BAB I PENDAHULUAN. serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia dan mempunyai nilai

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak yang berasal dari karya, karsa, dan daya cipta kemampuan intelektualitas manusia yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia dan mempunyai nilai ekonomi. 1 Kemajuan teknologi informasi dan transportasi telah mendorong globalisasi ekonomi, skala investasi dibidang industri dan pemasaran produk tidak terbatas pada pasar nasional akan menjadi lebih meluas melewati batas-batas negara. 2 Perubahan pasar di luar batas-batas negara juga diikuti oleh HKI yang digunakan dalam pembuatan produk dan pemasarannya.Kepentingan yang dilindungi dengan demikian tidak lagi hanya produknya tapi juga hak kekayaan intelektualnya. 3 Kekayaan intelektual merupakan kreativitas yang dihasilkan dari olah pikir manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan hidup manusia. Kreativitas yang dihasilkan dari olah pikir manusia merupakan suatu karya intelektual seseorang yang dapat memberikan pengaruh besar terhadap peradaban

1

Shanti Eka Marthani, “Implementasi Perlindungan Merek Kolektif Dalam Model One Village One Product (OVOP)”, (Tesis Program Studi Pasca Sarjana Kekhususan Hukum Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2013), hlm.1. 2 Kholis Roisah, Konsep Hukum hak Kekayaan intelektual, (Malang: Setara Press, 2015) hlm.1. 3 Ibid.

Universitas Sumatera Utara

manusia.

Kreativitas

tersebut

antara

lain

melalui

penemuan-penemuan

(inventions) dan hasil-hasil di bidang karya cipta dan seni (art and literary work). 4 Dewasa ini, dunia dan kawasan-kawasan didalamnya merupakan pasar bagi produksi-produksi pengusaha pemilik merek barang dan jasa.Pengusahapengusaha pemilik merek barang dan jasa tersebut ingin produk usaha mereka memperoleh akses yang sebebas-bebasnya ke pasar. Perkembangan dan perubahan norma dan tatanan dagang yang bersifat global ini telah menimbulkan berbagai persoalan yang perlu segera diantisipasi oleh Indonesia. 5 Perkembangan kegiatan perdagangan barang dan jasa di Indonesia dalam bebarapa tahun terakhir ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan karena perkembangan teknologi informasi dan sarana transportasi yang menyebabkan aktivitas

disektor

perkembangan

perdagangan,

yang

sangat

baik

pesat. 6

barang

maupun

Kecenderungan

jasa

mengalami

meningkatnya

arus

perdagangan barang dan jasa akan terus berlangsung sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang semakin meningkat. Merek sebagai salah satu karya intelektual manusia yang akrab hubungannya dengan kegiatan ekonomi dan perdagangan memegang peranan yang sangat penting. 7 Setiap orang atau organisasi perusahaan yang ada, akan sangat peduli akan pentingnya sebuah nama dan simbol yang digunakan dalam menjalankan bisnis

4

Achmad Gusman Catur Siswandi, “Perlindungan Hukum Terhadap Asset Pengetahuan Tradisional”. (Hasil penelitian, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 2001).hlm.1. 5 Haryani iswi, Prosedur Mengurus HKI yang benar, (Yogyakarta: Pustaka Yustitia, 2010), hlm.6. 6 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Naskah Akademik Peraturan PerundangUndangan, Rancangan Undang-Undang Tentang Merek, 2015.hlm.1. 7 Ibid.


