BAB I PENDAHULUAN. sebutan Perjanjian Pengikatan Jual Beli ( PPJB ). kebendaan dan pihak lain untuk membayar harga yang telah ditetapkan

1

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Dewasa ini, jual beli satuan rumah susun atau apartemen yang belum selesai dibangun semakin meningkat. Bahkan tidak jarang jual beli satuan rumah susun ini dilakukan pada saat rumah susun atau apartemen masih berada dalam perencanaan. Pelaksanaan jual beli satuan unit apartemen yang seperti itu dilakukan dengan cara memesan terlebih dahulu atas unit yang akan dibeli, yang kemudian dituangkan dalam perikatan pendahuluan atau perikatan jual beli atau yang lebih dikenal dengan sebutan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (“PPJB”). Lebih lanjut, dasar hukum yang berkaitan dengan perjanjian pengikatan jual beli adalah Pasal 1457 KUHPerdata yang menyebutkan “jual beli adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak lain untuk membayar harga yang telah ditetapkan”. Jual beli merupakan suatu perjanjian konsensuil, artinya ia sudah dilahirkan sebagai suatu perjanjian yang sah, mengikat atau mempunyai kekuatan hukum pada detik tercapainya kata sepakat antara pihak penjual dan pihak pembeli mengenai unsur-unsur yang pokok (essentialia), yaitu mengenai barang dan harga biarpun jual beli itu mengenai barang yang tak bergerak.1

1

Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta : Intermasa, 1996), hlm. 79 – 80.

1

Universitas Sumatera Utara

2

Sifat konsensuil jual beli ini ditegaskan dalam Pasal 1458 KUH-Perdata yang berbunyi : “Jual beli dianggap telah terjadi kedua belah pihak sewaktu mereka telah mencapai sepakat tentang barang dan harga meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayàr. ” 2 Perjanjian jual beli yang dianut KUHPerdata tersebut juga dikatakan bersifat obligatoir, karena perjanjian itu belum memindahkan hak milik. Adapun hak milik baru berpindah dengan dilakukannya levering atau penyerahan. Dengan demikian, maka dalam sistem KUH Perdata tersebut “levering” merupakan suatu perbuatan yuridis guna memindahkan hak milik (“transfer of ownership”).3 Yang dimaksud dengan “levering” atau “transfer of ownership” adalah penyerahan suatu barang oleh pemilik atau atas namanya kepada orang lain, sehingga orang lain ini memperoleh hak milik atas barang tersebut dalam hal ini adalah satuan unit apartemen. Levering atau transfer of ownership ini mengikuti perjanjian obligator, karena menurut sistem KUHPerdata, perjanjian obligator itu baru dalam taraf melahirkan hak dan kewajiban saja, belum memindahkan hak milik, supaya hak milik berpindah, perlu diikuti dengan penyerahan barangnya.4 Penyerahan yang dimaksud meliputi pemindahan penguasaan dan pemindahan hak atas barang berdasarkan perikatan dasar yaitu perjanjian. Dalam setiap perjanjian

2

Ibid., hlm. 80. Ibid., 4 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti,1990), hlm.106. 3


3

yang mengandung tujuan memindahkan penguasaan dan hak milik, perlu dilakukan dengan penyerahan barang tersebut (delivery, transfer, levering). Penyerahan tersebut dilakukan baik secara nyata, maupun secara yuridis. Penyerahan yuridis dapat dilihat dengan jelas pada barang tidak bergerak, karena tata caranya diatur dalam Undang – Undang. 5 Mengenai sifat jual beli obligatoir ini terlihat jelas dalam Pasal 1459 KUHPerdata, yang menerangkan bahwa hak milik atas barang yang dijual tidaklah berpindah kepada si pembeli selama penyerahannya belum dilakukan (menurut ketentuan-ketentuan yang bersangkutan). 6 Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa jual beli apartemen antara Developer dengan konsumen merupakan suatu perjanjian yang mengikat salah satu pihak untuk menyerahkan apartemen dan mengikat pihak lain untuk membayar harga satuan apartemen sesuai kesepakatan. Objek perikatan ialah prestasi. Prestasi adalah Isi perjanjian. Perjanjian pengikatan jual beli apartemen antara Developer (debitor) dengan konsumen (kreditor) pastinya akan melahirkan kewajiban bagi masing-masing pihak untuk melaksanakan prestasi tersebut. Dengan melihat kewajiban utama Developer selaku penjual apartemen maupun kewajiban utama konsumen selaku pembeli apartemen, dapat ditarik kesimpulan bahwa kewajiban utama Developer menyerahkan apartemen sebagai obyek perjanjian jual beli pada dasarnya hak utama dari konsumen selaku 5 6

Ibid , hlm. 106. Subekti, Op. Cit., hlm. 80.


