2014 1
BAB I PENDAHULUAN A.
Latar Belakang Dewasa ini pembangunan desa memegang peranan penting karena merupakan bagian
yang tidak terpisahkan, pada hakikatnya bersinergi terhadap pembangunan daerah dan nasional.
Hal tersebut terlihat melalui banyaknya program-program pembangunan yang
dirancang untuk pembangunan desa. Meskipun demikian, pembangunan desa masih memiliki berbagai permasalahan, seperti adanya desa terpencil, terisolir dan tertinggal, masih minimnya sarana dan prasarana sosial ekonomi serta penyebaran jumlah tenaga kerja produktif yang tidak seimbang, termasuk tingkat pendapatan masyarakat dan tingkat pendidikan yang relatif masih rendah. Makna Pembangunan desa adalah partisipasi dan pemberdayaan masyakarat.. Dalam partisipasi yang terpenting adalah bagaimana pembangunan desa itu berjalan atas inisiatif dan prakarsa warga masyarakat setempat (lokal) sehingga dalam pelaksanaannya dapat menggunakan kekuatan sumberdaya dan pengetahuan yang mereka miliki. Sedangkan pemberdayaan masyarakat adalah partisipasi aktif, nyata dan mengutamakan potensi-potensi masyarakat yang dinamis dan hasilnya benar-benar terukur. Pemberdayaan masyarakat bertujuan menumbuh kembangkan partisipasi aktif masyarakat dengan mengandalkan sumberdaya yang ada pada masyarakat. Sehingga masyarakat tidak hanya menerima manfaat dari pembangunan saja, tetapi juga ikut mempengaruhi arah pelaksanaan program-program pembangunan. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2015 merupakan kewajiban bagi setiap lembaga pemerintah seperti Badan, Dinas, Kantor serta Instansi Pemerintah yang lain. RENJA SKPD disamping berfungsi sebagai pedoman kerja dan dokumen, juga diharapkan menyatukan 2
visi, misi, persepsi, strategi seluruh aparat Pemerintahan dalam membina, melayani, dan memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan menuju masyarakat yang mandiri, serta untuk dapat mengevaluasi kinerja SKPD ditahun-tahun sebelumnya dan diharapkan untuk bisa memacu kinerja pada tahun yang akan datang, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia pada SKPD. Proses penyusunan Renja didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan ( Musrenbang ) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Renja SKPD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, hal ini sejalan dengan Pasal 2 (dua) Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Daerah Kabupaten dan Kota merupakan bagian dari Provinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, Pelayanan umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya lainnya. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD dan Renja SKPD, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan SKPD serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan. Sebagai Dokumen resmi Pemerintah Daerah, Renstra SKPD yang dilanjutkan dengan Renja SKPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu RKPD dan Renja SKPD berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ). Sebagai
3
rencana operasional, RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan APBD. RENJA SKPD BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN PESISIR SELATAN Tahun 2015 merupakan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh Kantor BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN Kabupaten Pesisir Selatan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2015. Adapun keberhasilan dan tidaknya RENJA SKPD ini tidak lepas dari integritas moral dan kerjasama dari semua pihak, termasuk peran serta masyarakat.
4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN 2014
Evaluasi Pelaksanaan Rencanan Kerja SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan meliputi 3 urusan wajib di antaranya Urusan Pemberdayaan Desa, Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja
tersebut diantaranya Yaitu: A. Pemberdayaan Masyarakat Desa 1. Program Peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan/nagari Alokasi dana sebesar Rp. 44.873.150,- terealisasi Rp. 40.157.050,- (89,49) dengan kegiatan pembinaan teknologi Tepat Guna dan Desa Mandiri Energi. a. .Keluaran program ini adalah
Pembinaan Kelompok desa mandiri energi,
penerima manfaat pembangunan biogas dan monitoring pasar Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan. b. Manfaat program ini untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dalam penggunaan teknologi kreatif dan alternative, pengalihan ketergantungan pada pengunaan bahan bakar minyak tanah di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan dengan jalan memberikan contoh-contoh kreatif penggunaan teknologi yang ada di wilayah permukiman penduduk sehingga dapat menambah pendapatan keluarga dengan jalam pemanfaatan biogas.
5
2. Prog. Peningkatan partisipasi masyarakat dlm membangun desa/nagari Alokasi dana sebesar Rp. 1.423.534.160,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.419.599.860,- (95,56%). a. Keluaran program adalah
dimulainya pencanangan Bulan Bhakti Gotong
Royong masyarakat dan Hari Kesatuan Gerak PKK di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan untuk Tahun 2014 di Kenagarian Sungai Pulai Kecamatan Silaut, Penunjang Anggaran Program Kecamatan, Pelatihan Pelaku PNPM, Jambore Tingkat Propinsi, Operasional Setrawan, Workshop Evaluasi PNPM, Pembinaan dan Penilaian UPK, PL, BKN, dan PPD, lomba nagari berprestasi tingkat Kabupaten dengan hasil juara I adalah Nagari Sungai Pulai Kecamatan Silaut, Juara II Nagari Koto VIII Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir dan juara III Nagari Lalang Panjang Kecamatan Indra Pura, pembayaran honor selama 12 bulan Sarjana Pemberdayaan Masyarakat yang terdapat di dua Nagari di Nagari Koto Berapak kecamatan Bayang atas nama Nasweki, S.PdI dan Nagari Taratak kecamatan Sutera atas nama Fitria Memoria, S.Pd., Monitoring dan evaluasi 87 BP-SPAMS di Nagari pada Kabupaten Pesisir Selatan b. Manfaat program ini untuk mengembangkan kemampuan dan kemauan masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan berkesinambungan, membangun diri dan lingkungan secara mandiri sehingga secara bertahap masyarakat mampu membangun diri dan lingkungan secara mandiri. Peningkatan kemampuan masyarakat dan kemauan
masyarakat bias dalam
Proses Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan partisipatif di Nagari dan Kecamatan sehingga masyarakat Nagari tersebut dapat menyusun RPJM Nagari, Rencana Pembangunan Tahunan di Nagari tersebut. Dengan hal 6
tersebut dapat mebuka akses perekonomian masyarakat Nagari tersebut dalam menuju masyarakat Nagari yang mandiri. B.
Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Urusan Keluarga berencana dan Keluarga Sejahtera di anggarkan dana sebesar Rp. 1.898.085.110,-, terealisasi sebesar Rp. 1.718.472.750,- atau 90,54 % yang terdiri dari 4 program dan 6 kegiatan 1.
Program Pemibinaan Keluarga Berencana Alokasi dana sebesar Rp. 309.734.300,- terealisasi Rp. 307.878.000,-. (99,94) Program dilaksanakan dengan kegiatan yaitu Pembinaan Keluarga Berencana. a. Keluaran program pembinaan keluarga berencana untuk menunjang pogram nasional dalam menekan angka kelahiran.
Keluaran program ini untuk
dibayarkannya honor operasional Klinik KB 111 orang, Operasional PPKBD 182 orang, Operasinal BP4 15 Orang. b. Manfaat program adalah meningkatkan pelayanan keluarga berencana dan penyuluhan keluarga berencana dari petugas- petugas di kecamatan dalam mencari aseptor KB baru. Penempatan PKB di lapangan untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang manfaat pemakaian alat kontrasepsi Program ini
untuk pembinaan pelaku-pelaku keluarga berencana dalam
mendapatkan aseptor-aseptor keluarga Berencana.
Penggunaan alat- alat
kontrasepsi seperti IUD, MOW, MOP, IMP Suntik Pil dan Kondom. Penggunaan alat kontrasepsi dari tahun ketahun terus mengalami peninggkatan. Pada tahun 2014 peningkatan peserta Kb pada tahun 2013 sebesar (71,55%) sedangkan tahun 2014 menjadi 74,49% sehingga pertumbuhan penduduk dapat terkendali. 7
Persentase keluarga Pra Sejahtera dibandingkan keluarga sejahtera 1 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Tahun
Jumlah Pra Sejahtera
Jumlah Keluarga Sejahtera
Jumlah Anak dalam Keluarga
Series3
2014
5.04
24.49
1.91
Series2
2013
6.74
23.97
1.95
Series1
2012
8.49
26.49
1.94
Dari tabel dapat dilihat jumlah keluarga pra sejahtera, jumlah keluarga sejahtera dan jumlah anak dalam keluarga mengalami penurunan dari tahun 2012-2014. Untuk keluarga prasejahtera terjadi penurunan dari tahun 2012 sebesar 8,49 dan menjadi 5.04 tahun 2014. 2.
Program Pelayanan Kontrasepsi Alokasi anggaran Rp. 137.104.000,- dengan relaisasi Rp.120.564.000,- (87,94%) yang dilaksanakan dengan satu kegiatan yaitu: pelayanan medis operasi. .a. Keluaran program adalah Pelayanan Medis Operasi Pria sebanyak 200 orang dan Medis operasi Wanita 75 orang dengan pemenuhan target kecamatan tergantung jumlah Pasangan Usia Subur di Kecamatan tersebut. b. Manfaat program adalah untuk aseptor MKJP ( Memakai alat Kontrasepsi Jangka Panjang) yang berakibat terhadap penghematan biaya dalam penggunaan alat kontra sepsi, bersifat permanen dan dapat mempengaruhi angka kelahiran dari aseptor tersebut.
Dengan
pemakaian
alat
kontrasepsi
dapat
mengendalikan
laju
pertumbuhan Penduduk di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan. Tabel: Pencapaian Pelayanan Program KB antara wanita dan pria di tahun 2014 8
PUS
Pria
Wanita
83,739.0
1,094
61.281
Grafiknya:
Perbandingan Pus Dengan Peserta KB Wanita Dengan Pria
100,000.0 50,000.0
PUS, 83,739.0
Pria, 1,094 PUS
Wanita, 61.281 Pria Wanita
Dari Grafik dapat diketahui kesadaran Pria dalam mempergunakan alat kontrasepsi di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan masih kecil dan perlu di tingkatkan di tahun- tahun berikutnya.
3.
Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan KB/KR yang mandiri
Alokasi anggaran sebesar Rp. 201.670.580,- dengan realisasi Rp. 201.005.100,(99,67%), dengan 2 kegiatan yaitu 1. Pendukung safari KB Kes IB/Bhayangkari TNI/PKK dan jambore, 2. Pembinaan Kelompok Peduli KB. 9
a. Keluaran kegiatan adalah terjalinnya kerjasama TNI dengan KB dalam meningkatkan jumlah peserta KB seperti : penyuluhan, pelayanan (calon akseptor KB), pengayoman, penilaian Tingkat Propinsi. Sasaran Kegiatan ini adalah Bhakti TNI KB-kes, HKG PKK KB kes, Bhakti IBI KB Kes, Jambore PKK tingkat propinsi, Jambore Ipe PKK, dan Jambore Saka Kencana, Peringatan hari keluarga dan peringatan KRR KB serta penyediaan hadiah bagi pemenang lomba Keluarga Lestari, Kader IMP, Keluaga Harmonis, BKB, PIK Remaja dan UPPKS b. Mamfaat program adalah meningkat kerja sama antar lembaga dalam mencari aseptor KB baru, mengadakan penyuluhan kesehatan reproduksi remaja terhadap remaja-remaja dan memberikan pengertian kepada remaja untuk tidak melakukan perkawinan dini sehingga secara tak langsung dapat mengurangi jumlah penduduk dengan tidak melakukan perkawinan di usia dini di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan. 4.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Keluarga Brencana. Alokasi anggaran sebesar Rp. 1.249.576.230 dengan realisasi Rp.1.204.919.850,-
(96,43%). Program ini ada 2 kegiatan yaitu DAK KB dan Penunjang DAK KB. a.
keluaran kegiatan ini telah tersedianya sarana dan prasarana KB yakni pembangunan penyuluh KB 3 buah yang berada di kecamatan Koto Basa IV Balai Tapan, Kecamatan Pancung Soal, dan Kecamatan Bayang Utara, 1 buah mobil pengangkut calon akseptor KB, Pengadaan computer PC 2 unit, Laptop 1 unit dan Kendaraan Roda 2 tiga unit, selesainya Detail Engeneering Design (DED) , Honororium ULP dan PHO serta tersedianya biaya operasional untuk penunjang DAK)
10
b.
