BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Sebagai salah satu penerimaan bagi negara, pajak sangat diandalkan untuk pembiayaan pembangunan dan pengeluaran negara. Pajak dapat didefenisikan sebagai iuran rakyat kepada kas negara berdasarka
undang – undang tanpa
mendapatkan balas jasa langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum (www.pajak.go.id). Dari defenisi tersebut tergambar bahwa salah satu fungsi pajak, yaitu sebagai sumber penerimaan negara (fungsi budgeter). Pajak yang merupakan urat nadi sumber dana bagi pemerintahan kita, akan sangat membantu jika kita dapat menjalankan dan meralisasikannya dengan baik dan benar. Untuk itu upaya perbaikan-perbaikan dilakukan pemerintah dalam memaksimalkan penerimaan pajak, ini bisa kita lihat dengan adanya reformasi perpajakan 1983 hingga 1994 telah terlihat secara signifikan bahwa reformasi ini telah mampu meningkatkan penerimaan pajak dalam APBN dengan tulang punggungnya yaitu PPn dan PPh (Bawazier, 2011) Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat daripadanya. Subjek PBB adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi, memperoleh manfaat atas bumi, memiliki, menguasai, memperoleh manfaat atas bangunan. Wajib Pajak PBB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki hak atau memperoleh
1
manfaat atas tanah, memiliki,
2
menguasai, memperoleh manfaat atas bangunan. Wajib pajak memiliki kewajiban membayar PBB yang terutang setiap tahunnya. PBB harus dilunasi paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh WP. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) merupakan surat yang digunakan oleh Dirjen pajak untuk memberitahukan besarnya pajak terutang kepada wajib pajak. Sedangkan surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data objek pajaknya disebut Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP). ( Tjahjono; 2005) Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam pelaksanaan peraturan perpajakan, maka akan terdapat dua pihak yang berkaitan dengan hal tersebut. Pihak tersebut yaitu pemerintah sebagai pembuat peraturan perpajakan dan masyarakat (wajib pajak) yang melakukan pelaksanaan perpajakan. Untuk mencapai target pajak, perlu ditumbuhkan terus menerus kesadaran dan kepatuhan masyarakat (wajib pajak) untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang tidak memilik tunggakan atau keterlambatan penyetoran pajak. (Devano dan Rahayu, 2006:110) Lebih Spesifikasi setelah melakukan survey pendahuluan di Desa Wangunharja yang merupakan lokasi penelitian, di peroleh data realisasi anggaran PBB dari tiga tahun kebelakang sebagai berikut:
3
TAHUN
REALISASI (RP)
TARGET PBB (RP)
RATA-RATA
2012
33.345.546
63.595.229
52 %
2013
28.203.704
60.965.603
54 %
2014
25.569.848
62.069.513
58 %
(Sumber : Data PBB Desa Wangunharja). Kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting, karena jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, penyelundupan, dan pelalaian pajak. Yang pada akhirnya menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang. UU No.16 Tahun 2000 tentang ketentuan umum perpajakan menyatakan wajib pajak yang patuh dilihat dari : kepatuhan dalam mendaftarkan diri, kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang dan tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindakan pidana. Berikut data Kepatuhan Wajib Pajak Desa Wangunharja yang selama 3 tahun mengalami penurunan sebagai berikut: SPT
WP
%
Tahun
Terdaftar
WP
WP yang menyampaikan Kepatuhan
Efektif
SPT
2012
3.621
2.324
1.297
52
2013
3.739
2.383
1.356
54
2014
2.454
2.390
1.269
58
(Sumber : Data PBB Desa Wangunharja).
