BAB I PENDAHULUAN. Renstra BPMPDK Provinsi Sulawesi Selatan merupakan dokumen perencanaan Strategis untuk memberikan

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa dan KelurahanProvinsi

Sulawesi

Selatan

merupakan

salah

satu

organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mempunyai peran dan fungsi melaksanakan kebijakan pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan di lingkup desa dan kelurahan. Dalam

melaksanakan

kebijakan

pembangunan

Provinsi

Sulawesi Selatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, diperlukan perencanaan yang strategis untuk mencapai tujuan pembangunan yang diharapkan. Perencanaan strategis tersebutmeliputi visi, misi, tujuan, sasaran, isu-isu, program dan kegiatan serta indikator kinerja yang akan dijadikan tolok ukur pencapaian kinerja organisasi. Penyusunan

Rencana

Strategis

(Renstra)

Badan

Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa dan Kelurahan (BPMPDK) Provinsi Sulawesi Selatan mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

Daerah

Provinsi

Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018, Khususnya dalam mewujudkan Visi Pembangunan Sulawesi Selatan Selama Lima tahun yaitu “Sulawesi Selatan Sebagai Pilar Utama Pembangunan Nasional dan Simpul Jejaring Akselerasi Kesejahteraan Pada Tahun 2018”, Dalam rumusan visi ini ada tiga pokok visi yakni pilar utama pembangunan

nasional,

simpul

jejaring

dan

akselerasi

kesejahteraan. Renstra BPMPDK Provinsi Sulawesi Selatan 2013-2018 merupakan dokumen perencanaan Strategis untuk memberikan Rencana Strategis Perubahan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa Dan Kelurahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 20132018 1

gambaran arahan kebijakan strategi pembangunan pada Tahun 2013-2018 sebagai tolak ukur dan alat bantu dalam melaksanakan tugas dan fungsi BPMPDK Provinsi Sulawesi Selatan dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di bidang urusan pemberdayaan

masyarakat,

pemerintahan

desa

dan

kelurahan.Dukungan ini berfungsi untuk mendukung segenap penyelenggara kegiatan disetiap unit pelaksana dilingkup BPMPDK Provinsi Sulawesi Selatan agar secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan

Kegiatan

sesuai

porsi

dan

peran

yang

ditugaskan.

1.2. Landasan Hukum Rencana Strategis BPMPDK Provinsi Sulawesi Selatan disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Landasan hukum tersebut adalah : 1.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 4421);

2.

Undang-undang

Nomor

17

Tahun

2007

tentang

Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 4700); 3.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5495);

4.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5587)

Rencana Strategis Perubahan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa Dan Kelurahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 20132018 2

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undangundang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5879); 5.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 4385);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 101);

7.

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

8.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015 – 2019 (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 976);

9.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi Tahun 2015 – 2019 (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 299);

10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang

Urusan

Pemerintahan

Yang

Menjadi

Kewenangan

Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Rencana Strategis Perubahan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa Dan Kelurahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 20132018 3

Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 235); 11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 242) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011 Nomor 6); 12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Sulawesi Selatan Tahun 2008 – 2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7); 13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2) Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 251); 14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

Daerah

Sulawesi Selatan Tahun 2013 – 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 9); 15. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 2099/IX/Tahun 2015 tentang Pengesahan Perubahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2013 – 2018; Rencana Strategis Perubahan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa Dan Kelurahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 20132018 4

16. Ketentuan Perundangan lainnya yang terkait.

1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra BPMPDK Provinsi Sulawesi Selatan Tahun

2013-2018

dimaksudkan

untuk

menyiapkan

dokumen

perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun BPMPDK Provinsi Sulawesi Selatan yang meliputi Program dan Kegiatan BPMPDK yang dibuat berdasarkan isi-isu strategis di bidang pemberdayaan masyarakat yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun tujuannya adalah untuk : 1. Memantapkan

terselenggaranya

kegiatan-kegiatan

prioritas

sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang ingin dicapai oleh BPMPDK Provinsi Sulawesi Selatan Lima tahun kedepan, yang disesuaikan dengan dinamika dan tuntutan perubahan yang terjadi di masyarakat. 2. Mengsinkronisasikan menyeluruh

dan

perencanaan

terintegrasi

pembangunan

dalam

mendukung

secara kebijakan

pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan. 3. Sebagai pedoman bagi unit kerja dilingkup BPMPDK Prov. Sulawesi Selatan dalam menyelenggarakan kegiatan sesuai porsi dan peran yang ditugaskan dalam mewujudkan otonomi desa dan keberdayaan masyarakat yang partisipatif. 1.4. Sistematika Penulisan Sesuai dengan kaidah Penyusunan Renstra dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, Renstra Badan Pemberdayaan

Masyarakat

Pemerintahan

Desa

dan

KelurahanProvinsi Sulawesi Selatandisusun dengan sistematika sebagai berikut: Rencana Strategis Perubahan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa Dan Kelurahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 20132018 5

BAB I

PENDAHULUAN,yang Berisi Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD, yang berisi Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD, Sumberdaya SKPD, Kinerja Pelayanan SKPD serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI,

yang

berisi

Identifikasi

Permasalahan

berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra Kementerian dan Provinsi, Telaahan RTRW dan KLHS serta Penentuan Isu-Isu Strategis. BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN, yang berisi Visi dan Misi SKPD, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD serta Strategi dan Kebijakan BAB V

PROGRAM DAN KEGIATAN, yang berisi Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran serta Pendanaan Indikatif

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD, yang berisi Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD serta Indikator Kinerja pada Tujuan dan Sasaran RPJMD yang Menjadi Acuan Kinerja SKPD. BAB VII PENUTUP, yang berisi tentang pola penyelenggaraan Renstra BPMPDK tahun 2013 – 2018 dan penyusunan Rencana Strategis Perubahan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa Dan Kelurahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 20132018 6

Renca kerja Tahun 2016


BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dalam

rangka

penugasan

sebagaimana

tercantum

dalam

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata kerja Inspektorat, Badan perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis daerah, dan lembaga lain Provinsi Sulawesi Selatan,maka Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa dan Kelurahan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut: 2.1.1. Tugas Menyelenggarakan

Penyusunan

dan

Pelaksanaan

kebijakan Daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Kelurahan

berdasarkan

asas

desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan 2.1.2. Fungsi a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Masyarakat,

dan

pemerintahan

Desa

meliputi

Pemerintahan Desa dan Kelurahan, kelembagaan Sosial dan Budaya masyarakat, Pemberdayaan Usaha ekonomi Masyarakat, dan Pengelola Sumber Daya Alam, Teknologi perdesaan dan Kelurahan. b. Penyelenggaraan Pemberdayaan

Pelayanan

dalam

bidang

Masyarakat, dan pemerintahan Desa

meliputi Pemerintahan Desa dan Kelurahan, kelembagaan Sosial dan Budaya masyarakat, Pemberdayaan Usaha Rencana Strategis Perubahan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa Dan Kelurahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 20132018 8

ekonomi Masyarakat, dan Pengelola Sumber Daya Alam, Teknologi perdesaan dan Kelurahan, c. Pembinaan

dan

Pemberdayaan

Penyelenggaraan

tugas

di

bidang

Masyarakat, dan pemerintahan Desa

meliputi Pemerintahan Desa dan Kelurahan, kelembagaan Sosial dan Budaya masyarakat, Pemberdayaan Usaha ekonomi Masyarakat, dan Pengelola Sumber Daya Alam, Teknologi perdesaan dan Kelurahan, d. Penyelenggaraan Tugas lain yang di berikan Gubernur sesuai dengan Tugas dan Fungsinya

2.1.3. Struktur Organisasi Badan

Pemberdayaan

Masyarakat

Pemerintahan

Desa dan Kelurahan Provinsi Sulawesi Selatan memiliki 1 (satu) Unit Pelaksana Teknis Badan yaitu Balai Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (UPTBBP2MDK). Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa dan Kelurahan Provinsi Sulawesi Selatan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dibantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris, 4 (empat) Kepala Bidang dan 1 (satu) orang Kepala UPTB. Masing-masing Kepala Bidang dibantu oleh 2 (dua) Kepala Sub Bidang dan Kepala UPTB dibantu oleh 1 (satu) orang Kepala Sub Bagian dan 2 (dua) orang Kepala Seksi. Adapun di lingkup Sekretariat, Sekretaris Badan dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Sub Bagian. Struktur organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa dan Kelurahan Provinsi Sulawesi Selatan disajikan sebagai berikut :


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN (BPMPDK) PROVINSI SULAWESI SELATAN BERDASARKAN PERDA NO 9 TAHUN 2008

KEPALA BADAN

Ir. H. Muhammad Kasim Alwi, MP Nip. 19560429 198403 1 006

SEKRETARIS Drs. Sentot Irawan D, M.Si Nip. 19670807 199309 1 003

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN Ir. Amir Rahman, M.Si Nip. 19691206 199302 1 001

SUB BAGIAN KEUANGAN Drs. H. Aminuddin Nip. 19590907 197903 1 001

SUB BAGIAN PROGRAM Ir. Musran Andi Muchsin, M.Si Nip. 19680827 199303 1 010

……………………………… …. BIDANG PEMBERDAYAAN PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN Rais Rahman, S.STP, M.Si Nip. 19771227 199612 1 001

Sub Bidang Pengembangan Pemerintahan Desa dan Kelurahan Sriwati, SE, MM Nip. 19650611 199403 2 003 Sub Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Desa dan Kelurahan Muh. Yusuf Mappe, SE,M.Si Nip. 19680627 199401 1 001

BIDANG PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN DAN PENGEMBANGAN KEHIDUPAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT Drs.A.Muh.Sukri.S,MT Nip. 196301091986031013

BIDANG PEMBERDAYAAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT

Sub Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat H. Abd. Azis, SE Nip. 19640129 199403 1 007

Sub Bidang Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Usaha Ekonomi Masyarakat Ir. Sitti Marhamah, MM Nip. 19670421 199401 2 002

Sub Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Sarana Perdesaan

Sub Bidang Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat dan Keluarga Dra. Sekar Devi Riahana, MM Nip. 19640312 198812 2 002

Sub Bidang Pengembangan Produksi dan Pemasaran Hasil Usaha Masyarakat A.M.Akbar, S.STP,M.Si Nip. 19780107 199612 1 001

Sub Bidang Pemasyarakatan dan Kerjasama Teknologi Pedesaan

Ir. Nicolas Engelen, MM Nip. 19571205 198703 1 006

BIDANG PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA ALAM DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DR. H. A. Syahrir Kube, SE, M.Si Nip. 19630519 199110 1 001

Muhammad Adham, S, Sos, M.Si Nip. 19740104 199303 1 003

Drs. B. Sunardi Nip. 19590819 199003 1 001

Rencana Strategis Perubahan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa Dan Kelurahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018

10

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN-BALAI PELATIHAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN (UPTB-BP2MDK) BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN (BPMPDK) PROVINSI SULAWESI SELATAN BERDASARKAN PERDA NO. 9 TAHUN 2008

KEPALA UPTB Very Ala Sampe Patiallo, SH, M.Si Nip. 19640606 199203 1 011

SUB BAGIAN TATA USAHA

SEKSI PENGEMBANGAN PELATIHAN

Dra. Fitriyani Rachman Tamma Nip. 19691210 199312 2 005

Salmiah, SH, M.Si Nip. 19690728 199002 2 001 ………………………………….