Manfaat dari kegiatan ini untuk menyediakan sarana dan prasarana pendukung pelayanan KB dalam meningkatkan pelayan Keluarga Berencana baik itu aseptor aktif dan aseptor baru wilayah Kabupaten Pesisir Selatan.
C. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Urusan Pemberdayaan Perempuan terdiri dari 3 program dan 3 kegiatan dengan anggaran Rp. 1.077.950.102,- terelisasi sebesar Rp. 1.067.162.800,- (99,00 %,)-. 1.
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Alokasi anggaran 2014 untuk program ini adalah Rp. 49.913.580 dengan realisasi Rp. 49,834.000 (99,84%),. a. Keluaran kegiatan ini pemberian makanan tambahan kepada anak sekolah di di Daerah Galciltas sebanyak 375 orang anak selama 12 bulan. b. Manfaatnya program ini adalah untuk meningkatkan gizi anak didik di sekolah. Dengan pemberian makanan tambahan akan memberikan motivasi ke sekolah bagi anak- anak di daerah galciltas.
2.
Program Fasilitasi P2TP2A dn Forum Anak Daerah (FORADA) Alokasi dana Rp. 42.909.782 dengan realisasi Rp. 42.832.700 (99,82). Dengan satu kegiatan yaitu Pengembangan fasilitasi P2TP2A dan Forum Anak Daerah (FORADA) a. Program ini bertujuan untuk memberikan perlindungan perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan serta berupaya memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan perempuan dan anak dalam mewujudkan kesetaraan gender. Keluaran adalah para Korban kekerasan dalam rumah tangga dan 3 buah lembaga (P2TP2A, PUG dan Forada). 1.
Tersosialisasinya UU No 11 tahun 2012 tentang system peradilan anak. 11
2.
Setiap ada permasalahan terhadap perempuan dan anak selalu di damping oleh P2TP2A mandeh rubiah Kabupaten Pesisir Selatan.
3.
Tersosilisasinya program pegarustamaan gender ke segenap SKPD di Kabupaten Pesisir Selatan.
b.
Manfaat program adalah : 1. Terpenuhinya bakat anak-anak SLTP dan SLTA dalam cipta dan baca puisi. 2. Penguatan kelembagaan pengarustamaan gender dan anak 3. Dengan adanya Fasilitasi P2TP2A masyarakat telah berani menyampaikan kekerasan terhadap perempuan dan anak sehingga kasus kekerasan terungkap pada tahun 2013 sebanyak 14 kasus dan pada tahun 2014 sebanyak 19 kasus. 4. Memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang perlindungan anak dan kekerasan di dalam rumah tangga. 5. Meningkatkan peran posyandu aktif di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan PKK aktif 198 kelompok yang ada di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan yang terus memerlukan pembinaan untuk poencapaian RPJM Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk jumlah posyandu yang aktif 656 posyandu mengalami peningkatan strata posyandu seperti di bawah ini. Strata Posyandu Tahun
Pratama
Madya
Purnama
Mandiri
2013
0
93
467
96
2014
0
90
439
127
12
500 400 300 Tahun 2013 Series1
200
Tahun 2014 Series2
100 0 Pratama
Madya
Purnama
Mandiri
Strata Posyandu
3. Program Peningkatan Peran Serta Perempuan di Perdesaan/Nagari. Alokasi anggaran sebesar Rp.
985.126.740 dan realisasi sebesar Rp. 974.496.100
(98,04%) dengan satu kegiatan yaitu Penyelenggaraan Program PKK Kabupaten, Kecamatan dan Nagari a.
Keluaran kegiatan ini terlaksananya Pembinaan PKK Nagari berupa: pembinaan administrasi, pembinaan kelompok kerja tentang 10 program pokok PKK , Jambore PKK (Kabupaten, Propinsi dan Nasional), Hari Kesatuan Gerak PKK,DWP,GOW, BKMT dan Bundo Kanduang. 1. Terbinanya pelaksanaan kegiatan posyandu aktif sebanyak 652 posyandu, dan posyandu integrasi sebanyak 75 kelompok. 2. Terbinanya satu nagari P2WKSS untuk utusan perlombaan propinsi (Peningkatan Peranan Wanita menuju keluarga sehat sejahtera). 3. Terlaksananya pembinaan PKK bidang sektretariat, pokja satu sampai empat.
13
b. Manfaatnya dari program ini adalah: 1. Meningkatnya peran wanita dalam penambahan ekonomi keluarga. 2. Penggalian budaya adat minang kabau dalam setiap kegiatan perhelatan. 3. Ikut serta dalam pelestarian adat budaya minang kabau 4. Peningkatan imtaq di tengah-tengah keluarga dan masyarakat.
14
BAB III RENCANA KERJA TAHUN 2015 Rencana Kerja Tahun 2015 Satuan Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan untuk tahun anggaran 2015 mengacu pada target kinerja yang akan di capai pada Tahun anggaran 2015. A. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan 1. Tujuan Tujuan Rencana Kerja
Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan Tahun 2015 adalah: 1.
Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil program kegiatan.
2.
Tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
3.
Terlaksananya pemberdayaan masyarakat, pembinaan kelembagaan yang ada di Nagari dan mengevaluasi Dana-dana SPP dan Kredit Mikro Nagari.
4.
Menurunnya Total Fertility Rate (TFR) menjadi 2,61%
5.
Meningkatkan Keluarga Ber-KB menjadi 74,49%
6.
Menurunkan Cakupan Unmetneed menjadi 19 %
7.
Meningkatnya peserta KB baru
8.
Meningkatnya kepedulian dan peran serta masyarakat dalam pemberdayaan keluarga dan masyarakat dalam program KB.
9.
