BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Meningkatnya laju pertumbuhan penduduk dan perubahan kondisi sosial ekonomi sekarang, menjadikan tuntutan masyarakat dalam pemanfaatan sumberdaya alam juga semakin besar, salah satunya kekayaan alam yang ada dalam kawasan konservasi. Disisi lain, keberadaan kawasan konservasi harus tetap dipertahankan karena memegang peranan yang strategis sebagai penyangga kehidupan, perlindungan keanekaragaman hayati dan menunjang pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati. Dalam mempertahankan keberadaan potensi kawasan konservasi, maka salah satu konsep pengelolaan yang diterapkan adalah mengeluarkan segala kegiatan masyarakat dari kawasan konservasi. Konsep mengeluarkan aktivitas masyarakat tersebut banyak digunakan oleh pengelola kawasan konservasi karena dinilai memiliki dampak yang lebih kecil terhadap kerusakan ekosistem hutan. Namun demikian konsep tersebut juga memiliki banyak kekurangan yaitu tertutupnya akses masyarakat sekitar terhadap kawasan hutan yang selama ini menjadi sumber penghasilan masyarakat guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dampak dari terputusnya akses tersebut adalah masyarakat mencoba merambah kawasan hutan konservasi dan memanfaatkan sumberdaya hutan secara illegal sehingga mengakibatkan semakin rusaknya kawasan konservasi. Keberhasilan pelestarian kawasan konservasi dengan konsep ini sangat tergantung pada keberhasilan dalam menangani masalah sosial ekonomi
1
masyarakat di sekitarnya. Gangguan terhadap kawasan konservasi akan berkurang apabila kesejahteraan masyarakat sekitar hutan sudah dapat terpenuhi dari usaha diluar pemanfaatan hutan. Untuk itu diperlukan solusi-solusi terhadap berkurangnya akses masyarakat terhadap kawasan hutan, sebab masyarakat telah hidup di sekitar kawasan konservasi tersebut jauh sebelum kawasan ini dijadikan kawasan konservasi. Pemahaman terhadap kepentingan masyarakat secara sosial ekonomi perlu diperhatikan oleh pengelola kawasan sebab masyarakat berpotensi sebagai pendukung upaya konservasi sekaligus sebagai ancaman terhadap upaya konservasi. Daerah dimana kawasan konservasi sebagai penghalang dan tidak mendatangkan manfaat bagi masyarakat, maka masyarakat sekitar akan menjadi ancaman. Sebaliknya jika kawasan hutan konservasi dianggap sesuatu yang mendatangkan manfaat bagi masyarakat, maka masyarakat menjadi pendukung dalam usaha pelestarian kawasan hutan konservasi. Taman Nasional Alas Purwo merupakan kawasan hutan konservasi yang langsung berkaitan dengan masyarakat sekitar kawasan hutan, dan mempunyai peranan yang bersifat multidimensi. Disamping dimensi ekonomi dan ekologi, hutan juga memiliki dimensi sosial budaya. Kawasan Taman Nasional Alas Purwo
dilihat
dari
aspek
dimensi
ekonomi
dengan
berbagai
potensi
keanekaragaman hayati dan obyek daya tarik wisata dapat memberikan dampak pertumbuhan ekonomi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung serta dapat menghasilkan devisa penting dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi wilayah. Disisi ekologi sumber daya hutan berperan penting terhadap
