BAB I PENDAHULUAN
1.1.
Latar Belakang Pembangunan desa merupakan bagian integral dari pembangunan nasional,
dengan demikian pembangunan desa mempunyai peranan yang penting dan bagian yang tidak terpisahkan serta memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah dan nasional. Hal tersebut terkait dengan begitu banyaknya program dan kegiatan yang dirancang oleh pemerintah untuk pembangunan desa. Pembangunan di negara yang sedang berkembang mengandung dua dimensi, yaitu tujuan dan proses. Tujuan pembangunan sudah pasti kondisi kehidupan yang lebih baik sebagaimana yang diinginkan oleh masyarakat. Sedangkan proses untuk mencapai tujuan itu dinyatakan dalam berbagai strategi pembangunan. Todaro (2000) mengemukakan bahwa pembangunan bersifat multidimensional yang mengandung perubahan besar dalam struktur sosial, perilaku penduduk dan institusi nasional dalam upaya untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, mengurangi ketimpangan dan mengeradikasi kemiskinan absolut. Data penduduk Indonesia pada tahun 2005 menunjukkan proporsi penduduk yang bertempat tinggal di perdesaan jika dibandingkan di perkotaan tidak lagi berbeda jauh, yakni 113,7 juta jiwa di perdesaan dan 106,2 juta jiwa di perkotaan (BPS, 2005). Namun, perbandingan tingkat kesejahteraan masyarakat dan tingkat pembangunan wilayah di antara keduanya menunjukkan kawasan perdesaan masih relatif tertinggal jika dibandingkan dengan perkotaan. Jumlah penduduk miskin di perdesaan pada tahun 2004
Universitas Sumatera Utara
mencapai 24,6 juta jiwa, jauh lebih tinggi daripada di perkotaan, yaitu 11,5 juta jiwa. Sementara itu, jangkauan pelayanan infrastruktur di perdesaan masih jauh dari memadai. Misalnya, baru sekitar 6,4 persen rumah tangga perdesaan yang telah dilayani oleh infrastruktur perpipaan air minum, sedangkan di perkotaan mencapai 32 persen (Yadi, 2010). Permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan dapat dimasukkan ke dalam beberapa permasalahan utama sebagai berikut (1) masih kurang berkembangnya kehidupan masyarakat perdesaan karena terbatasnya akses masyarakat perdesaan, terutama kaum perempuan, ke sumber daya produktif, seperti lahan, permodalan, infrastruktur, dan teknologi serta akses terhadap pelayanan publik dan pasar; (2) masih terbatasnya pelayanan prasarana dan sarana permukiman perdesaan, seperti air minum, sanitasi, persampahan, dan prasarana lingkungan lain; (3) masih terbatasnya kapasitas kelembagaan pemerintahan di tingkat lokal dan kelembagaan sosial ekonomi untuk mendukung peningkatan sumber daya pembangunan perdesaan; dan (4) masih kurangnya keterkaitan antara kegiatan ekonomi perkotaan dan perdesaan yang mengakibatkan makin meningkatnya kesenjangan ekonomi dan kesenjangan pelayanan infrastruktur antarwilayah (Yadi, 2010). Upaya mempercepat pembangunan regional dapat dilaksanakan dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan tingkat produktivitasnya. Efisensi dalam kegiatan ekonomi harus didukung oleh infrastruktur yang memadai sehingga mendorong peningkatan potensi daerah masing-masing secara berkesinambungan. Pertumbuhan potensi daerah akan pertukaran sesuai dengan kebutuhan masing-masing dan memungkinkan bergeraknya perekonomian daerah sesuai dengan potensinya serta secara
Universitas Sumatera Utara
bersama-sama menuju proses pertumbuhan ekonomi nasional yang semakin meningkat sesuai dengan kemampuannya yang optimal. Walaupun kebijakan pembangunan infrastruktur di Indonesia telah berlangsung cukup lama dengan biaya yang cukup besar dan kontribusinya dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi cukup signifikan, namun masih banyak masalah yang dihadapi beberapa wilayah di Indonesia, antara lain perencanaan yang lemah, kuantitas yang belum mencukupi dan kualitas yang masih rendah (Ikhsan, 2004). Salah satu masalah yang dihadapi dalam peningkatan ekonomi lokal adalah kurang tersedianya infrastruktur yang memadai, terutama di daerah perdesaan. Kondisi pelayanan infrastruktur perdesaaan umumnya masih kurang, hal ini terlihat dari sebagian besar penduduk di desa tertinggal harus menempuh jarak sejauh 6-10 km ke pusat pemasaran (terutama pusat kecamatan), bahkan di desa lainnya penduduk harus menempuh jarak lebih dari 10 km dengan kondisi jalan yang memprihatinkan. Penduduk yang terlayani air minum perpipaan perdesaan masih sangat rendah, selebihnya masih mengambil langsung dari sumber air yang belum terlindungi. Sementara itu, banyak petani di desa tertinggal memiliki luas lahan pertanian kurang dari 0,5 ha (lahan marjinal). Dengan kondisi tersebut maka dibutuhkan strategi penanganan penyediaan infrastruktur perdesaan yang dapat
mendukung terjaminnya peningkatan dan
keberlanjutan kegiatan perekonomian di perdesaan (Ikhsan, 2004). Permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks membutuhkan intervensi semua pihak secara bersama dan terkoordinasi sehingga u diperlukan perubahan yang bersifat sistemik
dan
menyeluruh
dalam
upaya
penanggulangan
kemiskinan.