Meningkatkan rata-rata usia kawin wanita menjadi 20 tahun. 15
10. Meningkatnya penyelenggaraan Advokasi dan KIE pada semua tingkatan pelayanan dan pemangku kepentingan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. 11. Meningkakan validitas Data Basis Keluarga dan Penduduk sebagai bahan pengolahan, analisa, evaluasi program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan 12. Terbinanya Pusat Informasi Konsultasi Remaja (PIKR) di 12 Kecamatan 13. Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak. 14. Memfasilitasi kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap perlindungan perempuan dan anak 15. Terwujudnya kebijakan terpadu antara sektor untuk peningkatan kualitas SDM perempuan, kedudukan dan peranan perempuan termasuk dalam perumusan kebijakan dan mengambil keputusan secara adil dan proposional dalam berbagai bidang. 2. Sasaran Sasaran yang akan di capai untuk tahun anggaran 2015 di antaranya yaitu: 1. Terlaksananya Pemberdayaan kelembagaan masyarakat di-Nagari 2. Cakupan PUS usia < 20 Tahun 2,12 % 3. Sasaran KB Aktif 74,49 % 4. Cakupan Unmetneed 19,87% 5. Terfasilitasi kekerasan terhadap Perempuan dan Anak 6. Tersedianya Sarana dan prasaran Keluarga Berencana 7. Berdanya PKK, LPMN, KPMN di Nagari. 8. Tersosialisasinya PUG, PP dan PA untuk 150 Orang. 9. PIK-KRR terhadap 20 Sekolah 10. Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak. 16
3. Program Dan Kegiatan Program dan kegiatan yang akan di laksanakan pada tahun anggaran 2015 di antaranya yaitu: a. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan/Nagari 1. Pembinaan Teknologi Tepat Guna dan Desa Mandiri Energi 2. Pemberdayaan dan Pelatihan Badan Pengelolah Sarana Prasarana Air Minum dan sanitasi Nagari (BP-SPAMS) b. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa/Nagari 1. Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) dan Kesatuan Gerakan PKK 2. Penunjang Aministrasi Kegiatan PNPM-MP 3. Perlombaan Nagari Berprestasi Tingkat Kabupaten 4. Evaluasi dan Monitoring Sarjana Pemberdayaan Masyarakat 5. Penunjang Kegiatan TMMD 6. Pembinaan Dewan Pimpinan Daerah dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat c. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 1. Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan d. Program Penguatan kelembagaan pengarustamaan Gender da Anak 1. Fasilitasi Praktek Kerja Perguruan Tinggi di Kabupaten Pesisir Selatan e. Program Keserasian kebijakan peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 1. Penguatan dan Implementasi Kebijakan dan terkait Pemberdayaan Perempuan, PUG dan Perlindungan Anak 2. Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan 3. Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah 17
f. Program Penguatan kelembagaan pengarustamaan Gender dan Anak 1. Pengembangan Fasilitasi P2TP2A, PUG dan Forum Anak Daerah, 2. Pendatan Terpilah g. Program peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan dan Nagari 1. Pemberdayaan Kelembagaan Tim Penggerak PKK Kabupaten 2. Pemberdayaan Kelembagaan GOW Kabupaten 3. Pemberdayaan Kelembagaan Dharma Wanita Persatuan Kabupaten 4. Pemberdayaan Kelembagaan BKMT Kabupaten 5. Pemberdayaan Bundo kanduang Kabupaten h. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 1. Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah i.
Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Keluarga Berencana 1. Pengadaan sarana dan prasarana Pelayanan KB (DAK)
j.
Program Keluarga Berencana 1. Pembinaan Keluarga Berencana
k. Program Kesehatan Reproduksi 1. Penyuluhan dan Pembinaan PIK Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK-KRR) l.
Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri 1. Pendukung Safari KB Kes IB/TNI/PKK dan Jambore 2. Pembinaan Dan Penilaian IMP-KB
B. Indikator Kinerja Kelompok sasaran yang mengambarkan Pencampaian Renstra SKPD. Dengan melaksanakan program dan kegiatan yang telah di rencanakan pada tahun 2015 dapat mengambarkan pencapaian Rentra SKPD:
18
1. Memfasilitasi Penangganan Kasus terhadap kekerasan Rumah Tangga, memberikan pemahaman terhadap masyarakat tentang kekerasan dalam rumah tangga , Undangundang Perlindungan Anak dan Perempuan, sehingga di masa akan datang akan dapat menurunkan angka kekerasan terhadap anak dan perempuan dan dapat memberikan kesadaran pada masyarakat untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga. 2. Meningkatkan Pemahaman Masyarakat tentang perlindungan anak. 3. Terlaksananya pelayan Keluarga Berencana dengan peningkatan Keluarga yang berKB. 4. Meningkatnya keluarga yang Memakai Kontrasepsi Jangka panjang. 5. Terlaksananya pemberdayaan dan pelatihan kelembagaan di Nagari. 6. Meningkatkan rata-rata perkawinan di atas 20 tahun. 7. Menurunnya Jumlah Pra S dan KS I
Untuk Dana indikatif beserta sumber dan perkiraan maju dapat di lihat pada lampiran 1.
19
BAB IV PENUTUP
Rencana kerja tahun 2015 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mencapai kinerja dalam upaya mencapai Visi dan Misi. Melalui perencanaan yang baik diharapkan akan mencapai output kinerja sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan rencana kerja dapat dilakukan pengawasan dan evaluasi kinerja bila terjadi penyimpangan, selanjutnya dibuat strategi dalam mengatasi masalah yang terjadi sehingga program dan kegiatan berhasil dilaksanakan Sumber dana realisasi tahun anggaran 2015 berasal dari APBD dan DAK di gunakan untuk program dan kegiatan rutin dalam pembangunan. Pelaksanaan topuksi merupakan upaya pengembangan system akuntabilitas kinerja intansi pemerintah di usahakan dapat membantu dan mensosialisasikan kinerja pemerintah.
Dengan adanya Rencana Kerja (RENJA) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pesisir Selatan yang berisi prioritas program dan kegiatan sebagai penjabaran Visi dan Misi, dapat lebih terkoordinasi, terakomodasi, terintegerasi dan sinegris dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, selanjutnya Rencana Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan ini dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) dan APBD. RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf BPMKB&PPr Kabupaten Pesisir Selatan sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.
