BAB I PENDAHULUAN 1.1.Latar Belakang
Keluarga Berencana (KB) merupakan sebuah program yang digunakan sebagai alternatif untuk menekan angka pertumbuhan penduduk di Indonesia. Program KB selain untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia1. Pemerintah selaku pembuat kebijakan ingin membantu masyarakat yang berpendapatan kecil dalam kesehariannya, sehingga masyarakat tersebut tetap dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya. Kesejahteraan masyarakat dapat diketahui dari sumber pendapatan masyarakat. Masyarakat yang bekerja sebagai PNS sudah memiliki penghasilan tetap, yaitu gaji yang diterima setiap bulan. Masyarakat non PNS mendapatkan penghasilan berdasarkan atas yang diupayakan, misalnya bekerja sebagai
buruh.
Masyarakat
yang
bekerja
sebagai
buruh
akan
sangat
menggantungkan dirinya pada orang lain yang memberinya pekerjaan. Masyarakat yang non PNS selain bekerja sebagai buruh juga ada yang berwira usaha. Contoh usahanya antara lain berdagang makanan, sayuran, kelontong, dan sebagainya. Masyarakat non PNS yang memiliki pendapatan kecil sering disebut oleh masyarakat sendiri sebagai masyarakat lapisan bawah. Masyarakat yang terkategori pada kelompok masyarakat yang sedemikian sangat memerlukan modal (dana) untuk mengembangkan usahanya. Melihat berbagai fakta dari kondisi masyarakat yang sedemikian memprihatinkan, pemerintah mencanangkan program 1
BKKBN. 2009. Visi Misi dan Petunjuk Pelaksanaan KB dan program UPPKS dari Badan KB PM PP Sleman.
1
pemberdayaan masyarakat yang selanjutnya diserahkan kepada pemerintah daerah pada masing-masing daerah di seluruh Indonesia. Program pemberdayaan masyarakat
tersebut
memiliki
tujuan
untuk
meningkatkan
pendapatan
masyarakatagar mengalami kemajuan dari segi status sosial dan ekonomi. Selain untuk meningkatkan kondisi perekonomian dan status sosial masyarakat, pemberdayaan masyarakat juga bertujuan untuk mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh sumberdaya manusia (masyarakat) maupun potensi sumberdaya alam yang menjadi tempat berpijak masyarakat yang diberdayakan tersebut. Berdasarkan realita yang ada, Pemerintah telah melaksanakan berbagai program yang bertujuan untuk mengembangkan sumberdaya manusia. Fakta yang telah ditemukan terkait dengan upaya Pemerintah ini adalah adanya bantuan berupa dana penguatan modal dari Pemerintah Kabupaten Sleman untuk seluruh kelompok usaha di wilayah Kabupaten Sleman. Yang kemudian harapannya dana tersebut dapat dijadikan sebagai sarana untuk mengembangkan usaha masyarakat. Usaha yang dimaksud adalah usaha kecil/mikro dalam skala rumah tangga. Usaha-usaha ini terbagi dalam beberapa golongan2, yakni perikanan, perkebunan, tanaman pangan dan holtikultura, peternakan, perindustrian, koperasi, dan usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS). “UPPKS itu kan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera, yang menjadi sasaran utama adalah masyarakat peserta KB yang memiliki usaha tetapi kondisi perekonomian keluarganya masih lemah, maka melalui kader-kader di kecamatan pemerintah menginstruksikan kepada masyarakat tersebut untuk membuat
kelompok
mendapatkan
kemudian
bantuan
mengajukan
penguatan
modal
proposal. dengan
Proposal
maksud
berguna