4

pembeli. Demikian pula sebaliknya, kewajiban utama pembeli membayar harga apartemen sesuai dengan perjanjian jual beli adalah merupakan hak utama dari Developer selaku penjual . Hal ini berarti ada hubungan timbal balik antara kewajiban Developer selaku penjual apartemen dan kewajiban konsumen selaku pembeli apartemen dengan hak-hak dari masing-masing pihak. Setiap hubungan hukum yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat tidak luput dari suatu permasalahan atau sengketa baik yang dapat dinilai dalam skala kecil atau bahkan skala besar. Hal ini pun terjadi di dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli antara Developer dengan Konsumen atau pembeli Apartemen. Permasalahan yang ada adalah ketiga orang pembeli dari Apartemen Graha Setia Budi atau yang dikenal juga dengan nama Graha Permata Seibu Mansion, yang nama-namanya terlampir dalam Putusan Mahkamah Agung No. 331 K/Pdt. Sus/2012, yaitu putusan yang dijadikan studi kasus untuk penyusunan tesis ini belum menerima penyerahan atas unit Apartemen yang dipesan dan dibeli dari Developer. Padahal mereka telah memesan dan mencicil pembayaran atas satuan rumah susun atau atas unit Apartemen yang direncanakan untuk dibangun oleh Developer (PT. GRAHA PERMATA PROPERINDO). Pembeli pertama telah membayar secara angsuran dengan jumlah cicilan yaitu Rp.58.100.000,-,. Pembeli kedua juga telah mengeluarkan uang sejumlah Rp. 37.400.000,-,. Pembeli ketiga juga telah membayar secara angsuran sejumlah Rp.64.695.000,-. Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) antara Developer dengan para pembeli maka pihak Developer seharusnya melakukan penyerahan fisik dari Rumah Susun/Apartemen yang dibeli oleh Para


5

Pembeli pada bulan Desember 2008. Akan tetapi sampai batas waktu yang telah disepakati sesuai dengan PPJB yang mengikat secara hukum antara Developer dengan pembeli, pihak Developer telah lalai dalam melaksanakan kewajiban penyerahan fisik dari Rumah Susun/Apartemen kepada para Pembeli sesuai tenggang waktu yakni, Bulan Desember 2008. Karena mereka masih tetap belum menerima penyerahan atas unit Apartemen yang mereka pesan dan beli itu dari Developer maka ketiga orang Pembeli ini kemudian mengirimkan beberapa kali Surat Peringatan atau Somasi kepada pihak Developer bahkan menaruh pengumuman di koran atau surat kabar akan tetapi pihak Developer sama sekali tidak menanggapi Surat Somasi tersebut. Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang mereka buat dengan pihak Developer disebutkan bahwa Pihak Developer akan mengembalikan seluruh uang pembayaran atas unit Apartemen yang dibeli itu tanpa bunga dan potongan – potongan apapun dalam hal jika perjanjian itu dibatalkan. Ketiga pembeli Apartemen ini pun akhirnya memutuskan untuk membatalkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang mereka buat dengan pihak Developer karena mereka menganggap pihak Developer telah wanprestasi. Kemudian mereka meminta uang mereka untuk dikembalikan oleh pihak Developer tanpa bunga dan potongan apapun, karena tidak adanya itikad baik dari pihak Developer untuk mengembalikan seluruh uang pembayaran mereka, maka ketiga pembeli tersebut memasukkan gugatan permohonan Kepailitan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan berlandaskan keyakinan bahwa pihak Developer telah berhutang kepada mereka dikarenakan pihak Developer tidak mengembalikan seluruh


6

uang pembayaran mereka padahal Perjanjian Pengikatan Jual Beli ( PPJB ) antara mereka dengan pihak Developer telah batal. Sebelum kreditor mengajukan permohonan kepailitan terhadap debitor, syarat materiil yang harus dipenuhi oleh kreditor adalah adanya utang yang telah jatuh tempo yang tidak dibayar yang dapat ditagih dan debitor memiliki setidak-tidaknya dua kreditor. Hal ini secara tegas ditetapkan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan, yang menyatakan bahwa debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. 7 Jika dianalisis persyaratan materiil untuk mengajukan perkara kepailitan adalah sangat sederhana, yakni adanya utang yang jatuh tempo yang dapat ditagih dan yang belum dibayar lunas serta memiliki sekurang-kurangnya dua kreditor. Adanya suatu utang akan dibuktikan oleh kreditor bahwa debitor mempunyai utang yang dapat ditagih karena sudah jatuh tempo ataupun karena dimungkinkan oleh perjanjiannya untuk dapat ditagih. Persoalan yuridis mengenai utang dalam proses pembuktian beracara kepailitan adalah utang yang bagaimana yang bisa dikategorikan utang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan tersebut. 8

7

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. 8 M. Hadi Shubhan, Hukum Kepailitan : Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan, (Jakarta : Kencana, 2008), hlm. 88.


7

Menurut ketentuan hukum kepailitan tentang utang yang terdapat di dalam Pasal 1 angka (6) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, yaitu Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau Undang-Undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor. 9 Penjabaran definisi utang dalam Undang Undang Kepailitan 2004 ini merupakan perbaikan yang cukup signifikan dari Undang-Undang Kepailitan sebelumnya. Pada Undang-Undang Kepailitan sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 juncto Peraturan Kepailitan tidak dijelaskan mengenai batasan utang tersebut. Ketiadaan definisi utang ini memberikan peluang bagi kreditor untuk dapat memperoleh tagihannya kepada debitor dengan mempergunakan hukum kepailitan. Hal ini terlihat pada kecendrungan dunia usaha untuk mengkontruksikan sengketa-sengketa niaga yang berkaitan dengan kepailitan dan PKPU, bukan lagi sebagai wanprestasi (dalam konteks ketentuan Pasal 1320 jo 1338 KUHPerdata), maupun perbuatan melawan hukum (on rechtmatigedaad ex Pasal 1365 KUHPerdata) melainkan dipaksa mendalilkannya dengan utang yang telah jatuh tempo dan dapat

9

Pasal 1 angka (6) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.