20
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2016 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN NAGARI, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
RENCANA TAHUN 2015
N O
I
PERKIRAAN MAJU TAHUN 2016
USULAN BIDANG/PEMERINT AHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
LOKASI
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATOR
2
3
3
4
5
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran/Kebutuhankebuatuhan dan alat-alat perkantoran dalam melayani dan melaksanakan program, sasaran serta tujuan masingmasing
1
Pengadaan Jasa Komunikasi,Sumber daya Air dan Listrik
Tersedianya Jasa Komunikasi Listrik, sumberdaya Air dan Listrik selama satu tahun
2
Penyediaan Jasa Pemelihara dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional
Terpeliharanya kendaraan Dinas dan operasional
SUMBE R DANA
CATATA N PENTIN G
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
6
7
8
9
kantor BPM,PN,KB &PPr Kab, Pesisir Selatan
kantor BPM,PN,KB& PPr Kab, Pesisir Selatan kantor BPM,PN,KB& PPr Kab, Pesisir Selatan
60%
907,500,000
100
15,000,000
100
250,000,000
60%
907,500,000
APBD
100
15,000,000
APBD
100
250,000,000
21
Penyedian Jasa Kebersihan Kantor
Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor
3
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Kantor
4
Penyedian Alat Tulis Kantor
Tersedianya ATK selama 1 tahun
5
Penyedian Barang Cetak dan Penggandaan
Tersedianya Barang Catak dan Penggandaan
6
Penyedian Komponen Intalasi Listrik/Penerangan Kantor
Tersdianya komponen intalasi listrik dan penerangan Kantor
7
Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan
Tersedianya bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan
8
Penyedian Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedian peralatan dan perlengkapan Kantor
kantor BPM,PN,KB& PPr Kab, Pesisir Selatan kantor BPM,PN,KB& PPr Kab, Pesisir Selatan kantor BPM,PN,KB& PPr Kab, Pesisir Selatan kantor BPM,PN,KB& PPr Kab, Pesisir Selatan kantor BPM,PN,KB& PPr Kab, Pesisir Selatan kantor BPM,PN,KB& PPr Kab, Pesisir Selatan kantor BPM,PN,KB& PPr Kab, Pesisir Selatan
100
35,000,000
APBD
100
35,000,000
100
17,500,000
APBD
100
17,500,000
100
25,000,000
APBD
100
25,000,000
100
20,000,000
APBD
100
20,000,000
100
15,000,000
APBD
100
15,000,000
100
15,000,000
APBD
100
15,000,000
100
35,000,000
APBD
100
35,000,000
22
9
Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan
Tersedianya bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan
10
Penyedian Makan dan Minum
Tersedianya makan dan minum untuk pegawai, tamu,dan rapatrapat
11
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
Tersedianya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah
12
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah
Tersedianya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam Daerah
13
Pembangunan Tempat Parkir
Tersedia Tempaqt Parkir kendaraan dinas dan Kariawan
14
Penyedian Jasa Administrasi Keuangan
Tersedianya Honorium Pegawai Non PNS untuk SPMN
II
PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA APARATUR
kantor BPM,PN,KB& PPr Kab, Pesisir Selatan kantor BPM,PN,KB& PPr Kab, Pesisir Selatan kantor BPM,PN,KB& PPr Kab, Pesisir Selatan kantor BPM,PN,KB& PPr Kab, Pesisir Selatan kantor BPM,PN,KB& PPr Kab, Pesisir Selatan kantor BPM,PN,KB& PPr Kab, Pesisir Selatan
100
5,000,000
APBD
100
5,000,000
100
50,000,000
APBD
100
50,000,000
100
100,000,000
APBD
100
100,000,000
100
100,000,000
APBD
100
100,000,000
100
175,000,000
100
175,000,000
100
50,000,000
100
50,000,000
55
25,000,000
55
25,000,000
APBD
Meningkatnya sumber daya aparatur kantor BPM,PN,KB &PPr Kab, Pesisir Selatan
23
1
III
1
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangundangan
Bertambahnya Pengetahuan aparatur tentang aturan dan perundang-undangan yang berlaku
kantor BPM,PN,KB& PPr Kab, Pesisir Selatan
PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN/NAGA RI Pembinaan Teknologi Tepat Guna dan Desa Mandiri Energi
Meningkatnyakeberdayaan masyarakat perdesaan dan Kelembagaan
Kabupaten Pesisir Selatan
Terlaksananya pembinaan Desa Mandiri Energi di 4 Kenagarian dan TTG
Kabupaten Pesisir Selatan
PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA/NAGARI Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) dan Kesatuan Gerakan PKK
Meningkatnya Partisipasi masyarakat perdesaan
Kabupaten Pesisir Selatan
Terlaksananya BBGRM TK. Kecamatan dan Kabupaten
182 Nagari
100
25,000,000
2
100
60,000,000
8 Terlaksananya pencanangan BBGRM TK. Kabupaten yang dilaksanakan pada bulan Mei setiap tahunnya.
25,000,000
70,000,000
1. Terlaksananya pembinaan Desa Mandiri Energi di 4 nagari 2. Terlaksanaanya pembinaan Teknologi Tepat Guna pada semua kecamatan.
1. Terlaksananya pembinaan Desa Mandiri Energi di 4 nagari 2. Terlaksanaanya pembinaan Teknologi Tepat Guna pada semua kecamatan.
60,000,000 IV
APBD
APBD
70,000,000
1,960,000,000
40,000,000
2,100,000,000
APBD
Terlaksananya pencanangan BBGRM TK. Kabupaten yang dilaksanakan pada bulan Mei setiap tahunnya.
