BAB I PENDAHULUAN
1.1.
Latar Belakang Pemerintah Kabupaten Banjarnegara telah merumuskan kebijakan dan
strategi pembangunan daerah mulai dari RPJPD 2005-2025, RPJMD 2011-2016, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) serta dalam dokumen spesifik Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Pembangunan Millennium Development Goals (MDGs). Kebijakan dan strategi tersebut diterjemahkan dan terintegrasi dalam berbagai program dan kegiatan tahunan pada masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Dokumen-dokumen tersebut merupakan landasan untuk menyusun prioritas pelaksanaan pembangunan daerah dalam mengatasi persoalan pembangunan. Persoalan pembangunan di Kabupaten Banjarnegara adalah kurangnya pelayananan dasar (pendidikan dan kesehatan) dan lemahnya perekonomian daerah yang masih dijumpai dengan cukup banyaknya jumlah rumah tangga miskin. Dalam konteks penelitian ini lebih menitikberatkan atau fokus pada persoalan
pendidikan
di
Kabupaten
Banjarnegara,
karena
merupakan
permasalahan utama dalam pelaksanaan rencana aksi daerah MDGs. Lemahnya mutu dan relevansi serta daya saing pendidikan, kurangnya akses pemerataan dan perluasan akses pendidikan merupakan persoalan pendidikan di Kabupaten Banjarnegara yang perlu diatasi. Bahkan pencapaian pendidikan dasar Kabupaten Banjarnegara masih jauh dari target MDGs, seperti angka partisipasi murni SMP hanya sebesar 55,38 persen dan angka partisipasi murni SD sebesar 84,57 persen. 1
Angka partisipasi murni SMP dan SD belum mencapai target MDGs. Berdasarkan misi RPJMD Kabupaten Banjarnegara tahun 2011-2016, peningkatan kualitas sumberdaya manusia merupakan syarat utama keberhasilan pembangunan daerah. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia tersebut diupayakan dengan peningkatan kualitas pendidikan. Misi dalam RPJMD tersebut bertujuan untuk mewujudkan pendidikan bermutu dan terjangkau. Tantangan utama dalam percepatan pencapaian tujuan MDGs mengenai pendidikan di Kabupaten Banjarnegara adalah pemerataan dan terciptanya kesempatan belajar yang luas dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat (RPJMD Kabupaten Banjarnegara, 2011-2016). Millenium Development Goals (MDGs) merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya lebih mensejahterakan masyarakat melalui pengurangan kemiskinan dan kelaparan, pendidikan, pemberdayaan perempuan, kesehatan, dan kelestarian lingkungan. Delapan tujuan yang menjadi komitmen MDGs adalah: (1) menanggulangi kemiskinan dan kelaparan; (2) mencapai pendidikan dasar untuk semua; (3) mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; (4) menurunkan angka kematian anak; (5) meningkatkan kesehatan ibu; (6) memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya; (7) memastikan kelestarian lingkungan hidup; dan (8) membangun kemitraan global untuk pembangunan (Bappenas, 2004). Millennium Development Goals (MDGs) yang menjadi komitmen Indonesia pada konteks pemerintah daerah dimaknai bahwa dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah kabupaten harus mampu menampilkan pengelolaan
2
tata pemerintahan yang baik dan dibuktikan dengan menyediakan pelayanan publik pada masyarakat. Pelayanan publik ini direpresentasikan dalam targettarget setiap tujuan MDGs. Target-target MDGs lebih mudah dicapai melalui perencanaan, maka dengan diterbitkannya peta jalan (roadmap) sebagai dokumen perencanaan merupakan landasan untuk percepatan pencapaian MDGs. Upaya
percepatan
pencapaian
target
MDGs
menjadi
prioritas
pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional dan di tingkat provinsi maupun kabupaten. Di tingkat nasional, target-target MDGs telah diintegrasikan kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 dalam bentuk program, indikator maupun target yang terukur serta indikasi dukungan pembiayaannya. Bappenas bersama dengan kementerian/lembaga telah merumuskan peta jalan (road map) nasional percepatan pencapaian MDGs untuk mempercepat pencapaian target MDGs. Selanjutnya roadmap tersebut perlu dijabarkan oleh daerah dalam bentuk Rencana Aksi Daerah (RAD) MDGs sesuai dengan kondisi dan permasalahan serta kemampuan daerah masing-masing. Dengan rencana aksi tersebut diharapkan pihak-pihak terkait di provinsi maupun kabupaten memiliki komitmen dan kejelasan dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan untuk mencapai target MDGs di daerah. Pada evaluasi pelaksanaan RAD MDGs ini mengambil wilayah penelitian dalam cakupan kabupaten pada pencapaian pendidikan dasar. Pada dasamya output pemerintah daerah adalah untuk menghasilkan goods, service, and regulations untuk kepentingan publik dan ini dicerminkan melalui target-target
3
MDGs dalam setiap tujuannya. Melalui evaluasi pelaksanaan RAD MDGS, kabupaten mampu memastikan percepatan pencapaian sasaran MDGs sesuai dengan target yang telah ditetapkan didalam RAD MDGs Kabupaten Banjarnegara. Selaras dengan diterbitkannya SK Bupati Banjarnegara nomor 050/1063/2011 tentang pembentukan tim teknis penyusunan RAD MDGs tahun 2011-2015, disusun dokumen RAD MDGS tahun 2011-2015 Kabupaten Banjarnegara. Dalam petunjuk teknis penyusunan RAD percepatan MDGs yang dikeluarkan Bappenas tahun 2010, harus dilampiri peraturan daerah (peraturan bupati) sebagai landasan regulasi pelaksanaannya. RAD percepatan pencapaian MDGs Kabupaten Banjarnegara diberlakukan pada tahun 2011-2015, dengan perincian tahun 2011-2014 sebagai tahun pelaksanaan dan tahun 2015 digunakan sebagai upaya pelestarian program (Bappeda Kabupaten Banjarnegara, 2011). Evaluasi pelaksanaan RAD MDGs Kabupaten Banjarnegara sangat penting dilakukan guna memastikan percepatan pencapaian sasaran MDGs, khususnya pencapaian pendidikan dasar sesuai dengan target yang telah ditetapkan didalam RAD MDGs Kabupaten Banjarnegara.
1.2.
Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas,
permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah pencapaian pendidikan dasar Kabupaten Banjarnegara yang masih jauh dari target MDGs. Ada beberapa pertanyaan penelitian yang akan dijawab melalui penelitian ini terkait dengan masalah tersebut.
4
1. Bagaimana dampak belum diterbitkannya peraturan daerah untuk rencana aksi daerah MDGs dalam pencapaian pendidikan dasar terhadap pelaksanaan RAD pendidikan dasar? 2. Bagaimana percepatan pencapaian pendidikan dasar sesuai dengan target yang telah ditetapkan didalam RAD MDGs Kabupaten Banjarnegara? 3. Apakah faktor-faktor yang menentukan percepatan target pendidikan dasar di Kabupaten Banjarnegara?
1.3.
Tujuan dan Manfaat Penelitian
1.3.1. Tujuan Penelitian Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dapat dikemukakan berikut ini. 1. Menganalisis dampak pelaksanaan RAD pendidikan dasar dengan belum diterbitkannya peraturan daerah untuk rencana aksi daerah MDGs. 2. Menganalisis pencapaian pendidikan dasar sesuai dengan target yang telah ditetapkan didalam RAD MDGs Kabupaten Banjarnegara. 3. Menganalisis faktor-faktor yang menentukan percepatan pencapaian target pendidikan dasar di Kabupaten Banjarnegara.
1.3.2. Manfaat Penelitian 1. Manfaat Akademis (a)
Sebagai bahan kajian terhadap sebuah kebijakan yang memberikan rekomendasi bagaimana mengimplementasikan kebijakan MDGs
5
untuk kajian lebih lanjut seperti dampaknya terhadap masyarakat. (b)
Sebagai bahan inspirasi penulisan-penulisan lanjutan mengenai tujuan pembangunan milenium/MDGs, yang pada post tahun 2015 ini akan dilanjutkan dengan sustainable development goals/SDGs.
