BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Setiap Pemerintah Daerah pada hakikatnya mencita-citakan masyarakatnya mencapai kesejahteraan. Pencapaian kesejahteraan masyarakat dapat diupayakan melalui kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada pembangunan manusia. Dengan masyarakat sejahtera diharapkan tidak lagi terbelenggu dalam kondisi kemiskinan. 1 Anggaran yang mempunyai keterpihakan kepada masyarakat, agar masyarakat terlepas dari kemiskinan dan meningkatkan dalam bidang ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Penganggaran adalah arena antara pengelolah keuangan yang selalu berorietasi pada stabilitas ekonomi dalam perencanaan program daerah terhadap masyarakat. pengelolaan keuangan cenderung kepada politik anggaran yang selalu mengancam kepada stabilitas ekonomi masyarakat. Konteks politik anggaran akan terkait dengan peran dan kemampuan negara dalam memberikan jaminan kepada rakyatnya. Namun yang terjadi politik anggaran dipahami dan dijalankan dalam konteks jangka pendek dan menguntungkan pihakpihak terkait saja. Aturan dalam penentuan program hanya terletak pada level kepentingan masing-masing aktor, sedangkan masyarakat sering tidak mengetahui proses dan partisipasi dalam program yang telah dikerjakan, bahkan rakyat sendiri
1
Sulistiyani, Ambar Teguh.2004.Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan.Yogyakarta:Gava Media.hal 32.
tidak mengetahui berapa persen anggaran yang dilimpahkan untuk kesejahterannya. Sistem anggaran nasional dan daerah, telah ditentukan melalui Undang-Undang dan peraturan Pemerintah, seperti jaminan rakyat untuk terlibat dalam proses penentuan Anggaran, namun proses tersebut hanya dimaknai sebagai proses formal dan masih jauh dari nilai-nilai keadilan sosial dalam penyelenggaraan pemerintah yang baik. Kalau dilihat dari politik, pada dasarnya adalah pengelolaan anggaran melalui peraturan-peraturan yang secara adil, di mana peraturan itu diberikan kepada siapa saja tanpa ada diskriminasi. 2 Kekuasaan politik, pemerintah banyak didominasi elit yang berkeinginan bahwa institusi/lembaga lebih banyak menerima anggaran atau penentuan anggaran lebih banyak diajukan oleh Pemerintah. Seperti upaya untuk menemukan bentuk yang tepat mengenai keadilan anggaran, maka politik anggaran tentu akan berkaitan dengan usaha Negara dan Pemerintah memberikan jaminan sosial yang tepat bagi rakyat dengan kebutuhan dan hak publik. Politik yang juga dimaknai kesetaraan dan partisipasi. Politik anggaran harus dibangun dan diperjuangkan sebagai sistem anggaran yang menggambarkan adanya kesetaraan gender, keadilan, partisipasi dan pertanggung jawaban pemerintah dalam meningkatkan pelayanan publik. 3
2
Artikel Politik Anggaran, diakses pada tanggal 10 February 2015, pukul 15.23 WIB http://edukasi.kompasiana.com. politik-anggaran-strategi-pembangunan-daerah-yang-berkeadilanatau-menuju-disintegrasi-bangsa-667513.html diaskes pada tanggal 15 February 2015,pukul 19.05 WIB 3
Di Indonesia peningkatan partisipasi politik perempuan diarahkan pada partisipasi perempuan yang dilindungi dan diarahkan oleh undang-undang. Penerapan kuota 30 % untuk keterwakilan perempuan dalam legislatif merupakan langkah yang sangat maju dalam mendukung partisipasi politik perempuan. Hal ini akan dapat melindungi kepentingan perempuan dalam memperoleh hak-hak politiknya. Namun kenyataannya sampai dengan saat ini keterwakilan 30 % tersebut belum dapat dihasilkan dengan baik. Dalam perkembangan partisipasi politik perempuan di Indonesia dapat di pengaruhi oleh faktor budaya patriaki yang menganggap bahwa politik identik dengan laki-laki, sehingga tidak pantas bagi perempuan untuk masuk ke dalam arena politik. Faktor ekonomi dan pendidikan juga sebagai penghambat bagi representasi perempuan di politik. Kuantitas perempuan secara ekonomi maupun pendidikan masih kurang dibandingkan laki-laki. Hal ini akibat budaya patriarkhi dan juga rendahnya keinginan perempuan untuk bersaing dengan laki-laki. 4 Kesenjangan gender yang terjadi karena kentalnya nilai-nilai laki-laki dan perempuan, nilai-nilai dan norma-norma di dalam masyarakat telah menetapkan bahwa sudah kodratnya perempuan merupakan ratu atau pengurus rumah tangga. Sehingga pikiran-pikiran untuk memberi kesempatan kepada perempuan untuk beraktifitas di luar rumah tangga di anggap sebagai sesuatu yang menyalahi kodrat. 5
4
Evi Novida Ginting.2011.Representasi Perempuan di Parlemen Indonesia.Jurnal POLITEA,Vol 3.hal 114. 5 Tjandranigsih Indrasari.1996.Mengindetifikasi Persoalan Perempuan.Jurnal Analisis Sosial.Edisi 4 November.AKATIGA.