2
iklim lokal ataupun global, tata air, konservasi lahan, kekayaan hayati serta plasma nutfah, yang semuanya berperan penting dalam kehidupan sosial masyarakat sekitar. Berdasarkan data gangguan keamanan kawasan Taman Nasional Alas Purwo tahun 2006 – 2010, kondisi gangguan keamanan di kawasan Taman Nasional Alas Purwo relatif aman jika dibandingkan dengan kawasan konservasi lainnya. Gangguan keamanan yang terjadi dikawasan Taman Nasional Alas Purwo antara lain pengambilan bambu, penebangan pohon, pengambilan kayu bakar, pengambilan daun gebang dan perburuan satwa. Sampai dengan saat ini gangguan keamanan di kawasan Taman Nasional Alas Purwo didominasi oleh pencurian kayu dan perburuan liar. Beberapa lokasi terkait dengan aktivitas gangguan keamanan pencurian kayu meliputi Blok Cungur (hutan tanaman Mahoni), Sembulungan, Tanjung Pasir, Sumur Tong. Untuk gangguan kawasan berupa perburuan liar meliputi Sumber Gedang (wilayah Perum Perhutani). Sadengan, Blok Jajang, Blok Perpat, Blok Pondok Waru, dan lain-lain. Tingkat gangguan keamanan kawasan yang terjadi di kawasan Taman Nasional Alas Purwo dalam kurun waktu 2006 – 2010, sebagai berikut : Tabel 1. Data Gangguan Keamanan di Kawasan Taman Nasional Alas Purwo No 1 2 3 4 5 6
Jenis Gangguan Pencurian Bambu Pencurian Kayu Perencekan Perburuan Satwa Pencurian HHBK Pelanggaran Lainnya Jumlah
2006 13 16 7 13 4 24 77
2007 17 17 10 9 0 19 72
2008 33 11 15 3 6 25 93
2009 8 15 6 18 0 7 54
2010 0 5 4 11 1 2 23
Total 71 64 42 54 11 77 319
Sumber : Data Statistik Balai Taman Nasional Alas Purwo Tahun 2010
3
Grafik 1. Rekapitulasi Gangguan Hutan di Taman Nasional Alas Purwo Tahun 2006-2010
Sumber : Data Statistik Balai Taman Nasional Alas Purwo Tahun 2010
Banyaknya tekanan terhadap kawasan Taman Nasional Alas Purwo seiring dengan tingginya pertumbuhan penduduk yang menuntut penyerapan tenaga kerja, pemenuhan kebutuhan hidup dan mayoritas penduduk sekitar kawasan hutan tergolong dengan ekonomi menengah ke bawah, selain itu persepsi masyarakat terhadap hutan yang menyebabkan bahwa hutan adalah milik umum yang boleh dimanfaatkan oleh siapa saja dan kapan saja. Salah satu gangguan kawasan di Taman Nasional Alas Purwo yaitu pengambilan kayu bakar/rencek, pada satu sisi tidak hanya berpotensi menimbulkan kerawanan terhadap penebangan pohon akan tetapi juga mengganggu berbagai aktivitas satwa. Tingkat kerawanan pengambilan kayu bakar/rencek dapat dikatakan cukup tinggi seiring dengan meningkatnya kebutuan rumah tangga maupun produksi batu bara, pembuatan genting, industri gamping dan pindangan di sekitar Kecamatan Tegaldlimo, Kecamatan Purwoharjo dan
4
Kecamatan Muncar. Untuk dapat mengurangi dampak negatif dari interaksi tersebut maka perlu kajian terhadap interaksi masyarakat dengan kawasan hutan dan dengan tetap memperhatikan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar Taman Nasional Alas Purwo.
