BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah Pada sistem pemerintahan yang ada dan berlaku saat ini, desa mempunyai peran yang strategis dan penting dalam membantu pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pembangunan. Semua itu dilakukan sebagai langkah nyata pemerintah daerah dengan kemandiriannya dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah di wilayahnya. Pembangunan pedesaan mempunyai peranan penting dalam konteks pembangunan nasionl karena mencakup bagian terbesar wilayah nasional. Sekitar 65 % penduduk Indonesia bertempat tinggal di daerah pedesaan (Rahardjo Adisasmita, 11:2006). Oleh karena itu, pembangunan masyarakat pedesaan harus terus ditingkatkan melalui pengembangan kemampuan sumberdaya manusia yang ada di pedesaan sehingga kreativitas dan aktivitasnya dapat semakin berkembang serta kesadaran lingkungannya semakin tinggi. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah juga telah banyak bertujuan pada pemberdayaan dan pengembangan Usaha Kecil dan Menengah serta masyarakat pedesaan. Hal tersebut ditandai semakin meningkatnya anggaran pembangunan yang dialokasikan untuk kegiatan pembangunan pedesaan, baik menyangkut pembangunan fisik maupun pemberdayaan masyarakat pedesaan. Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan wilayah pedesaaan adalah adanya anggaran pembangunan secara khusus yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Universitas Sumatera Utara
(APBD) untuk pembangunan wilayah pedesaan, yakni dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD). Desa sebagai ujung tombak pemerintahan dalam hirarki susunan pemerintahan di negara Indonesia juga mengemban amanat otononomi sebagai konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah yang mulai diberlakukan semenjak tahun 1999. Dalam upaya peningkatan peran pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat dan pemberdayaan masyarakat maka pemerintahan desa perlu didukung dana dalam melaksanakan tugas-tugasnya baik di bidang pemerintahan maupun bidang pembangunan. Dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah diatur mengenai pelaksanaan sistem desentralisasi di Negara Indonesia, dimana pemerintah pusat memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk melakukan serangkaian proses, mekanisme dan tahapan perencanaan yang dapat menjamin keselarasan pembangunan. Pemberian otonomi daerah seluas-luasnya berarti pemberian kewenangan dan keleluasaan kepada daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumberdaya daerah secara optimal. Agar tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan, pemberian wewenang dan keleluasaan yang luas tersebut harus diikuti dengan pengawasan secara intens. Meskipun titik berat otonomi diletakkan pada tingkat Kabupaten/Kota, namun secara esensi sebenarnya kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintahan di tingkat paling bawah, yaitu Desa. Inilah yang menggambarkan pemerintahan yang ideal dan terstruktur nyata.
Universitas Sumatera Utara
Pada saat ini, pembangunan desa masih banyak bergantung dari pendapatan asli desa dan swadaya masyarakat yang jumlah maupun sifatnya tidak dapat diprediksi demikian halnya terjadi di Kabupaten Dairi. Dengan adanya peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang Desa sangat jelas mengatur tentang pemerintahan desa, termasuk di dalamnya tentang kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar lagi oleh pemerintah kabupaten untuk merumuskan dan membuat peraturan daerah tentang Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai bagian dari kewenangan fiskal desa untuk mengatur dan mengelola keuangannya. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, pemerintah desa memiliki sumber-sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang dilakukan. Hal yang penting untuk diperhatikan adalah adanya kepastian untuk pembiayaannya. Dengan bergulirnya dana-dana perimbangan tersebut melalui Alokasi Dana Desa (ADD) harus menjadikan desa benar-benar sejahtera. Untuk itu, seharusnya proses tranformasi ke arah pemberdayaan desa terus dilaksanakan dan didorong semua elemen untuk menuju Otonomi Desa. Ada beberapa program bantuan dari pemerintah pusat ke kabupaten Dairi sebagai bentuk kepedulian untuk memajukan dan mengembangkan Kabupaten Dairi yaitu Dana Bantuan Operasional Sekolah ( BOS ) yang bertujuan untuk memajukan pendidikan bagi anak-anak sekolah mulai dari SD, SMP sampai dengan SMA, Program
Nasional
Pemberdayaan
Masyarakat
(PNPM)
yang
bertujuan
meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin berbasis pemberdayaan masyarakat secara mandiri. Program Sanitasi Air Bersih Masyarakat ( PASIMAS ), dimana pada praktek di lapangan tujuannya untuk membangun, memperbaiki air bersih pada desa-desa di Kabupaten Dairi.