meningkatkan
kesejahteraan keluarga.” (sub bidang KeluargaSejahtera, Badan KB PM PP
Sleman, wawancara tanggal 3 Januari 2013) 2
Data dari KP3M Sleman tahun 2012
2
Ungkapan yang disampaikan dalam wawancara tersebut menunjukkan memang benar terdapat upaya pemberdayaan masyarakat yang dibawahi oleh Badan ini, yang digolongkan ke dalam program UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera). Di dalam program tersebut, Badan KB, PM, PP lebih fokus untuk memberdayakan masyarakat peserta KB. Adapun teknis pelaksanaan program ini mula-mula masyarakat peserta KB pada suatu dusun harus membuat kelompok usaha. Kelompok tersebut selanjutnya mengajukan proposal yang di dalamnya terlampir nama pengurus kelompok dan jumlah modal yang dibutuhkan. Proposal kelompok yang baru pertama kali mengajukan dan sudah lolos seleksi mendapatkan bantuan penguatan modal sebesar Rp 5.000.000,00. Apabila kelompok dapat mengelola dana tersebut dengan baik dan sudah berhasil menyelesaikan angsuran pengembalian modal, maka kelompok dapat mengajukan proposal kembali. Menurut staff Badan KB PM PP, rata-rata bantuan ke dua bernilai Rp 10.000.000,00. Dana yang dibantukan dalam program UPPKSkepada masyarakat bukanlah dana hibah, melainkan hanya dipinjamkan. Maksudnya adalah untuk melatih kemandirian dan tanggung jawab masyarakat peserta UPPKS. Melalui wawancara dengan informan yang sama, yaitu staff sub bidang pemberdayaan keluarga, bidang Keluarga Sejahtera Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan (KB PM PP) pada tanggal 11 April 2013 lalu, dijelaskan mengenai sejarah seputar UPPKS.
“UPPKS itu sudah lama, dulu namanya UPPKA (Usaha Peningkatan Pendapatatan Keluarga Akseptor sejak 1979, tujuannya demi mewujudkan NKKBS. Saat ini sudah ada 50.000 kelompok yang anggotanya peserta KB yang
3
masih pra sejahtera. Kegiatan UPPKS juga untuk mendorong kesertaan ber-KB masyarakat.”(wawancara staff Badan KB PM PP, April 2014)
UPPKS atau Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera itu sebetulnya sudah ada semenjak tahun 1979 melalui wadah UPPKA (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor), dalam rangka mewujudkan NKKBS (Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera). Kemudian sejak tahun 1994 UPPKA mengalami perkembangan dan menjadi UPPKS. Keberadaan kelompok UPPKS tersebar di seluruh pelosok Nusantara dan pada saat ini berdasarkan databasis UPPKS, pada tahun 2008 telah tercatat sebanyak sekitar 50.000 kelompok. Sedangkan anggota kelompok UPPKS terdiri dari para peserta KB (khususnya keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I), keluarga yang belum menjadi peserta KB, remaja, dan masyarakat sekitar yang berminat untuk ikut mengembangkan kegiatan kelompok UPPKS tersebut.Program UPPKS dengan demikian merupakan suatu wadah kegiatan beyond family planning untuk lebih memberdayakan ekonomi keluarga, terutama keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I peserta KB melalui proses pembelajaran usaha dalam rangka meningkatkan tahapan kesejahteraan. Peningkatan kesejahteraan akan bermanfaat bagi Program Keluarga Berencana. Bagi wilayah dengan tingkat kesertaan ber-KB yang masih rendah, UPPKS juga memiliki daya ungkit terhadap masyarakat untuk meningkatkan kesertaan ber-KB. Dan bagi wilayah yang kesertaan ber-KBnya sudah tinggi, UPPKS akan memantapkan kesertaan dan meningkatkan kemandirian dalam ber-KB.Kelompok UPPKS didorong, diajak, difasilitasi, dan didampingi oleh kelompok perangkat BKKBN untuk memanfaatkan segala sumber daya lokal untuk melakukan kegiatan pembelajaran dan atau meningkatkan kegiatan ekonomi produktif. Pada dasarnya, setiap kelompok UPPKS diharapkan dapat mandiri, 4