SEKSI STANDARISASI, AKREDITASI, DAN SERTIFIKASI

Dra. Nurhaeni, MM Nip. 19661014 199401 2 001


11

2.2. Sumberdaya Untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat baik yang bersifat rutin maupun yang bersifat operasional serta untuk kelancaran tugas dan fungsi organisasi, Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa dan Kelurahan Provinsi Sulawesi Selatan didukung oleh sumberdaya yang terdiri dari sumberdaya manusia (pegawai) serta sarana dan prasarana. 2.2.1. Komposisi Pegawai Total jumlah pegawai pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa dan Kelurahan Provinsi Sulawesi Selatan adalah 81 orang. Dari jumlah tersebut, secara struktural/eselon terdiri dari 1 orang Kepala Badan (eselon II), 6 orang eselon III yaitu 1 orang Sekretaris, 4 orang Kepala Bidang dan 1 orang Kepala UPTB, 14 orang eselon IV yaitu Kepala Sub Bagian 4 orang, Kepala Sub Bidang 8 orang dan 2 orang Kepala Seksi. Adapun untuk jabatan fungsional umum (staf) sebanyak 60 orang. Berdasarkan golongan, terdiri dari Golongan IV sebanyak 15 orang, Golongan III sebanyak 52 orang dan Golongan II sebanyak 11 orang. Sedangkan berdasarkan jenjang pendidikan, terdiri dari Doktor (S3) sebanyak 1 orang, Master (S2) 29 orang, Sarjana (S1) 29 orang, Ahli Madya (D3) 4 orang dan SMA sebanyak 15 orang. Komposisi Pemerintahan berdasarkan

Pegawai Desa

pada dan

Kelurahan

jabatan/eselon,

pendidikan disajikan pada

Badan

pangkat,

Pemberdayaan Provinsi

Masyarakat

Sulawesi

golongan

dan

Selatan kualifikasi

Tabel 1, dan rekapitulasi dari komposisi

pegawai tersebut disajikan pada Tabel 2.

Rencana Strategis Perubahan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa Dan Kelurahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 12

Tabel 1. Komposisi Pegawai BPMPDK Prov. Sulawesi Selatan Berdasarkan Jabatan/Eselon, Pangkat, Golongan dan Kualifikasi Pendidikan No.

Uraian

Jabatan / Eselon

Jumlah (Org)

Pangkat / Golongan (Org)

Pendidikan (Org)

Keterangan

1

2

3

4

5

6

7

I.

II.

BPMPDK a. Kepala Badan

Struktural / Eselon II

1

Pembina Utama Madya, IV/d

S2

b. Sekretaris

Struktural / Eselon III.a

1

Pembina Tk. I, IV/b

S2

c. Kepala Bidang

Struktural / Eselon III.b

4

Pembina Tk.I, IV/b = 3 Pembina, IV/a = 1

S3 = 1 S2 = 3

d. Kepala Sub Bidang

Struktural / Eselon IV.a

8

Pembina, IV/a = 4, Penata Tk.I, III/d = 4

S2 = 6 S1 = 2

e. Kepala Sub Bagian


3

Penata Tk.I, III/d = 2 Penata, III/c = 1

S2 = 2 S1 = 1

f. Staf

Fungsional Umum / -

60

Pembina, IV/a = 2 Penata Tk.I, III/d = 7 Penata, III/c = 6 Penata Muda Tk.I, III/b = 14 Penata Muda, III/a = 11 Pengatur Tk.I, II/d = 3 Pengatur, II/c = 3 Pengatur Muda Tk.I, II/b = 1 Pengatur Muda, II/a = 4

S2 S1 D3 SMA

= 12 = 22 = 4 = 13

UPTB a. Kepala UPTB

Struktural / Eselon III.a

1

Pembina Tk. I, IV/b

S2

b. Kepala Subag.TU


1

Pembina, IV/a

S2

c. Kepala Seksi


2

Pembina, IV/a = 1 Penata Tk.I, III/d = 1

S2 = 2

d. Staf

Fungsional Umum / -

7

Penata Tk.I, III/d = 1 Penata, III/c = 1 Penata Muda Tk.I, III/b = 2 Penata Muda, III/a = 2

JUM LAH

S1 = 4 SMA = 2

81

Sumber : Data Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BPMPDK Prov. Sulsel, Tahun 2015


13

Tabel 2. Rekapitulasi Komposisi Pegawai BPMPDK Prov. Sulawesi Selatan Berdasarkan Jabatan/Eselon, Golongan dan Kualifikasi Pendidikan No.

Uraian

BPMPDK (Org)

UPTB-BP2MDK (Org)

JUMLAH (Org)

KETERANGAN

1

2

3

4

5

6

- Eselon II

1

-

1

- Eselon III

5

1

6

- Eselon IV

11

3

14

Fungsional Umum ( Staf )

53

7

60

1. a.

b.

Jabatan/Eselon : Struktural

J UM LAH 2.

81

Golongan : A. Golongan IV

17

3

20

B. Golongan III

42

8

50

C. Golongan II

11

-

11

J UM LAH 3.

81

Pendidikan : A. Doktor (S3)

1

-

1

B. Master (S2)

28

3

31

C. Sarjana (S1)

24

5

29

D. Ahli Madya (D3)

6

7

7

E. SMA

12

1

13 81

J UM LAH Sumber : Data Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BPMPDK Prov. Sulsel, Tahun 2015.


14

2.2.2. Sarana Prasarana Sarana dan Prasarana pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa dan Kelurahan Provinsi Sulawesi Selatan yang terdiri dari bangunan/gedung kantor, rumah dinas dan kendaraan dinas disajikan pada Tabel 3 berikut : Tabel 3. Sarana dan Prasarana pada Kantor BPMPDK Prov. Sulsel No

Uraian

Jumlah (Unit)

Keterangan

1

2

3

4

1.

2.

3.

Bangunan/Gedung a. Gedung Kantor I

1

Sekretariat

b. Gedung Kantor II

1

Ruang Bidang I s/d IV

c. Gedung Kantor III

1

Subag. Keuangan dan Perpustakaan

d. Aula

1

Ruang Pertemuan

e. Gedung Pusat Pelatihan

2

UPTB-BP2MDK

a. Rumah Dinas Kopel

4

Ditempati oleh pegawai BPMPDK

b. Rumah Dinas Tunggal

4

Ditempati oleh pegawai BPMPDK

a. Mobil

9

b. Motor

15

Operasional Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala UPTBBP2MDK, Kepala Sub Bidang/Kepala Sub Bagian dan staf

Rumah Dinas

Kendaraan Dinas

Sumber : Data Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BPMPDK Prov. Sulsel, Tahun 2013.

Selain sarana prasarana tersebut di atas, aktivitas dan kinerja pegawai BPMPDK Prov. Sulawesi Selatan juga didukung oleh peralatan kantor dan rumah tangga seperti meja kerja, meja rapat, kursi, filling kabinet, komputer, notebook, akses internet, printer, mesin ketik manual, telepon, faksimile, Air Conditioner dan sebagainya.

2.3. Kinerja Pelayanan Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa dan Kelurahan Provinsi Sulawesi Selatan Kinerja pelayanan Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa dan Kelurahan berdasarkan Indikator Kinerja sesuai Permendagri nomor 54 Tahun 2010 dapat dilihat pada tabel berikut ini :


TABEL 4 PERSENTASE LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERPRESTASI PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2008-2012 2008 No

Kabupaten / Kota

2009

2010

LPM BERPR ESTASI (%)

JUML AH LPM

JUMLA H LPM BERPR ESTASI


JUML AH LPM


12

16,22

74

12

16,22

74

126

12

9,52

126

12

9,52

JUML AH LPM

JUMLAH LPM BERPRE STASI

74

2011 LPM BERPR ESTASI (%)

JUMLA H LPM

12

16,22

74

126

12

9,52

2012 JUMLA H LPM BERPR ESTASI

LPM BERP REST ASI (%)

88

12

13,64

136

12

8,82


JUMLA H LPM

12

16,22

126

12

9,52


1

Selayar

2

Bulukumba

3

Bantaeng

67

12

17,91

67

12

17,91

67

12

17,91

67

12

17,91

67

12

17,91

4

Jeneponto

113

12

10,62

113

12

10,62

113

12

10,62

113

12

10,62

113

12

10,62

5

Takalar

77

12

15,58

83

12

14,46

83

12

14,46

83

12

14,46

100

12

12,00

6

Gowa

167

12

7,19

167

12

7,19

167

12

7,19

167

12

7,19

167

12

7,19

7

Sinjai

80

12

15,00

80

12

15,00

80

12

15,00

80

12

15,00

80

12

15,00

8

Bone

372

12

3,23

372

12

3,23

372

12

3,23

372

12

3,23

372

12

3,23

9

Maros

103

12

11,65

103

12

11,65

103

12

11,65

103

12

11,65

103

12

11,65

10

Pangkep

102

12

11,76

102

12

11,76

102

12

11,76

102

12

11,76

103

12

11,65

11

Barru

54

12

22,22

54

12

22,22

54

12

22,22

54

12

22,22

55

12

21,82

12

Soppeng

70

12

17,14

70

12

17,14

70

12

17,14

70

12

17,14

70

12

17,14

13

Wajo

176

12

6,82

176

12

6,82

176

12

6,82

176

12

6,82

176

12

6,82

14

Sidrap

105

12

11,43

106

12

11,32

106

12

11,32

106

12

11,32

106

12

11,32

15

Pinrang

104

12

11,54

104

12

11,54

104

12

11,54

104

12

11,54

108

12

11,11

16

Enrekang

112

12

10,71

129

12

9,30

129

12

9,30

129

12

9,30

129

12

9,30

17

Luwu

192

12

6,25

227

12

5,29

227

12

5,29

227

12

5,29

227

12

5,29

18

Tator

310

12

3,87

159

12

7,55

159

12

7,55

160

12

7,50

160

12

7,50

19

Luwu Utara

171

12

7,02

171

12

7,02

171

12

7,02

171

12

7,02

173

12

6,94

20

Luwu Timur

99

12

12,12

99

12

12,12

99

12

12,12

107

12

11,21

127

12

9,45

21

Toraja Utara

0

0

0,00

151

12

7,95

151

12

7,95

151

12

7,95

151

12

7,95


16

22

Makassar

143

12

8,39

143

12

8,39

143

12

8,39

143

12

8,39

143

12

8,39

23

Pare-Pare

22

12

54,55

22

12

54,55

22

12

54,55

22

12

54,55

22

12

54,55

24

Palopo

48

12

25,00

48

12

25,00

48

12

25,00

48

12

25,00

48

12

25,00

2.887

276

9,56

2.946

288

9,78

2.946

288

9,78

2.955

288

9,75

3.024

288

9,52

JUMLAH

TABEL 5 KELOMPOK BINAAN LPM TAHUN 2008 S/D 2012 PROVINSI SULAWESI SELATAN

No

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Kabupaten / Kota Selayar Bulukumba Bantaeng Jeneponto Takalar Gowa Sinjai Bone Maros Pangkep Barru Soppeng Wajo Sidrap

JUML AH LPM 74 126 67 113 77 167 80 372 103 102 54 70 176 105

2008 JUMLA H KLP BINAA N LPM 148 252 201 226 154 501 240 744 206 204 108 140 352 210

RATARATA JUML JUML. AH LPM LPM 2,00 74 2,00 126 3,00 67 2,00 113 2,00 83 3,00 167 3,00 80 2,00 372 2,00 103 2,00 102 2,00 54 2,00 70 2,00 176 2,00 106








RATARATA JUML. LPM 2,91 2,93 3,00 3,00 2,83 3,00 3,00 3,00 3,00 2,99 2,98 3,00 3,00 3,00


17

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Pinrang Enrekang Luwu Tator Luwu Utara Luwu Timur Toraja Utara Makassar Pare-Pare Palopo JUMLAH

104 112 192 310 171 99 0 143 22 48

208 224 384 620 342 198 0 429 66 144

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 0,00 3,00 3,00 3,00

104 129 227 159 171 99 151 143 22 48

208 258 454 318 342 198 302 429 66 144

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00

104 129 227 159 171 99 151 143 22 48

312 387 681 477 513 297 453 572 88 192

3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 4,00 4,00

104 129 227 160 171 107 151 143 22 48

312 387 681 478 513 305 453 572 88 192

3,00 3,00 3,00 2,99 3,00 2,85 3,00 4,00 4,00 4,00

108 129 227 160 173 127 151 143 22 48

320 387 681 478 517 361 453 572 88 192

2,96 3,00 3,00 2,99 2,99 2,84 3,00 4,00 4,00 4,00

2.887

6301

2,18

2.946

6419

2,18

2.946

9051

3,07

2.955

9060

3,07

3.024

9220

3,05

Jumlah PKK

2012 Juml. PKK Aktif 16

TABEL 6 PERSENTASE PKK AKTIF TAHUN 2008 S/D 2012 PROVINSI SULAWESI SELATAN

NO.