50,000,000
24
3
Penunjang Aministrasi Kegiatan PNPM-MP
Terlaksananya kegiatan PNPMMP di Kabupaten Pesisir Selatan
Kabupaten Pesisir Selatan
1. Terealisasinya dana PAP yang dialokasikan untuk Kecamatan. 2. Terlaksananya Sosialisasi dan lokakarya PNPM yang diikuti oleh seluruh pelaku PNPM . 3. Terlaksananya rapat koordinasi dengan kecamatan 1 kali sebulan. 4. Terlaksananya rapat koordinasi dengan tim koordinasi per triwulan. 5. Terlaksananya Penilaian pelaku PNPM Terbaik tk. Kabupaten. 6. Terlaksananya pelatihan pelaku PNPM se Kab. Pessel. 7. Terlaksananya kegiatan Jambore PNPM. 8. Terlaksananya Rapat Musrenbang Integrasi. 9. Terlaksannya Workshop Evaluasi Kegiatan PNPM. 10. Terlaksananya monitoring kegiatan PNPM seluruh Kecamatan baik oleh Tim koordinasi atau Satker PNPM.
APBD 1,600,000,000
1. Terealisasinya dana PAP yang dialokasikan untuk Kecamatan. 2. Terlaksananya Sosialisasi dan lokakarya PNPM yang diikuti oleh seluruh pelaku PNPM . 3. Terlaksananya rapat koordinasi dengan kecamatan 1 kali sebulan. 4. Terlaksananya rapat koordinasi dengan tim koordinasi per triwulan. 5. Terlaksananya Penilaian pelaku PNPM Terbaik tk. Kabupaten. 6. Terlaksananya pelatihan pelaku PNPM se Kab. Pessel. 7. Terlaksananya kegiatan Jambore PNPM. 8. Terlaksananya Rapat Musrenbang Integrasi. 9. Terlaksannya Workshop Evaluasi Kegiatan PNPM. 10. Terlaksananya monitoring kegiatan PNPM seluruh Kecamatan baik oleh Tim koordinasi atau Satker PNPM.
1,700,000,000
25
4
Perlombaan Nagari Berprestasi Tingkat Kabupaten
terealisasinya Nagari berprestasi untuk mewakili kabupaten pesisir selatan ke lomba tk propinsi dan nasional
5
Penunjang Kegiatan Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD)
Terlaksananya TMMD di Kabupaten Pessel
Pelatihan LPMN
Terlaksananya pelatihan LPMN
182 nagari di kab. Pesisir selatan
1. Dilaksanakannya Perlombaan Nagari tingkat Kabupaten yang diikuti oleh 15 Nagari dari seluruh Kecamatan. 2. Telah mengikuti perlombaan Nagari tingkat Propinsi dan Nasional
150,000,000
6
1 Nagari
Dilaksanakannya Kegiatan Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD) tingkat Kabupaten dan propinsi.
Evaluasi dan Monitoring Sarjana Pemberdayaan Masyarakat Nagari (SPMN)
Terlaksananya monitoring dan evaluasi kegitan SPMN di nagari.
APBD
Dilaksanakannya pelatihan LPMN yang iikuti oleh 182 orang ketua LPMN se Kab. Pesisir Selatan selama 2 hari. 182 LPMN
7
45,000,000
APBD
SPMN
45,000,000
APBD
Meningkatnya keberdayaan masyarakat dengan adanya monitoring dan evaluasi hasil kerja dari SPMN.
100 Dilaksanakannya Kegiatan Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD) tingkat Kabupaten dan propinsi.
Dilaksanakannya pelatihan LPMN yang iikuti oleh 182 orang ketua LPMN se Kab. Pesisir Selatan selama 2 hari.
160,000,000
50,000,000
50,000,000
Meningkatnya keberdayaan masyarakat dengan adanya monitoring dan evaluasi hasil kerja dari SPMN.
45,000,000
APBD
50,000,000
26
8
Evaluasi dan Monitoring serta pendataan dana Kredit Mikro Nagari (KMN)
V
PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN/NAGA RI Penunjang Pamsimas
Terlaksananya monitoring dan evaluasi dana Kredit Mikro Nagari di masing-masing pokja.
Kabupaten Pesisir Selatan
Terlaksananya monitoring dan evaluasi dana Kredit Mikro Nagari yang ada di masing-masing pokja yang tersebar d kecamatan
Terlaksananya monitoring dan evaluasi dana Kredit Mikro Nagari yang ada di masingmasing pokja yang tersebar d kecamatan
35,000,000
9
Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Perdesaan/Nagari
1
PROGRAM Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa/Nagari Kegiatan Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa/Nagari dalam bidang Manajemen Pemerintah Desa/Nagari
40,000,000
Kabupaten Pesisir Selatan 25,000,000
Terpeliharanya aset-aset yang dibangun oleh Pamsimas yang berada di kabupaten pesisir selatan
5 Kecamatan
meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintah Nagari
Kabupaten Pessel
meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintah Nagari
20 Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan
25,000,000
Terpeliharanya aset-aset yang dibangun oleh Pamsimas yang berada di kabupaten pesisir selatan melalui monitoring ke kecamatan pengelola pamsimas. 25,000,000
VI
APBD
APBD
Terpeliharanya aset-aset yang dibangun oleh Pamsimas yang berada di kabupaten pesisir selatan melalui monitoring ke kecamatan pengelola pamsimas.
2,045,000,000 terlatih Aparatur Pemerintahan Nagari untuk 2 angkatan sebanyak 80 orang yang terdiri dari Wali Nagari, Sekretaris Nagari Bamus
93,087,000
APBD Kab.Pes sel
terlatih Aparatur Pemerintahan Nagari untuk 2 angkatan sebanyak 80 orang
25,000,000
2,195,000,000 95,079,000
27
2.
3.
4.
