BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG MASALAH PT. Perkebunan Nusantara IX (Persero) merupakan salah satu dari empat belas perusahaan milik negara yang bergerak di bidang perkebunan. BUMN sendiri secara umum bergerak di tiga belas sektor usaha dengan total lebih dari 100 perusahaan baik yang berbentuk Persero, Persero Terbuka, ataupun Perum. Sudah hampir dua dekade,
Kementerian
BUMN terus mengupayakan
pembenahan baik itu terhadap Kementerian BUMN maupun terhadap pembinaan BUMN. Untuk tahun 2012-2014, Kementerian BUMN telah merumuskan Rencana Strategis terkait kebijakan pembinaan BUMN yaitu right sizing, restrukturisasi, revitalisasi, dan profitisasi BUMN secara bertahap dan berkesinambungan. Right sizing adalah kebijakan untuk melakukan restrukturisasi BUMN menuju jumlah yang ideal berdasarkan dua prinsip utama yaitu perlu tidaknya kepemilikan negara mayoritas dipertahankan pada BUMN tertentu dan jenis tindakan yang akan dilakukan. Kebijakan ini salah satunya dilatarbelakangi oleh faktor kondisi kinerja BUMN saat ini yang 90% hanya didominasi oleh 25 BUMN saja.1 Kebijakan right sizing itu sendiri akan dilaksanakan dengan lima tindakan berbeda, yaitu:
1
Rencana Strategis Kementerian BUMN Periode 2012-2014 hlm.48
2
1. Stand alone; 2. Merger; 3. Holding; 4. Divestasi;dan 5. Likuidasi. Salah satu skenario yang menarik tentang pelaksanaan right sizing BUMN tahun 2012-2014 adalah di sektor perkebunan. Wacana kebijakan yang bergulir adalah di sektor usaha perkebunan yang terdiri dari empat belas PT. Perkebunan Nusantara (Persero) (PTPN I s.d. XIV) dan PT. Rajawali Nusantara Indonesia (RNI), akan diambil langkah perampingan dengan pembentukan holding company. Rencananya bahwa perusahaan induk BUMN perkebunan akan membawahi empat belas PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) dan sekaligus PT. Rajawali Nusantara Indonesia.2 Namun, hingga saat ini per September 2013, baru dua sektor yang berhasil membentuk holding company yaitu PT. Semen Indonesia dan PT. Pupuk Indonesia, sisanya nampak seperti tidak ada perkembangan yang berarti. Hal ini pun menunjukkan bahwa wacana kebijakan atas penggabungan empat belas PT. Perkebunan Nusantara (Persero) (PTPN I s.d. XIV) dan PT. Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) masih belum menemukan titik terang. Patut diketahui bahwa PT. Perkebunan Nusantara IX (Persero) yang bergerak di empat komoditas utama yaitu karet, gula, teh, dan kopi merupakan hasil 2
Koran Jakarta, “Perampingan BUMN Dipercepat”, http://koranjakarta.com/index.php/detail/view01/85120, Koran Jakarta, diakses pada 12 September 2013
3
merger dari PT. Perkebunan XV-XVI (Persero) dan PT. Perkebunan XVIII (Persero) pada tahun 1996.3 Ini berarti bahwa, sudah ada upaya efisiensi yang telah diambil oleh Kementerian BUMN untuk mencapai BUMN yang tepat guna sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Namun semenjak tahun 1996, bahkan pasca dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang telah mengamanatkan seluruh lembaga pemerintah wajib melaksanakan reformasi guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih (good governance), belum ada upaya nyata untuk dilakukannya right sizing. Salah satu metode yang diambil khusus mengenai organisasi, Kementerian BUMN akan melakukan perampingan dalam rangka meningkatkan efisiensi kerja agar dapat mempercepat business process. Selain itu, hal tersebut juga disesuaikan dengan rencana right sizing BUMN yang diarahkan pada perampingan jumlah BUMN untuk mendapatkan jumlah yang ideal.4 Apabila juga harus dibandingkan dengan dua BUMN yang telah sukses menjadi holding company di atas, secara agregat dilihat dari nilai total aset, total ekuitas, total penjualan, dan total laba bersih perusahaan BUMN di sektor perkebunan pun tidak jauh berbeda kinerja keuangannya5 sehingga setidaknya,