KABUPATEN/K OTA

1

2 1 2 3 4 5 6 7

BANTAENG BULUKUMBA BARRU BONE ENREKANG GOWA JENEPONTO

Jumlah PKK 3 2.177 3.121 876 8.704 1.691 5.911 2.666

2008 Juml. PKK Aktif 4 2.177 3.059 867 8.530 1.657 5.793 2.133

PKK Aktif (%) 5 100,00 98,00 99,00 98,00 98,00 98,00 80,00

6

2009 Juml. PKK Aktif 7

PKK Aktif (%) 8

2.180 3.434 359 7.739 1.698 29.758 2.806

2.180 3.365 355 7.584 1.664 29.163 2.245

100,00 98,00 99,00 98,00 98,00 98,00 80,00

Jumlah PKK

Jumlah PKK 9 2.177 3.470 983 7.783 816 5.808 3.591

2010 Juml. PKK Aktif 10 2.177 3.401 973 7.627 800 5.692 2.909

PKK Aktif (%) 11 100,00 98,00 99,00 98,00 98,00 98,00 81,00

Jumlah PKK 12 2.183 7.317 901 6.691 1.043 4.755 2.981

2011 Juml. PKK Aktif 13 2.183 7.171 892 6.557 1.022 4.660 2.444

PKK Aktif (%) 14 100,00 98,00 99,00 98,00 98,00 98,00 82,00

15 2.260 3.236 901 6.691 990 6.071 2.586

2.260 3.203 892 6.557 980 5.950 2.146

PKK Aktif (%) 17 100,00 99,00 99,00 98,00 99,03 98,00 83,00


18

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

LUWU LUWU UTARA LUWU TIMUR MAKASSAR MAROS PALOPO PARE - PARE PANGKEP PINRANG SELAYAR SINJAI SIDRAP SOPPENG TANA TORAJA

6.326 1.457 1.789 5.622 2.132 848 504 1.991 1.750 771 2.393 1.742 2.027 4.383

94,00 98,00 98,00 98,00 100,00 98,00 98,00 98,00 79,00 98,00 98,00 90,00 98,00 100,00

6.730 1.502 530 5.849 2.132 1.129 453 2.082 2.297 1.043 2.345 2.040 939 4.083

6.326 1.472 519 5.732 2.132 1.106 448 2.040 1.838 1.022 2.298 1.836 920 4.083

94,00 98,00 98,00 98,00 100,00 98,00 99,00 98,00 80,00 98,00 98,00 90,00 98,00 100,00

6.730 1.591 2.574 5.804 2.091 1.090 419 2.120 2.152 950 2.345 2.040 1.874 4.083

6.394 1.559 2.523 5.688 2.091 1.068 419 2.078 1.722 931 2.298 1.856 1.837 4.083

95,00 98,00 98,00 98,00 100,00 98,00 100,00 98,00 80,00 98,00 98,00 91,00 98,00 100,00

4.799 1.145 3.665 5.808 1.683 3.322 419 1.603 2.344 600 5.352 1.806 2.110 4.083

4.607 1.122 3.592 5.750 1.683 3.256 411 1.571 1.899 588 5.245 1.662 2.068 4.083

96,00 98,00 98,00 99,00 100,00 98,00 98,00 98,00 81,00 98,00 98,00 92,00 98,00 100,00

3.338 1.454 3.665 5.960 1.663 1.007 419 1.669 2.344 600 5.352 1.806 1.926 4.083

3.204 1.425 3.592 5.900 1.663 987 411 1.636 1.899 588 5.245 1.680 1.887 4.083

96,00 98,00 98,00 99,00 100,00 98,00 98,00 98,00 81,00 98,00 98,00 93,00 98,00 100,00

TORAJA UTARA 22 23 TAKALAR 1.714 1.680 WAJO 24 3.450 3.381

0,00 98,00 98,00

1.995 2.031 3.454

1.955 1.990 3.385

98,00 98,00 98,00

1.994 2.122 3.419

1.954 2.080 3.351

98,00 98,00 98,00

1.995 1.947 2.798

1.955 1.908 2.742

98,00 98,00 98,00

1.966 1.631 2.804

1.927 1.598 2.748

98,00 98,00 98,00

94,67

88.608

85.661

96,67

68.026

65.508

96,30

71.350

69.069

96,80

64.422

62.792

97,47

JUMLAH

6.730 1.487 1.825 5.737 2.132 865 514 2.032 2.215 787 2.442 1.935 2.068 4.383

65.462

69.146


19

TABEL 7 KELOMPOK BINAAN PKK TAHUN 2008 S/D 2012 PROVINSI SULAWESI SELATAN 2008 NO.

KABUPATEN/KO TA

1

2

2009

Jumlah PKK

Juml. Klp. Binaan

Ratarata JMLH KLP Binaan PKK

3

4

5

Jumlah PKK

6

2010

Juml. Klp. Binaan


Jumlah PKK

7

8

9

2011

Juml. Klp. Binaan


Jumlah PKK

10

11

2012

Juml. Klp. Binaan


Jumlah PKK

Juml. Klp. Binaan


12

13

14

15

16

17

1

BANTAENG

2.177

4.865

2,23

2.180

4.871

2,23

2.177

4.596

2,11

2.183

14.912

6,83

2.260

13.473

5,96

2

BULUKUMBA

3.121

7.147

2,29

3.434

6.880

2,00

3.470

6.339

1,83

7.317

12.152

1,66

3.236

3.121

0,96

3

BARRU

876

4.141

4,73

359

2.814

7,84

983

6.756

6,87

901

5.111

5,67

901

1.950

2,16

4

BONE

8.704

24.909

2,86

7.739

38.787

5,01

7.783

49.982

6,42

6.691

24.158

3,61

6.691

8.441

1,26

5

ENREKANG

1.691

7.276

4,30

1.698

7.733

4,55

816

7.475

9,16

1.043

6.798

6,52

990

2.289

2,31

6

GOWA

5.911

19.823

3,35

29.758

22.281

0,75

5.808

16.880

2,91

4.755

15.289

3,22

6.071

6.462

1,06

7

JENEPONTO

2.666

24.235

9,09

2.806

17.787

6,34

3.591

14.993

4,18

2.981

16.354

5,49

2.586

5.735

2,22

8

LUWU

6.730

12.385

1,84

6.730

11.994

1,78

6.730

12.458

1,85

4.799

6.813

1,42

3.338

4.387

1,31

9

LUWU UTARA

1.487

7.194

4,84

1.502

7.111

4,73

1.591

6.260

3,93

1.145

4.817

4,21

1.454

2.438

1,68

10

LUWU TIMUR

1.825

5.635

3,09

530

5.471

10,32

2.574

6.678

2,59

3.665

5.636

1,54

3.665

3.069

0,84

11

MAKASSAR

5.737

14.302

2,49

5.849

14.544

2,49

5.804

14.666

2,53

5.808

13.965

2,40

5.960

6.914

1,16

12

MAROS

2.132

5.301

2,49

2.132

5.275

2,47

2.091

5.138

2,46

1.683

4.214

2,50

1.663

2.314

1,39

13

PALOPO

865

5.918

6,84

1.129

5.011

4,44

1.090

4.526

4,15

3.322

8.734

2,63

1.007

5.897

5,86

14

PARE - PARE

514

2.468

4,80

453

1.707

3,77

419

1.736

4,14

419

1.739

4,15

419

1.585

3,78

15

PANGKEP

2.032

4.582

2,25

2.082

4.946

2,38

2.120

4.600

2,17

1.603

4.786

2,99

1.669

1.318

0,79


20

16

PINRANG

2.215

5.590

2,52

2.297

8.874

3,86

2.152

9.326

4,33

2.344

8.098

3,45

2.344

4.160

1,77

17

SELAYAR

787

3.691

4,69

1.043

3.680

3,53

950

3.651

3,84

600

4.191

6,99

600

1.992

3,32

18

SINJAI

2.442

5.629

2,31

2.345

6.155

2,62

2.345

5.909

2,52

5.352

4.615

0,86

5.352

3.268

0,61

19

SIDRAP

1.935

4.498

2,32

2.040

4.962

2,43

2.040

5.042

2,47

1.806

6.008

3,33

1.806

3.716

2,06

20

SOPPENG

2.068

8.683

4,20

939

4.640

4,94

1.874

7.737

4,13

2.110

5.197

2,46

1.926

2.383

1,24

21

TANA TORAJA

4.383

15.478

3,53

4.083

15.477

3,79

4.083

15.460

3,79

4.083

9.566

2,34

4.083

2.869

0,70

22

TORAJA UTARA

1.995

9.894

4,96

1.994

10.025

5,03

1.995

7.645

3,83

1.966

2.707

1,38

23

TAKALAR

1.714

2.878

1,68

2.031

3.448

1,70

2.122

4.482

2,11

1.947

4.676

2,40

1.631

2.015

1,24

24

WAJO

3.450

15.211

4,41

3.454

14.918

4,32

3.419

11.174

3,27

2.798

10.121

3,62

2.804

3.043

1,09

65.462

211.839

3,24

88.608 229.260

2,59

68.026

235.889

3,47

71.350

205.595

2,88

64.422

95.562

1,48

JUMLAH

-

-

-


21

TABEL 8 PERSENTASE POSYANDU AKTIF TAHUN 2008 S/D 2012 PROVINSI SULAWESI SELATAN 2008 NO .