Untuk
menanggulangi permasalahan kemiskinan di perdesaan, pemerintah telah mencanangkan
Universitas Sumatera Utara
program revitalisasi pertanian dan pembangunan dengan pemenuhan kebutuhan pendukung produksi (khususnya pertanian) dan pendukung pasca produksi (khususnya pemasaran). Untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, pemerintah meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri mulai tahun 2007. Pada tahun 2008 PNPM Mandiri diperluas dengan melibatkan Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) untuk mengintegrasikan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan daerah sekitarnya. PNPM Mandiri diperkuat dengan berbagai program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh berbagai departemen/sektor dan pemerintah daerah. Kabupaten Langkat merupakan salah satu daerah Kabupaten yang mendapat program PISEW. Pelaksanaan PNPM Mandiri 2008 juga diprioritaskan pada desa-desa tertinggal. Salah satu tujuan dari program PISEW adalah mempercepat pembangunan ekonomi masyarakat yang berbasis sumberdaya lokal. Adapun lingkup kegiatan meliputi pembangunan infrastruktur skala kecil perdesaan dengan kategori infrastruktur yang dibangun: a) Transportasi (jalan, jembatan, titian); b) Peningkatan produksi Pertanian (irigasi tersier); c) Pemasaran hasil pertanian (pasar desa); d) Air Bersih dan sanitasi (Prasarana Air Bersih, MCK); e) Kesehatan (pembangunan posyandu, puskesdes dan rehabilitasi puskesmas); dan f) Pendidikan (rehabilitasi sekolah dasar dan sekolah menegah pertama, Penyediaan Meubeler). Infrastruktur di Kabupaten Langkat penting dibangun disebabkan kehidupan masyarakat tidak dapat terlepas dari kebutuhan infrastruktur yang memadai. Infrastruktur adalah fasilitas fisik beserta layanannya yang diadakan untuk mendukung bekerjanya
Universitas Sumatera Utara
sistem sosial-ekonomi, agar menjadi lebih berfungsi bagi usaha memenuhi kebutuhan dasar dan memecahkan berbagai masalah. Selama ini pembangunan infrastruktur menjadi bagian integral dari pembangunan nasional pada umumnya dan Kabupaten Langkat pada khususnya. Infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Kegiatan sektor transportasi merupakan tulang punggung pola distribusi baik barang maupun penumpang. Ketersediaan infrastruktur air minum dan sanitasi, secara luas dan merata, serta pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa program PISEW bukan sekedar berbicara mengenai berapa panjang jalan yang telah dibangun, berapa jembatan yang telah dibangun, atau berapa irigasi yang telah dibangun, akan tetapi yang terpenting dan merupakan pokok permasalahan adalah bagaimana program PISEW tersebut dapat terlaksana sesuai dengan tujuan dan mengembangkan wilayah di Kabupaten Langkat. Pada penelitian ini permasalahan dibatasi pada aspek manfaat pelaksanaan program PISEW dan pengembangan wilayah di Kabupaten Langkah melalui pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, kelancaran usaha, peningkatan pendidikan dan kesehatan. Mengingat begitu besarnya dana yang telah disalurkan melalui Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) di Kabupaten Langkat, maka dipandang perlu diketahui secara jelas bagaimana pengaruh Program PISEW terhadap pengembangan wilayah Kabupaten Langkat, untuk itu perlu mengkaji manfaat pelaksanaan Program PISEW guna dapat memberikan masukan dan pertimbangan pada
Universitas Sumatera Utara
kebijakan Pemerintah Kabupaten Langkat yang akan datang dalam mewujudkan program tersebut.
1.2.
Perumusan Masalah Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini
adalah: 1. Bagaimana pengaruh program pengembangan infrastruktur sosial ekonomi terhadap pengembangan wilayah di Kabupaten Langkat? 2. Bagaimana persepsi masyarakat mengenai hasil kerja pengembangan infrastruktur sosial ekonomi di Kabupaten Langkat ?
1.3.
Tujuan Penelitian Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis:
1. Pengaruh
program
pengembangan
infrastruktur
sosial
ekonomi
terhadap
pengembangan wilayah di Kabupaten Langkat. 2. Persepsi masyarakat mengenai hasil kerja pengembangan infrastruktur sosial ekonomi di Kabupaten Langkat.
1.4.
Manfaat Penelitian
1. Sebagai bahan masukan dan sumbangan pemikiran bagi pemerintah Kabupaten Langkat dalam merencanakan dan mengimplementasikan program pengembangan
Universitas Sumatera Utara
infrastruktur sosial ekonomi wilayah yang lebih baik di masa mendatang, sehingga kesejahteraan rakyat dan pengembangan wilayah menjadi lebih meningkat. 2. Sebagai bahan masukan bagi masyarakat dan pihak swasta yang terlibat langsung dalam program pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah untuk dapat lebih dapat bijaksana dalam mengelola infrastruktur sosial ekonomi. 3. Sebagai sumbangsih ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang pembangunan dan pengembangan wilayah. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat bagi para peneliti lain yang berminat melakukan kajian sejenis.
Universitas Sumatera Utara
