BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah Deaerah otonom dibentuk dimaksudkan guna meningkatkan pelaksanaan pembangunan daerah dan pelayanan terhadap masyarakatnya. Daerah otonom berwenang untuk mengatur rumah tangganya sendiri, salah satu kewenangan daerah otonom adalah kewenangan pemungutan sumber-sumber pendapatan daerah.
Pendapatan daerah mempunyai peranan yang
sangat penting dalam
menentukan kemampuan suatu daerah untuk melaksanakan tugas pemerintahan dan melaksanakan pembangunan daerah Pendapatan Asli daerah merupakan salah satu sumber dari Pendapatan daerah. Pendapatan Asli Daerah itu sendiri terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Dearah, Hasil perusahaan milik daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Lain-lain pendapatan hasil daerah yang sah. Kesejahteraan masyarakat daerah akan banyak tergantung pada pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah harus menggali semaksimal mungkin sumbersumber Pendapatan Asli Daerahnya. Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah adalah Pajak Daerah. UU No 34
tahun 2000 tentang perubahan atas undang-undang republik Indonesia nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak daerah dan retribusi daerah yang mengandung maksud bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan
1
pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), pajak daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Ada dua macam Pajak Daerah yaitu Pajak Propinsi contohnya pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan dan Pajak Kabupaten/Kota contohnya pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, dan pajak sarang burung walet. Pajak parkir merupakan salah satu dari Pajak Daerah. Pengertian pajak parkir berdasarkan peraturan daerah kota Yogyakarta No 1 tahun 2011 adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Setiap tahunnya realisasi penerimaan pajak parkir selalu melampaui target dari yang dianggarkan dikarenakan kota Yogyakarta mengalami pertumbuhan yang pesat semakin banyaknya pengusaha yang membuka usaha di Kota Yogyakarta. Dapat dilihat dari banyaknya rumah makan, café, swalayan, dan mall. Para pengusaha tersebut berlomba-lomba untuk memberikan kenyamanan bagi konsumennya salah satunya dengan menyediakan fasilitas tempat parkir untuk kendaraan konsumennya. Hal ini membuat permintaan lahan parkir semakin
2
banyak. Pajak parkir diatur dalam peraturan daerah Kota Yogyakarta No. 1 tahun 2011 .Pajak parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.Tidak termasuk objek pajak parkir meliputi: a. Penyelenggaraan tempat parkir oleh pemerintah dan pemerintah daerah b. Penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang digunakan untuk karyawannya sendiri c. Penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan Negara asing dengan asas timbal balik Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengambil judul “Tinjauan atas Efektivitas dan Kontribusi Pajak Parkir dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta” sebagai tugas akhir penulis. 1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut: 1. Apakah penerimaan pajak parkir di Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta tahun 2010-2014 sudah efektif ? 2. Apakah pajak parkir berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah di kota Yogyakarta tahun 2010-2014 ?
3
3. Apakah hambatan dalam penerimaan pajak parkir dan bagaimana upayanya dalam menanggulangi hambatan tersebut ? 1.3 Tujuan Penelitian Berdasarkan gambaran umum dan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui keefektifan penerimaan pajak parkir di Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta tahun 2010-2014. 2. Untuk mengetahui apakah pajak parkir berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah di kota Yogyakarta tahun 2010-2014. 3. Untuk mengetahui apa hambatan dalam penerimaan pajak parkir dan upaya dalam menyelesaikannya. 1.4 Manfaat Penelitian Beberapa manfaat yang diharapkan dari penulisan ini adalah sebagai berikut: 1. Bagi penulis Sebagai sarana untuk mempraktikan ilmu yang telah dipelajari selama dibangku kuliah khususnya tentang pajak daerah. 2. Bagi objek penelitian Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta agar dapat meningkatkan penerimaan pajak parkir.
4
3. Bagi pihak lain Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan studi informasi untuk penelitian dimasa yang akan datang yang berhubungan dengan penelitian ini.
5
1.5 Kerangka Penulisan Menurut Soeparno (2004), kerangka penulisan adalah kerangka tulis yang menggambarkan bagian-bagian atau butir-butir isi tulisan dalam tataan yang sistematis. Kerangka penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:
EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK PARKIR
PENDAPATAN ASLI DAERAH
ANALISIS
KESIMPULAN
6