KABUPATEN /KOTA

1

2

2009

2010

2011

2012

Jml. Posy

Jml. Posy Aktif

Posy Aktif (%)

Jml. Posy

Jml. Posy Aktif

Posy Aktif (%)

Jml. Posy

Jml. Posy Aktif

Posy Aktif (%)

Jml. Posy

Jml. Posy Aktif

Posy Aktif (%)

Jml. Posy

Jml. Posy Aktif

Posy Aktif (%)

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1

Makassar

910

910

100.00

284

284

100.00

939

939

100.00

894

894

100.00

920

920

100.00

2

Gowa

577

577

100.00

655

655

100.00

688

668

97.09

492

492

100.00

613

613

100.00

3

Takalar

359

359

100.00

387

387

100.00

402

387

96.27

390

390

100.00

374

374

100.00

4

Jeneponto

428

428

100.00

381

363

95.28

411

355

86.37

365

365

100.00

328

323

98.48

5

Bantaeng

254

193

75.98

254

193

75.98

254

193

75.98

200

200

100.00

200

200

100.00

6

Bulukumba

471

436

92.57

482

482

100.00

511

511

100.00

472

472

100.00

454

454

100.00

7

Selayar

248

248

100.00

258

258

100.00

258

252

97.67

258

258

100.00

258

258

100.00

8

Sinjai

309

309

100.00

316

316

100.00

318

317

99.69

322

322

100.00

322

322

100.00

9

Maros

386

389

100.78

386

386

100.00

391

390

99.74

386

386

100.00

369

369

100.00

10

Pangkep

272

272

100.00

303

303

100.00

300

300

100.00

305

305

100.00

342

342

100.00

11

Barru

198

198

100.00

209

197

94.26

197

197

100.00

192

192

100.00

227

227

100.00

12

Pare-pare

112

110

98.21

114

110

96.49

115

112

97.39

115

112

97.39

115

112

97.39

13

Bone

783

783

100.00

915

915

100.00

3,491

3,491

100.00

875

875

100.00

875

875

100.00

14

Soppeng

311

298

95.82

196

170

86.73

324

324

100.00

309

271

87.70

302

302

100.00

15

Wajo

443

424

95.71

442

419

94.80

733

733

100.00

704

704

100.00

707

707

100.00

16

Sidrap

278

255

91.73

315

315

100.00

308

308

100.00

309

309

100.00

310

310

100.00


22

17

Pinrang

338

338

100.00

353

319

90.37

354

349

98.59

363

342

94.21

353

342

96.88

18

Luwu

350

348

99.43

372

334

89.78

378

363

96.03

378

378

100.00

382

382

100.00

19

Luwu Utara

247

247

100.00

267

267

100.00

288

278

96.53

340

340

100.00

287

287

100.00

20

Luwu Timur

230

230

100.00

177

177

100.00

232

232

100.00

245

227

92.65

245

245

100.00

21

Palopo

131

128

97.71

139

139

100.00

136

136

100.00

198

127

64.14

206

127

61.65

22

Enrekang

360

275

76.39

257

257

100.00

279

267

95.70

225

225

100.00

228

228

100.00

23

Toraja

246 100.00 -

246

100.00

246

246

100.00

246

246

100.00

246

246

100.00

Toraja Utara

246 -

246

24

135

135

100.00

143

143

100.00

135

135

100.00

138

138

100.00

7,843

7,627

97.25

11,696

11,491

98.25

8,718

8,567

98.27

8,801

8,703

98.89

JUMLAH

8,241

8,001

97.09


23

TABEL 9.SWADAYA MASYARAKAT TERHADAP PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT No

Kabupaten

1

Selayar

2

Bulukumba

3

Bantaeng

4

Jeneponto

5

Thn 2008

Thn 2009

Nilai Swadaya Masyarakat Thn 2010

Thn 2011

Thn 2012

338,901,600

138,750,000

112,789,175

76,280,000

118,895,000

25,996,135

21,176,450

11,355,500

82,562,600

55,000,000

-

-

509,425,000

192,191,000

337,789,300

529,731,367

-

-

-

-

Takalar

33,905,000

6,500,000

376,126,250

-

42,613,500

6

Gowa

110,601,000

119,990,750

90,259,000

9,665,000

3,240,000

7

Sinjai

31,052,860

101,221,000

204,323,990

174,421,400

30,000,900

8

Maros

449,094,353

533,239,600

464,149,050

356,767,525

255,315,075

9

Pangkajene Kepulauan

666,039,379

-

70,000

1,940,000

-

10

Barru

267,200,000

640,189,110

473,531,220

310,865,473

264,461,509

11

Bone

776,368,291

21,628,400

39,765,700

67,669,950

5,475,900

12

Soppeng

12,000,000

96,935,000

15,464,470

91,224,200

19,301,900

13

Wajo

102,709,975

274,923,400

153,210,000

116,397,150

82,218,200

14

Sidenreng Rappang

311,292,640

230,443,550

211,987,980

119,936,990

56,624,200

15

Pinrang

463,684,085

1,072,363,529

300,553,970

144,874,600

88,014,100

16

Enrekang

973,023,700

783,851,855

1,962,108,850

1,029,387,520

527,263,000

17

Luwu

187,501,000

805,306,380

394,713,550

559,294,200

236,010,600

18

Tana Toraja

759,517,885

-

138,022,000

529,303,900

517,132,800

19

Luwu Utara

751,737,575

557,018,876

312,387,900

122,544,262

140,230,600

20

Luwu Timur

313,622,161

689,793,500

1,601,393,650

1,809,368,000

1,584,880,050

7,103,979,006

6,093,331,400

7,371,637,255

5,794,693,770

4,364,466,634

Total


24

TABEL 10.PEMELIHARAAN MASYARAKAT PASCA PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT No

Nilai Swadaya Masyarakat

Kabupaten

Thn 2008

Thn 2009

Thn 2010

Thn 2011

Thn 2012

1

Selayar

Rp

16,945,080

Rp

6,937,500

Rp

5,639,459

Rp

3,814,000

Rp

5,944,750

2

Bulukumba

Rp

1,299,807

Rp

1,058,823

Rp

567,775

Rp

4,128,130

Rp

2,750,000

3

Bantaeng

Rp

-

Rp

-

Rp

25,471,250

Rp

9,609,550

Rp

16,889,465

4

Jeneponto

Rp

26,486,568

Rp

1,324,328

Rp

1,324,328

Rp

1,324,328

Rp

1,324,328

5

Takalar

Rp

1,695,250

Rp

325,000

Rp

18,806,313

Rp

940,316

Rp

2,130,675

6

Gowa

Rp

5,530,050

Rp

5,999,538

Rp

4,512,950

Rp

483,250

Rp

162,000

7

Sinjai

Rp

1,552,643

Rp

5,061,050

Rp

10,216,200

Rp

8,721,070

Rp

1,500,045

8

Maros

Rp

22,454,718

Rp

26,661,980

Rp

23,207,453

Rp

17,838,376

Rp

12,765,754

9

Pangkajene Kepulauan

Rp

33,301,969

Rp

1,665,098

3,500

Rp

97,000

Rp

1,333,099

10

Barru

Rp

13,360,000

Rp

32,009,456

Rp

23,676,561

Rp

15,543,274

Rp

13,223,075

11

Bone

Rp

38,818,415

Rp

1,081,420

Rp

1,988,285

Rp

3,383,498

Rp

273,795

12

Soppeng

Rp

600,000

Rp

4,846,750

Rp

773,224

Rp

4,561,210

Rp

965,095

13

Wajo

Rp

5,135,499

Rp

13,746,170

Rp

7,660,500

Rp

5,819,858

Rp

4,110,910

14

Sidenreng Rappang

Rp

15,564,632

Rp

11,522,178

Rp

10,599,399

Rp

5,996,850

Rp

2,831,210

15

Pinrang

Rp

23,184,204

Rp

53,618,176

Rp

15,027,699

Rp

7,243,730

Rp

4,400,705

16

Enrekang

Rp

48,651,185

Rp

39,192,593

Rp

98,105,443

Rp

51,469,376

Rp

26,363,150

17

Luwu

Rp

9,375,050

Rp

40,265,319

Rp

19,735,678

Rp

27,964,710

Rp

11,800,530

18

Tana Toraja

Rp

37,975,894

Rp

1,898,795

Rp

6,901,100

Rp

26,465,195

Rp

25,856,640

19

Luwu Utara

Rp

37,586,879

Rp

27,850,944

Rp

15,619,395

Rp

6,127,213

Rp

7,011,530

20

Luwu Timur

Rp

15,681,108

Rp

34,489,675

Rp

80,069,683

Rp

90,468,400

Rp

79,244,003

Total

Rp

355,198,950

Rp

309,554,792

Rp

Rp

369,906,191

Rp

291,999,333

Rp

220,880,759


25

Berdasarkan Tabel 4 Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang berprestasi selama lima tahun terakhir (2008 sd 2012) berkisar antara 9,56 % sampai dengan 9,52 %. Data tahun 2012 memperlihatkan sebanyak 288 LPMyang berprestasiatau sebesar 9,52 % dari total jumlah3.024 LPM yang ada Di Sulawesi Selatan.

Angka

persentase

ini

lebih

rendah

(berkurang)dibanding

tahun

sebelumnya, yang antara lain disebabkanoleh adanya penambahan jumlahdesa dan kelurahan dibeberapa kabupaten/kota yang berimplikasi terhadap pembentukan LPM baru pula.LPM berprestasi ini adalah LPM yang telah mengikuti kegiatan Perlombaan Desa dan Kelurahan baik tingkat Kabupaten/Kota maupun tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. Tabel 5 menunjukkan jumlah binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan selama kurun waktu5 (lima) tahun terakhir yaitu dari tahun 2008 sampai 2012. Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar2,18 % sampai dengan 3,05 % berarti terjadi kenaikan sebesar 0.18% selama kurun waktu lima tahun.Pada tahun 2012 terdapat sebanyak 9.220 kelompok binaan LPM dari total 3.024 LPM atau rata-rata kelompok binaan masing-masing LPM sebesar 3,05 %. Data ini menunjukkan bahwa rata-rata setiap LPM di Sulawesi Selatan hampir semuanya telah memiliki 3 (tiga) Kelompok Binaan yang tersebar di masing-masing desa maupun kelurahan. Tabel 6 menunjukkan bahwa Jumlah kelompok PKK yang aktif selama kurunwaktu

5

(lima)

tahun

terakhir

dari

tahun

2008

sampai

dengan

2012.Pencapaian kinerja untuk indikator ini relatif cukup stabil dengan perentase rata-rata setiap tahunnya sebesar 97 %.Data tahun 2012 menunjukkan bahwa Jumlah kelompokPKK aktif sebanyak 62.792 atau sebesar 97,47 % dari 64.422jumlah

kelompok

PKK

yang

ada

di

Sulawesi

Selatan.

Data

ini

menggambarkan bahwa hanya 2,53 % PKK yang belum mengoptimalkan fungsi dan kelembagaannya. Tabel 7 menunjukkan jumlah kelompok binaan PKK yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan selama kurun waktu lima tahun terakhir dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012. Pencapian kinerja ini di pengaruhi oleh adanya pertambahan jumlah desa/kelurahandi beberapa kabupaten/kota. Data pada tahun 2012 menunjukkan bahwaterdapat sebanyak 95.562kelompok binaan PKK atau sebesar 1,48% dari 64.422jumlah PKK yang ada di Sulawesi Selatan. Data ini menunjukkan bahwa rata-rata setiap kelompok PKK telah memiliki 2(dua) Kelompok Binaan yang tersebar di masing-masing desa maupun kelurahan di Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan.


