STATUS HUKUM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (PPJB) RUMAH DALAM HAL DEVELOPER PAILIT

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI

STATUS HUKUM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (PPJB) RUMAH DALAM HAL DEVELOPER PAILIT

NURUL ARUFAH NIM. 031211131053

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA 2016

ii SKRIPSI

STATUS HUKUM PERJANJIAN …

NURUL ARUFAH


iii SKRIPSI


NURUL ARUFAH


iv SKRIPSI


NURUL ARUFAH


v SKRIPSI


NURUL ARUFAH


HALAMAN MOTTO

“ IF YOU WANNA DO IT RIGTH DO IT YOURSELF ”

vi SKRIPSI


NURUL ARUFAH


KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Penulisan skripsi dengan judul “Status Hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Rumah Dalam Hal Developer Pailit” ini dilakukan dalam rangka melengkapi tugas dan syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Penyelesaian dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dorongan, motivasi, bantuan serta masukan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini, dengan penuh hormat dan kerendahan hati penulis akan menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 1. Allah SWT, yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya selama menyelesaikan pendidikan di Universitas Airlangga secara lancar dan maksimal. 2. Abah dan Umik, yang selalu menyayangi, memberi dukungan dan doa kepada penulis dalam menempuh pendidikan selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. 3. Abah dan Ibu mertua, yang telah memberikan dukungan serta do’a kepada penulis dalam pengerjaan skripsi ini. 4. M. Wasi’ Hilmy suami penulis yang senantiasa memberikan rasa cinta dan kasihnya serta memberikan motivasi yang luar biasa selama penulisan skripsi ini.

vii SKRIPSI


NURUL ARUFAH


5. Vicky rathamy, Achmad Romdhony, Lailatul Adawwiyah, Arif Nur Rahman, Ainul Ulum, Abdurrahman Nur, yang semuanya adalah saudara kandung penulis, yang telah memberikan motivasi pada penulis dalam menempuh pendidikan di Falutas Hukum Universitas Airlangga Surabaya 6. Dr. M. Hadi Subhan, S.H., C.N.,M.H. selaku dosen pembimbing yang dalam kesibukannya berkenan memberikan perhattian dan waktunya untuk bimbingan yang sangat bermanfaat dalam penyusunan skripsi ini 7. Koesrianti. S.H.,LL.M.,Ph.D. selaku dosen wali yang selalu memberikan saran dan arahan pada penulis selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya 8. Tim penguji skripsi, Agus Widyantoro, S.H.,M.H., Gianto Al Imron, S.H.,M.H., Indrawati, S.H.,LL.M. yang telah meluangkan waktu untuk menguji skripsi pada tanggal 19 Januari 2016 9. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan bimbingan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya 10. Sahabat- sahabat tercinta penulis: Sarah Paramastri, Monika Prahesti, Melisa Setiawan, Nanda Herlangga, Putri Wulandari, Intan Novia, Dyas Tazza, Giovani A.P., Novi Laksmita yang telah memberikan motivasi pada penulis. Semoga Allah membalas kebaikan serta ketulusan dari semua pihak yang telah membantu. Dengan segala keterbatasan kemampuan penulis dalam

viii SKRIPSI


NURUL ARUFAH


menganalisis suatu masalah dan mengolah data, penulis berharap segala bentuk kritik dan saran, sehingga skripsi ini dapat berguna bagi pembaca.

Surabaya, 19 Januari 2016

Nurul Arufah

ix SKRIPSI


NURUL ARUFAH


ABSTRAK Rumah pada dasarnya merupakan tempat hunian yang sangat penting bagi kehidupan setiap orang. Rumah tidak sekedar sebagai tempat untuk melepas lelah setelah bekerja seharian, namun didalamnya terkandung arti yang penting sebagai tempat untuk membangun kehidupan keluarga sehat dan sejahtera. Pembangunan perumahan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu kebutuhan dasar manusia, sekaligus untuk meningkatkan mutu lingkungan kehidupan, memberi arah pada pertumbuhan wilayah, memperluas lapangan kerja serta menggerakkan kegiatan ekonomi dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Pembangunan perumahan dilakukan oleh perusahaan pembangun perumahan dan permukiman yang biasanya dalam masyarakat lebih dikenal dengan istilah developer. Berkembang pesatnya bidang usaha property telah menimbulkan fenomena

