BAB I PENDAHULUAN
1.1.
Latar Belakang Sumberdaya alam adalah unsur lingkungan yang terdiri atas sumberdaya alam
hayati, sumberdaya alam non hayati dan sumberdaya buatan, merupakan salah satu aset pembangunan Indonesia yang penting. Sebagai modal dasar pembangunan sumberdaya alam harus dimanfaatkan sepenuh-penuhnya tetapi dengan cara-cara yang tidak merusak, bahkan sebaliknya, cara-cara yang dipergunakan harus dipilih yang dapat memelihara dan mengembangkan agar modal dasar tersebut makin besar manfaatnya untuk pembangunan lebih lanjut di masa mendatang. Sumberdaya alam merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu ekosistem, yaitu lingkungan tempat berlangsungnya hubungan timbal balik antara makhluk hidup yang satu dengan yang lainnya. Lingkungan hidup sebagai media hubungan timbal balik makhluk hidup dengan faktor-faktor alam terdiri dari bermacam-macam keadaan dan hubungan yang secara bersama-sama mewujudkan struktur dasar ekosistem sebagai kesatuan yang mantap, hubungan timbal balik tersebut merupakan mata rantai siklus penting yang menentukan daya dukung lingkungan hidup bagi pembangunan. Kegiatan-kegiatan
pembangunan
dapat
mempengaruhi
struktur
dasar
ekosistem, dengan menimbulkan perubahan yang merusak atau dengan menimbulkan tambahan pencemaran di dalam aliran bahan dalam proses-proses ekosistem, oleh
Universitas Sumatera Utara
karena itu gangguan terhadap struktur dasar ekosistem harus dihindari dan diupayakan kelestariannya tetap di pertahankan. Gagasan pembangunan berkelanjutan di Indonesia telah di upayakan di dalam program dan strategi pengelolaan lingkungan sebagaimana tertuang dalam dokumen Agenda 21 Indonesia. Agenda 21 Indonesia merumuskan strategi nasional untuk pembangunan berkelanjutan yang dikelompokkan menjadi empat area yakni: 1. Pelayanan masyarakat, 2. Pengelolaan limbah, 3. Pengelolaan sumberdaya tanah, dan 4. Pengelolaan sumberdaya alam. Agenda pelayanan pada masyarakat pada dasarnya merupakan perwujudan prinsip sosial ekonomi pembangunan berkelanjutan. Agenda ini mendapat penekanan utama dalam konferensi tingkat tinggi bumi di Rio de Janeiro, terutama didasarkan atas fakta masih banyaknya penduduk dunia yang hidup dalam tingkat kesejahteraan yang minim. Di Indonesia, agenda pelayanan masyarakat yang diletakkan sebagai agenda pertama mengisyaratkan bahwa fokus pembangunan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia memang di arahkan pada dimensi sosial-ekonomi, tanpa mengabaikan dimensi lain (Mitchell, et al, 2007). Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki luas laut lebih besar dari pada luas daratan. Jumlah pulau sebanyak 17.508 pulau dengan panjang garis pantai 81.000 km atau 18.4% dari garis pantai dunia (Wirayawan, et al, 2005). Indonesia
dikenal
sebagai
negara
mega-biodiversity
dalam
hal
keanekaragaman hayati, serta memiliki kawasan pesisir yang sangat potensial untuk berbagai sektor pembangunan.