3
PTPN IX, “Tentang Perusahaan”, http://www.bumn.go.id/ptpn9/tentang-kami/tentang-perusahaan/, BUMN, diakses pada 12 September 2013 4
Rencana Strategis Kementerian BUMN. Op.Cit. hlm. 32
5
Rencana Strategis Kementerian BUMN. Op. Cit. hlm. 12-15
4
kondisi keuangan tentu bukan menjadi alasan belum terlaksananya perampingan BUMN di sektor perkebunan hingga saat ini. Menurut pengamat BUMN, Said Didu, kendala utama dari program right sizing adalah perlunya merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2005 dalam hal pelimpahan kewenangan untuk melakukan right sizing ke pihak Kementerian BUMN agar Master Plan Kementerian BUMN yang hendak mengurangi jumlah BUMN menjadi 78 BUMN pada tahun 2014 bisa terlaksana.6 Memang menjadi sebuah keniscayaan pula bahwa dalam pengambilan kebijakan perubahan perusahaan plat merah juga akan diperlukan dukungan atas regulasi yang memungkinkan sehingga percepatan untuk mewujudkan holding company di sektor perkebunan bisa terlaksana. Ditambah pula, dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas belum mengatur tentang bentuk holding company sehingga secara de jure hal ini akan menjadi tantangan bagi pihak Kementerian BUMN untuk melakukan percepatan program right sizing pada perusahaan milik negara. Selain itu, patut dilihat pula kondisi dari kesiapan PT. Perkebunan Nusantara I-XIV dan PT. Rajawali Nusantara Indonesia untuk menghadapi bentuk holding company. Salah satunya pada PT. Perkebunan Nusantara IX (Persero) yang memiliki aspek komoditas berbeda dengan BUMN di sektor perkebunan lainnya. Pembentukan holding company memang tidak
6
Ruslan Burhani, “Program Rightsizing BUMN Jadi KPI Kemenkeu”, http://www.bumn.go.id/117068/publikasi/berita/program-right-sizing-bumn-jadi-kpi-kemenkeu-3/ , Antara News, diakses pada 12 September 2013
5
harus selalu terdiri atas perusahaan-perusahaan bergerak pada jenis usaha yang sama. Bahkan menurut Prof. Rudhi Prasetya, bahwa tidak jarang PT-PT itu satu dengan yang lainnya sekalipun berada dalam naungan satu kelompok yang sama namun tetap bekerja secara zakelijk/businesslike.7 Fenomena inilah yang menurut Penulis juga bisa akan terjadi pada rencana holding company PT. Perkebunan Indonesia. Itulah sebabnya, sebagai salah satu perusahaan yang akan mengalami upaya right sizing, patut diteliti pula bagaimana kemudian PT. Perkebunan Nusantara IX (Persero) sudah melakukan persiapan menuju hal tersebut. Oleh karena itu Penulis merasa tertarik untuk menulis penulisan hukum dengan judul “PERAMPINGAN
(RIGHTSIZING)
NUSANTARA
(PERSERO)
EFISIENSI
IX
MENJADI
PADA
DALAM
HOLDING
PT.
PERKEBUNAN
WACANA
COMPANY
PT.
KEBIJAKAN PERKEBUNAN
INDONESIA”.
B. PERUMUSAN MASALAH 1. Mengapa kebijakan perampingan (right sizing) BUMN di sektor perkebunan menjadi prioritas dalam Rencana Strategis BUMN? 2. Apakah rencana pembentukan holding company BUMN di sektor perkebunan merupakan cara perampingan (right sizing) BUMN yang tepat?
7
Rudhi Prasetya, 2011, Teori dan Praktek Perseroan Terbatas, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 146
6
C. TUJUAN PENELITIAN Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan beberapa hal mengenai tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini, yaitu: 1. Tujuan Objektif a. Turut serta mengawal pelaksanaan Rencana Strategis Kementerian Badan Usaha Milik Negara Periode 2012-2014 yang salah satunya tentang efisiensi jumlah perusahaan BUMN; b. Mengetahui tentang wacana kebijakan perampingan (right sizing) Badan Usaha Milik Negara di sektor perkebunan untuk menjadi holding company PT. Perkebunan Indonesia; c. Meneliti kondisi kesiapan PT. Perkebunan Nusantara IX (Persero) sebagai salah satu perusahaan BUMN di sektor perkebunan.