baru jual beli rumah dengan

mendasarkan pada

Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB). PPJB dibuat untuk melakukan pengikatan sementara sebelum pembuatan AJB resmi di hadapan PPAT. Dalam hal belum dilakukannya pembuatan AJB dihadapan PPAT yang diwajibkan oleh undangundang dapat merugikan pihak pembeli, apabila pihak pembeli telah melunasi harga

jual

tersebut, baik secara tunai ataupun secara kredit karena dengan

dibuatnya PPJB dimaksud, kepemilikan hak atas tanah belum beralih dari pihak penjual kepada pihak pembeli. Kata Kunci: Status Hukum, Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah, Developer Pailit

x SKRIPSI


NURUL ARUFAH


ABSTRACT Basicly house is place to stay which very important for peoples life. House is not just a place to rest after a full day of work but also a place where there is a hidden meaning to build a perperous and healthy family’s life. Housing construction is an attempt to fulfill one of the human basic needs, as well as to improve the quality of living environment, giving direction to the growth of the region, expanding employment and moving economic activity in order to improve equalization and people’s welfare. Housing construction is done by housing settlements builder company which usually in society called developer. The rapid growth of property business have led to a new phenomenon of selling and puchasing houses by basing on the binding sale and purchase agreement. The binding sale and purchase agreement made to perform temporary bonding before the making of the formal deed of sale and purchase before the land deed officials. In case of not yet doing the making of the deed of sale and purchase which obliged by law before the land deed officials could inflict a financial loss to the purchaser, if the purchaser had paid the sale price, either in cash or on credit because the made of the binding sale and purchase agreement, the land ownership has not been switched on to the purchaser. Keywords: legal status, binding sale and purchase agreement, developer bankruptcy.

xi SKRIPSI


NURUL ARUFAH


DAFTAR ISI Halaman HALAMAN JUDUL.........................................................................................

i

HALAMAN PERNYATAAN...........................................................................

ii

HALAMAN PENGESAHAN...........................................................................

iii

HALAMAN MOTTO........................................................................................

v

KATA PENGANTAR.......................................................................................

vi

ABSTRAK.........................................................................................................

ix

DAFTAR ISI.....................................................................................................

xi

BAB I

KEWENANGAN KURATOR DALAM MENENTUKAN KEABSAHAN STATUS HUKUM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (PPJB) RUMAH

BAB II

1.1.Latar Belakang...........................................................................

1

1.2.Rumusan Masalah......................................................................

6

1.3.Tujuan dan Manfaat...................................................................

6

1.4.Metode Penelitian.......................................................................

7

1.5.Sistematika Penulisan.................................................................

11

KEWENANGAN KURATOR DALAM MENENTUKAN KEABSAHAN STATUS HUKUM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (PPJB) RUMAH 2.1. Akibat Hukum Kepailitan.........................................................

13

2.2. Status Rumah yang Menjadi Obyek Perjanjian Pengikatan

23

Jual Beli (PPJB)........................................................................

xii SKRIPSI


NURUL ARUFAH


2.3. Keberlanjutan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Rumah

27

Terkait dengan Developer Mengalami Pailit............................ BAB III PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI RUMAH YANG TELAH MELAKUKAN TRANSAKSI DENGAN DEVELOPER MENGALAMI PAILIT 3.1. Hak-hak Pembeli Rumah Setelah Developer Mengalami 39 Pailit....................................................................................... 3.2. Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan oleh Pembeli Dalam 46 Hal Developer Mengalami Pailit.............................................. 3.3. Kasus Kepailitan Developer .....................................................

51

BAB IV PENUTUP a. Kesimpulan.....................................................................

63

b. Saran................................................................................

64

DAFTAR BACAAN

xiii SKRIPSI


NURUL ARUFAH

STATUS HUKUM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (PPJB) RUMAH DALAM HAL DEVELOPER PAILIT

Recommend Documents