BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Pada sistem pemerintahan yang ada di Indonesia, setiap pemerintah daerah
yang ada, wajib bertanggung jawab untuk melaporkan segala kegiatan yang dilselenggarakan. Bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintah diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa setiap daerah wajib membuat laporan keuangan bagi daerahnya masing-masing sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang ada, dan pada pasal 23 dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara efisien, efektif, transparan, akuntabel. Untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, maka laporan keuangan tersebut harus memiliki karakteristik kualitatif. Menurut Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran normatif yang perlu diwujudkan, sehingga dapat memenuhi tujuannya, yaitu: (1) Relevan, (2) Andal, (3) Dapat Dibandingkan, dan (4) Dapat dipahami. Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparasi dan akuntabilitas adalah penyampaian laporan keuangan yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun mengikuti standar akuntansi pemerintahan (SAP) yang ada. Untuk meningkatkan kualitas transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah maka laporan keuangan tersebut perlu di periksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) (Warsito:2010).
1
2
Hasil dari pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK berupa opini yang merupakan kesimpulan pemeriksaan mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, opini BPK tersebut diberikan berdasarkan kriteria umum, yaitu: (1) Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), (2) Kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan yang berlaku, dan (3) Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI). Tiga kriteria umum tersebut akan mempengaruhi opini yang akan diberikan oleh BPK. Semakin banyak jumlah pelanggaran yang ditemukan, maka opini yang diberikan oleh BPK pun semakin buruk. Menurut Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang merupakan pedoman yang digunakan BPK dalam melakukan pemeriksaan pada laporan keuangan, terdapat empat jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yaitu: (1) Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), (2) Wajar Dengan Pengecualian (WDP), (3) Tidak Wajar (TW), dan (3) Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Opini WTP merupakan penilaian tertinggi yang menunjukkan bahwa laporan keuangan tersebut telah disajikan secara wajar, tidak terdapat kesalahan yang material, dan sesuai standar. Sedangkan opini WDP berarti laporan keuangan masih wajar, tidak terdapat kesalahan yang material,sesuai dengan standar, namun masih terdapat catatan yang perlu diperhatikan. Apabila BPK memberikan opini WDP kepada suatu daerah, maka daerah tersebut harus melakukan rekomendasi yang diberikan oleh BPK untuk melakukan perbaikan (Ramya:2011).
3
Menurut Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK akan memberikan rekomendasi terhadap hasil dari pemeriksaan yang dilakukannya, sehingga bila diduga terjadi penyimpangan dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah setempat. Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 rekomendasi itu sendiri adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil dari pemeriksaan yang telah dilakukan, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan perbaikan. Suatu instansi pemerintah yang diberikan rekomendasi wajib untuk melakukan kegiatan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) atas rekomendasi yang diberikan oleh BPK tersebut. Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang dalam hal ini adalah Inspektorat Kabupaten juga sangat menentukan dalam kegiatan TLHP yang dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan tersebut. Pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59 tahun 2010 tentang Kebijakan Pengawasan Intern Kementrian Keuangan mengatakan bahwa untuk memperoleh opini WTP dari BPK atas laporan keuangan, maka dilaksanakan program peningkatan kualitas laporan keuangan melalui kegiatan pengawasan. Kegiatan pengawasan yang dilakukan Inspektorat untuk memastikan terlaksananya TLHP adalah melalui kegiatan pemantauan. Pemantauan yang dilakukan Inspektorat dilakukan dengan: (1) Kegiatan pemantauan berkelanjutan; (2) Evaluasi terpisah, (3) Pemantauan Tindak Lanjut atas Hasil Pemeriksaan; dan (4) Reviu lainnya. Pemantauan TLHP ini bertujuan untuk memastikan bahwa rekomendasi dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan.