VI I
Kegiatan Pembinaan dan Monitoring Pemerintahan Nagari
meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintah Nagari
182 Nagari di Kabupate Pesisir Selatan
Bimbingan Teknis dan Pemutakhiran Data Profil Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan
meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintah Nagari
182 Nagari di Kabupate Pesisir Selatan
Fasilitasi Pemekaran, Pemilihan Bamus Nagari dan Wali Nagari
Kuat dan mantapnya Kelembagaan dan terlaksannya Pemerintahan Nagari
PROGRAM Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan/ Nagari
Meningkatnya peran Perempuan dalam Pembangunan
35 Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan
Tertibnya administrasi Pemerintahan Nagari dan lancarnya proses pelaksanaan kegiatan dan pelayanan di Nagari
terlaksananya peningkatan aparatur pemerintahan nagari dan pemuktahiran data 182 Profil Nagari TerlaksananyaPenataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintahan Nagari
89,012,000
APBD Kab.Pes sel
41,000,000
APBD Kab.Pes sel
265,000,000
Rp 976,300,000
APBD Kab.Pes sel
terlaksananya Monitoring dan Pembinaan dan lancarnya pelaksanaan Kegiatan dan pelayanan Pemerintahan Nagari di 182 Nagari
110,082,000
41,000,000
19 Nagari di Kabupat en Pesisir Selatan
terlaksananya peningkatan aparatur pemerintahan nagari dan pemuktahiran data 182 Profil Nagari TerlaksananyaPenataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintahan Nagari
210,000,000
Rp 1,121,500,000
28
1
Kegiatan Peningkatan Program PKK Kabupaten,Kecama tan dan Nagari ( TPPKK )
Rapat Koordinasi Pokjanal Posyandu, Rapat Koordinasi P2WKSS, Rapat Nagari Binaan P2WKSS,Rapat Koordinasi PKK dengan SKPD,Rapat Pertemuan Bulanan PKK,GOW,Dharmawanita,BKMT dan rapat kerja pengurus Bundo kandung
Kabupaten Pesisir Selatan
Rapat Koordinasi Pokjanal Posyandu, Rapat Koordinasi P2WKSS, Rapat Nagari Binaan P2WKSS,Rapat Koordinasi PKK dengan SKPD,Rapat Pertemuan Bulanan PKK,GOW,Dharmawanita,BK MT dan rapat kerja pengurus Bundo kandung
Pembinaan 10 Pogram PKK,P2WKSS,GOW,Dharmawani ta,BKMT, dan Bundo kandung
Kabupate Pesisir Selatan
Pertemuan Istri Kepala Daerah se Sembar ( TP-PKK,GOW dan Dharmawanita ) di kabupaten Pessel
Kab, Kota se Sumatera Barat
Jambore Pkk
Rp 976,300,000
APBD Kab.Pes sel
Rapat Koordinasi Pokjanal Posyandu, Rapat Koordinasi P2WKSS, Rapat Nagari Binaan P2WKSS,Rapat Koordinasi PKK dengan SKPD,Rapat Pertemuan Bulanan PKK,GOW,Dharmawanita ,BKMT dan rapat kerja pengurus Bundo kandung
Pembinaan 10 Pogram PKK,P2WKSS,GOW,Dharmaw anita,BKMT, dan Bundo kandung
APBD Kab.Pes
Pembinaan 10 Pogram PKK,P2WKSS,GOW,Dhar mawanita,BKMT, dan Bundo kandung
Pertemuan Istri Kepala Daerah se Sembar ( TPPKK,GOW dan Dharmawanita ) di kabupaten Pessel
APBD Kab.Pes
Pertemuan Istri Kepala Daerah se Sembar ( TPPKK,GOW dan Dharmawanita ) di kabupaten Pessel
Jambore Pkk
APBD Kab. Pes-sel
Jambore Pkk
HKG Tingkat Kabupaten, Propinsi
APBD Kab. Pes-sel
HKG Tingkat Kabupaten dan Propinsi
Rp 1,121,500,000
Pusat, Propinsi dan Kabupaten HKG Tingkat Kabupaten dan Propinsi Pusat, Propinsi dan Kabupaten
29
Seminar sehari Organisasi Wanita
Kabupaten Pesisir Selatan
Wisata Dakwah
Seminar sehari Organisasi Wanita
APBD Kab. Pes-sel
Seminar sehari Organisasi Wanita
Wisata Dakwah
APBD Kab. Pes-sel
Wisata Dakwah
Lomb majlis Taklim
APBD Kab. Pes-sel
Lomb majlis Taklim
Hut DW
APBD Kab. Pes-sel
Hut DW
Pelaksanaan Hari Ibu
APBD Kab. Pes-sel
Pelaksanaan Hari Ibu
Lomba Gerakan PKK TK. Prop.
APBD Kab. Pes-sel
Lomba Gerakan PKK TK. Prop.
Lomba Dasawisma
APBD Kab. Pes-sel
Lomba Dasawisma
Lomba PosyanduTk Kabupaten dan Propinsi
APBD Kab. Pes-sel
Lomba Posyandu Tk Kabupaten dan propinsi
Lomba P2WKSS tingkatKab dan Prop.
APBD Kab. Pes-sel
Lomba P2WKSS tingkat kab dan Prop.
HARGANAS
APBD Kab. Pes-sel
HARGANAS
Kabupaten Pesisir Selatan Lomb majlis Taklim Kabupaten Pesisir Selatan Hut DW Kabupaten Pesisir Selatan Pelaksanaan Hari Ibu Kabupate Pesisir Selatan Lomba Gerakan PKK TK. Prop. Kabupaten Pesisir Selatan Lomba Dasawisma
Lomba Posyandu Tk Kabupaten dan Propinsi
Lomba P2WKSS tingkatkab dan Prop. HARGANAS
Kabupate Pesisir Selatan Kabupate Pesisir Selatan
Propinsi Sumbar Pusat
30
VII I
1.