Universitas Sumatera Utara
Dasar hukum Alokasi Dana Desa (ADD) ini yaitu Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang Desa, Peraturan menteri dalam negeri nomor 37 tahun 2007 tentang pengelolaan keuangan desa, Surat edaran menteri dalam negeri Nomor 140/640/SJ tanggal 22 maret tahun 2005 tentang pedoman alokasi dana desa dari pemerimtah Kabupaten/Kota kepada pemerintah Desa, Surat edaran menteri dalam negeri nomor 140/286/SJ tanggal 17 tahun 2006 perihal pelaksanaan alokasi dana desa dan Surat edaran menteri dalam negeri nomor 140/1784/2006 tanggal 3 oktober tahun 2006 perihal atas tanggapan pelaksanaan alokasi dana desa (ADD) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Menindaklanjuti
peraturan
tersebut,
Pemerintah
Kabupaten
Dairi
telah
merealisasikan kebijakan pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) kepada setiap desa. Hal ini mengingat bahwa desa yang dulunya sebelum melaksanakan pembangunan
hanya
mendapat
bantuan
keuangan
yang
terbatas
dan
pengelolaannya masih sangat sentralistis oleh satuan instansi pemerintahan, akan tetapi setelah kebijakan alokasi dana desa diberlakukan sekarang ini, desa mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar dan pengelolaannya dilakukan secara mandiri, sehingga keraguan terhadap kemampuan desa secara internal untuk mengelola alokasi dana tersebut masih dipertanyakan. Dengan kedudukannya tersebut, saatnya pemerintah Desa berupaya melakukan pembenahan menuju arah kemandirian desa. Pasal 215 ayat (1) undang-undang nomor 32 tahun 2004 pun secara tegas menyebutkan bahwa pembangunan kawasan pedesaan yang dilakukan oleh kabupaten/kota dan atau pihak ketiga, harus mengikut sertakan pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa. Hal
Universitas Sumatera Utara
ini menunjukkan bahwa fungsi desa telah didudukkan sebagai komponen pelaksana pembangunan yang sangat penting. Pengelolaan keuangan desa pun menjadi wewenang desa yang mesti terjabarkan dalam peraturan desa (Perdes) tentang anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). Dengan sumber pendapatan yang berasal dari pendapatan asli desa seperti dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotongroyong, dan lainlain pendapatan asli desa yang sah. Selanjutnya bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) untuk desa dan dari retribusi Kabupaten/Kota sebagian diperuntukkan bagi desa, dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10%, yang pembagiannya untuk setiap Desa secara proporsional yang merupakan Alokasi Dana Desa (ADD). Pemerintah Kabupatenlah yang berkewajiban untuk merumuskan dan membuat peraturan daerah tentang Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai bagian dari kewenangan fiskal desa untuk mengatur dan mengelola keuangannya. Pendapatan itu bisa bersumber lagi dari bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan, serta hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat. Selanjutnya regulasi juga membolehkan desa untuk mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Artinya desa sesungguhnya telah didorong, diupayakan dan diharapkan menjadi mandiri dan berdikari. Apalagi bergulirnya dana-dana perimbangan tersebut melalui Alokasi Dana Desa (ADD) harusnya menjadikan desa benar-benar sejahtera.