dan pemasaran barang dan jasa. 8 Dengan adanya nama dan simbol maka akan membantu untuk menunjukkan darimana barang dan/atau jasa tersebut. Dalam pangsa pasar, nama-nama dan simbol-simbol tersebut dikenali sebagai merek (trademark), nama usaha (business name), dan nama perusahaan (company name). 9 Penggunaan suatu merek tidak hanya sebatas nama atau simbol, tetapi memiliki kesan yang tercipta dan dapat dengan mudah untuk diingat oleh orang lain sebagai konsumen. Produsen suatu produk yang terdapat di Indonesia tidak hanya perusahaan-perusahaan besar aja, melainkan banyak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (“UMKM”) yang mengeluarkan mereknya sendiri. Seperti di daerah Sumatera Utara, salah satu UMKM yang sukses dengan merek yang dapat dikatakan terkenal, yaitu “UCOK DURIAN”. Kegiatan UMKM merupakan salah satu dari beberapa bidang usaha yang dapat berkembang dan konsisten dalam perekonomian nasional saat ini. UMKM merupakan suatu wadah yang baik bagi penciptaan lapangan pekerjaan yang produktif. UMKM tidak perlu modal yang banyak, dan tidak membutuhkan beragam persyaratan tertentu seperti halnya dalam tingkat pendidikan, keahlian (keterampilan) pekerja, dan pengalaman pdalam bekerja.Hal ini karena UMKM merupakan usaha yang bersifat padat karya, dan menggunakan teknologi seadanya (sederhana). Dewasa ini, UMKM masih memegang peranan penting dalam perbaikan perekonomian Indonesia, baik ditinjau dari segi jumlah usaha, segi

8

Rahmi Jened, Hukum Merek Dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm.3. (selanjutnya disebut rahmi jened I). 9 Ibid.


penciptaan lapangan kerja, maupun dari segi pertumbuhan ekonomi nasional yang diukur dengan Produk Domestik Bruto (PDB). 10 Semakin luasnya globalisasi di bidang perdagangan barang dan jasa menuntut adanya perlindungan merek bagi produk dalam negeri.Salah satu alternatif perlindungan merek adalah dengan mengembangkan satu merek bersamaatau disebut juga merek kolektif. 11 Pelaksanaan merek kolektif semakin berkembang seiring dengan perubahan jaman serta memasuki era perdagangan bebas.Merek lokal banyak tersaingi dengan merek yang sudah terkenal. Merek lokal misalnya di daerah Sumatera Utara tepatnya di Pematang Siantar, terdapat merek minuman “BADAK” yang merupakan merek asli lokal daerah tersebut. Merek minuman tersebut masih terdapat di daerah Sumatera Utara seperti di Medan, namun sedikit peminatnya terhadap minuman tersebut, karena orang-orang-orang sekitar lebih berminat terhadap minuman yang bermerek terkenal seperti “COCACOLA”. Contoh lain merek lokal yang kalah saing dengan merek terkenal yaitu merek sepatu “SPECS”. Merek tersebut memang masih banyak beredar di Indonesia, namun banyak juga orang yang tidak mengetahui merek sepatu tersebut. Kebanyakan dari kita mengenal sepatu seperti merek ADIDAS, NIKE, dan merek sepatu terkenal lainnya. Hingga akhirnya, merek “SPECS” tersebut kalah saing dengan merek terkenal yang berasal dari luar negeri. Namun hal ini tidak membuat perusahaan merek sepatu “SPECS” bangkrut, merek tersebut masih beredar di pasar nasional yang peminatnya tidak sebanyak merek terkenal 10

Tulus Tambunan,UMKM di Indonesia, (Jakarta:Ghalia Indonesia,2012), hlm.3. Shanti Eka Marthani, op.cit., hlm.5.

11


dari luar negeri. Hal ini yang menyebabkan merek lokal, terutama yang dimiliki oleh UMKM sulit untuk bersaing. Untuk mengatasi hal tersebut, maka suatu daerah dapat distimulasi untuk mengembangkan merek kolektif yang dimungkinkan dan diatur berdasarkan Undang-UndangNomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (“UU Merek”). Merek tersebut didaftarkan, diciptakan, dikembangkan dan dikelola oleh suatu lembaga di daerah. Setiap UMKM dimungkinkan meminta izin dari setiap pemegang merek untuk menggunakan merek kolektif tersebut. Sebagai imbalannya, UMKM dikenakan biaya bersama untuk membiayai manajemen merek. Biaya tersebut harus cukup terjangkau dan tidak terlalu membebankan para pelaku usaha. 12 Solusi ini bisa memecahkan masalah mahalnya biaya pengembangan merek. Dengan satu merek kolektif, biaya pengembangan merek tersebut dapat dibagi sehingga lebih terjangkau oleh para pelaku bisnis di daerah. 13 Merek kolektif butuh pengelolaan secara hati-hati, yaitu salah satunya dengan memberikan pengawasan mutu yang baik terhadap produk yang dikeluarkan, agar tidak muncul produk yang kualitasnya di bawah standar. Apabila hal ini terjadi, maka akan ada risiko produk-produk lain yang dikembangkan dengan merek kolektif tersebut tidak akan dipercayai oleh konsumen. Hal ini dapat digunakan selain untuk mengembangkan produk dalam

12

Ibid.,hlm.7. Ibid.