Semakin banyak yang belum menyadari adanya kepentingan dalam kesetaraan berpartisipasi dalam kekuasaan dan pengambilan keputusan yang disebabkan oleh perpanjangan. Kesenjangan gender karena lingkungan sosial dan budaya yang tidak mendukung untuk membiarkan perempuan berpartisipasi dalam politik dan penentuan keputusan nasional, dengan adanya kelembangaan yang masih terus membatasi perempuan pada kekuasaan. Pada penduduk Indonesia, separuhnya adalah perempuan. Namun kondisi ketertinggalan perempuan dapat menggambarkan adanya ketidakadilan dan ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan di Indonesia. 6 Dalam kondisi perempuan di Indonesia masih banyak memerlukan perhatian. Seperti dibidang pendidikan, ekonomi dan kesehatan. Dalam bidang pendidikan perempuan masih tertinggal dibandingkan laki-laki, dikarenakan proses pengelolaan pendidikan masih bias gender yang mengakibatkan dominasi laki-laki sebagai penentu kebijakan. Di dalam ekonomi, kemampuan perempuan untuk memperoleh peluang kerja dan berusaha masih didalam kondisi rendah. Ditambah lagi dengan tingkat pengangguran pada perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Dalam hal inilah yang dilihat pada kondisi perempuan yang belum adanya kesetaraan gender. Peran gender dalam pembangunan diterapkan diseluruh dunia dalam konsep barat, yang mengubah kehidupan tradisional menjadi modern untuk meningkatkan 6
S.R. Soemartoyo.2002.Pemberdayaan Perempuan di Indonesia dan Peluang untuk Pemberdayaan Ekonomi Perempuan. Disampaikan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan pada The ACT Seminar and Summit.Japan-Indonesia:Dinamic Relationship for Regional Development.
ekonomi yang lebih baik bagi kaum perempuan. Yang menjadi salah satu faktor yang menjelaskan ketertinggalan perempuan dalam proses pembangunan. Faktor yang mengakibatkan ketidaksetaraan gender dan merupakan kendala bagi perempuan didalam kehidupan sosial, ekonomi dan budaya yang menyebabkan kurangnya kesadaran dan pemahaman gender. Dalam lembaga pada perempuan dan organisasi baik yang bersifat formal maupun tradisional baru sebatas pada lembaga yang erat hubungan dengan peran perempuan. Misalnya pada organisasi PKK, arisan, pengajian dan sebagainya. Didalam
kegiatan-kegiatan
pembangunan
pada
Pemerintah
Daerah
untuk
melaksanakan program pembangunan adanya konsep ditingkat Nasional baik secara eksplisit maupun implisit yang membuat asumsi yang menguat pemisahan peran lakilaki dan perempuan. Sedangkan di dalam perempuan yang ditetapkan terbatas dalam kegiatan-kegiatan seperti rumah tangga, pendidikan, kesehatan, ekonomi. 7 Kebijakan yang menggambarkan bahwa pemerintah belum sepenuhnya paham terhadap gender, karena tidak sesuai dengan peran yang nyata di dalam masyarakat. Hal ini dapat diliat dari Gender Related Development Index (GDI) yang berada pada peringkat ke 88 pada Tahun 1995, kemudian menurun ke peringkat 90 pada Tahun 1998 dari 174 negara dan menurun lagi menjadi 92 dari 146 negara pada Tahun
7
White dan Hastuti.E.L.1980.Pola Pengambilan Keputusan Dalam Rumah Tangga dan Masyarakat Luas di dua desa penelitian di Jawa Barat.SDP/SAE.Bogor.
1999. 8 Di dalam peringkat dunia indeks tersebut masih lebih rendah dari negaranegara ASEAN dan dengan adanya berbagai krisis di Indonesia indeks tersebut peringkatnya akan semakin menurun. Oleh karena itu pemerintah semakin kuat untuk menjalankan upaya peningkatan status dan kedudukan perempuan dalam aspek pembangunan. Disamping arahan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1999 di dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional, peningkatan status dan kondisi perempuan dicantumkan sebagai bidang pembangunan. Pemerintah telah menerbitkan Inpres Nomor 9 Tahun 2000, tentang Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan yang merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kodisi perempuan di Indonesia khususnya di Daerah. 9 Pengarusutamaan Gender atau dikenal dengan sebutan PUG muncul pertama sekali pada konferensi PBB untuk perempuan ke enam di Beijing pada tahun 1995. Sebagai salah satu strategi yang direkomendasikan untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam hal perkembangan. Pengarusutamaan gender dalam versi United Nations Economi and Social Council (ECOSOC) pada Tahun 1997, yaitu Pengarusutamaan perspektif gender adalah pengaruh terhadap perempuan dan lakilaki setelah dilaksanakannya sebuah rencana termasuk legislasi dan program-program di bidang dalam semua tingkatan. Pengarusutamaan gender adalah strategi untuk 8
Endang Lestari Hastuti.ibid.hal 3 Panduan Pelaksanaan INPRES nomor 9 Tahun 2000 . Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional.