8

ditagih, untuk kemudian diajukan proses pailit, dalam hal ini permohonan kepailitan dirasakan sebagai direkayasa. 10 Setelah keluarnya UU No. 4 Tahun 1998, hampir semua hubungan keperdataan yang dahulu diselesaikan melalui Pengadilan Negeri sekarang mulai dikonstruksikan sebagai perkara tidak terpenuhinya suatu tagihan (utang) dan diajukan ke Pengadilan Niaga. Pengadilan Niaga telah dianggap sebagai senjata pamungkas untuk mengatasi berbagai permasalahan berupa kemacetan dan kerumitan proses peradilan di pengadilan negeri serta pelbagai masalah perekonomian nasional.11 Sejak September tahun 1998 sampai dengan tahun 2004, kasus-kasus kepailitan yang diajukan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat bukanlah murni hanya berupa debitor yang tidak membayar utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih serta memiliki paling sedikit 2 (dua) kreditor, tetapi perkaranya lebih rumit dan lebih bervariasi antara lain berupa penerbitan surat berharga promissory note, obligasi, surat sanggup, pemberian modal kerja, kontrak kerja, kredit modal kerja, pemberian jaminan baik personal guaranty maupun corporate guaranty, purchasing order, kartu kredit, penerbitan L/C, kredit pembiayaan, sewa menyewa, anjak piutang, pinjaman sindikasi, perjanjian keagenan, factoring, penerbitan surat sanggup, perjanjian

10

Sunarmi, Prinsip Keseimbangan Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia, (Jakarta : PT. Sofmedia, 2010), hlm. 291. 11 Ibid., hlm. 292.


9

asuransi, perjanjian jual beli. Dalam penerapannya beberapa hal diatas tidak dianggap sebagai utang. 12 Demikian pula sejalan dengan kemajuan pembangunan ekonomi di Indonesia membawa perubahan terhadap pelaku-pelaku ekonomi yang semula di dominasi oleh pedagang-pedagang kecil berupa pemilik-pemilik toko dan perusahaan-perusahaan perorangan kini berubah menjadi perusahaan-perusahaan besar yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) bahkan perusahaan-perusahaan dalam bentuk Holding Company. Perubahan pelaku bisnis ini juga membawa konsekuensi terhadap pemohon dan termohon kepailitan.13 Bervariasinya kegiatan pelaku usaha juga mempengaruhi jenis utang yang dilakukan oleh debitor. Dari permohonan kepailitan yang diajukan ke Pengadilan Niaga diketahui bahwa jenis utang bukan hanya dilakukan dalam bentuk utang pokok dan bunganya tetapi lebih luas dan bervariasi. Satu kelompok menyatakan bahwa utang disini berarti utang yang timbul dari perjanjian

utang

piutang

yang

berupa

sejumlah

uang.

Kelompok

ini

menginterpretasikan utang dalam arti sempit, sehingga tidak mencakup prestasi yang timbul sebagai akibat adanya perjanjian di luar perjanjian utang piutang. 14 Sedangkan sebagian kelompok berpendapat bahwa yang dimaksud utang dalam Pasal 1 UUK adalah prestasi yang harus dibayar yang timbul sebagai akibat perikatan. Utang disini dalam arti yang luas. Istilah utang tersebut menunjuk pada 12

Ibid., Ibid. , 14 M. Hadi Shubhan, Op. Cit. , hlm. 88 - 89. 13


10

hukum kewajiban hukum perdata. Kewajiban atau utang dapat timbul baik dari kontrak atau dari Undang-Undang ( Pasal 1233 KUHPerdata). Prestasi tersebut terdiri dari memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu.15 Dari kedua pendapat tersebut mengenai utang, maka yang tepat adalah kelompok pendapat yang menyatakan bahwa utang dalam arti luas, karena UndangUndang Kepailitan merupakan penjabaran lebih khusus dari KUH Perdata, maka utang dalam UUK adalah prestasi sebagaimana diatur dalam KUH Perdata. Dan juga berkaitan dengan prinsip debt pooling, dimana kepailitan merupakan sarana untuk melakukan distribusi aset terhadap para kreditornya dan kreditor dalam hal tidak berkaitan khusus dengan perjanjian utang piutang uang saja melainkan dalam konteks perikatan.16 Utang dalam kaitan dengan perikatan bisa timbul karena perjanjian dan bisa pula timbul karena Undang-Undang. Utang dalam perikatan yang timbul karena Undang-Undang bisa timbul dari Undang-Undang saja dan bisa pula timbul dari Undang-Undang sebagai akibat perbuatan orang. Perikatan yang lahir dari UndangUndang sebagai akibat perbuatan orang bisa berupa perbuatan yang sesuai dengan Undang-Undang bisa pula perbuatan yang melanggar hukum (onrechtmatige daad).17 Jerry Hoff juga berpendapat bahwa definisi utang adalah utang dalam arti luas yang merujuk pada KUH Perdata Pasal 1233, lebih lanjut dikatakan :