13


negeri, juga untuk mengembangkan potensi daerah tertentu guna meningkatkan perekonomiannya. 14 Dalam kaitannya terhadap pemberdayaan UMKM, merek kolektif yang didaftarkan oleh beberapa pelaku UMKM didaerah akan mengurangi risiko yang kemungkinan akan diterima pelaku UMKM apabila tidak mendaftarkan merek yang dimilikinya sebagai satu merek kolektif. Penggunaan merek kolektif juga dinilai sebagai salah satu upaya dalam memberdayakan UMKM guna untuk memperbaiki perekonomian daerah dan menciptakan produk yang mempunyai daya saing. Akan tetapi, pendaftaran merek kolektif dan pelaksanaannya harus berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku saat ini. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan skripsi dengan judul “Pendaftaran Merek Kolektif Sebagai upaya Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Ditinjau Dari UndangUndang Nomor20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis”.

B. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan sebelumnya, permasalahan-permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 1. Bagaimanakah pengaturan merek kolektif di Indonesia ? 2. Bagaimanakah prosedur pendaftaran merek kolektif dalam produk UMKM?

14

Ibid.


3. Apakah keuntungan yang diperoleh dan hambatan yang dihadapi oleh UMKM setelah menerima sertifikat merek kolektif?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan Adapun Tujuan yang akan dicapai dari penulisan skripsi ini, adalah: 1. Memahami pengaturan merek kolektif di Indonesia. 2. Mengetahui prosedur pendaftaran merek kolektif dalam produk UMKM 3. Mengetahui keuntungan yang diperoleh dan hambatan yang dihadapi UMKM setelah menerima sertifikat merek kolektif Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan, 15 sehingga muncul harapan penulis agar penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca. Adapun manfaat yang diharapkan adalah sebagai berikut: 1. Secara Teoritis Penulisan skripsi ini diharapkan mampu mengisi ruang-ruang kosong dalam ilmu pengetahuan yang berkenaan dengan substansi penulisan skripsi ini, hingga pada akhirnya skripsi ini memberikan sumbangsih berarti bagi perkembangan ilmu pengetahuanhukum terkait HKI, khususnya terkait merek kolektif dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

15

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 2010), hlm. 3.


2. Secara Praktis Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan infromasi serta masukan untuk pemerintah, pelaku UMKM, dan pihak lainnya yang memiliki kepentingan dalam usaha pengembangan HKI khususnya yang terkait dengan merek.

D. Keaslian penulisan Sebelum melakukan penulisan skripsi ini,penulis terlebih dahulu telah melakukan penelusuran pada perpustakaan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Oleh karenanya, keaslian dan kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan oleh penulis sendiri dan telah sesuai dengan asas-asas keilmuan yang harus dijunjung tinggi secara akademik yaitu kejujuran, rasional, objektif, dan terbuka. Dari permasalahan serta tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini, bahwa dapat dikatakan skripsi ini merupakan karya sendiri yang asli dan bukan jiplakan dari skripsi orang lain yang diperoleh dari hasil pemikiran, referensi buku-buku, makalah-makalah, jurnal, media elektronik yaitu internet serta berbagai bantuan para pihak. Setelah dilakukan pemeriksaan, selanjutnya perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara mengeluarkan surat pada tanggal 19 Januari 2017 yang menyatakan tidak ada judul yang sama. Jika terdapat judul skripsi yang hampir sama dengan ini, akan tetapi substansi pembahasannya berbeda. Adapun skripsi-skripsi yang dimaksud berjudul “Pendaftaran Merek Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Praktek Persaingan Curang” atas


nama Andika Permana (NIM: 070200426) dan “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merek Pada Bidang Jasa Usaha Menengah Dalam Rangka Menghadapi Pasar Tunggal Asean” atas nama Yosua Arnold (NIM: 090200484). Walaupun terdapat kemiripan dengan beberapa judul di atas, namun terdapat perbedaan signifikan mengenai substansi pembahasan. Penelitian yang dilakukan