4
Dilihat dari data tersebut di lapangan, Presentase Penyampaian SPT di Desa wangunharja berkisar antara 50% - 54%, pada tahun 2014 memang ada kenaikan realisasi penerimaan. Hal ini berdasarkan wawancara dengan sekretaris Desa Wangunharja bapak hasan disebabkan adanya pemukiman baru di bangun sebanyak 1 RW, yang berarti penambahan jumlah wajib pajak PBB. Ketika ditanyakan penyebab rendahnya realisasi penerimaan PBB di desa wangunharja, kepala desa wangunharja bapak Dede menyatakan bahwa “masyarakat disini kurang sadar soal bayar pajak PBB, padahal hanya setahun sekali saja, jadi kepatuhan masyarakatnya rendah, mereka membayar pajak itu jika ada urusan mengenai tanah atau rumahnya baru ke kantor desa dan membayar pajak-pajak PBB yang terutangnya”. Keputusan Mentri Pemberdayaan Aparatur Negara Tanggal 10 Juli Tahun 2003 kualitas layanan adalah : “Segala bentuk layanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah pusat dan daerah dan lingkungan Badan Umum Milik Negara dalam bentuk barang maupun dalam jasa baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundang-undangan”. Kualitas pelayanan dapat diartikan sebagai pembandingan antara pelayanan yang dirasakan konsumen dengan dengan kualitas pelayanan yang diharapkan konsumen. penurunan kualitas pelayanan juga akan mempengaruhi motivasi wajib pajak. Kualitas pelayanan merupakan bagian dari penghasilan yang dilaporkan, yang harus dibayarkan kepada negara oleh wajib pajak. Semakin tinggi kualitas pelayanan akan meningkatkan utility wajib pajak dan akan memberikan insentif
5
bagi wajib pajak untuk melaporkan penghasilannya kepada administrasi pajak (Devano dan Rahayu, 2009:112) seperti hal nya pelayanan yang terjadi di desa wangunharja, salah satu RT menyatakan bahwa sering adanya sifat yang malas ketika harus menagih pajak dengan keliling setiap rumah warga. Jadi dengan malasnya tersebut tidak akan adanya penerimaan pembayaran PBB karena masyarakatnya hanya bersifat menunggu saja. Pengertian sanksi pajak adalah “suatu tindakan yang diberikan kepada Wajib Pajak ataupun pejabat yang berhubungan dengan Pajak Bumi dan Bangunan yang melakukan pelanggaran baik secara sengaja maupun karena alpa. Sanksi pajak terdiri atas dua yaitu sanksi kesadaran perpajakan dan sanksi pidana”. Dalam hal terlambat membayar pajak, banyak wajib pajak selalu mengundur-undur pembayaran pajaknya, dimana mereka sering membayar pajak pada akhir jatuh tempo pembayaran pajak, sehingga jika mereka terlambat dalam membayar pajak terutangnya maka mereka akan didenda sanksi denda 2% per bulan dari jumlah pajak yang terutang. (Tjahjono ; 2005) Tunggakan atau pajak terutang merupakan suatu kewajiban yang harus dibayarkan pada suatu saat, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Pemberian sanksi pajak akan berdampak dan berakibat terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Seperti tanggapan salah satu wajib pajak di desa wangunharja mereka menyatakan bahwa tidak adanya hukuman yang di berikan akibat melakukan pembayaran melebihi tanggal jatuh tempo.
6
Selain Faktor kualitas pelayanan Pajak dan Sanksi pajak, kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya juga dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak. Faktor kesadaran perpajakan dapat berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan perpajakan (Suhardito, 1999) Kesadaran wajib pajak akan perpajakan adalah rasa yang timbul dari dalam diri wajib pajak atas kewajibannya membayar pajak dengan ikhlas tanpa adanya unsur paksaan. Kesadaran wajib pajak berkonsekuensi logis untuk para wajib pajak agar mereka rela memberikan kontribusi dana untuk para wajib pajak (Boediono; 2003). Selama ini mekanisme pembayaran PBB di Desa wangunharja bersifat jemput bola. SPPT PBB dari kantor pajak diserahkan ke kantor Desa untuk kemudian ketua RT dan RW yang menyebarkan ke masyarakat tiap rumah. Dan dalam hal pembayarannya pun masyarakat bersifat menunggu untuk di tagih oleh RT atau RW jadi tidak ada kesadaran sendiri untuk mengantarkan pembayaran PBB tersebut sendiri. Beberapa Penelitian yang telah dilakukan untuk meneliti kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak Bumi dan Bangunan sebagai berikut: 1. Faktor – faktor yang telah terbukti berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan adalah : Pendapatan, Kualitas pelayanan, dan Penegakan Sanksi (Wulandari :2007) 2. Pengaruh
pendapatan,
Kualitas
pelayanan,
Penegakan
Sanksi,
pengetahuan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Banguna (Faizah,2009)
7
3. Kualitas Pelayanan, Kesadaran, Pengetahuan, Pendapatan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Novianto :2011 ) 4. Penghasilan, dan kesadaran merupakan variabel yang memiliki tingkat signifikan yang tinggi terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bagunan ( Musthofa : 2009) Atas Penelitian terdahulu, peneliti bermaksud untuk mereplikasi penelitian tersebut. Sehingga, berdasarkan latar belakang permasalahan diatas tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang hasilnya dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul : “Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan”. 1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, Maka penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Wangunharja. 2. Apakah Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Wangunharja. 3. Sejauh mana pengaruh kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Wangunharja.
8
1.3 Tujuan Penelitian Adapun tujuan dari penelitian ini yang ingin dicapai adalah untuk menganalisis: 1.
Kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Wangunharja.
2.
Sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Wangunharja.
3. Kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Wangunharja.
1.4 Kegunaan Penelitian 1. Manfaat Akademis Bagi peneliti berikutnya dapat sebagai landasan atau acuan untuk melakukan penelitian sejenis yang lebih mendalam. 2. Manfaat Praktis a. Bagi kantor
pelayanan pajak, untuk menambah pengetahuan para
aparatur pajak mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. b. Bagi wajib pajak, membuka wacana berpikir wajib pajak akan pentingnya meningkatkan kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.
9
1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian Lokasi Penelitian : Desa Wagunharja Kecamatan Lembang. Sedangkan waktu penelitian akan dilakukan pada bulan November 2015 sampai dengan selesai.
