BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Otonomi daerah merupakan sebuah angin segar bagi pemerintahan di Indonesia, baik pemerintahan provinsi maupun kabupaten/kota, untuk lebih bebas melaksanakan pembangunan di daerahnya. Pelimpahan kewenangan, hak, dan kewajiban dari pemerintah pusat ke pemerintahan daerah menjadikan setiap daerah bebas mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat meningkat, terjadi percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat akan meningkat (Said, 2008). Pelaksanaan otonomi daerah di tiap daerah memiliki keunikan tersendiri, tergantung dari tersedianya anggaran dan visi misi pemimpin daerah, namun seluruh pelaksanaan kebijakan dalam otonomi daerah tidak bisa dilepaskan dari produk hukum yang lebih tinggi dan kebijakan pembangunan pemerintah pusat. Otonomi daerah diharapkan dapat memotong kesenjangan pembangunan yang selama ini terjadi di Indonesia. Keberhasilan proses otonomi daerah dapat diwujudkan apabila didukung dengan kebijakan yang tepat di daerahnya. Salah satu kebijakan yang tepat adalah adanya fokus pembangunan pada keunggulan ekonomi daerah tersebut, sehingga apabila dikembangkan dapat menjadi motor pendorong pertumbuhan ekonomi, sumber pendapatan asli daerah, dan sumber pendanaan pembangunan.
2
Kabupaten Malinau merupakan salah satu kabupaten yang terbentuk oleh adanya kebijakan otonomi daerah tersebut. Kabupaten Malinau secara resmi berpisah dari kabupaten induknya, Kabupaten Bulungan, berdasarkan UU nomor 47 tahun 1999. Kabupaten Malinau mempunyai karakteristik tersendiri, yaitu: 1. Kabupaten Malinau sebagai kabupaten tertinggal 2. Kabupaten Malinau sebagai kabupaten perbatasan 3. Kabupaten Malinau sebagai kabupaten konservasi Kondisi ini mewarnai arah dan strategi pembangunan Kabupaten Malinau, baik masa kini maupun masa mendatang (BAPPEDA, 2010). Proses pembangunan di Kabupaten Malinau saat ini memasuki tahap pemerintahan kepala daerah ke-3. Namun besaran nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan Kabupaten Malinau tahun 2010, baik dengan migas maupun non migas, berada di bawah kabupaten/kota lain di Provinsi Kalimantan Timur, dan hanya unggul dibandingkan Kabupaten Tana Tidung, yang baru berusia 3 tahun.
3
Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2010
Gambar 1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kab/Kota se Provinsi Kalimantan Timur tahun 2010 (milyar rupiah) Kenyataan tersebut menjadikan suatu pekerjaan rumah tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten Malinau, karena sejak awal pemerintahan terbentuk sudah dicanangkan berbagai macam program pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan slogan Gerakan Pembangunan Desa Mandiri (Gerbang Dema), kemudian dilanjutkan dengan Gerakan Desa Membangun (Gerdema). Akan tetapi berdasarkan data PDRB tersebut, belum tampak adanya kemajuan yang berarti dan posisi Kabupaten Malinau dari awal terbentuk sampai saat ini masih tetap sama dibandingkan kabupaten/kota lain di provinsi Kalimantan Timur.
4
Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2010
Gambar 2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kab/Kota se Provinsi Kalimantan Timur tahun 2010 (milyar rupiah) Kabupaten Malinau membutuhkan akselerasi pembangunan ekonomi yang cepat, terutama untuk mengejar ketertinggalannya dengan kabupaten/kota lain. Di lain sisi juga dibutuhkan pembangunan ekonomi yang lebih mensejahterakan masyarakat, terutama masyarakat yang tinggal di sekitar area Taman Nasional Kayan Mentarang, agar dapat menjaga lingkungan hidupnya dan tujuan dari kabupaten konservasi dapat tercapai.
1.2 Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang tersebut maka dalam penelitian ini penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan, yaitu: 1. Sektor dan subsektor ekonomi apa saja yang dapat menjadi unggulan bagi pembangunan ekonomi di Kabupaten Malinau 2. Bagaimanakah pola pengembangan sektor dan subsektor unggulan tersebut
5
1.3 Tujuan Penulisan Tujuan dari penelitian ini adalah: 1. Mengidentifikasi sektor dan subsektor ekonomi yang menjadi unggulan di Kabupaten Malinau. 2. Menganalisis pola pengembangan sektor dan subsektor ekonomi unggulan tersebut dalam rangka akselerasi proses pembangunan di Kabupaten Malinau. Selanjutnya hasil dari penelitian ini dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan proses pembangunan untuk mensejahterakan masyarakat di Kabupaten Malinau.
1.4 Manfaat Penelitian 1. Mengetahui sektor-sektor dan subsektor ekonomi unggulan di Kabupaten Malinau sehingga dapat memberikan masukan bagi proses pembangunan di Kabupaten Malinau. 2. Sebagai salah satu bahan acuan bagi Pemeritah Kabupaten Malinau untuk fokus pada pengembangan sektor dan subsektor unggulan tersebut. 3. Memberikan gambaran tentang pola pengembangan sektor dan subsektor ekonomi bagi semua pihak yang terlibat dalam proses pembangunan. 4. Sebagai bahan acuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.
6
1.5 Ruang Lingkup Dalam penelitian ini ruang lingkup yang dibahas penulis hanya terbatas pada: 1. Sektor dan subsektor ekonomi unggulan apa saja di Kabupaten Malinau yang ditentukan melalui analisis Location Quotient, Model Rasio Pertumbuhan dan Indeks Komposit. 2. Pola pengembangan yang dapat diterapkan di Kabupaten Malinau berdasarkan analisis SWOT.