dengan

judul

“Pendaftaran

Merek

Kolektif

Sebagai

Upaya

Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis” secara khusus membahas merek kolektif sebagai upaya pemberdayaan UMKM ditinjau undangundang tentang merek yang terbaru. Sedangkan kedua judul diatas membahas tentang hal yang berbeda. Judul pertama membahas mengenai pendaftaran merek sebagai usaha untuk mencegah praktek persaingan curang, sementara judul yang dibahas dalam skripsi ini tidak menyinggung tentang persaingan curang dan didalam skripsi ini bukan cuma merek yang dibahas namun juga merek kolektif. Judul kedua membahas mengenai perlindungan hukum terhadap hak merek jasa usaha dalam rangka menghadapi pasar tunggal ASEAN, sementara judul yang dibahas dalam skripsi ini tidak menyinggung tentang pasar tunggal ASEAN. Surat dari Perpustakaan Universitas Cabang Fakultas Hukum Universitas Sumatera

Utara

tersebut

kemudian

dijadikan

dasar

bagi

Windha

SH,MHum.(Ketua Departemen Hukum Ekonomi) untuk menerima judul yang diajukan oleh penulis, karena substansi yang terdapat dalam skripsi ini dinilai berbeda dengan judul-judul skripsi lain yang terdapat di lingkungan Perpustakaan Universitas Cabang Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Penulis juga


menelusuri berbagai judul karya ilmiah melalui media internet, dan sepanjang penelusuran yang penulis lakukan, belum ada penulis lain yang pernah mengangkat topik tersebut. Sekalipun ada, hal itu adalah diluar sepengetahuan penulis dan tentu saja substansinya berbeda dengan substansi dalam skripsi ini. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah murni hasil pemikiran Penulis yang didasarkan pada pengertian-pengertian, teori-teori, dan aturan hukum yang diperoleh melalui referensi media cetak maupun media elektronik. Oleh karena itu, Penulis menyatakan bahwa skripsi ini adalah karya asli penulis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

E. Tinjauan Kepustakaan Pada bagian ini, penulis akan melakukan pembatasan atau memberikan definisi terhadapa beberapa istilah yang akan dibahas dan menjadi fokus utama penelitian, yaitu sebagai berikut: 1. Pendaftaran Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendaftaran adalah suatu proses, caraatau perbuatan untuk mencatatkan sejumlah nama atau hal (tentang kata-kata, nama orang, barang dan sebagainya). 16

2. Merek Kolektif a. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka,susunan warna, dalam bentuk 2

16

Diambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, http://kbbi.web.id (diakses pada tanggal 3 Februari 2017).


(dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. 17 b. Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya. 18 Berdasarkan pada pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa merek kolektif pada dasarnya dapat berupa merek barang, merek jasa atau merek barang dan/atau jasa. Kemudian suatu merek dapat dijadikan merek kolektif apabila memenuhi persyaratan, dimana produk barang dan/atau jasa yang diberikan merek tersebut memiliki karakteristik yang sama. Untuk mendapatkan hak atas merek kolektif, sehingga memperoleh hak eksklusif proses dan prosedurnya sama dengan jenis merek dagang atau jasa yakni melalui pendaftaran. 19

3. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Dalam istilah Pemberdayaan UMKM terdapat dua pengertian penting, yaitu Pemberdayaan dan UMKM.

17

Indonesia (Merek), Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis, UU No. 20/2016, LN Tahun 2016 Nomor 252, TLN Nomor 5953, Pasal 1 angka 1. 18 Ibid, Pasal. 1 angka 4. 19 World Intellectual Property Organization (WIPO), Membuat Sebuah Merek: Pengantar Merek untuk UMKM, (Jakarta: Kamar Dagang dan Indsutri Indonesia, 2008), hlm.10.