Tabel 8 menunjukkan Jumlah persentase Posyandu Aktif di Sulawesi Selatan selama kurun waktu lima tahun terakhir dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 berkisar antara 97,09 – 98,89 %, data ini menunjukan ada peningkatan sebesar 1,8 % selama lima tahun, data tahun 2012 menunjukkan sebanyak 8.703 atau sebesar 98,89 % dari 8.801 posyandu yang ada di Sulawesi Selatan. Tabel

9

Menunjukkan

Nilai

Swadaya

Masyarakat

terhadap

Program

Pemberdayaan Masyarakat selama kurung waktu lima tahun terakhir dari tahun 2008

sampai

dengan

tahun

2012

mengalami

penurunan

berkisar

dari

Rp 7,103,979,006 menjadi Rp 4.364.466.634,- atau mengalami penurunan rata-rata setiap tahunnya sebesar Rp 547.902.474,-. Tabel 10 menunjukkan Nilai Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat selama kurung waktu lima tahun terakhir dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 mengalami penurunan berkisar dari Rp 355.198.950 menjadi Rp 220.880.759, - atau mengalami penurunan rata-rata setiap tahunnya sebesar Rp 26.863.638,-. 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Secara umum lemahnya partisipasi masyarakat, memudarnya kearifan dan nilai-nilai lokal yang mengakibatkan ketidakberdayaan masyarakat, antara lain disebabkan oleh : a. Proses pembentukan kelembagaan di perdesaan memiliki ciri yang sama, yakni dibentuk dari “atas.” Kelembagaan yang dibentuk umumnya lebih beriorientasi pada legalitas dan bukan legitimasi yang tidak perlu mempertimbangkan dukungan masyarakat dan pada sisi lain lembaga yang dibentuk biasanya menyertakan pejabat publik sebagai pelindung dan mempunyai hak veto. b. Struktur kelembagaan yang dibentuk umumnya berbentuk hirarki, dengan sedikit memberikan ruang untuk berlangsungnya partisipasi masyarakat. Kekuasaan umumnya terpusat pada pemegang jabatan tertinggi yang justru dipihak pelindung yang pada umumnyadipegang oleh pejabat publik. c. Aspek formal dan legalitas mengalahkan nilai-nilai kearifan lokal yang selanjutnya mengakibatkan pendekatan dalam penyelesaian masalahmasalah selalu didasarkan kepada aspek legalitas dan hukum dan bukan berdasarkanhasil pertimbangan musyawarah, nilai, norma ataupun kearifan lokal yang sudah mengakar di masyarakatselama ini. Dapat disimpulkan bahwa kondisi kelembagaan masyarakat Sulawesi Selatan saat ini belum cukup berdaya sebagai wadah yang menyajikan pilihan-


pilihan (choices) bagi warganya untuk berbagai aspek kehidupan. Begitu pula kelembagaan

masyarakat

belum

cukup

berdaya

dalam

memfasilitasi

tersuarakannya aspirasi (voices) dalam berbagai aspek kehidupan dari warga masyarakat. Kondisi ini, selain disebabkan oleh proses modernisasi dan praktek pembangunan yang selama ini cenderung mengkondisikan pelemahan daya kemampuan (capability deprivation) atas kelembagaan masyarakat, juga sangat terkait dengan lambatnya proses penguatan wawasan bagi terkuatkannya techno-structure maupun soft-structure masyarakat yang adaptif-kreatif dalam merespon dinamika perubahan. Kondisi ini menuntut agenda pemberdayaan masyarakat yang serius bagi terkuatkannya entitas Sulawesi Selatan kedepan. 2.4.1. Tantangan Dalam pengembangan fungsi pelayanannya, Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa dan Kelurahan Prov. Sulawesi Selatan diperhadapkan pada berbagai permasalahan yang dapat menjadi tantangan dalam rangka peningkatan kinerja berupa optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi. Tantangan tersebut meliputi : a. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa belum sepenuhnya di jalankan sesuai dengan amanah peraturan tersebut. b. Pengaruh

globalisasi

yang

mengedepankan

sifat

rasionalitas,

materialistik dan individualistik, c. Kuatnya arus kemajuan teknologi komunikasi dan informasi global yang

mempengaruhi

prilaku

dan

tatanan

kehidupan

sosial

masyarakat, d. Kecenderungan heterogenitas tatanan sosial masyarakat, e. Kecenderungan menurunnya peranan dan fungsi lembaga adat sebagai penegak sistem nilai budaya dalam kehidupan masyarakat lokal, f. Tuntutan pelayanan yang lebih transparan, responsif,konsisten dan akuntabel. g. Tuntutan ketersediaan Data yang terkait dengan informasi berbagai jenis pelayanan pemerintahan desa dan kelembagaan masyarakat.


2.4.2. Peluang Selain tantangan tersebut di atas, terdapat pula peluang-peluang antara lain : a.

Pemberlakuan otonomi yang luas memungkinkan Pemerintah Daerah mengembangkan berbagai inovasi dan kreatifitasuntuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi masyarakat,

b.

Program pemberdayaan masyarakat sudah menjadi salah satu pilar otonomi daerah dan merupakan urusan wajib provinsi,

c.

Adanya komitmen pemerintah pusat terhadap program percepatan pembangunan di Kawasan Timur Indonesia,

d.

Posisi Sulawesi Selatan sebagai jalur lalu lintas antar wilayah dan antar kawasan bagi pusat perdagangan di Indonesia Timur.

e.

Kebijakan

Pemerintah

Provinsi

Sulawesi

Selatan

tentang

Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan yang termuat dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2013-2018.

2.5. Realisasi Anggaran Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa dan Kelurahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013- 2015 Realisasi Anggaran Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa dan Kelurahan Tahun 2013-2015 dapat dilihat pada tabel berikut ini :


BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD Tugas dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa dan Kelurahan sebagai salah satu SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat dan aparatur pemerintahan di tingkat desa dan kelurahan, secara garis besar dijabarkan sebagai berikut : a. Pemberdayaan Pemerintahan Desa dan Kelurahan b. Pemberdayaan Kelembagaan dan Peningkatan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat c. Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat d. Pemberdayaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna e. Pemberdayaan Balai Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa Dan Kelurahan. Dalam menjalankan masing-masing tugas dan fungsi tersebut di atas, teridentifikasi kendala dan permasalahan yang dihadapi, berupa : 3.1.1. Pemberdayaan Pemerintahan Desa dan Kelurahan : a. Masih rendahnya pemahaman dan kapasitas aparat desa terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta peraturan yang terkait. Akibatnya, Undang-Undang tersebut belum bisa dilaksanakan secara optimal. b. Masih

rendahnya

keterampilan)

kapasitas

aparatur

dan

SDM

(pengetahuan,

rendahnya

kapasitas

sikap

dan

kelembagaan

pemerintah di tingkat desa dan kelurahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.

Hal

ini

mengakibatkan

kinerja

para

aparatur

dan

kelembagaan tersebut belum optimal dan belum sesuai dengan prinsip/standar

pelayanan

publik

yang

diharapkan,

sehingga

berdampak pada belum optimalnya pelayanan/fasilitasi terhadap kebutuhan masyarakat. c. Belum optimalnya ketersediaan data Profil Desa dan Kelurahan di Kabupaten/Kota

sehingga

penyajian

data

potensi

dan

tingkat

perkembangan desa dan kelurahan sulit untuk diketahui sebagai bahan dasar perencanaan desa dan kelurahan. Ketersediaan data Rencana Strategis Perubahan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa Dan Kelurahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 30

Profil Desa dan Kelurahan sangat membantu dalam menentukan rencana intervensi kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Pusat,Provinsi,Kabupaten/Kota).

3.1.2.Pemberdayaan Kelembagaan dan Peningkatan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat : a. Belum optimalnya kinerja aparat pemerintah kabupaten terkait pembinaan adat budaya lokal setempat, serta belum adanya penetapan Desa Adat, b. Belum optimalnya peran dan fungsi kelembagaan masyarakat yang ada di desa/kelurahan sehingga peran serta masyarakat dalam pembangunan

termasuk

pemanfaatan

dan

pemeliharaan

hasil

pembangunan cenderung menurun; c. Pemberdayaan adat dan sosial budaya dalam rangka peningkatan kesejahteraan

masyarakat

masih

lemah

sehingga

dukungan

kelembagaan adat dan sosial budaya dalam partisipasi pembangunan perdesaan belum optimal. 3.1.3. Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat : a. Kelembagaan ekonomi mikro (BUMDES dan Pasar Desa) masyarakat masih terbatas (relatif sedikit) sehingga kelompok usaha ekonomi masyarakat masih sulit melaksanakan pengembangan usaha dan jaringan produktif; b. Pengembangan produksi dan hasil usaha masyarakat belum optimal sehingga daya saingproduksi dan hasil usaha kelompok usaha ekonomi masyarakat masih rendah. 3.1.4. Pemberdayaan Sumberdaya Alam dan Teknologi Tepat Guna : a.Sumber daya alam perdesaan belum dikelola secara maksimal begitu pula sarana perdesaan belum ditata secara baik sehingga masyarakat belum merasakan manfaatnya secara maksimal sumber daya alam dan sarana prasarana yang dimiliki tersebut; b.Penyebarluasaan Teknologi Perdesaan yang tepat guna sesuai dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia belum optimal sehingga penggunaan teknologi tepat guna kualitas dan kuantitasnya masih relatif sedikit.


3.1.5. Pemberdayaan

Balai

Pelatihan

Pemberdayaan

Masyarakat,

Pemerintahan Desa Dan Kelurahan. a. Penyelenggaran Pendidikan

dan Pelatihan bidang pemberdayaan

masyarakat belum optimal sesuai dengan ketentuan manual teknis pelatihan

pemberdayaan

masyarakat

dan

desa/kelurahan

(Permendagri No.19 Tahun 2007) b. Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan bidang pemberdayaan masyarakat belum optimal berdasarkan kompetensi, jenis dan variasi pelatihan terkait dengan ketersediaan modul pelatihan pemberdayaan yang sesuai dengan spirit zamanmasih relatif sedikit/terbatas baik untuk

kelembagaan

masyarakat,

pemerintah

daerah

maupun

pemerintah desa. 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih 3.2.1. Visi Berdasarkan

pemahaman

atas

permasalahan/isu

strategis

pembangunan yang potensil dihadapi pada periode 2013-2018, arahan dari RPJPD Sulawesi Selatan, serta arahan dari visi RPJMN 2010-2014, visi

pembangunan

adalah“Sulawesi

daerah

Selatan

Sulawesi

sebagai

Pilar

Selatan Utama

2013-2018

Pembangunan

Nasional dan Simpul Jejaring Akselerasi KesejahteraanPada Tahun 2018”.Dalam rumusan visi ini ada tiga pokok visi yakni pilar utama pembangunan Nasional, simpul jejaring, dan akselerasi kesejahteraan. Penjelasan masing-masing pokok visi adalah sebagai berikut : a. Pilar Utama Pembangunan Nasional adalahgambaran tentang kondisi Sulawesi Selatan pada tahun 2018 yang menjadi acuan dan berkontribusi nyata terhadap solusi

persoalan mendasar bangsa

Indonesia.

tersebut

Persoalan

mendasar

khususnya

dalam

perwujudan ketahanan dan kemandirian pangan pada komoditas strategis. Ini ditandai dengan posisi Sulawesi Selatan yang semakin menempatkan

dirinya

sebagai

pusat

pertumbuhan

dan

perkembangan ekonomi luar pulau Jawa. Ini juga terkait dengan perwujudan pola ideal kehidupan beragama dan kerukunan antar ummat beragama, ketertiban dan keamanan serta akselerasi perbaikan kehidupan demokrasi.


b. Simpul Jejaring adalah gambaran tentang kondisi Sulawesi Selatan pada tahun 2018 yang menjadi simpul distribusi barang dan jasa, simpul

layanan

pendidikan

dan

kesehatan,

serta

simpul

perhubungan darat, laut dan udara di Luar Jawa dan Kawasan Timur Indonesia khususnya. c. Akselerasi Kesejahteraan adalah gambaran tentang kondisi Sulawesi Selatan pada tahun 2018 yang sudah mencapai fase akhir tinggal landas dan memasuki awal kematangan ekonomi. Pada saat itu, indeks pembangunan manusia berada pada kategori menengahtinggi, pertumbuhan ekonomi berada di atas rata-rata nasional, pendapatan perkapita sekitar Rp.30 juta/tahun, angka kemiskinan dan pengangguran di bawah rata-rata nasional, agroindustri berkembang pesat serta industri dan jasa berkontribusi signifikan dalam perekonomian. Ini juga ditandai oleh kondisi di mana Sulawesi Selatan semakin kuat mensinergikan kemajuan kabupaten dan kota serta semakin bersinergi dengan perkembangan regional, nasional dan internasional. 3.2.2. Misi Untuk mewujudkan visi tersebut, misi yang akan dijalankan pada 2013-2018 adalah: a.

