BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah Kegiatan ekonomi merupakan aktifitas yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia, bahkan kegiatan ekonomi merupakan salah satu pilar penting dalam dinamika kehidupan manusia, karena manusia selalu mempunyai kebutuhan yang sangat penting sehingga semakin kompleks kebutuhan manusia akan semakin meningkat pula kegiatan ekonominya. Dalam kegiatan ekonomi tidak terlepas dari terjadinya persaingan antara pelaku usaha. Persaingan adalah suatu elemen yang essensial dalam perekonomian yaitu sebagai titik tumpu dalam ekonomi dan perdagangan sehingga perlu adanya suatu persaingan yang berlangsung dalam suasana sehat, jujur dan wajar. Adapun unsur-unsur dari setiap persaingan yaitu : a. ada dua pihak atau lebih yang terlibat dalam upaya saling mengungguli. b. ada dua kehendak di antara mereka untuk mencapai tujuan yang sama. Persaingan sebenarnya merupakan suatu karakteristik yang erat dengan kehidupan manusia yang cenderung untuk saling mengungguli dalam banyak hal. Persaingan atau yang dalam istilah bahasa Inggris dikenal sebagai competition, merupakan hal yang sering dijumpai dalam aktivitas perekonomian, bisnis, dan iklim
berusaha dewasa ini. Persaingan yang terjadi di antara pelaku usaha bisnis yang satu dengan lainnya ini mempunyai suatu tujuan, yaitu menarik minat konsumen untuk membeli produk berupa barang ataupun jasa, serta untuk menambah keuntungan yang di dapat oleh pelaku usaha bersangkutan. Untuk merealisasikan tujuannya, para pelaku usaha bisnis dalam persaingan usahanya akan menciptakan, mengemas, serta melakukan pemasaran terhadap berbagai produk yang dimiliki, dengan baik sehingga konsumen berminat dan tertarik untuk membelinya. 1 Persaingan harus dipandang sebagai hal positif, persaingan disebut sebagai suatu elemen yang esensial dalam perekonomian modern. Pelaku usaha menyadari bahwa dalam dunia bisnis adalah wajar untuk mencari keuntungan sebesarbesarnya, tetapi sebaiknya dilakukan melalui persaingan usaha yang jujur. Persaingan usaha dapat dibedakan atas persaingan usaha sehat (fair competition) dan persaingan usaha tidak sehat (unfair competition). Persaingan usaha dapat dianggap sehat apabila persaingan usaha tersebut membawa dampak positif. Dampak positif dari persaingan usaha yang sehat adalah terselesaikannya persoalan-persoalan ekonomi secara impersonal, adanya kesempatan manusia untuk berusaha dan juga merangsang perekonomian baik mikro ataupun makro. Persaingan usaha dapat dianggap tidak sehat apabila membawa pengaruh negatif. Suatu persaingan usaha yang tidak sehat dapat menyebabkan perekonomian yang buruk dan merusak suatu iklim persaingan usaha yang sehat, 2 yang pada akhirnya
1.