9
mencapai keadilan dan kesetaraan gender melalui kebijakan dan program yang memperlihatkan kepentingan laki-laki dan perempuan secara seimbang dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi. Kebijakan dan program pengarusutamaan gender dalam semua aspek politik,ekonomi dan sosial. 10 Tujuan pengarusutamaan gender adalah memastikan apakah perempuan dan laki-laki memperoleh manfaat yang sama dari pembangunan. 11 Pengarusutamaan gender sangat diperlukan dalam kesetaraan gender,hal ini dapat dilihat apakah laki-laki dan perempuan memperoleh akses yang sama terhadap sumber daya pembangunan, memiliki peluang berpartisipasi yang sama dalam proses pembangunan terutama dalam proses pengambilan keputusan. Memiliki kontrol dan memperoleh manfaat yang sama dari hasil pembangunan. 12 Dalam meningkatkan partisipasi perempuan untuk pengambilan keputusan yang berkeadilan gender. Rancangan untuk dapat membina para peserta perempuan atau Balee Inoeng (perkumpulan perempuan Aceh) yang diharapkan dapat berperan aktif sebagai perempuan di Daerah dalam menyampaikan aspirasinya. Baik dalam rangka penyusunan rancangan program tahunan Kabupaten/Kota, ataupun rancangan lainnya yang dibuat oleh Pemerintah Daerah. Memberikan wawasan perencanaan pembangunan partisipasi yang efektif dengan memahami pengetahuan tentang 10
Dra.Sri Sundari Sasongko.Konsep dan teori gender.Jakarta:BKkbN.hal 30. Sali Susiana,Sulasi Rangiyati,Nurul Hilaiyah.2008.Pengarusutamaan Geder dalam Parlemen.Jakarta:Sekretariat Jenderal DPR RI.Hal 4. 12 Panduan Pelaksanaan INPRES Nomor 9 Tahun 2000, Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. 11
metode dan teknis penyusunan rencana pembangunan Daerah yang berspektif gender. Untuk melihat perkembangan pembangunan dalam berbagai sektor (ekonomi, pendidikan, sosial budaya, agama dan kesehatan). Tujuannya adalah menyiapkan kaum perempuan di Kabupaten/Kota sebagai pelaku pembangunan yang responsif gender dan berkarakteristik sosial, sehingga terciptanya pembangunan yang baik. Hal ini mengusung dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good goverment). Sehingga perencanaan pembangunan menjadi milik bersama antara pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakatnya. 13 Peran perempuan di Kota Lhokseumawe dengan sedikitnya perempuan yang duduk di Pemerintahan Kota Lhokseumawe, seperti belum terpenuhinya kuota 30 % untuk keterwakilan perempuan dalam legislatif. Hal ini disebabkan karena minimnya minat dari kalangan perempuan atau masih kurangnya dukungan dari masyarakat. Misalnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, pengangguran dan tingkat kemiskinan di kota Lhokseumawe. Sehingga pengarusutamaan gender Kota Lhokseumawe tidak berjalan dengan sebaiknya menurut INPRES Nomor 9 Tahun 2000. Untuk memperkecil kesenjangan tersebut maka seluruh kebijakan, program, proyek dan kegiatan pembangunan yang dikembangkan saat ini serta kedepannya harus mengintegrasikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pamantauan dan evaluasi.
13
http://wdcbandaaceh.or.id/index. Diakses pada tanggal 11 February 2015, pukul 11.00 WIB.
Kota Lhokseumawe merupakan kota kecil di Nanggroe Aceh Darussalam, yang masyarakatnya bersifat heterogen. Dengan jumlah penduduk di kota Lhokseumawe mencapai 186.467 jiwa. Namun banyak persoalan yang muncul di Kota Lhokseumawe, terutama masalah perempuan. Tingkat kemiskinan dan rendahnya kualitas kesehatan hingga akses pendidikan yang perlu di perhatikan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe. Siti Nurillah selaku wakil ketua kamar dagang dan industri (kadin) menyatakan tingkat diskriminasi, pelecehan seksual hingga kekerasan dalam rumah tangga masih saja terjadi di Kota Lhokseumawe. Sehingga kesetaraan gender di Kota Lhokseumawe belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Kota Lhokseumawe yang dikenal dengan julukan Kota Industri, seperti industri minyak dan gas (Arun NGL),Pupuk Iskandar Muda dan sebagainya. 14 Namun tidak terbina secara baik, sehingga terkesan hidup secara sendiri-sendiri. Dengan semakin meningkatnya diskriminasi, pelecehan seksual dan rendahnya akses pendidikan bagi kaum perempuan, maka perempuan banyak yang menjadi korban pertama dari tingkat kemiskinan di Kota Lhokseumawe. Jumlah Pencari Kerja menurut pendidikan di Kota Lhokseumawe berdasarkan jenis kelamin :
14
www.Rakyataceh.com. Diakses pada tanggal 10 February 2015,pukul 15.36 WIB.
