BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Indonesia mengalami perubahan sistem pelayanan kesehatan sejak Januari 2014. Sistem pelayanan kesehatan yang semula berorientasi pada pembayaran biaya kesehatan langsung oleh pasien (Out of Pocket) sekarang menjadi Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Pembiayaan kesehatan secara langsung oleh pasien dapat membebani keadaan perekonomian rumah tangga pasien. Biaya pengobatan terbesar yang dialami oleh pasien kebanyakan dialokasikan untuk membeli obat dan pemeriksaan laboratorium (Sihombing dan Nurul, 2013). Pada sistem Out of Pocket, tingginya biaya perawatan mandiri dan biaya obat yang dikeluarkan masyarakat disebabkan oleh ketiadaan pertanggungan asuransi kesehatan di Indonesia (The World Bank Indonesia, 2008). Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah Indonesia sekarang memberikan jaminan sosial wajib bagi semua penduduknya termasuk memberikan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui suatu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Republik Indonesia, 2004a). Penyelenggara pelayanan kesehatan pada sistem JKN meliputi semua fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Fasilitas kesehatan ini berupa fasilitas kesehatan tingkat pertama dan fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan. Puskesmas merupakan salah satu contoh fasilitas kesehatan pada tingkat
1
2
pertama yang berperan sebagai pemberi layanan kesehatan dasar (gatekeeper) sesuai standar pelayanan medik (Permenkes RI, 2013; BPJS Kesehatan, 2014a). Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang pelayanan kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional, pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS dilaksanakan secara berjenjang sesuai kebutuhan medis dimulai dari fasilitas kesehatan tingkat I (Permenkes RI, 2013). Hal ini menyebabkan terjadinya peningkatan jumlah pasien yang menerima pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat I termasuk di puskesmas. Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya (Permenkes RI, 2014a). Puskesmas di daerah Gianyar, Badung, Tabanan, dan Denpasar merupakan puskesmas yang melayani peserta BPJS Kesehatan (BPJS Kesehatan, 2014b). Jumlah puskesmas di daerah ini juga rata-rata lebih banyak dibandingkan dengan daerah lainnya di Bali. Daerah Gianyar, Badung, Tabanan, dan Denpasar termasuk dalam urutan lima daerah dengan jumlah penduduk tertinggi di Bali. Tingginya jumlah penduduk di daerah ini menyebabkan terjadinya peningkatan kebutuhan pelayanan kesehatan oleh masyarakat pada fasilitas kesehatan temasuk di puskesmas (BPS Provinsi Bali, 2015). Pelayanan
kefarmasian
di
puskesmas
harus
diselenggarakan
untuk
melaksanakan upaya kesehatan di fasilitas kesehatan tersebut (Permenkes RI, 2014a). Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung
3
jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Standar pelayanan kefarmasian yang diselenggarakan di puskesmas mengatur tentang pelayanan farmasi klinik yang didukung oleh sarana dan prasarana serta sumber daya manusia (Permenkes RI, 2014b). Perubahan paradigma pelayanan kefarmasian menjadi patient oriented yang mengacu kepada asuhan kefarmasian mengharuskan
apoteker
meningkatkan
kompetensinya
sehingga
mampu
menyediakan dan memberikan pelayanan kefarmasian yang bermutu. Pelayanan kefarmasian yang optimal di puskesmas pada akhirnya dapat meningkatkan citra puskesmas dan meningkatkan kepuasan pasien yang memperoleh pelayanan kesehatan di puskesmas tersebut (Permenkes RI, 2014b). Kepuasan pasien adalah suatu tingkat kepuasan yang timbul sebagai akibat dari
kinerja
layanan
kesehatan
yang
diperolehnya
setelah
pasien
membandingkannya dengan apa yang diharapkannya (Pohan, 2007). Tingkat kepuasan ditentukan dari harapan dan persepsi pasien terhadap suatu pelayanan kesehatan. Pasien dinyatakan sangat puas ketika persepsi pasien lebih besar dari harapannya (Barata, 2003). Kepuasan pasien dipengaruhi oleh kualitas pelayanan yang dapat diukur menggunakan dimensi kehandalan (reliability), daya tangkap (responsiveness), bukti langsung (tangible), jaminan (assurance), dan perhatian (empathy) (Indriaty, 2010). Berdasarkan penelitian Subekti (2009), tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan kesehatan di balai pengobatan umum puskesmas di Tasikmalaya dipengaruhi oleh pelayanan administrasi, pelayanan dokter, pelayanan perawat
4
dan pelayanan obat. Pada penelitian ini, 49% persepsi pasien terhadap mutu pelayanan obat masih dalam kategori kurang. Kondisi ini menunjukan pelayanan obat di puskesmas tersebut belum maksimal. Rendahnya kualitas pelayanan obat menunjukan kurangnya kinerja apoteker dalam melakukan pelayanan kefarmasian di puskesmas. Kurangnya penelitian terhadap pelayanan kefarmasian di puskesmas terkait dengan belum adanya ketentuan yang mengharuskan apoteker berada di puskesmas sebelum era JKN. Seiring dengan berlakunya sistem JKN maka perlu dilakukan suatu penelitian mengenai kepuasan pasien terhadap pelayanan kefarmasian di Puskesmas Daerah Gianyar, Badung, Tabanan, dan Denpasar khususnya untuk mencapai visi patient centered.
1.2 Rumusan Masalah Bagaimanakah tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan kefarmasian oleh Apoteker di Puskesmas Daerah Gianyar, Badung, Tabanan, dan Denpasar pada era JKN?
1.3 Tujuan Penelitian Mengetahui tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan kefarmasian oleh Apoteker di Puskesmas Daerah Gianyar, Badung, Tabanan, dan Denpasar pada era JKN.
5
1.4 Manfaat Penelitian 1.4.1. Manfaat bagi puskesmas adalah memperoleh informasi tentang kepuasan dari pasien terhadap pelayanan kefarmasian di puskesmas. 1.4.2. Manfaat bagi masyarakat adalah memberikan informasi kepada masyarakat tentang pelayanan kefarmasian pada era JKN. 1.4.3. Hasil penelitian ini akan bermanfaat untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian di puskesmas pada era JKN.