Mustafa Kamal Rokan, 2010, Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Praktiknya di Indonesia), Cetakan Pertama, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.1 2. Sutan Remy Sjahdeini, 2002, Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Jurnal Hukum dan Bisnis Volume 2, Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, hal. 7
dapat mempengaruhi minat investor untuk melakukan investasi. Persaingan tidak sehat pada akhirnya dapat mematikan persaingan, yang kemudian memunculkan monopoli. Dari persaingan yang sehat sangat diperlukan bagi sebuah pasar yang bersaing, oleh sebab itu diperlukan sebuah peraturan-peraturan bagi para pelaku usaha dalam bersaing. Persaingan adalah suatu elemen yang essensial dalam perekonomian yaitu sebagai titik tumpu dalam ekonomi dan perdagangan sehingga perlu adanya suatu persaingan yang berlangsung dalam suasana sehat, jujur dan wajar. Persaingan atau competition oleh Webster di definisikan sebagai a strunggle or contest between two or more persons for the same objects. 3 Hukum Persaingan Usaha adalah seperangkat aturan hukum yang mengatur mengenai segala aspek yang berkaitan dengan persaingan usaha, yang mencakup hal-hal yang boleh dilakukan dan hal-hal yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha. 4 Selain pengertian hukum persaingan usaha, maka pengertian kebijakan persaingan yaitu kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan efisiensi pemakaian sumber daya dan perlindungan kepentingan konsumen. Tujuan adanya kebijakan persaingan adalah untuk menjamin terlaksananya pasar yang optimal, khususnya biaya produksi terendah, harga dan tingkat keuntungan yang wajar, kemajuan teknologi, dan pengembangan produk. 5 Kesimpulan dari kebijakan persaingan usaha adalah kebijakan yang berkaitan dengan masalah-masalah di bidang persaingan usaha yang harus dipedomani oleh pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya dan melindungi kepentingan konsumen. 3.
Arie Siswanto, 2004, Hukum Persaingan Usaha, Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, hal. 13 Hermansyah, SH., M.Hum, 2009, Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia, Jakarta: Kencana, hal. 1 5. Ibid., hal. 2 4.
Dalam persaingan usaha ada keterkaitannya dengan dunia usaha yang merupakan suatu dunia yang tidak dapat berdiri sendiri. Banyak aspek dari berbagai macam dunia lainnya turut terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dengan dunia usaha ini.Keterkaitan antara satu dengan lainnya kadangkala tidak memberikan prioritas atas dunia usaha, yang pada akhirnya membuat dunia usaha harus tunduk dan mengikuti rambu-rambu yang ada dan seringkali bahkan mengutamakan dunia usaha sehingga mengabaikan aturanaturan yang telah ada. Negara memang tidak dapat berjalan dan maju tanpa adanya dunia usaha yang berkembang secara pesat dan efisien sebagai faktor penunjang. Pesatnya perkembangan dunia usaha ada kalanya tidak diimbangi dengan “penciptaan” rambu-rambu pengawas, baik itu yang terbentuk sebagai suatu aturan main peraturan perundang-undangan maupun hanya dalam bentukbentuk “kode etik” dunia usaha. Dunia usaha yang berkembang terlalu pesat sehingga akhirnya meninggalkan rambu-rambu yang ada jelas tidak akan menguntungkan pada akhirnya. 6 Kebutuhan akan suatu perangkat hukum yang mengatur persaingan usaha tidak dapat ditawar-tawar lagi. Untuk menjamin adanya persaingan usaha yang sehat itu dibuatlah Undang-Undang Persaingan Usaha yang mengatur berbagai mekanisme persaingan usaha dan menjamin terwujudnya persaingan usaha yang sehat dan adil. Indonesia telah mempunyai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6.