Universitas Sumatera Utara
Dari data yang diperoleh dari Badan Pemberdayaan Masyarakata Desa (BAPPEMAS) diketahui bahwa Alokasi dana desa di Kabupaten Dairi tahun 2012 tersebar pada 15 Kecamatan dengan jumlah 161 desa. Pengalokasian Dana Desa di Kabupaten Dairi dibagi dalam dua tahap. Jumlah keseluruhan alokasi dana desa pada 161 desa di 15 Kecamatan di Kabupaten Dairi sebesar Rp.16.804.484.000 (enam belas milyard delapan ratus empat juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dengan perincian alokasi untuk tahap I sebesar Rp.8.402.242.000 (delapan milyard empat ratus dua juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah) dan tahap II sebesar Rp. 8.402.242.000 (delapan milyard empat ratus dua juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah). Tabel 1.1. Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2012 di Kabupaten Dairi No
Nama Kecamatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Sidikalang Silima Pungga Pungga Siempat Nempu Tigalingga Tanah Pinem Parbuluan Pegagan Hilir Siempat Nempu Hulu Siempat Nempu Hilir Gunung Sitember Berampu Sitinjo Sumbul Silahisabungan Lae Parira Total
Alokasi Dana Desa Tahap I (Rupiah) 313.924.700 842.189.000 667.299.400 743.457.400 928.213.550 542.125.350 698.459.900 624.148.900 564.022.800 404.301.350 251.500.650 152.639.100 942.703.000 239.300.150 487.956.750 8.402.242.000
Alokasi Dana Desa Tahap II (Rupiah) 313.924.700 842.189.000 667.299.400 743.457.400 928.213.550 542.125.350 698.459.900 624.148.900 564.022.800 404.301.350 251.500.650 152.639.100 942.703.000 239.300.150 487.956.750 8.402.242.000
Jumlah (Rupiah) 627.849.400 1.684.378.000 1.334.598.800 1.486.914.800 1.856.427.100 1.084.250.700 1.396.919.800 1.248.297.800 1.128.045.600 808.602.700 503.001.300 305.278.200 1.885.406.000 1.885.406.000 975.913.500 16.804.484.000
Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Dairi Setiap desa memiliki ciri dan karakteristik yang berbeda baik dari segi mata pencaharian, pendidikan, pengangguran, sarana kesehatan, jumlah koperasi unit desa, kepadatan penduduk, luas wilayah desa dan keterjangkauan desa ke
Universitas Sumatera Utara
pusat ibu kota kecamatan. Adanya perbedaan-perbedaan yang dimiliki setiap desa di Kabupaten Dairi tentunya menjadi ukuran atau tolak ukur bagi pemerintah daerah dalam memberikan alokasai dana desa pada desa di Kabupaten Dairi. Hal ini juga menjadi acuan atau dasar bagi pemerintah Kabupaten Dairi dalam menghitung Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai dengan rumus yang telah diatur di dalam Surat edaran menteri dalam negeri nomor 140/640/SJ tanggal 22 maret tahun 2005 perihal Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa. Sehingga ada perbedaan alokasi dana desa pada desadesa di Kabupaten Dairi. Namun apakah sudah sesuai penilaian tersebut dengan karakteristik yang menonjol dan yang dibutuhkan setiap desa yang menjadi acuan alokasi dana desa sesuai peraturan pemerintah yang dilakukan pemerintah Kabupaten Dairi. Sehingga tidak ada desa yang merasakan ketidak adilan yang berujung pada pemberdayaan masyarakat desa dan pembangunan wilayah desa yang berbeda di desa-desa di Kabupaten Dairi. Hal ini sesuai pendapat dari kepala desa Juma Teguh, Dame Nababan yang mewakili sebahagian besar pendapat kepala desa di Kabupaten Dairi yang menyatakan bahwa “dalam pelaksanaannya sering kali anggaran Alokasi Dana Desa dirasakan oleh Desa masih kurang adil, karena pembagiannya tidak berdasarkan kebutuhan, karakteristik serta sosial budaya desa. Desa yang memiliki jumlah pengangguran yang lebih sedikit memperoleh Alokasi Dana Desa yang hampir sama dengan desa yang penganggurannya besar. Atau bahkan Desa yang memiliki kepadatan penduduk yang lebih besar memperoleh bagian Alokasi Dana Desa yang lebih sedikit bila dibandingkan dengan desa yang memiliki kepadatan penduduk lebih kecil. Dan ada juga desa yang memiliki
Universitas Sumatera Utara
sarana kesehatan yang jumlahnya banyak malah sedikit menerima alokasi dana desa dibanding desa yang memiliki sarana kesehatan yang sedikit. Sehingga pihak desa sering mempertanyakan bagaimana Pemerintah Daerah menghitung besaran anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) khususnya terhadap alokasi dana desa proporsional”. Selain itu, menurut pendapat kepala desa hutarakyat Hasiholan ujung, mewakili beberapa pendapat kepala desa yang memiliki pernyataan yang sama, “bahwa cara perhitungan alokasi dana desa tidak dimerngerti dan tidak diberikan kejelasan secara terperinci tentang penetapan karakteristik desa dan pemberian nilai bobot karakteristik desa, desa hanya tinggal menerima jumlah alokasi dana desa”. Hal ini