a. Pemberdayaan Dubois dan Miley mengemukakan bahwa dasar-dasar pemberdayaan meliputi, antara lain: 20 1) Pemberdayaan adalah proses kerja sama antara klien dan pelaksana kerja secara bersama-sama yang bersifat mutual benefit. 2) Proses pemberdayaan memandang sistem klien sebagai komponen dan kemampuan yang memberikan jalan ke sumber penghasilan dan memberikan kesempatan. 3) Klien harus merasa dirinya sebagai agen bebas yang dapat mempengaruhi. 4) Kompetensi diperoleh atau diperbaiki melalui pengalaman hidup, pengalaman khusus, yang kuat daripada keadaan yang menyatakan apa yang dilakukan. 5) Pemberdayaan meliputi jalan ke sumber-sumber penghasilan dan kapasitas untuk menggunakan sumber-sumber pendapatan tersebut dengan cara efektif. 6) Proses pemberdayaan adalah masalah yang dinamis, sinergis, pernah berubah, dan evolusioner yang selalu memiliki banyak solusi. 7) Pemberdayaan adalah pencapaian melalui struktur-struktur paralel dari perseorangan dan perkembangan masyarakat. 21

20

B. Dubois dan Miley, Social Work: An Empowering Profession, (Boston: Allyn and Bacon), 1992 dalam Gunawan Sumodiningrat dan Ari Wulandari, Menuju Ekonomi Berdikari (Yogyakarta: Media Pressindo, 2015), hlm.19-20. 21 Ibid.


Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemberdayaan adalah proses menyeluruh; suatu proses aktif antara motivator, fasilitator, dan kelompok masyarakat yang perlu diberdayakan melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, pemberian berbagai kemudahan serta peluang untuk mencapai akses sistem sumber daya alam dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 22 Proses pemberdayaan hendaknya

meliputi

enabling

(menciptakan

suasana

kondusif),

empowering (penguatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat), protecting (perlindungan dariketidakadilan), supporting (bimbingan dan dukungan), dan foresting (memelihara kondisi yang kondusif tetap seimbang). 23

b. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (“UU UMKM”), istilah UMKM dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) Usaha Mikro Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangandan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

24

Usaha mikro

22

Ibid. Randy R.W., dan Riant Nugroho Dwijowijoto, Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat, (Jakarta: Elex Media Computindo, 2007) hlm.116-117. 24 Indonesia (UMKM), Undang-Undang tentang Usaha Mikro, kecil, dan Menengah , UU No. 20/2008, LN Tahun 2008 Nomor 93, TLN Nomor 4866, Pasal 1 angka 1. 23


merupakan usaha produktif yang kekayaannya sampai 50 Juta Rupiah dengan pendapatan 300 Juta Rupiah per tahun. 25 2) Usaha Kecil Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. 26 Usaha kecil merupakan usaha produktif dengan nilai kekayaan usaha antara 50 sampai 500 Juta Rupiah dengan total penghasilan sekitar 300 juta sampai 2,5 Milyar Rupiah per tahun. 27 3) Usaha Menengah Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yangberdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. 28 Usaha menengah merupakan usaha produktif yang memiliki kekayaan (modal) 500 Juta Rupiah dengan

25

Ibid,, Pasal 6 angka 1. Ibid,, Pasal 1 angka 2. 27 Ibid,, Pasal 6 angka 2. 28 Ibid., Pasal 1 angka 3. 26


jumlah pendapatan sekitar 2,5 Milyar Rupiah sampai 50 Milyar Rupiah per tahun. 29

F. Metode Penelitian 1. Jenis dan Sifat Penelitian Dalam suatu penulisan skripsi, posisi metodologi sangatlah penting sebagai suatu pedoman. Metodologi merupakan logika yang menjadi dasar suatu penelitian ilmiah. 30 Penelitian yang dilakukan dalam hal ini adalah penelitian hukum yuridis-normatif. 31 Jenis penelitian yang digunakan didalam penulisian skripsi ini adalah penelitian hukum normatif atau kepustakaan, karena penelitian hukum ini hanya meneliti peraturan perundang-undangan, dan sumber data yang digunakan berasal dari data sekunder. Penelitian hukum normatif terutama dilakukan untuk penelitian norma hukum dalam pengertian ilmu hukum sebagai ilmu tentang kaidah atau apabila hukum dipandang sebagai sebuah kaidah yang perumusannya secara otonom tanpa dikaitkan dengan masyarakat. 32