15

Ibid. , Ibid., hal 90. 17 Ibid.,hal 90. 16


11

Obligation or debts can arise either out of contract or out of law (article 1233 CC). There are obligation to give something, or obligation to do or not to do something (article 1234 CC). The creditor is entitled to the performance of the obligation by the debtor. The debtor is obliged to perform. Some examples of obligations which arise out of contract are :  The obligation of a borrower to pay interest and to repay the principal of the loan to a lender ;  The obligation of a seller to deliver a car to a purchaser pursuant to a sale and purchase agreement ;  The obligation of a builder to construct a house and to deliver it to purchaser ;  The obligation of a guarantor to guarantee to a lender the repayment of a loan by a borrower. From the debtor’s perspective these obligations are his debts. From the creditor’s perspective, these obligations are his claim.18 Dalam Peraturan Kepailitan (FV) pun menganut konsep utang dalam arti luas. Siti Soemarti Hartono menyatakan bahwa dalam yurisprudensi ternyata bahwa membayar tidak selalu berarti menyerahkan sejumlah uang. Menurut putusan H. R. 3 Juni 1921, membayar berarti memenuhi suatu perikatan, ini dapat diperuntukkan untuk memyerahkan barang-barang.19 Karena itulah kemudian lahir revisi Undang-Undang Kepailitan No. 4 tahun 1998, yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), dimana utang didefinisikan dalam arti luas yang berarti telah pararel dengan konsep KUH Perdata. Akan tetapi sampai sekarang masih banyak perdebatan yang muncul mengenai definisi yang jelas tentang utang serta jumlah minimum utang untuk mengajukan

18

Jerry Hoff, Indonesian Bankruptcy Law, (Jakarta : Tatanusa, 1999), hlm. 11. Siti Soemarti Hartono, Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1993, hal 8. 19


12

permohonan pailit. Sehingga terdapat dua interpretasi baik dari kalangan akademisi maupun praktisi mengenai utang. Akibatnya dalam praktek pengertian utang telah diartikan secara sempit dan luas. Hakim memberikan penafsiran utang yang berbeda baik di Pengadilan Niaga maupun pada tingkat kasasi. Perbedaan penafsiran tentang pengertian utang ini dapat menimbulkan akibat berupa perbedaan keputusan hakim yaitu apakah permohonan pernyataan pailit akan dikabulkan, ditolak ataukah tidak dapat diterima. Selain itu juga perbedaan penafsiran tentang utang berakibat terhadap kewenangan pengadilan untuk mengadili, apakah perkara yang sedang diperiksa itu termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri ataukah Pengadilan Niaga. Seperti yang terjadi kepada Permohonan pailit dari ketiga pembeli Apartemen Graha Setia Budi yang telah disebutkan diatas. Permohonan pailit yang mereka ajukan mengacu kepada definisi utang dalam arti luas. Berlandaskan ketentuan hukum kepailitan tentang utang yang terdapat di dalam Pasal 1 angka (6) UndangUndang No. 37 Tahun 2004, yaitu Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau Undang-Undang dan yang wajib


13

dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.20 Utang yang dimaksud oleh ketiga pembeli Apartemen ini adalah kewajiban Developer untuk mengembalikan uang mereka. Permohonan pailit yang diajukan ketiga pembeli Apartemen ini terhadap pihak Developer yang telah wanprestasi dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat akan tetapi ketika pihak Developer mengajukan kasasi ke tingkat Mahkamah Agung, maka Mahkamah Agung dalam amar putusannya menyatakan menolak gugatan atau permohonan pailit ketiga pembeli Apartemen tersebut. Berangkat dari putusan Mahkamah Agung yang menolak Permohonan Pailit itulah, maka dilakukan penelitian dengan judul “Analisis Hukum Terhadap Permohonan Pailit Atas Developer dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Apartemen (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 331 K/Pdt. Sus/2012 Tanggal 12 Juni 2012)”.

B. Perumusan Masalah Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka ada beberapa hal yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu : 1. Apakah para konsumen Apartemen boleh mengajukan Permohonan Pailit terhadap Developer PT. Graha Permata Properindo ke Pengadilan Niaga ? 20



14

2. Apakah yang menyebabkan PT.Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ikut mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung atas Putusan Pailit yang dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga terhadap Developer ? 3. Bagaimana analisis hukum terhadap kasus permohonan pailit atas Developer dalam perjanjian pengikatan jual beli apartemen ?

C. Tujuan Penelitian Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui pengajuan Permohonan Pailit para konsumen Apartemen terhadap Developer PT. Graha Permata Properindo ke Pengadilan Niaga. 2. Untuk mengetahui faktor penyebab PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ikut mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung atas Putusan Pailit yang dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga terhadap Developer 3. Untuk mengetahui analisis hukum terhadap permohonan pailit atas Developer dalam perjanjian pengikatan jual beli apartemen.