Tabel 1.1 Data pendidikan di Kota Lhokseumawe berdasarkan jenis kelamin Pendidikan
Laki-Laki
Perempuan
Jumlah
SD
-
-
-
SMP
-
-
-
SMA
345
137
482
Sarjana
223
386
609
Jumlah
568
523
1091
Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Lhokseumawe Jumlah kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi di Kota Lhokseumawe menurut BPS Kota Lhokseumawe pada tahun 2011 dengan jumlah kemiskinan sebesar 13,73 persen, pada tahun 2012 turun menjadi 13,06 persen dan pada tahun 2013 turun menjadi 12,47 persen. 15 Dengan jumlah kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi menurun, namun Pengarusutamaan Gender di Kota Lhokseumawe belum di jalankan secara baik. Didalam Pengarusutamaan gender juga terdapat penyusunan anggaran untuk dapat mencapai kesetaraan dan keadilan gender. Dalam hal ini dari anggaran yang telah ditetapkkan DPR Kota Lhokseumawe dan anggaran yang telah masuk kedalam pemerintahan Kota Lhokseumawe untuk menjadi acuan kerja APBD pada Pemerintahan Kota Lhokseumawe. Berdasarkan kajian tersebut, maka peneliti
15
Badan Pusat Statistik Kota Lhokseumawe, Lhokseumawe dalam angka 2014
berkeinginan untuk meneliti masalah politik anggaran berbasis Pengarusutamaan Gender di Kota Lhokseumawe yang bertujuan untuk melihat sejauh mana Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam mengalokasi anggaran yang berbasis Pengarusutamaan Gender dengan Upaya apakah laki-laki dan perempuan memperoleh akses yang sama terhadap sumber daya pembangunan di Kota Lhokseumawe. Dalam program-program pembangunan termasuk Rencana Kerja Pemerintah untuk pembangunan gender dengan meningkatkan kualitas sumber daya tanpa membedakan jenis kelamin dan kelompok umur. Dalam alokasi belanja di Pemerintahan merupakan adanya APBD yang lebih banyak untuk menggerakkan mesin birokrasi untuk kepentingan rakyat. Hal ini menunjukkan politik anggaran belum berada dalam arah yang benar. Sedangkan porsi Belanja Rakyat seringkali rawan dengan adanya korupsi yang tidak efektif dalam memecahkan masalah-masalah untuk kepentingan masyarakat Daerah. Politik anggaran harus dikendalikan oleh tujuan yang akan dicapai (policy driven). Dengan keterkaitan antara arah kebijakan yang tertuang di dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD) dan Rancangan Kegiatan Pembangunan Daerah ( RKPD). RPJPM atau Rancangan Pembangunan Jangka Menengah yang disusun oleh Pemerintahan Pusat atau Daerah. Rancangan Pembangunan Jangka Menengah adalah dokumen perencanaan untuk program-program kerja selama lima tahun, dengan tujuan penetapan program atau kegiatan. RPJM ini mencakup indikasi
rencana program dan kegiatan secara lintas sumber biaya, baik APBN,APBD Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan APBD Kota Lhokseumawe maupun sumber pembiayaan lain yang tidak mengikat. 16 Dalam RPJM daerah Kota Lhokseumawe untuk Gender dengan tujuan meningkatnya
kegiatan
ekonomi
pada
masyarakat
Kota
Lhokseumawe,
berkembangnya ekonomi rakyat, meningkatnya partisipasi aktif masyarakat,untuk meningkatkan peranan perempuan dalam proses perencanaan maupun dalam pelaksanaan pembangunan, meningkatkan kesejahteraan keluarga dan meningkatkan kemampuan SDM perempuan. Hal ini merupakan program yang di bentuk oleh pemerintah
Kota
Lhokseumawe
untuk
mensejahterakan
masyarakat
Kota
Lhokseumawe dari segi ekonomi, pendidikan dan kesehatan.
1.2 Perumusan Masalah Kesetaraan dan keadilan terhadap gender, merupakan salah satu strategi dalam Pengararustamaan Gender dalam pembangunan. Terdapat dalam Inpres nomor 9 tahun 2000 tentang pangarustamaan gender dalam pembangunan nasional yang menyatakan bahwa seluruh departemen maupun lembaga pemerintah non departemen dan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota harus melakukan pengarustamaan gender dalam perencanaan,pelaksanaan,pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program pembangunan. Dalam arahan dan penyusunan Anggaran 16
Rancangan Pembangunan Jangka Mengengah Kota Lhokseumawe,Tahun 2006-2007.
Pendapatan dan Belanja Daerah kota Lhokseumawe pada tahun 2012-2014 dalam Pengarusutamaan Gender. program ini diarahkan untuk menempatkan perempuan sesuai dengan kodratnya, menjadi mitra pria dalam proses dan perencanaan serta pelaksanaan pembangunan. Maka penting untuk diketahui pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kota Lhokseumawe tehadap Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan Daerah di Kota Lhokseumawe selama 5 tahun. Sehingga yang menjadi pertanyaan penulis adalah : Bagaimana politik anggaran dalam pengarusutamaan gender APBD Kota Lhokseumawe ?
1.3 Pembatasan Masalah Masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini sebatas pada politik Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk pengarusutamaan gender di Pemerintahan Kota Lhokseumawe tahun 2012-2014.
1.4 Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian ini adalah : 1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan inpres nomor 9 tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah. 2. Mengetahui bagaimana politik anggaran di kota Lhokseumawe terhadap pengarusutamaan gender di Pemerintah Kota Lhokseumawe.
1.5 Manfaat Penelitian Penelitian ini dilakukan agar mampu memberikan manfaat sebagai berikut : 1. Secara teoritis, penelitian ini merupakan kajian ilmu politik yang dapat memberikan kontribusi pemikiran mengenai proses pengarusutamaan gender dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam pembangunan di Kota Lhokseumawe. 2. Secara akademis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan bukan hanya bagi peneliti tapi juga akademisi lainnya mengenai proses pengarusutamaan gender dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam pembangunan di Kota Lhokseumawe. Serta dapat menjadi referensi bagi departemen ilmu politik FISIP USU. 3. Bagi masyarakat,penelitian ini diharapkan mampu membantu masyarakat dalam meningkatkan pembangunan dan proses pengarusutamaan gender di Kota Lhokseumawe.
