10
BAB I PENDAHULUAN A.
Latar Belakang Hubungan-hubungan internasional pada hakikatnya merupakan proses
perkembangan hubungan antar negara yang diadakan oleh negara-negara baik yang bertetangga ataupun antar benua yang kemudian dengan banyak negara melalui utusan masing-masing negara, negara dengan individu, atau negara dengan organisasi-organisasi internasional lainnya dan juga antar sesama subjek hukum lainnya yang diakui oleh hukum internasional tidak selamanya terjalin dengan baik. Sering terjadi bahwa hubungan tersebut menimbulkan konflik yang dapat bermula dari berbagai potensi konflik, yang salah satunya adalah mengenai batas wilayah. Suatu negara berbatasan dengan wilayah negara lain. Kadang antar negara terjadi ketidak sepakatan tentang batas wilayah masing – masing1. Tidak satu masyarakat pun dalam suatu negara ini yang tidak pernah mengalami konflik antar anggotanya atau dengan kelompok masyarakat lainnya. Terdapat suatu pandangan yang ekstrim, manusia adalah makhluk sosial, beragama, memiliki intelejensi, tidaklah keliru apabila dikatakan bahwa konflik internasional merupakan suatu atribut yang tidak lepas dari masyarakat dunia. Konflik hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri2. Demikian halnya juga dalam pergaulan antar negara di dunia, dimana tiap-tiap 1
http://www.wikipedia.com/sengketa/internasional/civic/hukum.html., tanggal 9 Mei
2009. 2
http://www.wikipedia.com/pengertian/konflik, tanggal 9 Mei 2009.
Universitas Sumatera Utara
11
negara memiliki kepentingan berbeda dalam mencapai tujuannya masing-masing yang dapat menjadi pemicu terjadinya konflik internasional. Tidak tanggungtanggung konflik internasional tersebut diwujudkan dengan perang (use of force). Sudah terbukti bahwa akibat daripada perang tersebut dapat menimbulkan penderitaan bagi penduduk sipil. Sebagai salah satu contoh dapat kita ambil dari yang terjadi di Timur Tengah, yaitu konflik internasional antara Israel dan Palestina yang merupakan konflik tidak terkontrol yang menimbulkan kekerasan bahkan hilangnya nyawa penduduk sipil dalam jumlah yang besar. Konflik persenjataan antar negara sering terjadi bukan saja pada zaman sekarang ini, tapi sejak zaman dahulupun itu sudah terjadi bahkan sudah menjadi suatu kebiasaan. Konflik Palestina dan Israel adalah konflik yang paling lama berlangsung di wilayah Timur Tengah (dengan mengenyampingkan Perang Salib), yang menyebabkannya menjadi perhatian masyarakat internasional. Sebagai contoh, konflik antara Israel dan Palestina menjadi agenda pertama dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ketika PBB baru terbentuk sampai sekarang ini hal tersebut belum dapat diselesaikan meski telah banyak resolusi Dewan Keamanan PBB yang telah dikeluarkan3. Konflik Israel dan Palestina mendapat perhatian khusus dari masyarakat internasional mengingat pengaruh konflik tersebut terhadap hak-hak asasi manusia di wilayah Negara tersebut, serta keamanan dan perdamaian internasional.
3
Ma Naparin H. Husin, Bunga Rampai Dari Timur Tengah, (Jakarta: Kalam Mulia, 2000), hlm. 47.