2. Tujuan Subjektif Memperoleh data secara lengkap dan jelas yang diperlukan untuk penyusunan penulisan hukum sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
7
D. KEASLIAN PENELITIAN Sepanjang pengetahuan dan penelusuran yang dilakukan oleh penulis di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, belum pernah ada penulisan hukum yang mengangkat topik mengenai perampingan (right sizing) pada PT. Perkebunan Nusantara IX (Persero) dalam wacana kebijakan efisiensi menjadi holding company PT. Perkebunan Nusantara, namun telah ada beberapa penelitian dengan topik seputar holding company, diantaranya yaitu: 1. Penulisan hukum yang ditulis oleh Harry Poernomo (2010), mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dalam bentuk Tesis dengan judul Tinjauan Hukum terhadap Holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pupuk. Penulisan hukum ini memfokuskan pada penyebab holding BUMN Pupuk yang dibentuk dengan PP No.28/1997 tidak dapat berjalan sesuai dengan harapan sehingga Pemerintah pada saat ini memandang perlu untuk melakukan restrukturisasi holding dan bagaimana pula bentuk holding BUMN Pupuk yang dapat memenuhi tujuan pengendalian, koordinasi dan sinergi untuk
meningkatkan
efisiensi
dan
produktivitas
serta
mekanisme
pembentukannya sehingga memenuhi pula ketentuan hukum yang berlaku. Pada penulisan hukum ini, diambil kesimpulan bahwa upaya untuk meningkatkan pengendalian dan koordinasi dalam holding ini sulit dicapai karena induk holding (Pusri) mempunyai kegiatan usaha yang sama dengan 8
anak-anak perusahaan holding (PKT, PKG PIM, PKC) yang juga bersaing dalam kegiatan operasional dan bisnisnya sehingga menimbulkan adanya kecenderungan conflict of interest. Dengan demikian keputusan Kementerian BUMN untuk melakukan restrukturisasi holding BUMN dipandang sudah tepat. Sementara itu,bentuk holding yang tepat adalah pembentukan investment holding.; 2. Penulisan hukum yang ditulis oleh M. Fauzi Irawan (2006), mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dalam bentuk Skripsi dengan judul Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Perusahaan Anak dalam Perusahaan Kelompok dengan Induk Perusahaan BUMN (Persero). Penulisan hukum ini memfokuskan pada hal status hukum perusahaan anak dalam perusahaan kelompok dengan induk perusahaan BUMN (Persero) serta tentang praktek perlindungan hukum pemegang saham minoritas pada perusahaan anak dalam perusahaan kelompok dengan induk perusahaan BUMN (Persero). Pada penulisan hukum ini akhirnya dapat disimpulkan bahwa status dan kedudukan hukum perusahaan anak dari Persero tidak sama dengan induknya yang berstatus BUMN (Persero) melainkan berstatus PT biasa serta praktek perlindungan hukum pemegang saham minoritas di perusahaan anak dalam perusahaan kelompok dengan induk perusahaan BUMN (Persero) selain berdasarkan Undang-undang juga dapat dilihat dari
9
aspek
Anggaran
Dasar
dan
pelaksanaan
prinsip
Good
Corporate
Governance;dan 3. Penulisan hukum yang ditulis oleh Mohammad Sholeh Amin (2010), mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dalam bentuk Tesis dengan judul Tinjauan Yuridis Perubahan Status Perusahaan Publik (Emiten) dari Perusahaan Induk (Holding Company) Studi Kasus PT. Abdi Bangsa, Tbk. Pada penulisan hukum ini memfokuskan dalam hal mekanisme dan prosedur menurut hukum perubahan perseroan dari perseroan biasa menjadi holding company dan akibat hukum perubahan tersebut terhadap status hukum anak perusahaan atas perusahaan induk khususnya berkaitan dengan hubungan hukum perusahaan anak terhadap perusahaan induk (holding company). Dari penulisan hukum ini dapat disimpulkan bahwa dalam mengubah status perseroan dari perusahaan biasa menjadi perusahaan induk dapat melalui dua cara yaitu mendirikan perusahaan baru sebagai anak perusahaan dan kedua dengan mengambil alih perusahaan lain yang akan menjadi anak perusahaan. Sementara itu akibat hukum yang timbul atas perusahaan itu antara lain bahwa terjadi perubahan maksud dan tujuan perusahaan dalam anggaran dasar perusahaan, perubahan kedudukan dan kegiatan perusahaan, perubahan status perusahaan dari perusahaan yang melaksanakan aktivitas usaha secara langsung menjadi perusahaan pengendali terhadap anak perusahaan seta perubahan status pekerja. 10