1.6 Kerangka Teori 1.6.1 Teori Politik Anggaran Keterpihakan anggaran pendapatan dan belanja daerah kepada masyarakat bisa di wujudkan melalui fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi. Anggaran yang mempunyai keterpihakan kepada masyarakat supaya terlepas dari kemiskinan secara global merupaka hasil kesepakatan Millenium Development Goals ( MDGs). Anggaran merupakan instrument paling penting dalam kebijakan ekonomi yang dimiliki pemerintah Indonesia dan hal ini menggambarkan pernyataan komprehensif tentang prioritas Negara. Sebagai warga Negara yang sangat bergantung dalam penyediaan pelayangan yang krusial dan infrastruktur. Menurut para ahli politik anggaran, Irene Rubbin menegaskan anggaran publik tidak berbeda dengan anggaran lainnya. Yakni bagaimana membuat pilihan antara kemungkinan pengeluaran, keseimbangan dan proses keputusannya. Akan tetapi anggaran public memiliki tipikal yang berbeda, seperti bersifat terbuka dan melibatkan berbagai aktor dalam penyusunan yang memiliki tujuan berbeda-beda dan mempergunakan dokumen anggaran sebagai bentuk akuntabilitas publik dan keterbatasan yang harus di perhatikan. 17 Proses anggaran mulai dari perencanaan dan penyusunan di lingkungan birokrasi. Anggaran juga sebagai proses politik dalam arena perebutan sumber daya
17
Irene S Rubin(1990), The Politics of Public budgeting;getiing and spending borrowing and balancing. Hatam,New Jersey.
publik antara berbagai kepentingan, baik dalam sistem politik yang berlaku maupun kelompok kepentingan yang memiliki pengaruh terhadap keputusan politik anggaran. Kebijakan tentang alokasi anggaran yang cukup besar porsinya. Dimana porsi anggaran yang paling besar adalah untuk belanja pengawai. Defisit anggaran yang terus membesar dan rencana anggaran pendapatan yang tidak mencapai target dan terus berkurangnya asset Negara dan berbagai masalah lainnya yang semakin menjauh pada kebijakan politik anggaran. Secara hukum yang tersedia mengakui politik anggaran sebagai salah satu pendekatan dalam penyusunan anggaran. Pendekatan politik anggaran pertama adalah keberadaan fungsi anggaran DPR dalam proses pembahasan anggaran dan yang kedua adalah penjabaran visi dan misi presiden terpilih sebagai dasar penyusunan rencana pembangunan jangka menengah
daerah (RPJMD). Dalam rangka
pelaksanaan otonomi daerah dalam pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting. Dimana peranan tersebut melalui sektor yang dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi urusan rumah tangga. Besar kecilnya jumlah dana yang diperlukan sangat tergantung pada luas wilayah dan keadaan demografi, jumlah penduduk, kepadatan penduduk, kompleksitas kebutuhan penduduk serta hal-hal lainnya yang sangat mempengaruhi pertumbuhan sosial ekonomi daerah tersebut. Permasalahan yang cukup penting dalam pengumpulan pendapatan daerah adalah proses pengumpulan
yang tertutup dan kesalahan dalam pengelolaan. Tidak banyak daerah yang mampu mengelola potensi berbagai jenis pendapatan daerah secara maksimal, sehingga mampu secara nyata dan bertahap mewujudkan kemandirian keuangan daerah. 18 Peneliti menggunakan teori politik anggaran untuk melihat bagaimana peran pemerintah dalam mewujudkan anggaran yang baik bagi pembangunan daerah di Kota Lhokseumawe. terutama untuk melihat bagaimana pengalokasian anggaran di pemerintah Kota Lhokseumawe dalam pengarusutamaan gender, apakah anggaran yang telah diputuskan dalam APBD Kota Lhokseumawe sudah memiliki manfaat yang sama antara laki-laki dan perempuan.
1.6.2 Teori Gender Gender adalah sebuah bentuk perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan yang lebih bersifat perilaku (behavioral differences) yang dikonstruksi secara sosial dan kultural dan berlangsung berubah dari waktu ke waktu dan tidak bersifat universal, yang artinya antara masyarakat yang satu dengan yang lain mempunyai pengertian yang berbeda-beda dalam memahami gender. Gender berbeda dengan istilah seks. Seks menunjukkan pada perbedaan jenis kelamin yang secara biologis melekat pada diri perempuan dan laki-laki. 19 Perempuan secara alamiah tidak dapat
18
http://bisniskeuangan.kompas.com, Politik Anggaran 2012 Fokus Ketersediaan, Diakses Pada kamis,04 Juni 2015. 19 Mansour Fakih.2001. Analisis Gender & Transformasi Sosial.Yogyakarta: Pustaka Pelajar.hal 7172.