4
Kontribusi yang berarti, dalam hal pengelolaan keuangan Negara adalah menghasilkan
laporan
keuangan
yang
trasparan
untuk
menyajikan
dan
mengungkapkan semua transaksi keuangan dan seluruh kekayaan yang dimiliki pemerintah daerah dengan harapan mendapatkan opini WTP (Silviana:2012). Sedangkan pada kenyataannya Kabupaten Purwakarta selama lima tahun ini selalu mendapat opini WDP dari BPK. Hal tersebut menandakan masih adanya kekurangan dalam laporan keuangan yang disampaikan oleh Kabupaten Purwakarta. Opini BPK selama lima tahun terakhir ini dapat dilihat pada tabel 1.1. Tabel 1.1 Daftar Opini Audit BPK atas LKPD Kabupaten Purwakarta No. Tahun Opini BPK 1 2010 Wajar Dengan Pengecualian (WDP) 2 2011 Wajar Dengan Pengecualian (WDP) 3 2012 Wajar Dengan Pengecualian (WDP) 4 2013 Wajar Dengan Pengecualian (WDP) 5 2014 Wajar Dengan Pengecualian (WDP) Sumber : Inspektorat Kabupaten Purwakarta Jawa Barat Dalam pemeriksaan keuangan, BPK melakukan
pemeriksaan atas Sistem
Pengendalian Intern (SPI) dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. sehingga laporan yang dihasilkan pada pemeriksaan keuangan meliputi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan, LHP atas Sistem Pengendalian Intern (SPI), dan LHP atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini yang menyebabkan Kabupaten Purwakarta selalu mendapat opini WDP adalah adanya temuan SPI yang belum terselesaikan dan bertambah dari tahun ke tahunnya. Temuan SPI ini dapat dilihat pada tabel 1.2.
5
Tabel 1.2 Daftar Temuan SPI di Kabupaten Purwakarta Kelemahan Kelemahan Sistem Kelemahan Sistem Pengendalian Struktur No Tahun Pengendalian Pelanggaran Anggaran Sistem Akuntansi dan Pendapatan dan Pengendalian Pelaporan Belanja Intern 1 2010 2 1 0 2 2011 2 1 0 3 2012 4 3 1 4 2013 7 8 2 5 2014 5 3 3 Sumber: ihps BPK 2010-2014
Jumlah
3 3 8 17 11
Kelemahan atas SPI ini juga diperkuat dengan adanya Laporan Hasil Review Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2014 yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Purwakarta, pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern di Kabupaten Purwakarta umumnya telah cukup memadai kecuali hal-hal berikut : 1. Penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah yang dibuat oleh SKPD belum berdasarkan kepada peraturan menteri pendayagunaan aparatur Negara dan reformasi birokrasi nomor 53 tahun 2004 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah, hal ini disebabkan karena keterbatasan SDM yang ada di SKPD; 2. Pernyataan perjanjian kinerja yang dibuat oleh SKPD sebagai pengukuran kinerja yang ditandatangani oleh pimpinan SKPD dan Bupati, kadang-kadang terkendala oleh ketersediaan anggaran yang dimuat pada APBD; dan
6
3. Belum menetapkan penanggungjawab pengumpulan data/informasi disetiap SKPD. Pada tahun 2014, pengungkapan di Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Purwakarta bahwa Pemerintah Kabupaten Purwakarta masih belum sepenuhnya menindaklanjuti rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan tahun sebelumnya. Catatan dan dokumen yang tersedia tidak memungkinkan BPK menerapkan prosedur yang memadai untuk dapat meyakini nilai piutang lainnya tersebut, oleh karena itu BPK mengeluarkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) kepada Kabupaten Purwakarta selama 5 tahun berturut-turut (LHP BPK atas LKPD Kabupaten Purwakarta tahun 2014). Kabupaten Purwakarta juga memiliki beberapa masalah dalam hal pengaturan aset tetap yang dimiliki. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang diungkapkan Pemerintah Kabupaten Purwakarta pada tahun 2014 kemarin menyajikan aset tetap per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp 2,05 triliun dan Rp 1,69 triliun. Dalam saldo aset tetap per 31 Desember 2014 tersebut masih terdapat beberapa permasalahan, yaitu: (1) masih terdapat aset tetap lainnya yang belum dapat dijelaskan senilai Rp 1,33 milyar; (2) pencatatan aset tetap dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) senilai Rp 69,13 milyar dengan nama/jenis barang lain-lain tanpa disertai informasi yang jelas; (3) aset tetap tanah, peralatan, dan mesin, gedung dan bangunan, serta jalan, irigasi dan jaringan senilai Rp 89,63 milyar tidak diketahui keberadaannya; dan (4) pencatatan aset tetap, gedung dan bangunan senilai Rp 111,65 milyar dalam KIB tidak disertai informasi yang jelas sehingga tidak diketahui