dengan demikian BKKBN dapat memfasilitasi bantuan modal usaha yang bersumber dari berbagai pihak, antara lain: APBN/APBD, Bank, BUMN/BUMD, PNPM Mandiri, Sektor Swasta. Kelompok UPPKS yang ada di lapangan, dijaring dengan sistem pendataan melalui program databasis yang telah dikembangkan sedemikian rupa sehingga semua komponen dan semua pihak terkait dapat mengaksesnya secara online. Setelah mengetahui mengenai profil dari UPPKS, muncul ketertarikan untuk melaksanakan penelitian dengan lokus penelitian Desa Sendangtirto. Desa Sendangtirto merupakan bagian dari Kecamatan Berbah, yang letaknya sebagian besar di utara dan sebagian kecil di selatan Jalan Wonosari km 8 – km 9, yang sudah relatif maju. Untuk menjangkau seluruh bagian Desa tersebut aksesnya mudah, selain itu di dalam maupun di sekitar Desa Sendangtirto sudah banyak berdiri sarana pendidikan yang menunjang kemajuan SDM di dalamnya, serta sudah banyak pula toko atau minimarket yang berdiri di sekitarnya. Aksesibilitas, mobilitas, dan fasilitas yang sudah tersedia cukup memadai bukan menjadi jaminan bahwa masyarakat Desa Sendangtirto sudah seluruhnya terbebas dari kesulitan perekonomian keluarga atau dengan kata lain masalah kemiskinan.Desa Sendangtirto memiliki data penduduk miskin mencapai angka 1.774 jiwa dari total penduduk sekitar 15.000 jiwaberdasarkan data terakhir tahun 2013. Jumlah penduduk yang termasuk dalam data tersebut merupakan penduduk yang dinilai sangat miskin, sedangkan untuk penduduk yang berada di dalam golongan menengah ke bawah bisa mencapai angka hingga ¾ bagian dari jumlah total penduduk Sendangtirto.3Penduduk yang terkategori dalam kondisi perekonomian 3
Data keluarga miskin.http://www.slemankab.go.id/wp-content/uploads/Desa-SendangTirto.pdf, Tahun 2013.
5
keluarga menengah ke bawah kepala
keluarganya masihbanyak yang tidak
memiliki pekerjaan tetap,dan ibu-ibu rumah tangga yang tidak memiliki penghasilan juga sudah menjadi suatu kondisi yang wajar di masyarakat. Beberapa faktor penyebabnya seperti keterbatasan modal, ketrampilan, dan pengetahuan. Ibu-ibu rumah tangga yang dinilai sulit membantu mencari penghasilan tambahan untuk turut serta menopang kondisi perekonomian keluarganya layak mendapatkan perhatian dari Pemerintah Kabupaten Sleman berupa bantuan dana penguatan modal untuk mengembangkan usaha ibu-ibu yang sudah ada sebelumnya, maupun usaha yang sedang akan dirintis.
“kalau di wilayah Sendangtirto ini sejak 2008 saya mendapat info dari atas kalau akan ada bantuan untuk masyarakat berupa dana penguatan modal. Saya lalu menyampaikan ke ibu-ibu PKK biar membentuk kelompok usaha. Kelompok saya kasih tau supaya membuat proposal, diajukan ke kabupaten. Tiap kelompok memiliki usaha beda-beda.” (wawancara dengan kader Pelayanan Terpadu Sendangtirto, tahun 2013).