berubah dan merupakan kodrat yang diberikan dari sang pencipta dan tidak dipertukarkan atau diubah oleh manusia. Gender adalah perbedaan peran,status dan pembagian kerja yang dibuat oleh masyarakat berdasarkan jenis kelamin. Antara perempuan dengan laki-laki terjadi perbedaan, dimana perbedaan antara perempuan dan laki-laki tidak hanya terbatas pada perbedaan biologis. Misalnya perempuan sering digambarkan sebagai sosok yang manis, lemah lembut, tidak agresif, penyayang dan mengalah. Sebaliknya dengan laki-laki sering ditampilkan dalam sosok yang kuat, kekar.agresif dan dominan. Perbedaan antara perempuan dan laki-laki bukan saja terjadi pada perbedaan biologis saja, akan tetapi tercermin dalam pengkotakan. Pengkotakan dalam jenis perkerjaan yang sering dikenal dengan istilah pembagian kerja seksual. 20 Perbedaan gender sesungguhnya tidaklah menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender (gender inequalities). Namun yang terjadi persoalan ternyata perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan, baik kaum lakilaki dan terutama terhadap kaum perempuan. Untuk memahami bagaimana perbedaan gender
menyebabkan
ketidakadilan
gender
melalui
pembagian
manifestasi
ketidakadilan yang ada. Ketidakadilan gender termanifestasikan dalam berbagai bentuk ketidakadilan, yakni : marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan politik, dan pembentukan.
20
Listiani,Rustam Ependi,Jumardi dan Swaldi.2002.Gender & komunitas Perempuan Perdesaan Kondisi nyata yang terjadi dilapangan.Medan:Bitra Indonesia.hal 55-56.
Stereotipe atau melalui pelabelan negatif, kekerasan (violence), beban kerja lebih panjang dan lebih banyak (burden), serta sosialisali ideologi nilai peran gender. 21 Dalam teori gender ini adanya pendekatan pembangunan, Pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan perempuan. Namun jika diperhatian dalam program tersebut belum memberikan implikasi pada perempuan secara menyeluruh. Pengambilan kebijakan untuk merancang program yang benar-benar memperdayakan kaum perempuan terus diperbaiki, mulai dari WID (women in development) kemudian WAD (women and development) dan GAD (gender and development). Women and development muncul sebagai kritik terhadap teori modernisasi dan women in development sebagai aplikasi teori ketergantungan. Women and development berargumentasi bahwa perempuan selalu merupakan bagian dari pembangunan dan mencari hubungan antara perempuan dengan proses pembagunan. Pendekatan women and development ini selanjutnya diperbaiki dengan pendekatan gender and develoment. Gender and development menempatkan posisi yang seimbang antara laki-laki dan perempuan. Dalam peran Negara sangat berpengaruh terhadap penempatan posisi perempuan. Pendekatan gender and development bertujuan untuk memandukan keinginan dan kepentingan laki-laki dan perempuan dalam kegiatan pembangunan. 22
21 22
Ibid,Hal 12 Rahayu Relawati.2011.Konsep dan Aplikasi Penelitian Gender.Bandung:Cv.Muara Indah.Hal 12
Dalam kesetaraan dan keadilan gender bukan saja menjadi perhatian kaum perempuan, tetapi telah menarik perhatian para ahli dan politisi Edward Wilson dari Harvard University, yang membagi perjuangan kaum perempuan secara sosiologis atas tiga kelompok besar yaitu : teori nurture (konstruksi budaya), teori nature (alamiah) dan teori equilibrium. Dari ketiga teori tersebut, yang relevan dalam masalah politik anggaran berbasis pengarustamaan gender ialah teori nurture. 1. Menurut teori nurture ini, adanya perbedaan perempuan dan laki-laki pada hakikatnya adalah hasil konstruksi sosial budaya sehingga menghasilkan peran tugas yang berbeda. Perbedaan tersebut menyebabkan perempuan selalu tertinggal dan terabaikan peran dan konstribusinya dalam hidup berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Perjuangan untuk persamaan dipelopori oleh orang-orang yang konsen memperjuangkan kesetaraan perempuan dan laki-laki yang cendrung mengejar kesamaan, kemudian dikenal dengan istilah kesamaan kuantitas (perfect equality). Teori nurture tersebut sulit dicapai karena berbagai hambatan, baik dari nilai agama maupun budaya. Karena itu, aliran nurture melahirkan paham sosial konflik yang memperjuangkan kesamaan proposional dalam segala aktivitas masyarakat seperti di tingkatan manajer, menteri, milliter, DPR, partai politik dan bidang lainnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, dibuatlah program khusus (affirmative action) guna memberikan peluang bagi pemberdayaan perempuan
yang kadang kala berakibat timbulnya reaksi negatif dari kaum laki-laki. Karena tidak yakin terhadap perjuangan tersebut. 2. Pada teori nature ialah adanya perbedaan perempuan dan laki-laki dalam kodrat, sehingga tidak dapat berubah dan bersifat universal. Perbedaan biologis ini memberikan indikasi dan implikasi bahwa di antara kedua jenis tersebut memiliki peran dan tugas yang berbeda. Baik perempuan maupun laki-laki memiliki perbedaan kodrat sesuai dengan fungsinya masing-masing. 3. Teori equilibrium, terdapat paham kompromistis yang dikenal dengan keseimbangan yang menekan pada konsep kemitraan dan keharmonisan dalam hubungan antara perempuan dan laki-laki. 23 Peneliti menggunakan teori nurture, karena teori nurture relevan terhadap masalah politik anggaran berbasisi pengarustamaan gender. Pada hakikatnya, dalam mengembangkan dan memantangkan berbagai potensi pada diri perempuan dapat memanfaatkan hak dan kesempatan yang sama dengan laki-laki sebagai sumber daya pembangunan. Namun hingga kini masih dirasakan adanya kesenjangan gender atau bias gender dalam berbagai sektor pembangunan sehingga posisi dan kondisi kaum perempuan belum setara dengan laki-laki. Selain itu teori ini menjelaskan bagaimana kesetaraan perempuan dan laki-laki terhadap peran dan tugas yang berbeda di dalam kehidupan.
