKT tersebut adalah dengan melakukan penjualan hasil pengangkatan.
Berdasarkan uraian tersebut diatas maka pada Benda Berharga Atas
Muatan Kapal Tenggelam terkandung unsur kepentingan perlindungan cagar budaya dan investasi.
6
Indonesia telah mengeluarkan regulasi yang mengatur cagar budaya,
termasuk didalamnya atas Benda Berharga Asal Muatan Kapal Tenggelam, pada
UU Nomor 5 tahun 1992 tentang Cagar Budaya yang telah diganti dengan UU Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya.
Perubahan pengaturan cagar budaya membawa dampak yang signifikan
bagi upaya pengelolaan BMKT yang berakibat dilakukannya moratorium
terhadap pengangkatan atas kapal tenggelam. Sementara itu pengangkatan
kapal tenggelam dan penjualannya merupakan prospek investasi yang menarik minat banyak pihak.
UU No.11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya menyatakan kurang lebih
bahwa warga Negara asing dan/atau badan hukum asing tidak dapat memiliki dan/atau menguasai cagar budaya kecuali yang tinggal dan menetap di wilayah
Indonesia dan dilarang membawa cagar budaya, baik seluruh maupun bagianbagiannya keluar wilayah Indonesia. Ketentuan tersebut mendapat konsekuensi atas hak investor atas Benda Berharga Asal Muatan Kapal Tenggelam yang
memerlukan investasi besar untuk dapat mengangkatnya, sehingga tidak
mendapat kesempatan untuk mengembalikan modal yang telah dikeluarkan dan mendapatkan keuntungan yang diharapkan.
Valentina Sara Vadi, PhD dalam karya ilmiahnya dengan judul Investing
In Culture : Underwater Cultural Heritage and International Investment Law 7
menyatakan mengenai penghormatan terhadap hukum investasi berlaku
terhadap penyelamatan kontrak yang dilakukan aktor swasta yang berperan
melakukan penyelamatan bangkai kapal kuno dengan persetujuan Negara.
Pemilihan BMKT sebagai objek penelitian didasarkan atas pertimbangan
perlunya evaluasi dan benscmarking bagi pelaksanaan pemerintahan khususnya
peran Kementerian Keuangan sebagai pemegang kewenangan pengelolaan
kekayaan Negara berupa Barang Milik Negara dan kewenangan pengelolaan fiskal untuk terwujudnya kemakmuran rakyat. Fenomena yang terjadi saat ini bahwa ada perusahaan pengangkatan barang muatan dari kapal tenggelam yang
telah melakukan investasi namun tidak dapat mendapat reinvestasi karena keterbenturan regulasi. Pada penelitian ini akan mengangkat analisia regulasi
atas sistem pengelolaan dan pengaturan cagar budaya barang muatan kapal tenggelam, kebijakan investasi, serta penerapan good governance atas
kepentingan perlindungan cagar budaya dan investasi.
Berdasarkan gambaran dan uraian tersebut, maka menarik untuk
dilakukan penelitian terhadap Tinjauan Yuridis Terhadap Kebijakan dan Regulasi Pengelolaan Benda Berharga Muatan Kapal Tenggelam di Indonesia. 2.
Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian tersebut di atas, permasalahan yang diangkat dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut :
8
1.
Bagaimana pengaturan dan landasan hukum perlindungan cagar budaya
2.
Bagaimana pengaturan dan asas hukum terhadap pelaksanaan investasi dan
3.
3.
Benda Berharga Asal Muatan Kapal Tenggelam ?
perlakuan kebijakan pada hak dan kewajiban investor atas pengangkatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Tenggelam ?
Bagaimana upaya yang dapat dilakukan pemerintah dalam melaksanakan perlindungan cagar budaya sekaligus memberikan kepastian hukum terhadap investor sebagai pelaksanaan good governance ? Keaslian Penelitian
Berdasarkan penelusuran kepustakaan, khususnya di lingkungan
perpustakaan Pascasarjana Hukum Universitas Gadjah Mada, penelitian tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Kebijakan dan Regulasi Pengelolaan Benda
Berharga Asal Muatan Kapal Tenggelam di Indonesia, belum ada yang
membuat tulisan yang sama ataupun sejenis dan penulis yakin bahwa penelitian ini adalah asli dan bukan hasil plagiarisme. 4.