Berkenaan dengan upaya pemberdayaan masyarakat, maka berdasarkan informasi yang diperoleh dari kader pelayanan terpadu dusun Sendang Desa Sendangtirto tersebut, pada tahun mulai terdengar informasi dari pemerintah kabupaten Sleman tentang bantuan dana penguatan modal untukmasyarakat. Masyarakat yang dimaksud adalah yang memiliki usaha dan tergabung dalam suatu kelompok usaha kecil seperti produsen makanan ringan, pengusaha warung kelontong, peternak, dan sebagainya. Masyarakat Sendangtirto yang sudah membentuk kelompok usaha pada tiap dusun sebagai prasyarat untuk menerima bantuan dana dari pemerintah. Kelompok usaha masyarakat diminta membuat proposal untuk mendapatkan bantuan. Adapun isi dari proposal tersebut yakni data 6
kelompok dengan susunan pengurus ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota. Kelompok yang didata dalam proposal harus diberi nama, seperti halnya Dusun Munggon dengan nama “Wanita Maju”, Klodangan dengan nama “Srikandi”, Sekarsuli dengan nama “Mandiri”, Kemasan dengan nama “Wanita Kemasan”, Gambiran dengan nama “Manunggal Raos”, Cepor dengan nama “KRR Bersinar, dan Gandu dengan nama “Hikmah”. Selain dilengkapi dengan data atau identitas anggota kelompok, proposal juga harus berisikan daftar usaha dari masing-masing anggota kelompok. Lalu proposal tersebut diserahkan ke Pemkab Sleman melalui Desa dan Kecamatan.4 Proposal yang telah diajukan tentu akan diseleksi oleh pihak Pemkab Sleman sebelum diturunkannya bantuan penguatan modal.Dana penguatan modal yang telah diterima oleh masing-masing kelompok kemudian dijadikan sebagai modal pengembangan usaha anggota kelompok yang tergabung di dalamnya. Adapun Jenis-jenis usaha tersebut antara lain. Dusun Munggon terdapat usaha kripik kemangi dan kripik bayam, Dusun Kemasan terdapat usaha olahan jamur dan koperasi. Dusun-dusun tersebut pada mulanya mendapatkan dana hibah yang sama dari Pemkab Sleman, yaitu sebesar lima juta rupiah (Rp 5.000.000,00) untuk tiap dusun pasca pengajuan proposal yang pertama. Perbedaan jenis-jenis usaha antar kelompok usaha dalam rangka pemberdayaan masyarakat ini sudah tentu juga menciptakan keragaman cara-cara pengolahan dana bantuan yang telah diberikan, misalnya menggunakan dana bantuan penguatan modal ini sebagai simpan pinjam. Dana penguatan modal yang sudah diterima oleh masyarakat bukan bersifat hibah tetapi pinjaman lunak, sehingga dalam jangka waktu 2 tahun atau 24 bulan harus sudah dikembalikan kepada pemerintah melalui penyetoran Bank yang telah 4
Informasi PLKB kecamatan Berbah, Juni 2014
7
ditentukan. Pengembangan usaha sebagai bentuk perwujudan dari proses pelaksanaan dan penerapan bantuan dana yang telah dihibahkan kepada masyarakat dari Pemerintah Kabupaten Sleman ini memang sudah diawasi oleh pihak pemberdaya/pendamping yaitu pada setiap 4 bulan sekali masing-masing dusun yang menerima bantuan dana wajib melaporkan perkembangan kegiatan atau usahanya kepada tim pendamping. Namun, yang sering terjadi, pengawasan ini belum dalam kelas formal, karena peninjau atau pengawas hanya sharing mengenai perkembangan usaha-usaha yang ada dengan ketua atau pengurus pada masing-masing kelompok usaha yang ada. Petugas yang melakukan peninjauan ini dari bagian ekobang Kecamatan Berbah, sedangkan di tingkat Desa dari bagian Kesejahteraan Rakyat. Pemantauan ini sudah cukup baik, meski masih terdapat kekurangan. Sebab terbukti dengan masih saja ada beberapa dusun yang mengalami penurunan kinerjanya, misalnya usahanya tidak berjalan atau vacuum. Untuk itu, dalam proses pelaksanaan kegiatan ini masyarakat bukan hanya dipantau dari Dinas, namun juga perlu diberikan penyuluhan secara rutin agar kemajuan usaha dalam meningkatkan kualitas SDM di masyarakat dapat terlaksana dengan optimal. Berdasarkan wawancara dengan staffsub bidang Pemberdayaan Keluarga bidang KS Badan KB PM PP pada tanggal 11 April 2013 lalu menyampaikan, sebelum program UPPKS diluncurkan masyarakat sangat antusias dalam menyambut peluncuran program ini, sebab masyarakat memang terbukti merasa membutuhkan bantuan untuk meningkatkan kondisi ekonomi keluarganya di kemudian hari. Badan KB,PM,PP dalam masalah ini membantu atau memfasilitasi dari segi modal, karena APBD Sleman menganggarkan dana bantuan untuk para pengusaha mikro. Selain itu, Badan KB PM PP juga bertugas untuk memberikan 8
motivasi bagi kelompok UPPKS baik secara langsung maupun melalui PLKB di tiap-tiap kecamatan agar masyarakat tersebut lebih serius dalam merintis usaha ekonomi produktif. Selain itu, motivasi dan pengarahan juga berguna untuk mengatasi berbagai kendala dalam pelaksanaan UPPKS ini. Kendala pelaksanaan UPPKS terjadi pada level SDM atau masyarakat peserta UPPKS itu sendiri. Menurut pegawai bidang KS Badan KB PM PP, hambatan itu terjadi karena SDM berasal dari masyarakat pada lapisan bawah, sehingga dari sisi pendidikan dan kemampuan administrasi atau manajemennya sebagian besar masih sangat rendah. Jadi, masyarakat peserta UPPKS ini sebetulnya ada yang memang sudah memiliki usaha sebelum ada bantuan dari UPPKS dan juga ada yang baru saja membuat usaha. Namun meski demikian, kurangnya kemampuan dalam memanajemen usaha masih terjadi pada UPPKS ini. Berikut ini adalah data terbaru mengenai kelompok yang masih aktif dan terdaftar dalam UPPKS Desa Sendangtirto: Tabel 1. Data Kelompok UPPKS Sendangtirto Nama
No.