Mendorong semakin berkembangnya masyarakat yang religius dan kerukunan intra dan antar ummat beragama;

b.

Meningkatkan kualitaskemakmuran ekonomi, kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan;

c.

Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur;

d.

Meningkatkan daya saing daerah dan sinergitas regional, nasional dan global;

e.

Meningkatkan kualitas demokrasi dan hukum;

f.

Meningkatkan kualitas ketertiban, keamanan, harmoni sosial dan kesatuan bangsa;

g.

Meningkatkan perwujudan kepemerintahan yang baik dan bersih.

3.2.3. Program Program strategis pembangunan daerah disusun berdasarkan tujuan pembangunan daerah. Adapun tujuan pembangunan daerah provinsi Sulawesi Selatan yang hendak dicapai pada Tahun 2013-2018 terdiri dari 7 (tujuh) Misi, yang sesuai dengan Tugas Pokok Dan Fungsi Rencana Strategis Perubahan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa Dan Kelurahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 33

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa Dan Kelurahan Provinsi

Sulawesi

Meningkatnya sosial

dan

Selatan

kualitas

yaitu

pada misi

Kemakmuran

Kelestarian

lingkungan

ke

ekonomi, dan

7

2

(dua) yaitu

Kesejahteraan (Ketujuh)

yaitu

Meningkatnya Kualitas Penyelenggaran Kepemerintahan Yang Baik Dan Bersih.

3.2.4. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih TABEL 12 FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG PELAYANAN BPMPDK TERHADAP PENCAPAIAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

VISI : “SULAWESI SELATAN SEBAGAI PILAR UTAMA PEMBANGUNAN NASIONAL DAN SIMPUL JEJARING AKSELERASI KESEJAHTERAAN PADA TAHUN 2018” NO MISI DAN PROGRAM KDH DAN WAKIL KDH TERPILIH

PERMASALAHAN PELAYANAN BPMPDK

1

2

3

1

Misi 2 : Meningkatkan kualitas kemakmuran ekonomi, kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan

Belum Optimalnya Penanganan Penanggulangan Kemiskinan.

Program : Peningkatan Keberdayaan Masyarakat

Belum Optimalnya Rumah Tangga Miskin Yang Di Fasilitasi

Program : Pengembangan Pengelolaan SDA, Sarana Dan Prasarana Perdesaan

- Penyebarluasan informasi TTG yang sesuai dengan potensi yang ada di desa belum optimal dimanfaatkan oleh masyarakat

FAKTOR PENGHAMBAT

PENDORONG

4

5

Belum terintegrasinya - Terbentuknya TKPKD di Tingkat program dan Pengambil Kebijakan. kegiatan - Adanya Mou antara Gubernur Penanggulangan Dengan Para Bupati/Walikota Kemiskinan Untuk pengurangan persentase Kemiskinan Sebesar 2 % Pertahun. Belum adanya Data - Kebijakan Alokasi Pendanaan RTM yang riil sesuai yang relatif semakin nama dan alamat meningkat. - Angka Kemiskinan mengalami penurunan Pengelolaan Sumber - Kerja sama dan pemanfaatan Daya Alam, Sarana penyelenggaraan pendidikan dan prasarana dan pelatihan TTG perdesaan Perdesaan belum perlu dimaksimalkan serta dikelola dan ditata terbentuknya kelembagaan dengan baik secara Posyantekdes secara merata maksimal sehingga di Perdesaan masyarakat belum - Pengelolaan SDA, Sarana dan merasakan prasarana perlu ditata dengan manfaatnya baik secara maksimal dan optimal dimana pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan di Pedesaan.


2

Misi 7 : Meningkatkan perwujudan kepemerintahan yang baik dan bersih

- Belum optimalnya SDM pengelola kelembagaan masyarakat dan pemerintah Desa/ Kelurahan - Masih Lemahnya Kelembagaan Pemerintah Desa/Kelurahan Dan Masyarakat Program Kelembagaan ekonomi -Belum tertatanya Pengembangan mikro (BUMDES dan kelembagaan Lembaga Ekonomi Pasar Desa) masyarakat Bumdes di Kab/Kota. Pedesaan; masih terbatas (relatif - Belum Semua sedikit) dan Kab/Kota memiliki Pengembangan Perda Bumdes. produksi dan hasil usaha masyarakat belum optimal Program : Belum optimalnya peran -Belum adanya Peningkatan dan fungsi kelembagaan kesadaran partisipasi masyarakat masyarakat yang ada di masyarakat untuk dalam membangun desa/kelurahan dan terlibat langsung desa Pemberdayaan adat dan secara aktif dalam sosial budaya dalam kegiatan rangka peningkatan pembangunan di kesejahteraan desa. masyarakat masih -Masih lemahnya lemah kelembagaan masyarakat dan adat dalam menggerakkan partisipasi masyarakat. Program Peningkatan Belum optimalnya - Belum optimalnya Peran Perempuan partisipasi kelembagaan SDM pengelola Perdesaan perempuan diperdesaan kelembagaan dalam kegiatan perempuan di pembangunan pedesaan dan perdesaan. perkotaan - Masih Lemahnya Kelembagaan perempuan di pedesaan dan perkotaan. Program : Masih rendahnya - Belum optimalnya Peningkatan kapasitas SDM SDM pengelola kapasitas aparat (pengetahuan, sikap dan kelembagaan pemerintah desa keterampilan) aparatur masyarakat dan pemerintah di tingkat pemerintah Desa/ desa dan kelurahan Kelurahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan Belum optimalnya peran dan fungsi kelembagaan masyarakat desa, peran perempuan dalam pembangunan, dan tata kelola pemerintahan desa.

- Kebijakan Pemerintah untuk penguatan Kelembagaan Masyarakat dan Pemerintah Desa/Kelurahan. (Permendagri No 5 Tahun 2007 dan PP No 72 & 73 Tahun 2004)

-Kebijakan Pemerintah untuk penguatan Kelembagaan BUMDES (Permendagri 39 Tahun 2010 dan Peraturan Gubernur No 23 Tahun 2013 tentang Pembentukan Bumdes)

-Kebijakan Pemerintah untuk penguatan kelembagaan dan pelestarian nilai adat sosial budaya (Permendagri No 52 Tahun 2007) -Banyaknya Lembaga-Lembaga Kemasyarakatan yang terbentuk di Desa/Kelurahan

-Kebijakan Pemerintah untuk penguatan kelembagaan perempuan (Keputusan Menteri Dalam Negeri No.414.4.561 Tahun 2010 Tanggal 30 Agustus 2010 Tentang Pengesahan Hasil Rakernas VII PKK Tahun 2010, Permendagri No.1 Tahun 2013 Tentang Kelembagaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) - Kebijakan Pemerintah untuk Penguatan Kapasitas Aparat (Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Keputusan Menteri Dalam Negeri No.35 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Peraturan Pemerintah No.79


Program : Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat Desa

- Menurunnya peran - Belum Optimalnya serta masyarakat dalam SDM Kelembagaan pembangunan termasuk Desa pemanfaatan dan pemeliharaan hasil pembangunan

Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa

Masih Rendahnya Pemahaman aparat pemerintah desa terkait dengan implementasi Undang-Undang Desa

Tahun 2009 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan) - Peran dan fungsi kelembagaan masyarakat desa (baik kelompok perempuan dan lakilaki) dalam perencanaan pembangunan desa

Belum Optimalnya Pelaksanaan UndangUndang Desa Nomor 6 Tahun 2014

Kebijakan Implementasi UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

3.3. Telaahan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Dan Rencana Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. Sembilan Agenda Strategis Prioritas dalam pemerintahan lima tahun ke depan disebut dengan NAWACITA sebagai agenda prioritas pembangunan nasional, sebagai berikut : 1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara. 2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. 3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerahdaerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. 4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. 6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga

bangsa

Indonesia

bisa

maju

dan

bangkit

bersama

bangsabangsa Asia lainnya. 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. 8. Melakukan revolusi karakter bangsa. 9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. Merujuk

pada

agenda

prioritas

pembangunan

nasional,

khususnya

“Membangun Indonesia Dari Pinggiran Dengan Memperkuat DaerahDaerah Dan Desa Dalam Kerangka Negara Kesatuan”, tujuan yang akan dicapai oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Rencana Strategis Perubahan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa Dan Kelurahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 36

Transmigrasi serta Kementerian Dalam Negeri dalam periode lima tahun ke depan adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa; 2. Mempercepat

pembangunan

desa-desa

mandiri

serta

membangun

keterkaitan ekonomi lokal antara desa dan kota melalui pembangunan kawasan perdesaan; 3. Mempercepat pembangunan di daerah tertinggal; 4. Meningkatkan ketersediaan sarana-prasarana dasar dan aksesibilitas di wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar; 5. Meningkatkan derajat ketahanan masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi bencana, rawan pangan, dan konflik sosial; 6. Meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat

sekitarnya;

meningkatkan dan memeratakan pembangunan daerah; dan memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa. 7. Meningkatkan pembangunan dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru di kawasan transmigrasi utamanya pada kawasan perbatasan, daerah tertinggal, kawasan perdesaan yang terkonektifitas dengan pusat kegiatan ekonomi wilayah; 8. Percepatan pembangunan dan pengembangan kawasan perkotaan baru yang terintegrasi dalam suatu kesatuan pengembangan ekonomi wilayah untuk mewujudkan keterkaitan desa dan kota.