juga yang menjadi batasan masalah yang akan penulis teliti. Dari sisi penganggran , Menurut pendapat Hotlan Situmorang, Kepala seksi pemberdayaan masyarakat desa Bappemas Kabupaten Dairi, “bahwa dalam penyusunan kegiatan yang didanai dari Alokasi Dana Desa (ADD) sebelum disahkan oleh Pemerintah Kabupaten Dairi, cenderung mengalami perubahan, hal ini terjadi saat dilakukannya musyawarah pembangunan desa (musrembang-desa). Ini menunjukkan ketidaksiapan dan kurangnya keahlian, kecakapan dan pengetahuan sumber daya manusia dari perangkat desa yang memahami tentang Alokasi Dana Desa (ADD)”. Penggunaan Anggaran Alokasi Dana Desa adalah sebesar 30% (tigapuluh persen) untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa dan sebesar 70% (tujuhpuluh persen) untuk biaya pemberdayaan masyarakat, bagi belanja pemberdayaan masyarakat digunakan untuk biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil, penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDesa, biaya untuk pengadaan ketahanan pangan, perbaikan lingkungan dan pemukiman,
Universitas Sumatera Utara
teknologi tepat guna, perbaikan kesehatan dan pendidikan dan pengembangan sosial budaya. Adanya perbedaan nilai alokasi dana desa di setiap desa di Kabupaten Dairi tentu akan menjadikan pembangunan desa di desa-desa di Kabupaten dairi akan berbeda. Evaluasi dan pengawasan atas pengelolaan dan penyaluran Alokasi Dana Desa pada desa di Kabupaten Dairi ini perlu dilakukan, karena dari hasil evaluasi tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan terhadap perencanaan dan pelaksanaaan kegiatan serta sebagai dasar untuk memperbaiki kinerja pada masa yang akan datang. Selain dairi sisi penganggaran, Menurut pendapat Hotlan Situmorang, Kepala seksi pemberdayaan masyarakat desa Bappemas Kabupaten Dairi, “bahwa jika dilihat dari sisi pertanggungjawaban, pihak desa belum mampu menyusun laporan pertanggungjawaban alokasi dana desa, sehingga sering mendapat bantuan dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa. Partisipasi masyarakat dairi tentunya sangat diperlukan dalam pengawasan Alokasi Dana Desa (ADD) ini, apa memang sudah tepat sasaran sebagaimana tujuan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pembangunan desa di Kabupaten Dairi. Untuk itu perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, khususnya pembangunan pedesaan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Dairi, perlu didukung suatu studi evaluasi kinerja sebagai bagian terpadu dengan sistem perencanaan dan manajemen pembangunan daerah yang pro rakyat. Dikarenakan adanya masalah-masalah yang ada dalam penyaluran alokasi dana desa (ADD), maka penulis menawarkan simulasi perhitungan alokasi dana desa (ADD) berdasarkan karakteristik desa yang dominan yang ada pada desa-
Universitas Sumatera Utara
desa atau karakteristik apa yang perlu mendapat bantuan anggaran dari setiap desa Kabupaten Dairi. Sehingga memberikan keadilan dalam hal penyaluran alokasi dana desa (ADD) pada setiap desa di Kabupaten Dairi. Simulasi dalam penelitian ini tetap berpedoman pada surat edaran menteri dalam negeri nomor 140/640/SJ tanggal 22 maret 2005 perihal pedoman alokasi dana desa dari pemerintah Kabupaten/Kota kepada pemerintah desa dan jumlah keseluruhan alokasi dana desa tetap dan tidak diubah. Hal ini sangat perlu sebagai pedoman bagi pemerintah Kabupaten Dairi dalam menyalurkan alokasi dana desa pada setiap desa pada tahun berikutnya. Berdasarkan penjelasan dan pernyataan-pernyataan masalah yang ada, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam sebuah judul tesis yaitu "Analisis Alokasi Dana Desa (ADD) Berdasarkan Karakteristik Desa di Kabupaten Dairi”.
1.2. Perumusan Masalah Berdasarkan uraian latar
belakang
masalah
yang dikemukakan
diatas,
maka dapat diidentifikasi suatu rumusan masalah sebagai berikut : “Bagaimana alokasi dana desa (ADD) realisasi dan alokasi dana desa (ADD) simulasi berdasarkan karakteristik desa pada desa-desa di Kabupaten Dairi ? ”
Universitas Sumatera Utara
1.3. Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk mengetahui Alokasi Dana Desa (ADD) simulasi berdasarkan karakteristik desa yang menjadi kebutuhan desa pada desa-desa di Kabupaten Dairi.
1.4. Manfaat Penelitian Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1.
Sebagai sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu pengetahuan juga bagi mahasiswa dan peneliti lainnya yang ada kaitannya dengan Alokasi Dana Desa (ADD).
2.
Sebagai sumbangan pemikiran dan masukan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan yang berhubungan dengan Alokasi Dana Desa (ADD) khususnya pemerintah Kabupaten Dairi.
Universitas Sumatera Utara