D. Manfaat Penelitian 1. Dari segi teoritis Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam bentuk sumbangan saran untuk penelitian lanjutan, baik sebagai bahan awal maupun sebagai bahan perbandingan untuk penelitian yang lebih luas yang berhubungan dengan bidang ilmu Hukum Kepailitan.


15

2. Dari segi praktis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pihak yang terkait dalam kasus-kasus Kepailitan khususnya Kepailitan yang ditimbulkan dari adanya wanprestasi Perjanjian Pengikatan Jual Beli Apartemen.

E. Keaslian Penelitian Menurut data yang ada dan penelusuran yang telah dilakukan, baik terhadap hasil-hasil penelitian yang sudah ada, maupun sedang dilakukan, khususnya pada Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, pembahasan mengenai “Analisa Hukum Terhadap Gugatan Pailit Atas Developer Yang Telah Dinyatakan Wanprestasi Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Apartemen (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 331 K/Pdt. Sus/2012 Tanggal 12 Juni 2012)”, belum pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya. Namun penulis ada menemukan beberapa tesis yang menyangkut masalah Kepailitan ataupun tentang Perjanjian Pengikatan Jual Beli , akan tetapi permasalahan dan bidang kajiannya sangat berbeda, yaitu: 1. Tesis atas nama, Andreas Timothy, NIM : 027011003, dengan judul “Tinjauan Yuridis Tentang Kasus Permohonan Pernyataan Pailit PT. Bank IFI Terhadap PT. Bank Danamon Indonesia ”, dengan beberapa permasalahan yang diteliti yaitu :


16

a. Bagaimanakah ketentuan hukum mengatur proses permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh PT. Bank IFI terhadap PT. Bank Danamon Indonesia Tbk ? b. Apakah ketentuan dan mekanisme yang ditetapkan di dalam Undang – Undang Kepailitan dapat berjalan efektif dan sudah tepat untuk diterapkan bagi bank ? 2. Tesis atas nama, Belinda, NIM : 077011009, dengan judul “ Akibat Hukum Putusan Pernyataan Pailit Debitur Terhadap Kreditur Pemegang Hak Tanggungan ”, dengan beberapa permasalahan yang diteliti yaitu : a. Bagaimana ketentuan hukum pelaksanaan kepailitan kreditur terhadap debitur ? b. Bagaimana kedudukan kreditur pemegang hak tanggungan dalam keputusan kepailitan ? c. Bagaimana akibat hukum kepailitan debitur terhadap kreditur pemegang hak tanggungan dalam eksekusi hak tanggungan ? 3. Tesis atas nama, Henny Saida Flora, NIM: 037011032, dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah Melalui Pengembang (Studi di kota Medan) ”, dengan beberapa permasalahan yang diteliti yaitu : a. Apakah dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang dibuat oleh pengembang telah memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen ?


17

b. Bagaimana tanggung jawab pengembang apabila konsumen dirugikan dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tersebut ? c. Bagaimana sikap konsumen terhadap isi Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang ditawarkan oleh pihak pengembang ? Jika diperhadapkan, permasalahan yang diteliti sebelumnya sebagaimana disebutkan diatas dengan penelitian yang dilakukan ini sangat berbeda. Maka dari itu, penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan keaslian dan kebenarannya.

F. Kerangka Teori dan Konsepsi 1. Kerangka Teori Teori adalah menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi, suatu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta – fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya. Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan arahan atau petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati.21 Menurut M. Solly Lubis menyebutkan bahwa landasan teori adalah suatu kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, thesis mengenai suatu kasus atau permasalahan (problem) yang dijadikan bahan perbandingan, pegangan teoritis, yang

21

JJJ. Wuisman, Penyunting M. Hisyam, Penelitian Ilmu Sosial, Jilid 1, (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1996), hlm. 203.


18

mungkin disetujui ataupun tidak disetujui yang merupakan masukan dalam membuat kerangka berpikir dalam penulisan.22 Teori merupakan generalisasi yang dicapai setelah mengedepankan pengujian dan hasilnya menyangkup ruang lingkup dan fakta yang luas.

23

Perkembangan ilmu

hukum, selain bergantung pada metodologi, aktifitas penelitian dan imajinasi sosial juga sangat ditentukan oleh teori.24 Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, oleh karena itu kerangka teori diarahkan secara khas ilmu hukum. Maksudnya penelitian ini berusaha untuk memahami dan menganalisis data yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perUndang-Undangan dan putusan pengadilan. Sehubungan dengan itu maka teori yang digunakan dalam meneliti adalah Teori Keadilan dan Teori Kepastian Hukum. Berkaitan dengan Teori Keadilan tersebut, maka Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang harus sejalan dengan tujuan pembangunan hukum, yaitu dapat melindungi kreditor serta para pihak yang merasa dirugikan. Hal tersebut sebagaimana teori etis yang dikemukakan oleh Aristoteles tentang tujuan hukum, yang dikutip dari Van Apeldoorn bahwa hukum semata-mata bertujuan untuk mewujudkan keadilan. 25 Tujuannya adalah memberikan tiap-tiap orang apa yang patut diterimanya. Keadilan tidak boleh dipandang sebagai penyamarataan. ”Keadilan bukan berarti 22

M. Solly Lubis , Filsafat Ilmu Dan Penelitian, (Bandung : Mandar Maju, 1994), hlm. 80. Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 126. 24 Ibid., hlm. 6. 25 L. J, Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta : Pradnya Paramitha, 2001), hlm. 53. 23


19

bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama”.