Ningrum Natasya Sirait, Asosiasi dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Medan, Pustaka Bangsa Press, 2003, hal. 78
3817) yang lahir pada bulan Maret 1999 dan baru efektif pada bulan September 2000. Undang-Undang
Antimonopoli
merupakan
adanya
suatu
jaminan
kepastian yang dapat mencegah praktik-praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, sehingga tercipta efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha yang meningkatkan efisiensi nasional sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, secara garis besar mengatur larangan-larangan bagi pelaku usaha untuk tidak melakukan larangan tersebut. Adanya larangan-larangan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut berupa larangan untuk melakukan perjanjian dan kegiatan yang dapat menciptakan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat serta posisi dominan. Perjanjian yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut adalah oligopoli, penetapan harga, diskriminasi harga, dan diskon, pembagian wilayah, pemboikotan, kartel, trust, oligopsoni, integrasi vertical, perjanjian tertutup, perjanjian dengan pihak luar negeri. Kegiatan yang dilarang untuk dilakukan oleh pelaku usaha adalah monopoli, monopsoni, penguasaan pasar, dumping, manipulasi biaya produksi, persekongkolan. Setiap pelaku usaha secara tegas dan jelas dilarang untuk melakukan halhal yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Tetapi UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999 juga memberikan pengecualian kepada pelaku usaha kecil dari pelarangan sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut
yang sifat pengecualiannya ditulis dengan sangat umum sebagaimana tertera pada Bab IX, Pasal 50 (h) yaitu“dikecualikan dari ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah pelaku usaha yang tergolong dalam usaha kecil”. Pengecualian pelaku usaha kecil tersebut memberikan kebebasan pelaku usaha kecil untuk melakukan kegiatan dan perjanjian yang dilarang dalam undang-undang tersebut. Pengecualian tersebut merupakan salah satu bentuk perlindungan (protection) yang diberikan pemerintah terhadap pengembangan usaha kecil. Perlindungan terhadap pelaku usaha kecil itu sudah seharusnya diberikan, karena tidak mungkin mereka mampu bersaing dengan pelaku usaha menengah dan besar. Perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat bagi pelaku usaha kecil tadi adalah wujud dari pelaksanaan demokrasi ekonomi yang antara lain mengandung prinsip keadilan, kebersamaan, dan berkeadilan. Keadaan ini tentu dapat mendorong terciptanya kesempatan berusaha bagi setiap warga negara dalam suasana persaingan yang sehat dan wajar, sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu saja. Perlindungan hukum tentu saja dapat memberi peluang bagi pelaku usaha kecil untuk dapat memajukan dan mengembangkan kegiatan usaha yang dilakukannya. Oleh karena itu, tulisan ini memberikan penjelasan tentang perlindungan hukum kepada pelaku usaha yang tergolong dalam usaha kecil dalam Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka kiranya layak untuk diangkat dalam bentuk usulan penelitian dengan judul : “pengaturan perlindungan hukum bagi pelaku usaha kecil dalam undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat ” 1.2 Rumusan Masalah 1. Bagaimanakah pengaturan perlindungan hukum pelaku usaha kecil dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ? 2. Bagaimanakah akibat hukum perlindungan hukum terhadap pelaku usaha kecil apabila ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ?
1.3 Ruang Lingkup Masalah Ruang lingkup masalah dari penulisan ini adalah pengaturan perlindungan hukum tentang pelaku usaha kecil yang terdapat dalam Pasal 50 huruf h di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yaitu yang di kecualikan dari ketentuan undangundang ini adalah pelaku usaha yang tergolong dalam usaha kecil. Dari pengaturan perlindungan hukum tersebut adanya akibat hukum terhadap pelaku usaha kecil yang menyalahgunakan pengaturan perlindungan hukum tersebut,
yang menimbulkan adanya norma kabur dari pengaturan tersebut karena dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menimbulkan banyak interpretasi sehingga menimbulkan banyak penafsiran mengenai pengaturan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha kecil tersebut, maka dari itu perlu adanya peraturan yang mengatur lebih jelas dan lebih lanjut mengenai perlindungan hukum pelaku usaha kecil agar dapat terciptanya kesejahteraan rakyat.
1.4 Orisinalitas Penelitian Orisinalitas penelitian yang sejenis yaitu judul skripsi penulis Hasan Jauhari Fakultas Hukum Universitas Gunadarma yang berjudul Tinjauan Pengecualian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Bagi Usaha Kecil dan Koperasi, adapun rumusan masalah yang pertama bagaimana tinjauan memaknai pengecualian yang diberikan oleh undang-undang ? dan rumusan masalah kedua adalah bagaimana konsekuensi bagi pemberdayaan usaha kecil dan koperasi ? sedangkan penulis Ngurah Manik Sidartha Fakultas Hukum Universitas Udayana, adapun rumusan masalah yang di bahas bagaimanakah pengaturan bentuk keistiweaan yang dimiliki oleh pelaku usaha kecil terkait dengan persaingan usaha tidak sehat ? penelitian penulis Nina Christiani Tambunan Fakultas Hukum Universitas Udayana,dengan judul skripsi Pengaturan Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Kecil Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adapun rumusan masalah yang pertama adalah bagaimanakah pengaturan perlindungan hukum pelaku usaha
kecil dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ? dan rumusan masalah yang kedua bagaimanakah akibat hukum perlindungan hukum terhadap pelaku usaha kecil apabila ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ?