23
Dra.Sri Sundari Sasongko.Konsep dan teori gender.Jakarta:BKkbN.hal 17
1.6.3 Teori Kebijakan Publik Menurut James Andreson kebijakan publik merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seseorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan. Konsep kebijakan ini kita anggap tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. 24 Keterlibatan aktor-aktor dalam perumusan kebijakan kemudian menjadi ciri khusus dari kebijakan publik. Ini sebabkan oleh kenyataan bahwa kebijakan itu diformulasikan oleh apa yang dikatakan David Easton sebagai “penguasa” dalam suatu sistem politik, yaitu para sesepuh tertinggi suku, anggota-anggota eksekutif, legislatif, yudikatif, administrator, penasihat, raja dan semacamnya. Menurut Easton, mereka ini merupakan orang-orang yang terlibat dalam masalah sehari-hari dalam suatu sistem politik, diakui oleh sebagian terbesar anggota sistem politik, mempunyai tanggung jawab untuk masalah ini, dan mengambil tindakan-tindakan yang diterima secara mengikat dalam waktu yang panjang oleh sebagian terbesar anggota sistem politik selama mereka bertindak dalam batas-batas peran yang diharapkan. 25 Sifat kebijakan publik sebagai arah tindakan dapat dipahami secara lebih baik bila konsep ini dirinci menjadi beberapa katagori, antara lain:
24 25
Budi Winarno.2012.kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus.Yogyakarta:CAPS.hal.21 Ibid,hal.23
1. Tuntutan-tuntutan kebijakan (policy decisions) adalah tuntutan-tuntutan penjabat-pejabat pemerintah dalam suatu sistem politik. Tuntutan-tuntutan tersebut berupa desakan agar pejabat-pejabat pemerintah mengambil tindakan atau tidak mengambil tindakan mengenai suatu masalah tertentu. Biasanya tuntutan-tuntutan ini diajukan oleh berbagai kelompok dalam masyarakat dan mungkin berkisar antara desakan secara umum bahwa pemerintah harus “berbuat sesuatu” sampai usulan agar pemerintah mengambil tidakan tertentu mengenal suatu persoalan. 2. Keputusan-keputusan kebijakan (policy demands) didefinisikan sebagai keputusan-keputusan yang dibuat oleh pejabat-pejabat pemerintah yang mengesahkan atau memberi arah dan substansi kepada tindakan-tindakan kebijakan publik. Termasuk dalam kegiatan ini adalah menetapkan undangundang, memberikan perintah-perintah eksekutif atau pertanyaan-pertanyaan resmi, mengumumkan peraturan-peraturan administrative atau membuat interprestasi yuridis terhadap undang-undang. 3. Pertanyaan-pertanyaan kebijakan (policy statements) adalah pertanyaanpertanyaan resmi atau artikulasi-artikulasi kebijakan publik. Yang termasuk dalam katagori ini adalah undang-undang legislatif, perintah-perintah dan dekrit presiden, peraturan-peraturan administratif dan pengadilan, maupun pertanyaan-pertanyaan
atau
pidato-pidato
pejabat
pemerintah
yang
menunjukkan maksud dan tujuan pemerintah dan apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. 4. Hasil-hasil kebijakan (policy outputs) lebih merujuk pada manifrstasi nyata dari kebijakan-kebijakan public, yaitu hal-hal yang sebenarnya dilakukan menurut keputusan-keputusan dan pertanyaan-pertanyaan kebijakan. 5. Dampak-dampak kebijakan (policy outcomes) lebih merunjuk pada akibatbagi masyarakat, baik yang diinginkan atau tidak diinginkan yang berasal dari tindakan atau tidak adanya tindakan dari pemerintah. 26 Kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai sebuah kebijakan atau keputusan yang dibuat oleh pihak pemerintah dan melibatkan pada pelaku kepentingan lain dan menyangkut tentang publik yang secara kasar proses pembuatannya selalu di awali dari perumusan sampai evaluasi. Kebijakan publik dianggap sebagai salah satu hasil dari perdebatan panjang yang terjadi diranah Negara dengan aktor-aktor yang mempunyai berbagai macam kepentingan. Kebijakan publik tidak hanya dipelajari sebagai proses pembuatan kebijakan tetapi juga dinamika yang terjadi ketika kebijakan tersebut dibentuk dan diimplementasikan. 27 Peneliti menggunakan teori kebijakan publik ini karena relevan dengan permasalahan yang akan diteliti yaitu mengenai politik anggaran berbasis pengarusutamaan gender di pemerintahan Kota Lhokseumawe. Teori ini dapat 26
Budi Winarno, Op.cit,2012,hal 23-26 Subarsono.2010.Analisis Kebijakan Publik:Konsep, Teori, dan Aplikasi. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.hal 1
27
digunakan untuk menganalisis arah dan tidakan dalam anggaran pemerintah Kota Lhokseumawe untuk melihat kebijakan yang telah di bentuk oleh pemerintah Kota Lhokseumawe dalam pengarusutamaan gender. Sehingga pada akhirnya dapat diperoleh hasil penelitian yang di lihat dari kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam arahan anggaran pengarusutamaan gender di pemerintah Kota Lhokseumawe.