26

Hukum yang tidak adil dan

tidak dapat diterima akal, yang bertentangan dengan norma alam, tidak dapat disebut sebagai hukum, tetapi hukum yang menyimpang. Keadilan yang demikian ini dinamakan keadilan distributif, yaitu keadilan yang memberikan kepada tiap-tiap orang jatah menurut jasanya. Ia tidak menuntut supaya tiap-tiap orang mendapat bagian yang sama banyaknya, bukan persamaan melainkan sesuai/sebanding. Teori Kepastian Hukum juga digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian tesis ini untuk menemukan jawaban atas beberapa pertanyaan yang tidak terjawab dengan pendekatan hukum kepailitan Indonesia. Teori kepastian hukum yang dikemukakan Aristoteles bahwa ‘hukum harus membuat Allgemeine Rechtslehre (Peraturan/ketentuan umum),’ Dimana peraturan/ketentuan umum ini diperlukan masyarakat demi kepastian hukum. “Kepastian hukum sangat diperlukan untuk menjamin ketentraman dan ketertiban dalam mayarakat. ” Karena keadilan tersebut harus memberikan kepastian hukum dan untuk mencapainya harus memiliki itikad baik karena salah satu tujuan hukum bertugas menjamin adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia, karena meniadakan keadilan berarti menyamakan hukum dengan kekuasaan. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisebel terhadap tindakan sewenang-wenang, masyarakat

26

Ibid.


20

mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum. ” 27 Sebelum bangunan apartemen selesai dibangun, biasanya pihak Developer mengadakan kegiatan yang disebut pemasaran pendahuluan dengan membuat satu atau beberapa unit percontohan,kemudian pendaftaran pemesanan. Untuk menjamin hak para pihak maka dibuatlah suatu perjanjian yang akan menimbulkan suatu perikatan diantara para pihak yang membuatnya. Perikatan pendahuluan atau perikatan jual beli ini dikenal dengan sebutan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (“PPJB”). Lebih lanjut, dasar hukum yang berkaitan dengan perjanjian pengikatan jual beli adalah Pasal 1457 KUHPerdata yang menyebutkan “jual beli adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak lain untuk membayar harga yang telah ditetapkan”. Perjanjian jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian yang lazim ditemukan dalam praktek Notaris. Dalam KUHPerdata sendiri sebenarnya tidak pernah mengenal bentuk perjanjian ini akan tetapi perjanjian ini timbul dalam praktek para Notaris sebagai salah satu bentuk dari perjanjian tak bernama. Adapun pengertian jual beli yang dimaksud dalam Pasal 1457 KUHPerdata apabila dikaitkan dengan jual beli rumah susun atau dalam hal ini apartemen adalah bahwa jual beli rumah susun atau apartemen merupakan sesuatu perjanjian dengan 27

Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, (Yogyakarta : Liberty, 2003),

hlm. 160.


21

mana penjual, yaitu Developer mengikat dirinya untuk menyerahkan hak atas rumah susun atau apartemen yang bersangkutan kepada pembeli dan pembeli mengikatkan dirinya untuk membayar kepada penjual atau Developer sesuai dengan harga yang telah disetujui. 28 Hal ini karena suatu hubungan hukum dalam lalu lintas hukum khususnya hukum perjanjian setidak-tidaknya melibatkan 2 (dua) pihak yang terikat oleh hubungan tersebut, yaitu kreditor dan debitor. ”Masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban yang lahir dari hubungan hukum itu berupa prestasi dan kontra prestasi yang dapat berbentuk memberi, berbuat, dan tidak berbuat sesuatu”. 29 Apabila seorang debitur (dalam hal ini Developer), mengabaikan atau mengalpakan kewajiban dan karena itu ia melakukan cacat prestasi, maka krediturnya dapat menuntut : a. Pemenuhan prestasi; b. Ganti

rugi

pengganti

kedua-duanya

ditambahkan

dengan

kemungkinan

penggantian kerugian selanjutnya. Jika menghadapi suatu persetujuan timbal balik, maka sebagai gantinya kreditur dapat menuntut : c. Pembatalan persetujuan plus ganti rugi. 30 Inilah yang terjadi pada kasus kepailitan antara Developer Apartemen dengan konsumennya. Ketika Developer dalam hal ini gagal untuk melakukan penyerahan 28

R. Wiryono Prodjodikoro, Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu, (Bandung : Sumur, 1974), hlm. 13. 29 Roberto Mangabeira Unger, Gerakan Studi Hukum Kritis, Jakarta: Lembaga Studi Advokasi Masyarakat, 1999, hlm. 54. 30 F. Tengker, Hukum Suatu pendekatan Elementer, (Bandung : Penerbit Nova, 1993), hlm. 80.