Universitas Sumatera Utara
12
Isu mengenai hak-hak asasi manusia serta keamanan dan perdamaian internasional merupakan isu hangat yang tak henti-hentinya dibicarakan dalam kalangan masyarakat internasional. Pasca perang dunia I dan Perang dunia II banyak sarana, prasarana dan infrastruktur di banyak Negara rusak dan hancur akibat perang tersebut. Korban-korban jiwa berjatuhan serta
keadaan
perekonomian dunia mengalami krisis dan semakin memburuk. Perang dunia I dan II merupakan malapetaka terburuk sepanjang peradaban manusia yang paling menyita perhatian masyarakat internasional. Pada Perang Dunia I menelan korban jiwa sebanyak 38 juta jiwa dan Perang dunia II menelan korban hampir dua kali lipatnya yaitu 61 juta jiwa4. Yang baru-baru ini terjadi yaitu agresi Israel ke Palestina tahun 2008. Menurut data dari para pejabat Palestina dan PBB, serangan udara tiga hari berturut-turut dari Israel yaitu pada tanggal 27, 28, dan 29 Desember 2008 telah menyebabkan 345 orang meninggal dan 1600 luka, kebanyakan dari mereka adalah anggota Hamas dan paling sedikitnya 50 warga sipil5. Fakta bahwa suatu negara dan masyarakat internasional menghadapi era globalisasi sebagai era kemajuan hukum intenasional dalam menyelesaikan perselisihan antar negara, namun masih saja ada negara yang menggunakan kekerasan (use of force) dan konflik bersenjata bahkan sampai perang besar demi
4
Penghormatan Terhadap Hukum Humaniter Internasional, International Committee of the Red Cross Inter-Paliamentary Union, September 1968 (sebagaimana dikutip dari buku Boer Mauna, Hukum Internasional-Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global: Bandung, PT Alumni, 2005), hlm 289. 5 http://www.google.co.id, mengenai Serangan-menyeluruh-terhadap-hamas-membuatgaza-bertambah-krisis.html., tanggal 9 Mei 2009.
Universitas Sumatera Utara
13
sebuah kepentingan yang tidak mengindahkan lagi akibat yang paling fatal, yaitu korban jiwa. Dengan adanya kontak atau hubungan antar negara pada prinsipnya, sebagaimana suatu bentuk organisasi yang merupakan hasil dari perjanjian yang dilakukan oleh masyarakat untuk membentuk suatu negara tadi (Teori Perjanjian Masyarakat)6, adalah untuk menjamin pencapaian kepentingan masing-masing negara ataupun antar warga negara dari negara-negara yang tergabung dalam suatu pergaulan internasional demi tercapainya tujuan bersama dari semua negara yang ada yaitu perdamaian dan ketertiban dunia. Sejarah mencatat pada generasi berikutnya bahwa perang merupakan suatu hal yang tak dapat dipisahkan dari masyarakat manusia yang beraneka ragam. Jika melihat pada sejarah yang ada bahwasannya konflik internasional antara Israel dan Palestina ini telah berlangsung lama yaitu sejak tahun 1917 yaitu terjadinya peristiwa Deklarasi Pembentukkan Negara Israel secara sepihak, yang menyebabkan Negara-negara Arab disekitarnya menyatakan genderang perang untuk melawan Israel7. Kedua negara tersebut “bertarung” di kawasan Timur Tengah semenjak berdirinya Israel pada tahun 1948. Dalam beberapa waktu belakangan ini, telah terjadi serangkaian peristiwa penting yang menandai proses perdamaian antara kedua negara tersebut. Perkembangan terakhir yang didapat adalah dari perjalanan Jimmy Carter yang sedang melakukan safari di wilayah Palestina. Dari perjalanan tersebut, Hamas akhirnya bersedia mengakui eksistensi 6 7
Samidjo, Ilmu Negara, (Bandung: Armico, 2002), hlm. 59. http://www.wikipedia.com, mengenai Konflik Israel-Palestina, tanggal 9 Mei 2009.