1.7 Metode Penelitian Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian
kualitatif.
Penelitian
kualitatif
merupakan
metode-metode
untuk
mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusian. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaanpertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema yang umum dan menafsirkan makna data. 28
1.7.1
Jenis Penelitian Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian
deskriptif. Jenis penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan ihwal masalah atau objek tertentu secara rinci. Penelitian deskriptif 28
John W.Creswell.2012.Research Design.Yogyakarta:Pustaka Pelajar.hal 4
dilakukan untuk menjawab sebuah atau beberapa pertanyaan mengenai keadaan objek atau subjek secara rinci. 29
1.7.2
Lokasi Penelitian
Penelitian ini akan dilaksanakan di : 1. Bapedda Kota Lhokseumawe (Jalan Stadion Tunas Bangsa, Meungedong Kota Lhokseumawe) 2. Kantor badan dinas Pemberdayaan Perempuan Kota Lhokseumawe (Jalan Mahoni, Kuta Blang,no 32 Kota Lhokseumawe) 3. Kantor DPR Kota Lhokseumawe (Jalan Merdeka, Kota Lhokseumawe). 4. Kantor LSM JARI ( Jalan Medan - Banda Aceh, Kota Lhokseumawe) 5. Kantor LSM APIC ACEH ( Jalan Medan – Banda Aceh Kota Lhokseumawe)
1.7.3
Teknik Pengumpulan Data
a. Data primer, yaitu data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian. 30 Dalam penelitian ini yang digunakan adalah pengumpulan data dengan teknik wawancara. Wawancara adalah alat yang dipergunakan dalam komunikasi yang berbentuk sejumlah pertanyaan lisan yang diajukan oleh pengumpulan data sebagai pencari informasi yang 29
Bagong Suyanto dan Sutinnah.2005.metode Penelitian Sosial: Berbagai alternatif Pendekatan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.hal 17-18. 30 Burhan Bungin.2005.Metode Penelitian Kuantitatif.Jakarta:Kencana Prenada Media Group.hal 132
dijawab secara lisan pula oleh informan. Dengan kata lain, wawancara secara sederhana adalah alat pengumpulan data berupa tanya jawab antara pihak pencari informasi dengan sumber informasi yang berlangsung secara lisan. 31 Adapun yang menjadi informan dalam wawancara ini yaitu : 1. Kepala Bapedda Kota Lhokseumawe ( Ir.Azwar.Msi). 2. Kasubid Pengarusutamaan Gender Dinas Pemberdayaan Perempuan Kota Lhokseumawe ( Ibu Yulia). 3. Anggota Legislatif Perempuan dan Laki-laki DPR Kota Lhokseumawe ( Ibu Roslina S.Kom dan Bapak Jamaluddin S.Sos). 4. Tokoh Masyarakat (LSM jaringan perempuan Indonesia Kota Lhokseumawe, sdri Khairul hasni dan LSM APIC Aceh, sdri Rolina Rasyid ). b. Data sekunder, yaitu daya yang diperoleh penelitian dari sumber kedua atau data
yang
sudah
ada.
Data
tersebut
dapat
diperoleh
melalui
buku,jurnal,internet ataupun literature lain yang berkaitan dengan judul penelitian.
1.7.4
Teknik Analisa Data Teknik analisa data digunakan dalam penelitian ini adalah dengan
menggunakan teknik analisis data kualitatif, yaitu dengan menekankan analisanya
31
Hadari Nawawi dan Martin hadari.1995.Instrumen penelitian Bidang Sosial.Yogyakarta:Gajah Mada University Press.hal 98
pada proses pengambilan kesimpulan secara induktif serta analisis pada sebuah fenomena yang sedang diamati dengan menggunakan metode ilmiah. 32 Dalam penelitian ini data dan informasi yang terkumpul baik data primer maupun data sekunder selanjutnya disusun dan diuraikan dengan cara menjelaskan fenomena yang ditemukan dalam proses pengumpulan data.
1.8 Sistematika Penulisan
BAB I
: PENDAHULUAN Bab ini terdiri dari latar belakang masalah,perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.
BAB II
: PROFIL KOTA LHOKSEUMAWE Bab ini menjelaskan mengenai Jumlah Penduduk Laki-laki dan Perempuan di Kota Lhokseumawe, Mata Pencaharian dan Jumlah DPRD Laki-Laki dan Perempuan di Kota Lhokseumawe Periode Tahun 2014-2019.
BAB III
:POLITIK
ANGGARAN
DI
PEMERINTAH
KOTA
LHOKSEUMAWE DALAM PENGARUSTAMAAN GENDER
32
Burhan Bungin.2008.penelitian kualitatif.Jakarta:Kencana.hal 103
Bab ini berisi penyajian data dan analisis data yang diperoleh dari lapangan
mengenai
politik
anggaran
di
Pemerintah
Kota
Lhokseumawe dalam pengarustamaan gender di Kota Lhokseumawe BAB IV
: PENUTUP Bab ini terdiri dari kesimpulan yang di peroleh dari hasil analisis data dan memberikan saran atas hasil penelitian yang telah diperoleh.