Tujuan Penelitian
Berdasarkan perumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan
yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah : 1.
Untuk mengetahui dan menganalisa pengaturan dan landasan hukum perlindungan cagar budaya Benda Berharga Asal Muatan Kapal Tenggelam.
9
2.
Untuk mengetahui dan melakukan pengujian hukum dan regulasi terhadap
pelaksanaan investasi serta perlakuan kebijakan pada hak dan kewajiban investor atas pengangkatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Tenggelam
3.
di Indonesia.
Menganalisa kebijakan pemerintah dalam melaksanakan prinsip good governance dan menemukan alternatif pemecahan masalah atas upaya yang dapat dilakukan pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan, dalam
melaksanakan perlindungan cagar budaya sekaligus memberikan kepastian 5.
hukum terhadap investor. Manfaat Penelitian
Hasil penelitian yang digunakan oleh penulis diharapkan dapat berguna,
baik secara teoritis maupun secara praktek. 5.1. Kegunaan Teoretis Sebagai
landasan
pengembangan
pemikiran
filosofis
dan
ilmu
pengetahuan serta memperluas wawasan pembaca terutama yang bergerak di
bidang hukum khususnya pengelolaan kekayaan Negara dikuasai dalam
memahami peranan dan kewenangan pemerintah sebagai pelaksanaan good governance dalam melaksanakan perlindungan cagar budaya Benda Berharga
Asal Muatan Kapal Tenggelam dan perlindungan terhadap investasi. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bagaimana kebijakan terhadap perlindungan
10
cagar budaya, ketentuan hukum
atas pelaksanaan investasi pengangkatan
Benda Berharga Asal Muatan Kapal Tenggelam dan kebijakan yang dapat diambil pemerintah dalam melaksanakan dua kepentingan atas pengangkatan
benda berharga atas muatan kapal tenggelam sebagai pengejawantahan good governance.
5.2. Kegunaan Praktek Secara praktek hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi
bagi akademisi, praktisi, penegak hukum, pengadilan, dan masyarakat umum
dalam mengambil kebijakan yang memberikan keadilan dan kepastian hukum
dalam perlindungan cagar budaya dan perlindungan investasi terkait pengangkatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Tenggelam. Selain itu juga
diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah dalam membentuk peraturan
perundang-undangan
yang
berkaitan
dengan
cagar
budaya
khususnya Barang Muatan Kapal Tenggelam yang lebih baik sebagai landasan
pemikiran dalam penataan, pengembangan, dan penyempurnaan lebih lanjut terhadap peraturan yang ada. 6.
Sistematika Penulisan
Hasil penelitian akan dituangkan dalam 5 (lima) bab yaitu :
Bab I merupakan Pendahuluan yang di dalamnya akan dijelaskan secara
tajam tentang landasan pemilihan judul penelitian dalam formulasi : latar 11
belakang masalah, perumusan masalah, keaslian penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Bab II
Tinjauan Pustaka, yang akan mengkaji secara teoretis tentang
Perlindungan Cagar Budaya, Yuridis Laut Wilayah, Pranata Hukum Investasi dan Kebijakan Publik.
Bab III Metodologi
Penelitian,
akan
membahas
mengenai
cara
pelaksanaan penelitian yang meliputi penelitian kepustakaan, penelitian lapangan, serta subyek penelitian, dan alat penelitian. Bab IV
Hasil Penelitian dan Pembahasan, membahas kajian mengenai
pengaturan dan landasan hukum perlindungan cagar budaya Benda Berharga
Asal Muatan Kapal Tenggelam, pengujian hukum dan regulasi terhadap
pelaksanaan investasi serta perlakuan kebijakan pada hak dan kewajiban investor atas pengangkatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Tenggelam di
Indonesia, serta kebijakan pemerintah dalam melaksanakan prinsip good governance dan menemukan alternatif pemecahan masalah atas upaya yang
dapat dilakukan pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan, dalam
melaksanakan perlindungan cagar budaya sekaligus memberikan kepastian hukum terhadap investor. Bab V
Penutup, berisi kesimpulan dan saran atas penelitian ini.
12