Universitas Sumatera Utara
14
Israel sebagai suatu negara di wilayah Palestina yang sekaligus menandai platform politik yang cukup fundamental dari kelompok Hamas mengingat mereka merupakan partai politik yang mengecam kehadiran Israel di wilayah Palestina8. Baru-baru ini terjadi lagi konflik internasional antara Israel dan Palestina yaitu di penghujung tahun 2008 hingga awal tahun 2009, yaitu melalui agresi yang dilakukan Israel ke Palestina serta serangan balasan oleh Palestina (dapat disebut sebagai suatu kondisi perang) yang menyebabkan banyaknya korban jiwa yang berjatuhan. Perlu diketahui disini bahwa konflik antar kedua negara tersebut tidak hanya berdampak bagi kedua negara saja, akan tetapi juga bahwa konflik tersebut berpengaruh bagi perdamaian dan ketertiban internasional. Ini bisa dilihat dari tanggapan dunia internasional yang mengecam konflik kedua negara tersebut. Serta akan terulang kembali peristiwa yang sama di kemudian hari oleh negaranegara lain. Untuk itu ketika sudah menyangkut hilangnya nyawa penduduk sipil secara kolektif dalam jumlah besar serta mengganggu perdamaian dan ketertiban internasional,
maka
disinilah
hukum
internasional
diperlukan
untuk
menyelesaikan suatu konflik internasional. Permasalahannya adalah apakah Israel dan Palestina memang merupakan suatu negara berdasarkan hukum internasional sehingga mewajibkan kedua negara tersebut untuk tunduk pada ketentuan hukum internasional
dan
bagaimanakah
peranan
hukum
internasional
dalam
menyelesaikan konflik negara mereka.
8
Ma Naparin H. Husin, Loc. cit.
Universitas Sumatera Utara
15
Mengenai penerapan hukum internasional, Piagam PBB Pasal 1 ayat (1) yang merupakan salah satu pedoman hukum internasional dan bersumber dari perjanjian internasional menyebutkan bahwa pembentukkan PBB bertujuan untuk memelihara perdamaian dan ketertiban internasional. Ketentuan ini juga berlaku untuk negara bukan anggota PBB, yang dapat kita lihat dalam Pasal 1 ayat (6) Piagam PBB. Dengan demikian, semua negara yang ada di dunia tanpa terkecuali wajib memelihara perdamaian dan ketertiban internasional. dan tercatat bahwa Israel dan Palestina termasuk dalam daftar anggota PBB, sehingga merupakan suatu kewajiban bagi kedua negara tersebut untuk memelihara perdamaian dan ketertiban internasional. Dengan konflik yang terjadi antara kedua Negara tersebut berdampak pada terganggunya perdamaian dan ketertiban internasional, maka dapat dikatakan bahwa Israel dan Palestina telah melanggar ketentuan hukum internasional. Akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah apakah ketentuan hukum internasional dapat dipaksakan untuk diberlakukan terhadap suatu negara dengan adanya prinsip dalam hukum internasional Par in Paren Non Habet in Imperium9 yang berarti bahwa suatu negara berdaulat dapat menjalankan hukum nasional negaranya dalam rangka mencapai tujuan negara tersebut tadi yang berarti hukum internasional yang tidak dapat dipaksakan pemberlakuannya di suatu negara tadi. Suatu negara memiliki hak penuh dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan, baik didalam negara maupun di luar negaranya demi mencapai kepentingan dasar negara tersebut.
9
J. G. Starke, Pengantar hukum Internasional I-edisi kesepuluh (Jakarta: Sinar Grafika Indonesia, 2008), hlm. 192.
Universitas Sumatera Utara
16
Ketentuan hukum internasional juga mengatur apabila suatu konflik internasional antar Negara yang berakibat pada terjadinya perang, yaitu perlindungan
terhadap
penduduk
sipil.
Fakta
mencatat
bahwa
konflik
internasional antara Israel dan Palestina telah memakan banyak korban jiwa, yaitu penduduk sipil. Ini sudah tentu melanggar ketentuan dalam hukum internasional. Untuk itu perlu bagi negara yang ada di dunia untuk dapat menyelesaikan konflik internasional dengan cara-cara damai sesuai dengan yang diakui Hukum Internasional, dalam rangka menghindari akibat-akibat dari terjadinya perang terutama perlindungan terhadap penduduk sipil.