Demikian uraian dari orisinalitas penelitian sejenis dan penelitian penulis, adapun dalam bentuk tabel seperti berikut :
Tabel Penelitian Sejenis dan Penulis No.
Judul Skripsi
Penulis
Rumusan Masalah
1.
2
3
Tinjauan Pengecualian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Bagi Usaha Kecil dan Koperasi.
Analisis Yuridis Mengenai Keistimewaan Bagi Pelaku Usaha Kecil Terkait Dengan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Pengaturan Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Kecil Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
HASAN JAHUARI, Fakultas Hukum Universitas Gundarma. NGURAH MANIK SIDARTHA, Fakultas Hukum Universitas Udayana.
1.Bagaimana Tinjauan memaknai pengecualian yang diberikan oleh UndangUndang ? 2.Bagaimana konsekuensi bagi pemberdayaan usaha kecil dan koperasi? 1.Bagaimanakah pengaturan bentuk keistimewaan yang dimiliki oleh pelaku usaha kecil terkait dengan persaingan usaha tidak sehat ?
NINA CHRISTIANI TAMBUNAN Fakultas Hukum Universitas Udayana
1.Bagaimanakah pengaturan perlindungan hukum pelaku usaha kecil dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999? 2.Bagaimanakah akibat hukum perlindungan hukum terhadap pelaku usaha kecil apabila ditinjau dari UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999?
1.4 Tujuan Penelitian a. Tujuan umum 1. Untuk mengetahui latar belakang terbentuknya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
2. Untuk mengetahui
prinsip perlindungan hukum dalam Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. b. Tujuan khusus 1. Untuk memahami perlindungan pelaku usaha kecil di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 2. Untuk memahami bentuk implementasi perlindungan hukum bagi pelaku usaha kecil ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 1.5 Manfaat Penelitian Dalam penulisan ini adapun yang menjadi manfaatnya adalah manfaat secara Teoritis dan Praktis, yaitu sebagai berikut : a. Manfaat teoritis Diharapkan penulisan ini dapat digunakan untuk pembangunan dan menambah khasana ilmu pengetahuan yang khususnya berkaitan dengan hukum perdata atau ilmu hukum bisnis berkaitan dengan perlindungan hukum pada pelaku usaha kecil dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. b. Manfaat praktis Bagi pelaku usaha kecil yaitu dapat memberikan sumbangan pemikiran
terhadap
pelaku
usaha
kecil,
terkait
dengan
implementasi bagi pelaku usaha kecil sebagai salah satu gambaran dalam suatu perlindungan bagi pelaku usaha. Bagi pemerintah apakah perlindungan pelaku usaha kecil sudah tepat dan bermanfaat sebagai bahan masukan untuk dijadikan pertimbangan dalam mengambil kebijakan bagi usaha kecil. Kemudian bagi masyarakat penulisan ini diharapkan dapat dijadikan bahan pengetahuan sehingga dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai perlindungan hukum bagi pelaku usaha kecil dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan bentuk atau gambaran dari perlindungan tersebut di dalam masyarakat apakah sudah terlaksana dengan benar.