2. Manfaat Praktis Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RAD MDGs, diharapkan mampu memberikan masukan bagi pemerintah, swasta dan masyarakat bersinergi untuk mengintegrasikan MDGs dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan selanjutnya.
1.4.
Penelitian Terdahulu Pada penelitian sebelumnya telah dilakukan penelitian mengenai
pencapaian tujuan pendidikan dan evaluasi kebijakan pendidikan (Tabel 1.1). Penelitian ini mengangkat judul “Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Milenium/MDGs Dalam Pencapaian Pendidikan Dasar di Kabupaten Banjarnegara”. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena metode yang digunakan selain dengan analisis deskriptif, juga menggunakan analisis score card/kartu penilaian MDGs dan poverty mapping.
6
Tabel 1.1. Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu No Nama Peneliti dan judul Penelitian 1 Ida Wahyuni (2012), Pencapaian Tujuan Pendidikan MDGs di Kabupaten Mimika 2010-2012
2
3.
Bentuk Penelitian Tesis
Fuat Iskandar Tesis (2012), Evaluasi Pelaksanaan Program Pendampingan Penyelenggaraan Pendidikan Kejuruan Direktorat Pembinaan SMK (Studi kasus Di Universitas Sebelas Maret) Priyono (2012), Penelitian Evaluasi Kebijakan Universitas Bidang Pendidikan Program BOS di Gerbangkertosusilo
Jenis Penelitian Penelitian Kualitatif
Tujuan Penelitian
Metodologi
Jenis Data Data Sekunder dan Primer
Kesimpulan
(1) Menganalisis pencapaian pendidikan di Kabupaten Mimika tahun 2012-2014 (2) Mengetahui faktor yang mempengaruhi pencapaian pendidikan di Kabupaten Mimika
Analisis SWOT
Penelitian Kualitatif
Menganalisis pelaksanaan program pendampingan penyelenggaraan pendidikan kejuruan.
Analisis Deskriptif
Data sekunder dan primer
Pada komponen konteks, menunjukkan relevansi dan hubungan kuat antara program pendampingan dengan stakeholder. Pada komponen input, institusi pelaksana adalah perguruan tinggi. Komponen produk, semua peserta member manfaat bagi sekolah.
Penelitian Kualitatif
(1) Mengetahui dampak kebijakan bidang pendidikan program BOS terhadap aksesibilitas masyarakat (2) Menentukan langkahlangkah yang ditempuh
Analisa deskriptif
Data Sekunder dan Primer
Target group hanya memberikan fasilitas dalam arti bantuan operasional bagi sekolah, sehingga fasilitas ini hanya dinikmati siswa yang sudah bersekolah.
Pada tahun 2010-2012, masih efektif dalam pencapaian pendidikan MDGs di Kabupaten Mimika. Faktor pengahambat dalam pencapaian pendidikan di Kabupaten Mimika adalah persebaran sarana prasarana yang tidak merata.
7
No Nama Peneliti dan judul Penelitian
Bentuk Penelitian
Jenis Penelitian
Tujuan Penelitian
Metodologi
pemerintah untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat.
4.
Indana faida (2009), Efektifitas Kerjasama UNDP dan Pemerintah Indonesia Dalam Pencapaian Program MDGs Pada bidang Pendidikan di Indonesia periode tahun 2001-2007
Tesis
Penelitian (1) Menjawab rumusan Kualitatif masalah dan membuktikan hipotesa tentang efektifitas kerjasama UNDP dengan Indonesia. (2) Mengetahui dinamika program UNDP sebagai organisasi internasional.
Analisa deskriptif
Jenis Data
Kesimpulan
Kebijakan pendidikan di wilayah Gerbangkertosusila melalui Program BOS diterapkan agar dapat memperluas akses masyarakat dalam memperoleh kesempatan mengenyam pendidikan dasar. Langkah-langkah yang seharusnya ditempuh dengan meningkatkan sarana prasarana sekolah dan pelayanan. Data UNDP sebagai lembaga Sekunder internasional terbukti dan efektif menangani Primer problematika bidang pendidikan di Indonesia
Sumber : Studi Literatur, 2014
8