Kelompok KRR
1.
Bersinar
2. Mandiri
Dusun
Cepor
Desa
Kecamatan
Sendangtirto Berbah
Nama Ketua Kelompok
Jazimah
Sekarsuli Sendangtirto Berbah
Sudi Asih
Kemasan Sendangtirto Berbah
Eni Windarti
4. Anggun
Sribit
Halimah
5. Manunggal
Gambiran Sendangtirto Berbah
Wanita
3.
Kemasan
Sendangtirto Berbah
Nuning
Bantuan yang
sudah
turun
5,000,000.00
15,000,000.00
10,000,000.00
5,000,000.00 5,000,000.00
9
Raos Wanita
6.
Maju
7. Hikmah
Munggon Sendangtirto Berbah
Sri Wuryani
Gandu
Heru Widodo
Sendangtirto Berbah
15,000,000.00
10,000,000.00
(Sumber: Arsip PLKB Kecamatan Berbah 2014)
Dana yang dibantukan kepada kelompok-kelompok UPPKS tersebut tidak hanya dicairkan begitu saja, dan pihak Pemda hanya menunggu hasil pengembaliannya melainkan juga ada pengawasan atau monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan program ini. Monitoring dan evaluasi ini juga bertujuan memberikan motivasi maupun dorongan-dorongan kepada anggota kelompok UPPKS agar terus berusaha meningkatkan kemampuannya sehingga menjadi keluarga yang lebih sejahtera. Sedangkan petugas yang membantu dalam kegiatan monitoring dan evaluasi ini adalah petugas dari PLKB (Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana) sebab program UPPKS merupakan program yang masih berkorelasi dengan program KB. Terkait
dengan
bantuan
penguatan
modal
maupun
keberhasilan
pelaksanaan program UPPKS, ternyata modal sosial juga tidak dapat dikesampingkan peranannya. Karena pada kondisi di lapangan, keberhasilan pelaksanaan UPPKS dan pengelolaan modal yang ada tidak dapat dijamin hanya dengan peran pemerintah saja, melainkan juga peran modal sosial. Yang mana modal sosial ini mencakup elemen-elemen penting seperti rasa kepercayaan, gotong royong, jaringan dan kolaborasi sosial yang memiliki pengaruh besar terhadap
pertumbuhan
ekonomi
melalui
beragam
mekanisme,
seperti
10
meningkatnya rasa tanggung jawab terhadap kepentingan publik, menguatnya keserasian masyarakat, dan menurunnya tingkat kejahatan.5 Jadi, secara tidak langsung dapat diasumsikan bahwa modal sosial yang baik akan menjadi daya dorong bagi masyarakat untuk menjadi masyarakat lebih berdaya. Terlebih dahulu dilakukan review terhadap penelitian yang pernah ada sebelumnya guna memunculkan sisi lain dalam penelitian yang terkait dengan UPPKS, yakni dengan judul “Aksesibilitas Modal di Kalangan Kelompok UPPKS dalam Meningkatkan Usaha Kelompok di Kabupaten Gresikdan Malang Provinsi Jawa Timur6.” Penelitian yang dilaksanakan oleh Iswarati, dkk. ini meliputi perjalanan modal yang dibantukan kepada masyarakat kelompok UPPKS terkait dengan proses produksi, pemasaran, dan pengelolaan dana pada kelompok UPPKS. Selain penelitian tersebut, penelitian lain mengenai UPPKS juga pernah dilakukan oleh Bahrum dengan judul penelitian “Analisis Kegiatan Kelompok UPPKS dalam Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Pengembangan Wilayah Kecamatan Hamparan Parak Kabupaten Deli Serdang7.” Sedikit berbeda dengan penelitian sebelumnya, bahwa pada penelitian ini mengulas tentang peranan kegiatan kelompok UPPKS dalam mendorong pemberdayaan ekonomi keluarga serta pengaruh kegiatan kelompok UPPKS terhadap pengembangan wilayah di Kecamatan Hamparan Parak. Kedua penelitian tersebut memang memiliki ruang lingkup yang sama dengan penelitian yang akan penulis lakukan, yakni mengenai program UPPKS. Namun demikian, seiring dengan perkembangan jaman dan 5