22

unit Apartemen yang telah dipesan dan dibayar secara angsuran oleh konsumen atau pembeli, maka Developer dinyatakan telah melakukan wanprestasi. Atas dasar itulah para pembeli apartemen ini membatalkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli antara mereka dengan pihak Developer. Pembeli meminta seluruh uang pembayaran mereka dikembalikan. Akan tetapi pihak Developer tidak menunjukkan itikad baiknya untuk mengembalikan uang pembayaran mereka. Para pembeli atau konsumen apartemen ini pun mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga untuk memohonkan pailit si Developer tersebut. Pengadilan Niaga pada akhirnya memang mengabulkan permohonan para pembeli apartemen yang merasa dirugikan ini. Namun ketika pihak Developer mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, majelis hakim Mahkamah Agung mengabulkan pembelaan dan permohonan kasasi pihak Developer. Artinya Mahkamah Agung dalam amar putusannya menolak gugatan atau permohonan para pembeli untuk mempailitkan Developer yang wanprestasi tersebut. Mahkamah Agung berdasarkan bukti-bukti yang ada berpandangan bahwa hubungan hukum antara para Pembeli dan Developer Apartemen adalah masih berupa hubungan perikatan Jual-Beli belum merupakan perjanjian jual beli. Jadi menurut Mahkamah Agung tidak terbukti telah terjadinya suatu perjanjian utang-piutang antara Pembeli Apartemen dengan pihak Developer. Inilah yang menarik untuk dicermati, dalam Pasal 1 angka (6) UndangUndang No. 37 Tahun 2004, menyatakan bahwa utang adalah kewajiban yang


23

dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau Undang-Undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.31 Para pembeli Apartemen ini menganggap kewajiban Developer untuk mengembalikan uang mereka adalah hutang. Mereka menuntut pengembalian uang pembayaran yang mereka telah bayarkan secara angsuran untuk satuan unit apartemen yang mereka telah pesan dari Developer. Perbedaan penafsiran tentang pengertian utang ini dapat menimbulkan akibat berupa perbedaan keputusan hakim yaitu apakah permohonan pernyataan pailit akan dikabulkan, ditolak ataukah tidak dapat diterima. Selain itu juga perbedaan penafsiran tentang utang berakibat terhadap kewenangan pengadilan untuk mengadili, apakah perkara yang sedang diperiksa itu termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri ataukah Pengadilan Niaga. Sutan Remy Syahdeini menyebutkan bahwa ketiadaan pengertian atau definisi yang diberikan secara jelas mengenai apa yang dimaksudkan dengan utang dapat mengakibatkan hal-hal sebagai berikut : 1.

Menimbulkan ketidak pastian hukum, karena dapat menimbulkan selisih pendapat mengenai hal-hal sebagai berikut : 31



24

a. Apakah “setiap kewajiban seseorang atau badan hukum untuk membayar sejumlah uang sekalipun kewajiban tersebut tidak timbul dari perjanjian utang piutang/pinjam meminjam uang dapat diklasifikasikan sebagai utang menurut UUKepailitan? Dengan kata lain, apakah hanya kewajiban membayar sejumlah utang yang timbul dari perjanjian utang piutang saja yang dapat diklasifikasikan sebagai utang, ataukah termasuk pula setiap kewajiban itu karena alas hak (rechts title) apapun juga, baik yang timbul dari perjanjian apapun maupun yang timbul dari Undang-Undang ?. b. Apakah kewajiban untuk melakukan sesuatu sekalipun tidak merupakan kewajiban untuk membayar sejumlah uang, tetapi tidak dipenuhinya kewajiban itu dapat menimbulkan kerugian uang bagi pihak kepada siapa kewajiban itu harus dipenuhi, dapat pula diklasifikasikan sebagai utang menurut UU Kepailitan. c. Apakah setiap kewajiban untuk memberikan sesuatu, atau untuk melakukan sesuatu, atau untuk tidak melakukan sesuatu, yaitu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1234 KUHPerdata, sekalipun tidak telah menimbulkan kerugian dapat pula dikalsifikasikan sebagai utang sebagaimana dimaksud dalam UU Kepailitan ?. 2.

Mengingat integritas pengadilan yang belum baik pada saat ini, dapat memberikan peluang bagi praktek-praktek korupsi dan kolusi oleh hakim dan pengacara. Apa yang dikhawatirkan mengenai kemungkinan terjadinya selisih pendapat mengenai pengertian utang yang dimaksud dalam UU Kepailitan itu


25

ternyata memang telah terjadi. Hal itu terdapat dalam berbagai putusan pengadilan.32 2. Konsepsi Konsepsi berasal dari bahasa Latin, conceptus yang memiliki arti sebagai suatu kegiatan atau proses berfikir, daya berfikir khususnya penalaran dan pertimbangan.33 Konsep adalah salah satu bagian terpenting dari teori. Konsepsi diterjemahkan sebagai usaha membawa sesuatu dari abstrak menjadi suatu yang konkrit, yang disebut dengan operational definition.34 Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindarkan perbedaan pengertian atau penafsiran mendua (dubius) dari suatu istilah yang dipakai.35 Oleh karena itu dalam penelitian ini didefinisikan beberapa konsep dasar, agar secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, yaitu : a. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.36

32

Sutan Remy Syahdeini, Hukum Kepailitan, Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-undang No. 4 Tahun 1998, (Jakarta : PT. Pustaka Utama Grafiti, 2002), hlm. 90 - 91. 33 Komaruddin dan Yooke Tjuparmah Komaruddin, Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah, (Jakarta : Bumi Aksara, 2000), hlm. 122. 34 Sutan Remy Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, (Jakarta : Institut Bankir Indonesia, 1993), hlm. 10. 35 Tan Kamelo, Perkembangan Lembaga Jaminan Fiducia : Suatu Tinjauan Putusan Pengadilan dan Perjanjian di Sumatera Utara, Disertasi, Medan PPs-USU, 2002, Hal. 35. 36 Pasal 1 angka 1 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.