Universitas Sumatera Utara
Kawasan pesisir merupakan bagian dari daerah yang menjadi batas antara wilayah laut dengan daratan. Kawasan ini sangat kompleks dengan berbagai isu dan permasalahan yang memerlukan penanganan yang komprehensif dengan strategi khusus dan terpadu. Selama ini kawasan pesisir belum mendapat perhatian yang cukup serius baik dari pemerintah, masyarakat maupun pihak ketiga dalam pengelolaannya. Sehingga belakangan ini baru dirasakan berbagai permasalahan yang muncul tentang kawasan pesisir, hal ini disebabkan pemanfaatan sumberdaya tersebut sampai saat ini kurang memperhatikan kelestariannya, akibatnya terjadi penurunan fungsi, kualitas serta keanekaragaman hayati yang ada. Sebagai contoh adalah degradasi ekosistem terumbu karang yang telah teridentifikasi sejak tahun 1990-an. Hasil penelitian Pusat Penelitian Oseanografi-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (2001) diketahui bahwa terumbu karang Indonesia dalam kondisi sangat baik hanya 6,41%, kondisi baik 24,3%, kondisi sedang 29,22% dan kondisi rusak 40,14%. Dalam rangka mengatasi degradasi sumberdaya pesisir diperlukan suatu desain pengelolaan yang komprehensif, secara terpadu dan berkelanjutan dengan pendekatan Pengelolaan Pesisir dan Lautan Terpadu (Integrated Coastal and Ocean Management/ICOM), yaitu dengan cara mengintegrasikan setiap kepentingan dalam keseimbangan antar dimensi ekologis, dimensi sosial, antar sektoral, disiplin ilmu dan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders). Rancangan pengelolaan ini diharapkan dapat menyatukan beberapa kebijakan yang ada sehingga dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat.
Universitas Sumatera Utara
1.2.
Perumusan Masalah Sejalan dengan meningkatnya kegiatan pembangunan dan perkembangan
pemukiman serta perkotaan ke arah pesisir, maka terlihat jelasnya degradasi sumberdaya pesisir. Salah satu degradasi sumberdaya pesisir yang cukup menonjol adalah degradasi hutan mangrove sebagai akibat pembukaan lahan atau konversi menjadi peruntukan lain. Selain konversi, degradasi hutan mangrove juga terjadi sebagai akibat pemanfaatannya yang intensif untuk arang, bahan konstruksi atau bahan konstruksi kertas serta pemanfaatan langsung lainnya. Untuk itu masalah yang ingin diteliti dalam penelitian ini dapat dirumuskan pada hal-hal sebagai berikut: 1. Bagaimana perkembangan perubahan lahan hutan mangrove di wilayah pesisir menjadi lahan berbagai peruntukan lain terhadap produksi perikanan. 2. Seberapa jauh tingkat peran serta masyarakat dalam upaya pelestarian hutan mangrove di wilayah pesisir Kabupaten Deli Serdang. 3. Kegiatan apa saja yang dilakukan oleh kelompok masyarakat sebagai organisasi dalam masyarakat terhadap tingkat peran serta dalam upaya pelestarian ekosistem hutan mangrove di wilayah pesisir Kabupaten Deli Serdang.
1.3.
Tujuan dan Manfaat
1.3.1. Tujuan Tujuan dari penelitian Pengelolaan Sumberdaya Perikanan di Wilayah Pesisir dan Laut Kabupaten Deli Serdang adalah:
Universitas Sumatera Utara
1. Untuk mengetahui perkembangan perubahan lahan hutan mangrove menjadi lahan untuk berbagai peruntukan lain terhadap produksi perikanan. 2. Untuk mengetahui peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya hutan mangrove di wilayah pesisir dan laut Kabupaten Deli Serdang. 3. Untuk mengetahui kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat sebagai organisasi masyarakat terhadap tingkat peran serta dalam upaya pelestarian hutan mangrove di wilayah pesisir Kabupaten Deli Serdang. 1.3.2. Manfaat Manfaat pengelolaan sumberdaya pesisir terpadu, berkelanjutan berbasis masyarakat di Kabupaten Deli Serdang adalah sebagai pedoman, arahan dan metoda bagi para pemangku kepentingan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan berbagai kegiatan guna peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pemanfaatan dan perlindungan sumber daya perikanan sesuai dengan daya dukung lingkungan.
1.4.
Hipotesis
1. Perubahan lahan hutan mangrove menjadi lahan berbagai peruntukan berdampak pada produksi perikanan. 2. Karakteristik secara individu mempunyai hubungan dengan tingkat peran serta masyarakat dalam upaya pelestarian hutan mangrove.
Universitas Sumatera Utara
3. Karakteristik masyarakat secara kelompok sebagai suatu organisasi dalam masyarakat mempunyai hubungan dengan tingkat peran serta masyarakat dalam upaya pelestarian hutan mangrove dan perbaikan lingkungan.
Universitas Sumatera Utara