2. Data Penelitian Data yang digunakan dalam penelitain ini adalah data sekunder yang terdiri dari:

29

Ibid. Pasal 6 angka 3 Soerjono Soekanto, op. cit., hlm. 6. 31 Ibid.hlm. 9-10. 32 Edy Ikhsan dan Mahmul Siregar, Metode penelitian dan Penulisan Hukum Sebagai Bahan Ajar, (Medan : Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2009), hlm.54. 30


a. Bahan Hukum Primer • Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (“UU Merek”). • Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (“UU UMKM”). • Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (“PP UMKM”) • Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan.

b. Bahan Hukum Sekunder Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti misalnya literatur yang diperoleh dari perpustakaan seperti bahan bacaan, buku-buku, jurnaljurnal, skripsi, tesis, dan artikel-artikel lain yang berhubungan dengan merek kolektif sebagai upaya pemberdayaan UMKM. c. Bahan Hukum Tersier Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia dan sebagainya. d. Bahan Non Hukum Di samping bahan-bahan hukum, skripsi ini juga akan menggunakan bahan non hukum. Penggunaan bahan non hukum ini bertujuan untuk memperluas wawasan dalam proses pembuatan skripsi ini. Studi yang


dilakukan dengan menggunakan bahan non hukum seperti interview atau wawancara dengan narasumber-narasumber yang terkait dengan skripsi ini. Narasumber antara lain dengan bapak Jawasmer, SH.M.Kn selaku Kepala Sub Bidang Kekayaan Intelektual di dalam Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Sumatera Utara dan dengan bapak Ali Mansyur, S.Sos selaku Bendahara Umum Koperasi Agrina dan beliau juga sebagai salah satu pendiri Koperasi Agrina.

3. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data diperlukan untuk memperoleh suatu kebenaran dalam penulisan skripsi, dalam hal ini digunakan metode pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan (library research), yaitu mempelajari dan menganalisis data secara sistematis melalui buku-buku, surat kabar, makalah ilmiah, internet, peraturan perundang-undangan, dan bahan-bahan lain yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini. Hasil dari kegiatan pengkajian tersebut kemudian dibuat ringkasan secara sistematis sebagai inti sari hasil pengkajian studi dokumen. Tujuan dari teknik dokumentasi ini adalah untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat atau penemuanpenemuan yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. 33

33

Ibid, hlm 24


4. Analisis Data Data primer dan data sekunder yang telah disusun secara sistematis kemudian dianalisa secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif dan induktif. Metode deduktif dilakukan dengan membaca, menafsirkan, dan membandingkan, sedangkan metode induktif dilakukan dengan menerjemahkan berbagai sumber yang berhubungan dengan topik dalam skripsi ini, sehingga diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan.

G. Sistematika Penulisan Penulisan skripsi ini ditulis secara sistematis agar memberikan kemudahan bagi pembaca dalam memahami makna dan memperoleh manfaatnya. Adapun sistematika penulisan yang terdapat dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: Bab I memuat pendahuluan yang menggambarkan secara umum tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, keaslian penulisan, tinjauan kepustakaan, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan yang berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini. Bab II memuat tentang pengaturan merek kolektif di Indonesia. Bab ini terdiri dari 2 (dua) sub bab, yakni tinjauan umum hak merek, dan tinjauan umum merek kolektif. Pembahasan dalam bab II akan menjawab perumusan masalah pertama dalam skripsi ini. Bab III memuat tentang prosedur pendaftaran merek kolektif dalam produk usaha mikro kecil dan menengah. Bab ini menerangkan tentang usaha


mikro kecil dan menengah di Indonesia dan prosedur pendaftaran merek kolektif dalam produk usaha mikro kecil dan menengah. Pembahasan dalam bab III akan menjawab perumusan masalah kedua dalam skripsi ini. Kemudian, bab IV akan memuat keuntungan dan hambatan yang diperoleh pelaku usaha mikro kecil dan menengah setelah menerima sertifikat merek kolektif. Pembahasan dalam bab IV akan menjawab perumusan masalah ketiga dalam skripsi ini. Akhirnya, bab V memuat kesimpulan dan saran. Bab ini berisi kesimpulan dari bab-bab yang telah dibahas sebelumnya dan saran yang mungkin berguna dan dapat dipergunakan untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini.


BAB I PENDAHULUAN. serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia dan mempunyai nilai

Recommend Documents