B.
PERUMUSAN MASALAH Sehubungan dengan latar belakang tersebut maka dalam penulisan
dirumuskan masalah sebagai berikut : 1. Bagaimanakah eksistensi Israel dan Palestina sebagai suatu negara dalam hukum internasional? 2. Bagaimanakah
penerapan
hukum
internasional
dalam
menyelesaikan konflik internasional Israel dan Palestina yang telah berlangsung sejak lama?
C.
TUJUAN DAN MANFAAT PENULISAN Tujuan penulisan ini adalah :
Universitas Sumatera Utara
17
1. Untuk mengetahui eksistensi Israel dan Palestina sebagai suatu negara dihadapan hukum internasional. 2. Untuk mengetahui sejauh mana penerapan hukum internasional menyelesaikan konflik internasional antara Israel dan Palestina yang telah berlangsung sejak lama. Manfaat penulisan ini adalah : 1. Sebagai bahan informasi yang dapat digunakan untuk memperluas wacana
mengenai
peranan
menyelesaikan suatu konflik
hukum
internasional
dalam
internasional yang berujung pada
terjadinya perang. 2. Sebagai bahan referensi yang menjadi acuan untuk penulisan lebih lanjut pada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara secara khusus dan pembaca pada umumnya.
D.
KEASLIAN PENULISAN Skripsi
ini
berjudul
“Penerapan
Hukum
Internasional
dalam
Menyelesaikan Konflik Intenasional antara Israel dan Palestina”. Topik utama dalam penulisan skripsi ini adalah tentang bagaimana penerapan hukum internasional sebagai suatu pranata hukum yang dapat mengikat suatu negara yang berdaulat terutama dalam penyelesaian suatu konflik secara damai. Disadari penulis ini merupakan tulisan awal/pertama di Fakultas Hukum
Universitas Sumatera Utara
18
Universitas Sumatera Utara. Penulis meyakini bahwa belum pernah ada tulisan yang sama seperti topik ini sebagai bahan utama penulisan skripsi.
E.
TINJAUAN KEPUSTAKAAN Konflik internasional merupakan suatu pertikaian atau sengketa yang
terjadi antara dua negara atau lebih yang diakibatkan oleh suatu permasalahan tertentu. Dalam hubungan internasional, konflik dan kekerasan merupakan isu atau topik menarik yang terus berkembang sebagai bentuk-bentuk interaksi antar “aktor” internasional.
Mahkamah Internasional mengungkapkan pendapat
hukumnya (advisory opinion) dalam kasus Interpretation of Peace Treaties (1950, ICJ Rep.65) bahwa untuk menyatakan ada tidaknya suatu konflik internasional harus ditentukan secara objektif. Menurut Mahkamah, konflik internasional merupakan suatu situasi ketika dua negara mempunyai pandangan yang bertentangan mengenai dilaksanakan atau tidaknya kewajiban-kewajiban yang terdapat dalam perjanjian10. Upaya-upaya penyelesaian terhadap suatu konflik tadi telah menjadi perhatian yang cukup penting di masyarakat internasional sejak awal abad ke-20, yaitu dengan cara persuasif atau jalan damai (persahabatan). Upaya-upaya ini ditujukan untuk menciptakan hubungan antar negara yang lebih baik lagi berdasarkan prinsip perdamaian dan keamanan internasional. Jika dilihat keamanan kolektif berarti bahwa setiap negara yang melakukan agresi atau 10
Huala Adolf, Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), hlm. 2.