Suharto, Edi. 2005. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Bandung: Refika Aditama. Op.cit. 6 Iswarati, dkk. 2012. Laporan Akhir Pelaksanaan Insentif Peningkatan Kemampuan Peneliti dan Perekayasa. Ristek,BKKBN. Kementrian Riset dan Teknologi. 7 Syah, Bahrum. 2001. Analisis Kegiatan Kelompok UPPKS dalam Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Pengembangan Wilayah Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang. Universitas Sumatera Utara Medan.
11
perubahan pola-pola kehidupan dalam bermasyarakat atau bersosial, maka seperti pada ulasan sebelumnya penelitian ini akan menggali secara lebih dalam mengenai peran modal sosial yang berperan untuk melancarkan kegiatan kelompok UPPKS. Selain itu, topik modal sosial yang dikaitkan dengan program UPPKS ini belum pernah dilakukan pada penelitian-penelitian sebelumnya.
1.2. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini meneliti tentang: Bagaimana peran modal sosial dalam perkembangan usaha yang dimiliki oleh kelompok yang tergabung dalam UPPKS di Desa Sendangtirto?
1.3. Tujuan Penulisan Mengetahui peran modal sosial dalam perkembangan usaha dan eksistensi kelompok UPPKS di Desa Sendangtirto terkait penggunaan bantuan dana penguatan modal dari Pemerintah Kabupaten Sleman.
1.4. Manfaat Penulisan 1.4.1. Untuk Masyarakat 1. Memberikan referensi kepada masyarakat umum mengenai pentingnya modal sosial dalam pemberdayaan masyarakat khususnya pada kaum perempuan guna mempercepat upaya pengembangan kualitas SDM masyarakat demi tercapainya peningkatan pembangunan nasional. 2. Memberikan referensi kepada masyarakat umum mengenai pengalamanpengalaman dalam menjalankan usaha ekonomi produktif dalam skala kecil/rumah tangga. 12
1.4.2. Untuk Kelompok UPPKS 1. Memberikan motivasi bagi kelompok UPPKS agar lebih menguatkan peran modal sosial dalam menjalani program UPPKS. 2. Memberikan referensi bagi kelompok UPPKS bahwa peran modal sosial penting dalam perkembangan, kemajuan, dan eksistensi UPPKS.
1.4.3.Untuk Pemerintah Desa, Kecamatan, dan Daerah 1. Memberikan referensi kepada Pemerintah Desa Sendangtirto supaya melakukan sosialisasi secara lebih intensif kepada masyarakat tentang peran penting modal sosial. 2. Memberikan referensi kepada Pemerintah Desa Sendangtirto supaya menerapkan peran modal sosial dalam menjalankan tugasnya sebagai pemerintah desa untuk membuka peluang keberhasilan lebih besar pada pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat lainnya. 3. Memberikan motivasi agar Pemerintah Desa Sendangtirto lebih bergairah dalam mendukung masyarakat dalam mencapai keberhasilan program UPPKS.
13