7
keberadaannya. Rekomendasi yang diberikan BPK atas permasalahan yang ada, adalah untuk menyajikan informasi jenis aset tetap dan lokasi yang lengkap dalam KIB, serta menelusuri keberadaan dari aset tetap (LHP BPK atas LKPD Kabupaten Purwakarta tahun 2014). Opini LKPD Kabupaten Purwakarta yang belum WTP disebabkan karena laporan keuangan pemerintah belum andal dan berkualitas diantaranya karena masih adanya temuan SPI yang belum terselesaikan. Untuk bisa mendapatkan opini WTP dibutuhkan pemantauan agar kegiatan TLHP dilakukan dengan efektif Oleh karena itu, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH EFEKTIVITAS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN ATAS TEMUAN SPI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Survey Pada Inspektorat dan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta)” 1.2
Identifikasi Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan penulis di atas, maka
permasalahan yang dapat dirumuskan adalah: 1. Bagaimana pengaruh efektifitas pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) atas temuan SPI di Kabupaten Purwakarta. 2. Bagaimana kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) di Kabupaten Purwakarta.
8
3. Bagaimana pengaruh efektifitas pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) atas temuan SPI terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta. 1.3
Maksud dan Tujuan Penelitian Adapun maksud dari adanya penelitian ini adalah untuk pengumpulan data
dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian mengenai pengaruh efektifitas tindak lanjut atas temuan SPI terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui pengaruh dari efektivitas pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) atas temuan SPI di Kabupaten Purwakarta. 2. Untuk mengetahui kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) di Kabupaten Purwakarta. 3. Untuk mengetahui pengaruh efektivitas pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) atas temuan SPI terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah (LKPD) pada Pemerintah Daerah
Kabupaten Purwakarta. 1.4
Kegunaan Penelitian Dari hasil penelitin ini kegunaan yang diharapkan penulis adalah: 1. Kegunaan Akademis Sebagai sarana untuk mengaplikasikan dan mengembangkan ilmu studi yang tentang Akuntansi Sektor Publik yang telah diperoleh selama ini terutama
9
mengenai pemantauan yang dilakukan auditor intern di pemerintahan dan mengenai kualiatas dari suatu laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah. 2. Kegunaan Operasional a. Bagi penulis, dapat dijadikan sebagai suatu pembelajaran tentang bagaimana suatu pengaruh efektifitas pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan atas temuan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dapat berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta. b. Bagi Pemerintah Daerah, diharapkan dapat menjadi suatu acuan untuk bisa mengembangkan dan memahami pentingnya efektifitas pemantauan dari kegiatan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK atas temuan SPI agar dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pada pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta. c. Bagi Peneliti Lain, diharapkan dapat menjadi informasi tambahan dan refensi yang berguna apabila akan melakukan penelitian berikutnya pada bidang yang sama. 1.5
Lokasi dan Waktu Penelitian Untuk memperoleh data dalam melakukan penelitian ini maka penulis akan
melakukan penelitian di Inspektorat dan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) pada Purwakarta, Jawa Barat sebagai responden di dalamnya. Penelitian ini akan dilakukan pada bulan September sampai dengan selesai.