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional dan mewujudkan Sembilan Agenda Prioritas Nasional (NAWACITA), terdapat delapan Strategi Pembangunan Nasional untuk mewujudkan NAWACITA yaitu: 1. Penguatan tata kelola desa yang baik, melalui: a. Penyusunan peraturan pelaksanaan UU Desa ; b. Menyusun peraturan pelaksanaan perundangundangan terkait dengan UU Ketransmigrasian, dan PP Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal ; c. Peningkatan kapasitas pemerintah dan masyarakat desa 2. Mempercepat pemenuhan standar pelayanan minimum untuk pelayanan dasar di perdesaan, daerah tert inggal dan kawasan transmigrasi 3. Penguatan pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBN, APBD, Dunia Usaha, dan Masyarakat. 4. Mendorong investasi yang meningkatkan produktivitas rakyat Rencana Strategis Perubahan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa Dan Kelurahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 37

5. Memanfaatkan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 6. Memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang keamanan, adminitrasi kependudukan, pertanahan, akta-akta, dan sebagainya 7. Peningkatan koneksitas melalui penyediaan infrastruktur transportasi dan perhubungan di perdesaan, daerah tert inggal dan kawasan transmigrasi 8. Peningkatan dan Penguatan koordinasi lembaga pusat dan daerah dan antar daerah. Strategi Pembangunan Nasional yang sangat terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal terdapat pada Strategi ke-1, ke-2 dan ke-7 yang kesemuanya bermuara pada kesejahteraan masyarakat.

Dalam kaitan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi juga telah mengeluarkan 5 (lima) produk Peraturan Menteri, yaitu: a. Peraturan

Menteri

Desa,

Pembangunan

Daerah

Tertinggal,

dan

Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. b. Peraturan

Menteri

Desa,

Pembangunan

Daerah

Tertinggal,

dan

Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa c. Peraturan

Menteri

Desa,

Pembangunan

Daerah

Tertinggal,

dan

Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa d. Peraturan

Menteri

Desa,

Pembangunan

Daerah

Tertinggal,

dan

Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. e. Peraturan

Menteri

Desa,

Pembangunan

Daerah

Tertinggal,

dan

Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 3.4. Telaahan RTRW/KLHS Pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2007 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat. Dimana Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat yaitu pembangunan kawasan perdesaan yang dilakukan oleh atas prakarsa Rencana Strategis Perubahan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa Dan Kelurahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 38

perdesaan meliputi penataan ruang secara partisipatif, pengembangan pusat pertumbuhan terpadu antar desa dan penguatan kapasitas masyarakat, kelembagaan dan kemitraaan. Pada Provinsi Sulawesi Selatan Rencana Kawasan Perdesaan termuat dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 – 2029, bahwa yang maksud dengan kawasan pedesaan yaitu wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Permasalahan kawasan Perdesaan sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 51 Tahun 2007 dan Peraturan Daerah RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Nomor

9

Tahun

2009

khususnya

menyangkut

aspek

Pemberdayaan

Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah : 1. Belum optimalnya pelibatanruang partisipatif Pemerintahan desa dan Kelembagaan Masyarakat dalam pembahasaan recana kawasan perdesaan pada RTRW Pemerintah Daerah 2. Kebijakan tentang Penetapanan dan Pengembangan Pusat Pertumbuhan Terpadu antar desa belum diatur antara pemerintahan desa dan pemerintah daerah. 3. Belum optimalnya penguatan kapasitas masyarakat, kelembagaan, dan kemitraan dalam penyusunan kawasan perdesaan pada RTRW pemerintah daerah. 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis Berdasarkan identifkasi permasalahan, telaahan visi-misi Kepala Daerah, telaahan, telaahan Renstra Kementerian, telaahan RTRW dan KLHS, maka isu-isu strategis urusan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa/kelurahan Provinsi Sulawesi Selatansesuai prioritas tiap bidang dapat ditentukan sebagai berikut : Tupoksi : Pemberdayaan Pemerintahan Desa dan Kelurahan 1.

Masih

rendahnya

kapasitas

SDM

(pengetahuan,

sikap

dan

keterampilan) aparatur pemerintah di tingkat desa dan kelurahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat di Rencana Strategis Perubahan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa Dan Kelurahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 39

tingkat desa dan kelurahan. 2.

Belum optimalnya ketersediaan Data Profil Desa dan Kelurahan di Kabupaten/Kota sehingga penggambaran potensi desa dan tingkat perkembangan desa sulit untuk diketahui sebagai bahan dasar perencanaan desa dan kelurahan.

3.

Belum optimalnya pelibatan ruang partisipatif Pemerintahan desa dan Kelembagaan Masyarakat dalam pembahasaan recana kawasan perdesaan pada RTRW Pemerintah Daerah

4.

Belum optimalnya penguatan kapasitas masyarakat, kelembagaan, dan kemitraan dalam penyusunan kawasan perdesaan pada RTRW pemerintah daerah.

5.

Masih

sulitnya

mengetahui

Swadaya,Swakarya

dan

tingkat

perkembangan

Swasembada)

Desa

(Desa

tolak

ukur

sebagai

perkembangan pembangunan desa. 6.

Belum optimalnya pembinaan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah Desa.

Tupoksi: Pemberdayaan Kelembagaan dan Peningkatan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat 1.

Belum optimalnya peran dan fungsi kelembagaan masyarakat yang ada di

desa/kelurahan

pembangunan

sehingga

termasuk

peran

serta

pemanfaatan

dan

masyarakat pemeliharaan

dalam hasil

pembangunan cenderung menurun; 2.

Belum optimalnya peran dan fungsi kelembagaan masyarakat desa, peran perempuan dalam pembangunan, dan tata kelola pemerintahan desa.

3.

Pemberdayaan adat dan sosial budaya dalam rangka peningkatan kesejahteraan

masyarakat

masih

lemah

sehingga

dukungan

kelembagaan adat dan sosial budaya dalam partisipasi pembangunan perdesaan belum optimal. Tupoksi: Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat : 1.

Belum Optimalnya Penanganan Penanggulangan Kemiskinan.

2.

Kelembagaan ekonomi mikro (BUMDES dan Pasar Desa) masyarakat masih terbatas (relatif sedikit) sehingga kelompok usaha ekonomi masyarakat masih sulit melaksanakan pengembangan usaha dan jaringan produktif ;


3.

Pengembangan produksi dan hasil usaha masyarakat belum optimal sehingga daya saing produksi dan hasil usaha kelompok usaha ekonomi masyarakat masih rendah.

4.

Kebijakan

tentang

Penetapanan

dan

Pengembangan

Pusat

Pertumbuhan Terpadu antar desa belum diatur antara pemerintahan desa dan pemerintah daerah. 5.

Kelembagaan ekonomi mikro (BUMDES dan Pasar Desa) masyarakat masih terbatas (relatif sedikit) dan Pengembangan produksi dan hasil usaha masyarakat belum optimal

Tupoksi Pemberdayaan Sumberdaya Alam dan Teknologi Tepat Guna : 1. Sumber daya alam perdesaan belum dikelola secara maksimal begitu pula sarana perdesaan belum ditata secara baik sehingga masyarakat belum merasakan manfaatnya secara maksimal sumber daya alam dan sarana prasarana yang dimiliki tersebut; 2. Penyebarluasaan Teknologi Perdesaan yang tepat guna sesuai dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia belum optimal sehingga penggunaan teknologi tepat guna kualitas dan kuantitasnya masih relatif sedikit. Tupoksi:

Pemberdayaan

Balai

Pelatihan

Pemberdayaan

Masyarakat,

Pemerintahan Desa Dan Kelurahan. 1. Penyelenggaran Pendidikan

dan Pelatihan bidang pemberdayaan

masyarakat belum optmal sesuai dengan ketentuan manual teknis pelatihan

pemberdayaan

masyarakat

dan

desa/kelurahan

bidang

pemberdayaan

(Permendagri No.19 Tahun 2007) 2. Pengembangan

Pendidikan

dan

Pelatihan

masyarakat belum optimal berdasarkan kompetensi, jenis dan variasi pelatihan terkait dengan ketersediaan modul pelatihan pemberdayaan yang sesuai dengan spirit zaman masih relatif sedikit/terbatas baik untuk kelembagaan masyarakat, pemerintah daerah maupun pemerintah desa.


BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1. Visi dan Misi SKPD 4.1.1. Visi Selaras dengan visi Provinsi Sulawesi Selatan yaitu “Sulawesi Selatan sebagai Pilar Utama Pembangunan Nasional dan Simpul Jejaring Akselerasi Kesejahteraan Pada Tahun 2018”maka Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Dan Kelurahan bertekad untuk mendukung visi tersebut pada aspek pemberdayaan masyarakat khususnya dalam menggerakkan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat, dukungan tersebut diwujudkan melalui pernyataan visi yaitu “Terwujudnya Otonomi Desa dan Keberdayaan Masyarakat Sulawesi Selatan yang Terkemuka di Indonesia Pada Tahun 2018”

Makna dan penjelasan dari rumusan visi tersebut diatas adalah:  Otonomi Desa dimaksudkan sebagai terwujudnya suatu tatanan Pemantapan Kerangka Aturan/Regulasi; Pemantapan Kelembagaan Pemerintahan Desa; Pemantapan Pengelolaan Keuangan Desa; Pemantapan

Administrasi

Pemerintahan

Desa;

Pengembangan

Kapasitas Pemerintahan Desa; dan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan

Desa

termasuk

sistem

penyelenggaraan pemerintahan desa kearah yang lebih demokratis.  Keberdayaan Masyarakat dimaksudkan sebagai kondisi dimana masyarakat

memiliki

kemampuan

dan

kelembagaan

untuk

berprakarsa dan berswadaya dalam memenuhi kebutuhan dan memecahkan masalah pada tingkat lokalitasnya.  Terkemuka di Indonesia di maksudkan bahwa pencapaian dari aspek otonomi desa dan keberdayaan masyarakat tersebut menempatkan Sulawesi Selatan sebagai salah satu provinsi yang terbaik di Indonesia. 4.1.2. Misi Sejalan dengan visi Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Dan Kelurahan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi obyektif serta kebijakan organisasi, dengan ini dirumuskan misi sebagai berikut : 1.

Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan


Kelurahan; 2.

Menguatkan kelembagaan sosial ekonomi lokal dan kehidupan sosial budaya masyarakat;

3.

Mengembangkan

dan

memperkuat

usaha ekonomi produktif

masyarakat; 4.

Meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam dan pendayagunaan teknologi tepat guna yang berwawasan lingkungan;

5.

Meningkatkan kualitas

dan kuantitas penyelenggaraan pelatihan

tentang pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa dan pemerintahan kelurahan. 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPMPDK 4.2.1. Tujuan Berdasarkan Visi Dan Misi BPMDPK maka tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan efektivitas dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemerintahan kelurahan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik. 2. Meningkatkan kapasitas dan peran aktif lembaga kemasyarakatan serta partisipasi keswadayaan masyarakat dalam pembangunan. 3. Mengembangkan berbagai jenis kegiatan usaha ekonomi masyarakat dan

keluarga

termasuk

penguatan

lembaga

sosial

ekonomi

masyarakat. 4. Mengembangkan pemanfaatan teknologi tepat guna yang efektif dan efisien serta ramah lingkungan dalam pengelolaan sumber daya alam bagi Masyarakat Miskin. 5. Meningkatkan kapasitas aparat dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa dan Kelurahan 4.2.2. Sasaran Untuk mencapai tujuan Renstra BPMPDK Provinsi Sulawesi Selatan ditetapkan Lima sasaran strategis BPMPDK Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2013-2018 Sebagai berikut : 1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dan Kelurahan

dalam

penyelenggaraan

pemerintahan,

pengelolaan

pembangunan dan pelayanan publik.. 2. Meningkatnya kapasitas dan partisipasi kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan.