1.2. Rumusan Masalah Perencanaan taman nasional dapat mengarah pada dua kemungkinan yaitu yang pertama meningkatkan manfaat taman nasional dan melestarikan ekosistem jika perencanaan tepat, serta yang kedua menimbulkan dampak negatif pada taman nasional dan masyarakat yang selanjutnya berdampak pada ketidaklestarian jika perencanaannya kurang tepat. Tolak ukur yang menjadi pedoman keberhasilan adalah seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 yaitu keberlanjutan fungsi taman nasional dalam menunjang kehidupan manusia. Tujuan pengelolaan Taman Nasional Alas Purwo yang dituangkan dalam Rencana Pengelolaan Taman Nasional 1998 – 2023 adalah mempertahankan keutuhan dan fungsi kawasan serta keanekaragaman hayati, meningkatkan upaya penelitian dan pendidikan konservasi, meningkatkan peran Taman Nasional Alas Purwo bagi kegiatan budidaya dan pariwisata, meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dan mengintegrasikan pembangunan taman nasional yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 1990. Namun demikian dalam Rencana Pengelolaan Taman Nasional belum tertuang secara jelas tentang peran
5
serta masyarakat dan kurang mengakomodir kepentingan masyarakat sekitar kawasan hutan. Permasalahan yang sering menjadi penyebab gagalnya atau kurang berhasilnya upaya mengurangi ketergantungan masyarakat atau mengurangi dampak negatif dari interaksi masyarakat dengan kawasan hutan konservasi adalah masyarakat kurang memahami dan informasi karakteristik interaksi masyarakat sekitar kawasan hutan konservasi. Sebagai indikator kegagalan program pembinaan yang selama ini diterapkan adalah masih ada masyarakat kawasan sekitar hutan melakukan pencurian kayu, perburuan satwa baik secara tradisional maupun dengan senjata api, pencurian hasil hutan bukan kayu dan pengambilan kayu bakar. Dengan mengetahui karakteristik di masyarakat dapat diketahui kecenderungan bentuk pemanfaatan kawasan konservasi, motivasi pemanfaatan, jenis dan volume hasil hutan dan waktu pemanfaatan, sehingga pengelola kawasan hutan konservasi dapat mengetahui sumberdaya hutan yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pada interaksi masyarakat sekitar kawasan hutan terhadap pengambilan kayu bakar (rencek) dimana pengambilan kayu bakar oleh masyarakat dijadikan sebagai mata pencaharian dalam memenuhi kebutuhan hidup, disamping itu masyarakat juga menggunakan kayu bakar untuk industri rumah tangga yaitu pembuatan gamping, batubata dan genting. Untuk kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat diilustrasikan sebagai berikut :
6
Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar Kawasan
-
Potensi SDA Kawasan Taman Nasional Alas Purwo
Ketergantungan Masyarakat Terhadap Kawasan Potensi Ancaman
Pengambilan Kayu Bakar / Rencek
Lokasi
Cara Pengambilan
Distribusi
Pemakaian
Pola Pengambilan Kayu Bakar / Rencek
Aplikasi AHP (Analytical Hierarchy Process) Dalam Upaya Penyelesaian Pengambilan Kayu Bakar / Rencek di Taman Nasional Alas Purwo
Peningkatan Kapasitas Masyarakat
Pelatihan Peningkatan Keterampilan Masyarakat
Pendampingan dan Penyuluhan
Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
Menumbuhkan Lapangan Kerja
Peningkatan Kesadaran Masyarakat
Bantuan Ekonomi Produktif
METODE AHP
Penegakan Hukum
Peningkatan Pendapatan
Pengamanan Swakarsa
Gambar 1. Kerangka Pemikiran Aplikasi AHP (Analytical Hierarchy Process) Dalam Upaya Penyelesaian Pengambilan Kayu Bakar (Rencek) Di Taman Nasional Alas Purwo
7
Berdasarkan pada permasalahan pengambilan kayu bakar, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas antara lain : 1.
Bagaimana kondisi sosial ekonomi perencek di sekitar Taman Nasional Alas Purwo?
2.
Bagaimana pola pengambilan kayu bakar di sekitar Taman Nasional Alas Purwo?
3.
Bagaimana upaya penyelesaian pengambilan kayu bakar/rencek di Taman Nasional Alas Purwo?
1.3. Tujuan Penelitian Studi kasus mengenai pengambilan kayu bakar/rencek di kawasan Taman Nasional Alas Purwo ini bertujuan antara lain : 1.
Mengetahui kondisi sosial ekonomi perencek di sekitar Taman Nasional Alas Purwo.
2.
Mengetahui pola pengambilan kayu bakar di sekitar Taman Nasional Alas Purwo.
3.
Mengetahui
bentuk
upaya
penyelesaian
dalam
pengambilan
kayu
bakar/rencek di Taman Nasional Alas Purwo.
1.4. Manfaat Penelitian Setelah pelaksanaan penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak yang terkait antara lain :
8
1.
Sebagai bahan pertimbangan pengelola dalam mengambil suatu kebijakan dalam penanganan permasalahan pengambilan kayu bakar (rencek).
2.
Sebagai bahan pertimbangan dalam mengikutsertakan masyarakat dalam pengelolaan kawasan Taman Nasional Alas Purwo.
9