Universitas Sumatera Utara
19
berusaha menyerang negara lain secara langsung akan berhadapan dengan sanksisanksi militer, ekonomi, serta diplomatik yang ditetapkan oleh banyak negara yang ada di dunia. Dengan begitu dari keamanan kolektif diharapkan mampu menciptakan dunia yang bebas dari perang. Peran yang dimainkan hukum internasional dalam menyelesaikan suatu konflik internasional adalah memberikan aturan-aturan pokok kepada negaranegara dalam menyelesaikannya11. Pada tahun 1945 didirikanlah sebuah organisasi internasional yang bernama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui suatu piagam yang memperoleh ratifikasi dari negara-negara yang tergabung didalamnya (Piagam PBB). Seperti yang termuat dalam Pasal 1 Piagam PBB, tujuan utama dari PBB
adalah menciptakan perdamaian dan keamanan
internasional, menghindarkan generasi yang akan dating dari peperangan, memajukan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan dasar serta mendorong negara-negara untuk menyelesaikan konflik-konflik melalui cara-cara
penyelesaian
dengan
hubungan
yang
bersahabat12.
Dalam
perkembangan awalnya, hukum internasional mengenal 2 (dua) cara penyelesaian sengketa internasional, yaitu penyelesaian secara damai dan penyelesaian secara paksa atau dengan menggunakan kekuatan militer (perang)13. PBB juga dapat memaksa setiap negara baik yang merupakan anggota ataupun bukan negara anggota untuk tunduk pada ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama 11
Ibid., hlm. 8. Mizwar Djamili, Mengenal PBB dan 170 Negara di Dunia, (Jakarta : PT Kreasi Jaya Utama, 1995), hlm. 10. 13 Christine S.T Kansil, Modul Hukum Internasional (Jakarta: Djambatan, 2002), hlm. 7. 12
Universitas Sumatera Utara
20
dalam Piagam PBB.
Dalam hal pemeliharaan perdamaian dan keamanan
internasional, berdasarkan Bab VII piagam organ dari PBB yang berwenang adalah Dewan Keamanan melalui keputusan-keputusan (Resolusi DK PBB) ataupun sangsi-sangsi. Segala sesuatu masalah yang berkaitan dengan keamanan dan perdamaian dunia bukanlah menjadi sesuatu hal yang baru lagi, melainkan telah menjadi sesuatu wacana yang sering
diperbincangkan oleh masyarakat internasional.
Namun yang perlu dikaji lebih lanjut adalah bagaimanakah eksistensi Israel dan Palestina sebagai seuatu negara dihadapan hukum internasional sehingga mewajibkan kedua negara tersebut tunduk pada ketentuan hukum internasional dalam rangka memelihara perdamaian dan keamanan internasional, yaitu dengan melihat pada syarat-syarat terbentuknya suatu negara secara hukum internasional serta sejauh mana penerapan hukum internasional menyelesaikan konflik kedua negara tersebut. Untuk mengetahui apakah Israel dan Palestina masing-masing merupakan suatu negara yaitu dengan melihat syarat-syarat terbentuknya suatu negara, baik dari segi hukum maupun politik. Secara umum syarat-syarat terbentuknya suatu negara adalah adanya penduduk yang tetap, adanya wilayah, pemerintahan yang berdaulat, pengakuan dari negara lain serta kemampuan untuk mengadakan hubungan kerjasama dengan negara lain14. Kaitannya dengan syarat terbentuknya suatu negara yaitu pengakuan dari negara lain, banyak negara di dunia 14
Samidjo, Op cit., hlm. 34.