1.3 Landasan Teoritis Penulisan ini akan berkaitan dengan pengaturan perlindungan hukum bagi pelaku usaha kecil pada Pasal 50 (h) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pengecualian adalah hal memperkecualikan, segala hal yang luar biasa (istimewa), segala yang lain dari umum 7. Pengecualian yang dimaksud disini adalah dalam bentuk yang diperbolehkan dan dilindungi oleh hukum, yang dalam hal ini diberikan kepada pelaku usaha kecil yang tercantum dalam pasal 50 (h) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999. Pengecualian tersebut disalahgunakan oleh pelaku 7
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1999, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, hal. 46
usaha kecil yang tergabung dalam asosiasi sehingga terjadi persaingan usaha tidak sehat, dalam Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Dari persaingan usaha tidak sehat tersebut maka adanya norma kabur dalam peraturan perlindungan terhadap pelaku usaha kecil yang adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok usaha. (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat). Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). 1.8 Metode Penelitian 1.8.1. Jenis Penelitian Ada dua jenis penelitian yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yaitu penelitian hukum Normatif dan penelitian hukum Empiris atau Sosiologis. Penulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di
dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. 8 1.8.2. Jenis Pendekatan Pembahasan dalam penelitian ini akan dikaji dengan pendekatan perundang-undangan (the statue approach), dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu pada UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha kemudian dikaitkan dengan permasalahan yang akan dibahas, Pendekatan fakta dan pendekatan analisis konseptual (analitycal and conseptual approach) yaitu penelitian terhadap konsep-konsep hukum, seperti sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum, dan sebagainya. 1.8.3.Sumber Bahan Hukum Sumber bahan hukum berdasarkan atas penggunaan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam penelitian hukum normatif, masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut: a. Bahan Hukum Primer yaitu, bahan hukum yang mengikat dan memiliki kekuatan hukum, seperti peraturan perundang-undangan. 9 Bahan hukum primer yang digunakan adalah : 1. Undang-Undang Dasar 1945;
8
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjaun Singkat, Cetakan ke 11, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2009, hal. 13. 9 Amirudin dan H. Zainal Asikin, 2006, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 30.
2. Undang-Undang
Nomor
5
Tahun
1999
tentang
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; b. Bahan Hukum Sekunder yaitu, merupakan data yang memperjelas hasil dari data primer yang diperoleh 10. Data ini berupa : a. Literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dan pelaku usaha kecil, jurnal hukum dan bisnis, karya tulis maupun artikel dari kalangan ahli hukum yang berkaitan dengan masalah monopoli, persaingan usaha, dan juga tentang pelaku usaha kecil. b. Hasil penelitian yang sudah ada mengenai masalah monopoli, persaingan usaha, dan pelaku usaha kecil, skripsi dan; c. Penulisan
ini
menggunakan
data
internet,
yang
termasuk dalam bahan hukum sekunder dengan menyebutkan situsnya. c. Bahan Hukum Tersier adalah data yang belum diperoleh dari data primer ataupun data sekunder yang berfungsi untuk memberi penjelasan untuk kedua data tersebut 11, data ini diperoleh dari internet, kamus besar bahasa Indonesia. 1.8.4. Tehnik Pengumpulan Bahan Hukum
10
Suratman dan H.Philips Dillah, 2014, Metode Penelitian Hukum, Penerbit Alfabeta, Bandung, hal.67 11 Ibid., hal.67
Tehnik pengumpulan bahan hukum yang akan dilakukan dalam penulisan ini dengan cara : a. Melakukan studi kepustakaan, yaitu membaca buku-buku literatur, hasil penelitian, situs-situs internet, jurnal yang berkaitan dengan obyek pembahasan. b. Menginventarisasi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan materi penulisan. Bahan hukum yang diperoleh kemudian diklasifikasikan dan disusun secara sistematis sesuai dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam tiap-tiap bab nantinya. 1.8.5. Tehnik Analisis Bahan Hukum Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya akan diteliti menggunakan metode interpretasi (penafsiran pasal-pasal dalam perundang-undangan), yang kemukakan
secara
deskriptif
kualitatif.
Dengan
cara
menafsirkan
dan
menganalisis pasal-pasal yang berkaitan dengan perlindungan pelaku usaha kecil, beserta pemikiran para pakar hukum yang terdapat dalam tulisan atau karya ilmiah ataupun dalam dokumen yang terkait dengan perlindungan pelaku usaha kecil dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