26

b. Permohonan Pailit adalah suatu permohonan yang diajukan untuk menyatakan debitur dalam keadaan pailit, permohonan pailit ini bisa diajukan oleh Debitor, Kreditor, Kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, serta Menteri keuangan. c.

Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau Undang-Undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.37

d. Pengadilan Niaga adalah Peradilan khusus yang merupakan bagian dari peradilan umum dan mempunyai kompetensi untuk memeriksa perkara kepailitan dan penundaan pembayaran, serta perkara-perkara lainnya di bidang perniagaan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. e. Jual beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dari pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.38 f. Perjanjian Pengikatan Jual Beli adalah perjanjian pendahuluan yaitu suatu perjanjian dimana para pihak saling mengikatkan diri untuk terjadinya suatu

37

Pasal 1 angka 6 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. 38 R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta : Pradnya Paramita, Cet. -XIV, Tahun 1981), hlm. 419.


27

perjanjian baru atau perjanjian pokok yang merupakan tujuan dari para pihak tersebut. g. Wanprestasi adalah tidak dipenuhinya janji, baik karena disengaja maupun tidak disengaja atau sama sekali tidak memenuhi prestasi, prestasi yang dilakukan tidak sempurna, terlambat memenuhi prestasi dan melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.39

G. Metode Penelitian 1. Sifat dan Jenis Penelitian Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari

satu

atau

beberapa

gejala

hukum

tertentu

dengan

jalan

menganalisisnya.40 Sifat dalam penelitian tesis ini adalah termasuk deskriptif analitis. Deskriptif artinya yaitu penelitian yang dilakukan dengan maksud mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum serta menggambarkan keadaan objek atau masalahnya secara jelas, runtut, dan sistematis sesuai dengan kaidah-kaidah hukum tersebut. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin.

39

Ahmad Miru, Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak, ( Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 74. 40 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta : UI Press, 1984), hlm. 43.


28

2.

Spesifikasi dan Pendekatan Penelitian Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, maka jenis penelitian

hukum yang digunakan dalam tesis ini adalah deskriptif yuridis, yaitu suatu analisis data yang berdasarkan pada teori hukum yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data yang lain.41 Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau yuridis normatif, yakni penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).42 Dengan meneliti sumber-sumber bacaan yang relevan dengan tema penelitian, meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, sumber-sumber hukum, peraturan perUndang-Undangan yang bersifat teoritis ilmiah serta dapat menganalisa permasalahan yang dibahas.43 3. Bahan Penelitian Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yaitu bahan pustaka merupakan data dasar dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder seperti :

41

Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001), hal 38. 42 Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), hal 34. 43 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 13.


29

a. Bahan hukum primer yakni adalah hukum yang mengikat dari sudut norma dasar, peraturan dasar dan peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini bahan hukum primer bersumber dari : 1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). 2. Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang kepailitan. 4. Putusan Pengadilan Niaga No. 10/Pailit/2012/PN. NIAGA. JKT. PST. 5. Putusan Mahkamah Agung No. 331 K/PDT. SUS/2012. b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya, bahkan dokumen pribadi atau pendapat dari kalangan pakar hukum sepanjang relevan dengan objek penelitian ini yaitu mengenai Kepailitan. c. Bahan hukum tertier atau bahan hukum penunjang, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berupa kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan jurnal-jurnal atau karya-karya ilmiah.


30

4.

Teknik Pengumpulan Data Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan (library

research), yaitu menghimpun data dengan melakukan penelaahan serta membaca, mempelajari dan menganalisis bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier berupa literatur/buku-buku, peraturan PerUndang-Undangan, perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penulisan tesis. 44 5.

Analisis Data Dalam suatu penelitian sangat diperlukan suatu analisis data yang berguna

untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Secara sederhana analisis data ini disebut sebagai kegiatan memberikan telaah, yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah, atau memberi komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan dibantu dengan teori yang telah dikuasainya. 45 Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, yaitu data yang diperoleh disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif agar dapat diperoleh kejelasan masalah yang akan dibahas.

44 45

Ibid. , Hal. 39. Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, Op. Cit. , hlm 34.


31

Analisis data terhadap data primer dan data sekunder dilakukan setelah diadakannya terlebih dahulu pemeriksaan, pengelompokkan, pengolahan dan dievaluasi sehingga diketahui validitasnya. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif untuk dapat memberikan gambaran secara jelas dan sekaligus diarahkan

untuk

menjadi

jawaban

atas

permasalahan

yang

ada.


BAB I PENDAHULUAN. sebutan Perjanjian Pengikatan Jual Beli ( PPJB ). kebendaan dan pihak lain untuk membayar harga yang telah ditetapkan

Recommend Documents