Universitas Sumatera Utara
21
internasional tidak mengakui keberadaan Israel sebagai suatu negara dalam hal menetapkan perbatasan wilayah negaranya. Pengakuan juga diberikan untuk mengungkapkan suatu pemerintahan dalam negerinya, oleh karena tindakantindakan suatu negara hanya dapat dilakukan melalui pemerintahannya15. Negara Palestina mengalami krisis Pemerintahan dalam negaranya, dimana terjadi “Perang Saudara” antara kelompok Hamas dan Fatah yang dimulai sejak tahun 200616. Perebutan kekuasaan antara Hamas dan Fatah berakibat buruk bagi Palestina. Sejak 1993, Hamas menjadi kekuatan kedua yang tidak dilibatkan dalam pemerintahan Yasser Arafat. Oleh karena itu untuk menunjukkan keberadaannya, Hamas memilih aksi-aksi bersenjata atau militer terhadap proses perdamaian konflik dengan Israel17. Hukum Internasional menghendaki adanya suatu pemerintahan yang stabil dan efektif untuk memudahkan hubungannya atau penerapannya dengan negara yang bersangkutan18. Pada dasarnya ketentuan hukum internasional telah melarang penggunaan kekerasan dalam hubungan antar negara seprti yang dicantumkan dalam Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB. Konflik internasional antara Israel dan Palestina merupakan salah satu dari banyaknya konflik internasional yang terjadi, dimana sudah pasti akibat dari 15
Berdasarkan Pasal 7 Konvensi Montevidio Tahun 1933. http:// www.wikipedia.com, tentang Konflik Fatah-Hamas, tanggal 9 Mei 2009. 17 Trias Kuncahyono, Jalur Gaza-Tanah Terjanji, Intifada dan Pembersihan Etnis, (Jakarta: Kompas, 2009), hlm. 289. 18 Boer Mauna, Op. cit., hlm. 22. 16
Universitas Sumatera Utara
22
konflik tersebut melanggar ketentuan hukum internasional. Tercatat antara tahun 1945-1967 telah terjadi 82 konflik yaitu 26 kali dalam bentuk perang antar negara dan yang lainnya konflik tersebut berlangsung dalam bentuk perang saudara, pemberontakkan
dan
sejenisnya
yang
seluruhnya
merupakan
implikasi
internasional penting. Sejak dekade tahun 1967 berbagai konflik internasional tidak menunjukkan tanda-tanda mereda, seperti yang terjadi antara Israel dengan Palestina yang bahkan masih berlangsung hingga awal tahun 2009. Pelanggaran hukum internasional dari konflik internasional antara Israel dan Palestina adalah mengganggu pardamaian dan ketertiban internasional serta terhadap hak penduduk sipil yang dilindungi oleh hukum internasional. Untuk mengetahui instrumen hukum internasional yang mengatur tentang konflik internasional Israel dan Palestina, maka sebelumnya kita dapat melihat pada sumber-sumber hukum internasional itu, yang terdiri dari19 : a. Perjanjian Internasional (Treaty), baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus b. Kebiasaan Internasional yang terbukti telah merupakan praktekpraktek umum yang diterima sebagai hukum c. Prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa yang beradab d. Yurisprudensi e. Doktrin para sarjana ahli hukum
19
Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional 1998.
Universitas Sumatera Utara
23
Hampir keseluruhan kaedah dalam hukum internasional bersumber dari perjanjian-perjanjian internasional (sumber hukum utama) yang disepakati oleh Negara-negara (Law making treaties)20, termasuk dalam menyelesaikan masalah konflik internasional dan menyebabkan terjadinya perang. Implementasinya terhadap konflik internasional antara Israel dan Palestina serta akibat-akibat yang ditimbulkan bahwa pertama sekali dapat mengacu pada ketentuan Piagam PBB yang menunjukkan pembentukkan organisasi internasional PBB bertujuan untuk memelihara perdamaian dan ketertiban internasional. PBB yang beranggotakan Negara merdeka dan berdaulat diwajibkan untuk tunduk pada ketentuan ini. Selain itu juga, bagi Negara yang bukan anggota juga wajib ikut serta dalam upaya memelihara perdamaian dan keamanan internasional, seperti yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (6) Piagam PBB. Sebagai tindak lanjut terhadap konflik internasional antara Israel dan Palestina yang berlangsung sejak lama, PBB sebagai organisasi internasional yang bertugas menjaga perdamaian dan ketertiban dunia telah melakukan kebijakan-kebijakan yaitu antara lain mengeluarkan resolusi Dewan Keamanan PBB untuk mengadakan gencatan senjata diantara kedua negara yang sedang konflik. Sering terjadi konflik-konflik dan kadang-kadang diselesaikan dengan kekerasan, misalnya negara yang lebih kuat secara militer, ekonomi dan politik menyerang atau mengagresi negara lawannya yang lebih lemah. Jika negara yang diserang atau diagresi tersebut mengadakan pembalasan dengan menggunakan kekerasan
bersenjata,
maka
terjadilah
konflik
bersenjata
internasional
20
Boer Mauna, Op cit., hlm. 9.