Selanjutnya terdapat penelitian yang memiliki kesamaan objek penelitian, yaitu: 1. Penulisan hukum yang ditulis oleh Jasmine Gita Pirasandi (2012), mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dalam bentuk Skripsi yang berjudul Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi Pekerja PT. Perkebunan Nusantara IX (Persero) Kebun Semugih. Moga Kabupaten Pemalang. Penulisan hukum ini menitikberatkan pada hal pelaksanaan program kecelakaan dan kesehatan kerja di PT. Perkebunan Nusantara IX (Persero) dan upaya apa saja yang dilakukan oleh PT. Perkebunan Nusantara IX (Persero) Kebun Semugih untuk mencegah dan mengurangi terjadinya kecelakaan kerja. Melalui penulisan hukum ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan telah dilaksanakan dengan baik. Apabila terjadi kecelakaan kerja, terdapat beberapa faktor penyebabnya yaitu faktor manusia dan faktor lingkungan. Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh piha manajemen PT. Perkebunan Nusantara IX (Persero) yaitu menyediakan alat pelindung diri, memasang petunjuk dan rambu tentang keselamatan dan kesehatan kerja, menyelenggarakan pelatihan mengenai simulasi pemadaman kebakaran dan kecelakaan kerja serta penyediaan fasilitas Balai Pengobatan, kotak P3K dan alat pemadam kebakaran;dan
11
2. Penulisan hukum yang ditulis oleh Adi Widjajanto (2009), mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dalam bentuk Tesis yang berjudul Analisa terhadap Peran Organisasi Pekerja dalam Menyikapi Terjadinya Aksi Pelanggaran Areal Hak Guna Usaha (HGU) di PT. Perkebunan Nusantara IX Jawa Tengah. Penulisan hukum ini memfokuskan pada pembahasan tentang peranan organisasi pekerja di PTPN dalam menyikapi terjadinya aksi penggarapan area HGU perusahaan, faktor-faktor pendorongnya, serta keikutsertaan organisasi pekerja PTPN dalam menyelesaikan masalah penggarapan area HGU perusahaan sesuai dengan yang diatur dalam UndangUndang. Dalam penulisan hukum ini dapat ditarik kesimpulan bahwa peranan yang dapat dilakukan adalah ikut memperjuangkan untuk mendapat kepastian hukum dan pro aktif melakukan pendekatan sosial terhadap masyarakat sekitar sedangkan faktor pendorongnya karena adanya rasa memiliki yang tinggi terhadap perusahaan serta keikutsertaan organisasi pekerja adalah wujud nyata konsep kemitraan dalam hubungan industrial di perusahaan. Dari beberapa penelitian yang ditemukan oleh penulis di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada tersebut, Penulis beranggapan bahwa penulisan hukum yang dibuat oleh Penulis memiliki perbedaan dengan penulisan hukum yang telah ada sebelumnya. Adapun perbedaan tersebut terletak pada: 1. Lokasi penelitian
12
Lokasi penelitian berada di Provinsi Jawa Tengah yang terletak di Kota Solo yaitu PT. Perkebunan Nusantara IX (Persero) dan di Provinsi DKI Jakarta yang terletak di Jakarta yaitu Kementerian BUMN. 2. Isi/Objek penelitian Penelitian ini difokuskan pada wacana kebijakan perampingan (right sizing) seluruh Badan Usaha Milik Negara di sektor perkebunan menjadi holding company menjadi PT. Perkebunan Indonesia (Persero) khususnya meneliti pula kesiapan salah satu perusahaannya yaitu PT. Perkebunan Nusantara IX (Persero).
Berdasarkan hal tersebut, penulis beranggapan bahwa penulisan ini dilakukan dengan itikad baik tanpa adanya maksud atau niat untuk melakukan tindakan plagiarisme. Apabila terdapat penelitian yang serupa, maka diharapkan penelitian ini dapat menambah penelitian yang ada sebelumnya serta memperkaya khasanah penulisan hukum yang bersifat akademis.
E. KEGUNAAN PENELITIAN Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi ilmu pengetahuan, bagi masyarakat dan bagi diri sendiri. Adapun manfaat dari penelitian tersebut sebagai berikut: 1. Bagi Ilmu Pengetahuan 13
Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan serta menjadi referensi literatur khususnya di bidang hukum dagang dalam hal kebijakan holding company perusahaan-perusahaan milik negara sebagai salah satu upaya perampingan (right sizing). 2. Bagi Masyarakat Penelitian ini diharapkan dapat memberikan akses pengetahuan bagi masyarakat yang awam tentang Badan Usaha Milik Negara khususnya mengenai bentuk holding company serta dampaknya bagi organ perseroan di dalamnya. 3. Bagi Diri Sendiri Penelitian ini akan menambah khasanah pengetahuan Penulis khususnya tentang hukum dagang di bidang perseroan tentang holding company Badan Usaha Milik Negara.
14