Program Keserasian kebijakan peningkatan Kualitas Anak dan perempuan Pemberian makanan Tambahan Anak Sekolah ( PMT-AS )
Lomba 10 Program Pokok PKK
Kabupate Pesisir Selatan
Lomba 10 Program Pokok PKK
APBD Kab. Pes-sel
Lomba 10 Program Pokok PKK
Ladys Program Dharmawanita
Kabupate Pesisir Selatan
Ladys Program
APBD Kab. Pes-sel
Ladys Program
Honor Seksertariat DW dan Intruktur Senam
Kabupate Pesisir Selatan
Honor Sekretariat DW dan Intruktur Senam
APBD Kab. Pes-sel
Honor Sekretariat DW dan Intruktur Senam
Sunatan Masal anak Keluarga Miskin
Kabupate Pesisir Selatan
Sunatan Masal anak Keluarga Miskin
APBD Kab. Pes-sel
Sunatan Masal anak Keluarga Miskin
Opresi mata katarak
BKOW Prop
Opresi mata katarak
APBD Kab. Pes-sel
Opresi mata katarak
Meningkatnya keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Rp 185,000,000 Rp 185,000,000 Belanja makan tambahan Anak Sekolah ( PMT-AS ) Pembinaan PMT-AS
Kab. Pes-sel Kab. Pes-sel
Belanja makan tambahan Anak Sekolah ( PMT-AS ) Pembinaan PMT-AS
Kab. Pes-sel Lomba PMT-AS Tingkat Kabupaten
Lomba PMT-AS Tingkat Propinsi
Lomba PMT-AS Tingkat Kabupaten
Prop Sumbar
Lomba PMT-AS Tingkat Propinsi
APBD Kab. Pes-sel APBD Kab. Pes-sel APBD Kab. Pes-sel APBD Kab. Pes-sel
Rp 206,000,000 Rp 206,000,000 Belanja makan tambahan Anak Sekolah ( PMT-AS ) Pembinaan PMT-AS
Lomba PMT-AS Tingkat Kabupaten
Lomba PMT-AS Tingkat Propinsi
31
IX
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutaam Gender dan Anak
1.
Menguatnya Kelembagaan Pengarusutaan Gender dan Anak
Rapat Forada Pengembangan Fasilitas PUG dan Forum Anak Daerah
Rapat Forada
Pembinaan Organisasi Perempuan
Kab. Pes-sel Kab. Pes-sel
Rapat PUG
Peningkatan Kapasitan dan jaringan kelembagaan dan pemberdayaan Perempuan dan Anak
1
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Kegiatan P2TP2A
APBD Kab. Pes-sel
Rapat Forada
Lomba Forada
APBD Kab. Pes-sel
Lomba Forada
Pembinaan Organisasi Perempuan
APBD Kab. Pes-sel
Pembinaan Organisasi Perempuan
Rapat PUG
APBD Kab. Pes-sel
Rapat PUG
Peningkatan Kapasitan dan jaringan kelembagaan dan pemberdayaan Perempuan dan Anak
APBD Kab. Pes-sel
Peningkatan Kapasitan dan jaringankeembagaan dan pemberdayaan Perempuan dan Anak
Rp Rp
83,000,000 83,000,000
Rp
67,000,000
Rp
67,000,000
Kab. Pes-sel Lomba Forada
X
Rp 66,000,000 Rp 66,000,000
Kab. Pes-sel Kab. Pes-sel
Meningkatnya kualitas hidup dan terlindunginya anak dari korban kekerasan Rp 50,000,000 Tokoh masyarakat sebagai jaringan P2TP2A Pelatihan bagi Pelatihan ( TOT ) SDM Pelayanan dan Pendampingan korban KDRT
Kab. Pes-sel
Toma sebagai jaringan P2TP2A Pelatihan bagi Pelatihan ( TOT ) SDM Pelayanan dan Pendampingan korban KDRT
Rp 50,000,000 APBD Kab. Pes-sel
Toma sebagai jaringan P2TP2A Pelatihan bagi Pelatihan ( TOT ) SDM Pelayanan dan Pendampingan korban KDRT
32
XI
1
2
XII I
Kab. Pes-sel
Penyusunan Draff Ranperda Perlindungan Perempuan dan Anak
Kab. Pes-sel
Penyusunan data terpilah
PROGRAM PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA KB - Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan KB DAK
- Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan KB Penunjang DAK
APBD Kab. Pes-sel
Penyusunan data terpilah
Penyusunan Draft Ranperda Perlindungan Perempuan dan Anak
60,000,000
60,000,000
terlaksananya pelatihan kader institusi masyarakat perdesan
Kab. Pessel
182 orang
60,000,000
APBD
182 orang
Tersedianya sarana dan prasarana pendukung program KB
tersedian penunjang DAK
Kab. Pessel
Kab. Pessel
3 buah gedung
1,030,738,500
APBN
3 buah gedung
32 Unit Obgyn bed
32 Unit Obgyn bed
dan sterilisator
dan sterilisator
Honororium pengadaan
60,000,000
APBD
Honororium pengadaan
Kab. Pessel
PPKBD 182 orang
305,734,300
1,030,738,500.00
60,000,000.00
305,734,300
305,734,300 Terslaksana Pembinaan KB
60,000,000.00
1,090,738,500
1,090,738,500
PROGRAM KELUARGA BERENCANA - Kegiatan Pembinaan Keluarga Berencana
APBD Kab. Pes-sel
Penyusunan Draft Ranperda Perlindungan Perempuan dan Anak
PROGRAM PEMBINAAN PEREN SERTA MASYARAKAT DALAM BIDANG PELAYANAN KB - Kegiatan Pelatihan Kader Institusi Masyarakata Pedesaaan se Kab. Pesisir Selatan
XII
Penyusunan data terpilah
APBD
PPKBD 182 orang
305,734,300.00
33
XI V
Klinik 111
Klinik 111
BP4 12
BP4 12
PROGRAM PELAYANAN KONTRASEPSI - Kegiatan Pelayanan KB medis operasi
135,564,000
135,564,000 Terlaksananya Pelayanan KB Medis Operasi
Kab. Pessel
MOP = 75
135,564,000
APBD
MOW = 200
XV
- Kegiatan Pembinaan Kelompok Masyarakat Peduli KB
135,564,000.00
MOW = 200
PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB/KR MANDIRI - Kegiatan Pendukung Safari KB Kes IBI/Bhayangkari/TNI/P KK dan Jambore
MOP = 75
146,220,580
146,220,580
Terlaksnanya IB KB/Bhayangkari/TNI/PKK
Terbinanya Kelompok Masyarakat Peduli KB
JUMLAH
Kab. Pessel
Kab. Pessel
Calon AB = 1.782
83,780,050
Kelp. Aktif = 1/ Nagari
62,440,530
Rp.
8,038,057,380
APBD
APBD
Calon AB = 1.782
83,780,050.00
Kelp. Aktif = 1/ Nagari
Rp.
62,440,530.00
8,538,257,380
34