Universitas Sumatera Utara
24
(international armed conflict). Jika sudah terjadi perang atau kontak senjata, maka selanjutnya hukum perang dan hukum humaniterlah yang berperan21, mengacu pada Konvensi Geneva 1949 yang mengatur mengenai perlindungan terhadap korban perang. Dengan ditambahkan lagi aturan Protokol Tambahan 1977 sebagai suatu penyesuaian terhadap perkembangan pengertian konflik bersenjata, pentingnya perlindungan yang lebih lengkap lagi bagi mereka yang luka, sakit dan korban karam dalam suatu peperangan, serta antisipasi terhadap perkembangan mengenai alat dan cara berperang22. Kedua aturan hukum internasional tersebut diatas merupakan instrumen hukum humaniter yang pada dasarnya bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kombatan maupun penduduk sipil dari penderitaan yang tidak perlu, menjamin hak asasi manusia yang sangat fundamental bagi mereka yang jatuh ke tangan musuh, serta mencegah dilakukannya perang secara kejam tanpa mengenal batas23. Instrumen hukum internasional lainnya yang dapat diterapkan dalam menyelesaikan konflik internasional Israel dan Palestina adalah dengan mengacu pada ketentuan Statuta Roma 1998 tentang Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court). Pembentukkan Mahkamah Pidana International yang terletak di Den Haag dalam rangka mengadili subjek hukum internasional secara individual yang diakui sebagai subjek hukuim internasional dalam melakukan tindak pidana internasional atau pelanggaran terhadap hak-hak asasi 21
I Wayan Pathiana, Hukum Pidana Internasional (Bandung: Yrama Widya, 2006), hlm
79. 22
Abdul Rahman dkk, Diktat Hukum Humaniter, 2008, hlm. 33. Frederic de Mullinen, Handbook on the law of the War for Armed Forces, ICRC, Geneve, 1987, hal 2 (sebagaimana dikutip dari Abdul Rahman, Suhaidi, Ibid., hlm. 12). 23
Universitas Sumatera Utara
25
manusia “berat” atau yang biasa disebut dengan kejahatan internasional. Dalam Statuta Roma 1998 disebutkan bahwa yang menjadi bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia “berat’ antara lain adalah kejahatan perang, genosida, agresi dan kejahatan terhadap kemanusiaan24. Berdasarkan Statuta Roma 1998 menyebutkan bahwa kejahatan perang adalah mencakup tindakan-tindakan yang berupa:25 1. Pelanggaran berat terhadap Konvensi-Konvensi Genewa 1949; 2. Pelanggaran serius terhadap hukum dan kebiasaan yang berlaku dalam situasi sengketa bersenjata internasional; 3. Pelanggaran serius terhadap artikel 3 yang merupakan common article dari keempat Konvensi Genewa 1949, dalam hal terjadi konflik bersenjata yang tidak bersifat internasional; 4. Pelanggaran serius terhadap hukum dan kebiasaan yang berlaku dalam situasi sengketa bersenjata yang tidak bersifat internasional. Konflik internasional antara Israel dan Palestina berakibat pada terjadinya perang antar kedua negara, yaitu dengan agresi yang dilakukan Israel terhadap Palestina. Serta serangan balasan dari Palestina. Dengan melihat pada sumbersumber yang ada bahwa konflik internasional antara kedua negara terjadi lagi pada akhir tahun 2008 hingga awal tahun 2009 kemarin, maka dapat diketahui telah terjadi pelanggaran ketentuan hukum internasional yang berpengaruh pada hilangnya suatu kelompok komunitas masyarakat Negara atau penduduk sipil 24
Pasal 5 Statuta Roma 1998. Mochtar Kusumaatmadja, Hukum Humaniter Internasional Dalam Pelaksanaan dan Penerapannya di Indonesia, 1980), hlm. 98. 25
Universitas Sumatera Utara
26
yang menjadi korban perang dan dapat dikategorikan sebagai suatu pelanggaran hak asasi manusia “berat”. Dengan demikian dapat diketahui bahwa pembentukkan Mahkamah Pidana Internasional ini merupakan suatu langkah besar untuk kemajuan hukum internasional bagi perlindungan hak-hak asasi manusia dan hukum humaniter terutama dalam menyelesaikan konflik yang antara Israel dan Palestina26.