3. Meningkatnya kuantitas dan kualitas kelembagaan usaha ekonomi produktif masyarakat desa. 4. Meningkatnya pengelolaan sumberdaya alam dan teknologi tepat guna bagi Masyarakat Miskin 5. Meningkatnya kapasitas aparat pemeritah dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa dan Kelurahan 4.3. Strategi dan Kebijakan 4.3.1. Strategi Dalam

rangka

mewujudkan

Visi dan menjalankan

Misi Badan

Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa Dan Kelurahan Provinsi Sulawesi Selatan (BPMPDK) tergambar dalam Rencana Strategis dan kebijakan

yang

ditetapkan

oleh

Badan

Pemberdayaan

Masyarakat,

Pemerintahan Desa Dan Kelurahan (BPMPDK) Provinsi Sulawesi Selatan merupakan proses untuk menentukan dan mengatur persoalan-persoalan publik dalam rangka mencapai kesejahteraan bersama dan merupakan proses perumusan keputusan yang diambil untuk mengurus masalahmasalah publik oleh karena itu perencanaannya harus dilakukan secara baik, matang, terfokus, terarah dan terorganisir. Rencana Strategis dan Kebijakan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa Dan Kelurahan (BPMPDK) Provinsi Sulawesi Selatan dalam implementasinya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan 2013-2018, maka strategi dan kebijakan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa Dan Kelurahan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut : TABEL 13. STRATEGI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN PROVINSI SULAWESI SELATAN No. 1.

2.

3

Sasaran Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dan Kelurahan. Meningkatnya Partisipasi kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa Meningkatnya usaha ekonomi produktif masyarakat desa.

Indikator Kinerja Sasaran Persentase desa berstatus swasembada Jumlah keswadayaan gotong royong Masyarakat dalam pembangunan Desa Jumlah Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat yang dikuatkan dan dikembangkan

Strategi Peningkatan Jumlah Desa Swasembada Melalui intervensi Desa Kategori Cepat Berkembang Peningkatan keswadayaan masyarakat berbasis kearifan lokal Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat


kelembagaannya 4

Meningkatnya kapasitas pengelolaan sumberdaya alam dan penguasaan teknologi tepat guna bagi Masyarakat Miskin Meningkatnya kapasitas aparat dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa dan Kelurahan

5

4.3.2.

Jumlah RTM yang mengelola SDA Dan memanfaatkan TTG

Peningkatan Pengelolaan SDA dan TTG untuk Pemenuhan hak dasar dan pemberdayaan masyarakat miskin

Jumlah Aparat Desa Dan Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya

Peningkatan Kualitas Dan Kuantitas Penyelenggaraan Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat

Kebijakan

TABEL 14 . ISU STRATEGIS, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN RENSTRA SKPD BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN PROVINSI SULAWESI SELATAN VISI : TERWUJUDNYA OTONOMI DESA DAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT SULAWESI SELATAN YANG TERKEMUKA DI INDONESIA MISI 1 : MENINGKATKAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN; TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN Meningkatkan efektivitas dan Meningkatnya Kualitas Peningkatan Jumlah Penguatan kapasitas kualitas penyelenggaraan Penyelenggaraan Desa Swasembada kelembagaan pemerintah pemerintahan desa dan Pemerintahan Desa Melalui intervensi Desa desa pemerintahan kelurahan dalam Dan Kelurahan. Kategori Cepat proses penyelenggaraan Berkembang pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik MISI 2 : MENGUATKAN KELEMBAGAAN LOKAL DAN KEHIDUPAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT; TUJUAN Meningkatkan kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan serta partisipasi keswadayaan masyarakat dalam pembangunan.

SASARAN Meningkatnya Partisipasi kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa

STRATEGI Peningkatan Keswadayaan Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal

KEBIJAKAN Penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat

MISI 3 : MENGEMBANGKAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF MASYARAKAT; TUJUAN Mengembangkan kegiatan usaha ekonomi masyarakat dan keluarga termasuk penguatan lembaga sosial ekonomi masyarakat.

SASARAN Meningkatnyausaha ekonomi produktif masyarakat desa.

STRATEGI Penguatan Kelembagaan Dan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat

KEBIJAKAN Penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat


MISI 4 : MENINGKATKAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM DAN PENDAYAGUNAAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN; TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN Mengembangkan pengelolaan sumber daya alam yang efektif dan efisien dan pelestarian lingkungan hidup dengan mendayagunakan teknologi tepat guna.

Meningkatnya pengelolaan sumberdaya alam dan teknologi tepat guna

Peningkatan Pengelolaan SDA Dan TTG untuk Pemenuhan Hak Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Miskin

Kordinasi dan pelibatan multipihak dalam penanggulangan kemiskinan

MISI 5 : MENINGKATKAN KUALITAS DAN KUANTITAS PENYELENGGARAAN PELATIHAN TENTANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA DAN PEMERINTAHAN KELURAHAN. TUJUAN Meningkatkan kapasitas aparat dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa dan Kelurahan

SASARAN Meningkatnya kapasitas aparat dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa dan Kelurahan

STRATEGI Peningkatan Kualitas Dan Kuantitas Penyelenggaraan Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat

KEBIJAKAN Penguatan Diklat Pemberdayaan Masayarakat yang tersertifikasi dan terakreditasi.


BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN 5.1. Program dan Kegiatan Sesuai Dengan Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa Dan Kelurahan Provinsi Sulawesi Selatan, maka program, sasaran dan kegiatan dalam perencanaan strategi ini diuraikan berdasarkan tugas, pokok dan fungsi badan, dapat di lihat pada tabel 15 berikut:


BAB VI INDIKATOR KINERJA BPMPDK PROVINSI SULAWESI SELATAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 2013-2018 6.1. Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Sesuai Dengan Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa Dan Kelurahan Provinsi Sulawesi Selatan, maka indikator kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa Dan Kelurahan Provinsi Sulawesi Selatan dalam perencanaan strategi dapat di lihat pada tabel 16.

6.2. Indikator Kinerja Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD yang menjadi Acuan Kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa Dan Kelurahan Provinsi Sulawesi Selatan.


Tabel 17 Sasaran dan Target Kinerja Sasaran Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa Dan Kelurahan. NO.

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

1.

Meningkatkan efektivitas dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemerintahan kelurahan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik.

Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dan Kelurahan.

Persentase desa berstatus swasembada

2.

Meningkatkan kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan serta partisipasi keswadayaan masyarakat dalam pembangunan.

Meningkatnya Partisipasi kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa

Jumlah keswadayaan gotong royong Masyarakat dalam pembangunan Desa

TARGET KINERJA PADA TAHUN KE: 2014

2015

2016

2017

2018

24 Kab/Kota Tersedia Data Profil Desa

100 desa/kel laju tingkat perkembangan cepat berkembang





49

3

Mengembangkan kegiatan usaha ekonomi masyarakat dan keluarga termasuk penguatan lembaga sosial ekonomi masyarakat.

Meningkatnya usaha ekonomi produktif masyarakat desa.

Jumlah Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat yang dikuatkan dan dikembangkan kelembagaannya

226 BUMDES

276 BUMDES

326 BUMDES

376 BUMDES

426 BUMDES

4.

Mengembangkan pengelolaan sumber daya alam yang efektif dan efisien dan pelestarian lingkungan hidup dengan mendayagunakan teknologi tepat guna.

Meningkatnya pengelolaan sumberdaya alam dan teknologi tepat guna bagi Masyarakat Miskin

Jumlah RTM yang mengelola SDA Dan memanfaatkan TTG

2280 RTM

2970 RTM

3200 RTM

3430 RTM

3660 RTM

5

Meningkatkan kapasitas aparat dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa lingkup provinsi Sulawesi Selatan.

Meningkatnya kapasitas aparat dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa dan Kelurahan

Jumlah Aparat Desa Dan Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya

4 Modul Tersertifikasi dan 1 Pelatihan Terstandarisasi






50

BAB VII PENUTUP

7.1. Pola Penyelenggaraan Sasaran

strategis

dalam

renstra

badan

pemberdayaan

masyarakat,

pemerintahan desa dan kelurahan provinsi Sulawesi Selatan tahun 2013-2018 diarahkan dan dikendalikan oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan desa dan Kelurahan, serta dilaksanakan oleh seluruh unit kerja lingkup BPMPDK berdasarkan tugas dan fungsinya masing-masing. Seluruh unit kerja diwajibkan untuk menjabarkan renstra BPMPDK 20132018 kedalam rencana strategis di unit kerja masing-masing dan dilaksanakan secara sistematis dan konsisten. Renstra BPMPDK tahun 2013-2018 Provinsi Sulawesi Selatan bersifat fleksibel dan dapat berubah dengan mempertimbangkan hasil evaluasi atas kondisi obyektif yang berkembang dan berkaitan dengan kebutuhan strategis yang mendesak. Hal-hal yangberkembang dan belum terakomodir, sertaadanya isu pokok baru terkait tugas pokok dan fungsi BPMPDK Provinsi Sulawesi Selatan, segera diinventarisir oleh masing-masing unit kerja untuk selanjutnya menjadi bahan masukan dan catatan perbaikan, yang kemudian disampaikan kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Kelurahan Provinsi Sulawesi Selatan untuk ditindaklanjuti. Rencana strategis BPMPDK Provinsi Sulawesi Selatan tahun 20132018merupakan pedomandan acuan bagi setiap unit kerja lingkup BPMPDK Provinsi Sulawesi Selatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta kebijakan selama masa periode 5 (lima) tahun tersebut. Untuk melaksanakan kebijakan strategis renstra BPMPDK Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 diperlukan organisasi pelaksana, yang disajikan pada tabel berikut Tabel 18. Organisasi Pelaksana Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa dan KelurahanTahun 2013-2018 No.

Pejabat Pelaksana

Kedudukan

1

Kepala Badan PMPDK

Penanggung Jawab Umum dan Pengendali Program

2

Sekretaris

Penanggung Jawab Pelaksana dan Pengendali Program

3

Para Kepala Bidang dan Kepala Unit Penanggung Jawab Pelaksana dan Pelaksana Teknis Badan di Lingkup Pengendali Kegiatan BPMPDK


7.2. Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2019 Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Kelurahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 akan berakhir pada tahun 2018. Dengan pertimbangan(1). menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan khususnya di bidang pemberdayaan masyarakat dan (2). menghindari kekosongan rencana pembangunan BPMPDK Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019 karena belum adanya Renstra BPMPDK Tahun 2019-2024 yang diperlukan sebagai pedoman penyusunan rencana anggaran tahun 2019, maka Rencana Kerja (Renja) BPMPDK Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019 disusun mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2019 dengan agenda penyelesaian rencana dan permasalahan yang belum seluruhnya tertangani sampai tahun 2018 serta rencana dan permasalahan yang akan dihadapi pada tahun 2019. BPMPDK Provinsi Sulawesi Selatan pada saat tahapan pembangunan RPJMD ke-2 (Tahun 2013-2018) berdasarkan RPJP Provinsi Sulawesi Selatan 2008-2028 tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan renja BPMPDK Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019 sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang lebih baik. Makassar,

September 2015

KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

H. MUSTARI SOBA, SH, M.Si Pangkat : Pembina Utama Madya NIP. 19601216 198611 1 001


BAB I PENDAHULUAN. Renstra BPMPDK Provinsi Sulawesi Selatan merupakan dokumen perencanaan Strategis untuk memberikan

Recommend Documents