F.
METODE PENULISAN 1. Jenis dan Sifat Penelitian Jenis dari penelitian ini adalah dengan menggunakan metode Penelitian
Hukum Normatif (legal research), yaitu dengan mengacu pada berbagai norma hukum, dalam hal ini adalah perangkat hukum internasional yang terdapat di dalam berbagai sumber terkait dengan konflik internasional serta penyelesaiannya 2. Data Penelitian Data penelitian yang digunakan, diuraikan menjadi beberapa bagian, mulai dari yang terutama hingga yang bersifat sebagai penyokong. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Konveni Genewa 1949 serta Prtokol Tambahan 1977, serta Statuta Roma 1998. Bahan hukum sekunder adalah buku-buku, artikel-artikel, jurnal-jurnal, keputusan-keputusan atau resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa serta dari media cetak dan media internet, dan bahan-bahan 26
Boer Mauna, Op.cit., hlm. 303.
Universitas Sumatera Utara
27
lainnya yang memuat penjelasan-penjelasan yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini, dan yang menjadi bahan penunjang terhadap penulisan skripsi ini berupa kamus Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris ataupun kamus istilah-istilah hukum serta pedoman lainnya untuk penulisan. 3. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan (library research), baik untuk memperoleh bahan hukum primer maupun sekunder dan tersier. 4. Analisis Data Analisis data dalam penulisan skripsi ini adalah analisis kualitatif, dimana data-data yang dikumpulkan kemudian dipisahkan menurut kategori masing-masing dan kemudian ditafsirkan untuk mencari jawaban dari permasalahan.
G.
SISTEMATIKA PENULISAN - Kata Pengantar -
BAB I
PENDAHULUAN A. Latar Belakang Penulisan B. Perumusan Masalah C. Tujuan dan Manfaat Penulisan D. Keaslian Penulisan
Universitas Sumatera Utara
28
E. Tinjauan Kepustakaan F. Metode Penulisan G. Sistematika Penulisan - BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG NEGARA A. Pengertian dan Syarat-Syarat Terbentuknya Suatu Negara B. Eksistensi Israel dan Palestina Sebagai Suatu Negara dalam Hukum Internasional
- BAB III
KONSEP KONFLIK INTERNASIONAL D. Pengertian dan Perbedaan Konflik dengan Sengketa Internasional E. Pengaruh Konflik Internasional Terhadap Keamanan dan Perdamaian Dunia F. Penyelesaian Konflik Internasional
-
BAB IV
PENERAPAN HUKUM INTERNASIONAL DALAM MENYELESAIKAN
KONFLIK
INTERNASIONAL
ISRAEL DAN PALESTINA A. Konflik Internasional Israel dan Palestina B. Penerapan Hukum Internasional dalam Menyelesaikan Konflik Israel dan Palestina C. Tanggapan Israel dan Palestina Terhadap Upaya Hukum Internasional Atas Konflik Internasional
Universitas Sumatera Utara
29
-
BAB V
PENUTUP A. Kesimpulan B. Saran
Universitas Sumatera Utara
